SKRIPSI STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN ...1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Karena bencana bisa saja sewaktu-waktu datang oleh

ii

SKRIPSI

STRATEGI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA KEBAKARAN LAHAN

DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

DWI HARVIKAYANA

105641112616

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2020

ii

ii

ii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Harvikayana

Nomor Stambuk : 105641112616

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa

bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan

plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian

hari penyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi akademik

sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Februari 2020

Yang Menyatakan,

Dwi Harvikayana

Iv

ABSTRAK

DWI HARVIKAYANA, Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang( Di bimbing oleh Hj.Sitti Nurmaeta dan Ftriani

Sari).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Strategi Badan Peananggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengurangan resiko bencana

kebakaran lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Metode

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu mengambarkan

masalah terkait peristiwa yang muncul di sekitaran peneliti, dan tipe penelitian

yang digunakan adalah fenomenologi yaitu meneliti suatu jeadian atau peristiwa

yang terjadi di masa sekarang. Adapun sumber data yang digunakan adalah

sumber data primer dan data sekunder dengan informan 7 orang. Teknik

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik

analis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan beberapa indikator

berupa strategi organisai mempunyai prinsip yang berbeda-beda tergantung

otoritas lembaga pemerintahan yang terkait, strategi program membentuk program

dengan melibatkan beberapa stakeholder serta memperhatikan tiga aspek yaitu

preventif, mitigasi, dan kesiapsiagaan, strategi sumber daya melakukan pelatihan

dan bimtek dalam meningkatkan kemampuan aparatur, faktor pendukung terdapat

dua faktor yaitu faktor pertama penggalangan sumber daya manusia bersatu

membantu pemerintah guna mengurangi resiko bencana kebakaran lahan, kedua

melalui sistem informasi menggunakan perangkat teknologi untuk menentukan

daerah yang rawan kebakaran pada saat musim kemarau. Faktor penghambat

terdapat dua faktor yaitu faktor pertama kondisi iklim sangat panas membuat

resiko kebakaran akan semakin tinggi membuat beberap lahan kering. Perilaku

manusia membuka lahan dengan membakar lahan.

Kata Kunci : Strategi, Bencana, Kebakaran Lahan

v

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah swt segala

nikmat dan kesehatan yang telah di berikan sehingga kita mampu melewati hari-

hari yang penuh berkah, dan telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Strategi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang” Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Penulis menyadari

bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dapat terwujud atas bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak yang telah tulus memberikan sumbangan berupa

fikiran, motivasi, dan nasehat. Untuk semua itu dengan kerendahan hati pada

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang

setinggi-tingginya kepada :

Kedua orang tua penulis, Almahruma Ibu Hapida dan Bapk Kisman yang

telah membesarkan dan mendidik penulis secara ikhlas serta memberikan

dorongan, motivasi, dan doa-doa yang tiada henti-hentinya. Kepada saudara

sedarah penulis Hariyono dan Rinaldy yang telah menyayangi penulis dan

memberikan semangat untuk terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

Terimakasih juga kepada Ibu Hasmawati S.IP sebagai Ibu sambung dari penulis

yang senantiasa memberi dukungan dan membantu penulis dalam penyusunan

skripsi

vi

Selanjutnya pada kesempatan ini, tak lupa juga mengucapkan penghargaan

dan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan bantuan

dan dukunganya terutama kepada :

1. Dra. Hj. Sitti Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan Fitriani Sari HR,

S.IP. MA selaku Pembimbing II di tengah kesibukan yang begitu padat

selaku tenaga pengajar dan berbagai kesibukan lainnya, tetapi beliau masih

sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis secara intensif,

mengoreksi naskah skripsi serta memberikan dorongan agar penulis dapat

menyeselesaikan studi dengan cepat. Penghargaan yang sangat tinggi kepada

beliau atas keteladanan yang diberikan baik sebagai pribadi maupun sebagai

pembimbing.

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Segenap Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu

pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di

Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Pihak Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Pinrang yang telah

membantu saya memberikan informasi terkait penelitian ini.

6. Keluarga penulis yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi

vii

7. Teman-teman dan senior-senior, utamanya kepada Kakanda Fiqi Firdaus S.IP

dan Kakanda Hartina S.IP yang dari awal telah membantu dan membimbing

penulisan dalam penyusunan skripsi.

Akhir kata penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat memberikan

manfaat kepada para pembaca guna menambah Khasanah Ilmu Pengetahuan

terutama yang berkaitan dengan Ilmu Pemerintahan. Teriring doa semoga Allah

SWT menjadikan pengorbanan dan kebaikan itu sebagai cahaya penerang di dunia

maupun di akhirat kelak.

Makassar, 28 Juni 2020

Penulis

Dwi Harvikayana

ii

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan ……………………………………………………………………...... Error! Bookmark not defined.

Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah …………………………………………………...... iii

Abstrak ................................................................................................... iv

Kata Pengantar ...................................................................................... v

Daftar Isi ………………………………………………………………………………………...... viiiiii

Daftar Tabel ........................................................................................... viiii

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang ………………………………………………………………….... 1

B.Rumusan Masalah ………………………………………………………………. 3

C.Tujuan Penelitian ………………………………………………………………... 3

D.Manfaat Penelitian ……………………………………………………………... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.Konsep Strategi …………………………………………………………………… 5

B.Konsep Manajemen Bencana ………………………………………………. 8

C.Penelitian Terdahulu …………………………………………………………... 13

D.Kerangka Pikir ……………………………………………………………………... 14

E.Fokus Penelitian …………………………………………………………………... 15

F.Deskripsi Fokus Penelitian ……………………………………………………. 16

BAB III METODE PENELITIAN

A.Waktu dan Lokasi Penelitian ………………………………………………… 17

B.Jenis dan Tipe Penelitian ………………………………………………………. 17

C.Sumber Data ………………………………………………………………………… 18

D.Informan Penelitian ……………………………………………………………… 19

E.Teknik Pengumpulan Data ……………………………………………………. 19

F.Teknik Analisis Data ………………………………………………………………. 20

G.Keabsahan Data …………………………………………………………............. 22

ix

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Deskripsi Objek Penelitian ………………………………………………………. 24

B.Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang

dalapengurangan resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang …………………………………………………………………….. 34

C.Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan Di Kecamatan Patampanua ………………………………………………51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan …………………………………………………………………………… 63

B.Saran ……………………………………………………………………………………. 64

DAFTAR PUSTAKA ……....................................................................... 66

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang rawan dengan bencana. Karena bencana

bisa saja sewaktu-waktu datang oleh karena itu perlu kebijakan pemerintah

dalam penanggulangan bencana ini. Selama ini kebijakan pemerintah dan

kepedulian masyarakat Indonesia tentang manajemen bencana pada tahap

pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang. Pengalaman bencana yang

terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi

maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan

kurangnya pengetahuan dan mengaplikasika kedalam kegiatan keseharian

tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana telah

dimulai dengan peluncuran buku Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko

Bencana (RAN PRB) pada 24 Januari 2007 oleh Bappenas dan Bakornas PB

sebagai respon Pemerintah terhadap upaya pengurangan risiko bencana seperti

yang dimandatkan oleh Hyogo Framework for Action. Lebih lanjut pada April

2007, Pemerintah mengeluarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan

Bencana, yang menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengurangan resiko

bencana di Indonesia, dan diikuti dengan peraturan turunannya, yang juga

dibentuknya sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Demikian pula Pemerintah Kabupaten Pinrang Amanat undang-undang

nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dimana salah satu

1

2

pasalnya mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah pengurangan

resiko bencana terus dilakukan dengan memberi sosialisa terkait kewaspadaan

terhadap bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabipaten Pinrang

Pasal 11 perda Nomor 2/2010 melaksanakan kegiatan pencengahan melalui

pendekatan hukum dan pengawasan pelaksanaan dari peraturan perundang-

undangan tentang keamanan dan kesalamatn yang berlaku dan melakukan segala

upaya kegiatan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana serta dukungan

logistik untuk menghadapi kemungkinan kegiatan bencana.

Pemerintah Kabupaten Pinrang telah mewaspadai perubahan iklim yang

terjadi pada musim kemarau yang sangat panjang membuat Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang juga mewaspadai

kebakaran lahan. Kecamatan Patampanua merupakan salah satu daerah yang di

dominasi oleh lahan dan berpotensi rawan dengan kebakaran lahan di sebabkan

musim kemarau yang berkepanjangan dan kelalaian masyarakat. Kebakaran

lahan dapat menimbulkan asap sehingga meresahkan masyarakat karena dampak

dari asap kebakaran lahan yang dapat menganggu kesehatan masyarakat.

Sedangkan masyarakat Kecamatan Patampanua tidak hanyak di dominasi oleh

beragam jenis umur yang di mulai dari balita, anak-anak, remaja, orang dewasa,

dan langsia. Dimana ketahanan tubuh setiap orang itu berbeda-beda seperti

langsian dan balita yang cepat mengalami sesak napas.

Sebagian masyarakat masih belum memahami akan pentingnya menjanga

kelestarian lahan dan hutan agar tidak terjadi kebakaran. Oleh karena itu

Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang melalui Badan Penanggulangan Bencana

3

Daerah mengembangkan program pengurangan resiko kebencanaan yang

berporos kepada masyarakat sebagai aktor dan pelaku penanggulangan bencana

pada musim kemarau. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pengurangan risiko bencana

Kabupaten Pinrang maka penulis menentukan rumusan masalah yang akan

diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pinrang dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang?

2. Apa menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dalam pengurangan

resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan Patampanua?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun yang menjadi tujuan dalam penelitian terkait Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan

Resiko Bencana Kebakaran Lahan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan

di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

4

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan

Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten

Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi

perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbansi pemikiran ilmiah

dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu

pengetahuan hususnya pada, Strategi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di

Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Secara Praktis

Diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan

pada pemerintah Kecamatan Patampanua dan masyarakat untuk bersinergi

dalam mendukung Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam

Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang.

5

5

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah proses penetapan tujuan organisani mengenai perubahan

dalam tujuan itu, penetapan kebijakan yang akan menguasai perolehan,

penggunaan dan pengaturan sumber daya (Setiawan, A; 2016). Strategi

merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan

tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis mempunyai tujuan agar

perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga

perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal (Herlambang;

2018). Hutabarat (2018) dalam Rahmat, KH (2020) Dalam arti lain strategi

adalah suatu arah atau serta cakupan jangka panjang sebuah organisasi agar

diperoleh suatu keunggulan di dalam lingkungan yang memanfaatkan sumber

daya dan kompetensi dengan tujuan memenuhi harapan pemangku kepentingan

(dalam Rahmat, KH; 2020).

Pengertian strategi secara umum adalah strategi yang dilakukan suatu

organisi atau rencana-rencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi

tersebut.

2. Tahap –Tahap Strategi

Tahap-tahap dalam merumuskan sebuah strategi merupakan sebuah

langkah yang harus ditempuh agar dapat menuju target capaian yang

6

diinginkan oleh sebuah organisasi. Langkah-langkah dalam menentukan

sebuah strategi menurut Bambang Hariadi (dalam Herlambang; 2018) yaitu:

1. Perumusan strategi

a. Pada tahap pertama menjelaskan faktor yang dapat menganalisis

lingkungan internal dan eksternal yang digunakan dalam menetapkan

visi misi, dan merencanakan arah tujuan sebuah strategi.

b. Dalam merumuskan sebuah strategi adalah proses penyusunan untuk

langkah-langkah yang hendak dicapai kedepan yang nantinya juga

untuk membangun tujuan serta visi misi.

c. Dilakukan identifikasi langsung yang hendak di kerjakan oleh

pimpinan. Membuat suatu visi misi yang hendak dilakukan dan

diharapkan di lokasi tersebut.

d. Melakukan analisis ke lokasi lingkungan internal dan eksternal agar

dapat mengukur langsung kekuatan yang ada disana dan kelemahan

agar dapat mengetahui ancaman yang datang.

e. Menentukan tujuan serta target yang hendak dicapai. Pada tahapan

diatas, kepala atau pemimpin dapat menentukan visi yang akan

dicapai pada masa yang datang pada lokasi lingkungan tertentu dan

misi yang memang harus dilakukan agar tujuan yang dikehendaki

dapat dicapai.

2. Pelaksanaan strategi

Segala tahapan untuk merumuskan sebuah strategi maka akan dilakukan

pelaksanaan dari sebuah strategi yang memang merupakan tahap yang sulit

7

dalam strategi adalah pada saat pelaksanaan sebuah strategi. Pelaksanaan

sebuah strategi merupakan kegiatan yang dimana sebuah strategi dan

pelaksanaan kebijakan akan dilakukan melalui pembangunan, program

terstruktur, budget yang ada dan adanya prosedur yang berlaku. Dalam

melaksanakan sebuah strategi adalah hal yang paling menyulitkan dalam

proses strategi karena di dalamnya akan melibatkan beberapa faktor dan bisa

juga mempengaruhi adanya perubahan dalam pelaksanaan ketika di lapangan

dan dapat merubah apa yang sebelumnya direncanakan.

3. Tipe Strategi

Di setiap organisasi memiliki arah dan tujuan yang dikonsep menjadi

sebuah strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi memiliki jenis yang berbeda, Ada beberapa strategi yang digunakan

organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut (Salusu 2006) memberikan jenis strategi yang meliputi:

1. Corporate Strategy (Strategi Organisasi) Strategi ini berkaitan dengan

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisitaif strategi yang

baru, pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan

untuk siapa.

2. Program Strategy (Strategi Program) Strategi ini lebih memberi

perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.

Apa kira-kira dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau

diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

8

3. Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) Strategi

sumberdaya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan

pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna

meningkatkan kualitas kerja kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat

berupa tenaga, keuangan, teknologi, dan sebagainya

4. Institusional Strategy (Strategi Kelembagaan) Fokus dari strategi

institusioal ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk

melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Dari jenis-jenis strategi menurut

Salusu tersebut akan disesuaikan kebutuhan yang diperlukan dalam

organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi yang digunakan harus

mampu mencakup segala yang dibutuhkan agar mampu menghasilkan

sebuah strategi yang efektif dan efisien. Penggunaan jenis strategi yang

dijelaskan diatas dapat digunakan dua atau lebih strategi dengan bersifat

kondisional sesuai yang dibutuhkan.

B. Konsep Manajemen Bencana

1. Pengertian Manajemen Bencana

Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif

maupun pendapat para ahli. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda dan dampak psikologis. Bencana adalah suatu gangguan serius

9

terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan

baik oleh masyarakat, berbagai material dan lingkungan (alam) dimana dampak

yang ditimbulkan melebihi kemampuan manusia guna mengatasinya dengan

sumber daya. Bencana merupakan sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi

disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya

merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari

masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk memberikan

antusiasme yang bersifat luas (Wijayanto; 2012).

Manajemen Bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu

untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan

observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan,

peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana (UU

24/2007). Manajemen bencana menurut Nurjanah (2012:42) sebagai Proses

dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti planning,

organizing, actuating, dan controling. Cara kerjanya meliputi pencegahan,

mitigasi, dan kesiapsiagaan tanggap darurat dan pemulihan.

2. Tujuan Manajemen Bencana

Adapun tujuan manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut

(Sudibyakto; 2011):

a. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta

benda dan lingkungan hidup

b. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan

penghidupan korban

10

c. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ pengungsian

ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang

layak huni dan aman

d. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/

transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan

kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana

e. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut

f. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan

rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan.

Mengingat dampak signifikan bencana alam, penting untuk menentukan

tingkat risiko bencana di suatu negara daerah. Pemahaman mendalam tentang

masalah ini akan membantu pemerintah untuk mengembangkan kerangka kerja

atau kebijakan yang komprehensif meminimalkan dampak negatif dari bencana.

Selain itu, pemahaman akan tingkat risiko juga harus ditindaklanjuti dengan

penilaian tingkat ketahanan untuk mengatasi bencana. Seperti yang disebutkan

oleh Kurniawan (2012) ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan

sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih

dengan cepat dari dampak bencana. Selanjutnya ketahanan bencana serta

vitalitas ekonomi, kualitas lingkungan, persamaan sosial dan antar generasi,

kualitas hidup, dan proses partisipatif adalah enam prinsip keberlanjutan

(University of Colorado, 2006).

Terdapat 3 faktor penyebab terjadinya Bencana antara lain (Nurjanah;

2012):

11

a. Faktor alam (natural disaster) karena fenomena alam dan tanpa ada

campur tangan manusia.

b. Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena

alam dan juga bukan akibat pembuatan manusia.

c. Fenomena sosial/manusia (man-made disaster) yang murni akibat

perbuatan manusia.

3. Tahap-Tahap Manajemen Bencana

Manajemen Bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk

menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat, dan akurat untuk

menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan. Adapun tahapan manajemen

bencana adalah sebagai berikut (Ramli; 2010):

a. Pra Bencana, tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum

tejadinya bencana atau pra bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan

dini, dan mitigasi.

1. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui

langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

2. Peringatan dini, langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan

kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum

kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, atau

badai. Peringatan dini disampaikan dengan segera kepada semua

pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana yang akan

kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing.

12

3. Mitigasi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008,

mitigasi bencana adalah serangkain upaya untuk mengurangi risiko

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

b. Saat terjadi bencana, langkah-langkah yang digunakan dalam keadaan

tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat

dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

1. Tanggap Darurat Bencana (reponse) adalah serangakaian kegiatan

yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi,

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

2. Penanggulangan Bencana, selama kegiatan tanggap darurat, upaya

yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai

dengan sifat dan jenisnya.Penanggulangan bencana memerlukan

keahlian dan pendekatan khusus menurut kondisi dan skala kejadian.

c. Pasca Bencana

Pada dasarnya pengertian manajemen bencana secara umum yaitu suatu

upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak akibat dari bencana

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pascabencana dengan sasaran utama untuk normaliasi atau berjalannya

13

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat

pada wilayah pasca bencana.

2. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali prasarana dan sarana,

kelembagaan, pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

C. Penelitian Terdahulu

1. Rizky Setiawan S (2019). Colaborative Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di Kota

Dumai. Hasil penelitian ini menunjukka bahwa efek dari kebakaran lahan

cukup banyak dan luas, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap

lingkungan, ekonomi, struktur sosial daerah pendesaan, dan juga kota

terdekat.

2. Ary Junaidy, Ari Sanddhyavitri, dan Muhamad Yusa (2019). Mitigasi

Bencana Kebakaran Lahan Gabut dengan Menggunakan Metode Alat

Penggali Air Insitu dan Peran Serta Mayarakat di Desa Rimbo Panjang,

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Bertujuan untuk menggali informasi

upaya pencengahan dan penanggulangan kebakaran lahan yang telah

dilkaukan masyakarakat dan kelompok Masyarakat Api di Desa Rimbo

Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, mengetahui potensi

ketersediaan air tanah di lahan gambut pada lokasi pembakaran lahan

14

kemudian mengkaji sistem pemadam kebakaran lahan gambut dengan

pembuatan sumur pemadam kebakaran dengan cepat, tepat dan akurat

pada lokasi kebakaran.

3. Siti Sawerah, Pudji Muljono, Prabowo Tjitropranoto (2016). Partisipasi

Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten

Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Tujuannya adalah untuk

menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan

kebakaran lahan gambut dan mengidentifkasi fakto-rfaktor internal dan

eksternal yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam

Pencengahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mampawah.

D. Kerangka Pikir

Beberapa teori yang digunakan penulis dalam Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang maka yang

menjadi indikator kerangka pikir sesuai dengan teori Salusu (2006) yaitu;

Strategi Organisasi, Strategi, Program, dan Strategi Pendukung Sumber Daya

untuk mengukur strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pinrang Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan, yang di

gambarkan seperti berikut.

15

Bagan Kerangka Berpikir

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir terkait dengan penelitian Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang maka yang

menjadi fokus penelitian yaitu: Strategi Organisasi, Strategi Program, Strategi

Strategi BPBD Dalam Pengurangan Resiko

Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang

Indikator Strategi

Salusu (2006) ;

a. Strategi Organisasi

b. Strategi Program

c. Strategi Pendukung Sumber daya

Daya

Faktor

Pendukung

a. Penggalangan

sumber daya

manusia

b. melalui sistem

informasi

kebakaran

Faktor

Penghambat

a. Kondisi Iklim

b. Perilaku Manusia

Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di

Kecamatan Patampanua

Kabupaten Pinrang

16

Pendukung Sumber Daya, Strategi Kelembagaan faktor pendukung dan faktor

penghambat dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Strategi Organisasi adalah strategi yang membahas misi, tujuan, nilai-nilai,

dan inisiatif-inisiatif strategi baru yang dilakukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan.

2. Strategi Program adalah strategi yang memberikan perhatian atau

perencanaan pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengurangan

Resiko Bencana Kebakaran Lahan.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya adalah untuk mengukur keberhasilan

pemanfaatan sumber-sumber daya dalam meningkatkan kualitas kerja

kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang

terhadap Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan.

4. Faktor pendukung adalah keseluruhan mekanisme kegiatan dalam

meningkatkan program pengurangan resiko bencana. Adapun Faktor

Pendukung terdapat dua faktor yaitu pertama penggalangan sumber daya

manusia dimana elemen masyarakat di Kabupaten Pinrang bersatu

membantu pemerintah guna mengurangi resiko bencana kebakaran lahan.

Kedua melalui sistem informasi kebakaran dimana pemerintah daerah

17

menggunakan perangkat teknologi untuk menentukan daerah yang rawan

terjadi kebakaran pada saat memasuki musim kemarau.

5. Faktor penghambat adalah proses-proses yang melatarbelakangi

keterhambatan proses pengurangan resiko bencana di Kabupaten Pinrang.

Adapun faktor penghambat kebakraan lahan terdapat dua faktor yaitu

pertama kondisi iklim, dimana suhu ekstrim atau sangat panas pada musim

kemarau membuat resiko kebakaran akan semakin tinggi karena membuat

beberapa lahan menjadi kering dan kekurangan pemasokan air sehingga

apabila tersulut percikan api dapat membuat kebakaran yang besar.

Selanjutnya perilaku manusia dimana masih banyak oknum masyarakat dan

pelaku industry membuka lahan dengan cara pembakaran lahan tersebut

yang dapat meluas dan membuat kebakaran hebat di beberapa wialayah

Kabupaten Pinrang.

6. Pengurangan resiko bencana adalah upaya yang dilakukan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dalam membuat

program pengelolaan bencana daerah.

17

17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai pada tanggal 16 Mei

2020 sampai dengan 16Juli 2020 setelah seminar proposal dan lokasi penelitian

bertempat di Kecamatan Patampanua Kabuptaen Pinrang, tentang Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Adapun alasan

memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena lokasi tersebut merupakan daerah

yang berpotensi rawan dengan bencana kebakaran lahan pada setiap musim

kemarau di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, adalah penelitian untuk

menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan

situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan

kondisi objektif dilapangan. Proses penelitian yang dimaksud antara lain

melakukan pengamatan terhadap narasumber, berinteraksi dengan mereka

dan berupaya dalam memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko

18

Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Untuk itu peneliti harus terjun ke lapangan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu mengambarkan

masalah-masalah atau gejala-gejala yang terkait keadaan di sekitara peneliti

atau peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsun dengan masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini untuk membuat deskripsi, atau

gambaran secara sistematis serta berhubungan antara fenomena yang di

teliti.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di jaring dari sumber data primer dan

sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara,

observasi, dan dokumentasi dengan beberapa pihak atau informan yang

benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data dan informasi yang

dibutuhkan dengan kebutuhan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bacaan ataupun kajian

pustaka, buku-buku atau literatur yang terkait dengan permasalahan yang

sedang diteliti, internet, dokumen dan laporan yang bersumber dari lembaga

terkait dengan kebutuhan data dalam penelitian.

19

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah narasumber atau orang yang dimintai keterangan

berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Proses penelitian menggunakan

teknik purposive sampling yaitu sengaja memilih informan yang lebih mengerti

dan mengetahui pokok permasalahan penelitian. Dimana informan ini

diharapkan memberikan data secara obyektif, netral dan dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun informan dari penelitian ini berdasarkan

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko

Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang .

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No. Informan Inisial Jabatan Jumlah

1. Jabir, SE JB Seksi Kedaruratan dan

logistik 1

2. H. Mahyuddin,S.Sos MY Seksi Pencengahan dan

Kesiapsiagaan 1

3. Muhadir Muddin, S.Stp,

Mh

MM Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dan

Damkar

1

4. Arief AR Petugas Damkar 1

5. Kiki P Tompo, S.STP

KP Sekretaris Camat 1

6. Herman S. HS Masyarakat 1

7.

.

M. Fadel MF Masyarakat

1

Total Informan 7

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui

pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau

20

perilaku obyek sasaran. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan

langsung yang berkaitan dengan Strategi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di

Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya

langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan sesuai dengan jenis

data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam

berwawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan

informan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi data yang di

peroleh melalui laporan, artikel, dan wawancara sekaligus menambah

keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-

bahan dokumentasi yang ada dilapangan serta dapat dijadikan bahan dalam

pengecekan keabsahan data.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh (Lexy :103).

Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen yaitu: Reduksi data

21

(data reduction), Penyajian data (data display), Penarikan serta pengujian

kesimpulan (drawing and verifying conclusions) (Pawito; 2007).

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama,

melibatkan langkah-langkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.

Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan

mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, kelompok-

kelompok, dan pola-pola data.

2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data

yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang

dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan, karena dalam

penelitian kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa

bertumpuk, maka penyajian data (data display) pada umumnya sangat

diyakini sangat membantu proses analisis.

3. Penarikan serta Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying

Conclusions)

Pada komponen terakhir, yakni penarikan dan pengujian kesimpulan

(drawing dan verifying conclusions), peneliti pada dasarnya

mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-

22

pola data yang ada dan atau kecenderungan dari penyajian data yang telah

dibuat.

G. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2014), Triangulansi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan demikian triangulansi

sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi waktu yakni

sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulansi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah

diperoleh melalui beberapa sumber. `Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil

pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada, kemudian peneliti

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan

hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi teknik

Triangulansi teknik dilakukan dengan cara menggunakan teknik

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber

yang sama. Dalam hal yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan

observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data

tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penelitian melakukan

diskusi lebih lanjut kepada informan yang bersangkutan atau yang lain untuk

23

memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar

karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulansi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber

masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid

sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji

menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Trigulasi dapat juga dilakukan

dengan cara mengecek hasil hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi tugas

melakukan pengumpulan data.

24

24

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Sebelum penulis masuk pada pembahasan terkait judul penelitian Strategi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana

Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang terlebih dahulu

penulis akan memaparkan gambaran dari lokasi penelitian sebagai berikut:

1. BPBD Kabupaten Pinrang

a. Landasan Hukum

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga

pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana

di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada

kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008,

menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di

tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di

tingkat Kabupaten/Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 83 Tahun 2005 dan selanjutnya struktur dan fungsi BPBD

Kabupaten Pinrang diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Pinrang Nomor 02

Tahun 2010.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas pokok

yaitu melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

penanggulangan bencana daerah, dan melaksanakan penanggulangan bencana

25

secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan

pascabencana. Untuk melaksanakan tugas pokok Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi pengkordinasiaan,

Pengkomandoan, dan pelaksa.

b. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Visi merupakan pandangan atau wawasan kedepannya, kemana dan

bagaimana instansi pemerintah harus di bawa agar dapat eksis,

antisipatif, inovasi, serta produktif. Visi tidak lain adalah gambaran

tentang pandangan keadaan di masa depan dengan berisikan cita-cita

dan nilai inti sebuah instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan

yang di inginka. Adapun visi dari Badan Penanggulangan Bencana

Daereah Kabupaten Pinrang “ Meningkatnya kebersamaan yang

bersinergi antara pemerintah dan masyarakat menuju masyarakat

tangguh terhhadap bencana”.

2. Misi merupakan langkah atau cara yang di lakukan oleh instansi

pemerintah agar tujuan instansi pemerintah dapat tercapai dan berhasil

dengan baik. Adapun Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pinrang “ Meningkatkan Kerjasama antara lembaga dalam

mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan

penanggulangan bencana”.

Visi Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang

sudah terimplementasi dengan program-program yang ada. Cara

mengimplementasikan yaitu dengan bekerjasama antara lembaga atau

26

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dari program yang ada dengan

membuat rencana strategi terlebih dahulu.

c. Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam

Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan

melakukan penyusunan kajian risiko bencana, sosialisasi, komunikasi,

informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten (per jenis bencana).

2. Pelayanan Pencengahan dan Kesiapsiagaan Terhdap Bencana, dengan

melakukan pelatihan mitigasi bencana, menyediakan peralatan

perlindungan kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi

penyediaan sarana prasarana, penguatan kapasitas kawasan untuk

pencengahan bencana, dan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat

(TRC).

3. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan melakukan

penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerjasama antar lembaga

dan kemitraan dalam penganggulangan bencana.

Berdasarkan program Badan Penanggulangan Bencana Daeah di atas

dalam pelaksanaannya atau pengimplementasiannya tidak keluar dari visi misi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan dalam pelaksanaan program

seperti menyediakan peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana,

pengendalian operasi sarana prasarana serta mengadakan sosialiasi atau

pelatihan mitigasi bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah bekerja

sama dengan Damkar.

27

d. Upaya Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dalam Pencegahan Kebakaran

Hutan dan Lahan

1. Mengawasi titik rawan kebakaran hutan dan lahan dengan cara

mengawasi daerah penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar

seperti rumput yang mengering dan juga kayu.

2. Melakukan patrol atau pengawasan yang lebih ketat ditempat yang

memang rawan kebakaran ini diharapkan nantinya dapat mengurangi

kebakaran hutan. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan ketika musim

kemarau panjang telah tiba.

3. Mendeteksi kebakaran hutan sedini mungkin dengan cara mendirikan

menara pengawas dengan jarak pandang jauh dengan sarana deteksi

seperti teropong dan sarana alat komunikasi, membangun pos jaga

disekitar area tanaman dan juga kawasan dikawasan perbatasan dengan

penduduk maupun lahan usaha, memanfaatkan sebaik mungkin dari

informasi data satelit dan juga data cuaca pada area kawasan hutan.

4. Mempersiapkan peralatan pemadaman kebakaran hutan

5. Peralatan penting untuk memadamkan api sebaiknya dipersiapkan sedini

mungkin agar ketika kejadian sudah tidak perlu binggung untuk mencari

perlatan memadamkan kebakaran.

6. Membuat tempat penampungan air d ibeberapa titik yang memang rawan

terjadi kebakaran hutan dan lahan.

28

7. Memasang alarm peringatan bahaya kebakaran ini diharapkan untuk

memberitahukan kepada penduduk untuk segera memadamkan api

sebelum api berkobar dan merambat.

8. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka mencegah

kebakaran hutan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian

masyarakat terhadap kebakaran hutan.

9. Tidak sembarangan membakar dengan melakukan peringatan dini atau

penyampain terhadap masyarakat untuk tidak sembarang membakar

sesuatu yang dapat menyebabkan api merambat kemana mana serta tidak

melakukan pembakaran didekat tempat yang memang rawan terjadi

kebakaran.

10. Memastikan bahwa api benar-benar mati setelah membakar sesuatu hal

ini perlu diperhatikan betul karena sebagian besar kebakaran hutan dan

lahan terjadi karena ulah manusia yang lalai untuk tidak memastikan

bahwa api tersebut benar- benar sudah mati .

11. Selalu siap siaga untuk segera memberitahu warga atau instansi yang

terlibat apabila kebakaran hutan lahan telah terjadi. Dan juga selalu

melakukan komunikasi dengan pihak yang melakukan patrol dan

apabila ada sumber titik api segera lapor agar ditangani lebih lanjut.

12. Memeriksa peraturan setempat tentang perijinan dan pembatasan

larangan pembakaran peraturan ini biasanya disusun oleh Departemen

kehutanan dan sumber daya alam . dalam peraturan tersebut mencakup

peraturan tentang jarak kebaran rumput dan bahan-bahan yang bisa

29

terbakar termasuk kegiatan perkemahan dan juga perijinan untuk

menyalakan api unggun serta bagi pekerja yang dilakukan diwilayah

hutan

13. Menetapkan minimal jarak pembakaran terhadap benda-benda yang

mudah terbakar nantinya diharapkan mengurangi resiko kebakaran

minimalnya sekitar 50 kaki dari bangunan dan 500 kaki dari hutan.

14. Melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran dengan melakukan

pemetaan di daerah rawan kebakaran diharpkan agar masyarakat lebih

focus dan mengetahui titik mana yang sering terjadi kebakaran tersebut.

15. Menyediakan sistem informasi kebakaran hutan. Informasi yang

dibutuhkan adalah dengan cara menganalisis kondisi ekologis, sosial

dan ekonomi suatu wilayah dan juga pengolahan data hasil pengintaian

petugas.

e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pinrang merujuk kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang

organisasi dan tata cara BPBD Kabupaten Pinrang.

30

Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pinrang

f. Data Kebaran Di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan data yang di terima penulis dari Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pinrang maka daftar rekapitulasi kebakaran

kelurahan/desa selama 5 Tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jabatan Fungsional

Kepala BPBD

Drs. Mattalatta

Unsur Pengarah

Instansi

profesional

Unsur Pelaksana

Andi Nasrul, S.Ip

Seksi Kedaruratan dan

Logistik

Jabir, SE

Seksi Rehabilitasi dan

Kontruksi

Hj. Sappeani, ST, M.Si

Seksi Pencegahan

Dan Kesiapsiagaan

H. Mahyuddin, S.Sos

Sekretariat Unsur

Pelaksana

31

Tabel 4.1 Kasus Kebakaran di Kabupaten Pinrang

No Nama Lokasi Luas

Area

Luas

Pemukim

an

Jumlah Kebakaran Jangkauan kejadian

2016 2017 2018 2019 2020 Diatas

15 menit

Dibawah

15 menit 1.

2.

3.

4.

5.

Kec. Watang Sawitto

Kel. Sawitto

Kel. Maccorawalie

Kel. Jaya

Kel. Salo

Kel. Penrang

Kel. Bentengnge

Kel. Siparappe

Kel. Sipatokkong

Kec. Paleteang

Kel.Temmassarang

e

Kel. Macinnae

Kel. Benteng

Sawitto

Kel. Leleng Bata

Kel. Mamminasae

Kel. Pacongang

Kec. Tiroang

Kel. Marawi

Kel. Mattiro

Deceng

Kel. Fakkie

Kel. Pammase

Kel. Tiroang

Kec. Patampanua

Kel. Benteng

Desa Leppangang

Kel. Miccirinna

Desa Malimpung

Desa Mattiro Ade

Desa Padangloang

Desa Pincara

Desa Sipatuo

Kel. Teppo

Kel. Tonyamang

Kec. Mattiro Sompe

Kel. Langga

Desa Massulowale

Desa Mattiro Tasi

58,97

37,29

77,73

136,85

96,99

41,74 km2

21,5 km2

35,71 km2

81,05 km2

39,53 km2

2

11

3

3

3

2

1

-

3

4

3

1

1

3

-

-

1

-

1

1

-

-

4

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

4

1

4

3

1

-

-

1

2

2

-

5

-

1

5

-

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

1

-

-

-

4

9

2

4

5

5

1

-

1

3

7

-

1

5

2

-

-

-

1

-

-

-

1

2

1

1

1

2

-

1

-

-

2

19

2

1

4

4

-

-

2

3

5

2

2

3

-

-

4

1

1

1

-

1

4

1

-

-

2

-

4

-

-

1

6

2

-

2

2

-

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

6

2

2

2

1

1

1

1

1

(Sumber : BPBD Kabupaten Pinrang)

32

Tabel di atas adalah data kebakaran lima tahun tahun terakir dari tahun

2016-2020. Berdasarkan tabel di atas dapat menunjukkan bahwa Kecamatan

tertinggi yang berpotensi rawan bencana kebakaran lahan yaitu Kecamatan

Watang Sawitto dengan luas wilayah pemukiman 41,74km2, sedangkan

Kecamatan terendah yang berpotensi rawan bencana kebakaran lahan yatitu

Kecamatan Mattiro Sompe dengan luas wilayah pemukiman 39,53km2. Dan

Kecamatan Patampanua termasuk salah satu daerah urutan ketiga tertinggi yang

berpotensi bencana rawa kebakaran lahan yang dapat di tanggulangi dengan luas

wilayah pemukiman 81,0 km2.

2. Kecamatan Patampanua

Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan

langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.

Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan

masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya

seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna

dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya

produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

Kecamatan Patampanua merupakan wilayah yang berada di Kabupaten

Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Patampanua terdiri dari 7 desa

dan 4 kelurahan. Luas wilayah 136,85km2 dengan jumlah penduduk sebanyak

33.126 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

33

Tabel 4.2 Data Penduduk Kecamatan Patampanua

Kelurahan/desa Rumah Tangga Penduduk

(Jiwa)

Luas

(KM2) Kepadatan

1. Mattiro Ade

2. Leppangang

3. Pincara

4. Teppo

5. Tonyamang

6. Maccirinna

7. Padangloang

8. Malimpung

9. Sipatuo

10. Benteng

11. Masolo

952

503

284

778

920

252

452

721

798

1.020

278

4.152

2.216

1.335

3.768

4.565

1.240

2.277

3.306

3.850

4.972

1.445

8,68

5,62

2,88

11,35

20,57

5,01

28,89

5,78

37,29

8,57

2,21

478

394

461

332

222

248

79

572

103

580

654

Total 6.958 33.162 136,85 242

(Sumber: Kecamatan Patampanua)

Tabel di atas merupakan data terkait Kelurahan/Desa di Kecamatan

Patampanua desa yang memiliki kepadatan penduduk adalah Desa Masolo

dengan kepadatan 654 penduduk yang berluas 2,21 km. Sementara penduduk

terkecil adalah Desa Maccirina dengan jumlah penduduk 1,240 jiwa.

Berdasarkan hasil observasi penulis di masyarakat Kecamatan Patampanua

dengan kepadatan 242 penduduk, akibat asap dari kebakaran masyarakat

mengalami gangguan pernapasan terutama dengan lansia dan balita yang batuk-

batuk dan sesak nafas karena asap.

Sementara itu dalam menjalankan roda pemerintahan Kecamatan

Patampanua berdasarkan peraturan bupati Pinrang Nomor 66 Tahun 2016 terkait

struktur kerja yang di pimpin oleh Camat yang mempunyai struktur sebagai

berikut:

34

Struktur Organisasi Kecamatan Patampanua

B. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang

dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang

1. Strategi Organisasi

Strategi organisasi merupakan sebuah strategi untuk menjalankan misi

yang telah di siapkan dalam sebuah organisasi sesuai dengan bidang yang telah

menjadi bagiannya. Strategi ini biasa disebut dengan Grand Strategy karena

Camat

A. Tambero, S.STP, M.Si

Sekretaris

Kiki P Tompo,

S.STP

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sub Bagian Program

dan Keuangan

Asty Manangkasi,

SH

Sub Bagian Umum

Kepegawaian dan

hukum

Fitriani,S.AP

Seksi Kesejahteraan

Masyarakat

Hasniah Akib, SH

Seksi

Perekonomian

Idrus Alhabsyi, SE

Seksi

Pemerintahan

Herianto,SE

Seksi Pemberdayaan

Masyarakat

Desa/Kelurahan

Drs. M. Ismail, M

Seksi Ketentraman

dan Ketertiban

Supardi, S.Sos

35

akan berakibat sangat fatal ketika kita salah dalam menjawab misi dari sebuah

organisasi baik dari kata-kata maupun kebijakan yang diterapkan dalam

organisasi.

Pengendalian bencana kebakaran dan dampaknya kepada masyarakat

menuntut badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pinrang untuk

membentuk suatu program dalam mengatasi husus bencana kebakaran hutan.

Dalam mengambil tindakan tersebut tentu memerlukan sebuah strategi

organisasi yang baik mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada tahap

evaluasi. Kepala seksi kedaruratan dan logistik BPBD mengatakan bahwa:

“Strategi berarti kita berbicara tentang manajemen pelaksanaan sebuah

program, tentu jika kita berbicara tentang bencana terlebih dahulu kita

harus memahami bentuk, model sampai cara penanggulangannya. Seperti

halnya bencana kebakaran tentu memerlukan strategi khusus dalam

rangka mencegah kebakaran. Mulai dari melihat penyebab kebakaran

sampai kepada peringatan-periangatan kelalaian yang biasa dilakukan

oleh masyarakat. Sebagai lembaga penanggulangan bencana yang ada di

daerah tentu kita memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi

pengurangan resiko akibat bencana kebakaran lahan perkebunan.

Berbicara tentang resiko berarti kita berfokus kepada pengendalian

kebakaran hutan dan lahan yang mengandung makna semua usaha yang

mencakup kegiatan-kegiatan pencegahan, pemadaman dan tindakan-

tindakan yang dilakukan pasca kebakaran.” (Wawancara JB dengan

tanggal 08/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam rangka menyusun strategi

pengurangan resiko akibat dampak dari bencana kebakaran lahan perkebunan,

maka strategi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pinrang adalah melalui

program pengendalian bencana kebakaran lahan perkebunan dimana di

dalamnya mulai dari pencegahan sampai kepada upaya yang di tempuh dalam

memulihkan pasca kebakaran hutan dan lahan.

36

Strategi merupakan rencana untuk mencapai sasaran dari organisasi.

Strategi organisasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap apa yang

dilakukan oleh organisasi serta bagaimana cara melakukannya. Strategi dalam

sebuah organisasi bisa jangka panjang, menengah dan jangka waktu yang

pendek. Agar efektif strategi harus didesain sesuai dengan sasaran dan tujuan

sebuah organisasi.

Sebagai sebuah organisasi yang bergerak dalam penanggulangan bencana,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang tentu mempunyai

strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip smart

governance dalam memberikan pelayanan juga menjadi tolak ukur Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang dalam memberikan

pelayanan. Sebagai lembaga publik yang menjamin terselenggaranya

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan

menyeluruh termasuk dalam rangka pengurangan resiko akibat bencana

kebakaran hutan dan lahan. Kepala seksi pencengahan dan kesiapsiagaan BPBD

menyampaikan bahwa:

“BPBD merupakan lembaga publik yang mempunyai fungsi

penanggulangan bencana yang ada di daerah tentu dengan menggunakan

prinsip pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan dan melayani

seluruh pelayanan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Berkaitan dengan pengurangan resiko pada saat terjadi bencana

kebakaran di Kabupaten Pinrang tentu BPBD mempunyai strategi

tersendiri dalam menghadapinya. Terlebih dahulu membentuk rencana

penanggulangan secara terpadu, kemudian melakukan koordinasi dengan

lembaga yang juga mempunyai kepentingan didalamnya dan juga

membangun komunikasi dengan masyarakat itu sendiri. Dari

pelaksanaannya tentu akan lahir sebuah program-program yang

melibatkan stakeholder dalam pelaksanaannya yang pasti BPBD harus

hadir dengan program pengurangan resiko bencana kebakaran hutan dan

lahan untuk memastikan perdamaian dalam kehidupan, berbangsa dan

37

bernegara utamanya di Kabupaten Pinrang.” (Wawancara MY dengan

tanggal 08/06/2020)

Berdasarkan Hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam rangka

menyusun strategi organisasi, BPBD Kabupaten Pinrang dalam mengurangi

resiko bencana kebakaran lahan perkebunan terlebih dahulu membentuk

perencanaan kemudian melakukaan koordinasi dan membangun komunikasi

kepada masyarakat hal ini dilakukan sesuai tujuang badan penanggulangan

bencana daerah yaitu menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana

secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Strategi merupakan tindakan yang incremental (senantiasa meningkat) dan

terus menerus, serta di lakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di

harapkan oleh publik di masa yang akan datang. Dengan demikian strategi

organisasi hampir selalu di mulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan di mulai

dari apa yang terjadi.

Pengurangan resiko akibat dari bencana kebakaran lahan perkebunan tentu

memerlukan strategi dari lembaga pemerintahan yang mempunyai kepentingan

didalamnya. Seperti Kecamatan Patampanua, merupakan kecamatan yang paling

berisiko mengalami kebakaran Lahan perkebunan, pemerintah Kecamatan

Patampanua di tuntut untuk inovatif untuk memberikan pengetahuan kepada

masyarakat terkait bencana kebakaran. Sekertaris Camat mengatakan sebagai

berikut:

“Terkait langkah-langkah strategis penanggulangan bencana kebakaran

lahan tentu kita senantiasa berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten

Pinrang, damkar dan lembaga terkait penanganan kebakaran hutan.

Sementara langka taktis yang di tempuh oleh pemerintah Kecamatan

sejauh ini yaitu menyediakan sistem informasi kebakaran hutan untuk

38

selanjutnya di lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian

pemerintah Kecamatan juga menginisiasi pembentukan satgas

penanganan kebakaran hutan dan lahan yang biasa mengajak kerjasama

Danramil dan Kapolsek. Strategi seperti ini saya kira dapat

meminimalisir resiko dari bencana kebakaran lahan.” (Wawancara

dengan KP tanggal 10/06/2020)

Berdasrkan Hasil wawancara dapat dilihat bahwa pemerintah Kecamatan

Patampanua sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di tingkat kecamatan

membentuk sebuah langkah strategi dalam pengurangan resiko akibat bencana

kebakaran lahan perkebunan dengan menginisiasi pembentukan satgas

penanganan kebakaran dan penyediaan sistem informasi daerah rawan

kebakaran.

Strategi disusun dan diimplementasikan untuk mencapai berbagai tujuan

yang telah ditetapkan, sekaligus mempertahankan dan memperluas aktivitas

organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka merespons lingkungan

misalnya perubahan permintaan, perubahan sumber pasokan, fluktuasi kondisi

ekonomi, perkembangan teknologi baru, dan aktivitas-aktivitas tertentu.

Permasalahan yang semakin kompleks menuntut setiap lembaga mampu

berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Samahalnya dengan

lembaga pemerintahan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Terkait penanganan resiko akibat bencana kebakaran lahan perkebunan, turut

melibatkan pemerintah desa yang terdampak kebakaran lahan perkebunan.

Keterlibatan pemerintah desa untuk mengkordinir masyarakat agar

memanfaatkan lahan menjadi produktif. Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan

Damkar mengatakan bahwa:

39

“Sejauh ini langkah-langkah yang di tempuh dengan membentuk seperti

desa mandiri, masyarakat juga di himbau untuk memanfaatkan lahan

yang tidak produktif untuk kegiatan pertanian. Setiap upaya akan terus di

lakukan untuk mengurangi resiko akibat bencana kebakaran lahan.

Terkait strategi pelayanan sesuai dengan visi-misi desa yang tertuang

dalam rancangan kerja jangka panjang dimana memang disana di bahas

untuk pemanfaatan lahan menjadi produktif untuk mengurangi resiko

kebakaran lahan.” (Wawancara dengan MM tanggal 09/06/2020)

Berdasarkan wawancara dapat dilihat bahwa penanganan resiko akibat

bencana kebakaran lahan perkebunan di lakukan oleh pemerintah desa atas

intruksi dari lembaga yang lebih tinggi. Selain itu pemerintah desa mengajukan

sebuah rancangan dimana setiap lahan yang tidak produktif di peruntukkan

untuk di kelola oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan.

Setiap lembaga publik mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penerapan strategi pada dasarnya

berdasarkan visi dan misi organisasi tergantung apa yang menjadi tugas dan

funsi pembentukan organisasi publik tersebut. Strategi di bentuk berdasarkan

kondisi masyarakat yang terus mengalami peningkatan sehingga dalam rangka

memberikan pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

masyarakat itu sendiri.

Setiap masyarakat mempunyai pandangan dan analisis tersendiri terkait

cara pemerintah dalam rangka melakukan pengurangan resiko akibat bencana

kebakaran. Masyarakat menilai strategi yang di tempuh dan diambil lembaga

pemerintahan belum dapat menjawab permasalahan kebakaran lahan

perkebunan, karena pemerintah di anggap lambat dalam mengambil sebuah

keputusan. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat bahwa:

40

“Tentang rancangan penanggulangan bencana kebakaran sampai kepada

pengurangan resiko, saya melihat sudah sangat baik, hanya saja

pelaksanaannya yang biasa kacau dan tidak tepat sasaran. Seperti jika

terjadi kebakaran pemadam kebakaran biasanya tidak cepat tanggap

dalam memadamkan api sehingga meluas. Kemudian mencari pelaku

pembakaran sejauh ini juga belum ada yang kena sanksi bahkan ada

indikasi mereka di lindungi oleh pemerintah. Jadi saya fikir hal-hal yang

seperti itu harus benar-benar terbuka penanganannya agar tidak

memunculkan opini di masyarakat.” (Wawancara HS dengan tanggal

12/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat strategi organisasi dalam rangka

mengurangi resiko akibat bencana kebakaran lahan menjadi sesuatu yang di

soroti oleh masyarakat karena matang pada wilayah perumusan dan tidak sesuai

dengan aplikasi yang ada di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan dapat dilihat bahwa

strategi organisasi dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran lahan

perkebunan di Kabupaten Pinrang mempunyai prinsip yang berbeda-beda

tergantung otoritas lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penanganan

bencana kebakaran lahan perkebunan. Keterlibatan beberapa SKPD dalam

rangka penanganan kebakaran lahan perkebunan merupakan bentuk koordinasi

dan strategi tersendiri dari setiap lembaga.

2. Strategi Program

Strategi merupakan sebuah pola atau rencana yang mengintegrasi tujuan

pokok suatu organisasi, kebijakan-kebijakan dan tahapan-tahapan kegiatan ke

dalam suatu keseluruhan yang bersifat kohesif. Penyusunan sebuah strategi

harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga

kebijaksanaan yang dihasilkan akan optimal. Termasuk dalam perumusan

41

sebuah kebijakan atau program dalam sebuah organisasi guna keberlangsungan

sesuai tujuan organisasi.

BPBD Kabupaten Pinrang dalam rangka mengurangi resiko bencana

kebakaran lahan perkebunan maka disusunlah sebuah program untuk mencapai

tujuan tersebut. Sebuah program disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan

dengan melibatkan semua unsur-unsur yang berkepentingan kemudian

menetapkan jumlah anggaran dan waktu pelaksanaannya. Kepala Seksi

Pencengahan Dan Kesiapsiagaan mengatakan berikut:

“Dalam mengurangi dampak atau resiko dari bencana kebakaran lahan

perkebunan tentu memerlukan strategi yang tepat dalam penanganannya

melalui program-program yang telah disusun. Program tersebut pada

dasarnya tururnan dari pemerintah pusat atau provinsi tinggal di daerah

melakukan singkronisasi dengan kebutuhan daerah. Di badan

penanggulangan bencana itu sendiri ada tiga kategori dalam perumusan

sebuah kebijakan yaitu langkah preventif, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Jadi itu tiga aspek yang selalu menjadi perhatian sebelum kita susun

program yang tepat di setiap aspek tersebut.” (Wawancara dengan MY

tanggal 08/06/2020)

Hasil wawncara dapat dilihat bahwa mengurangi resiko akibat bencana

kebakaran lahan perkebunan BPBD Kabupaten Pinrang membentuk program

berdasarkan tiga aspek yaitu preventif, mitigasi dan kesiapsiagaan. Dimana di

dalam tiga aspek tersebut terdapat sejumlah program untuk mengurangi resiko

dari bencana kebakaran lahan perkebunan.

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program

merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Para pelaksana harus

mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Serta dalam pelaksanaan

program perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja

42

dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan

program lainnya.

Pelaksanaan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan

yang terjadi di Kabupaten Pinrang melalui program-program yang telah disusun

bersama dengan stakeholder yang memahami penanganan kebakaran lahan

perkebunan dan pengurangan resiko. Kepala Satuan Polisi Pamongpraja dan

damkar mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang strategi pengurangan resiko atau dampak dari bencana

kebakaran lahan tentu dilakukan perencanaan dengan melibatkan seperti

kehutanan, aparat keamanan, camat bahkan desa yang terdampak

bencana kebakaran. Program tersebut di susun dengan sebaik-baiknya

kemudian di buatkan dalam bentuk aturan sehingga sebuah program

memliki kekuatan hukum dan dalam pelaksanaannya para pelaku harus

mengikuti petunjuk sesuai dengan aturan yang tertera dalam program.”

(Wawancara dengan MM tanggal 09/06/2020).

Wawancara di atas dapat dilihat bahwa pembentukan program penanganan

resiko bencana kebakaran lahan melibatkan beberapa instansi yang mempunyai

kepentingan dan pengetahuan dalam rangka mengurangi resiko kebakaran lahan

perkebunan. Program yang telah disusun kemudian memiliki badan hukum

sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran

dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu

program sesunggunya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali

apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam

43

proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya

bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Beberapa program terkait penanganan resiko akibat bencana kebakaran

lahan perkebunan telah dilaksanakan. Program tersebut kemudian di harapkan

dapat mengurangi tingkat kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten Pinrang

terhusus di Kecamatan Patampanua. Pemerintah kecamatan mengharapkan

adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-

program terkait penanganan kebakaran lahan perkebunan. Berdasarkan program

yang terkait pengurang resiko bencana Sekertaris Camat mengatakan bahwa:

“Beberapa program telah dilaksanakan untuk mengurangi resiko akibat

bencana yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan. Pemerintah Kecamatan

mendukung program-program yang telah dibuat oleh BPBD Kabupaten

Pinrang seperti sosilisasi kepada masyarakat, pemberian sanksi kepada

pelaku yang sengaja melakukan pembakaran hutan. Di tingkat kecamatan

sendiri itu tadi kita membuat satgas penanganan kebakaran. Terlebih saat

memasuki musim kemarau, banyak masyarakat yang membuka lahan

dengan cara membakar sehingga ini yang menyebabkan kebakaran

terjadi, hal demikian senantiasa harus diawasi dan menjadi perhatian kita

semua.” (Wawancara dengan KP tanggal 10/06/2020).

Berdasarkan wawancara dapa dilihat bahwa Pelaksanaan suatu program

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun

kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan,

prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap program harus didukung oleh sumberdaya aparatur yang benar-

benar memahami karakteristik suatu program sehingga program yang telah

ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan alasan mengapa program tersebut di

buat guna menyelesaikan sebuah permasalahan. Masyarakat mengatakan bahwa:

44

“Setiap instansi atau lembaga pemerintahan mempunyai wilayah kerja dan

prototapnya masing-masing dalam pelaksanaan sebuah program. Seperti

kami jika mendapat intruksi untuk menjalankan program pengurangan

resiko bencana kebakaran seperti misalnya sosialisasi terhadap

masyarakat, tentu kami meminta pendampingan baik itu dari BPBD atau

orang-orang yang paham tentang pengendalian bencana kebakaran lahan

secara spesifik. Karna pemahaman kami di tingkat desa hanya sebatas

pemahaman umum, sehingga penguatan sumber daya aparatur sangat di

butuhkan dalam pelaksanaan setiap program pemerintah di Kabupaten

Pinrang.” (Wawancara dengan MF tanggal 12/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil evaluasi program

yang diamati oleh pemerintah desa beberapa program cenderung tidak maksimal

dalam pelaksanaannya karena kurangnya sumber daya aparatur yang memahami

prosedural terkait pencegahan dan penanganan bencana kebakaran lahan

perkebunan.

Sebuah program pada dasarnya di bentuk untuk kepentingan masyarakat.

Dalam ruang lingkup pemerintah daerah sebuah program merupakan turunan

dari kebijakan yang pada dasarnya memberikan pelayanan kepada publik.

Sehingga masyarakat dalam rangka pelaksanaan sebuah program harus terlibat

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada aspek monitoring

tentang sejauh mana keberhasilan suatu program di buat.

Strategi pemerintah dalam meminimalisir atau mengurangi resiko dari

bencana kebakaran lahan perkebunan di nilai oleh sebagian masyarakat kurang

maksimal dan tidak transparan. Pemerintah hanya bertindak pasca terjadi

kebakaran dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku yang kebanyakan

dari kalangan pengusaha. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat bahwa:

“Dalam mengurangi resiko akibat bencana kebakran lahan sebagai

masyarakat kita melihat langkah pasti dan gerak cepat yang dilakukan

pemerintah dengan strategi-strategi yang telah disusun sedemikian rupa.

45

Walau pada dasarnya masyarakat hanya di ajak untuk menjaga dan

mengawasi lahan tanpa dilibatkan dalam pembuatan program atau aturan.

Selain itu pemerintah sejauh ini tidak terbuka kepada masyarakat tentang

penyebab kebakaran, pemerintah terkesan tertutup sehingga wajar kami

berasumsi bahwa pemerintah masih belum bisa mengunggkap penyebab

terjadinya kebakaran. Justru yang banyak asumsi keluar dari pemerintah

karena punting rokok, masyarakat yang membakar lahannya dan meluas,

tapi sejauh ini belum ada teguran keras ataupun sanksi yang diberikan.”

(Wawancara dengan HS tanggal 12/06/2020)

Wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat menganggap

pemerintah dalam rangka penanganan pengurangan resiko bencana kebakaran

lahan perkebunan cenderung belum maksimal karena pemerintah belum mampu

mengantisipasi penyebab dari kebakaran lahan perkebunan. Masyarakat juga

menganggap bahwa pemerintah kurang tegas dalam menindak pelaku yang

terlibat yang menyebabkan kebakaran lahan perkebunan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait strategi program

dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan BPBD

Kabupaten Pinrang yang menjadi penanggung jawab dalam masalah tersebut

telah membentuk program berdasarkan strategi-strategi dengan melibatkan

beberapa stakeholder serta memperhatikan tiga aspek yaitu preventif, mitigasi

dan kesiapsiagaan. Ketiga aspek tersebut menjadi pedoman penyusunan program

dalam mengurangi resiko akibat bencana kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang.

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

Sumber daya merupakan seluruh faktor produksi yang menghasilkan

output atau tujuan sesuai dengan visi sebuah organisasi. Sumber daya menjadi

acuan penting bagi intitusi pemerintahan dalam menjalankan pelaksanaan

46

pelayanan publik. Keberhasilan suatu kebijakan tergantung dari bagaimana

sumber daya yang dimiliki oleh institusi.

Dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan di

Kabupaten Pinrang, ketersediaan armada mobil pemadam kebakaran beserta

dengan kru yang ada di dalamnya sangat mendukung dalam pengurangan resiko

bencana kebakaran lahan. Di sampaikan oleh Kepala satuan polisi pamongpraja

dan damkar bahwa

“Mobil pemadam yang selalu siap dengan segala kondisi itu harus selalu di

pastikan. Selain itu kita telah melengkapi personil pemadam dengan

pelatihan-pelatihan tertentu sehingga semua sangat memahami apa yang

harus dilakukan pada saat terjadi kebakaran. Bagi masyarakat sendiri

telah disiapkan nomor darurat jika terjadi bencana kebakaran, hal seperti

ini sebenarnya sudah umum dilakukan. Namun pemerintah Kabupaten

Pinrang selalu berupaya untuk benar-benar serius dalam menghadapi

persoalan kebakaran lahan ini, sehingga di dalam pelaksanaan program-

program terkait dengan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan

selalu menjadi prioritas.” (Wawancara dengan MM tanggal 08/06/2020)

Berdasarkan Hasil dapat dilihat bahwa terdapat pelatihan yang intens

terhadap para personil pemadam kebakaran sehingga selalu siaga saat di

butuhkan. Selain itu fasilitas seperti mobil pemadam kebakaran serta layanan

aduan masyarakat merupakan prioritas yang selalu menjadi tinjauan dari

pemerintah Kabupaten Pinrang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan resiko

bencana kebakaran lahan perkebunan berkerjasama dengan Damkar dalam

bentuk melaksanakan sosialisai kepada masyarakata, BPBD mengadakan

pelatihan terhadap tim TRC (Tim Reaksi Cepat) dengan mengundang Damkar

sebagai pemateri terkait penanggulangan bencana kebakaran lahan, pembagian

tanggun jawab pada saat terjadi kebakaran BPBD melakukan bantuan sosial

47

kepada korban sementara Damkar mematikan titik apa yang masih berpotensi

menyala di wilayah kebakaran.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun

perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan

perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah

organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan

organisasi itu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar

Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, maka sudah menjadi

kewajiban daerah dalam melaksanakan Bimtek bagi aparatur pemadam

kebakaran di wilayah masing-masing. Sehingga salah satu strategi guna

mengurangi resiko dari bencana kebakaran lahan perkebunan dengan

meningkatkan kapasitas aparatur. Kepala seksi pencengahan dan kesiapsiagaan

BPBD mengatakan bahwa:

“Peningkatan kapasitas aparatur merupakan salah strategi dalam

mengurangi resiko bencana kebakaran lahan. Aparatur yang profesional

akan lebih mudah menciptakan kondisi aman bagi masyarakat. Melalui

pelatihan ataupun bimbingan tekhnis kita selalu mengarahkan aparatur

agar siap sedia dalam kondisi apapun. Selain itu melalui intansi ini kami

memberikan penyuluhan tertentu kepada masyarakat sehingga dengan

dua hal ini akan mengurangi resiko bencana kebakaran lahan di

Kabupaten Pinrang.” (Wawancara dengan MY tanggal 08/06/2020).

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa peningkatan kinerja aparatur

pemadam kebakaran merupakan sebuah langkah untuk mengurangi resiko

bencana kebakaran lahan. Melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis

merupakan tahapan untuk menciptakan tenaga aparatur yang professional.

48

Modal termasuk juga sumber daya yang penting. Unsur-unsur modal

antara lain informasi, teknologi, fasilitas fisik dan peralatan. Informasi yang baik

sangat diperlukan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Teknologi

bertujuan untuk mempermudah aktivitas/pekerjaan manusia, hal ini terkait

dengan penemuan baru, mesin-mesin, dan alat telekomunikasi.

Pelaksanaan program pengurangan resiko bencana kebakaran di

Kabupaten Pinrang, merujuk kepada ketersediaan anggaran yang bersumber dari

APBD Kabupaten Pinrang. Alokasi anggaran harus di manfaatkan dengan serius

untuk pengembangan kapasitas dan kualitas pelayanan baik dari kecakapan

aparatur sampai ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna

pelaksanaan pengurangan resiko bencana kebakaran. Kepala seksi kedaruratan

dan logistik BPBD mengatakan bahwa:

“Pengendalian bencana kebakaran akhir-akhir ini menjadi masalah yang

sangat serius dalam agenda pembahasan pemda Kabupaten Pinrang

utamanya pada saat musim kemarau tiba karena rentan terjadi kebakaran

lahan. Terkait strategi yang harus di tempuh bagi pihak yang terlibat

didalamnya adalah ketersediaan anggaran dalam perlaksanaan seluruh

program terkait bencana kebakaran lahan yang telah di agendakan oleh

instansi terkait. Modal atau anggaran merupakan dasar dari pelaksanaan

sebuah kebijakan, karena dengan ketersediaan anggaran maka seluruh

fasilitas yang dibutuhkan seperti kendaraan operasional pemadam

kebakaran, saluran komunikasi, peralatan safety dan lainnya itu

pengadaannya sesuai dengan ketersediaan anggaran. Belum lagi

pelatihan-pelatihan bagi personil pemadam kebakaran, sehingga memang

perlu kajian mendalam dan analisa yang sangat baik dalam membentuk

program agar dapat relevansi dengan ketersediaan anggaran yang

bersumber dari anggaran daerah.” (Wawancara dengan JB tanggal

10/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa strategi pengurangan resiko bencana

kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten Pinrang dalam penerapan program

yang akan di bentuk harus relevansi dengan ketersediaan anggaran dari APBD

49

Kabupaten Pinrang. Ketersediaan modal merupakan dasar berjalannya sebuah

program begitupun pelaksanaan pengurangan resiko bencana kebakaran lahan.

Ketersediaan sumber daya menjadi landasan sebuah organisasi atau

institusi dapat berjalan dengan baik. Sumber daya baik alam, manusia, teknologi,

modal dan lain-lain walaupun terkadang ada yang mendominasi diantara sumber

daya yang lain tetap saja proses manajemen yang akan menentukan efketif dan

efesien sebuah organisasi atau institusi memnafaatkan sumber daya yang

dimiliki.

Wilayah Kabupaten Pinrang terdiri dari wilayah dataran rendah dan

pegunungan. Keterbatasan bagi aparatur terkait dalam upaya pengurangan resiko

bencana akibat kebakaran lahan perkebunan terutama bagi wilayah yang

mempunyai akses yang sulit untuk di jangkau, sehingga di butuhkan

pembentukan kelompok di setiap desa dan penyuluhan tentang kebakaran di

masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh masyarakat sebagai berikut bahwa:

“Strategi yang sangat efesien dan efektif untuk saat ini adalah dengan

melibatkan aparatur desa dan kelompok masyarakat agar sadar serta

peduli tentang menjaga lingkungan sehingga tidak melakukan

pembakaran atau hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang

banyak. Melalui penyuluhan dan sosialisasi kita menggandeng karang

taruna yang ada di desa kami agar mengurangi resiko bencana kebakaran

lahan, karena jika kebakaran terjadi tidak semua daerah sama, ada

wilayah yang sangat sulit di akses sehingga membutuhkan waktu yang

sangat lama untuk menjangkaunya.” (Wawancara dengan MF tanggal

12/06/2020).

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa peningkatan pengetahuan tentang

mitigasi dan pengurangan resiko bencana akibat kebakaran lahan perkebunan

merupakan langkah taktis dalam membendung maraknya kebakaran lahan di

50

Kabupaten Pinrang. Hal tersebut juga mengantisipasi beberapa wilayah yang

masih kesulitan untuk di jangkau

Manajemen sumber daya manusia erat kaitannya dengan pemberdayaan

masyarakat. Dimana pemerintahan pada hari ini di tuntut untuk menerapkan

good governance dengan melibatkan masyarakat di dalam perumusan kebijakan

publik.

Dalam pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan di

Kabupaten Pinrang masyarakat mengharapkan adanya teknologi seperti alat

pendeteksi kebakaran yang banyak di pakai di daerah lain. Dengan demikian

dapat mengantisipasi kebakaran lahan perkebunan yang marak terjadi di

Kabupaten Pinrang. Mayarakat menyampaikan bahwa:

“Pemerintah Kabupaten Pinrang masih sangat minim teknologi seperti alat

pendeteksi titik api, alat seperti itu sudah di gunakan di Kalimantan. Di

Pinrang juga seharusnya ada alat yang demikian sehingga memudahkan

pemerintah dalam mendeteksi titik api. Selanjutnya yang terpenting

adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan dampak dari bencana

kebakaran sehingga masyarakat lebih berhati-hati.” (Wawancara dengan

HS tanggal 12/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat, adanya tuntutan dari masyarakat agar

pemerintah segera melengkapi sarana dan prasarana dalam upaya

penanggulangan bencana kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang sehingga resiko

dari bencana kebakaran dapat di minimalisir.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait strategi pendukung

sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran lahan

perkebunan di Kabupaten Pinrang, BPBD telah melakukan strategi seperti

pelatihan dan bimtek dalam meningkatkan kemampuan aparatur pemadam

51

kebakaran, menyediakan armada mobil pemadam kebakaran yang selalu siap

ketika di butuhkan, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat sehingga

mampu mengantisipasi dan waspada bila terjadi kebakaran lahan yang bisa saja

menimbulkan resiko berbahaya.

C. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pinrang Dalam

Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan Di Kecamatan

Patampanua.

1. Faktor Pendukung

Pada bagian ini penulis akan membahas faktor yang mendukung strategi

badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pinrang dalam rangka

mengurangi dampak resiko bencana kebakaran lahan perkebunan. Ada dua sub

indikator yang menjadi perhatian yaitu penggalangan sumber daya manusia dan

sistem informasi kebakaran.

a. Penggalangan Sumber Daya Manusia

Kebakaran lahan merupakan sebuah bentuk ancaman yang jika di biarkan

akan merusak ekosistem hutan dan kerugian bagi masyarakat sendiri. Pada

proses pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan bukan hanya

pemerintah yang mempunyai kepentingan di dalamnya namun kelompok

masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga kelangsungan lahan.

Pengendalian resiko bencana kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten

Pinrang cukup terkendali akibat banyaknya kelompok masyarakat dan instansi

terkait yang saling bahu membahu dalam menjaga keberlangsungan ekosistem

52

hutan serta memberi gagasan kepada pemerintah terkait langkah dalam proses

pencegahan kebakaran. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kepala seksi

kedaruratan dan logistik BPBD bahwa:

“Semakin hari semakin banyak kelompok dari masyarakat baik itu

organisasi kemasayarakatan, organisasi pemuda yang turut membantu

kami dalam pencegahan kebakaran hutan. Mulai dari pemberian

gagasan kepada kami sampai bentuk kegiatan langsung yang dilakukan

dilapangan. Dengan demikian langkah untuk mencegah terjadinya

kebakaran lahan dan hutan akan semakin terkendali.” (Wawancara

dengan JB tanggal 08/06/2020)

Berdasarkan Hasil wawancara dapat dilihat bahwa kelompok organisasi

yang berada dalam masyarakat turut membantu pemerintah dalam rangka

penanggulangan bencana kebakaran lahan perkebunan, melalui masukan serta

gagasan kepada pemerintah atau terjun langsung di lapangan.

Kebakaran lahan perkebunan sangat rawan terjadi pada saat musim

kemarau melanda, luasnya suatu wilayah tentu menjadi sebuah problematika

tersendiri bagi pemerintah untuk mencegah kebakaran lahan perkebunan.

Sehingga sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mempuni dalam

mendukung strategi pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan.

Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentu melibatkan

masyarakat dalam rangka mencegah kebakaran lahan perkebunan di Kabupaten

Pinrang merupakan sebuah langkah nyata agar bencana kebakaran yang sering

terjadi dapat berkurang. Sehingga pemerintah senantiasa mendukung elemen-

elemen masyarakat yang mempunyai inisiatif dalam mendukung program

pemerintah terkait pengendalian bencana kabakaran lahan perkebunan. Petugas

Damkar mengatakan bahwa:

53

“Pencegahan kebakaran lahan bukan hanya menjadi tugas dari BPBD

Damkar, kehutanan tapi semua elemen masyarakat harus terlibat. Untuk

mendukung itu tentu tidak cukup hanya dengan sosialisasi tapi perlu

untuk mengajak masyarakat untuk ikut bersama mencegah kebakaran.

Banyak masyarakat yang sudah semakin sadar akan bahaya dari

kebakaran sehingga mengambil inisiatif guna melakukan pencegahan.

Sebagai pemerintah tentu kita harus mensuport masyarakat baik dari segi

bantuan fasilitas ataupun dana yang diperlukan.” (Wawancara dengan

AR tanggal 08/06/2020)

Wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa masyarakat

Kabupaten Pinrang pada hari ini sudah ikut terlibat dalam rangka pencegahan

kebakaran lahan perkebunan. Inisiatif masyarakat dalam rangka pencegahan

tersebut harus senantiasa mendapat dukungan dari pemerintah selaku pemangku

kebijakan.

Kebakaran lahan perkebunan selain berpotensi menimbulkan korban jiwa

juga dapat memberi pengaruh yang signifikan bagi kesehatan udara bagi

masyarakat, terlebih kerugian yang ditimbulkan. Persoalan tersebut membuat

masyarakat sadar akan bahayanya kebakaran lahan sehingga turut ambil andil

dalam proses pengurangan resiko akibat kebakaran lahan.

Masyarakat Kabupaten Pinrang melalui organisasi relawan bencana

ataupun kemasyarakatan mencoba mendukung dan membantu pemerintah

daerah dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran lahan perkebunan.

Keterlibatan masyarakat atas dasar prihatin akibat dampak yang ditimbulkan

oleh kebakaran lahan perkebunan. Masyarakat pun mengatakan bahwa:

“Pada saat musim kemarau Kecamatan Patampanua menjadi salah satu

daerah yang rawan terjadi kebakaran lahan. Atas dasar hal itu kami

selaku masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga agar tidak terjadi

kebakaran. Karena sangat banyak kerugian yang ditimbulkan mulai

kerugian ekonomi sampai materi. Untuk itu terlibat langsung dalam

54

pengendalian kebakaran lahan sudah barang tentu menjadi kewajiban

kami selaku masyarakat.” (Wawancara dengan MF tanggal 12/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat sudah semakin peka

terhadap potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat merugikan mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran

lahan perkebunan merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap daerah

mereka.

b. Sistem Informasi Kebakaran

Di era teknologi seperti sekarang ini banyak penemuan-penemuan yang

memudahkan pemerintah dalam mendukung kegiatan pelayanan publik. Begitu

juga dalam pengendalian bencana kebakaran, penggunaan teknologi sangat

mendukung proses guna mencegah dan meminimalisir resiko yang dapat

ditimbulkan.

Sistem informasi kebakaran di Kabupaten Pinrang lebih kepada

mengontrol kondisi iklim pada saat musim kemarau sehingga dapat

memberitahukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan

pembakaran untuk menghindari resiko bencana kebakaran lahan. Kepala polisi

pamongpraja dan damkar mengataka bahwa:

“Kalau untuk Kabupaten Pinrang kita mempunyai alat untuk mengukur

iklim sehingga kita dapat melakukan pemantauan terhadap daerah-

daerah yang rawan terjadi kebakaran pada saat musim kemarau. Pihak

kami langsung melakukan pemetaan dan menghimbau kepada

masyarakat agar menghindari kegiatan pembakaran dan segera

melaporkan kepada pemerintah setempat atau langsung menelpon

nomor darurat yang telah kami sediakan apabila melihat titik api.”

(Wawancara dengan MM tanggal 08/06/2020)

55

Berdasarkan Hasil wawancara dapat dilihat sebagai salah satu upaya yang

dilakukan untuk mengurangi resiko bencana kebakaran lahan perkebunan

dengan penggunaan teknologi untuk mengukur tingkat kekeringan di suatu

wilayah.

Sistem informasi yang cepat dan akurat sangat menunjang dalam proses

pengendalian bencana kebakaran. Dengan ketersediaan alat-alat yang

dibutuhkan para stakeholder yang mempunyai kepentingan dalam pengendalian

bencana kebakaran lahan perkebunan dapat dengan mudah meminimalisir resiko

bencana kebakaran lahan.

Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui BPBD dalam rangka pengurangan

resiko bencana kebakaran lahan perkebunan senantiasa membangun komunikasi

dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat jika di wilayah Kabupaten

Pinrang terdapat titik panas yang terpanatau melalui satelit agar para pemangku

kepentingan segera bergerak dalam meminimalisir resiko. Sekertaris camat

mengemukakan bahwa:

“Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka pengurangan

resiko bencana kebakaran lahan, jika terdapat informasi bahwa di

wilayah Kabupaten Pinrang terdapat titik panas yang bisa saja memicu

kebakaran maka semua intansi yang terlibat segera memberikan

peringatan dini kepada masyarakat dan turun langsung melakukan

pengecekan wilayah tersebut. Dengan adanya informasi seperti itu tentu

sangat memabntu kami dalam rangka meminimalisir dampak dari

kebakaran lahan.” (Wawancara dengan KP tanggal 10/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat dengan adanya informasi titik panas yang

dapat memicu kebakaran lahan membantu pemerintah Kabupaten Pinrang untuk

memberikan peringatan dini kepada masyarakat serta langsung meninjau lokasi

yang rawan tersebut untuk menghindari kebakaran.

56

Penggunaan teknologi berbasis informasi dalam pencegahan kebakaran di

Indonesia perlu di tingkatkan agar mencakup semua daerah, terlebih pada saat

memasuki musim kemarau. Sistem informasi berbasis teknologi tentu lebih

memudahkan para pemangku kebijakan untuk mengambil langkah dan strategi

guna mencegah terjadinya kebakaran lahan.

Teknologi merupakan sarana dan prasarana pendukung untuk mencegah

terjadinya kebakaran. Kabupaten Pinrang salah satu daerah di provinsi Sulawesi

Selatan yang sangat membutuhkan sebuah akses informasi terkait kebakaran

karena menjadi wilayah yang sangat rawan terjadi kebakaran lahan perkebunan.

Hal tersebut disampaikan juga oleh Petugas Damkar berikut:

“Kehadiran teknologi tentu memudahkan kami untuk mendeteksi daerah-

daerah yang rawan terjadi kebakaran. Selain alat pemadam kebakaran,

mobil pemadam saya fikir memang pemerintah Kabupaten Pinrang perlu

menghadirkan alat-alat teknologi yang dapat mendeteksi titik panas pada

saat musim kemarau yang berpotensi memicu kebakaran. (Wawancara

dengan AR tanggal 08/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa pengurangan resiko bencana

kebakaran lahan sangat didukung dengan ketersediaan teknologi informasi. Hal

tersebut sangat membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan bencana

kebakaran kebakaran lahan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait faktor pendukung

terkait strategi badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pinrang dalam

rangka mengurangi resiko dari bencana kebakran lahan perkebunan terdapat dua

faktor yaitu pertama penggalangan sumber daya manusia dimana elemen

masyarakat di Kabupaten Pinrang bersatu padu dalam membantu pemerintah

guna mengurangi resiko bencana kebakaran lahan perkebunan. Kedua melalui

57

sistem informasi kebakaran dimana pemerintah daerah menggunakan perangkat

teknologi untuk menentukan daerah yang rawan terjadi kebakaran pada saat

memasuki musim kemarau.

2. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian penulis dilapangan masih ada bentuk kegiatan yang

menghambat strategi BPBD Kabupaten Pinrang dalam pengendalian bencana

kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang yaitu:

a. Kondisi Iklim

Iklim merupakan kondisi cuaca pada suatu wilayah dimana pada saat

musim kemarau intensitas hujan yang rendah membuat beberapa daerah

mengalami tingkat kepanasan yang cukup tinggi. Hal tersebutlah yang kemudian

dapat memicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan.

Pada saat musim kemarau Kabupaten Pinrang merupakan daerah yang

sangat panas, hal tersebut di pengaruhi oleh iklim dan di perburuk dengan

kondisi lahan yang rusak serta kering sehingga dapat memicu kebakaran lahan.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Kepala seksi kedaruratan dan logistik

BPBD bahwa:

“Kabupaten Pinrang merupakan daerah pada saat musim kemarau

sangat panas. Belum lagi kita di selimuti hutan dan lahan-lahan kosong

yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Kondisi inilah yang

kemudian harus selalu diwaspadai untuk mengurangi resiko bencana

kebakaran lahan.” (Wawancara dengan JB tanggal 08/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa Kabupaten Pinrang yang di dominasi

oleh lahan perkebunan akan sangat rawan terjadi kebakaran pada saat musim

58

kemarau. Kondisi iklim inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor

terjadinya kebakaran lahan.

Cuaca atau iklim merupakan faktor yang sangat menentukan kadar air

bahan bakar, terutama peran dari hujan. Pada musim kering kelembaban udara

sangat menentukan kadar air yang dapat dijadikan indkator bahaya kebakaran.

Dalam hal ini, kadar air lebih besar atau sama dengan 30% dari bahan bakar

dianggap aman terhadap bahaya kebakaran, tetapi menurunnya persentase kadar

air akan meningkatkan potensi kebakaran.

Pada dasarnya Kabupaten Pinrang merupakan wilayah yang memiliki

curah hujan yang cukup tinggi dengan curah hujan rata-rata mencapai 174,93

mm/bln. Namun pengaruh musim yang berubah-ubah termasuk pada saat musim

kemarau yang cukup panjang membuat beberapa wilayah menjadi kekeringan

dan terjadi penurunan debit air. Kepala seksi pencengahan dan kesiapsiagaan

juga menyampaikan bahwa:

“Pada dasarnya di Pinrang ini merupakan kawasan yang memiliki curah

hujan cukup tinggi, namun sama seperti yang dirasakan didaerah lain

ketika kemarau terjadi cuaca menjadi sangat panas dan terik itu yang

kemudian membuat beberapa tempat menjadi kekeringan dan lahan

sangat mudah terbakar apalagi jika dipicu dengan pembakaran lahan.

Sehingga pada saat musim kemarau terjadi pemerintah benar-benar siaga

menjaga titik lokasi yang rawan terjadi kebakaran.” (Wawancara dengan

MY tanggal 08/06/2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terjadinya cuaca ekstrim pada

saat musim kemarau merupakan salah satu sebab mudah terjadinya kebakaran

akibat di beberapa wilayah terjadi kekeringan hebat.

Musim kemarau yang panjang menyebabkan berkurangnya kelembaban

vegetasi, sehingga pemasukan panas yang rendah pun dapat menyebabkan

59

kebakaran yang hebat. Dalam hal ini, kadar air lebih besar atau sama dengan

30% dari bahan bakar dianggap aman terhadap bahaya kebakaran, namun seiring

menurunnya presentase kadar air, bahaya kebakaran akan semakin meningkat.

Tingginya suhu panas pada saat musim kemarau membuat beberapa lahan

perkebunan menjadi kering sehingga pasokan airpun berkurang. Pada saat itulah

rawan terjadi kebakaran walau hanya terkena percikan api, sehingga perlu

kewaspadaan saat memasuki musim kemarau. Masyarakat juga mengatakan

bahwa:

“Kebakaran hebat bisa terjadi dan berdampak luas pada saat musim

kemarau karena beberapa tumbuhan menjadi kering termasuk ranting-

ranting pohon dan jika ini tersulut api sedikit saja akan menyebabkan

kebakaran hebat. Perlu kewaspadaan saat memasuki musim kemarau dan

pemerintah tentu harus menyiapkan langkah-langkah tertentu sehingga

dapat mengurangi resiko kebakaran di beberapa wilayah yang ada di

Kabupaten Pinrang.” (Wawancara dengan HS tanggal 12/06/2020)

Hasil wawancara dapat dilihat bahwa pengaruh iklim berdampak kepada

kebakaran karena dapat membuat tumbuhan menjadi kering dengan demikian

tanaman yang kering tersebut menjadi bahan bakar yang bila terbakar sulit untuk

dikendalikan.

b. Perilaku Manusia

Penyebab kebakaran lahan perkebunan berhubungan langsung dengan

perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (land

clearing) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang

berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-

rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH)

tanah.

60

Banyaknya orang yang memanfaatkan musim kemarau untuk membuka

lahan perkebunan atau membuat jalan menuju lahan menjadi salah satu

penyebab tingginya tingkat kebakaran di Kabupaten Pinrang. Sementara

masyarakat tidak memikirkan resiko dan dampak yang terjadi apabila lahan yang

dibakar tersebut menjadi meluas. Kepala satuan polisi pamongpraja dan damkar

mengemukakan bahwa:

“Salah satu penyebab kebakaran lahan adalah faktor manusia itu

sendiri. masih banyak masyarakat kita memanfaatkan musim kemarau

untuk membuka lahan seperti perkebunan. Walau kebanyakan dari

mereka sudah mengantisipasi dengan mematikan api namun tetap

tidak mampu karena masih ada titik api yang menyala kemudian itu

yang membesar dan membuat kebakaran. Tidak mungkin pelaku

pembakaran menunggu 24 jam disana. Pada dasarnya pihak kami tetap

intens memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk

tidak lagi menggunakan cara pembakaran untuk membuka lahan

terlebih pada saat musim kemarau.” (Wawancara dengan MM tanggal

08/06/2020)

Berdasarkan Hasil wawancara dapat dilihat bahwa terjadinya kebakaran

lahan perkebunan karena masyarakat masih menggunakan metode lama dalam

membuka atau membersihkan lahan miliknya dengan melakukan pembakaran.

Dengan kondisi seperti itu dapat menyebabkan keteledoran yang membuat

bencana kebakaran lahan terjadi.

Masyarakat dan beberapa bidang industri seringkali menggunakan api

untuk membuka lahan baru, baik untuk pertanian maupun perkebunan.

Membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Akhirnya metode

pembakaran lahan dilakukan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi

waktu, serta hasil yang dicapai cukup memuaskan untuk pertanian.

61

Pemberian edukasi serta sanksi kepada masyarakat atau pelaku industry

yang melakukan pembakaran untuk kegiatan pertanian merupakan langkah

kongkrit yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengurangi

resiko terjadinya kebakaran lahan. Kepala seksi kedaruratan dan logistik BPBD

juga menyampaikan bahwa:

“Pembukaan lahan dengan cara membakar merupakan langkah taktis yang

diambil oknum masyarakat dan para pelaku industry guna dimanfaatkan

dalam bidang pertanian. Cara tersebut dianggap lebih mudah dan tidak

memakan biaya dibanding dengan metode yang lain. Namun, secara tidak

sadar dengan cara tersebut bisa menimbulkan kerugian yang cukup besar

dengan terjadinya kebakaran. Sehingga pemberian edukasi bagi

masyarakat sangatlah penting dan juga sanksi bagi oknum yang tetap

melakukan cara tersebut.” (Wawancara dengan JB tanggal 08/06/2020)

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan cara mengedukasi

masyarakat diharapkan kegiatan pembakaran lahan untuk kegiatan perkebunan

merupakan cara agar mengurangi resiko bencana kebakaran lahan. Selain itu

penerapan sanksi juga sangat penting bagi siapa saja yang melakukan

pelanggaran tersebut.

Penyebab kebakaran lahan perkebunan, akibat ketidaksengajaan karena

kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Prilaku masyarakat yang

belum mengindahkan resiko terjadinya kebakaran menjadi salah satu penyebab

terjadinya kebakaran itu sendiri.

Kebiasaan masyarakat utamanya bagi yang merokok di lahan kering

menjadi salah satu faktor penyebab kebakaran. Masyarakat menganggap bahwa

mana mungkin rokok bisa menjadi pemicu kebakaran sehingga pengetahuan

masyarakat terkait hal tersebut perlu lebih di tingkatkan. Hal tersebut juga di

katakan oleh petugas damkar bahwa:

62

“Selain pelaku pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian saya lebih

condong kepada perilaku masyarakat yang lain seperti merokok saat

masuk hutan, atau membuang sampah berbentuk botol kaca di hutan dan

lahan kering. Jika pada saat musim hujan kebakaran tentu sangat mudah

di minimalisir namun jika hal tersebut terjadi di musim kemarau akan

membuat resiko yang cukup besar. (Wawancara dengan AR tanggal

08/06/2020)

Hasil wawancara dapat di lihat salah satu penyebab kebakaran adanya

kebiasaan masyarakat yang merokok dan membuang sampah berbentuk kaca di

lahan kering. Kegiatan tersebut dapat memicu kebakaran pada saat musim

kemarau. Sehingga sangat penting penanaman pengetahuan bagi masyarakat.

Sebagai hasil observasi dilapangan yang merupakan faktor penghambat

terkait strategi badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pinrang dalam

rangka mengurangi resiko dari bencana kebakran lahan terdapat dua faktor yaitu

pertama kondisi iklim, dimana suhu ekstrim atau sangat panas pada musim

kemarau membuat resiko kebakaran akan semakin tinggi karena membuat

beberapa lahan menjadi kering dan kekurangan pemasokan air sehingga apabila

tersulut percikan api dapat membuat kebakaran yang besar. Selanjutnya perilaku

manusia dimana masih banyak oknum masyarakat dan pelaku industry membuka

lahan dengan cara pembakaran lahan tersebut yang dapat meluas dan membuat

kebakaran hebat di beberapa wialayah Kabupaten Pinrang.

63

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Sebagai bagian dari hasil penelitian terkait pengurangan resiko bencana

kebakaran lahan oleh BPBD Kabupaten Pinrang maka penulis menjabarkan

simpulan sebagai berikut:

1. Strategi organisasi dalam rangka pengurangan resiko bencana kebakaran

lahan di Kabupaten Pinrang mempunyai prinsip yang berbeda-beda

tergantung otoritas lembaga pemerintahan yang terlibat dalam penanganan

bencana kebakaran lahan. Strategi program dalam rangka pengurangan

resiko bencana kebakaran lahan BPBD Kabupaten Pinrang yang menjadi

penanggung jawab dalam masalah tersebut telah membentuk program

berdasarkan strategi-strategi dengan melibatkan beberapa stakeholder serta

memperhatikan tiga aspek yaitu preventif, mitigasi dan kesiapsiagaan.

Strategi pendukung sumber daya dalam rangka pengurangan resiko bencana

kebakaran lahan di Kabupaten Pinrang, BPBD telah melakukan strategi

seperti pelatihan dan bimtek dalam meningkatkan kemampuan aparatur

pemadam kebakaran, menyediakan armada mobil pemadam kebakaran yang

selalu siap ketika di butuhkan, serta memberikan pelatihan kepada

masyarakat sehingga mampu mengantisipasi dan waspada bila terjadi

kebakaran lahan yang bisa saja menimbulkan resiko berbahaya.

2. Faktor Pendukung terdapat dua faktor yaitu pertama penggalangan sumber

daya manusia dimana elemen masyarakat di Kabupaten Pinrang bersatu

63

64

padu dalam membantu pemerintah guna mengurangi resiko bencana

kebakaran lahan. Kedua melalui sistem informasi kebakaran dimana

pemerintah daerah menggunakan perangkat teknologi untuk menentukan

daerah yang rawan terjadi kebakaran pada saat memasuki musim kemarau.

Faktor Penghambat dalam rangka mengurangi resiko dari bencana kebakran

lahan terdapat dua faktor yaitu pertama kondisi iklim, dimana suhu ekstrim

atau sangat panas pada musim kemarau membuat resiko kebakaran akan

semakin tinggi karena membuat beberapa lahan menjadi kering dan

kekurangan pemasokan air sehingga apabila tersulut percikan api dapat

membuat kebakaran yang besar. Selanjutnya perilaku manusia dimana

masih banyak oknum masyarakat dan pelaku industry membuka lahan

dengan cara pembakaran lahan tersebut yang dapat meluas dan membuat

kebakaran hebat di beberapa wialayah Kabupaten Pinrang.

B. Saran

Adapaun saran penulis terkait pengurangan resiko bencana kebakaran

lahan di Kabupaten Pinrang adalah sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemerintah Kabupaten Pinrang yakni pada instansi yang

berwenang khususnya BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja

diperlukannya koordinasi dan tindakan yang nyata serta kongkrit antara

organisasi-organisasi yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan

dan atau lahan mulai dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan / Desa.

2. Mensosialisaikan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang No. 8 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran Hutan dan

65

Lahan, serta juga dalam hal ini masyarakat yang membakar hutan dan atau

lahan dapat ditindak secara tegas.

3. Untuk masyarakat Kabupaten Pinrang terkhusus Kecamatan Patampanua

yang ingin membuka lahan untuk perkebunan dan pertanian janganlah

membuka dengan cara membakar lahan, karna hal ini dapat menimbulkan

kerugian yang sangat besar dibidang sosial, ekonomi, dan kesehatan karena

hal tersebut juga melanggar aturan yang berlaku.

66

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, T. Hani. 2006. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: Bpefe.

Herlambang, PS. 2018. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam

Mitigasi Bencana Kekeringan Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017.

Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Malang.

Junaidy, dkk. 2019. Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan Gambut Dengan

Menggunakan Metode Alat Penggali Air Insitu Dan Peran Serta

Masyarakat di Desa Rimbo panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

Jurnal pemerintahan.

Kurniawan, dkk. 2012. Indeks Rawan Bencana Indonesia. Jakarta: Bnpb.

Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya

Nurjanah,dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung. Alfabeta.

Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: Lkis

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Manajemen Pengelolaan Bencana Kabupaten Pinrang.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten pinrang No.8 Tahun 2013 tentang

Pencengahan dan Penanggulangan bahaya kenakaran hutan da lahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Mitigasi Bencana

Permendagri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Kualifikasi Aparatur

Pemadam Kebakaran di Daerah

Ramli, Soehatman. 2010. Petunjuk Praktis Manajemen Kebakaran (Fire

Management). Jakarta: Dian Rakyat.

Rahmat, KH. 2020. Strategi Komando Resor Militer 043Garuda Hitam Dalam

Penanggulangan Bencana Alam di Provinsi Lampung. Jurnal Program Studi

Magister Manajemen

Sudibyakto. 2011. Manajemen Bencana di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press.

66

67

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung.

Afabeta.

Setiawan, A. 2016. Strategi Pengelolaan Banjir di Kabupaten Nganjuk. Skripsi

Jurusan Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Malang.

Setiawan, R. 2019. Colaborative Badan Penanggulangan Becana Daerah Kota

Dumai Dalam Menanggulangi Kebakaran Lahan di Kota Dumai. Jurnal

Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi.

Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan

Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Penanggulangan Bencana.

Wibowo, AM.2018. Strategi Peningkatan Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah(BPBD) Kabupaten Pacitan Dalam Penanggulangan Bencana. Tesis

Wijayanto, Koko. 2012. Recognize : Pencegahan dan Manajemen Bencana.

Jurnal Pemerintahan

68

L

A

M

P

I

R

A

N

69

Nomor : 617/FSP/A.1-VIII/V/41/2020

Lamp. : 1 (satu) Lampiran

H a l : Pengantar Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian

dan Pengabdian pada Masyarakat

(LP3M) Unismuh Di –

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam

rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat

memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Dwi

Harvikayana S t a m b u k 105641112616

J u r u s a n : Ilmu Pemerintahan Lokasi Penelitian : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Pinrang. Judul Skripsi :Strategi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Dalam

Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan

Patampanua Kabupaten Pinrang

Daerah Penelitian : Kabupaten Pinrang.

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang

baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu

Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum

Wr. Wb.

Makassar, 3 Mei 2020

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Al-Iqra Lt.5) Makassar 90221

Telp. (0411) – 866972, Faks. (0411) – 865588

70

71

72

Simulasi pencegahan kebakaran

73

Sosialisasi Pencegahan Resiko bencana kebakaran lahan

74

Dokumentasi Bersama Jabir, SE Dengan Jabatan Seksi Kedaruratan dan

Logistik BPBD

Dokumentasi Bersama H.Mahyuddin,S.Sos Dengan Jabatan Sebagai Seksi

Pencengahan dan Kesiapsiagaan BPBD dan Bersama Andi

NasrulmS.ip Dengan Jabatan Sebagai Sekertariat BPBD

75

Dokumentasi Bersama Petugas Damkar Atas Nama Arief

Dokumentasi Bersama Muhadir Muddin, S.Stp, Mh Kepala Satu Polisi

Pamong Praja dan Damkar

76

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DWI HARVIKAYANA, dilahirkan di Kabupaten

Pinrang tepatnya di Kelurahan Marawi Kecamatan

Tiroang pada hari Jumat 06 Februari 1998. Anak

kedua dari tiga bersaudara pasangan Kisman dan

Hapida, Penulis menyelesaikan pendidikan di SD

255 Pinrang Kelurahan Marawi Kecamatan

Tiroang pada tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan

pendidikan ke jenjang selanjutnya di SMP Negeri 9 Pinrang Kelurahan

Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dan tamat pada tahun

2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 6

Pinrang pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016

kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu di

Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan. Pada

tahun 2020 ini akan mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Strata

Satu (S1) dalam karya ilmiah dengan judul “Strategi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko

Bencana Kebakaran Lahan di Kecamatan Patampanua Kabupaten

Pinrang”.

77