KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT RESORT MATARAM STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PENANGANAN LAKA LANTAS SAT LANTAS POLRES MATARAM I. PENDAHULUAN 1. Umum a. Polri dalam kedudukannya adalah sebagai pelayan,pelindung dan pengayom masyarakat serta melakukan penegakan hukum berdasarkan aturan-aturan yang telah diperundangkan untuk menjamin keamaan dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian. b. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan polri modern yang sesuai harapan masyarakat. c. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas melaksanakan kegiatan pengakan hukum ( Gakkum ) lantas,Regestrasi, Identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor,menajemen rekayasa lalu lintas,dan dikmas lantas. d. Dalam rangka melaksanakan perannya selaku penegak hukum,Polri melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang diemban oleh penyidik/penyidik pembantu fungsi lalu lintas yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. e. Guna mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diatas maka disusun standar operasianol prosedur fungsi lalu lintas masing-masing unit untuk memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayaan kepada masyarakat dengan cepat. 2 / 2. Pengertian …..
16
Embed
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA INDONESIA - ntb.polri.go.idntb.polri.go.id/mataram/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/sop-laka-lantas.pdfRuang lingkup Standart Operasional Prosedur ( SOP
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT MATARAM
STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR
PENANGANAN LAKA LANTAS
SAT LANTAS POLRES MATARAM
I. PENDAHULUAN
1. Umum
a. Polri dalam kedudukannya adalah sebagai pelayan,pelindung dan
pengayom masyarakat serta melakukan penegakan hukum berdasarkan
aturan-aturan yang telah diperundangkan untuk menjamin keamaan
dalam negeri melalui penyelengaraan fungsi Kepolisian.
b. Bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
negeri dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung hak asasi manusia harus
dilaksanakan secara profesional dan proporsional guna mewujudkan
polri modern yang sesuai harapan masyarakat.
c. Salah satu fungsi kepolisian adalah fungsi lalu lintas melaksanakan
kegiatan pengakan hukum ( Gakkum ) lantas,Regestrasi, Identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor,menajemen rekayasa lalu
lintas,dan dikmas lantas.
d. Dalam rangka melaksanakan perannya selaku penegak hukum,Polri
melaksanakan tugas-tugas penyidikan tindak pidana termasuk
penyidikan kecelakaan lalu-lintas yang diemban oleh penyidik/penyidik
pembantu fungsi lalu lintas yang diberi wewenang untuk melakukan
penyidikan.
e. Guna mengoptimalkan kegiatan-kegiatan diatas maka disusun standar
operasianol prosedur fungsi lalu lintas masing-masing unit untuk
memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayaan kepada
masyarakat dengan cepat.
2 / 2. Pengertian …..
2
2. Pengertian.
a. Quick Respon Sat Lantas adalah tindakan nyata petugas polisi lalu
lintas berupa upaya ,kegiatan ,dan pekerjaan secara cepat,tepat,
terhadap sesuatu kejadian atau masalah yang berhubungan dengan
kemacetan arus lalu lintas dan kejadian kecelakaan lalu lintas,baik yang
diketahui, didengar atau dilihat langsung oleh petugas maupun laporan
masyarakat kepada petugas atau call centre dengan tindakan TPTKP,
Pengaturan, Pertolongan dan Penyelamatan ,represif tahap awal serta
tindakan kepolisian lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan
Undang-Undang.
b. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan
atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau
kerugian harta benda.
c. Penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatar dalam undang-undang untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.
d. Tempat kejadian perkara ( TKP ) kecelakaan lalu lintas adalah tempat
dimana suatu kecelakaan lalu lintas terjadi dengan segala akibat yang
ditimbulkan,serta tempat-tempat dimana tersangka dan atau barang
bukti dan atau korban yang berhungann dengan kecelakaan lalu lintas
tersebut ditemukan.
e. TPTKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan Kepolisian yang harus
dilakukan segera setelah terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dalam
bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyidikan
selanjutnya dan mencegah terjadinya kemacetan atau kecelakaab baru
di TKP tersebut serta demi terciptanya keamanan bagi petugas,korban
dan barang bukti serta pemakai jalan lainya di TKP.
f. Pengolahan TKP kecelakaan lalu lintas adalah tindakan atau kegiatan-
kegiatan setelah tindakan pertama di TKP dilakukan,dengan maksud
untuk mencari,mengumpulkan, memganalisa,mengevaluasi petunjuk-
petunjuk keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi
arah terhadap penyidikan selanjutnya.
3 / 3. Dasar …..
3
3. Dasar.
a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
b. Teleconference Kebijakan Kapolri tentang Quick Wins tanggal 22
Januari 2009 salah satu diantaranya kegiatan Quik Response unit laka
guna mewujutkan pelayanan prima pada masyarakat.
c. Surat Keputusaan Kepala Bandan Pembinaan Keamanan Polri No.Pol :
Skep / 32a /IV/2004 tanggal 26 April 2004.Tentang naskah sementara
buku petunjuk lapangan penanganan tempat kejadian perkara (TKP)
laka lantas.
4. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud.
Untuk dijadikan pedoman dalam pelaksaan tugas Quik Respon Unit
Laka Lantas Sat Lantas Polres Mataram untuk memberikan pelayanan
prima kepada masyarakat melalu tugas polisi umum dalam kecepatan
dan ketepatan mendatangi TKP serta memberikan pertolongan pertama
kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kegiatan Unit Laka
Lantas.
b. Tujuan
Agar terwujud persamaan persepsi dalam melaksanakan tugas Quik
Response Unit Laka oleh anggota Sat Lantas Polres Mataram dan
terbangun sinergi dengan fungsii lainnya untuk membentuk interaksi
positif antara Polri dengan masyarakat.
5. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quik Response Unit
Laka Lantas ini meliputi kegiatan operasional fungsi teknik lalu lintas di
bidang laka secara terstuktur dan sistematis untuk menjadi Standard
pelakasaan tugas dilapangan.
4 / 6. Tata …..
4
6. Tata urut.
I. PENDAHULUAN.
II. PERSIAPAN
III. PENGORGANISASIAN.
IV. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN.
V. TUJUAN DAN SASARAN.
VI. PELAKSANAN KEGIATAN.
VII. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
VIII. KETENTUAN LAIN.
IX. PENUTUP.
II. PERSIAPAN
1. Administrasi.
a. Membuat peta Quik Response Unit Laka dalam wilayah hukum Polres
Mataram.
b. Membuat peta Black Spot ( Daerah rawan Laka ).
c. Skep Penyidik / Penyidik Pembantu.
d. Administrasi Penyidikan berpedoman pada Skep Kabareskrim No.Pol.
Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskrim.Tanggal 15 Desember 2006,Tentang
Naskah sementara pedoman penyelenggaraan Administrasi penyidikan.
c. Pemerikasaan terhadap jalan meliputi : Kondisi jalan,Rambu-rambu di
sekitar TKP,bahu jalan dan marka jalan.
d. Pemeriksaan terhadap tersangka meliputi memberikan perlindungan
apabila ada warga yang ingin main hakim sendiri,melakukan interview
untuk memperoleh keterangan sementara tentang kecelakaan yang
dialami dan catat identitas tersangka.
e. Pemotretan di TKP
1) Dilakukan pemotretan terhadap korban dan kendaran sebanyak 4
kali dari empat arah.
2) Foto kerusakan yang ada pada kendaraan.
3) Foto bekas-bekas yang ada di TKP seperti : Bekas rem,pecahan
kaca,darah dan pecahan cat dan dempul.
f. Pengukuran gambar/Sketsa TKP.
1) Tujuan untuk mengetahui jarak/ukuran yang sebenarnya dari situasi
TKP dengan ukuran yang benar akan memudahkan pada waktu
diadakan rekuntruksi.
2) Posisi/titik yang perlu dilakukan pengukuran.
a) Titik pokok pengukuran ( titik P )
b) Key point / titik tabrak ( X )
c) Posisi kendaran yang terlibat ( Bumper depan dan belakang )
d) Posisi korban
e) Posisi barang bukti
f) Panjang bekas rem
g) Lebar jalan
9. Tahap pengakhiran TKP laka lantas
a. Konsolidasi Pengecekan terhadap personil,perlengkapan dan segala hal
yang diketahui,ditemukan,dan dilakukan di TKP.
b. Pembukaan TKP dilakukan agar arus lalu lintas normal kembali dan
anggota tim dapat meninggalkan TKP.
c. Permitaan Visum Et Repertum.
d. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di TKP.
e. Koordinasi dengan pihak Jasaraharja dalam rangka mempercepat klim
Asuransi bagi korban luka maupun meninggal dunia.
/ VII. STANDAR...
11
VII. STANDAR PENGAMANAN BARANG BUKTI LAKA LANTAS
1. Penyitaan Barang Bukti
a. Barang bukti dari kecelakaan lalu lintas yang dapat disita berupa kendaraan
bermotor,surat kendaraan bermotor, dan pengemudi, serta barang muatan
dan benda-benda lain yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan lalu
lintas.
b. Penyitaan barang bukti yang terdapat di TKP atau diluar TKP kecelakaan
lalulintas dapat dilakukan langsung, kemudian dilaporkan kepada ketua
pengadilan negeri setempat untuk mendapat persetujuan.
c. Penyitaan barang bukti dari kecelakaan lalu lintas harus diproses melalui
pembuatan berita acara penyitaan yang ditanda tangani oleh penyidik dan
pemilik barang bukti atau keluarganya.
d. Kepada pemilik barang bukti atau anggota keluarganya diserahkan surat
perintah penyitaan dan turunan berita acara penyitaan.
2. Penyimpanan, Penitipan Dan Pengembalian Barang Bukti
a. Barang bukti yang telah disita harus disimpan dirumah penyimpanan barang
bukti sitaan yang ditetapkan.
b. Barang bukti yang disimpan secara phisik harus tetap terpelihara sesuai
dengan kondisi pada saat dilakukan penyitaan.
c. Dalam hal tidak tersedianya rumah penyimpanan barang bukti sitaan, Barang
bukti harus disimpan :
1). Dikantor Kepolisian Negara RI
2). Di kantor Kejaksaan setempat.
3). Di kantor pengadilan setempat.
4). Dapat dititip-rawatkan ditempat pemilik kendaraan
3. Barang bukti sitaan berupa mobil angkutan umum dapat dititip-pakaikan kepada
pemilik dalam keadaan memaksa :
a. Berdasarkan penilaian tidak cukup tersedianya mobil angkutan umum dan
mobil angkutan umum yang diperlukan bagi pelayanan masyarakat.
b. Penitip-rawatan barang bukti sitaan dilakukan dengan pembuatan berita
acara titip rawat barang bukti yang harus ditanda tangani oleh penyidik dan
pemilik barang.
/ 3. Kondisi...
12
c. Kondisi sosial ekonomi pemilik berdasarkan surat pernyataan yang
bersangkutan dan lurah/kepala desa setempat memerlukan kendaraan yan
disita sebagai sarana atau sumber pendapatan.
d. Barang bukti tidak boleh dimodifikasi atau dipindah tangankan.
4. Pengembalian Barang Bukti.
a. Barang bukti dapat dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal :
1). Barang bukti yang bukan digunakan oleh tersangka.
2). Tidak diperlukan lagi dalam proses penyidikan.
3). Sudah diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan perkara.
4). Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Pengembalian barang bukti wajib dilengkapi dengan surat perintah
pengembalian barang sitaan yang ditanda tangani oleh kasat lantas.
VIII. STANDAR PEMBERIAN GANTI RUGI MATERIIL DALAM KECELAKAAN LAKA
LANTAS
1. Penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil yang diakibatkan,
kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan.
2. Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian meteriil,dilakukan
secara musyawarah langsung antara pihak-pihak yang terlibat kecelakaan lalu
lintas.
3. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai kesepakatan para
pihak dapat meminta petugas kepolisian sebagai mediasi.
IX. STANDAR PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
1. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara, setiap
Berkas perkara yang telah selesai penyidikannya wajib diteliti oleh perwira
pengawas penyidikan meliputi susunan dan isi bendel berkas perkara.
2. setelah selesai dilakukan penyidikan, wajib segera dilakukan pemberkasan
yang meliputi persyaratan pormal dan materiil untuk setiap dokumen yang
dibuat oleh penyidik.
/ 3.Persyaratan...
13
3. Persyaratan pormil mencakup masalah persyaratan pormat pembuatan surat
atau Berita Acara antara lain meliputi : pencantuman nama, dan tempat
kesatuan, pro justitia,judul surat penomeran dan tanggal pembuatan, nama dan
tanda tangan penyidik/penyidik pembantu serta pengesahan oleh atasan
penyidik/penyidik pembantu.
4. Persyaratan materiil meliputi ; mencakup persyaratan materi surat atau berita
acara meliputi dasar pembuatan surat, isian tentang fakta-
fakta,pembahasan,analisa perkara,analisa yuridis dan kesimpulan.
A. Dasar Penghentian Penyidikan
1. Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan perkara adalah :
a. Tidak cukup bukti
b. Perkaranya bukan perkara pidana.
c. Demi hukum.
2. Penghentian perkara demi hukum meliputi :
a. Tersangka meninggal dunia
b. Perkara telah melampui masa kedaluwarsa
c. Nebis in idem
B. Penghentian Penyidikan
1. Penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanankan setelah dilakuakan
tindakan penyidikan secara maksimal dan hasilnya ternyata tidak dapat
dilanjutkan.
2. Keputusan penghentian penyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah
melalui tahap gelar perkara.
3. Gelar perkara untuk penghentian penyidikan dipimpin oleh pejabat yang
bewenang:
a. Direktur lalu lintas di tingkat Polda
b. Kasat lantas di tingkat Polres
4. Gelar perkara di hadiri sekurang-kurangnya:
a. Penyidik dan pengawas penyidik
b. Pejabat yang membuat perintah penyidikan
c. Penasehat hukum terlapor
d. Saksi ahli, unsur pengawas penyidikan
e. Pejabat JPU bila sangat di perlukan
/ C. Penyerahan...
14
C. Penyerahan perkara
1. Berkas perkara yang dinayatakan telah selesai dan telah di teliti oleh perwira
pengawas penyidik wajib di laporkan kepada pejabat yang berwenang untuk
menyerahkan berkas perkara kepada JPU.
2. Dalam hal berkas perkara yang di serahkan kepada JPU di nyatakan belum
lengkap menurut JPU, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan berkas
perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib
segera melaksanakan penyerahan berkas perkara tahap kedua berikut
tersangka dan barang buktinya kepada JPU.
D. Sarana Pengendalian/Pengawasan Penyelesaian Perkara
1. Untuk menjamin kelancaran dan kete[atan pelaksanaan penyidik, setiap
proses penyidikan perkara harus dilakukan pengawasan dan pengendalian
oleh perwira pengawas penyidik dan pejabat atasan secara berjenjang.
2. Sarana administrasi pengawasan dan pengendalian penyelesaian perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyiapan buku register untuk pembuatan setiap surat-surat administrasi
penyidikan;
b. Pencatatan dan penomoran setiap pembuatan surat administrasi
penyidikan pada buku register yang telah disiapkan;
c. Pencatatan setiap tindakan yang dilakuakan oleh penyidik ke dalam daftar
kronologis penindakan;
d. Pembuatan laporan kemajauan penyidikan yang dibuat secara insidentil
atau berkala.
e. Pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan;
f. Analisis kemampuan penyelesaian penyidik pada setiap unit.
/ X. PENGAWASAN .....
15
X. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
1. Pengawasan
a. Analisa dan evaluasi hasil Laporan
b. Mengecek pelaksanaan melalui alat komunikasi (Telepon/HT ).
c. Mengontrol langsung pelaksaan di TKP
2. Pengendalian
a. Melalui pelaporan hasil pelaksanaan tugas
b. Langsung dan tidak langsung
XI. KETENTUAN LAIN
1. Dalam pelakasanaan Quick Response Unit Laka Lantas dilarang :
a. Menyimpang dari Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah
ditentukan.
b. Menerima segala bentuk imbalan atau pungli.
c. Mengintimidasi korban maupun tersangka.
d. Bersikap kasar dan arogan.
e. Sebagai juru damai/makelar kasus.
f. Membiarkan perkara tidak tertangani dengan baik.
g. Tidak mencatat dalam buku regester.
2. Indikator keberhasilan.
a. Masyarakat mudah menghubungi bila terjadi kecelakaan.
b. Petugas unit laka cepat mendatangi TKP.
c. Masyarakat merasakan kenyamaan dan kepuasan terhadap pelayanan
unit laka.
d. Masyarakat mendapatkan kecepatan dan kepastian hukum perkaranya.
e. Zero Complain
XII. PENYIDIKAN PELANGGARAN DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN
9. Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor atau penyidikan terhadap
pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), tidak disertai dengan penyitaan kendaraan bermotor dan atau surat tanda nomor kendaraan bermotor kecuali dalam hal :
/ a. Kendaraan...
16
a. Kendaraan bermotor di duga dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.
b. Pelanggaran lalu lintas tersebut mengakibatkan meninggal dunia
seseorang. c. Pengemudi tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulu uji kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (3).
d. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).
e. Pengemudi tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi.
10. Berkas surat tilang adalah blangko tilang yang telah digunakan untuk menindak pelanggar lalu lintas jalan tertentu.
11. Fungsi Blangko Tilang adalah :
a. Sebagai berkas bukti pelanggaran b. Sebagai surat penyitaan BB c. Sebagai surat panggilan.
12. Denda Tilang :
a. Tabel denda tilang dan uang titipan adalah merupakan pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara Tilang di siding Pengadilan.
b. Besarnya uang titipan, pada tabel di susun dan di tetapkan oleh ketua
pengadilan negeri setelah mendengar saran dan pendapat dari KAJARI dan KAPOLRES/TA setempat dengan menggali, memperhitungkan dan menilai kondisi social, ekonomi masyarakat setempat dengan memperhatikan rasa keadilan serta efektifitas berlakunya hokum dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.
XIII. PENUTUP
Demikian Standart Operasional Prosedur ( SOP ) Quick Response Unit Laka
Lantas dan Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas Sat Lantas Polres Mataram,
dibuat guna dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
penanganan TKP kecelakaan lalu lintas
Mataram, 05 Maret 2013 KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM
KURNIANTO PURWOKO, SH AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69020351