Administrasi Untuk Pengusulan Jabatan Fungsional KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Oleh : Dewa Aji Ariwanto, S.Sos., MSE. Kepala Subbagian Administrasi dan Seleksi Jabatan, Bagian Pembinaan Pegawai, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yogyakarta, 9 -10 Februari 2017
45
Embed
Sosialisasi Jabatan Fungsional - ULP Kementerian PUPRulp.pu.go.id/website/uploads/berita/files/(Kasubbag) Barang Jasa... · tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Administrasi Untuk PengusulanJabatan Fungsional
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N
P E R U M A H A N R A K Y A T
Oleh :Dewa Aji Ariwanto, S.Sos., MSE.
Kepala Subbagian Administrasi dan Seleksi Jabatan, Bagian Pembinaan Pegawai,
Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Yogyakarta, 9 -10 Februari 2017
Dasar Hukum Pengelola Pengadaan Barang/Jasa UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang mencapai BUP Bagi PejabatFungsional;
Kepres 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola PengadaanBarang/Jasa;
Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa danAngka Kreditnya;
Peraturan Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan Nomor 14 Tahun 2013 TentangKetentuan Pelaksanaan Permen PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya;
Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa;
Perka LPKK Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Perka LPKK Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pentunjuk Teknis Pengangkatan Dalam Jabatan FungsionalPengelola Pengadaan Barang/jasa Melalui Pengangkatan Dari Jabatan Lain;
Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Pejabat FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pengembangan dan Pembinaan Kompetensi Pejabat FungsionalPengelola Pengadaan Barang/Jasa;
Permen PAN-RB Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan PNS dalam jabatan Fungsional melaluiPenyesuaian/Inpassing.
JabatanFungsionalmelaksanakan tugas pelayanan berdasarkan profesi jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan tertentu
PERAN KEDUDUKAN
Jabatan fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung pada pejabat pimpinan tinggi atau pejabat administrasiyang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional tertentu
Jabatan fungsional memiliki peran sebagai pelaksana tugas di bidang pelayanan dan profesi jabatan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu
PEGAWAI DAN JABATAN ASN
MADYA
KETRAMPILAN
PPPK
PNS
PPPK
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR KEAHLIAN
JABATAN FUNGSIONAL
UTAMA
(16 s.d. 17)
(13 s.d. 15)
(11 s.d. 13)
(9 )
(1 s.d. 7)
(5 s.d. 8)
(8,9, 11, 13)
JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional keahlian :
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama
Jabatan fungsional
keterampilan:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
1. Sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitandengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian danketerampilan
2. Jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional keahlian danjabatan fungsional keterampilan
Jabatanfungsional yang
telah di tetapkan
148 Jabatan
fungsional
S.d. 2015
• 142 JF BinaanK/L
JF Baru 2016
• AnalisPertahananNegara
• Penilai Pemerintah
• Analis Anggaran
• Pembimbing Kemasyarakatan
• Asisten Pembimbing Kemasyarakatan--
148
Revisi 2016 (telahditetapkan)
• Penerjemah
• Agen
• Penata Ruang
• Perancang PUU
• Perekayasa
• Pemeriksa Pajak
• Pemeriksa
• Penggerak Swadaya Masyarakat
• Pengendali Hama Penyakit Ikan
• Pembina Jasa Konstruksi
• Pemeriksa Bea Cukai
Usulan Baru JF K/L:1. PPATK2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Hukum dan HAM4. Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Kementerian Pertanian6. Kementerian Perhubungan7. Kementerian Luar Negeri8. Kementerian Dalam Negeri9. Kementerian Perdagangan10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan11. Kementerian Kominfo12. Setjen DPR-RI13. Komisi Yudisial14. KPU15. BSN16. dsb
UNIT PEMBINA 5 (LIMA) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BIDANG PU
NO UNIT ORGANISASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIBINA
1 DITJEN SUMBER DAYA AIR
TEKNIK PENGAIRAN
2 DITJEN BINA MARGA TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
3 DITJEN CIPTA KARYA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN
TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN
4 DITJEN BINA KONSTRUKSI
PEMBINA JASA KONSTRUKSI
UNIT PEMBINA
26 (DUA PULUH ENAM) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU NON BIDANG PU
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUPR
NO UNOR/UNKER JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YANG DIBINA
1 BIRO KEPEG., ORG. DAN
TATALAKSANA
Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian
2 BIRO UMUM Arsiparis, Dokter, Dokter Gigi, Pranata Laboratorium Kesehatan,
Perawat Gigi, Perawat, Bidan dan Radiografer
3 BIRO HUKUM Perancang Peraturan Perundang-undangan
4 BIRO PAKLN Perencana
5 BIRO KEUANGAN Analis Keuangan Pusat dan Daerah
6 BIRO KOMPU Pustakawan dan Pranata Hubungan Masyarakat
7 BIRO PBMN DAN LP Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
8 PUSDATIN Pranata Komputer dan Surveyor Pemetaa
9 BPSDM Widyaiswara, Assesor
10 ITJEN Auditor
11 BALITBANG Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa dan Pengendali Dampak
Lingkungan
12 DITJEN BINA KONSTRUKSI Instruktur
Ahli Madya Pembina Utama Muda (IV/c) 700Pembina Tk. I (IV/b) 550Pembina (IV/a) 400
Ahli Muda Penata Tk. I (III/d) 300Penata (III/c) 200
Ahli Pertama Penata Muda Tk. I (III/b) 150Penata Muda (III/a) 100
Pengangkatan dalam Jabatan FungsionalPengelola PBJ dilakukan melalui mekanisme
No. Mekanisme Pengertian
a. Pengangkatan Pertama Pengangkatan Untuk Mengisi LowonganFormasi Jabatan Fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa Yang DilakukanMelalui Proses Pengangkatan CPNS
b. Perpindahan dari Jabatan Lain Pengangkatan yang dilakukan melaluiperpindahan dari jabatan struktural ataufungsional tertentu atau fungsional umumkedalam jabatan fungsional PengelolaPengadaan Barang/Jasa
c. Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan PNS ke dalam jabatanfungsional Pengelola PengadaanBarang/Jasa melalui penyetaraan golongan,pangkat, masa kerja dan ijazah.
a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
b. Gol. Ruang minimum Penata Muda (III/a);
c. Penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahunterakhir;
d. Memiliki sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJ Pemerintah;
e. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang.
PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Syarat Umum :
a. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diangkat PNS harusmengikuti dan lulus diklat, yaitu :
- Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelola PBJ; dan
- Diklat Jabatan Fungsional Pengelola PBJ Pertama.
b. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan luluspendidikan dan pelatihan fungsional tersebut,harus diangkatdalam Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat yang membidangikepegawaianpaling rendaheselon III
Kepala Biro PBMN danLayananPengadaan
Kepala Biro PBMN danLayananPengadaan
PPBJ Madya, Gol. IV/b s.d. PPBJ Madya, Gol. IV/c
Pejabat eselon II yang membidangikepegawaian
Kepala LKPP atauPejabat Eselon I yang ditunjuk diLKPP
Kepala LKPP atauPejabat Eselon I yang ditunjuk diLKPP
SETELAH PAK DITERBITKAN, MAKA CALONPEJABAT FUNGSIONAL DIUSULKAN OLEHPIMPINAN UNIT KERJA/UNIT ORGANISASISESUAI JENJANG KEPADA PEJABAT YANGBERWENANG MENGANGKAT.
Tim Penilai Pusat diLPKK mengadakanSidang DUPAK, danmenghasilkan BeritaAcara dan PAK
Tim Penilai Pusat
LKPP mengirimkanBerita Acara dan PAK ke Biro PBMN dan LP
LKPP
Biro PBMN dan LP
mengirimkan BeritaAcara dan PAK keUnit Kerja Ybs
Biro PBMN dan LP
Unit kerja Ybsmengajukan Usulan
Pengangkatan CalonJafung ke Sekjen
Unit Kerja Ybs
Sekretaris Jenderalmenerbitkan SK Jafung
PPBJ Golongan IV
Sekretaris Jenderal Jafung PPBJ
ALUR PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA GOLONGAN IV
BERKAS
PERSYARATAN
UNTUK
DIANGKAT
MENJADI
PENGELOLA PBJ
1. Fotocopy SK Penugasan dari Atasan Langsung atau Satker/SKPDyang mengindikasikan PNS ybs selama 2 (dua) tahun bekerjasebagai salah satu Pejabat dibawah ini :
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Pejabat Pengadaan; atau
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
2. Fotokopi ijazah Sarjana (S1) / Diploma IV (D IV);
3. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir yangdilegalisir;
4. Fotokopi Daftar Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir yangdilegalisir;
5. Fotokopi Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama yangmasih berlaku
6. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari PNS yang bersangkutan;
7. Surat Tanda Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)Jabatan Fungsional Pengelola PBJ ;
8. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangan Pejabat YangBerwenang Menetapkan Angka Kredit.
58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Fungsional Tertentu
Ahli Pertama dan Muda
UU ASN
BATAS USIA
PENSIUN
60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Fungsional Tertentu Ahli
MadyaSumber :
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2014 ttg Pemberhentian PNS yang
mencapai BUP Bagi Pejabat Fungsional
JENJANG TUNJANGAN JABATAN
Pengelola PBJ Madya Rp. 1.150.000,-
Pengelola PBJ Muda Rp. 876.000,-
Pengelola PBJ Pertama Rp. 493.000,-
(Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa)
JENJANG KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA
Pengelola PBJ Madya 11 Rp. 5.183.000,-
Pengelola PBJ Muda 9 Rp. 3.781.000,-
Pengelola PBJ Pertama 8 Rp. 3.319.000,-
(Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat