smppgri2bandarlampunghome.files.wordpress.com · Web viewOrganisasi ini dibentuk dari kesadaran berkumpul/ber-organisasi untuk belajar, berkarya, mengembangkan potensi dan karakter,dan

AD/ART PMR SMP PGRI 2 Bandar Lampung

ANGGARAN DASAR

DASAR :

1. Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2005, tentang sistem pendidikan nasional.

3. Peraturan Pemerintah No. 19 tentang standar Nasional pendidikan .

4. Permendikbud RI No.81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013- dan pedoman ekstrakurikuler.

5. Peraturan menteri pendidikan nasional Republik Indonesia No. 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat.

6. Peraturan menteri pendidikan republik indonesia RI No.39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan.

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PMR SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Bab I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama : PALANG MERAH REMAJA UNIT SMP PGRI 2 Bandar Lampung

Pasal 2

WAKTU

Organisasi ini didirikan di SMP PGRI 2 Bandar Lampung, untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini berkedudukan di SMP PGRI 2 Bandar Lampung, Provinsi Lampung Indonesia dan dapat membentuk afiliasi di seluruh Indonesia.

Pasal 4

Organisasi ini didirikan di SMP Negeri 4 Sungai Penuh , pada tanggal 13 September 2019 untuk waktu yang tidak terbatas.

Bab II

YURISDIKSI, ASAS, DAN CIRI/ SIFAT

Pasal 1

YURISDIKSI

Organisasi ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia yaitu UUD 1945.

Pasal 2

ASAS

Organisasi ini berasaskan Pancasila, dan dasar-dasar pemikiran Palang Merah Indonesia sebagai suatu organisasi kemanusiaan.

Pasal 3

CIRI

Organisasi ini dibentuk dari kesadaran berkumpul/ber-organisasi untuk belajar, berkarya, mengembangkan potensi dan karakter,dan membantu sesama melalui wadah organisai PMR Unit SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Pasal 4

SIFAT

Organisasi ini dibentuk berawal dari persamaan rasa dan jiwa memiliki / patriotik, sehingga organisasi ini bersifat kekeluargaan, aktif berkarya, mengembangkan potensi masing-masing anggota dalam naungan organisasi ini dan tidak mencari keuntungan financial pribadi.

Bab III

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan organisasi ini adalah : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pembentukan karakter positif, serta mengembangkan prestasi untuk mencapai masa depan anggota PMR Unit SMP PGRI 2 Bandar Lampung yang lebih baik sehingga dapat berguna bagi agama, bangsa dan Negara. Mempererat Tali silaturrohim Antara Anggota PMR SMP Negeri 4 Sungai Penuh, mempertinggi mutu akhlak perilaku, peduli sesama dengan memberikan sumbangsih baik materiil atau immaterial dalam Organisasi PMR Negeri 4 Sungai Penuh yang kemudian berkembang sebagai Bagian organisasi Ekstra Sekolah yang berkarya,memberdayakan potensi semua aset- aset organisasi untuk ke-maju-an SMP Negeri 4 Sungai Penuh.

Bab IV

USAHA

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, organisasi ini akan lebih menggiatkan anggotanya untuk dapat terus belajar dan berlatih dan Mengadakan Aktifitas/kegiatan yang bertujuan menggali potensi organisasi dari potensi Anggota sendiri

Bab V

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 1

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Dasar ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 3

Anggaran Dasar ini disusun dan dirumuskan oleh Tim Perumus sebagai pengembangan Pengurus yang dipilih pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.

Pasal 4

Anggaran Dasar ini ditetapkan di SMP PGRI 2 Bandar Lampung Pandeglang pada September 2015

Pasal 5

Anggaran Dasar ini dikukuhkan pada Pertemuan / Rapat Kerja, Tim Perumus Pengurus PMR Unit SMP PGRI 2 Bandar Lampung. Tim Perumus : Ahmad Sugiarto, S.Pd dan Nur Rahman, S.Kom serta para siswa kelas IX.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

PENGERTIAN

Anggota PMR adalah anggota remaja berusia 10 – 17 tahun atau setara dengan pelajar Sekolah Menengah Atas dan belum menikah, yang mendaftarkan diri dan terdaftar dalam kelompok.

Pasal 2

JENIS-JENIS ANGGOTAAyat 1 : Anggota adalah Anggota yang aktif dalam setiap kegiatan/aktifitas PMR dan tercatat sebagai anggota yang dibuktikan dengan adanya Nomor Induk Anggota (NIA) atau Kartu Tanda Anggota PMR (KTA).

Ayat 2 : Anggota Simpatisan adalah Anggota yang bersimpati dan menjadi penyokong dari setiap kegiatan PMR SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Ayat 3 : Anggota Kehormatan adalah orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi atau tokoh-tokoh yang di anggap penting dalam perkembangan Organisasi yang selanjutnya disebut sebagai Dewan Penasehat/Kehormatan.

Pasal 3

PERSYARATAN KEANGGOTAANAyat 1 : Siswa-siswi SMP PGRI 2 Bandar Lampung.Ayat 2 : Untuk menjadi anggota harus bersedia mengikuti segenap pelatihan rutin dan mengikuti DIKLAT Dasar SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Ayat 3 : Untuk dapat menjadi Anggota dan Simpatisan harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang didalamnya terdapat Nomer Induk Anggota (NIA) yang dijelaskan di Ayat 2

Ayat 5 : Untuk dapat menjadi Anggota Kehormatan, harus diusulkan oleh Pengurus pada Musyawarah Anggota dan di putuskan oleh Musyawarah Anggota melalui Surat Keputusan Pengangkatan.

Ayat 6 : Anggota Inti atau Anggota Simpatisan atau Anggota Kehormatan harus menerima, tunduk dan patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Ayat 7

Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang sedang berdomisili di wilayah Indonesia, dan terdaftar sebagai siswa SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Ayat 8

Berusia 10 tahun sampai dengan 17 tahun dan atau belum menikah atau seusia siswa SMP atau yang sederajat.

Ayat 9

Mendapatkan persetujuan orang tua/wali.

Ayat 10

Bersedia mengikuti orientasi, pelatihan, dan pelaksanaan kegiatan kepalangmerahan.

Ayat 11

Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikannya kepada Pembina PMR

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 1

Hak Anggota PMR : Mendapatkan pembinaan dan pengembangan oleh Pembina / PMI, Menyampaikan pendapat dalam forum/pertemuan resmi PMR, Berpartisipasi aktif dalam kegiatan PMR, dan Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA)

Ayat 2

Kewajiban Anggota PMR : Menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan kegiatan PMR, Mematuhi AD/ART, Melaksanakan Tri Bhakti PMR, dan Menjaga nama baik PMR dan PMI, dan sekolah.

Ayat 3 : Anggota Inti, Anggota Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berhak memberikan saran dan pendapat.

Ayat 4 : Anggota Inti dan Simpatisan berhak di pilih dan memilih dalam Kepengurusan Organisasi maupun event event yang di selenggarakan oleh organisasi.

Ayat 5 : Anggota Inti dan Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berhak menggunakan fasilitas organisasi,serta mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh Organisasi. 

Ayat 6 : Anggota Inti dan Simpatisan, serta Anggota Kehormatan berkewajiban mematuhi peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan tata tertib organisasi serta menjaga dan menjunjung nama baik organisasi.

Ayat 7 : Anggota Inti, Simpatisan dan Kehormatan Wajib memakai identitas Organisasi dalam setiap kegiatan/Event/aktifitas yang dilakukan oleh Organisasi PMR.

Pasal 5

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Ayat 1 : Anggota Inti, Simpatisan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Pembina/Pengurus. Keanggotaan PMR dinyatakan berakhir jika yang bersangkutan: Berakhir masa keanggotaan, Mohon berhenti, Diberhentikan dan Meninggal dunia

Ayat 2 :

nggota Inti dan Simpatisan harus diawali oleh peringatan dari Pembina/pengurus dan diputuskan oleh Pembina/Pengurus. Anggota PMR dapat diberhentikan oleh Pengurus PMI Cabang, apabila yang bersangkutan mencemarkan nama baik PMI dan atau dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ayat 3 :

Mekanisme penghentian anggota PMR ditetapkan oleh kelompok PMR yang bersangkutan, yang dikoordinasikan dengan PMI Cabang

Ayat 4 : Anggota Inti dan Simpatisan yang diberhentikan keanggotaannya, dapat membela dirinya pada Pembina/Pengurus, apabila diperlukan bahkan sampai pada Musyawarah Anggota.

Ayat 5 : Anggota Kehormatan akan berakhir keanggotaannya apabila meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Musyawarah Anggota yang sebelumnya di usulkan oleh Pengurus pada Musyawarah Anggota.

Ayat 6 : Anggota Kehormatan yang di berhentikan oleh Musyawarah Anggota melalui Surat Keputusan Pemberhentian.

Bab II

KEPENGURUSAN

Pasal 1

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI

Ayat 1 :

Pengurus Organisasi terdiri dari ANGGOTA INTI

Ayat 2 :

Susunan pengurus terdidri dari penanggung jawab, pembina, ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara I, Bendahara II, Divisi kesehatan dan Obat-obatan, Divisi Organisasi dan Pelatihan, Divisi Kebersihan, Divisi Humas, Divisi Perlengkapan dan Divisi bakti masyarakat.

Ayat 3 :

Jika ada kegiatan yang di selenggarakan oleh Organisasi maka dapat di buat susunan kepengurusan di luar Pengurus Organisasi yang kemudian di sebut sebagai Panitia kegiatan.

Ayat 4 :

Pengurus Organisasi boleh merangkap tugas menjadi Panitia kegiatan yang di selenggarakan oleh Organisasi kecuali Ketua Pengurus.

Ayat 5 : Anggota Kehormatan masuk kedalam susunan pengurus sebagai Dewan Penasehat 

Pasal 2

PERSYARATAN PENGURUS ORGANISASI

Ayat 1 :

Dipilih oleh anggota pada rapat Musyawarah Anggota.

Ayat 2 :

Pengurus Organisasi adalah Anggota Biasa yang memenuhi persyaratan hukum setempat dalam memperjuangkan kepentingan organisasi.

Ayat 3 :

Selalu hadir dan loyal terhadap kepentingan organisasi organisasi dan almamater.

Pasal 3

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Ayat 1 :

Pengurus Organisasi berkewajiban membuat Program Kerja Organisasi.

Ayat 2 :

Pengurus Organisasi bertugas melaksanakan Program Kerja Organisasi.

Ayat 3 :

Pengurus Organisasi dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi berhak membuat Kepanitian.

Ayat 4 :

Pengurus Organisasi berkewajiban Mengawasi pelaksanaan kerja Kepanitiaan.

Ayat 5 :

Pengurus Organisasi berhak memberhentikan Anggota PMR Unit SMP PGRI 2 Bandar Lampung yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan organisasi, dan mengabaikan Peringatan dan teguran dari Pengurus.

Ayat 6 :

Pengurus Organisasi bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

Pasal 4

MASA KEPENGURUSAN

Ayat 1 :

Masa jabatan Anggota Pengurus Organisasi adalah 1 tahun, dan tidak dapat dipilih kembali

Ayat 2 :

Anggota Pengurus Organisasi akan berakhir kepengurusannya apabila meninggal dunia atau mengundurkan diri, yang selanjutnya di tunjuk pengganti sementara sampai Musyawarah Anggota di adakan.

Ayat 3 :

Pengurus Organisasi dapat di berhentikan oleh Musyawarah Anggota dengan persetujuan sekurang-kurangnya seperdua suara yang hadir.

Bab III

RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 1

RAPAT MUSYAWARAH ANGGOTA

Ayat 1 :

Pengambil keputusan tertinggi ditangan Musyawarah Anggota.

Ayat 2 :

Musyawarah Anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan di pimpin oleh pembina.

Ayat 3 :

Musyawarah Anggota bertugas memilih dan menetapkan Anggota Pengurus Organisasi.

Ayat 4 :

Musyawarah Anggota dapat memberhentikan Pengurus Organisasi dengan persetujuan sekurang-kurangnya seperdua yang hadir.

Ayat 5 :

Musyawarah Anggota mengesahkan rencana kerja pengurus Organisasi dan menilai pelaksanaannya.

Ayat 6 :

Musyawarah Anggota berhak memberikan pengarahan, pertimbangandan teguran kepada Pengurus.

Ayat 7 :

Keputusan Musyawarah Anggota diambil secara musyawarah mufakat, Tetapi apabila diperlukan dapat dilakukan pemungutan suara.

Ayat 8 :

Musyawarah Anggota dapat di adakan secara luar biasa dengan usulan dari Angota biasa atau Pengurus Organisasi jika di perlukan.

Pasal 2 : Dewan PresidiumAyat 1 : Dewan Presidium terdiri dari ANGGOTA Simpatisan diluar Pengurus Organisasi.

Ayat 2 : Dewan Presidium berjumlah minimal 3 (Tiga) orang, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris.

Ayat 3 : Dewan Presidium dipilih oleh Anggota Biasa dan saran Anggota Simpatisan melalui milis.

Ayat 4 : Dewan Presidium bertugas menyelenggarakan Musyawarah Anggota dan memimpin Musyawarah Anggota.

Ayat 5 : Dewan Presidium berakhir masa kerja nya seiring dengan berakhirnya Musyawarah Anggota.

Bab IV

KEUANGAN

Pasal 1

Keuangan organisasi berasal dari uang iuran anggota dan sukarela.

Pasal 2

Ketentuan mengenai uang pangkal dan uang iuran akan diputuskan dalam keputusan Pengurus Organisasi.

Bab V

ATURAN PERALIHAN / PENUTUP

Pasal 1

Hal - hal lain yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam keputusan terpisah.

Pasal 2

Apabila kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga ini disusun dan dirumuskan oleh Tim Perumus.

Pasal 4

Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan di SMP PGRI 2 Bandar Lampung,

Pasal 5

Anggaran Rumah Tangga ini dikukuhkan pada September 2019

Demikian AD/ART ini ditetapkan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama antara Kepala Sekolah, Pembina PMR, Pelatih PMR, Pendidi PMR, Pengurus PMR serta Anggota PMR SMP PGRI 2 Bandar Lampung.

Bandar Lampung, 11 September 2019

Ketua Pendiri

PMR SMP PGRI 2 BDL

M. Wahyu Budiono

Sekretaris Pendiri

PMR SMP PGRI 2 BDL

Mega Rianti

Mengetahui,

Pembina/Pelatih PMR

SMP PGRI 2 Bandar Lampung

Ahmad Sugiarto, S.Pd

Pembantu Pendiri PMR

SMP PGRI Bandar Lampung

Nur Rahman, S.Kom

Menyetujui,

Kepala Sekolah

SMP PGRI 2 Bandar Lampung

Riko Arista, S.Pd.I

4446770671130062