1 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIREKTORAT RESKRIMSUS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN (SP2HP) I. PENDAHULUAN 1. Latar belakang a. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas Pelayanan Polri secara cepat, tepat dan akuntabel maka Polri melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mereformasi bidang instrumental, struktural dan kultural maka dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Polri melaksanakan program percepatan melalui program Quick Wins sebagai salah satu program Akselarasi Transformasi menuju Polri yang mandiri, profesional, modern dan dipercaya masyarakat.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESKRIMSUS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN (SP2HP)
I. PENDAHULUAN
1. Latar belakang
a. Polri sebagai aparat negara yang bertugas memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan
pelayan masyarakat dalam menghadapi tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan kualitas Pelayanan Polri secara cepat, tepat dan
akuntabel maka Polri melakukan berbagai upaya untuk mengatasi
persoalan tersebut dengan mereformasi bidang instrumental, struktural
dan kultural maka dalam rangka pencapaian sasaran tersebut Polri
melaksanakan program percepatan melalui program Quick Wins
sebagai salah satu program Akselarasi Transformasi menuju Polri
yang mandiri, profesional, modern dan dipercaya masyarakat.
2
b. Bahwa program Quick Wins sejalan dengan Grand Strategi Polri yang
telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap I (2005 - 2010)
adalah membangun kepercayaan (trust building), tahap II (2011 –
2015) yaitu membangun kemitraan (partnership building), tahap III
(2016 – 2025) adalah pelayanan prima (strive for excellence), maka
pencapaian tahap I dalam rangka membangun kepercayaan
masyarakat, Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri yang mempunyai
daya ungkit kuat (key leverage) serta hasilnya bisa langsung dirasakan
oleh masyarakat dalam waktu segera meliputi Quick Respons Patroli
Samapta (cepat sampai di tempat kejadian perkara), Transparansi
Penyidikan melalui Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), Transparansi Pelayanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan
Bermotor (BPKB), Tranparansi Penerimaan (rekrutmen) Anggota Polri
dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan
masyarakat kepada Polri dalam waktu cepat dengan sasaran merubah
budaya kerja, etos kerja serta manajemen Polri.
c. Salah satu program Quick Wins adalah Transparansi penyidikan
melalui pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan melalui
SP2HP, Desk Telpon, Website, SMS, dan gelar perkara yang
bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
berkepentingan dalam proses penanganan kasus tindak pidana mulai
dari tahap penerimaan laporan/pengaduan, tahap penyelidikan, tahap
penyidikan, tahap penindakan dan pemeriksaan serta tahap
penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dan penyerahan
tersangka serta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum
dilaksanakan secara profesional, proporsional, transparan cepat dan
tepat. Baik dilakukan secara manual (berbentuk surat) maupun dengan
memanfaatkan teknologi informasi dengan membuka website dan
SMS.
3
2. Dasar
a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(lembaran negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)
c. Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2005
d. Permen PAN Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tanggal 10 Juli 2008
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi .
e. Permen PAN dan Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2010-2014
f. SKEP Kapolri Nomor : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005
tentang Grand Strategi Polri 2005-2025.
g. KEP Kapolri Nomor : KEP/53/I/2010 Tanggal 29 Januari 2010 tentang
Rencana Strategis Polri 2010-2014
h. Arah Kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi Polri menuju pelayanan
Prima Guna Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.
i. Sprin Kapolri Nomor : Sprin/865/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang
Penunjukan Keanggotaan Tim Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Polri Gelombang Tahun 2010-2014.
j. KEP Kapolri Nomor : KEP/346/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011 tentang
Pengesahan Road Map RBP Gelombang II Tahun 2011-2014
k. Peraturan Kapolri No. Pol. : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
l. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan
Pengendalian Penangana Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
m. Surat Kapolda Kep. Babel Nomor : B/1264/IV/2011 Tanggal 07 April
2011 Tentang Arahan Teknis Implementasi RBP Dalam Rangka
Penyusunan/Pembuatan Rancangan Secara Sistem dengan Membuat
4
Standart Pelayanan Publik, HTCK dan SOP secara Komprehensif ,
Tegas dan Jelas
3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Sebagai pedoman bagi penyidik reserse kriminal khusus dalam
melaksanakan Pembuatan SP2HP di bidang transparansi
Penyidikan sebagai salah satu Implementasi Program Quick Wins Polri.
b. Tujuan
Pelaksanaan Penyelidikan dan atau Penyidikan dapat terlaksana
dengan professional, proporsional, transparan, cepat dan tepat serta
berkeadilan guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri
(public trust building) dalam waktu cepat dalam upaya meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang berkepentingan dalam proses
penanganan kasus tindak pidana
4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penyusunan SOP Surat Pemberitahuan Perkembangan
Penyidikan Polda Kep. Babel meliputi waktu pelaksanaan, metode, prosedur
dan pelaporan.
5. Pengertian
Adapun pengertian-pengertian yang dimaksud dalam peraturan ini
adalah :
a. SOP adalah satu set perintah kerja atau langkah-langkah yang harus
diikuti untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan berpedoman pada
tujuan yang harus dicapai.
b. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala
kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses
penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan
5
pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran
dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan,
operasional maupun pengawasan.
c. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan
undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau
sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
d. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana.
e. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri
tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan,
sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
f. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak
pidana aduan yang merugikannya.
g. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
h. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut
cara yang diatur oleh undang-undang.
i. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
j. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
6
k. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat
perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah
penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan
perundang-undangan.
l. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas
berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan
koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka
tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan
peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan
penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan
transparan yang berlaku.
m. Pengawas penyidikan (wasdik) adalah pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat
Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses
penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara
Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.
n. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana.
o. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO
adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah
Kota Besar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian
Resor/ Kepolisian Resor Kota.
p. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah
mengenai hasil penyelidikan.
q. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP
adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang
cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
7
r. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang
selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si
pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.
6. Sistematika
I. PENDAHULUAN
II. TUGAS POKOK
III. PELAKSANAAN
IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN
V. PENUTUP
VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
II. TUGAS POKOK
7. Tugas Pokok Direktorat Reserse Khusus (Dit Reskrimsus)
Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi
penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas Dit Reskrimsus menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak
pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum
Polda;
b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan
mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus.
c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta
administrasi penyidikan oleh PPNS;
d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di
lingkungan Polda; dan
e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.
8
3III. PELAKSANAAN
8. Ketentuan Umum
a. Pelaksanaan pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan
/penyidikan di lingkungan Reserse Kriminal Khusus Polda Kep. Babel
sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Quick Wins dibidang
Transparasi Penyidikan dilaksanakan oleh fungsi pelaksana reserse
kriminal khusus mulai dari Direktorat Reserse Khusus Polda Kepulauan
Bangka Belitung sampai dengan Unit Reserse Kriminal Polsek/ta.
b. Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan / penyidikan
dilaksanakan melalui :
1) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan / Penyidikan
(SP2HP).
2) Desk telpon (petugas penerima pengaduan perkembangan hasil
penyelidikan / penyidikan melalui telpon).
3) Website, pengadu menanyakan perkembangan hasil penyelidikan /
penyidikan melalui Website.
4) SMS, pengadu menanyakan perkembangan hasil penyelidikan /
penyidikan melalui Hand Phone dengan SMS.
5) Gelar Perkara, pengadu menyampaikan keluhannya dalam forum
gelar perkara.
c. Dalam hal kasus yang ditangani merupakan temuan sendiri oleh petugas
atau anggota reskrimsus/reserse polres/ta atau Unit Reserse Polsek
maka pembuatan SP2HP ditujukan kepada atasan penyidik dalam
bentuk Nota Dinas dan atau Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
(Lapgas).
d. Pelaksanaan supervisi dan asistensi terhadap pelaksanaan pembuatan
SP2HP dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh atasan penyidik
dan Bag Wassidik serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
Kasatwil.
9
9. Waktu Pelaksanaan
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan /Penyidikan dibuat dan
disampaikan penyelidik/penyidik kepada pelapor dengan ketentuan sebagai
berikut :
a. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan /
Penyidikan (SP2HP)
1) SP2HP pada tingkat penyelidikan untuk kasus ringan / sedang
selama 14 hari sedangkan kasus sulit / sangat sulit selama 30
hari.
2) SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus :
a) Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke- 10, hari ke-20
dan hari ke-30
b) Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-
30, hari ke-45 dan hari ke-60.
c) Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30,
hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke-90.
d) Kasus sangat sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-20, hari
ke- 40, hari ke-60, hari ke-80, hari ke-100 dan hari ke-120.
e) Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara,
SP2HP diberikan pada saat pelimpahan berkas perkara
tahap pertama. Pada saat berkas perkara dikembalikan
(P.19, P.18) maka SP2HP diberikan setelah dilakukan
pelimpahan kembali ke Jaksa Penuntut Umum, demikian
juga pada saat penyerahan berkas perkara pada tahap
kedua SP2HP disampaikan kepada pelapor.
b. Desk Phone
Desk Phone adalah suatu sarana penerimaan pengaduan dan
pelaporan dari masyarakat melalui telpon dengan dilaksanakan setiap
10
saat pada jam kerja, masyarakat pengadu dapat mengetahui hasil
perkembangan penyelidikan / penyidikan melalui nomor telepon yang
disiapkan hanya oleh masing-masing Subdit Dit Reskrimsus, Sat
Reskrim Polres/ta dan Unit Reskrim Polsek/ta.
c. Website
Merupakan aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Bareskrim
Polri yaitu www.bareskrim.go.id dalam rangka mempermudah
masyarakat yang berkepentingan dalam proses penanganan kasus
tindak pidana mengakses perkembangan laporan yang di-input setiap
saat oleh penyelidik/penyidik yang menangani perkara pada pengisian
SPPE (Sistem Pengawasan Penyidikan Elektronik) di web
www.bareskrim.go.id sehingga masyarakat/pengadu dapat sewaktu-
waktu mengetahui hasil perkembangan penyelidikan / penyidikan
melalui Website tersebut.
d. Short Massage Service (SMS)
Merupakan salah satu bentuk pemberitahuan perkembangan hasil
penyelidikan/penyidikan yang disampaikan oleh penyelidik/penyidik
setiap saat ketika pelapor menanyakan perkembangan kasus yang
telah dilaporkan melaui SMS melalui nomor handphone petugas yang
menangani perkaranya.
e. Gelar Perkara
Gelar perkara terdiri dari 2 (dua) model yaitu :
a) Gelar Perkara Biasa (Tahap awal, Pertengahan dan Akhir
penyelesaian penangangan perkara) yang dilaksanakan secara
rutin terjadwal yaitu minimal 1 kali se-minggu, dilaksanakan oleh
Subdit Dit Reskrimsus atau Sat Reskrim Polres/ta atau Unit
Reskrim Polsek yang menangani perkara.
b) Gelar Perkara Luar Biasa dilakukan dalam hal menindaklanjuti
komplain dari pelapor yang disampaikan melalui fungsi
nasional di bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya/agama atau keamanan; penanganannya
berkemungkinan menimbulkan reaksi massal.
c) Susunan Manajemen Gelar Perkara Luar Biasa :
● Tingkat Polda
- Pimpinan : Dir Reskrimsus/Wadir
- Sekertaris : Kabag Wassidik Dit Reskrimsus atau
Staf Wassidik Dit Reskrimsus
- Pemapar : Kasubdit dan atau Kanit yang
menangani perkara
- Peserta : - Perwakilan dari Perwira Itwasda, Bid.
Binkum, Bid Propam
- Penyelidik/Penyidik Pembantu yang
menangani perkara dan Personel Dit
Reskrimsus.
23
- Fungsi Pengawas dari Mabes Polri
dan atau Wassidik Bareskrim (bila
hadir)
- Instansi lainnya dalam hal diperlukan
pendapat ahli yang terkait dengan
tindak pidana yang ditangani
- Pelapor dan atau kuasa hukum (bila
diperlukan)
- Terlapor dan atau kuasa hukum (bila
diperlukan
● Tingkat Polres/ta
- Pimpinan : Kapolres/Wakapolres
- Sekertaris : Kasat Reskrim/ KBO Reskrim/staf
- Pemapar : Kanit / penyidik/penyidik pembantu yang
menangani perkara
- Peserta : - Fungsi Pengawas dari Perwira
Itwasda, Bid. Binkum, Bid Propam
Polda (bila diperlukan)
- Perwakilan dari Sie Was dan Kanit
Propam Polres/ta.
- Pama/Bintara Wasdik
- Personel Sat Reskrim Polres/ta dan
Reskrim Polsek/ta.
- Instansi lainnya dalam hal diperlukan
pendapat ahli yang terkait dengan
tindak pidana yang ditangani
- Pelapor dan atau Kuasa Hukum (bila
diperlukan)
- Terlapor dan atau kuasa hukum (bila
diperlukan)
24
3) Tata cara gelar perkara :
a) Penyelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (tiga) tahapan,
yaitu: persiapan; pelaksanaan; dan kelanjutan hasil gelar
perkara.
b) Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud
diatas meliputi :
- Penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim
Penyidik minimal meliputi : kronologi perkara; anatomy
of crime perkara; hasil kegiatan yang sudah
dilaksanakan; pasal yang dipersangkakan
(memperhatikan fakta yang didapat dari hasil riksa
saksi, ahli, tersangka dan surat atau alat bukti lainnya
yang diatur UU yang berkenaan dengan kriminal
khusus (lex specialis)); hambatan-hambatan; rencana
tindak lanjut dan kesimpulan
- Penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara
meliputi Laptop, OHP/slide Proyektor; alat tulis,
konsumsi, daftar hadir dan buku-buku literatur berupa
peraturan perundang-undangan, PP, permen
(peraturan menteri), yurisprudensi, buku karangan
pakar hukum lainnya
- Penyiapan dan pengiriman undangan Gelar Perkara
berupa : Nota Dinas Undangan Gelar Perkara bagi
personel Internal Satwil (Polda/Polres/Polsek) dan
Pengiriman Surat Undangan Gelar Perkara yang
ditujukan kepada pelapor, instansi terkait atau satuan
atas
c) Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud diatas
meliputi:
25
- Pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar perkara;
- Paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan
penyidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;
- Tanggapan para peserta gelar perkara;
- Diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara;
dan
- Kesimpulan gelar perkara yang dibacakan oleh Sekertaris
Gelar Perkara .
d) Tahap kelanjutan hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud
diatas meliputi:
- Pembuatan laporan hasil gelar perkara;
- Penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang;
- Arahan dan disposisi pejabat yang berwenang;
- Pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
- Pengecekan pelaksanaan hasil gelar oleh Perwira
Pengawas Penyidik
4) Keputusan Gelar Perkara bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh Tim Penyidik yang menangani perkara,
adapun dalam hal tidak dapat dilaksanakan tanpa ada alasan
yang patut atau bertanggungjawab dan tidak dilaporkan kepada
atasan penyidik akan diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku di
Kepolisian Negara RI (Kode Etik dan Profesi, Sanksi Ankum dan
atau sanksi yang diatur dalam Pasal 55 huruf a,b,c dan d Perkap
12 Tahun 2008).
5) Dalam hal apabila pimpinan gelar perkara (atasan penyidik)
menilai diperlukan pembuatan SP2HP untuk menindak lanjuti
hasil gelar perkara, Penyelidik/Penyidik/Penyidik Pembantu
26
paling lambat 2 (hari) setelah gelar perkara membuat SP2HP
kepada pelapor yang berisi ringkasan kesimpulan Gelar Perkara.
6) Administrasi Gelar Perkara berupa Undangan, Daftar Hadir dan
Notulen Gelar Perkara dibuat minimal 3 (tiga) rangkap oleh
Penyidik/penyidik pembantu untuk : sebagai tembusan bagi
atasan penyidik atau pimpinan, itwasda/propam, Bag Wassidik
dan Arsip penyidik/penyidik pembantu.
IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN
11. Administrasi
Administrasi yang digunakan disesuaikan dengan jukminu yang berlaku
dilingkungan Polri dan adminsitrasi penyidikan (mindik) yang berlaku di
lingkungan reserse dengan mengedepankan asas profesionalitas,
proporsional, transparansi dan patuh hokum
12. Anggaran
Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan yang diatur dalam
SOP ini adalah anggaran dinas sesuai dengan alokasi yang ada dalam RKA-
KL/ DIPA pada Direktorat Kriminal Khusus Polda Kep. Babel dan Satuan
kewilayahan (Polres/ta).
V. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
a. Fungsi pengawasan dan pengendalian dimaksudkan agar suatu tujuan yang
telah ditentukan dapat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan guna
memperoleh hasil yang optimal;
b. Pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal
Khusus dilaksanakan oleh Direktur Reskrimsus dibantu oleh Wadir
Reskrimsus, Kabag Wassidik dan masing-masing Kasubdit Reskrimsus;
27
c. Pengawasan dan pengendalian di lingkungan Satfung Reskrim Polres/ta dan
Unit Polsek/ta dilaksanakan oleh Kapolres/ta dibantu oleh Wakapolres, Kasat
Reskrim dan Kapolsek, berkoordinasi dengan Direktur Reskrimsus Polda
Kep. Babel
d. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat pelaksana tugas memiliki
kewajiban untuk :
1) Mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) Mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien serta
meningkatkan kemampuan dan daya gunanya;
3) Menjamin ketertiban pelaksanaannya dan menggunakannya seoptimal
dan seefisien mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas;
4) Menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
e. Setiap penyidik/penyidik pembantu wajib mematuhi perintah / petunjuk dari
atasan penyidik sesuai wewenang dan tanggungjawabnya.
VI. PENUTUP
Demikian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan Di Lingkungan
Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Babel dan jajaran, agar dapat dilaksanakan oleh
personel Dit Reskrimsus dan jajaran yang terlibat secara terarah, tertib dan
mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Pangkalpinang, Desember 2011
DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL
Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si KOMBES POL NRP. 63050897
Paraf:
1. Konseptor : ……………..
2. Wadir : …..…………
28
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DIREKTORAT RESKRIMSUS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN (SP2HP)
KEPUTUSAN DIREKTUR RESKRIMSUS POLDA KEP. BABEL NOMOR : KEP/……./XI/2011 TANGGAL ….DESEMBER 2011
29
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIREKTORAT RESKRIMSUS
KEPUTUSAN DIR RESKRIMSUS POLDA KEP. BANGKA BELITUNG
Nomor : KEP / / XI / 2011
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL
PENYELIDIKAN/PENYIDIKAN (SP2HP)
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEP. BANGKA BELITUNG
Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan implementasi quick wins di bidang reskrimsus diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Reskrimsus Polda Kep. Bangka Belitung ini.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (lembaran negara Republik Indonesia Tahu 1999 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886)
3. SKEP Kapolri Nomor : SKEP/360/VI/2005 Tanggal 10 Juni 2005
tentang Grand Strategi Polri 2005-2025.
4. KEP Kapolri Nomor : KEP/53/I/2010 Tanggal 29 Januari 2010
tentang Rencana Strategis Polri 2010-2014
5. Arah Kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi Polri menuju
pelayanan Prima Guna Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat.
-1-
30
6. KEP Kapolri Nomor : KEP/346/VI/2011 Tanggal 21 Juni 2011
tentang Pengesahan Road Map RBP Gelombang II Tahun 2011-
2014
7. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penangana Perkara Pidana di Lingkungan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Surat Kapolda Kep. Babel Nomor : B/1264/IV/2011 Tanggal 07
April 2011 Tentang Arahan Teknis Implementasi RBP Dalam
Rangka Penyusunan/Pembuatan Rancangan Secara Sistem
dengan Membuat Standart Pelayanan Publik, HTCK dan SOP
secara Komprehensif , Tegas dan Jelas
Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Staf Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel.
M E M U T U S K A N
Menetapkan : 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan/Penyidikan di Lingkungan Direktorat Reskrimsus Polda Kep. Babel dan jajaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dir Reskrimsus untuk dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan fungsi reserse kriminal khusus.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pangkal Pinang Pada Tanggal : Desember 2011 DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA KEP. BABEL
Drs. MARTUANI SORMIN, M.Si KOMBES POL NRP. 63050897