www.bpjs- kesehatan.go.id www.bpjs- kesehatan.go.id SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DRS. BUDI WUSONOADI KEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN. DRS. BUDI WUSONOADI. KEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTA BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA. AGENDA. I. PENGANTAR. SJSN ?. JKN ?. BPJS ?. Askes Bubar ?. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
www.bpjs-kesehatan.go.idwww.bpjs-kesehatan.go.id
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN
DRS. BUDI WUSONOADIKEPALA UNIT KEPESERTAAN DAN PELAYANAN PESERTABPJS KESEHATAN KANTOR CABANG UTAMA SURABAYA
www.bpjs-kesehatan.go.id
I. Pengantar
II. Kepesertaan
III. Manfaat Jaminan Kesehatan
IV. Prosedur Pelayanan Kesehatan
V. Pelayanan Informasi
AGENDA
www.bpjs-kesehatan.go.id
I. PENGANTAR
www.bpjs-kesehatan.go.id
SJSN ?JKN ?
BPJS ? Askes Bubar ?
Iuran ?
www.bpjs-kesehatan.go.id
PESAN SPONSOR
www.bpjs-kesehatan.go.id
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada “setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah “.
Bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk
pekerja asing yg bekerja di Indonesia paling
singkat 6 (enam) bulan
www.bpjs-kesehatan.go.id
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
• Standar minimal Jaminan Sosial (Tunjangan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan kecacatan, tunjangan ahli waris
Konvensi ILO 102 tahun 1952
• “Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".
Pasal 28 H ayat 3 UUD 45
• "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
Pasal 34 ayat 2 UUD 45
Hak konstitusional setiap orang Wujud tanggung jawab negara +
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur
www.bpjs-kesehatan.go.id
Undang Undang Republik IndonesiaNo.40 Tahun 2004
tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN )
www.bpjs-kesehatan.go.id
3 AZAS•Kemanusiaan•Manfaat•Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
5 PROGRAM• Jaminan Kesehatan• Jaminan Kecelakaan Kerja• Jaminan Hari Tua• Jaminan Pensiun• Jaminan Kematian
Peserta Bukan PBI JK, dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
DAN
Jml anak yg dijamin
3 anak
Syarat penambahan anak ke 3 :1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai
penanggung2. Foto copy akte kelahiran anak3. Foto copy KSK 4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
www.bpjs-kesehatan.go.id
1.Tambahan Anggota Keluarga dari Pekerja Penerima Upah (PPU):a. Keluarga tambahan dari PPU terdiri dari anak ke 4 dan
seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% dari dari gaji atau upah per orang per bulan
b. Peserta tambahan lainya dari PPU seperti keponakan, kerabat lain, asisten rumah tangga dan lainnya, ditetapkan sesuai dengan manfaat yang dipilih :• Kelas III sebesar Rp.25.500,- per orang per bulan.• Kelas II sebesar Rp.42.500,- per orang per bulan.• Kelas I sebesar Rp.59.500,- per orang per bulan
Besaran Iuran Anggota Keluarga Lainnya
www.bpjs-kesehatan.go.id
SYARAT PENDAFTARAN ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
Anak ke 4 dst yg msh memenuhi syarat.1. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung2. Foto copy akte kelahiran3. Foto copy KSK 4. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar5. Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
Orang tua / mertua :6. Menunjukkan kartu Askes / BPJS sebagai penanggung7. Foto copy KTP ortu / mertua8. Foto copy KSK 9. Pas foto ukuran 3x4 = 1 lembar10.Daftar gaji / SPJ gaji ( kolektif )
www.bpjs-kesehatan.go.id
1. Peserta Baru
2. Pindah Golongan
3. Penambahan / pengurangan jml anggota keluarga
4. Pensiun
5. Meninggal dunia
6. Perceraian
7. Pindah / pisah domisili
8. Ganti PPK Tingkat Pertama
9. Kartu BPJS Kesehatan rusak / hilang
10. Perpanjangan kartu BPJS Kes. ( Anak > 21 tahun )
Batas atas upah (ceiling wage) untuk pekerja penerima upah swasta ditetapkan 2 kali PTKP-K1 (Rp 4.725.000,-), sedangkan batas bawah upah adalah UMK di masing-masing Kab/Kota
BESARAN IURAN NON PBI PERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013
www.bpjs-kesehatan.go.id
• Mengisi Formulir Daftar Isian Peserta (FDIP), dengan dan Menunjukan / Memperlihatkan :
• Asli/foto copy Kartu Keluarga/KTP (Punya NIK)
• Pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu)
• Bagi WNA menunjukan Kartu Ijin Tinggal Sementara/Tetap (KITAS/KITAP)
Isi Formulir Pendaftaran
• Melalui Jaringan Kantor BPJS Kesehatan
• Melalui web BPJS Kesehatan • www.bpjs-kesehatan.go.id
• Melalui Pihak Ketiga (Channel perbankan)
Tempat Pendaftaran
• Channel Perbankan• Channel Pihak Ketiga
yg bekerjasama dengan Perbankan
Pembayaran Iuran
PENDAFTARAN PESERTA MANDIRI (Individu) Dimulai 1 Januari 2014
Pengurusan kartu BPJS Peserta Mandiri di Kota Surabaya membutuhkan waktu 2 hari
www.bpjs-kesehatan.go.id
PENDAFTARAN MELALUI WEB – www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)
Nilai Nominal 1. Rp 25,500,- 2. Rp 42,500,-
3. Rp 59,500,-
1. Rawat Inap kelas 32. Rawat Inap kelas 23. Rawat Inap kelas 1
SARARAN PESERTA
PROSENTASE UPAH
KONTRIBUSI IURAN KETERANGAN
BESARAN IURAN PESERTA MANDIRIPERATURAN PRESIDEN NO. 111 TAHUN 2013
Pembayaran premi setiap bulan sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, keterlambatan pembayaran premi dikenakan denda 2%
www.bpjs-kesehatan.go.id
Untuk Peserta Askes Sosial masih menggunakan kartu Askes warna kuning, selanjutnya akan dilakukan penggantian kartu BPJS Kesehatan secara bertahap.
Contoh Disain Kartu BPJS Kesehatan
www.bpjs-kesehatan.go.id
www.bpjs-kesehatan.go.id
• PPU : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja.
• PBPU dan BK : Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.
Denda Keterlambatan
www.bpjs-kesehatan.go.id
1. Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara untuk Pekerja Penerima Upah
2. Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja
• Klinik TNI/Polri ( semua )• Faskes Sekunder & Tertier• RS Pemerintah • RS Swasta (IKS) + eks JPK
Jamsostek• Seluruh RS TNI Polri• Pola tarif pelkes:• Kapitasi, INA -CBGs
PERUBAHAN PAKET MANFAAT, FASKES DAN POLA TARIF
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA
Puskesmas/Polkes TNI-Polri
Dokter Keluarga (IKS BPJS )
BP eks Jamsostek ( IKS BPJS )
Berobat di Puskesmas/ Dokel sesuai yg tertera di kartu Peserta BPJS
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN
RSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS )
Atas dasar rujukan dari PPK tingkat pertama
Pemeriksaan di Poli Spesialis
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN GAWAT DARURAT
RSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS)
RS yg tidak IKS dgn BPJS
Kondisi emergency tanpa rujukanINDIKASI MEDIS DINYATAKAN KONDISI GAWAT DARURAT
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN RAWAT INAP TINGKAT LANJUTANRSU Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS Askes )
ICU, ICCU, HCU, NICU,PICU
Kelas Perawatan, sesuai Hak
www.bpjs-kesehatan.go.id
No Pangkat Hak Kelas Perawatan
1. PNS / PP PNS Gol. 1-2 Klas II ( Dua )
2. PNS / PP PNS Gol 3-4 Klas I ( Satu )
3. TNI Aktif/PP Pangkat Prajurit Dua – Pembantu Letnan Satu Klas II ( Dua )
4. TNI Aktif/PP Pangkat Letnan Dua – Jendral Klas I ( Satu )
5. Polri Aktif/PP Pangkat Bhayangkara Dua – Ajun Inspektur Pol. Satu Klas II ( Dua )
6. Polri Aktif/PP Insp. Pol Dua – Jendral Polisi Klas I (Satu )
7. Veteran Klas I (Satu)
HAK KELAS PERAWATAN RAWAT INAP DI RS
www.bpjs-kesehatan.go.id
PERSALINANPersalinan normal dilakukan di Bidan yang merupakan jejaring provider primer ( Pemberi Pelayanan Kesesehatan Tingkat Pertama )
Persalinan dengan penyulit atau operasi caesar dilakukan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rumah Sakit ) atas dasar rujukan dari provider primer (Bidan, Dokter yg merujuk )
Catatan : Klaim perorangan untuk persalinan tidak ada penggantian biaya dari BPJS Kesehatan.
www.bpjs-kesehatan.go.id
Obat RJTP
Obat RJTL
Obat Rawat Inap
Pemberian obat sesuai Formularium Nasional
PELAYANAN OBAT
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
Atas permintaan dokter yang merawat
Diambil di UTD PMI Kab./Kota
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERASI
Operasi kecil, sedang, besar, khusus
RS Pemerintah
RS TNI-Polri
RS Swasta ( IKS BPJS )
Operasi Caesar
Operasi Jantung
Operasi Cangkok Ginjal
www.bpjs-kesehatan.go.id
RS Pemerintah
RS Swasta ( IKS BPJS )
RS TNI-Polri
PELAYANAN CUCI DARAH ( HEMODIALISA )
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK
USG
CT SCAN
MRI
ESWL
www.bpjs-kesehatan.go.id
Stent Arteri Coroner
www.bpjs-kesehatan.go.id
PELAYANAN RADIOTERAPI
RS Pemerintah
Di RS Swasta ( IKS Askes )
RS TNI-Polri
www.bpjs-kesehatan.go.id
ALAT KESEHATAN
Kacamata
Gigi tiruan
Alat bantu dengar
Kaki/tangan tiruan
Implan ( pen, plate, screw, IOL, VP shunt )
www.bpjs-kesehatan.go.id
1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, kecuali untuk kasus gawat darurat;
3. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja;
4. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
5. Pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
6. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas;
7. Pelayanan meratakan gigi (ortodensi);
8. Gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol;
Yang tidak dijamin
www.bpjs-kesehatan.go.id
9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
10.Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur, shin she, chiropractic, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan (health technology assessment);
11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen);
12.Alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi, dan susu;
13.Perbekalan kesehatan rumah tangga;
14.Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah;
15.Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan Manfaat Jaminan Kesehatan yang diberikan.
Lanjutan yang tidak dijamin ..........
www.bpjs-kesehatan.go.id
IV. PROSEDUR PELAYANAN
www.bpjs-kesehatan.go.id
1. Rujukan berlaku 1 bulan 2. Berobat pada PPK Tk.I yang terdaftar / tertera di
kartu BPJS3. Wajin menunjukkan kartu BPJS asli 4. Penerbitan SEP Rawat Inap di BPJS Center maksimal