Slide Merina Aspek Legal Keperawatan Bencana

ASPEK LEGAL KEPERAWATAN BENCANA

DisampaikanMerina Widyastuti,M.Kep.,Ns

Merina Widyastuti, M.Kep.,Ns 2

DEFINISI Bencana ( UU no 24 thn 2007)

Peristiwa / rangkaian peristiwa yang mengancam dan menganggu kehidupan masyarakat baik karena faktor alam, non alam, manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis

BENCANA (DISASTER)

Kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya nyawa,memburuknya derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena (WHO)


Sistem disaster management di Indonesia

• Sistem peringatan dini belum terbangun dengan baik

• Respon penyelamatan masih lemah

• Alokasi dana dengan birokrasi lambat dan berbelit belit

• Korban bencana terabaikan

• Bantuan salah sasaran


Kerawanan Bencana

• Indonesia terletak pada 3 lempengan tektonik yang bergerak dan “ heart of the pasific ring of fire”


Gambaran disaster management di Indonesia

• Tata wilayah yang tidak memperhatikan aspek bencana.

• kultur tanggap bencana belum terbangun.

• Kedatangan pejabat meninjau bencana dengan protokoler

• Salah sasaran dalam memberikan bantuan

• Visi dan desain kelembagaan disaster management yang belum sinkron antara pemerintah , BNPB dan level daerah

• BNPB belum memiliki road map detail daerah rawan bencana alam, informasi peta populasi, level metode penanganan


Masalah umum bencana

• Tidak dapat diramalkan• Informasi awal tidak jelas• Jumlah korban banyak &

dalam kondisi gawat• Jumlah penolong terbatas• Lokasi tidak terjangkau /

terbatas


Regulasi Penanggulangan bencana di Indonesia

• UU no 24 Th 2007• Peraturan presiden no 8 thn

2008• Peraturan pemerintah no 21

Tahun 2008• Peraturan kepala BNPB no 4

thn 2008• UU no 36 thn 2009• Peraturan Kepala BNPB no 7

thn 2008 Pedoman Komando tanggap darurat bencana

konsep penanggulangan bencana nampak

bagus diatas kertas namun

operasionalnya belum.


TuPokSi PP no 8 thn 2008

Namun sampai saat ini dinilai belum efektif

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan pengungsi

• Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh


KOMANDO PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA


STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA

TINGKAT KABUPATEN/KOTA


STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO

TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT

PROVINSI


STRUKTUR ORGANISASI KOMANDO TANGGAP DARURAT

BENCANA TINGKAT NASIONAL


PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA

KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT PROVINSI


PERMINTAAN DAN PENGERAHAN SUMBERDAYA KOMANO TANGGAP DARURAT BENCANA TINGKAT KABUPATEN/KOTA


TATA LETAK RUANG UNTUK KEBUTUHAN PENDUKUNG PELAKSANAAN KEGIATAN YANG BERADA DI POSKOLAP

RUANG ISTIRAHAT DAPUR K. MANDI WC

RUANG ALKOM

RUANG DATA

RUANG KERJA

TIM TANGGAP DARURAT

RUANG RAPAT RUANG TAMU


• “National Disaster Prevention Day” atau Hari Pencegahan Bencana Nasional tanggal 1 september karena peringatan gempa besar Kanto (1 September 1923) yang menewaskan 140.000 orang. Dari segi jumlah korbannya, gempa Kanto merupakan yang terbesar dalam sejarah Jepang.

• Dimulai tahun 1950 – 1960 - 1995

Belajar dari jepang


• memberi informasi pada siswa tentang pengetahuan yang benar mengenai bencana

• memberi pemahaman tentang perlindungan secara sistematis• membekali siswa melalui practical training bagaimana

melindungi dirinya dan bagaimana mereka bisa merespon bencana tersebut secara tepat dan cepat.

• Training ke museum dengan menyaksikan simulasi pencegahan bencana.

• Kelengkapan lingkungannya semacam tulisan dan peta jika bencana terjadi anda harus kearah mana tempat yang harus dituju.

Belajar dari jepang


Politik sensitif bencana

Perdana menteri ↓

Central management disaster

Pembangunan fisik dan tata kota (yang menahan goncangan gempa)

Program sosialisasi pendidikan pengetahuan dan ketrampilan warga ttg tata cara penyelamatan diri saat gem[a

Pengetahuan dan norma yang menyadari eksistensi lingkungan rentan bencana bail alam maupun sosial

Belajar dari Negara JEPANG


• JMA : Japan Metorological Agency• GSJ : Geology Survey Japan• ERSDAC : Earth Remote Sensing Data Analysis

Center• EPOS : Earthquake Phenomena Observation

System• NIED : National Research Institute for Earth

Science and Disaster Prevention

Organisasi Disaster di Jepang


Tugas JMA

1. Menerima informasi dari NIED & EPOS

2. Mengeluarkan laporan gempa ke pejabat terkait

3. Memberikan peringatan dini



Tahapan Penanggulangan bencana

1. Pra bencanaa. Periode antisipasib. Pencegahanc. Mitigasid. Peringatan dinie. kesiapsiagaan

Titik penting



2. Bencana TANGGAP DARURAT

a. identifikasi kerusakan, kerugian

b. Search and rescuec. Bantuan daruratd. Pengungsiane. Perlindungan kelompok

rentanf. Pemenuhan kebutuhan

dasar



3. Pasca bencanaa. Fase pemulihanb. fase paling lamac. Rehabilitasi fisikd. Rehabilitasi psikise. Rekonstruksi


Pelayanan Kesehatan Lumpuh Korban Sangat Banyak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sangat Kurang Rumah Sakit yang Operasional 1 (satu) Unit Tenaga Kesehatan yang bekerja Sangat Terbatas Pelayanan Profesional tidak dapat dilakukan Logistik Kesehatan kurang/tak tersedia siap pakai

Labolatorium Kesehatan Daerah Lumpuh LABKESDA aktif kembali setelah hari ke 7 (Bantuan

Badan LITBANG DEPKES RI) Petugas labkes banyak yang menjadi korban Peralatan laboratorium tidak banyak yang rusak gedung

bertingkat, peralatan berada di lantai 2

PELAYANAN KESEHATAN



Kontribusi keperawatan dalam PB dan gadar

• Perawat tenaga kesehatan terbesar (58,49%)• Front line workers• Pelayanan keperawatan diberikan 24 jam • Anggota tim reaksi cepat dan tim bantuan

kesehatan


UU no 36 thn 2009 pasal 11

Ayat (`1) tenaga kesehatan dikelompokkan ke dalamTenaga medis, psikologi klinik, keperawatan , kebidanan , kefarmasian , keslingk, gizi, keterapian fisik, ketenisian medis, biomedika, kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain


Pelaksanaan Keperawatan saat bencana

• Kurang fasilitas dan SDM

• Sistem tidak berjalan• Overload triage• Pelaksanaan

pertolongan• Monitoring dan evaluasi• Pemenuhan kebutuhan

dasar

Jumlah pasien overloadKepanikan


UU NO 38 Thn 2014

Pasal 36 (Hak)1. Memperoleh perlindungan

hukum sepanajang sesuai dengan kode etik , standar pelayanan kep, standar pelayanan profesi, SPO dan perundanganan

2. Mendapat informasi yg benar, jelas dan jujur dari klien/ keluarganya

3. Memperoleh fasilitas kerja sesuai standar

Pasal 37 (Kewajiban)a. Memberikan pelayananan

keperawatan sesuai kode etik , standar pelayanan kep, standar pelayanan profesi, SPO dan perundanganan

b. Merujuk klien yang tidak dapat ditangani perawat.... sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya

c. Mendokumentasikan askep sesuai standar


Peran perawat pra bencana

• Memberikan konseling, penyuluhan

• Melakukan pemberdayaan masyarakat

• Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan

• Meningkatkan pengetahuannya PB

UU no 38 thn 2014 pasal 31


Peran perawat saat bencanaUU NO 38 Thn 2014

Pasal 351. Dalam keadaan darurat

perawat dapat melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai kompetensinya

2. Pertolongan pertama (1) bertujuan untuk menyelamatkan nyawa klien dan mencegah kecacatan lebih lanjut

Pasal 33 ayat 4Dalam melaksanakan tugas

pada keadaan keterbatasan tertentu perawat berwenang

a. Melakukan pengobatan pada penyakit umum

b. Merujuk pasienc. Melakukan pelayanan

kefarmasian secara terbatas


Peran perawat saat bencanaUU NO 36 tahun 2009

Pasal 591. Nakes wajib memberikan

pertolongan pertama kepada penerima yankes dalam keadaan gawat darurat/ bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan

2. Nakes (1) dilarang menolak yankes dan meminta uang muka terlebih dahulu.

Pasal 63 Dalam keadaan tertentu nakes dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya.



Peran perawat pasca bencana

• Perawatan korban bencana• Obat- obatan• Peralatan kesehatan• Rehabilitasi mental

PP no 21 thn 2008 pasal 56

Perawat harus memiliki skill keperawatan yang baik, memiliki sikap dan jiwa kepedulian, dan memahami konsep siaga bencana


UU no 36 thn 2009

pasal 1• Tenaga kesehatan adalah

setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan

Pasal 9• Tenaga kesehatan harus

memiliki kualifikasi minimum D3 kecuali tenaga medis


Kompetensi perawat bencana

• Triage gawat darurat / bencana• Pelaksana penyelamatan kehidupan dasar• Pelaksana tindakan kep gadar• Pemenuhan keb klien gadar• Monitoring• Dokumentasi• Penanganan kepanikan klien dan keluarga• Penanganan sukarelawan bencana


Faktor yang mempengaruhi kemampuan perawat Gadar

• Rasa aman diri dan keluarga• Personality dan komitmen• Kompetensi gawat darurat dan bencana• Sistem komando bencana• Fasilitas dan SDM• Lingkungan yang rusak


Dilema etis saat kondisi bencana

1. Kerusakan lingkungan masyarakat (Fasilitas rusak, Sandang dan pangan)

2. Korban bencana (Masyarakat , perawat

& keluarganya)3. Rumah sakit kolaps

• Pasal 60 UU no 36 2009a. Mengabdikan diri sesuai

dengan bidang kelimuan yang dimiliki

b. Meningkatkan kompetensi ‘Bersikap dan berperilaku sesuai dengan etika profesi

c. Mendahulukan kepentingan masyarakat daripda kepentingan pribadi . Kelompok

d. Melalukan kendali mutu dan kendali biaya dlm penyelenggaraan upaya kesehatan


Personality & komitmen

Datang ke unit kerjaTetap bekerja jika sedang

bekerja di unit gawat dan berusaha mengontak keluarga

Menyelesaikan yang dikerjakan kemudian menemui keluarga


Mampu menolong secara fokus dan kompeten

Memikirkan diri dan keluarga

Bila tidak mampu menolong : diam dan menemui keluarga

Rasa aman diri dan keluarga



Pendidikan Kep Bencana di jepang

• Dilakukan pada fase tenang• Di jepang dilakukan oleh Japanese red cross

society dan self defense force di pendidikan dasar dan berkelanjutan.

• Berkelanjutan bertahap• Pelatihan bencana bagi perawat oleh Japanese

nursing association ( utk perawat 3-5 thn) sejak tahun 2000


Kebutuhan masa depan

• Pelatihan keperawatan bencana • Pelatihan managemen bencana• Sistem bencana di RS• Sistem penanganan bencana di Indonesia• Kurikulum pendidikan keperawatan bencana


Slide Merina Aspek Legal Keperawatan Bencana

Documents