Skrispsi Status Kepegawaian

HUBUNGAN ANTARA STATUS KEPEGAWAIAN

DENGAN KINERJA GURU

(STUDI KASUS PADA GURU MI

SE- KECAMATAN SUSUKAN)

Oleh

SHOLIHAH

NIM. M1.11.018

Tesis diajukan sebagai pelengkap persyaratan

untuk gelar Magister Pendidikan Islam

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

2014


DENGAN KINERJA GURU



Oleh

SHOLIHAH

NIM. M1.11.018

Tesis diajukan kepada Program Pascasarjana

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga

sebagai pelengkap persyaratan untuk

gelar Magister Pendidikan Islam

Salatiga, 25 Oktober 2013

Dr. H. M. Zulfa, M. Ag.

PEMBIMBING


DENGAN KINERJA GURU



Oleh

SHOLIHAH

NIM. M1.11.018






Dr. H. M. Zulfa, M. Ag. Munajat, Ph. D.

PEMBIMBING I PEMBIMBING II


DENGAN KINERJA GURU



Oleh

SHOLIHAH

NIM. M1.11.018






Dr. H. M. Zulfa, M. Ag.

PEMBIMBING I

Munajat, Ph. D.

PEMBIMBING II

iii

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

PROGRAM STUDI: PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Sholihah

NIM : M1.11.018

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

TanggalUjian : 6 Maret 2014

JudulTesis : Hubungan Antara Status Kepegawaian Dengan Kinerja

Guru (studi kasus pada Guru MI se-Kecamatan Susukan)

Panitia Munaqosah Tesis

1. KetuaPenguji : Drs.H.Saadi,M.Ag.

2. Sekretaris : Dr.H.Zakiyuddin,M.Ag.

3. Penguji I : Prof.Dr.H.Budiharjo,M.Ag.

4. PengujiII : Dr.H.M.Zulfa,M.Ag.

5. Penguji III : Munajat,Ph.D.

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sholihah

NIM : M1.11.018

Jurusan : PAI / Tarbiyah

Program Studi : Pascasarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis, benar-benar

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau

karya orang lain yang saya akuisebagai hasil tulisan atau karya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini hasil jiplakan, maka saya

bersedia mempertanggungjawabkan kembali keaslian tesis ini di hadapan sidang

munaqosah tesis.

Yang membuat pernyataan

Sholihah

NIM. M1.11.018

v

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara status kepegawaian

dengan kinerja guru. Oleh karena itu saya akan meneliti tentang guru dengan

kinerjanya. Status guru terdiri dari tiga variabel. Variabel pertama adalah guru

PNS, variable kedua adalah sertifikasi, dan variable ketiga adalah status gabungan

yang terdiri dari: PNS sertifikasi, PNS, Non PNS sertifikasi, dan Non PNS Non

sertifikasi. Untuk kinerja guru, diukur dengan tiga variabel. Responden terdiri dari

50 guru yang diambil secara acak dari 13 MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) dan

MIN( Madrasah IbtidaiyahNegeri) di KecamatanSusukan. Metode yang

digunakanya itu dengan memberikan angket kepada Kepala Sekolah dan guru itu

sendiri.Sedangkan analisa dengan menggunakan t-test dan Anova (Analysis of

Variance). T-test digunakan untuk membandingkan kinerja antara dua kelompok,

yaitu antara yang berstatus PNS dan Non PNS, dan Sertifikasi dan Non

Sertifikasi. Sedangkan ANOVA digunakan untuk membandingkan kinerja antara

empat kelompok, yaitu antara status gabungan (PNS Sertifikasi, PNS Non

Sertifikasi, Non PNS Sertifikasi dan Non PNS Non Sertifikasi). Hasil dari

penelitian ini, membuktikan bahwa secara umum status kepegawaian (PNS-Non

PNS ataupun Sertifikasi-Non Sertivikasi) tidak berhubungan dengan kinerja guru.

Meskipun ada satu pola ditemukan bahwa ketika kinerja guru dinilai oleh diri

guru sendiri hasilnya signifikan. Artinya bahwa guru tersertifikasi kinerjanya

lebih baik dari guru yang belum sertifikasi. Namun demikian pola ini tidak

didukung oleh kategori hubungan yang lain dan tingkat korelasinya juga rendah.

Akhirnya, dengan berbagai keterbatasan, peneliti menyadari bahwa salah satu

kelemahan penelitian ini yaitu responden terbatas. Hanya mencakup guru satu

kecamatan saja. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang lebih maksimal perlu

diuji dengan sampel yang lebih besar.

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiqnya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan tesis ini. Sholawat serta salam peneliti haturkan kepada

junjungan kita NabiAgung Muhammad SAW yang telah menuntun ummatnya ke

jalan kebenaran dan keadilan.

Tesis ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas dan melengkapi

syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Islam. Adapun judul

tesisini adalah Hubungan Antara Status Kepegawaian Status Guru Dengan

Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Siswa pada Guru MI se-KecamatanSusukan.

Penulisan tesis ini dapat selesai tidak lepas dari berbagai pihak yang telah

memberikan dukungan moril maupun materiil. Dengan penuh kerendahan hati,

peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bpk Dr. H. Imam Sutomo, M.Ag selaku ketua STAIN Salatiga.

2. Bapak Dr. H. Saadi, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana STAIN

Salatiga.

3. Bapak Dr. H. M. Zulfa, M.Ag yang telah menyetujui, memberikan bimbingan,

pengarahan dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan mencurahkan pikiran,

tenaganya serta pengorbanan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis

ini

4. Bapak Munajat, Ph.D., yang telah menyetujui, memberikan bimbingan,

pengarahan dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan mencurahkan pikiran,

vii

tenaganya serta pengorbanan waktunya dalam membimbing penyelesaian tesis

ini.

5. Drs. Hardi, suamiku yang menemaniku dalam suka dan duka

6. Ibu Shofiah yang selalu memberi doa dan dukungan baik secara moril

maupun materil

Semoga amal mereka diterima sebagai amal ibadah oleh Allah SWT serta

mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Amin

Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan, semua itu dikarenakan keterbatasan kemampuan serta

pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun

sangat penulis harapkan dalam kesempurnaan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi penulis

sendiri maupun pembaca pada umumnya serta bermanfaat bagi dunia pendidikan,

bagi agama, nusa dan bangsa, amin.

Penulis

Sholihah

NIM. M.1.11.018

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... HALAMAN PENGESAHAN . HALAMAN PERSETUJUAN TESIS . HALAMAN PERNYATAAN.. ABSTRAK ... PRAKATA .. DAFTAR ISI .. DAFTAR TABEL ... DAFTAR LAMPIRAN ...

i

ii

iii

iv

v

vi

viii

x

xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Signifikansi Penelitian 9

1. Tujuan Penelitian 9

2. Manfaat Penelitian 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Sistimatika Penulisan 13

BAB II PENEGASAN ISTILAH KERANGKA PEMIKIRAN DAN

HIPOTESIS

A. Penegasan Istilah 16

1. Status Kepegawaian 16

a. Pengertian 16

b. Status Kepegawaian Guru 18

c. Kewajiban dan Hak Guru 20

d. Kompetensi Guru 28

2. Sertifikasi Guru 32

a. Tujuandan Hakekat Sertifikasi Guru 32

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru 34

c. Persyaratan Sertifikasi 35

d. Kendala Sertifikasi Guru 37

3. Kinerja 39

a. Pengertian 39

b. IndikatorKinerja Guru 43

c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 48

d. Langkah Strategis Meningkatkan Kinerja Guru 72

B. Kerangka Pemikiran 76

C. Hipothesis Penelitian 78

BAB III METODE PENELITIAN 79

A. Subjekdan Lokasi Penelitian 79

B. Jenisdan Sumber Data Penelitian 79

C. Populasi dan Sampel 81

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen 81

E. Tehnik Analisa Data 84

ix

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 86

A. Diskripsi Data 86

1. Status PNS dan Non PNS 86

2. Status Sertifikasi dan Non Sertifikasi 87

3. Status Gabungan 87

B. Analisa Data Status Kepegawaian yang Dinilai Oleh Diri Guru

Sendiri

88

C. Analisa Data Status Kepegawaian yang Dinilai Oleh Kepala

Sekolah

90

D. Hasil Penelitian 93

1. Mencari hubungan antara status kepegawaian dengan kinerja

guru yang dinilai oleh diri guru sendiri

93

2. Hubungan antara status kepegawaian dengan kinerja guru yang

dinilai oleh kepala sekolah

98

3. Hubungan Status PNS Sertfikasi, PNS Non Sertifikasi, Non

PNS Sertifikasi dan Non PNS Non Sertfikasi Dengan

Kinerjanya

101

E. Ringkasan Uji Hipotesis 104

BAB V PENUTUP 110

A. Kesimpulan 110

B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 117

LAMPIRAN 122

BIOGRAFI PENULIS 127

x

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.1. Status PNS 86

4.2. Status Sertifikasi 87

4.3. Status Gabungan 88

4.4. Kinerja Guru yang Dinilai Oleh Diri Guru Sendiri 88

4.5. Skor Kinerja Guru yang Dinilai Oleh Diri Guru Sendiri 89

4.6. Kinerja Guru yang Dinilai Oleh Kepala Sekolah 90

4.7. Skor Kinerja Guru yang Dinilai Oleh Kepala Sekolah 91

4.8. Status PNS dan Non PNS yang dinilai guru sendiri 93

4.9. Independent Samples Test yang dinilai guru sendiri 93

4.10. Status Sertifikasi yang Dinilai Oleh Diri Guru Sendiri 94

4.11. Independent Samples Test yang dinilai oleh guru sendiri 95

4.12. ANOVA yang dinilai oleh guru sendiri 96

4.13. Multiple Comparisons yang dinilai oleh guru sendiri 96

4.14. Status PNS dan Non PNS dengan kinerja yang dinilai kepala

sekolah

98

4.15. Independent Samples Test yang dinilai oleh kepala sekolah 98

4.16. Status Sertifikasi dengan kinerja yang dinilai oleh kepala

sekolah

100

4.17. Independent Samples Test yang dinilai oleh kepala sekolah 100

4.18. ANOVA yang dinilai kepala sekolah 101

4.19. Multiple Comparisons yang dinilai oleh kepala sekolah 102

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Instrumen Penilaian Kinerja Guru yang Dinilai oleh Diri Guru Sendiri 122

2. Instrumen Penilaian Kinerja Guru yang Dinilai oleh Kepala Sekolah 125

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.1 Guru adalah

sebuah profesi yang menuntut peleburan segala kemampuan dan waktu yang

dimiliki. Karena itu, tidak sembarang orang dapat menjadi guru. Memang

banyak orang yang pandai, tapi tidak banyak orang yang mampu menjadi guru

karena kepandaiannya itu. Bahkan tidak jarang justru siswa menjadi bingung

ketika mengikuti program pembelajaran yang diampunya.2

Al-Ghazali, seorang ulama sufi yang banyak mengulas masalah

keguruan, menempatkan guru sebagai barang siapa yang berilmu dan

mengamalkan ilmunya itu maka dia adalah orang yang paling mulia di

seantero dunia. Dia laksana matahari yang bisa menerangi orang lain. Di

samping dirinya memang pelita yang cemerlang. Dia laksana harum minyak

kasturi yang mengharumi orang lain. Dan barangsiapa yang bersibuk diri

dengan mengajarkan ilmu (guru), maka sungguh dia telah mengikatkan suatu

1 Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

Tentang Guru dan Dosen, 2. 2 Saroni, Muhammad, Manajemen Sekolah, Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten,

Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006, 124.

2

ikatan yang mulia dan bermakna. Maka hormatilah profesinya (orang yang

menjadi guru).3

Sebagai tenaga profesional, guru baik PNS maupun bukan PNS dalam

melaksanakan tugasnya berkewajiban memenuhi jam kerja yang setara dengan

beban kerja pegawai lainnya yaitu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja

(setiap jam kerja 60 menit) per minggu. Dalam melaksanakan tugas, guru

mengacu pada jadwal tahunan atau kalender akademik dan jadwal pelajaran.

Sebagai seorang pendidik, guru diharapkan bekerja secara profesional,

mengajar secara sistematis dan berdasarkan prinsip didaktik metodik yang

berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien), artinya guru dapat

merekayasa sistem pembelajaran secara sistematis dalam penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran aktif.4 Guru yang profesional hendaknya mampu

memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta

didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.5

Dari segi kesejahteraan, status guru antara guru PNS dengan guru non

PNS jelas jauh berbeda. Gaji bulanan selisih jauh. Tapi dari segi kualitas,

kedisiplinan dan kompetensi kerja seringkali guru honor lebih baik

dibandingkan dengan guru yang PNS. Ironis, di tengah kenaikan anggaran

pendidikan dan kenaikan kesejahteraan untuk PNS, kualitas dan kompetensi

guru PNS belum ada perbaikan yang signifikan. Sering guru PNS telat atau

3 Muhammad Athiyah al-Abrasyi, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasafatuhu, Mesir: Isa

al-Babi al-Halabi, t.th, cet. Ke-2, 139. 4 Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasisi PAIKEM Pembelajaran Aktif,

Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, Semarang: Ra-SAIL Media Group, 2008, 31. 5 Surya, Muhammad, Membangun Manusia Unggul Perlu Profesionalisme dan

Kesejahteraan Guru, Majalah Gema Widyakarya, PGRI DKI Jakarta No.9/Th.IV/1999.

3

tidak masuk dan membolos, namun tidak ada tindakan nyata untuk

memperbaiki itu. Semua berjalan apa adanya. Untuk laporan, biasanya

memanipulasi data. Padahal sudah ada LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan) yang biasa mengadakan penataran, perbaikan kompetensi guru

dan sebagainya, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru dan

pendidikan itu sendiri. Ada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan masih ada

lembaga lainnya termasuk dinas pendidikan dan bawahannya.

Secara struktural fungsional, guru Non PNS diposisikan ke dalam

derajat lebih rendah dibandingkan guru PNS. Tak mengherankan jika di

berbagai daerah sangat terasa munculnya diferensiasi atau perbedaan antara

guru PNS dan guru non-PNS. Mereka yang masuk ke dalam kategori guru

PNS diposisikan lebih bermartabat dibandingkan guru non-PNS. Maka,

dalam kancah pendidikan nasional mencuat diskriminasi terhadap keberadaan

guru non-NPS. Tak mengherankan jika dari tahun ke tahun, keberadaan guru-

guru non-PNS turut serta mewarnai hamparan persoalan pendidikan di negeri

ini.

Status guru yang bukan PNS menempati jumlah yang tak sedikit

dengan beragam persoalan khususnya terkait kesejahteraan Secara kategoris,

apa yang disebut guru non-PNS mencakup guru swasta, guru tidak tetap,

guru honorer, dan guru wiyata bhakti. Tempatnya mengajar bisa di sekolah

negeri atau di sekolah swasta Pada satu sisi, kehadiran mereka dibutuhkan

sebagai jawaban terhadap ketidakmampuan pemerintah menyediakan tenaga

guru sesuai kebutuhan. Itulah mengapa, guru-guru non-PNS terlibat aktif

4

dalam proses-proses pendidikan di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.

Akan tetapi pada lain sisi, guru-guru non-PNS tak mendapatkan perlindungan

memadai dari pihak pemerintah. Kehadiran mereka yang sangat bermakna

dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kependidikan justru kontras dengan

perlakuan yang mereka terima. Nuansa diskriminatif ini terus berlangsung

hingga kini.

Sertifikasi merupakan contoh kongkret dari terjadinya diskriminasi.

Sebagaimana dapat dicatat, terjadi ketimpangan dalam hal kuota sertifikasi,

yaitu 75% untuk guru PNS dan 25% untuk guru non-PNS. Tetapi dalam

realisasinya, hanya 10% guru-guru non-PNS masuk ke dalam cakupan

sertifikasi. Gambaran lain dari adanya diskriminasi tercermin pada subsidi

tunjangan fungsional guru swasta sebesar Rp 200.000 per bulan yang ternyata

tak diterima oleh semua guru swasta. Sertifikasi guru merupakan upaya

peningkatan mutu guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu

pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.6 Keberhasilan pendidikan pada

siswa sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan

tugasnya.7

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan Persatuan Guru Republik Indonesia

(PGRI) di Balikpapan (24 Januari 2010), kembali mengemuka tuntutan agar

pemerintah segera merealisasikan perlindungan demi memperbaiki

6 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Pedoman

Penyelenggaraan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan, Jakarta:

2008, 1. 7 Asma Hasan Fahmi, Sejarah dan filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1979,

3.

5

kesejahteraan dan karier guru-guru non-PNS. "Kami meminta pemerintah

merealisasikan adanya peraturan pemerintah guru non-PNS paling lama tahun

ini. Pasalnya, kesenjangan guru PNS dan non-PNS, terutama para guru wiyata

bhakti dan guru tidak tetap semakin lebar," kata Sulistiyo, Ketua Umum

Pengurus Besar PGRI.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyatakan komitmennya

terhadap guru-guru PNS untuk memberikan gaji minimal Rp 2 juta per bulan.

Pemerintah juga mencanangkan agar guru-guru PNS meningkat kualitasnya

serta berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sementara terhadap

guru-guru non-PNS, tak ada komitmen semacam ini. Seorang guru tidak tetap

yang bekerja di lembaga pendidikan swasta, misalnya, hampir mustahil

mendapatkan perlindungan dan pengayoman pemerintah sebagaimana

diberikan kepada guru-guru PNS. Pada pelataran lain, nestapa guru-guru non-

PNS terkait erat dengan dua hal, yaitu pendapatan yang jauh di bawah upah

minimum regional dan ketidakpastian untuk diangkat menjadi guru tetap

berstatus PNS.

Penguasaan guru terhadap empat kompetensi dasar merupakan hal

yang mutlak bagi guru sebagai langkah untuk mewujudkan profesionalisme

pekerjaannya. Dalam hal ini, guru tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi harus

ada campur tangan pemerintah, dan salah satu upaya pemerintah adalah

dengan menyelenggarakan sertifikasi guru dalam jabatan yang diatur dalam

Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru

6

dalam Jabatan, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2008 tentang guru.

Guru profesional adalah guru yang memenuhi prasyarat dan ketentuan

undang-undang yang berlaku tentang guru. Dalam hal ini haru memiliki empat

kompetensi dasar, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial dan kompetensi profesional, dalam kesemuanya itu harus

tampak dalam menjalankan tugas dan fungsinya di sekolah.

Guru yang bersertifikat profesi bukan sekedar meningkat

kesejahteraannya, tetapi sejalan dengan itu pelaksanaan tugas, dan fungsi

pokok sebagai tenaga pendidik dan kependidikan harus meningkat pula,

terutama dalam mendidik, membimbing, dan membelajarkan peserta didik

dalam proses pembelajaran, sehingga kualitas pendidikan juga semakin

meningkat.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengatasi mutu

pendidikan yang rendah ini adalah dengan meningkatkan kualitas gurunya

melalui sertifkasi guru. Pemerintah berharap, dengan disertifkasinya guru,

kinerjanya akan meningkat sehingga prestasi siswa meningkat pula. Namun

dalam pelaksanaannya, sertifikasi dalam bentuk penilaian portofolio memberi

banyak peluang pada guru untuk menempuh jalan pintas. Hal ini disebabkan

profesionalisme guru diukur dari tumpukan kertas. Indikator inilah yang

kemudian memunculkan hipotesis bahwa pelaksanaan sertifikasi dalam wujud

penilaian portofolio tidak akan berdampak sama sekali terhadap kinerja guru,

apalagi terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

7

Di samping itu, berkaca pada pelaksanaan sertifikasi negara-negara

maju, terutama dalam bidang pendidikan, peningkatkan mutu pendidikan

hanya dapat dicapai dengan pola-pola dan proses yang tepat. Pola-pola instan

hanya akan menghambur-hamburkan dana dan waktu menjadi terbuang

percuma. Sedangkan apa yang menjadi substansi sama sekali tidak tersentuh.

Status kepegawaian guru tidak akan berdampak sama sekali terhadap

kinerja guru, memang baru sebuah hipotesis. Hipotesis ini memang harus

dibuktikan melalui sebuah penelitian. Akan tetapi, tidak ada salahnya bila kita

mengatakan status kepegawaian guru tidak memiliki pengaruh yang

signifikan-atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali-terhadap kinerja

guru berdasarkan indikator-indikator yang tampak di depan mata. Dari hasil

pantauan penulis sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian

menyangkut pengaruh status kepegawaian guru terhadap kinerja guru, atau

mungkin sudah ada tapi belum terpublikasi. Oleh sebab itu penulis bermaksud

melakukan penelitian tentang masalah di atas dalam Thesis yang berjudul

Hubungan Antara Status Kepegawaian Dengan Kinerja Guru (Studi Kasus

pada Guru MI se-Kecamatan Susukan). Status kepegawaian yang dimaksud

adalah PNS dan Non PNS, Sertifikasi dan Non Sertifikasi yang juga

digabungkan secara bersama (misal, Sertifikasi PNS) Penelitian ini akan

dilaksanakan di MI se-Kecamatan Susukan. Semoga nantinya hasil penelitian

ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi semua pihak.

8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan

di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

hubungan antara status kepegawaian guru dan kinerja mereka? Rumusan

masalah ini kemudian dapat diperinci sebagai berikut:

1. Adakah hubungan antara status kepegawaian guru (PNS dan Non PNS)

terhadap kinerja guru yang dinilai oleh diri guru sendiri?

2. Adakah hubungan antara status sertifikasi guru (Sertifikasi dan Non

Sertifikasi) terhadap kinerja guru yang dinilai oleh diri guru sendiri?

3. Adakah hubungan antara status gabungan guru (PNS Sertifikasi, PNS

Non Sertifikasi, Non PNS Sertifikasi dan Non PNS Non Sertifikasi)

terhadap kinerja guru yang dinilai oleh diri guru sendiri?

4. Adakah hubungan antara status kepegawaian guru (PNS dan Non PNS)

terhadap kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah?

5. Adakah hubungan antara status sertifikasi guru (Sertifikasi dan Non

Sertifikasi) terhadap kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah?

6. Adakah hubungan antara status gabungan guru (PNS Sertifikasi, PNS

Non Sertifikasi, Non PNS Sertifikasi dan Non PNS Non Sertifikasi)

terhadap kinerja guru yang dinilai oleh kepala sekolah?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka peneliti menurunkan pertanyaan ini

dalam enam hipotesis sebagaimana akan dijelaskan dalam bagian hipotesis.

9

C. Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui hubungan antara status kepegawaian guru (guru

PNS dan Non PNS) dengan kinerja guru yang dinilai oleh diri guru

sendiri.

b. Untuk mengetahui hubungan antara status sertifikasi dengan kinerja

guru yang dinilai oleh diri guru sendiri.

c. Untuk mengetahui hubungan antara status gabungan guru (PNS

Sertifikasi, PNS Non Sertifikasi, Non PNS Sertifikasi dan Non PNS

Non Sertifikasi) terhadap kinerja guru yang dinilai oleh diri guru

sendiri

d. Untuk mengetahui hubungan antara status kepegawaian guru ( guru

PNS dan Non PNS) dengan kinerja guru yang dinilai oleh kepala

sekolah

e. Untuk mengetahui hubungan antara status sertifikasi dengan kinerja

guru yang dinilai oleh kepala sekolah

f. Untuk mengetahui hubungan antara status gabungan guru (PNS

Sertifikasi, PNS Non Sertifikasi, Non PNS Sertifikasi dan Non PNS

Non Sertifikasi) terhadap kinerja guru yang dinilai oleh kepala

sekolah

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mengungkapkan

dan memaparkan bentuk-bentuk upaya dan kinerja guru dalam

pengembangan guru.

10

Sedangkan secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai

sumber informasi atau masukan, referensi, dan pertimbangan dari pihak

terkait. Dengan adanya penelitian ini diharapkan timbul kesadaran bagi

para kepala sekolah atau kepala madrasah tentang pentingnya usaha

pembinaan pengelolaan dan pengembangan guru profesional yang tidak

hanya terbatas pada surat keterangan sertifikasi. Juga dapat dijadikan

perhatian bagi para guru untuk selalu mengembangkan dirinya agar

menjadi guru yang profesional, serta mempunyai etos kerja yang tinggi

sehingga tercipta pendidikan yang efektif dan bermutu. Dan pada

akhirnya akan melahirkan siswa-siswi yang berprestasi, kreatif, inovatif

dan memiliki semangat (motivasi) tinggi dalam pendidikan.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang guru Sertifikasi telah dilakukan oleh beberapa

peneliti. Sebagaimana Zulaekah D8 menjelaskan bahwa dalam penelitianya

yang berjudul dampak sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran pada

mata diklat menjahit dengan mesin siswa SMK Negeri 6 Semarang, Under

Graduates thesis, Universitas Negeri Semarang. Berdasarkan hasil penelitian

dapat dijelaskan bahwa pada umumnya sertifikasi guru memberikan dampak

yang baik terhadap kualitas pembelajaran sisiwa pada kegiatan belajar dan

mengajar (KBM).

8 Tesis Zulaekah D, Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pembelajaran Pada

Mata Diklat Menjahit Dengan Mesin Siswa SMK Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang

11

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono9 (2008) di SMP Negeri

1 Lubuklinggau menunjukan bahwa dampak sertifikasi terhadap kinerja guru

belum mengalami perubahan. Para pendidik di sekolahan tersebut belum

mampu mengaplikasikan empat komponen tentang standar nasional

pendidikan. Dampak sertifikasi pada komponen yang pertama yaitu pada

kompetensi pedagogic para guru belum mengalami perubahan yang lebih baik

dalam memberikan pembelajaran pada siswanya. Pemberian teori belajar dan

penggunaan bahasa Indonesia yang baik pun belum mampu sepenuhnya

dilakukan oleh para guru. Komponen yang kedua yaitu pada komponen

kompetensi profesionalitas guru juga belum mengalami peningkatan setelah

adanya sertifikasi. Para guru belum mampu meningkatkan efektifitas belajar

siswa dan juga belum ada peningkatan dalam guru untuk lebih aktif mengikuti

berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam

bidangnya seperti diklat, Lokakarya, dan MGMP.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Susanti Purba10

dengan judul

Pengaruh program sertifikasi guru terhadap kinerja guru sejarah di SMA

Negeri se-Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa kinerja guru sejarah di SMA

Negeri se-kabupaten Blitar, baik guru yang telah sertifikasi maupun guru yang

belum sertifikasi memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil analisis uji-t

diketahui bahwa program sertifikasi guru berpengaruh terhadap kinerja guru

sejarah SMA Negeri se-kabupaten Blitar Berdasarkan hasil penelitian ini, guru

9 Mulyono, Dkk, Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1

Lubuklinggau, 2008. 10

Tesis, Dewi Susanti Purba, Pengaruh Program Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Sejarah di SMA Negeri se-kabupaten Blitar.

12

yang telah sertifikasi sebaiknya tetap meningkatkan kinerjanya agar guru

selalu kreatif dan inovati sehingga guru akan tampil sebagai guru yang benar-

benar berkompeten di bidangnya. Sedangkan untuk guru yang belum

menempuh sertifikasi sebaiknya harus juga selalu terpacu untuk meningkatkan

kinerjanya misalnya dengan membekali diri dengan berbagai program

pendidikan agar mereka dapat segera disertifikasi.

Sejalan dengan pengembangan kinerja profesional guru, Arif Firdausi

A.11

dalam tesisnya menjelaskan bahwa sebagian besar kinerja guru

profesional (ter-sertifikat) pendidik ditinjau dari standar kompetensi guru

adalah dalam kategori baik, dalam artian guru yang profesional telah

menjalankan ke empat kompetensi tersebut sesuai dengan kemampuan dan

standar yang berlaku. Namun ada sebagian kecil guru profesional (tersertifikat

pendidik) pada pelaksanaan pembelajaran kurang sesuai dengan kompetensi

yang akan dicapai siswa. Permasalahan tersebut berkenaan dengan kompetensi

guru itu sendiri yang memang masih rendah. Arif Firdaus menjelaskan masih

ada guru yang masih kesulitan dalam memberikan penjelasan pada pelajaran

tertentu sehingga tidak dapat mencapai target hasil pembelajaran.

Sebagai kesimpulan dari penelitian di atas, bahwa sudah banyak

inovasi yang dilakukan oleh kalangan tenaga pendidik yang tersertifikasi dan

profesional untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian, keragaman

materi, perkembangan prestasi siswa, kemampuan SDM guru, kultur sekolah

dan sebagainya dari hasil penelitian di atas nampaknya masih membutuhkan

11

http://gudangmakalah.blogspot.com/2011/06/tesis-kinerja-guru-tersertifikasi-dalam.html (diunduh pada har Minggu tanggal 9 Maret 2014 pukul 16.56.

13

penyempurnaan, karena belum ada kajian yang lebih spesifik yaitu Upaya

guru tersertifikasi dalam meningkatkan kinerja. Upaya tersebut tidak hanya

pada kemampuan guru profesional saja melainkan juga melibatkan siswa

secara aktif dalam proses belajar untuk meraih prestasinya.

Walaupun sudah banyak penelitian tentang hubungan status guru dan

kinerja, namun penelitian yang membagi status guru menjadi (PNS, Non PNS,

Sertifikasi, Non Sertifikasi, dan gabungan keduanya) nampaknya belum

dilakukan. Oleh karena itu, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul

Hubungan Antara Status Kepegawaian Dengan Kinerja Guru (Studi

Kasus pada Guru MI se-Kecamatan Susukan).

E. Sistimatika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran awal, maka penelitian ini akan disusun

dalam lima bagian sebagai berikut:

Bagian pertama dalam penelitian ini (Bab I) membahas tentang

bagaimana latar belakang masalah ini muncul, kemudian dilanjutkan dengan

pembahasan perumusan masalah penelitian. Dilanjutkan dengan tujuan

penelitian dan manfaat penelitian Pada bagian ini juga dibahas tentang kajian

pustaka atau penjelasan tentang penelitian sebelumnya sehingga dapat

dijelaskan posisi penelitian ini dalam literature atau penelitian sebelumnya.

Bagian kedua dalam penelitian ini (Bab II) membahas tentang

penegasan istilah yang meliputi status kepegawaian, sertifikasi guru, kinerja.

Diskripsi yang dimaksud di sini adalah penjelasan singkat mengenai

14

permasalahan disertai analisis permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan

kerangka pemikiran. Pada bagian ini juga dibahas tentang hipotesis penelitian.

Pada bagian ketiga (Bab III) membahas tentang metodologi yang

digunakan dalam penelitian ini. Diawali dari subyek dan lokasi penelitian,

kemudian dilanjutkan dengan jenis dan sumber data penelitian. Subyek

penelitian berisi karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian ini.

Pada bab ini juga disertakan populasi dan sampel. Pada bagian akhir tentang

teknik pengumpulan data, serta tehnik analisa data. Teknik pengumpulan data

merupakan teknik dan alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data dan

setiap alat ukur yang digunakan.

Bagian keempat dalam penelitian ini (Bab IV) membahas tentang

analisa data yang meliputi diskripsi data responden. Teknik analisis data

digunakan untuk menganalisis data penelitian. Dilanjutkan dengan hasil

penelitian serta analisanya.

Bagian kelima (Bab V) sebagai penutup dari penelitian ini, yang

merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah jawaban atas

permasalahan penelitian, bukan ringkasan. Kesimpulan berupa poin-poin yang

berisi hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan

lainnya. Saran merupakan tindak lanjut dari kesimpulan. Saran untuk subjek

atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian, juga untuk penelitian

selanjutnya.

15

Bagian akhir dalam pembuatan tesis ini terdiri dari beberapa unsur

yaitu daftar pustaka, memiliki pengertian sumber bacaan ilmiah yang

digunakan serta lampiran-lampiran.

16

BAB II

PENEGASAN ISTILAH KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS

A. Penegasan Istilah

1. Status Kepegawaian

a. Pengertian

Status adalah keadaan atau kedudukan (orang, badan, dsb)

dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. 1

Pegawai adalah orang yg bekerja pada pemerintah

(perusahaan); sekelompok orang yang bekerja sama membantu

seorang direktur , ketua, mengelola sesuatu.

Pegawai honorer adalah pegawai yang tidak (atau belum )

diangkat sebagai pegawai tetap atau setiap bulannya menerima

honorarium.

Pegawai negeri adalah pegawai pemerintah yang berada di

luar politik, bertugas melaksanakan administrasi pemerintahan

berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pegawai

negeri sipil adalah pegawai negeri atau aparatur negara yang bukan

militer. Kepegawaian adalah yang berhubungan dengan pegawai .2

1 Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:PT INDAHJAYA Adipratama, 2011,750.

2 Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta:PT INDAHJAYA Adipratama, 2011, 530.

17

Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang (UU)

Nomor 8 Tahun 1974 disebut bahwa yang dimaksud dengan

Kepegawaian adalah segala hal-hal mengenai kedudukan, kewajiban,

hak, dan pembinaan pegawai negeri".

Secara sederhana pengertian "Pegawai Negeri adalah

seseorang yang bekerja pada instansi/lembaga pemerintah dat digaji

dengan anggaran pemerintah". Dalam UU Nomor 43 Tahun 1999

yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga negara

Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam

suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pegawai Negeri terdiri atas : a. PNS; b. Anggota TNI; c. Anggota

POLRI; Sedangkan PNS terdiri dari :PNS Pusat dan PNS Daerah.

Dalam pengertian pegawai negeri terdapat unsur-unsur warga

negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan,

diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu

jabatan negeri, dan digaji menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya

masing-masing. Status merupakan perwujudan atau pencerminan

dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial

18

sering pula disebut sebagai kedudukan atau posisi, peringkat

seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem

sosial, tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status, seperti

anak, isteri, suami, ketua RW, Ketua RT, Camat, Lurah, Kepala

Sekolah, Guru dan sebagainya.

b. Status Kepegawaian Guru

Guru adalah tenaga professional yang mempunyai dedikasi

dan loyalitas tinggi dengan tugas utama menjadi agen pembelajaran

yang memotivasi, menfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih

peserta didik sehingga mejadi manusia yang berkualitas yang

mengaktualisasikan potensi kemanusiaannya secara optimum, pada

jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah,

termasuk pendidikan anak usia dini formal, guru atau tenaga

kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara satuan

pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan/ atau perjanjian kerja.

Profesi guru bukan sekedar wahana untuk menyalurkan hobi

sebagai pekerjaan sambilan akan tetapi merupakan pekerjaan yang

harus ditekuni untuk mewujudkan keahlian profesional secara

maksimal. Sebagai tenaga profesional, guru memegang peranan dan

tanggungjawab yang penting dalam pelaksnaan program pengajaran

di sekolah. Guru bertanggungjawab penuh atas ketercapaian tujuan

pengajaran di sekolah. Guru merupakan pembimbing siswa sehingga

19

keduanya dapat menjalin hubungan emosional yang bermakna

selama proses penyerapan nilai-nilai dari lingkungan sekitar. 3

Kondisi ini memudahkan mereka menyesuaikan diri dalam

kehidupan di masyarakat.

Guru sepenuhnya secara mandiri bertanggungjawab terhadap

keselamatan anak-anak kita, guru bertanggungjawab terhadap

keberhasilan anak-anak kita untuk mampu hidup di masyarakat, guru

juga harus bertanggungjawab terhadap nilai transformatif

kemanfaatan pendidikan yang diperoleh anak dari sekolah untuk

menghadapi masa depan mereka, dan untuk mewujudkan

transformasi kemanfaatan pendidikan itu sesuai harapan orang tua

dan masyarakat.4

Peningkatan profesionalisme guru harus dilakukan secara

sistematis, dalam arti direncanakan secara matang, dilaksanakan

secara taat asas, dan dievaluasi secara objektif, sebab lahirnya

seorang profesional tidak bisa hanya melalui bentuk penataran dalam

waktu enam hari, supervisi dalam sekali atau dua kali, dan studi

banding selama dua hari atau tiga hari, misalnya. Di sinilah letak

pentingnya manajemen guru yang efektif dan efisien di sekolah

dasar.5

3 Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam, Pedoman Pembinaan Guru Madarasah Ibtidaiyah

(MI), Jakarta: Departemen Agama, 2000, 3. 4 Djohar, Guru, Pendidikan & Pembinaannya, Yogyakarta: Grafika Indah, 2006, 9.

5 Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, Jakarta: Bumi Aksara,

2009, 7-8.

20

Status Kepegawaian pada Guru Kelas. Secara baku,

sebenarnya sudah tertera di dalam PP No. 38 Tahun 1992, tentang

Tenaga Kependidikan, Bab V, Pasal 10, ayat 1 dan 2, yang

berhubungan dengan tenaga pendidik. Dalam PP tersebut, status

kepegawaian dijelaskan sebagai berikut :

1) Guru tetap adalah guru yang dipekerjakan secara permanen oleh

Pemerintah daerah, BHP, atau Badan Hukum lainnya yang

menyelenggarakan satuan pendidikan ;

2) Guru tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah guru tetap yang

diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah dan / atau

Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang undangan

yang berlaku ;

3) Guru tetap Non PNS adalah guru tetap yang diangkat oleh

BHP, atau badan hukum lainnya yang menyelenggarakan

satuan pendidikan, berdasarkan perjanjian kerja ;

4) Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat secara sementara

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BHP, atau badan hukum

lainnya yang menyelenggarakan satuan pendidikan, berdasarkan

perjanjian kerja.

c. Kewajiban dan Hak Guru

Profesi guru bukan sekedar wahana untuk menyalurkan hobi sebagai

pekerjaan sambilan akan tetapi merupakan pekerjaan yang harus

ditekuni untuk mewujudkan keahlian profesional secara maksimal.

21

Sebagai tenaga yang profesional, guru memegang peranan dan

tanggungjawab yang penting dalam pelaksanaan program pengajaran

di sekolah. 6 Guru memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:

1) Kewajiban dan Hak Guru sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Kewajiban dan Hak Guru diatur dalam undang-undang No 8

Tahun 1974 sebagai berikut: 7

a) Kewajiban PNS

(1) Pasal 4: Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada

Pancasila,UUD 1945,Negara dan Pemerintah.

(2) Pasal 5 : Wajib menaati semua peraturan perundang

undangan yang berlaku penuh pengabdian,kesadaran

dan tanggung jawab.

(3) Pasal 6 : (a) Wajib menyimpan rahasia jabatan

(b) Pegawai negeri hanya dapat

mengemukakan rahasia jabatan kepada

dan atas perintah yang berwajib atas

kuasa undang-undang.

b) Hak PNS

(1) Pasal 7 : Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai

dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.

(2) Pasal 8 : Berhak atas cuti

6 Departemen Agama RI, Pedoman Pembinaan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah

(MI), Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Agama Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen

Agama, 2000,3. 7 http://noviapiaviapiyuk.blogspot.com/2012/12/hak-dan-kewajiban-guru.html

22

(3) Pasal 9 :

(a) Bagi mereka yang ditimpa oleh suatu kecelakaan

dalam dan karena tugas kewajibannya berhak

memperoleh perawatan.

(b) Bagi mereka yang menderita cacat jasmani dalam

dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang

mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi, berhak

memperoleh tunjangan

(c) Bagi mereka yang tewas, keluarga berhak

memperoleh uang duka.

(4) Pasal 10 : Pegawai negeri yang gtelah memenuhi syarat

yang ditentukan,berhak atas pensiun.

2) Kewajiban dan Hak Guru sebagai Pendidik

Dalam UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003,ada sebutan tenaga

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri

dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan,

sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang

berkualifikasi sebagai guru dosen, konselor, pamong belajar,

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang

sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam

menyelenggarakan pendidikan.8 Jadi pendidik itu merupakan

8 Tim Dosen Administrasi Pendidikan-UPI, Manajemen Pendidikan ,Bandung : Alfabeta,

2011, 230.

23

tenaga kependidikan,tetapi tenaga kependidikan belum tentu

pendidik.

a) Kewajiban pendidik menurut UU SISDIKNAS pasal 40

ayat 2:

(1) Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna,

menyenangkan dinamis, kreatif, dan dialogis.

(2) Mempunyai komitmen secara professional untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

(3) Memberi teladan dan menjaga nama lembaga, profesi,

dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang

diberikan kepadanya.

b) Hak pendidik menurut UU SISDIKNAS No. 20 Tahun

2003 ayat 1:

(1) Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan

sosial yang pantas dan memadai.

(2) Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan

prestasi kerja.

(3) Memperoleh pembinaan karier sesuai dengan tuntutan

pengembangan kualitas.

(4) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual

24

(5) Memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana,

prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas.9

3) Kewajiban dan Hak Guru Menurut UU No.14 Tahun 2005

a) Kewajiban Guru

Pasal 20 undang-undang ini mengatakan bahwa dalam

melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban:

(1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan

mengevaluasi hasil pembelajaran.

(2) Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi

akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni

(3) Bertindak obyektif dan tidak diskriminaif atas dasar

pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan

kondisi fisik tertentu,atau latar belakang keluarga,dan

status sosial ekonomi peserta didik dalam

pembelajaran.

(4) Menjunjung tinggi peratuaran perundang-undangan,

hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan

etika.

9 Tim Dosen Administrasi Pendidikan-UPI, Manajemen Pendidikan ,Bandung : Alfabeta,

2011,233.

25

(5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan

bangsa.10

b) Hak Guru

Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan,guru berhak:

(1) Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup

minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

(2) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan

tugas dan prestasi kerja.

(3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas

dan hak atas kekayaan intelektual.

(4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan

kompetensi.

(5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana

pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas

keprofesionalan.

(6) Memberikan kebebasan dalam memberikan penilaian

dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau

sangsi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah

pendidikan,kode etik guru,dan peraturan perundang-

undangan.

10

Anonim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta : Ciputat Press, 2006,17.

26

(7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan

dalam melaksanakan tugas.

(8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi

profesi.

(9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan

kebijakan pendidikan.

(10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.

(11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi

dalam bidangnya.11

c) Hak Guru di Daerah Khusus

Pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa guru yang bertugas di

daerah khusus memperoleh hak:

(1) Kenaikan pangkat rutin secara otomatis.

(2) Kenaikan pangkat istimewa satu kali.

(3) Perlindungan dalam melaksanakan tugas.

(4) Pindah tugas setelah bertugas 2 tahun dan tersedia guru

pengganti (pasal 29 ayat 3).

4) Kewajiban dan Hak Guru Menurut UU No.2 tahun 1989

a) Kewajiban Guru menurut pasal 31:

(1) Membina loyalitas pribadi dan perta didik terhadap

ideologi negara Pancasila dan UUD 1945

11

Anonim, Undang-undang Ripublik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen, Jakarta : Ciputat Press, 2006,12-13.

27

(2) Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa

(3) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan

pengabdian

(4) Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan

tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

serta pembangunan bangsa

(5) Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang

diberikan masyarakat, bangsa, dan negara

b) Hak Guru menurut pasal 30:

(1) Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan

sosial

(a) Tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan

sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan

tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang

berlaku bagi pegawai negeri.

(b) Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi

tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga

kependidikan tertentu.

(c) Tenagan kependidikan yang bekerja pada satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat

memperoleh gaji dan tunjangan dari badan /

perorangan yang bertanggung jawab atas satuan

pendidikan yang bersangkutan.

28

(2) Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.

(3) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan

tugasnya.

(4) Memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.

(5) Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan

yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

d. Kompetensi Guru

Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang mutelak

dimiliki oleh seseorang dalam setiap bidang profesi yang

ditekuninya. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dalam profesi

keguruan, di mana dengan kompetensi yang profesional guru dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Oleh karena

itu, kompetensi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan

dari kegiatan pendidikan dan pengajaran di suatu satuan pendidikan.

Kompetensi sebagai konsep dapat diartikan secara etimologis

dan terminologis. Dalam pengertian etimologis kompetensi dapat

dikemukakan bahwa : Kompetensi berasal dari bahasa Inggris,

yakni competency yang berarti kecakapan atau kemampuan. Oleh

karena itu dapat pula dikatakan bahwa kompetensi adalah

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan)

sesuatu12 Sedangkan secara definitif, kompetensi dapat dijelaskan

sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang ahli bahwa :

12

Djamarah, Saiful Bakri, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Surabaya : Usaha

Nasional, 1994, 33.

29

Kompetensi adalah suatu tugas yang memadai atau pemilikan

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh

jabatan seseorang 13 Sedangkan dalam karya yang berbeda

disebutkan bahwa Kompetensi merupakan pengetahuan,

keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan atau

diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak 14 Atau dengan

kata lain, bahwa kompetensi itu menunjukkan kepada tindakan

(kinerja) rasional yang dapat mencapai tujuan-tujuannya secara

memuaskan berdasarkan kondisi (prasyarat) yang diharapkan 15

Apabila pengertian ini dihubungkan dengan proses pendidikan, maka

guru sebagai pemegang jabatan pendidik dituntut untuk memiliki

kemampuan dalam menjalankan tugas dan tagung jawabnya. Untuk

itu, seorang guru perlu menguasai bahan pelajaran dan menguasai

cara-cara mengajar serta memiliki kepribadian yang kokoh sebagai

dasar kompetensi. Jika guru tidak memiliki kepribadian, tidak

menguasai bahan pelajaran serta tidak pula mengetahui cara-cara

mengajar, maka guru akan mengalami kegagalan dalam menunaikan

tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kompetensi mutelak

dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan atau keterampilan

dalam mengelola kegiatan pendidikan. Dengan demikian,

kompetensi guru berarti pemilikan pengetahuan keguruan dan

13

Roestiyah N.K., Masalah-masalah Ilmu Keguruan, Jakarta : Bina Aksara, 1986, 4. 14

Depdiknas, Manajemen Berbasis Sekolah, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta:Depdiknas, 2003, 9.

15 Saud, Udin Saefudin, Pengembangan Profesi Guru, Bandung : CV. Alfabeta, 2009, 44.

30

pemilikan keterampilan serta kemampuan sebagai guru dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Hal

ini sejalan dengan yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, bahwa Kompetensi

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru berdasarkan

PP Nomor 74 Tahun 2008 tersebut, adalah Kompetensi Guru

sebagaimana meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri-

sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling mempengaruhi

satu sama lain dan mempunyai hubungan hirarkhis, artinya saling

mendasari satu sama lainnya kompetensi yang satu mendasari

kompetensi yang lainnya16

Sedangkan aspek-aspek yang menjadi

bagian dari keempat kompetensi tersebut, yang sekaligus menjadi

indikator yang harus dicapai oleh setiap guru, sebagaimana tertuang

dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 itu, adalah berikut ini.

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya

meliputi: a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b.

pemahaman terhadap peserta didik; c. pengembangan kurikulum atau

16

Saud, Udin Saefudin, Pengembangan Profesi Guru, Bandung : CV. Alfabeta, 2009, 49

31

silabus; d. perancangan pembelajaran; e. pelaksanaan pembelajaran

yang mendidik dan dialogis; f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;

g. evaluasi hasil belajar; dan h. pengembangan peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup

kepribadian yang: a. beriman dan bertakwa; b. berakhlak mulia; c.

arif dan bijaksana; d. demokratis; e. mantap; f. berwibawa; g. stabil;

h. dewasa; i. jujur; j. sportif; k. Menjadi teladan bagi peserta didik

dan masyarakat; l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan

m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai

bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi

kompetensi untuk: a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat

secara santun; b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi

secara fungsional; c. bergaul secara efektif dengan peserta didik,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan,

orang tua atau wali peserta didik; d. bergaul secara santun dengan

masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai

yang berlaku; dan e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan

semangat kebersamaan.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam

menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi,

dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya

meliputi penguasaan : a. materi pelajaran secara luas dan mendalam

sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran,

dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan b. konsep

dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan,

yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program

satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata

pelajaran yang akan diampu.17

Demikianlah beberapa aspek yang harus dikuasai guru

sebagai kompetensinya dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya di satuan pendidikan, terutama dalam hubungannya

dengan proses pembelajaran. Berdasarkan hal itu, juga dapat

diketahui bahwa tidak semua aspek kemampuan dapat diperoleh

ketika menuntut pendidikan formal di lembaga profesi keguruan,

17

Wijaya, Cece, dan Ruslan, Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 7-9.

32

bahkan beberapa di antaranya tidak pernah diajarkan di lembaga

pendidikan formal tersebut. Ada kalanya kompetensi yang telah

diperoleh itu, tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau kebutuhan

yang ada setelah menjadi guru. Di samping itu, sering kali beberapa

aspek kemampuan diperoleh melalui usaha sendiri atau pengalaman

ketika telah menjadi guru, dan acap kali beberapa aspek kompetensi

baru bisa dipahami dan dapat dilaksanakan setelah melalui kegiatan

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan atau kegiatan pengembangan

lainnya. Oleh karena itu, upaya pengembangan diri guru secara

berkesinambungan menjadi amat penting dan menjadi kebutuhan

untuk menuju ke arah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

keguruan secara profesional.

2. Sertifikasi Guru

a. Tujuan dan Hakekat Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik

kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah

memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan

syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan

yang berkualitas.18

Sedangkan Sertifikat pendidik adalah sebuah

sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara

18

http://sertifikasiguru3.blogspot.com/2011/12/definisi-sertifikasi-guru-di-indonesia.html (diunduh pada hari Senen tanggal 10 Maret 2014 pukul 20.02).

33

sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang

diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.19

Sertifikasi guru adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga profesional.20

Sertifikasi merupakan salah satu program yang menjadi rujukan dari

BSNP dalam poin ke empat standar tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan. Didalam poin tersebut dijelaskan bahwa standar

nasional tentang kriteria pendidikan dan prajabatan dan kelayakan

fisik maupun mental serta pendidikan dari jabatan guru serta tenaga

kependidikan lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan juga

berhak untuk mendapatkan promosi dan sertifikasi. Bagi tenaga

pendidik dan kependidikan bisa mendapatkan promosi dan

penghargaan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman,

kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Selain itu

juga berhak atas sertifikasi pendidik yang diselenggarakan oleh

perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga

kependidikan yang terakreditasi.21

Didalam proses sertifikasi guru terdapat beberapa versi

pendapat ahli yang pro dan kontra. Prof. Dr. Winarno Surakhmad,

salah satu pakar pendidikan di Indonesia yang kontra dengan adanya

19

http://sertifikasiguru3.blogspot.com/2011/12/definisi-sertifikasi-guru-di-indonesia.html (diunduh pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 pukul 20.04)

20 Departemen Agama RI , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Thaun

2005Tentang Guru dan Dosen, 2005, 3. 21

http://e-majalah.com/mod.php?mod=publisher&op=printarticle&artid=19 (diunduh pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 pukul 16.43.

34

Badan Standar Nasional Pendidikan. Beliau menggungkapkan

bahwa standarisasi pendidikan di Indonesia dipenuhi dengan

berbagai masalah yang timbul akibat kebijakan yang dibuat tidak

tepat sasaran.

Pada hakikatnya sertifikasi memiliki tujuan yang baik dalam

peningkatan kualitas pendidikan melalui kesejahteraan tenaga

pendidik. Sertifikasi sendiri sebenarnya adalah proses pemberian

sertifikat pendidik untuk guru.

Sertifikasi ini diberikan kepada para guru untuk memenuhi

standar professional guru.Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan

melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan

ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi. Sertifikasi

guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendidkan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam

bentuk portofolio.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan

Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah sebagai berikut.

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

(2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen.

35

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru 2010

(5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

(6) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009

tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

(7) Keputusan Mendiknas Nomor 022/P/2009 tentang Penetapan

Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam

Jabatan.

c. Persyaratan Sertifikasi

Untuk lolos sertifiaksi sesuai dengan UU nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik harus memiliki

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran ,

sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifiasi akadenik

adalah pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang

pendidika yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat

keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Setiap guru dan dosen harus memenuhi

standar sebagai seorang pendidik yaitu standar nasional pendidikan

36

yang berkaitan dengan persyaratan minimal yang harus dipenuhi

oleh setiap pendidik.

Berikut, persyaratan sertifikasi (uji sertifikasi bagi seorang

pendidik yang telah mempunyai jabatan):

(1). Pendidik untuk anak usia dini, kualifikasi akademik

pendidikan minimal D-IV atau S1, latar belakang pendidikan

di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain

/psikologi dan sertifikat profesi guru untuk PAUD

(2). Pendidik untuk SD/MI, kualifikasi akademik pendidikan

minimal D-IV atau S1, latar belakang pendidikan di bidang

sd/mi, kependidikan lain/psikologi dan sertifikat profesi guru

untuk SD/MI

(3). Pendidik untuk SMP/MTs atau yang sederajat, kualifikasi

akademik pendidikan menimal D-IV atau S1, latar belakang

pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan

dan sertifikat guru untuk SMP/MTs

(4). PendidIk unTuk SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat,

kualifikasi akademik pendidikan menimal D-IV atau S1, latar

belakang pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang

diajarkan dan sertifikat guru untuk SMA/MA

(5). Pendidik untuk SDLB/SMPLB/SMALB , atau bentuk lain

yang sederajat, kualifikasi akademik pendidikan menimal D-

IV atau S1, latar belakang pendidikan tinggi atau sarjana yang

37

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat

guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB

(6). Pendidik untuk SMK/MAK , atau bentuk lain yang sederajat,

kualifikasi akademik pendidikan menimal D-IV atau S1, latar

belakang pendidikan tinggi atau sarjana yang sesuai dengan

mata pelajaran yang diajarkan dan sertifikat guru untuk

SMK/MAK

d. Kendala Sertifikasi Guru

Salah satu persyaratan sertifikasi guru yang menyulitkan guru

adalah sertifikasi kompetensi, karena di sini guru akan diuji

kompetensi dan kelayakannya sebagai pekerja profesional. Selain itu,

guru yang akan disertifikasi jumlahnya cukup banyak, maka setiap

guru harus menunggu giliran diuji sertifikasi alias antri. Lebih dari itu,

tidak menutup kemungkinan banyak guru yang tidak lulus uji

kompetensi dan harus mengulang serta menunggu giliran berikutnya.

Di sini, sertifikasi akan diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun.

Kesulitan itu terjadi juga pada uji sertifikasi bagi guru yang

telah lama mengajar karena biasanya timbul rasa malas untuk harus

kuliah lagi. Maka dari itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)

minta kepada pemerintah bahwa guru yang berpengalaman mengajar

lebih dari 15 tahun diperbolehkan untuk tidak mengikuti uji sertifikasi.

Namun hal ini masih belum ditanggapi oleh pemerintah.

38

Sertifikasi guru yang akan dilakukan Departemen Pendidikan

Nasional dari akhir tahun 2006 sampai 10 tahun ke depan, dianggap

rawan dengan penyelewengan. Selama ini di dunia pendidikan sangat

kental dengan permainan uang dalam sertiap kegiatan yang

dikeluarkan pemerintah. Apalagi proses sertifikasi ini dilakukan oleah

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang ditunjuk

pemerintah sehingga dimungkinkan tetap ada peluang jual beli

sertifikat.

Sertifikat sangat sulit dilakukan di daerah. Selain lokasinya

sangat terpencil, kualitas mereka juga tidak akan bisa disamakan

dengan guru yang ada di kota. Walaupun dari segi pedagogi, guru di

daerah mempunyai kelebihan kedekatan dengan para murid dan

budaya setempat.

Sertifikasi hanya memberi kuota sepertiga dari jumlah guru

yang ada. Dapat dianalisa bahwa ketika guru yang lolos sertifikasi

dengan insentif yang jauh lebih besar maka membuat guru lain merasa

iri. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut memikirkan segala dampak

serta kemungkinan yang bakal terjadi bila kuota sertifikasi sangat

sedikit hingga seleksipun begitu ketat.22

22

http://marsability.blogspot.com/2011/11/sertifikasi-profesi-guru-antara-harapan.html

(Diunduh pada hari Kamis tgl 9 bln Jn th 2014 jam 11.45)

39

3. Kinerja

a. Pengertian

Menurut pendapat Wirawan23

Kinerja adalah keluaran yang

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu

pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu.

Menurut Mangkunegara24

Kinerja (prestasi kerja) adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Suharsaputra25

Kinerja mempunyai pengertian

akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh

seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kinerja seseorang

akan tampak pada situasi dan kondisikerja sehari-hari. Aktivitas-

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan

pekerjaannya menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai

tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Wibowo26

Pengertian performance sering diartikan

sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja.

Menurut Nawawi27

Mengemukakan kinerja merupakan

gabungan dari tiga faktor yang terdiri dari:

23

Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian,

Jakarta: Salemba Empat, 2009, 5. 24

A.A.Anwar Prabu Mangku Negara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,

Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, 67. 25

Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, Bandung: Refika Aditama, 2010, 145. 26

Wibowo, Manajemen Kinerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, 2.

40

a. Pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan

yang menjadi tanggungjawab dalam bekerja. Faktor ini

mencakup jenis dan jenjang pendidikan serta pelatihan yang

pernah didikuti di bidangnya.

b. Pengalaman, yang tidak sekedar berarti jumlah waktu atau

lamanya dalam bekerja, tetapi berkenaan juga dengan substansi

yang dikerjakan yang jika dilaksanakan dalam waktu yang

cukup lama akan meningkatkan kemampuan dalam mengerjakan

sesuatu bidang tertentu.

c. Kepribadian, berupa kondisi di dalam diri seseorang dalam

menghadapi bidang kerjanya. Seperti minat, bakat, kemampuan

kerja sama/keterbukaan, ketekunan, kejujuran, motivasi kerja,

dan sikap terhadap pekerjaan.

Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya

menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi bagaimana proses kerja, tetapi

bagaimana proses kerja berlangsung atau cara bekerja. Di dalamnya

terdapat tiga unsur penting yang terdiri dari: 1) unsur kemampuan, 2)

unsur usaha dan 3) unsur kesempatan, yang bermuara pada hasil

kerja yang dicapai. Dengan demikian berarti seseorang yang

memiliki kemampuan yang tinggi dibidang kerjanya hanya akan

sukses apabila memiliki kesediaan melakukan usaha yang terarah

pada tujuan organisasi atau perusahaan . Selanjutnya kemampuan

27

Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan

Industri, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 64-65.

41

dan usaha tidak akan cukup apabila tidak ada kesempatan untuk

sukses, baik yang diciptakan sendiri maupun yang diperoleh dari

pihak lain, khususnya dari pihak atasan atau pimpinan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kinerja

merupakan kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan

oleh seseorang guru untuk memperoleh hasil kerja yang optimal

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan pemimpin

pendidikan, sangat menentukan dalam proses pembelajaran, dan

peran kepemimpinan tersebut akan tercermin dari bagaimana guru

melaksanakan peran tugasnya. Hal ini berarti bahwa kinerja guru

merupakan faaktor yang amat menentukan bagi mutu pembelajaran

yang akan berimplikasi pada kualitas output pendidikan setelah

menyelesaikan sekolah.

Kinerja guru adalah prilaku atau respon yang memberikan

hasil yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika

menghadapi suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Kinerja guru

menyangkut semua kegiatan atau tingkah laku yang dialami guru

pada dasarnya lebih berfokus pada prilaku guru dalam pekerjaannya,

demikian pula perihal efektifitas guru adalah sejauh mana kinerja

tersebut dapat memberikan pengaruh kepada siswa. Karena secara

spesiifik tujuan kinerja juga mengharuskan para guru membuat

42

keputusan di mana tujuan mengajar dinyatakan dengan jelas dalam

bentuk tingkah laku yang kemudian ditransfer kepada siswa.

Dalam Panduan Penilaian Kinerja Sekolah Dasar yang

diterbitkan Departemen Pendidikan Nasional (2004) disebutkan

bahwa penilaian kinerja guru Sekolah Dasar menyangkut unsur :

(1) Pengembangan pribadi, dengan indikator : aplikasi pengajaran,

kegiatan ekstra kurikuler, kualitas pribadi guru ;

(2) Pembelajaran, dengan indikator: perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi

(3) Sumber belajar, dengan indikator : ketersediaan bahan ajar,

pemanfaatan sumber belajar ;

(4) Evaluasi belajar, dengan indikator : penyiapan soal/tes, hasil

tes, program tindak lanjut.

Penilaian terhadap kinerja guru difokuskan kepada usaha

terhadap kinerja guru. Oleh karena itu setiap guru hendaknya

mempunyai uraian kerja yang jelas. Beberapa indikator penilaian

guru yang perlu diperhatikan dalam penilaian kinerja guru dapat

diuraikan sebagai berikut :

(1) Kepribadian guru secara umum ;

(2) Pemahaman guru terhadap visi, misi, dan tujuan sekolah ;

(3) Kualitas kerja guru ;

(4) Kemampuan mengelola proses pembelajaran ;

(5) Pengembangan profesi guru.

43

Penilaian prestasi kerja atau kinerja memberikan kesempatan

kepada pimpinan dan orang yang dinilai untuk secara bersama

membahas perilaku kerja dari yang dinilai. Pada umunya setiap

orang menginginkan dan mengharapkan umpan balik mengenai

prestasi kerjanya. Penilaian memungkinkan bagi penilai dan yang

dinilai untuk secara bersama menemukan dan membahas

kekurangan-kekurangan yang terjadi dan mengambil langkah

perbaikannya.

b. Indikator Kinerja Guru

Untuk mengetahui apakah kinerja seorang guru sudah cukup

optimal atau belum dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut

Simamora 28

indikator-indikator kinerja meliputi: 1) keputusan

terhadap segala aturan yang ditetapkan organisasi; 2) dapat

melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa kesalahan (atau dengan

tingkat kesalahan yang paling rendah); dan 3) ketepatan dalam

menjalankan tugas. Ukuran kinerja secara umum yang kemudian

diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar

meliputi: 1) mutu kerja; 2) kuantitas kerja; 3) pengetahuan tentang

pekerjaan; 4) pendapat atau pernyataan yang disampaikan; 5)

keputusan yang diambil; 6) perencanaan kerja; dan 7) daerah

organisasi kerja. Sedang kinerja untuk tenaga guru umumnya dapat

diukur melalui: 1) kemampuan membuat perencanaan; 2)

28

Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2000, 423.

44

kemampuan melaksanakan rencana pembelajaran; 3) kemampuan

melaksanakan evaluasi; dan 4) kemampuan menindaklanjuti hasil

evaluasi.

Beberapa indikator kinerja untuk dapat dilihat peran guru

dalam meningkatkan kemampuan dalam proses belajar-mengajar.

Indikator kinerja tersebut adalah: 1) Kemampuan merencanakan

belajar mengajar, yang meliputi: a) menguasai garis-garis besar

penyelenggaraan pendidikan, b) menyesuaikan analisa materi

pelajaran, c) menyusun program semester, d) menyusun program

atau pembelajaran; 2) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar

mengajar, yang meliputi: a) tahap pra instruksional, b) tahap

instruksional, c) tahap evaluasi dan tidak lanjut; dan 3) Kemampuan

mengevaluasi, yang meliputi: a) evaluasi normatif, b) evaluasi

formatif, c) laporan hasil evaluasi, dan d) pelaksanaan program

perbaikan dan pengayaan. 29

Nana Sudjana mengemukakan seperangkat kemampuan yang

harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu: 1) menguasai

bahan, 2) mengelola program belajar mengajar, 3) mengelola kelas,

4) mengunakan media atau sumber belajar, 5) menguasai landasan

pendidikan, 6) mengelola interaksi belajar-mengajar, 7) menilai

prestasi belajar-mengajar, 8) mengenal fungsi bimbingan dan

29

Usman, Moh. Uzer, Menjadi Guru Profesional, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006: 10-19.

45

penyuluhan, 9) mengenal dan meyelenggarakan admistrasi sekolah,

dan 10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan

pengajaran. 30

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka

dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya.

Kinerja guru merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling

berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi

eksternal.31

Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang

dibawa seseorang ke tempat kerja seperti pengalaman, kemampuan,

kecakapan-kecakapan antar pribadi serta kecakapan tehknik. Upaya

tersebut diungkap sebagai motivasi yang diperlihatkan karyawan

untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan kondisi

eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung

produktivitas kerja.

Guru sebagai kuli pendidikan yang profesional di kelas

pembelajaran siswa menuju kepribadian yang utuh, mensyaratkan

sepuluk kompetensi dasar yang harus melekat padanya. Sepuluh

kompetensi ini, adalah sebagai berikut: 32

(1). Menguasai bahan yang

akan diajarkan; (2). Mengelola program belajar mengajar; (3).

Mengelola kelas; (4). Menggunakan media/sumber belajar; (5).

30

Sudjana, Nana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Jakarta: Penerbit Rosda, 2004, 50.

31 Sulistyorini, Hubungan antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim

Organisasi dengan Kinerja Guru,Bandung: Ilmu Pendidikan: 2001, 62-70. 32

H. Syafrudin Nurdin dan M. Basyiruddin Usman, Guru Profesional & Implementasi

Kurikulum, Ciputat: Ciputat Press, 2002, 79-80.

46

Menguasai landasan-landasan kependidikan; (6). Mengelola

interaksi belajar mengajar; (7). Menilai prestasi siswa; (8). Mengenal

fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan; (9). Mengenal dan

menyelenggarakan administrasi sekolah; (10). Memahami prinsip-

prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.

Kinerja dapat dilihat dari beberapa kriteria, menurut

Castetter33

mengemukakan ada empat kriteria kinerja yaitu: (1)

Karakteristik individu, (2) Proses, (3) Hasil dan (4) Kombinasi

antara karakter individu, proses dan hasil.

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian

antara pekerjaan dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan

penempatan guru pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai

dengan keahliannya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru

diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat

menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan

menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. Rasa kecewa akan

menghambat perkembangan moral kerja guru. Moral kerja yang

positif adalah mampu mencintai tugas sebagai suatu yang memiliki

nilai keindahan di dalamnya. Jadi kinerja dapat ditingkatkan dengan

cara memberikan pekerjaan seseorang sesuai dengan bidang

kemampuannya.

33

Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi) Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, 23.

47

Kinerja dipengaruhi juga oleh kepuasan kerja yaitu perasaan

individu terhadap pekerjaan yang memberikan kepuasan

bathin kepada seseorang sehingga pekerjaan itu disenangi dan

digeluti dengan baik. Untuk mengetahui keberhasilan kinerja perlu

dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja dengan berpedoman pada

parameter dan indikator yang ditetapkan yang diukur secara efektif

dan efisien seperti produktivitasnya, efektivitas menggunakan waktu,

dana yang dipakai serta bahan yang tidak terpakai. Sedangkan

evaluasi kerja melalui perilaku dilakukan dengan cara

membandingkan dan mengukur perilaku seseorang dengan teman

sekerja atau mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan

perintah atau tugas yang diberikan, cara mengkomunikasikan tugas

dan pekerjaan dengan orang lain.

Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator

yang meliputi: (1) Unjuk kerja, (2) Penguasaan Materi, (3)

Penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, (4) Penguasaan

cara-cara penyesuaian diri, (5) Kepribadian untuk melaksanakan

tugasnya dengan baik .34

Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator kinerja

guru antara lain :

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar.

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa

34

Sulistyarini, Hubungan antara Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah dan Iklim

Organisasi dengan Kinerja Guru, Bandung: Ilmu Pendidikan: 2001, 80.

48

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar

d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa

e. Kemampuan mengelola kelas

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan

dianggap sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian

tujuan pendidikan yang merupakan percerminan mutu pendidikan.

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak

lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal

yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Beberapa

faktor yang mempengaruhi kinerja guru yang dapat diungkap

tersebut antara lain :35

1. Kepribadian dan dedikasi

Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-

ciri pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang

membedakan seorang guru dari guru lainnya. Kepribadian

sebenarnya adalah suatu masalah abstrak, yang hanya dapat

dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian dan

dalam menghadapi setiap persoalan. Kepribadian adalah

keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik,

artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu

35

http://uray-iskandar.blogspot.com/2011/05/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-

kinerja.htm

49

gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik

tidaknya citra seseorang ditentukan oleh kepribadiannya.

Kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi

pendidik dan pembina yang baik bagi anak didiknya ataukah

akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak

didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil dan mereka

yang sedang mengalami kegoncangan jiwa. Kepribadian adalah

suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan mempengaruhi

interaksi antara guru dan anak didik. Oleh karena itu

kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi

rendahnya martabat guru.

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan

perbuatannya dalam membina dan membimbing anak

didik. Semakin baik kepribadian guru, semakin baik dedikasinya

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru,

ini berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik.

Kepribadian dan dedikasi yang tinggi dapat

meningkatkan kesadaran akan pekerjaan dan mampu

menunjukkan kinerja yang memuaskan seseorang atau

kelompok dalam suatu organisasi. Guru yang memiliki

kepribadian yang baik dapat membangkitkan kemauan untuk

giat memajukan profesinya dan meningkatkan dedikasi dalam

50

melakukan pekerjaan mendidik sehingga dapat dikatakan guru

tersebut memiliki akuntabilitas yang baik dengan kata lain

prilaku akuntabilitas meminta agar pekerjaan itu berakhir

dengan hasil baik yang dapat memuaskan atasan yang memberi

tugas itu dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atau segala

pekerjaan yang dilaksanakan baik secara kualitatif maupun

kuantitatif sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak asal-

asalan.

2. Pengembangan Profesi

Profesi guru kian hari menjadi perhatian seiring dengan

perubahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menuntut

kesiapan agar tidak ketinggalan. Dalam melaksanakan pekerjaan

itu harus memenuhi norma-norma itu. Orang yang melakukan

pekerjaan profesi itu harus ahli, orang yang sudah memiliki daya

pikir, ilmu dan keterampilan yang tinggi. Disamping itu ia juga

dituntut dapat mempertanggung jawabkan segala tindakan dan

hasil karyanya yang menyangkut profesi itu. Guru haruslah

senantiasa berupaya meningkatkan dan mengembangkan ilmu

yang menjadi bidang studinya agar tidak ketinggalan jaman,

ataupun di luar kedinasan yang terkait dengan tugas

51

kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar

sekolah.36

Pekerjaan profesi harus berorientasi pada layanan sosial.

Seorang profesional ialah orang yang melayani kebutuhan

anggota masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.

Sebagai orang yang memberikan pelayanan sudah tentu

membutuhkan sikap rendah hati dan budi halus. Sikap dan budi

halus ini menjadi sarana bagi terjalinnya hubungan yang baik

yang ikut menentukan keberhasilan profesi.

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting

untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya

tuntutan terhadap profesi guru. Pengembangan profesionalisme

guru menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau

kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.

Jenis pekerjaan yang berkualifikasi profesional memiliki

ciri-ciri tertentu, yaitu: memerlukan persiapan atau pendidikan

khusus bagi calon pelakunya (membutuhkan pendidikan pra-

jabatan yang relevan), kecakapan seorang pekerja profesional

ditintut memenuhi persyaratan yang telah dibakukan oleh pihak

yang berwenang (misal: organisasi profesional, konsorsium, dan

pemerintah), dan jabatan profesional tersebut mendapat

36

Syaiful Sagala, KEMAMPUAN PROFESIONAL GURU dan TENAGA KEPENDIDIKAN, Bandung : ALFABETA, 2009, 11-12.

52

pengakuan dari masyarakat dan atau negara (de

Skrispsi Status Kepegawaian

Documents