1 BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI DIREKTORAT LALU LINTAS STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB I PENDAHULUAN A. Umum 1. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam urusan pemerintahan negara di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran masyarakat berLalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari ancaman dan gangguan dalam beraktifitas di jalan dalam rangka meningkatan kualitas hidupnya. 2. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. 3. Dalam kegiatan penanganan Kecelakaan Lalu lintas, kecepatan dan akurasi tindakan serta efisiensi peralatan yang dipergunakan sangat menentukan efektivitas pertolongan terhadap korban dalam rangka meminimalisir korban meninggal dunia atau luka-luka yang mengakibatkan cacat tubuh, kerugian harta benda dan/atau permasalahan Lalu lintas Jalan yang timbul di tempat kejadian perkara.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BADAN PEMBINAAN KEAMANAN POLRI
DIREKTORAT LALU LINTAS
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum
1. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam urusan pemerintahan
negara di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diamanatkan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban dan
kelancaran masyarakat berLalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari
ancaman dan gangguan dalam beraktifitas di jalan dalam rangka meningkatan
kualitas hidupnya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Lalu lintas Dan Angkutan
Jalan, dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara
Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban,
melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat
kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu lintas, mengamankan barang
bukti, dan melakukan penyidikan perkara.
3. Dalam kegiatan penanganan Kecelakaan Lalu lintas, kecepatan dan akurasi
tindakan serta efisiensi peralatan yang dipergunakan sangat menentukan
efektivitas pertolongan terhadap korban dalam rangka meminimalisir korban
meninggal dunia atau luka-luka yang mengakibatkan cacat tubuh, kerugian
harta benda dan/atau permasalahan Lalu lintas Jalan yang timbul di tempat
kejadian perkara.
2
4. Setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri di tempat kejadian perkara
Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus dapat
dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat atau rakyat, Negara dan
Hukum, maupun kepada lembaga dan organisasi Polri. Oleh karena itu diperlukan
suatu norma, standar, kriteria dan prosedur yang dipergunakan sebagai tolok ukur
pertanggungjawaban setiap personel Polisi Lalu lintas yang mengangani
Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebijakan mutu
pelayanan Polisi Lalu lintas dan nilai-nilai profesionalisme dan akuntabiilitas
yang terkandung dalam kebijaksanaan dan strategi ”Trust Building”.
B. Maksud Dan Tujuan
1. Maksud
Penetapan Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu
lintas Dan Angkutan Jalan dimaksudkan sebagai instrumen teknis dalam
rumusan norma, standar, kriteria dan prosedur tugas bagi anggota Polri
pengemban fungsi teknis Lalu lintas untuk melaksanakan ketentuan Pasal
227 Undang-Undang No.20 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan
Jalan.
2. Tujuan
a. Tujuan Umum
Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas Dan
Angkutan Jalan ini ditetapkan dengan tujuan umum :
1) Terwujudnya efektififitas, efisiensi, dan akuntabilitas setiap tindakan
anggota Polisi Lalu lintas dalam kegiatan mendatangi tempat kejadian,
menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus
Lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan
perkara.
3
2) Terwujudnya suatu tolok ukur mutu pelayanan Polisi Lalu lintas dalam
suatu kebijakan mutu yang memiliki daya kepastian, terukur secara
profesional, proporsional, bermanfaat bagi masyarakat, dan dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis berasaskan nilai-nilai
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
b. Tujuan Khusus
Tujuan khusus Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan
Lalu lintas Dan Angkutan Jalan ini adalah :
1) Mencegah kesalahan prosedur dan/atau keterlambatan tindakan yang
dapat berkibat pada fatalitas korban manusia;
2) Meminimalisir korban luka-luka dan/atau korban meninggal dunia
manusia dan kerugian harta benda;
3) Mencegah kemacetan dan ketidaktertiban arus Lalu lintas di TKP Laka
lantas;
4) Mempermudah serta mempercepat proses penyidikan / pengungkapan
penyebab kecelakaan, dalam rangka proses penyelesaian perkara; dan
5) Menjamin kepastian hukum dan memperlancar proses pelayanan hak
korban atau ahli waris yang benar-benar berhak atas santunan
Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
C. Ruang Lingkup
Standar Operasional Dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu lintas ini meliputi
norma, standar, kriteria dan prosedur kegiatan yang dipergunakan oleh Polri
pengemban fungsi teknis Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk :
4
1. mendatangi tempat kejadian perkara;
2. menolong korban;
3. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
4. mengolah tempat kejadian perkara;
5. mengatur kelancaran arus Lalu lintas;
6. mengamankan barang bukti; dan
7. melakukan penyidikan perkara.
BAB II KETENTUAN UMUM
Dalam Standar Operasional ini yang dimaksud dengan :
1. Norma adalah aturan atau ketentuan hukum yang digunakan untuk menata
penyelenggaraan tugas dalam penanganan Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Standar adalah ukuran dasar dengan kaidah-kaidah yang pasti dan baku yang
digunakan sebagai patokan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya suatu target
mutu kegiatan yang harus dilakukan dalam penanganan Kecelakaan Lalu lintas dan
Angkutan Jalan.
3. Kriteria adalah ukuran yang dipakai sebagai dasar penilaian terhadap kesesuaian
antara tingkat kerawanan dan/atau fatalitas korban Kecelakaan Lalu lintas dengan
tindakan yang dilakukan dalam penanganannya.
4. Prosedur adalah tata cara yang ditetapkan untuk menerapkan norma-norma
ketentuan menurut standar, kriteria, tahap-tahap, dan tingkat-tingkat kegiatan dalam
penanganan Kecelakaan Lalu lintas Jalan.
5. Lalu lintas adalah adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu lintas Jalan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat
lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu lintas Jalan.
5
7. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau
air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan Rel dan Jalan Kabel.
8. Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu
lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu
lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta
pengelolaannya.
9. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak
disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang
mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
10. Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu lokasi di jalan tempat
kecelakaan terjadi dimana ditempat itu terdapat korban dan/atau bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa Kecelakaan Lalu lintas dan
Angkutan Jalan.
11. Korban Kecelakaan Lalu lintas adalah orang yang mengalami Kecelakaan Lalu
lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka berat, atau luka
ringan pada anggota tubuh manusia.
12. Korban meninggal dunia Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang dipastikan
meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
13. Korban luka berat Kecelakaan Lalu lintas adalah korban yang karena luka-lukanya
itu ia menjadi menderita cacat tetap sebagai akibat langsung dari
Kecelakaan Lalu lintas atau harus dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh)
hari sejak terjadi kecelakaan atau keadaan luka pada tubuh yang tidak akan
sembuh lagi dengan sempurna sehingga tidak cakap lagi melakukan jabatan atau
pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana.
6
14. Korban luka ringan Kecelakaan Lalu lintas adalah korban luka-luka sebagai akibat
Kecelakaan Lalu lintas, yang tidak termasuk dalam pengertian luka berat. 15. Kerugian harta benda dalam Kecelakaan Lalu lintas adalah kerugian yang timbul
sebagai akibat langsung dari Kecelakaan Lalu lintas dalam wujud benda milik
korban atau orang lain, kendaraan, bangunan, fasilitas umum, yang dapat dinilai
dengan uang rupiah.
16. Santunan adalah sejumlah uang atau dana yang diberikan oleh pemerintah kepada
korban kecelakaan Lalu lintas atau ahli warisnya melalui PT. Jasa Raharja berupa
penggantian biaya pengobatan, santunan meninggal dunia, dan santunan cacat
tetap, berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1964 jo PP No 17 Tahun 1965
atau Undang-Undang No 34 Tahun 1964 jo PP No 18 Tahun 1965. 17. Ahli waris korban adalah janda yang sah atau duda yang sah atau anak-anak yang
sah atau orang tua yang sah dari korban yang meninggal dunia akibat Kecelakaan
Lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No 17 dan PP No 18
Tahun 1965. 18. Pelayanan korban Kecelakaan Lalu lintas adalah pelaksanaan segala usaha
dan kegiatan dalam rangka menjamin kecepatan pertolongan dan ketepatan
tindakan terhadap peristiwa Kecelakaan Lalu lintas agar korban tidak menjadi
lebih parah dan pelayanan pengurusan hak korban atas dana santunan
Kecelakaan Lalu lintas dapat dilaksanakan dengan lancar. 19. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang suatu
kejadian, pelanggaran dan kejahatan yang dilihat, didengar, dialami ataupun
ditanganinya seketika itu, atau dari laporan masyarakat dan pengaduan yang
diterimanya. 20. Keterangan Kecelakaan Lalu lintas adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh
petugas Unit Kecelakaan Polisi Lalu lintas tentang Kecelakaan Lalu lintas yang
ditanganinya, yang dibuat dalam suatu formulir laporan kecelakaan Lalu lintas
pelaku dan korban, identitas dan kondisi kendaraan yang terlibat, kondisi jalan
tempat kejadian kecelakaan, dan risalah kejadian Kecelakaan Lalu lintas tersebut.
7
21. Visum Et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan
sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang
segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik- baiknya.
22. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi
ancaman kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna
menghindari kematian dan kecacatan.
BAB III NORMA-NORMA PENAGANAN KECELAKAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
A. Golongan Dan Sifat Perbuatan Pelaku Serta Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas
1. Golongan Perbuatan
Dasar : Pasal 316 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan)
Perbuatan pelaku dalam Kecelakaan Lalu lintas digolongkan sebagai tindak
Pidana Kejahatan.
2. Sifat Perbuatan
Dasar : Pasal 1 butir 24 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan
Sifat perbuatan pelaku Kecelakaan Lalu lintas adalah merupakan delik culpa,
yaitu perbuatan yang tidak disengaja atau lalai, atau kurang hati-hati, atau
tidak diduga dan tidak disengaja, yang mengakibatkan korban manusia
dan/atau kerugian harta benda.
3. Unsur-unsur Kecelakaan Lalu lintas
Dinyatakan sebagai kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, harus
memenuhi unsur-unsur kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 24 UU
No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :
8
a. ada suatu peristiwa;
b. terjadi di jalan;
c. peristiwa tersebut tidak diduga dan tidak disengaja;
d. melibatkan Kendaraan;
e. dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain;
f. mengakibatkan korban manusia; dan/atau
g. kerugian harta benda.
B. Ketentuan Pidana Mengenai Kecelakaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan
1. Pengemudi Lalai dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor (Pasal 310 UU
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan) :
a. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau
denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
b. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama
1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta
rupiah).
c. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka
berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9
d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).
2. Pengemudi Tidak Tertib, ngebut, ugal-ugalan, sehingga terjadi kecelakaan
Tolok ukur perbuatan : Pasal 311 ayat (1)
Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau
keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang...”.
Sanksi Pidana : Pasal 311 ayat (2) s/d ayat (5)
a. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda
paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka ringan dan
kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta
rupiah).
c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling
banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mengakibatkan orang lain mati, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak
Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
10
3. Pengemudi Tabrak Lari (Pasal 312)
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat
Kecelakaan Lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya,
tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu lintas
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling
banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Orang yang Tidak Memberi Pertolongan Terhadap Korban
(Pasal UU 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
jo Pasal 531 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana/KUHP)
Norma Pokok
Pasal 232 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan:
“Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya
Kecelakaan Lalu lintas wajib:
a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu lintas;
b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan/atau
c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.
Ketentuan Pidana
Sanksi pidana terhadap orang yang bukan pengemudi yang terlibat kecelakaan
Lalu lintas, tidak diatur dalam ketentuan pidana UU No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu dalam hal dilakukan penyidikan
terhadap pelaku pada Pasal 232 UU LLAJ tersebut, diterapkan ketentuan
pidana dalam KUHP yaitu Pelanggaran Terhadap Orang Yang Perlu Ditolong.
11
Pasal 531 UU No.1 Tahun 1946 (KUHP) :
Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang didalam keadaan bahaya maut,
lalai memberikan atau mengadakan pertolongan padanya sedang pertolongan
itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatirkan,
bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya, dihukum kurungan selama-
lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-
C. Penggolongan Kecelakaan Lalu lintas
1. Dilihat dari berat ringannya akibat yang ditimbulkan
Berdasarkan Pasal 229 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan, terdiri atas :
a. Kecelakaan Lalu lintas ringan
Kecelakaan Lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang hanya
Kecelakaan Lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang
mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
c. Kecelakaan Lalu lintas berat.
Kecelakaan Lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan
korban meninggal dunia atau luka berat.
2. Dilihat dari jumlah korban, bobot kerugian secara politis atau ekonomis
terhadap pemerintah dan/atau tingkat fatalitas yang terjadi dilihat dari anatomi
kecelakaan, meliputi :
a. Kecelakaan menonjol, dengan kategori sebagai berikut :
1) Kecelakaan Lalu lintas melibat kan pejabat pemerintahan dan/atau menjadi korban dalam kecelakaan,dengan klasifikasi sebagai
berikut :
12
a) pejabat Negara Republik Indonesia yang termasuk dalam golongan VVIP/VIP dan/atau pejabat negara asing yang sedang berada di Negara Republik Indonesia mewakili negaranya, termasuk keluarganya;
b) mantan Kepala Negara/Presiden Republik Indonesia dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, termasuk isterinya; dan
c) pejabat tinggi Tentara Nasional Indonesia dan pejabat tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk Panglima Daerah Militer dan Kepala Kepolisian Daerah.
2) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan pejabat pemerintahan luka
berat atau meninggal dunia klasifikasi sebagai berikut :
a) perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia atau Perwira tinggi
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b) kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota; dan c) tokoh masyarakat, pimpinan partai, dan/atau individu yang
berpengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat secara nasional.
3) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia 10
(sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang;
4) Kecelakaan Lalu lintas mengakibatkan lumpuhnya Lalu lintas
pada jaringan jalan nasional paling lama 6 (enam) jam, yang disebabkan :
a) Jembatan pada jalan nasional terputus; atau b) Kendaraan khusus pengangkut bahan berbahaya dan/atau
bahan yang mudah meledak mencemari lingkungan dan
masyarakat atau terbakar.
13
5) Kecelakaan Lalu lintas melibatkan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum mengakibatkan korban manusia meninggal dunia 10 (sepuluh) orang atau meninggal dunia di TKP sejumlah 7 (tujuh) orang atau luka berat lebih dari 20 orang.
b. Kecelakaan Biasa
Kecelakaan yang dikategorikan sebagai kecelakaan biasa adalah
kecelakaan yang tidak termasuk kategori menonjol sebagaimana dimaksud
pada huruf a.
D. Penggolongan Korban
Korban kecelakaan Lalu lintas diklasifiasikan menjadi 3 (tiga)
golongan, yaitu sebagai berikut :
1. Korban mati atau meninggal dunia;
2. Korban luka berat ;
3. Korban luka ringan.
Dalam kaitan korban kecelakaan Lalu lintas, Peraturan Pemerintah yang
terkait mengenai korban yaitu :
1. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993
a. Korban Mati atau Meninggal Dunia
Berdasarkan Pasal 93 ayat 3 PP No 43 tahun 1993 yang dinyatakan
sebagai korban mati atau meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu
lintas adalah orang yang dipastikan mati karena akibat langsung dari
suatu kecelakaan Lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan.
14
b. Korban luka berat
Berdasarkan Pasal 93 ayat 4 PP No 43 tahun 1993, dinyatakan
sebagai berikut :
1) Korban manusia yang digolongkan sebagai korban luka berat
akibat kecelakaan Lalu lintas adalah:
a) Orang yang menderita luka-luka karena akibat langsung dari
kecelakaan Lalu lintas dan luka-lukanya itu mengakibatkan ia
menderita cacat tetap;
b) Orang yang menderita cacat karena akibat langsung dari suatu
kecelakaan sehingga ia harus dirawat dalam jangka waktu
lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kecelakaan;
2) Kategori penderita luka berat.
Kategori penderita luka berat adalah keadaan atau jenis dan
sifat luka berat atau luka parah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 90 Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) jo Pasal 94 ayat (4) bagian penjelasan PP No, 43 Tahun
1993 Tentang Prasarana dan Lalu lintas jalan, yaitu;
a) Penyakit atau luka yang tidak dapat sembuh atau tidak dapat
pulih lagi dengan sempurna untuk selama-lamanya, sehingga
mengakibatkan penderita tidak cakap lagi melakukan
pekerjaannya;
b) Kehilangan salah satu atau keseluruhan panca indera
(penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa
kulit) dan suara;
15
c) Kudung atau romping sehingga menjadi jelek wajahnya
karena ada sesuatu anggota badan yang romping, misalnya
gigi romping, telinga teriris putus, hidung romping, dan
sebagainya;
d) Lumpuh sehingga tidak mampu lagi menggerakkan anggota
tubuhnya;
e) Hilang akal budi atau berubah pikiran atau pikiran terganggu
sehingga tidak dapat berpikir lagi dengan normal selama
lebih dari empat minggu;
f) Gugurnya kandungan ibu yang sedang hamil;
g) Kehilangan sesuatu anggota badan atau tidak dapat lagi
menggunakan salah satu anggota badan atau tidak dapat
sembuh / pulih lagi untuk selama-lamanya;
h) Kondisi luka-luka atau penderitaan yang dinyatakan oleh
dokter berdasarkan visum et repertum sebagai luka berat.
c. Korban Luka Ringan
Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian
korban meninggal dunia dan korban luka berat.
2. Peraturan Pemerintah No. 17 & 18 Tahun 1965
Ketentuan mengenai korban berdasarkan PP No. 17 & 18 tahun 1965 terdapat
di dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, b,c dan d, yaitu sebagai acuan dalam
mengurus hak-hak korban atas santunan kecelakaan Lalu lintas dan angkutan
jalan, sebagai berikut :
16
a. Korban Mati atau Meninggal Dunia
Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan
dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
b. Korban Cacat Tetap
Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari
kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya
kecelakaan yang bersangkutan.
C. Biaya Rawatan dan Pengobatan Dokter
Dalam hal ada biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan
untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu
yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan selama
waktu paling lama 365 hari.
d. Korban Meninggal Dunia tanpa ahli waris
Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada
yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya
penguburan.
E. Penyebab Kecelakaan Lalu lintas (Pasal 229 ayat (5) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)
Kecelakaan Lalu lintas dapat disebabkan oleh :
1. kelalaian Pengguna Jalan;
2. ketidaklaikan Kendaraan;
3. ketidaklaikan Jalan dan/atau;
4. lingkungan.
17
F. Kewajiban Dan Hak Anggota Polisi Lalu lintas Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan
1. Kewajiban
(Pasal 227 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan).
Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu lintas dengan cara : a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;
b. menolong korban;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
d. mengolah tempat kejadian perkara;
e. mengatur kelancaran arus Lalu lintas;
f. mengamankan barang bukti; dan
g. melakukan penyidikan perkara.
2. Hak dan Kewenangan
(Pasal 260 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan)
a. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana,
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu lintas dan
Angkutan Jalan berwenang:
1) memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan
menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga
melanggar peraturan berLalu lintas atau merupakan alat dan / atau
hasil kejahatan;
2) melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan
dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu lintas dan Angkutan
Jalan;
18
3) minta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,
dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
4) melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan
Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat
Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai
barang bukti;
5) melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau
kejahatan Lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan;
6) membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7) menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8) melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana
kejahatan Lalu lintas; dan/atau
9) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
b. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
19
BAB IV
PRINSIP-PRINSIP DALAM PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
A. Prinsip Pelaksanaan Tugas
1. Prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum
Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan, setiap personel
Polantas mendasari setiap tindakannya dengan landasan Peraturan
Perundang – Undangan, agar setiap orang atau warga masyarakat
diperlakukan sama dimuka hukum tanpa membedakan kedudukan, suku
bangsa, agama, maupun derajat, dan setiap orang dilayani dengan kepatutan
dan keadilan, agar pananganan yang dilakukan bermanfaat mengurangi resiko
kecelakaan dan warga masyarakat merasa dilindungi, diayomi dan dilayani.
2. Prinsip Perlindungan dan Pengayoman
Setiap tindakan yang dilakukan harus dilandasi kewajiban melindungi dan
menjaga warga masyarakat yang terlibat kecelakaan agar terhindar dari
bahaya yang lebih uruk, dengan memberi keyakinan akan jaminan keamanan
serta memberi petunjuk dan bimbingan mengenai cara-cara yang dapat
dilakukan untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk yang dapat merugikan
jiwa dan harta bendanya, sehingga warga masyarakat merasa damai lahir
batin, bebas dari gangguan fisik dan psikis, dan bebas dari rasa
kekhawatiran.
3. Prinsip Sinergistik Fungsionalitas
Setiap personel yang menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan
jalan harus menyadari bahwa hasil kinerjanya akan berdampak lebih baik
jika bekerja sama dengan instansi/pihak terkait dibandingkan jika bekerja
sendiri, akan tetapi senantiasa dilandasi batas-batas kewenangan dalam
20
melakukan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
ditentukan dalam Undang-Undang.
4. Prinsip Proporsionalitas
Setiap tindakan harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban tugas sesuai dengan batas-batas kewenangan dan kemampuan
teknis yang dimiliki sehingga setiap perbuatan dan atau tindakan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum, lembaga, dan
masyarakat.
5. Prinsip Akuntabilitas
Setiap proses kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, lembaga atau
organisasi, serta kepada Negara dan hukum.
6. Prinsip Prioritas Penanganan Gawat Darurat
Dalam menangani kecelakaan Lalu lintas dan angkutan jalan setiap personel
Polantas harus pemprioritaskan tindakan terhadap keadaan gawat darurat yaitu
suatu keadaan dimana seseorang korban berada dalam kondisi ancaman
kematian dan memerlukan pertolongan tepat dan segera guna menghindari
kematian dan kecacatan.
B. Prinsip Mutu Pelayanan
Pelayanan yang diberikan dalam rangka pengurusan hak korban maupun dalam
penanganan tersangka, harus mengacu pada prinsip-prinsip pelayanan publik
yaitu :
1. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah
dilaksanakan
21
2. Kejelasan
a. Adanya ketentuan persyaratan teknis dan administratif pelayanan;
b. Adanya kepastian waktu yang dapat dibaca oleh masyarakat yang dilayani;
c. Adanya kejelasan dan perincian biaya apabila ada biaya yang menjadi
kewajiban masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. Adanya unit kerja dan pejabat yang bertanggungjawab dalam
menyelesaikan keluhan/persoalan pelayanan hak korban dan/atau
tersangka.
3. Kepastian waktu
Adanya batasan waktu yang ditentukan untuk penyelesaian suatu pelayanan
dan mampu menyelesaikan pelayanan dalam kurun waktu yang ditentukan.
4. Akurasi Tindakan
Produk pelayanan harus benar, tepat dan sah sesuai peraturan Perundangan –
undangan.
5. Kedayagunaan
Produk pelayanan harus bermanfaat bagi korban/keluarganya dalam
mengurus hak korban/ahli waris termasuk bagi tersangka, keluarga tersangka
dan/atau penasihat hukumnya dalam rangka memberikan perlindungan hukum
bagi tersangka sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Kemudahan Akses
Unit pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus mudah dijangkau
masyarakat dan diupayakan adanya akses melalui teknologi komunikasi.
22
7. Penampilan, Disiplin, Sopan dan Ramah.
Setiap petugas Polantas dan PNS pada unit kecelakaan Lalu lintas
harus disiplin, sopan, santun dan ramah, berpenampilan yang baik dan
rapi, serta melayani dengan empati dan ikhlas.
8. Kenyamanan
Lingkungan pelayanan korban kecelakaan Lalu lintas harus bersih, rapi,
tertib, indah dan tersedia fasilitas ruang tunggu, tempat parkir, toilet,
tempat ibadah dan lain-lain.
C. Standar Pelayanan
Standar pelayanan merupakan ukuran yang baku yang wajib di taati oleh pemberi
dan penerima layanan Polantas, sekurang-kurangnya meliputi 10 (sepuluh) standar
baku, yaitu :
1. Prosedur Pelayanan ;
2. Waktu penyelesaian ;
3. Besarnya biaya pelayanan apabila ada ;
4. Produk pelayanan yang akan diterima oleh yang terlayani ;
5. Sarana dan Prasarana utama dan pendukung ;
6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan berdasarkan kemampuan, keahlian,
dedikasi dan integritas moral ;
7. Penyelesaian Pengaduan/saran ;
8. Kotak dan atau tempat pengaduan/saran ;
9. Ukuran (indeks) tingkat kepuasan masyarakat ;
10. Unit kerja pengawasan.
23
D. Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Dasar Pengukuran
Dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) setidak-tidaknya
meliputi 13 (tiga belas) unsur sebagai berikut :
a. Kejelasan Varian Pelayanan
Yaitu daftar jenis dan macam pelayanan yang dapat diberikan oleh
Polantas sesuai dengan tugas dan kewajibannya berdasarkan
b. Undang-Undang. Daftar ini terdapat pada semua kantor Polantas termasuk
Pos Polantas.
c. Prosedur Pelayanan
Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan oleh Polantas/PNS
Lalu lintas Polri kepada masyarakat dilihat dari kesederhanaan alur
mekanisme dan sistematisasi proses (runut dan mekanis).
d. Persyaratan Pelayanan
Yaitu Persyaratan teknis dan legal administratif yang diperlukan untuk
mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.
e. Kejelasan Petugas Pelayanan
Yaitu kepastian petugas yang akan memberikan pelayanan (nama,
pangkat, jabatan) sesuai dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan
masyarakat.
f. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
Yaitu Kesungguhan dan konsistensi keberadaannya pada jam kerja sesuai
ketentuan yang berlaku.
g. Kemampuan Petugas Pelayanan
Yaitu Tingkat penguasaan dan keahlian serta ketrampilan petugas
pelayanan pada bidang tugas yang dilaksanakan dalam pelayanan,
sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan tuntas dan clear.
24
h. Tanggung jawab petugas pelayanan
Yaitu kejelasan batas wewenang dan tanggung jawab tiap petugas dalam
penyelenggaraan pelayanan.
i. Kecepatan Pelayanan
Yaitu target waktu tertentu yang telah ditetapkan untuk menyelasaikan
pelayanan.
j. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan subyek yang dilayani baik
status, golongan, maupun kondisi ekonomi seseorang.
k. Kesopanan Dan Keramahan Petugas
Yaitu Sikap, perilaku dan tutur kata petugas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat selalu diawali dengan “Senyum, Sapa dan Salam”,
serta diakhiri dengan “Senyum, Terima Kasih, dan salam”, secara sopan,
ramah, dan tulus, dan memperlakukan setiap warga yang dilayani dengan
hormat.
l. Kejelasan dan kepastian biaya
Yaitu kepastian mengenai biaya apa yang harus dibayar oleh masyarakat,
apa dasar hukumnya dan berapa besar biaya untuk ini dan untuk itu
ditetapkan. Apabila bentuk pelayanan itu merupakan tugas kewajiban
sebagai Polisi lalu Lalu lintas, harus dijelaskan bahwa bantuan Polantas
tindak dipungut biaya.
m. Kepastian jadwal pelayanan
Yaitu pelaksanaan waktu jam kerja sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan. Contoh, hari sabtu adalah hari libur kerja di beberapa daerah,
tetapi pada kantor Pelayanan STNK dan SIM ditentukan bahwa hari sabtu
tetap melayani masyarakat. Maka, hal itu harus diketahui publik dan harus
ditaati petugas pelayanan.
25
n. Kenyamanan Lingkungan
Yaitu kondisi standar sarana dan prasarana pelayanan yag bersih, rapi,
teratur dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk pelayanan, bacaan
berupa buku, surat kabar dan sebagainya sesuai kemampuan internal unit
pelayanan. Ruang tunggu pelayanan harus dapat memberikan rasa
nyaman bagi masyarakat yang dilayani.
BAB V
PROSEDUR PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
A. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara
1. Persiapan mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas
a. Personil
Terdiri dari anggota Polantas minimal 2 (dua) orang dan anggota Sabhara
minimal 2 (dua) orang serta unsur bantuan teknis (laboratorium kriminal
dan identifikasi untuk melakukan pemotretan, pengambilan sidik jari dan
tindakan lain yang diperlukan).
Apabila kecelakaan Lalu lintas berakibat kemacetan Lalu lintas yang
panjang perlu menyertai anggota Bimmas untuk memberikan informasi
kepada pengemudi agar pengemudi sabar untuk antri karena telah terjadi
kecelakaan Lalu lintas.
b. Kendaraan
Persiapkan kendaraan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan
memelihara hubungan petugas dengan markas kesatuan, selanjutnya
adakan pengecekan kembali terhadap peralatan kendaraan seperti Rem,
lampu rotator,ban, lampu-lampu, sirene serta peralatan lainnya yang
dianggap penting.
26
c. Peralatan lain yang diperlukan dalam menangani TKP kecelakaan Lalu
lintas yang terdiri dari :
1) Alat pengaman TKP
- 10 buah kerucut Lalu lintas.
- 2 buah lampu peringatan
- 2 buah senter
- rambu-rambu Lalu lintas seperti petunjuk arah, batas kecepatan
dan sebagainya.
- 2 buah segitiga pengaman
2) Kelengkapan petugas seperti :
- Jas/rompi Lalu lintas.
- Sarung tangan
- Peluit/sempritan
- Tongkat Polri
- Senjata api, borgol
- Kotak P2GD
3) Alat tulis dan klip board untuk membuat sketsa/ gambar TKP
4) Alat pengukur jarak (meteran) dan alat-alat untuk pembuatan tanda-
tanda di permukaan jalan.
5) Alat pemecah kaca , alat pemotong sabuk pengaman alat pemotong
kerangka kendaraan bermotor, alat pengungkit/dongkrak kendaraan
bermotor dan alat penarik kendaraan bermotor.
6) Alat pemadam kebakaran
7) Alat pemotret
8) Kaca pembesar
27
9) Garis Polisi (Police line)
10) Kompas
11) Dan lain-lain yang diangap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan
jenis kecelakaan Lalu lintas yang terjadi.
d. Segera hubungi instansi terkait bilamana diperlukan seperti : Ambulans,
pemadam kebakaran, mobil derek dan lain-lain.
e. Setelah persiapan selesai maka langkah selanjutnya adalah memberikan
APP kepada petugas yang akan ke TKP mengenai peristiwa kecelakaan
Lalu lintas itu sendiri, pembagian tugas dan lain-lain.
2. Mendatangi TKP kecelakaan Lalu lintas.
a. Tentukan rute yang terpendek dengan memperhatikan situasi Lalu lintas.
b. Bergerak dengan cepat tetapi tetap memperhatikan keselamatan.
c. Apabila situasi Lalu lintas padat dan melewati persimpangan agar
menggunakan sirene dan rotator.
d. Upayakan seminimal mungkin melakukan pelanggaran Lalu lintas.
e. Perhatikan arus Lalu lintas selama diperjalanan menuju TKP, bilamana ada
kendaraan yang dicurigai melarikan diri.
f. Tiba di TKP :
1) Parkir kendaraan ditempat yang aman dan diketahui oleh pengguna
jalan lainnya serta dapat berfungsi untuk mengamankan TKP dan
memberikan petunjuk agar pengguna jalan lainnya lebih berhati-hati.
2) Posisi kendaraan menghadap keluar serong kanan dan berada dekat
TKP apabila jalan lurus sedangkan untuk TKP yang dekat dengan
tikungan berada sebelum tikungan.
3) Rotator kendaraan tetap dihidupkan sampai selesai kegiatan
penanganan TKP.
28
3. Tindakan pertama Di TKP kecelakaan Lalu lintas
a. Mengamankan TKP kecelakaan Lalu lintas
1) Tujuan pengamanan TKP kecelakaan Lalu lintas
(a) Menjaga agar TKP tetap utuh/tidak berubah sebagaimana pada
saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan
pertama di TKP.
(b) Mencegah timbulnya permasalahan baru seperti terjadinya
kecelakaan Lalu lintas dan kemacetan Lalu lintas.
(c) Untuk memberikan pertolongan kepada korban dan mengamankan
bagi petugas yang sedang melaksanakan tugas di TKP serta
pemakai jalan lainnya.
(d) Untuk melindungi agar barang bukti yang ada tidak hilang atau
rusak.
(e) Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan
penyidikkan lebih lanjut.
2) Alat-alat yang digunakan untuk mengamankan TKP meliputi :
(a) Kendaraan petugas
(b) Kerucut Lalu lintas
(c) Lampu peringatan
(d) Lampu senter
(e) Rambu-rambu Lalu lintas ( petunjuk arah, batas kecepatan,
prioritas dan lain-lain)
(f) Segitiga pengaman.
3) Tata cara mengamankan TKP kecelakaan lalu lintas
(a) Penentuan jarak untuk menutup dan membatasi TKP kecelakaan
Lalu lintas.
29
Untuk menentukan jarak dalam rangka menutup dan membatasi
TKP kecelakaan Lalu lintas harus terlebih dahulu menentukan
jarak berhenti suatu kendaraan.
Contoh :
Pada suatu jalur jalan dengan kecepatan yang diijinkan adalah 72
Km/jam maka jarak berhenti suatu kendaraan dapat dihitung
PERTIMBANGAN : Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdapat bukti yang cukup
tersangka diduga keras melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas dan
terhadapnya dikenakan penahanan, akan tetapi dengan mempertimbangkan
permintaan tersangka dan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan UU,
keadaan tersangka dan tindak pidana yang dilakukan serta situasi masyarakat
setempat, maka terhadapnya dapat dilakukan penangguhan penahanan.
DASAR : 1. Pasal 31 dan pasal 123 KUHAP 2. Laporan Polisi No.Pol.: ...................................tanggal ..................... 3. Surat Permintaan Penahanan No.Pol.: .............................. tanggal
............................................................................................ 4. Surat Permohonan Tersangka tanggal ..............................................
DIPERINTAHKAN
KEPADA : TERSANGKA,
N a m a : ............................................................................. Tempat / Tgl Lahir : ............................................................................. Alamat :............................................................................. Pekerjaan :............................................................................. Kewarganegaraan : ............................................................................. A g a m a : .............................................................................
UNTUK : menangguhkan pelaksanaan penahanannya dengan ketentuan.
1. Untuk penangguhan penahanan ini dijamin oleh :
a. N a m a : .............................................. b. Tempat / Tgl Lahir : ..............................................
c. Pekerjaan : ........................................... d. Alamat : .............................................. e. Kewarganegaraan : .............................................. f. Hubungan dengan tersangka : ..............................................
2. Untuk penanggulangan penahanan ini diberikan jaminan uang :
a. Jumlah : ................................................... b. Disiplin : ...................................................
3. Wajib Lapor.
DIKELUARKAN DI : ..............................
Pada ada tanggal : ..............................
KEPALA .......................................................
KEPADA : 1. N a m a : ………………………………………………………………… Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : ………………………………………………………………… Kesatuan : …………………………………………………………………
2. N a m a : ………………………………………………………………… Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………
Kesatuan : ………………………………………………………………… 3. N a m a : …………………………………………………………………
Pangkat /Nrp : ………………………………………………………………… Jabatan : …………………………………………………………………
Kesatuan : …………………………………………………………………
UNTUK : 1. Melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa ……………… di …………...
2. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini segera membuat Berita Acara
Penyitaan.
3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal ………………s/d tanggal …….
DIKELUARKAN DI : ...........................................
PADA TANGGAL : ...........................................
KEPALA ..................................................
Yang bertanda tangan dibawah ini (nama, pangkat, NRP) ..............................................
Pembantu pada .........................................telah menerima penyerahan barang-barang atau surat lain dari
pemilik/penguasa :
Nama : ............................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ............................................................................ Pekerjaan : ............................................................................ Tempat tinggal :.............................................................................
Dengan disaksikan oleh : (Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)
1. Nama : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................
Pekerjaan : ................................................................ Tempat Tinggal : ................................................................
2. Nama : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................
Pekerjaan : ................................................................ Tempat Tinggal : ................................................................
Barang-barang atau surat tersebut sebagai bukti dalam perkara tersangka ................................... yang
diduga melakukan tindak pidana kecelakaan Lalu lintas ..................
Barang-barang atau surat lain tersebut adalah sebagai berukut :
1. Bersama ini dikirimkan seorang dengan keterangan sebagai berikut :
N a m a : ............................................. Jenis kelamin : ............................................. Warga Negara : ............................................. Pekerjaan : ............................................. Alamat : .............................................
2. Orang tersebut diduga telah mengalami luka-luka berat / ringan * )
di ........................................................ pada tanggal ..............................................
jam .............................................................. sehingga menderita ..........................
................................................. pada bagian tubuh ...............................................
3. Perlu dijelaskan bahwa orang tersebut : *)
a. Melapor kepada Polisi pada tanggal ......................................................................................................................
.................. jam ............................................................................................. b. Diketemukan Polisi pada tanggal ................................................................. .................... jam ........................................................................................... c. Dilaporkan / datang pada Polisi dibawa oleh orang pada jam ......................
4. Mohon diadakan pemeriksaan medis / pengobatan / perawatan atas orang tersebut serta dibuatkan visum et repertum.
KEPALA ........................................
Yang menerima :
Nama : ............................
Jabatan : ............................
Tanda tangan : ............................
Tanggal : ................ .............
Jam : ............................
72
*) Coret yang tidak perlu.
Catatan : Bila Si korban bukan gadis / diduga bukan gadis harap pertanyaan ini dicoret.
Bagaimana keadaan liang sanggama dari orang tersebut dibandingkan dengan :
1. Liang sanggama dari seorang gadis yang belum pernah bersetubuh (coitus ).
2. Liang sanggama dari seorang yang baru pertama kali bersetubuh.
3. Liang sanggama dari seorang perempuan yang sudah sering bersetubuh tapi belum
mempunyai anak.
4. Liang sanggama dari perempuan yang sudah sering melahirkan anak.
KEPALA...............................
Yang menerima :
Nama : .............................
Jabatan : .............................
Tanda tangan : .............................
Tanggal : .............................
Jam : .............................
*) Coret yang tidak perlu.
73
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Jalan : ..................................
1. bersama ini dikirimkan mayat dengan keterangan sebagai berikut :
Nama : ........................................................................................ Jenis Kelamin : ...................................................Umur ............................ Warga negara : ....................................................... Agama ..................... Alamat : ........................................................................................ Pekerjaan : ........................................................................................
2. Jenazah tersebut ditemukan di ................... pada tanggal ...... jam ................ dengan penjelasan
bahwa :
a. Orang tersebut meninggal di ................................ pada tanggal ................
jam .....................................................................................................................
b. Kematian orang tersebut diduga kecelakaan Lalu lintas.
- Ditabrak kendaraan. - Jatuh dari kendaraan lebih dari satu. - Korban tabrakan kendaraan.
3. Bersama ini disertakan barang bukti lain berupa : ..............................................
4. Mohon diadakan pemeriksaan luar dan didalam ( seksi ) atas jenasah tersebut dan dibuatkan Visum
et Repertumnya.
KEPALA ......................................
Yang menerima :
Nama : .............................
Jabatan : .............................
Tanda tangan : .............................
Tanggal : .............................
Jam : .............................
*) Coret yang tidak perlu.
74
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP
--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ....................................
bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam
................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor
tersebut di atas, berdasarkan : ----------------------------------------------------------------------------- Surat Perintah
Penahanan No.Pol.: ............................................................... tanggal
............................................................................................................................................. telah melakukan
penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan :
---------- Nama : ........................................................................
---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................
--------- Pada hari ini .....................tanggal ......................... bulan ...... tahun 2000 ........jam ............... saya : ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------..........................------------------------------- Pangkat ............................ Nrp ................. Jabatan ...................... dari kantor tersebut di atas, berdasarkan : ----------------- ---------- 1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: .............. tanggal ....................... ---------- 2. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: ........... tanggal ..... ---------- 3. Surat Permohonan tertulis tersangka/keluarga tersangka/penasehat hukum .......
..........................tanggal ................ telah melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka laki-laki/perempuan : ---------- ---------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... ---------- A g a m a : ........................................................................... dengan ketentuan : ---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Jaminan orang : ........................................................................... ---------- Nama : ........................................................................... ---------- Tempat/tanggal lahir : ........................................................................... ---------- Pekerjaan : ........................................................................... ---------- Alamat : ........................................................................... ---------- Kewarganegaraan : ........................................................................... --------- A g a m a : ........................................................................... --------- Hubungan dengan tersangka : .................................................................... --------- Jaminan uang : ........................................................................... --------- Jumlah lembar : .................................................................... ..... --------- Nomor seri : .................................................................... ...... --------- Jumlah nilai nominal : .................................................................... ..... --------- Disimpan di : ...................................................................... .... ---------- Dan diharuskan wajib lapor bagi tersangka. -------------------------------------------------- Keadaan kesehatan fisik/mental tersangka ................................................. Barang-barang titipan berupa : .......................................................................................... telah dikembalikan kepada tersangka oleh : ...................................................................... ---------- Demikian Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............
A g a m a : .....................................................................................
Dari tempat penahanan terakhir di ..................................................................................... melaksanakan
jenis penahanan terahir ............................................................................. Ditahan sejak tanggal
................................................... s/d tanggal ........................................ dan tanggal
................................................................. s/d tanggal ........................................
Tersangka tersebut di atas ditahan berdasarkan : -----------------------------------------------------
---------- 1. Surat Perintah Penahanan No.Pol.: ....................................................... tanggal ..............................................................
---------- 2. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan No.Pol.: ................................tanggal ................................................................
---------- 3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol.: .................................................... tanggal ..................................................
---------- 4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan No. ...................................... tanggal ............................................................
---------- 5. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan ............................. No. ...................................... tanggal ............................
Keadaan kesehatan/fisik dan mental tersangka ....................................................................
Barang-barang titipan berupa : ..........................................................................................
Telah dikembalikan kepada tersangka oleh : .......................................................................
---------- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian
ditutup dan ditanda tangani di ................................................................ bulan ................................................
tahun 2000 ............................................................
-------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan
....................
dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : ----------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama, pangkat, Nrp : ............................................................................................ -------- 2. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................................... 3. Nama, pangkat, Nrp : ........................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -------------------------------------------------------------------------------- 1. Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ..............................tanggal ............... ---------- 2. Laporan Polisi No.Pol.: ................................................tanggal ........ Telah melakukan penyitaan barang berupa terhadap seorang laki-laki/perempuan : ----------------- ---------- 1.................................................................................................................... 2................................................................................................................... 3................................................................................................................ dari : --------------------- ---------- Nama : ......................................................................... ---------- Alamat : ......................................................................... ---------- Pekerjaan : .......................................................................... ---------- Di : ......................................................................... Dengan disaksikan oleh : --------------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................. Jabatan : .................................................................................. Alamat : ................................................................................... 2. Nama : .................................................................................... Jabatan :....................................................................................... Alamat : ....................................................................................... Dalam perkara ..................................................................................................................... sebagaimana dimaksud dalam pasal ................................................................................... Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut ................................................................. ---------- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................................................... Pemilik Barang, Saksi-saksi Yang Melakukan Penyitaan
---------- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ............................................... tanggal ..................
bulan ........................ tahun ....................
Saksi-saksi : Penyidik/penyidik pembantu,
1. .....................
2. .....................
.............................................
Pangkat / Nrp
84
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan .................................. tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : ----------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------..........................----------------------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... dari kantor tersebut di atas, dengan disaksikan oleh : ---------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. ---------- 2. Nama : .............................................................................................. Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................ Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : ------------------------------------------------------------- 1. Surat Penghentian Penyidik No.Pol.: ...........................................................tanggal ................................. 2. Putusan Praperadilan No. : .......................................................................... tanggal ................................ 3. Pertimbangan Penyidik bahwa kepentingan penyidik dan penuntutan tidak memerlukan lagi (telah
dikonsultasikan dengan Penuntut Umum / Hakim yang berwenang). Telah mengembalikan benda sitaan / Barang Bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol.: ....................................................... tanggal .................................. yaitu berupa .......................................... Kepada : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 1. Nama : ................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan :
................................................................................................. dengan disaksikan oleh : ------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------- 1. Nama : ................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................. Pangkat/jabatan : ................................................................................................. ---------- 2. Nama : .................................................................................................
--------- Pada hari ini ................................................................... tanggal ............................ bulan ..................................
tahun 2000 .........................................jam ..................................................... saya : -------------------------------------------------
Pangkat ................................................... Nrp ............................... Jabatan .................................... pada kantor tersebut
di atas, berdasarkan Surat pengantar No.Pol.: .................. tanggal ............. perihal Penyerahan Barang Bukti, telah
menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik barang-barang bukti seperti terlampir dalam daftar barang bukti kepada
Pejabat Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara yang diterima oleh :
---------- 1. Nama : .......................................................................................................................
------------------------------------- Pangkat ................................................... Nrp ............................... yang
dipekerjakan pada Kantor Polisi tersebut, telah menerima berita/pemberitahuan dari
...................................... tentang terjadinya kecelakaan Lalu lintas.
1. Hari, tanggal dan jam terjadinya kecelakaan/ kejadian
2. Nama tempat kecelakaan lantas 3. Pokok-pokok kejadian :
a. Tabrakan antara .................................... b. Kendaraan ............ slip/lepas kendali,
dsb. ..................................................... c. Jenis kendaraan yang terlibat d. Korban e. Dan sebagainya
4. Identitas Pengemudi yang tersangkut (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, SIM alamat, dsb)
5. Keadaan jasmani & rokhani pengemudi / penumpang dsb. setelah kecelakaan
6. Keadaan cuaca, jalan dsb. 7. Gambar posisi kendaraan di TKP 8. Identifikasi kendaraan yang terlibat (STNK,
STCK, STUK, dsb).
9. Identitas Saksi (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat)
10. Akibat tabrakan : a. Korban manusia (nama, umur, jenis
kelamin, pekerjaan, alamat). b. Mati, luka berat, dsb
11. Kerusakan benda/materiil dsb 12. Kerugian dinilai dengan uang kira-kira. Rp. 13. Keterangan singkat asal mula terjadinya
kecelakaan Lalu lintas. (kolom ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan laporan).
14. Kesimpulan sementara 15. Barang bukti yang disita 16. Orang yang ditangkap/ditahan
Demikian Laporan Polisi ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah jabatan kemudian
ditutup dan ditanda tangani di .................................... pada tanggal dan bulan serta tahun seperti tersebut di
atas.
Mengetahui :
KASAT LANTAS ................. Yang membuat laporan ;
............................................
.....................................
93
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN
NO. : BAKAT / / /
Pada hari ini ..................... tanggal .............. tahun ........ saya sebagaimana tersebut dan bertanda tangan di
bawah ini dan selaku Penyidik telah memeriksa Perkara dan Pembuat Berita Acara Cepat seperti di bawah
ini :
1. PERKARA
Pelanggaran Lalu lintas jalan berupa ................................................. tanggal .......................................19
..................... jam ................... di jalan ........................................................................................................
2. KETERANGAN SAKSI / PETUGAS
1. Nama ...................... tempat/lahir.............................................................umur ....................................
jenis kelamin .............. kebangsaan ......................... pangkat.............................................................
tempat tinggal ........................................................................agama ....................................
pekerjaan............................................................................................ Menerangkan bahwa pada hari
ini dan tanggal tersebut telah melihat pelanggaran Lalu lintas oleh terdakwa berupa