Malang, 13 Mei 2014
SOSIALISASI PMK
NO.25/PMK.01/2014
Tentang
AKUNTAN BEREGISTER NEGARA
“Menjadi organisasi profesi terdepan dalam
pengembangan pengetahuan dan praktek
akuntansi manajemen bisnis dan publik yang
berorientasi pada etika dan tanggungjawab
sosial, serta lingkungan hidup dalam
perspektif nasional dan internasional.”
VISI IAI
Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam
pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika,
tanggungjawab, dan lingkungan hidup;
MISI IAI
Mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-
atestasi, dan akuntansi bagi masyarakat; dan
Berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya
organisasi yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional.
KEGIATAN IAI
KEGIATAN
IAI
Pendaftaran dan Pelayanan
Keanggotaan
Pengembangan Standar
Akuntansi
Peningkatan Kompetensi
Akuntan
Kontribusi Kebijakan Publik
Hubungan Internasional
Publikasi
Kontribusi kepada
Komunitas
Penegakan Etika
Pusat Pengetahuan dan
Pengembangan Profesi
Pelaksanaan Sertifikasi
JENIS KEANGGOTAAN IAI ANGGOTA IAI
ANGGOTA UTAMA ANGGOTA MUDA ANGGOTA MADYA
Akuntan Profesional yang:
• memiliki register akuntan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku;
• memiliki pengalaman dan
/atau menjalankan praktik
keprofesian di bidang
akuntansi, baik di sektor
pendidikan, korporasi,
sektor publik, maupun
praktisi akuntan publik;
• menaati dan
melaksanakan Standar
Profesi; dan
• menjaga kompetensi
melalui pendidikan
profesional berkelanjutan.
• memiliki register Akuntan
namun belum memenuhi
ketentuan sebagai
Anggota Utama; atau
• lulusan
DIII/DIV/S1/S2/S3
program studi akuntansi
atau pendidikan
akuntansi; atau
• memiliki sertifikat lulus
ujian akuntansi yang
dilaksanakan atau diakui
IAI; atau
• merupakan anggota
asosiasi profesi akuntansi
lain yang diakui sesuai
kriteria yang ditetapkan
dalam peraturan
organisasi IAI.
Mahasiwa DIII, DIV, dan
S1 program studi
akuntansi atau
pendidikan akuntansi.
Pertimbangan Penerbitan PMK
• memberikan perlindungan terhadap kepentingan
publik;
• pembinaan terhadap profesi akuntan;
• mendorong perkembangan profesi akuntan di
Indonesia untuk menghadapi tantangan profesi
dalam perekonomian global; dan
• kesiapan dalam menghadapi Masyarakat
Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community) tahun 2015.
10
Potensi dan
Posisi
Strategis Ladang Amal yang Terbuka…
1.007 BUMD
4.042 Perusahaan Publik
> 10.000 LSM
100.000 Yayasan
108.000 Koperasi
4.000 Perguruan TInggi
14 Partai Politik
398 Pemerintah
kabupaten
93 Pemerintah kota
34 Provinsi
34 Kementrian
28 LPNK
141 BUMN
Jumlah Anggota Asosiasi Akuntan di Negara
ASEAN No Negara Asosiasi 2008 2010 2014
1 Brunei BICPA 79 81 58
2 Cambodia KICPAA 799 256 284
3 Indonesia IAI 7.171 9.624 17.649
4 Lao PDR LICPA 166 172 176
5 Malaysia MIA 25.309 27.920 30.503
6 Phillipines PICPA 20.486 21.939 22.072
7 Singapore ICPAS 20.257 24.758 27.394
8 Thailand FAP 49.244 60.365 57.244
9 Vietnam VAA 7.500 8.000 8.000
10 Myanmar MAC 502 1.232 1.492
1990 1995 2000 2005 2010 2012
42 T 71 T
205 T
495 T
995 T
1.200 T
6.422 T
2.678T
1.389T
502T
233T
GDP
APBN
Pertumbuhan Ekonomi VS Jumlah Akuntan dan AP
DATA AKUNTAN, AP DAN KAP
Uraian 2010 2011 2012 2013
Akuntan Beregister 49.348 50.879 52.270 53.500
Akuntan Publik 928 995 1.016 1.019
Kantor Akuntan Publik 408 417 396 394
Cabang Kantor Akuntan
Publik
106 110 119 110
KAP yang bekerjasama
dengan KAPA/OAA
48 49 45 47
14
15
Universitas Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
Negeri 3.032 3.834 3.754 3.234 2.072
Swasta 25.956 23.501 21.895 21.168 33.232
TOTAL 28.988 27.335 25.649 24.402 35.304
Kegiatan:
• Penyusunan RPP pelaksanaan UU/5/2011
• Penyusunan PMK Akuntan Beregister Negara
• Penyusunan RUU Pelaporan Keuangan
Penataan peta alur profesi akuntansi Indonesia
AP
• Penataan pathways menjadi Akuntan Publik.
Ak • Penyegaran posisi
Akuntan beregister
TA
• Penataan prospek karir Teknisi Akuntan
Penataan ulang peta alur profesi
akuntansi Indonesia:
• Menciptakan pilihan karir bagi
seluruh lapisan unsur profesi
• Meningkatkan daya tarik karir
profesi akuntan di mata publik
• Mengantisipasi liberalisasi
jasa akuntansi
Tujuan Penerbitan PMK
Mewujudkan terciptanya akuntan yang profesional
dan memiliki daya saing di tingkat global dengan
karakteristik sebagai berikut:
• memiliki kompetensi, yaitu telah melalui proses
pendidikan, akumulasi pengalaman dan ujian sertifikasi
kompetensi profesi di bidang akuntansi,
• menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional
berkelanjutan,
• menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan,
• mematuhi standar dan kode etik profesi.
17
BAB I
KETENTUAN UMUM
• Akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register
Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri.
• Kantor Jasa Akuntansi adalah badan usaha yang telah
mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa
akuntansi selain asurans.
• Register Negara Akuntan adalah suatu daftar yang memuat
nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar
Akuntan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
• Asosiasi Profesi Akuntan adalah organisasi profesi Akuntan
yang bersifat nasional.
BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN (1)
• Register Negara Akuntan merupakan pengakuan kepada seseorang
yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang akuntansi
dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Seseorang yang terdaftar dalam Register Negara diberikan Piagam
Register Negara Akuntan dan berhak menyandang gelar Akuntan yang
disingkat Ak.
• Persyaratan terdaftar dalam Register Negara untuk Akuntan:
a. Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi
akuntan profesional;
b. Berpengalaman di bidang akuntansi;
c. Sebagai anggota asosiasi profesi akuntan; dan
d. Mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN (2)
Pendidikan Profesi Akuntansi:
1. Pendidikan profesi akuntansi (PPAk) mencakup
perkuliahan dan ujian sertifikasi akuntan profesional.
2. PPAk diselenggarakan oleh:
a. Asosiasi Profesi Akuntan; atau
b. perguruan tinggi bekerja sama dengan Asosiasi
Profesi Akuntan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
3. Syarat mengikuti PPAk, harus berpendidikan min D-IV
atau S-1.
Teknisi
Akuntan
si Level
6
Paling
Rendah
DIV/S1
Akuntansi
atau
setara
Paling
Rendah
DIV/S1
Non
Akuntansi
atau
setara
PPAk
WNI bersertifikat LN
MRA
Asosiasi
Ujian CA
3 thn
sbg
praktisi Professional
Accountant in
Business, Akuntan
Pendidik, Akuntan
Sektor Publik,
Kantor Jasa
Akuntansi (KJA)
(non Asurans)
CA
+
Ak.
Syarat pendidikan
Pendidikan profesi
Uji profesi Pengalaman Pengakuan Jasa
MRA G2G WNA bersertifikat LN
CETAK BIRU PROFESI AKUNTAN INDONESIA
2 thn
sbg
praktisi
RUTE AKUNTAN PROFESIONAL INDONESIA
MELALUI PPAk
D4/S1/S2/S3
Akuntansi
D4/S1/S2/S3
Non
Akuntansi
PPAk
Ujian
Kompe
tensi
CA
Lulus Ak*
Asso
ciate
CA
Mengulang
(x ?) Matrikulasi
Tidak
Lulus
2
tahun
Penga-
laman
kerja
IAI
Lulus
Tidak
Lulus
Surat
keterangan
CA Register Ak
*) rektor mengeluarkan sertifikat, sertifikat mengikuti template IAI
A
PPAJP
A
REKTOR
BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN (3)
Ujian Sertifikasi Akuntan Profesional:
1. Ujian sertifikasi akuntan profesional diselenggarakan oleh
Asosiasi Profesi Akuntan.
2. Syarat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional:
a. Pendidikan min D-IV atau S-1 di bidang akuntansi; atau
b. Pendidikan S-2 atau S-3 yang menekankan penerapan
praktik-praktik akuntansi; atau
c. Mengikuti PPAk; atau
d. Memiliki sertifikat teknisi akuntansi level 6 (enam)
berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Adalah Akuntan Profesional Anggota Utama IAI yang
memenuhi seluruh kriteria berikut:
• memiliki register akuntan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
• memiliki pengalaman dan/atau menjalankan praktik
keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan,
korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik; dan
• menaati dan melaksanakan Standar Profesi; dan
• menjaga kompetensi melalui pendidikan profesional
berkelanjutan.
CHARTERED ACCOUNTANT
1. Memenuhi kebutuhan dunia usaha terhadap
profesi akuntan yang berdaya saing global • Mengacu ke standar kualifikasi akuntan menurut IFAC
• Menghadapi ASEAN Economic Community 2015
2. Meningkatkan kualitas jasa profesi akuntan
sehingga mempercepat peningkatan
kesejahteraan rakyat
3. Meningkatkan nilai tambah Akuntan Beregister
25
LATAR BELAKANG PELUNCURAN CA
Kompetensi
Lanjutan:
Aplikasi, Evaluasi, Integrasi
Kompetensi Dasar: Sarjana/Diploma IV Akuntansi: Penguasaan Akuntansi Keuangan,
Akuntansi Manajemen dan Biaya, Auditing, Sistem Informasi, Perpajakan, Hukum Bisnis,
Keuangan, Manajemen, Ekonomi
KOMPETENSI CA:
KOMPETENSI UTAMA CA:
1. CA memiliki kapabilitas dan
kompetensi dalam mengelola sistem
pelaporan yang menghasilkan laporan
keuangan dan laporan lainnya yang
bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola, etika profesional,
dan integritas.
2. CA memiliki kapabilitas dan
kompetensi dalam pengambilan
keputusan bisnis dengan
mempertimbangkan dinamika
lingkungan bisnis global.
1. Memiliki kemampuan menyusun, menyajikan dan mengevaluasi
laporan keuangan grup entitas dan laporan perusahaan sesuai
dengan standar global yang berlaku.
2. Memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan
pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang relevan
dan andal.
3. Mampu mengevaluasi praktik–praktik akuntansi manajemen guna
meningkatkan nilai organisasi.
4. Memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan dan
pengelolaan perpajakan yang taat pada aturan perpajakan dan
optimal bagi perusahaan dalam lingkup global.
Kompetensi Khusus CA
5. Mampu mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan.
6. Mampu mengembangkan pendekatan multi disiplin yang
terintegrasi untuk mengevaluasi strategi dan keputusan bisnis.
7. Mampu mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan
tanggungjawab sosial dan lingkungan korporat.
8. Menjunjung tinggi dan menerapkan nilai-nilai etika individu dan
profesional.
Kompetensi Khusus CA
Kompetensi Khusus CA
9. Mampu berfikir dan bertindak sebagai pemimpin.
10. Memiliki sikap untuk terus melakukan pembelajaran agar dapat
mempertahankan kompetensi profesionalnya.
11. Mampu menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan
tulisan.
12. Mampu berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi
lain dalam organisasi dan antar organisasi.
SUBJEK UJIAN CA
PELAPORAN KORPORAT
MANAJEMEN STRATEJIK DAN KEPEMIMPINAN
TATA KELOLA KORPORAT DAN ETIKA
MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN
MANAJEMEN PERPAJAKAN
AKUNTANSI MANAJEMEN LANJUTAN
SISTEM INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSAAN UJIAN CA PERTAMA
Hari/Tanggal Subyek Ujian Waktu Ujian (WIB)
Rabu, 18 Juni 2014
Pelaporan korporat 09.00 – 12.00
Tata kelola korporat dan Etika 13.00 – 16.00
Kamis, 19 Juni 2014
Manajemen keuangan lanjutan 09.00 – 12.00
Manajemen stratejik dan
kepemimpinan
13.00 – 16.00
Jum’at, 20 Juni 2014 Akuntansi manajemen lanjutan 08.30 – 11.30
Sabtu, 21 Juni 2014
Sistem informasi dan
pengendalian internal
09.00 – 12.00
Manajemen perpajakan 13.00 – 16.30
Total waktu pengerjaan ujian CA adalah 3 jam (180 menit) per subyek
Sifat Ujian: Close Book/ Close Modul
KETENTUAN UJIAN
• Ujian dilaksanakan setiap tahun dalam empat periode.
• Ujian dilaksanakan selama empat hari kerja dan maksimal dua
subyek ujian dalam satu hari.
• Peserta dapat mengambil semua subyek ujian sekaligus atau
secara bertahap.
• Setiap subyek ujian yang diambil memiliki masa kadaluwarsa 3
(tiga) tahun sejak dinyatakan lulus.
• Jika peserta belum dapat menyelesaikan seluruh subyek ujian
sampai dengan batas kadaluwarsa masing-masing subyek, maka
peserta wajib mengulang kembali subyek ujian yang telah
kadaluwarsa ditambah dengan subyek ujian baru yang ingin
diambil.
BIAYA UJIAN PESERTA
• Uang Pendaftaran: Rp. 500.000,-
Hanya dibayarkan satu kali pada saat mendaftar pertama kali
• Iuran Keanggotaan IAI: Rp. 500.000,-
Meliputi uang pangkal dan iuran Keanggotaan tahunan. Apabila
peserta telah menjadi anggota Iai sebelumnya maka hanya
membayar iuran tahunan saja.
• Biaya per subjek ujian bagi peserta umum: Rp. 1.000.000,-
Termasuk buku pedoman dan modul ujian.
Biaya bagi peserta PPAk ditetapkan khusus total meliputi seluruh
subjek.
• Biaya mengulang per subjek ujian: Rp. 500.000,-
BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN (4)
Pengalaman di bidang akuntansi: 1. Pengalaman praktik di bidang Akuntansi, termasuk
bekerja yang tugas utamanya di bidang Akuntansi; atau
pengalaman sebagai pengajar di bidang Akuntansi.
2. Paling sedikit 3 tahun yang diperoleh dalam 7 tahun
terakhir.
3. Disetarakan telah memiliki pengalaman dibidang
Akuntansi selama 1 tahun bagi seseorang yang telah
menyelesaikan PPAk, S-2 atau S3 yang menekankan
penerapan praktik-praktik Akuntansi.
BAB II
REGISTER NEGARA AKUNTAN (5)
Warga Negara Asing: 1. Warga Negara asing dapat mengajukan permohonan untuk
dapat terdaftar dalam Register Negara Akuntan apabila telah
ada perjanjian saling pengakuan Antara pemerintah Indonesia
dengan pemerintah Negara asal tersebut.
2. Persyaratan pendaftaran antara lain:
a. Memiliki sertifikat akuntan profesional;
b. Berdomisili di Indonesia;
c. Mempunya pengetahuan di bidang perpajakan dan hukum
dagang Indonesia yang ditunjukkan dengan lulus uji materi
dimaksud yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi
Akuntan.
BAB III
KANTOR JASA AKUNTANSI (1)
1. Akuntan berhak mendirikan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Menteri memberikan izin usaha Kantor Jasa Akuntansi.
3. Kantor Jasa Akuntansi memberikan jasa akuntansi seperti
jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa
manajemen, akuntansi manajemen, konsultan
manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang
disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem
teknologi informasi.
4. Kantor Jasa Akuntansi dilarang memberikan jasa asurans
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 5/2011
tentang Akuntan Publik.
BAB III
KANTOR JASA AKUNTANSI (2)
1. Kantor Jasa Akuntansi berbentuk usaha:
a. perseorangan;
b. persekutuan perdata;
c. firma:
d. koperasi; atau
e. perseroan terbatas.
2. Kantor Jasa Akuntansi dipimpin oleh Akuntan
berkewarganegaraan Indonesia.
3. Kantor Jasa Akuntansi wajib memiliki dan melaksanakan
sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
BAB IV
PEMBINAAN (1)
1. Menteri (PPAJP) berwenang melakukan pembinaan terhadap
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
2. Dalam melaksanakan pembinaan, PPAJP dapat bekerjasama
dengan asosiasi profesi akuntan.
3. Pembinaan mencakup:
a. penyelenggaraan pendidikan profesional berkelanjutan;
b. perumusan kebijakan yang diperlukan untuk pengembangan
profesi Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi;
c. pemantauan atas kepatuhan Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Melakukan pembinaan lainnya berkaitan dengan pengembangan
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansi.
BAB IV
PEMBINAAN (2)
Kewajiban Akuntan & Kantor Jasa Akuntansi
1. Kewajiban Akuntan:
a. Menjaga kompetensi melalui PPL dan menyampaikan laporan realisasi
PPL kepada Asosiasi Profesi Akuntan;
b. Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan;
c. Mematuhi kode etik;
d. Mematuhi standar profesi yang diterbitkan Asosiasi Profesi Akuntan; dan
e. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data.
2. Kewajiban Kantor Jasa Akuntansi:
a. Memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu;
b. Memasang nama dan nomor izin di depan Kantor Jasa Akuntansi;
c. Menyampaikan laporan kepada PPAJP apabila terdapat perubahan data
Kantor Jasa Akuntasi;
d. Menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan paling lambat pada akhir
bulan Maret tahun berikutnya.
BAB IV
PEMBINAAN (3) Pendidikan Profesional Berkelanjutan
1. PPL dapat ditempuh melalui kegiatan PPL yang diselenggarakan oleh
Asosiasi Profesi Akuntan, PPAJP, dan/atau pihak lain yang diakui Asosiasi
Profesi Akuntan dan/atau PPAJP.
2. Kegiatan PPL meliputi: a. Pelatihan, Kursus, lokakarya, diskusi panel, seminar, konferensi, Konvensi atau
symposium;
b. Program pascasarjana pada bidang studi yang relevan dengan kompetensi
akuntan;
c. Program PPL dalam jaringan (online) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi
Akuntan;
d. Penulisan artikel, makalah, atau buku dengan materi yang relevan dengan
kompetensi akuntan dan dipublikasikan; dan
e. Riset profesional atau studi terhadap bidang-bidang yang relevan dengan
kompetensi akuntan.
3. Akuntan wajib mengikuti PPL paling sedikit 30 SKP setiap tahun paling sedikit
mencakup materi yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan regulasi.
BAB V
PANITIA AHLI
1. Dalam rangka menentukan kelayakan seseorang
didaftarkan dalam Register Negara Akuntan, Menteri dapat
meminta pertimbangan kepada Panitia Ahli.
2. Panitai Ahli adalah Panitia yang dibentuk oleh Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan berdasarkan UU 34/1954.
3. Menteri dapat memberikan tugas lain yang berkaitan
dengan profesi Akuntansi kepada Panitia Ahli.
4. Susunan dan tata kerja Panitia Ahli disusun oleh Menteri
bersama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang pendidikan.
BAB VI
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (1)
1. Akuntan berhimpun dalam wadah asosiasi profesi
akuntan.
2. Menteri menetapkan hanya 1 Asosiasi Profesi Akuntan.
3. Asosiasi Profesi Akuntan memenuhi kriteria:
a. Berbentuk badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Mempunyai kantor perwakilan dan pengurus paling sedikit pada 30
propinsi di Indonesia;
c. Mempunyai susunan pengurus yang telah disyahkan oleh rapat anggota;
d. Memiliki program dan infrastruktur untuk menyelenggarakan ujian
sertifikasi akuntan profesional serta pendidikan dan PPL bagi anggotanya;
e. Memiliki kode etik dan standar profesi bagi anggotanya; dan
f. Memiliki alat kelengkapan organisasi dan mekanisme untuk menegakkan
disiplin anggotanya.
BAB VI
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (2)
4. Asosiasi profesi akuntan bertanggungjawab
untuk: a. menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional;
b. menyelenggarakan PPL;
c. Menyusun dan menetapkan kode etik dan standar profesi;
d. Menerapkan penegakan disiplin untuk anggota;
e. Menerbitkan sertifikat akuntan profesional yang diberikan
kepada seseorang yang lulus ujian akuntan profesional dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Asosiasi
Profesi Akuntan; dan
f. Melakukan perjajian saling pengakuan kesetaraan dengan
asosiasi profesi Akuntansi lain.
BAB VI
ASOSIASI PROFESI AKUNTAN (3) 5. Asosiasi profesi akuntan menyampaikan:
a. rencana penyelenggaraan ujian sertifikasi akuntan profesional dan
PPL untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada PPAJP paling lambat
pada tanggal 30 November setiap tahunnya.
b. Laporan tahunan realisasi penyelenggaraan ujian sertifikasi
akuntan profesional dan penyelenggaraan PPL, dan jumlah SKP
yang diikuti oleh Akuntan kepada PPAJP paling lambat akhir bulan
Mei tahun berikutnya.
6. Asosiasi profesi akuntan mengakui kesetaraan anggota asosiasi
profesi akuntansi lain:
a. pengakuan kesetaraan harus disepakati dalam suatu perjanjian
saling pengakuan keseteraan;
b. perjanjian saling pengakuan kesetaraan harus didasarkan pada
asas-asas persamaan kualitas.
BAB VII TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF
1. Menteri memberikan sanksi administratif kepada Akuntan dan
Kantor Jasa Akuntansi atas pelanggaran terhadap PMK yang
ditetapkan oleh Kepala PPAJP.
2. Sanksi administratif dapat berupa: a. Rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu;
b. Peringatan;
c. Pembekuan; atau
d. Pencabutan dari Register Negara Akuntan atau pencabutan izin
usaha Kantor Jasa Akuntansi.
3. Menteri dapat meminta pertimbangan kepada Asosiasi Profesi
Akuntan dalam mengenakan sanksi administratif.
4. Menteri mengenakan sanksi pencabutan dari Register Negara
Akuntan apabila Asosiasi Profesi Akuntan mencabut sertifikat
akuntan profesional.
BAB VIII LAPORAN
1. Kepala PPAJP menyampaikan laporan berkala kepada
Menteri melalui Sekretaris Jenderal berkaitan dengan
pelaksanaan penyelenggaraan Register Negara Akuntan,
pemantauan atas penyelenggaraan PPAk, pemberian izin
usaha Kantor Jasa Akuntansi, pembinaan terhadap
Akuntan dan Kantor Jasa Akuntansim dan pengenaan
sanksi administratif.
2. Laporan semester 1 disampaikan paling lambat akhir
bulan Agustus tahun berjalan dan laporan semester 2
akhir bulan Pebruari tahun berikutnya.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (1)
1. Akuntan yang telah terdaftar pada Register Negara
Akuntan sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan wajib
melakukan registrasi ulang kepada Menteri dalam jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya PMK, melalui
Asosiasi Profesi Akuntan dengan menyampaikan
dokumen: 1) Kopi piagam Register Negara Akuntan atau surat keterangan
terdaftar dalam Register Negara Akuntan;
2) Kopi kartu anggota Asosisi Profesi Akuntan yang masih berlaku
atau bukti Keanggotaan lainnya;
3) 2 lembar foto 4x 6 cm; dan
4) Formulir registrasi ulang sesuai lampiran PMK.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN (2) 3. Akuntan yang tidak melakukan registrasi ulang maka piagam Register
Negara Akuntan dinyatakan tidak berlaku dan dinyatakan tidak terdaftar
lagi pada Register Negara Akuntan.
4. Mahasiswa yang sedang mengikuti Program PPAk pada perguruan tinggi
dan menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tanggal 31 Desember
2014 dapat langsung mendaftar pada Register Negara Akuntan dengan
menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.
5. Lulusan D-IV STAN atau S-1 Akuntansi perguruan tinggi negeri yang lulus
sebelum 31 Agustus 2004 dan berhak untuk didaftarkan pada Register
Negara Akuntan, dapat langsung mendaftar sampai dengan tanggal 31
Desember 2014 dengan menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan.
6. Badan usaha yang memberikan jasa akuntansi selain jasa asurans yang
telah ada, diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan dan memperoleh
izin sesuai PMK ini.
2
1 Jan 12
3 1
1 Jan 15
2008 – 2012
FASE SATU
2012 – 2015
FASE DUA
8 Desember 08
KOMITMEN PUBLIK
ADOPSI PENUH IFRS ?
KAPAN ?
• Setelah 2015
• Masa transisi
• Cetak biru jangka
panjang
PERTIMBANGAN
• Komitmen nasional
• Dukungan pemangku
kepentingan
• Struktur SAK Indonesia