SKRIPSI PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN PENGKREDITAN PADA PT.BANK SULSELBAR CABANG ENREKANG WAHYUNI 105730371112 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2016
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKRIPSI
PERANAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KEGIATAN PENGKREDITAN
PADA PT.BANK SULSELBAR CABANG ENREKANG
WAHYUNI
105730371112
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
iii
ABSTRAK
WAHYUNI,2016,Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan
Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kegiatan Pengkreditan Pada PT.
Bank Sulselbar Cabang Enrekang (dibimbing oleh Bapak Agussalim HR dan
Ibu Mukminati Ridwan).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan audit
operasional dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal terhadap
kegiatan perkreditan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis
deskriptif yaitu dengan memaparkan mengenai audit operasional bank yang
menggunakan tahapan audit yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia
No.1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan
dan Penerapan Standar Pelaksana Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), yaitu
tahapan pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu
tahap (1) persiapan audit, (2) penyusunan program audit, (3) pelaksanaan
penugasan audit, (4) pelaporan hasil audit dan (5)tindak lanjut hasil audit.
Hasil dari penilitian ialah bahwa penerapan audit operasional terhadap
kegiatan perkreditan dapat dikatakan cukup memadai. Berdasarkan tahap-tahap
audit operasional bank yang terdiri dari tahap persiapan audit, penyusunan
program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan juga
pengendalian internal kegiatan perkreditan dapat dikatakan efektif berdasarkan
pemberian kredit menggunakan prinsip 5C dan upaya penyelamatan kredit dari
kredit macet (non perfomance loan) telah dilaksanakan secara efektif.
Kata kunci: Peranan Audit operasional, Efektivitas, Pengendalian Internal,
Kegiatan Perkreditan
iv
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang senantiasa
mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penyusunan skripsi yang berjudul “Peranan Audit Operasional dalam
Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kegiatan Pengkreditan
Pada PT.Bank Sulselbar Cabang Enrekang”. Salam dan Salawat peneliti
hanturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan
sahabat yang telah membentangkan permadani kehidupan dari alam yang gelap
gulita menjadi alam yang terang benderang.
Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan dari
berbagai pihak. Ungkapan terima kasih yang tidak terhingga peneliti khususkan
untuk Ayahanda Kasim, Ibunda Masni, dan seluruh keluarga tercinta atas
segala kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa mendoakan sehingga skripsi ini
dapat terselesaikan.
Sebagai wujud rasa penghargaan, dengan segala kerendahan hati peneliti
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM Selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah menjadikan Unismuh Makassar
terus berkembang dibidang akademik dan melahirkan mahasiswa (i)
berkualitas.
v
2. Bapak Dr.H.Mahmud Nuhung,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar : Bapak Ismail
Badollahi,SE,.M.Si,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi
3. Bapak Dr.Agussalim HR.,SE.,MM selaku pembimbing I yang selalu
memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan pengertian.
4. Ibu Mukminati Ridwan SE.,M.Si selaku pembimbing II dalam penulisan
skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing
peneliti.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti dan
juga seluruh staf Jurusan Akuntansi dan Akademik Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Pimpinan Dan Staf Bank SulSelBar Cabang Enrekang yang telah
mengizinkan dam membantu dalam melakukan penelitian di Bank
SulSelBar Cabang Enrekang.
7. Seluruh keluargaku, yang juga telah banyak memberikan motivasi selama
ini terkhusus Saudara Saya Weni dan Zul Kifli yang selama ini banyak
membantu penulis baik berupa materi maupun nonmateri selama penulis
berkuliah di UNISMUH sampai dengan penyusuanan skripsi ini.
8. Teman-teman AK.4.12 dan seluruh teman-teman angkatan 2012
UNISMUH Makassar Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang tidak dapat
peneliti sebutkan satu per satu yang membantu dan memberi dukungan
baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti
vi
menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu
segala saran dan kritik yang membangun peneliti harapkan. Akhirnya,
semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti maupun pihak yang
berkepentingan.
Makassar, Juni 2016
wahyuni
vii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................................. ii
ABSTRAK ......................................................................................................... iii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................... vii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... x
DAFTAR TABEL .............................................................................................. xi
DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 5
D. Manfaat Penelitian .................................................................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori Auditing .......................................................................................... 7
Informasi untuk bagian lain, (5) Pembayaran bea materai kredit, (6)
Asuransi barang jaminan, dan (7) Asuransi kredit.
6. Pencairan Fasilitas Kredit
Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan
menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya,
pencarian kredit ini berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atau
beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui
pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi
nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan
dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak
harus mendahului pencairan kredit.
Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan
prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit
tersebut dapat dicairkan. Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu
debitur akan menandatangani surat atas akte perjanjian kredit beserta
lampiran-lampirannya.
7. Pelunasan Fasilitas Kredit
Pelunasan kredit ialah dipenuhinya semua kewajiban nasabah
terhadap bank yang berakibat terhapusnya ikatan perjanjian kredit.
37
Secara garis besar pengajuan permohonan kredit akan
digambarkan seperti berikut ini:
Gambar 1
Gambar 1
Prosedur Umum Pemberian Kredit
2. Non Performance Loan (NPL)
Non Performance Loan’s (NPL) atau kredit bermasalah disebabkan
karena penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan kredit dan lemahnya
sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit. Lemahnya sistem
administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit menyebabkan kredit yang
secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini,
sehingga bank terlambat melakukan pencegahan. (Siamat, Dahlan ,2001)
Ismail (2010 : 218) mengatakan ada beberapa faktor penyebab
kredit bermasalah yang berasal dari internal bank yaitu:
Permohonan Kredit
Penyelidikan Analisa Kredit
Keputusan Atas
Permohonan Kredit
Pencairan Fasilitas Kredit
Dito
lak
Pelunasan Fasilitas Kredit
Disetujui
38
1. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank yang kurang tepat, sehingga
tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu
selama jangka waktu kredit.
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan
nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya
diberikan.
3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur,
sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan
akurat.
4. Campur tangan yang terlalu besar dari pihak terkait misalnya
Komisaris, Direktur Utama Bank sehingga petugas tidak dapan
independen dalam memutuskan kredit.
5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit.
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau
rendahnya tingkat kredit bermaslah sangat dipengaruhi oleh kefektifan
pengendalian internal dalam kegiatan perkreditan yang dijalankan
bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat digunakan sebagai
analisa dalam menilai kefektifan pengendalian kegiatan perkreditan.
Kolektibilitas/kualitas kredit adalah pengelompokan nasabah
atau peminjaman berdasarkan kemampuan nasabah untuk membayar
pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. Kualitas
kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang
Penilaian Aktiva Bank Umum yaitu:
39
1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan
rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan
persyaratan perkreditan.
2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran
pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
bunga melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pe,bayaran pokok dan atau
bunga melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari.
5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau
bunga melampaui 180 hari.
Non Performance Loan’s (NPL) merupakan kredit bermasalah
yaitu kredit yang masuk kedalam kategori Kurang Lancar, Diragukan,
dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank
Indonesia. Besarnya rasio NPL suatu bank ditentukan oleh koletibilitas
kreditnya karena rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang
tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin
rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. Jika kredit yang
diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas
kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai
akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir,
2010).
40
F. Kerangka Pikir
Gambar 2
Kerangka Pikir
G. HIPOTESIS
Berdasarkan pada masalah pokok dan yang telah diuraikan
sebelumnya,maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :
diduga bahwa audit operasional berperan dalam meningkatkan efektivitas
pengendalian internal terhadap kegiatan perkreditan pada PT.Bank Sulselbar
Cabang Enrekang.
PT.Bank Sulselbar Cabang Enrekang
EFEKTIVITAS
Audit Operasional Indikator :
1. Independensi 2. Kompetensi 3. Ruang Lingkup 4. Tahap-tahap pemeriksaan
Audit Operasional
Pemberian Kredit Indikator :
1. Prosedur pemberian kredit
2. Prinsip penilaian permohonan kredit
Pemberian Kredit
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian akan dilakukan di kantor PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
jl.sultan hasanuddin no.4.Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu bulan
Maret s/d April 2016.
B. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Observasi, dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang
dibutuhkan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan teratur pada
PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang . Dari hasil penelitian yang dilakukan
diadakan pencatatan secara sistematis sesuai dengan data yang diperlukan.
b. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis maupun lisan mengenai rumusan
masalah yang akan diteliti kepada pihak-pihak yang terkait dan dianggap
mampu memberikan data-data atau informasi yang diperlukan dalam
penelitian ini.
c. Kuesioner, yaitu seperangkat pertanyaan yang diberikan peneliti kepada
pihak-pihak yang berkaitan untuk diisi dan berhubungan dengan peranan
audit operasional terhadap efektivitas pengendalian internal atas kegiatan
perkreditan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang yang mewakili
keseluruhan aspek yang menjadi objek penelitian ini.
41
42
C. Jenis Dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data
kualitatif.Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami bagaiman
peranan audit operasional dalam meningkatkan efektifitas pengendalian internal
terhadap kegiatan pengkreditan pada PT.Bank Sulselbar cabang Enrekang.
Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau
pihak pertama.
2. Data sekunder, yaitu yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui
media perantara, berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah
tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
D. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analisis yaitu memaparkan mengenai audit operasional pada kegiatan perkreditan
Bank Sulselbar Cabang Enrekang dengan menggunakan tahapan audit
operasional.Untuk mendapatkan hasil yang efektitif, dilakukan dengan
melaksanakan evaluasi hasil jawaban kuesioner. Hasil jawaban kuesioner akan
disajikan dalam presentase. Langkah-langkah yang dilakukan adalah :
1. Menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Mengumpulkan kembali seluruh kuesioner yang telah disebarkan kepada
responden.
43
3. Mengelompokkan jawaban berdasarkan jawaban Ya dan Tidak. Kemudian
menghitung jumlah jawaban dan banyaknya pertanyaan.
4. Memasukkan jumlah jawaban dan jumlah pertanyaan ke dalam rumus skor
yang ideal menurut :
5. Menghitung besarnya persentase jawaban. Hasil jawaban kemudian
diimplementasikan berdasarkan kriteria berikut ini :
a. Untuk mengetahui peranan Audit Operasional dalam hal ini Audit Internal
yang memadai:
0 % - 25% Audit Internal tidak memadai
26% - 50% Audit Internal kurang memadai
51% - 75% Audit Internal cukup memadai
76% - 100% Audit Internal sangat memadai
b. Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal terhadap kegiatan
perkreditan:
0 % - 25% pengendalian internal terhadap kegiatan perkreditan tidak efektif
26% - 50% pengendalian internal terhadap kegiatan perkreditan kurang efektif
51% - 75% pengendalian internal terhadap kegiatan perkreditan cukup efektif
76% - 100% pengendalian internal terhadap kegiatan perkreditan sangat efektif
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah PT Bank Sulselbar
Bank pembangunan Daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada
tanggal 13 januari 1961 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi
Selatan Tenggara sesuai dengan Akta notaris Raden Kadiman NO. 67 tanggal 13
juli 1961 nama PT Bank pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No.
002 tahun 1964 tanggal 12 februari 1964, nama Bank pembangunan Daerah
Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp 250.000.000. dengan
pemisahan antara propinsi daerah tingkat I Sulawesi selatan dengan propinsi
tingkat I Sulawesi Tenggara , maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.
Dengan lahirnya Peraturan Daerah NO. 01 TAHUN 1993 Dan penetapan
modal dasar menjadi Rp 25 milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
dengan seburan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD).
Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari perusahaan daerah (PD) menjadi
Perseroan terbatas (PT) Diatur dalam peraturan daerah (PD) No . 13 tahun 2003
tentang perubahan status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dari Pd menjadi PT dengan Modal Dasar rp 650 milyar.
Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01
tanggal 29 desember 2004 tentang pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
44
45
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah di
umumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 februari
2005, tambahan No 1655/2005
Pada tanggal 10 Februari 2011 , telah di lakukan rapat umum Pemegang
Saham luar biasa (RUPS LB) Yang di lakukan secara circular resolution dab
keputusan RUPS LB tersebut telah di setujui secara bulat oleh para pemegamg
saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah di buatkan aktanya oleh Notaris
Rakhmawati Laica Marzuki, SH dengan Akta pernyataan tentang keputusan para
pemengang saham sebagai pengganti Rapat Umum.
Pemengang saham perseroan terbatas PT. Bank Sulsel , nomor 16 Tanggal
10 Februari 2011. Di mana dalam AKTA tersebut para pemengang saham
memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan Barat Dsingkat PT.
Bank Sulselbar.
Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari kementrerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02. Tahun 2011
Tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan. Di samping itu,
perubahan nama ini juga telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia
berdasarkan kepada keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/32/KEP.
GBI/ 2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Disingkat PT. Bank
Sulselbar.
46
B. Visi dan Misi Organisasi
1. Visi
Menjadi Bank yang terbaik di kawasan Indonesia timur dengan dukungan
manajemen dan sumber daya manusia yang professional serta memberi
nilai tambah kepada pemuda dan masyarakat.
2. Misi
Penggerak dan pendorong laju pembangunan ekonomi daerah pemegang
kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah salah satu
sumber pendapatan asli daerah.
C. Struktur Organisasi dan Job Description
1. Struktur Organisasi
47
2. Job Description
Berdasarkan struktur organisasi tersebut di atas , maka akan di jelaskan
secara singkat uraian tugas dan wewenang dari masing- masing bagian
devisi sebagai berikut:
1. Direktur utama , tugas utama antara lain :
a. Bertanggung jawab memimpin , dan mengkoordinasi seluruh
kegiataan yang berkaitan dengan kepentingan organisasi perusahaan.
b. Mewakili perusahaan atas segala aktivitas dengan pihak lain.
c. Menentukan kebijakan dan strategi operasional perusahaan.
2. Direktur Utama Operasional, tugas utama antara lain :
a. Penanggung jawab terhadap jalanya operasi perusahaan.
b. Mengendalikan perusahaan dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang
telah ditetapkan dapat tercapai.
c. Mewakili perusahaan atas segala aktivitas dengan pihak lain.
d. Menentukan kebijakan dan strategi operasional perusahaan.
3. Divisi Pemasaran, yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas
penyusunan rencana kerja yang berhubungandengan pemasaran serta
pelayanan purna jual.
4. Divisi Keuangan, yang memiliki tugas :
a. Mengkoordinir pengumpulan dan verifikasi data transaksi keuangan
untuk seluruh cabang perusahaan.
b. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan data transaksi keuangan
perusahaan pusat.
48
c. Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi pembukuan dan laporan
akuntansi umum dengan pembukuan.
d. Menyusun laporan keuangan.
5. Divisi Personalia, yang memiliki tugas :
a.Melakukan seleksi penerimaan karyawan baru, pelatihan bagi
karyawan dan pengembangan karyawan.
b. Mengawasi kegiatan seluruh karyawan dalam menjalankan tugasnya.
c. Memberi teguran kepada karyawan yang dianggap tidak disiplin.
6. Divisi Service, yang mempunyai tugas :
a. Memprogram alat-alat wartel
b. Menyediakan tenaga mekanik yang terlatih dan terampil.
c. Menerima perbaikan dari pelanggan yang memiliki keluhan terhadap
perangkatnya.
.
7. Divisi Vsat, yang memiliki tugas :
a. Mengkoordinir pekerjaan Vsat baik yang dilakukan di dalam kota
maupun diluar kota.
b. Mengkoordinir teknisi Vsat di lapangan dalam rangka penyelesaiaan
pekerjaan Vsat.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. Bank Sulselbar
Cabang Enrekang, dapat diambil dan dikumpulkan data-data yang diperlukan,
sebagai berikut:
1. Sistem Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
Di dalam penelitian ini kebijakan pemberian kredit yang diterapkan pada
PT.Bank Sulselbar Cabang Enrekang merupakan salah satu financial institution
milik pemerintah yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bank ini merupakan satu‐satunya bank umum yang fokus bisnisnya adalah
pembiayaan kredit pegawai dan kredit produktif. Dengan fokus bisnis seperti itu
maka sangat penting untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang
diterapkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Enrekang. Pada bank sulselbar ada
dua jenis kredit yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu Consumer Loan dan
Commercial Loan, dimana pada masing‐msing jenis produk tersebut terdapat
beberapa macam produk kredit. Berikut adalah produk‐produk kredit yang
ditawarkan oleh PT Bank Sulselbar Cabang Enrekang:
a. Kredit Usaha Lainnya (KUL)
b. Kredit Usaha Mandiri (KUM)
c. Kredit Modal Kerja (KMK)
49
50
d. Kredit Investasi Biasa (KIB)
e. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
f. Kredit Konstruksi
Dari setiap produk‐produk kredit Bank Sulselbar di atas terdapat
persyaratan‐persyaratan yang harus di penuhi oleh setiap calon debitur serta suku
bunga pada masing‐masing kredit. Hal ini perlu dalam kebijakan pemberian kredit
pada bank karena menjadi acuan bagi account officer dalam menganalisis
kemampuan calon debitur. Kebijakan ini juga penting sebagai bahan informasi
bagi para calon debitur bank sebelum mengajukan permohonan kredit pada Bank
Sulselbar. Prinsip kehati‐hatian menjadi salah satu pertimbangan Bank Sulselbar
dalam kebijakan pemberian kredit kredit, hal ini terlihat dari besarnya suku bunga
serta adanya batas maksimal pemberian kredit pada masing‐masing produk kredit
yang ditawarkan oleh Bank Sulselbar.
Sebelum kredit diberikan kepada calon debitur, Bank Sulselbar melalui
account officer menganalisis sejauh mana kemampuan calon debitur dalam
membayar pokok pinjaman ditambah dengan biaya bunga atas pinjaman yang
diberikan dengan mengacu pada prinsip 5 C dan syarat‐syarat yang telah
ditetapkan pada masing‐masing produk kredit.
2. Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. Bank Sulselbar dengan Prinsip
5C
a. Character
Prinsip yang pertama yang harus dipertimbangkan pihak bank dalam
memberikan kredit kepada calon debiturnya yaitu character. Character merupakan
51
suatu keyakianan bahwa sifat atau watak dari orang‐orang yang akan diberikan
kredit benar‐ benar dapat dipercaya. Pada bank Sulselbar, character ini merupakan
hal yang sangat penting dalam pemberian kredit, namun dalam mempelajari
character seorang calon debitur bukan hal yang mudah dan cepat. Tetapi langkah
awal Bank Sulselbar dalam menilai character calon debiturnya yaitu dengan
melihat data‐data riwayat hidup calon debitur dan wawancara langsung dengan
calon debitur tersebut.
b. Capacity
Prinsip ini untuk melihat kemampuan calon debitur dalam
mengembalikan kredit yang diberikan beserta dengan biaya bunganya. Dalam
menilai capacity calon debitur, Bank Sulselbar dapat melihat hal ini dari pekerjaan
dan penghasilan calon debitur dalam tiap bulannya setelah dikurangi dengan biaya
hidup dari calon debitur. Capacity seorang calon debitur dapat dilihat juga dari
usaha yang dijalankan oleh calon debitur. Jika usaha tersebut mempunyai prospek
yang baik di masa akan datang maka hal ini akan menjadi salah satu pertimbangan
Bank Sulselbar dalam memberikan kreditnya kepada nasabah.
c. Capital
Pada Bank Sulselbar capital hanya berlaku pada kredit usaha rakyat. Di
mana kredit ini diberikan untuk penambahan modal usaha yang dijalankan oleh
calon debitur. Di sini analis kredit dari pihak Bank Sulselbar melihat berapa
modal usaha yang dimiliki oleh calon debitur sebelum kredit diberikan kepada
calon debitur. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan atau proposal yang yang
dibuat oleh calon debitur. Ini sangat perlu dilakukan agar bank Sulselbar dapat
52
menganalisis berapa banyak kredit yang harus diberikan kepada calon debitur
apabila permohonan kreditnya disetujui. Hali ini penting dilakukan agar
pemanfaatan modal tambahan yang diberikan oleh pihak Bank Sulselbar dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh debitur.
d. Colleteral
Merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur kepada
pihak bank. Semua bank yang memberikan kredit kepada nasabah, mensyaratkan
adanya jaminan yang diberikan oleh calon debitur kepada pihak bank. Hal ini
perlu karena pemberian kredit kepada calon debitur mempunyai tingkat risiko
yang tinggi. Begitu pun kebijakan pemberian kredit pada bank Sulselbar. Dalam
tiap produk kredit yang disalurkan kepada nasabahnya, bank Sulselbar
mensyaratkan adanya jaminan/agunan dari calon debitur. Jaminan ini dapat
berupa sertifikat tanah, serifikat rumah. BPKB motor atau mobil, SK pegawai dan
lain sebagainya yang nilainya tidak kurang dari jumlah kredit yang diberikan
kepada calon debitur.
e. Condition of economy
Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat Bank Sulselbar perlu
melihat kondisi ekonomi Negara Indonesia. Salah satu yang menjadi tolak ukur
Bank Sulselbar yaitu tingkat inflasi.
53
Tabel 1
Prinsip Pemberian Kredit 5C
Prinsip‐prinsip pemberian kredit Tolak ukur pada PT Bank Sulselbar Cabang
Enrekang
Character
1. Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitur
2. Dari hasil wawancara antara analisis kredit Bank Sulselbar dengan calon debitur
3. Bank Indonesia Checking
Capacity
1. Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi dengan biaya hidup/bulan. Biasanya 75% dari penghasilan bersih
2. Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik.
Capital
1. Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat (KUR). Biasanya Bank Sulselbar memberikan 75% kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur
Collateral
1. Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksasi harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif
2. Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setealh ditaksasi oleh analisis kredit Bank Sulselbar
Condition of economy
1. Suku bunga Bank Indonesia 2. Tingkat inflasi
Sumber: hasil wawancara dengan account officer PT Bank Sulselbar Cabang Enrekang
54
3. Pengelolaan Non Performing Loan pada PT. Bank Sulselbar Cabang
Enrekang
Pengelolaan kredit bermasalah (non performing loan) menjadi sangat
penting karena hal ini berdampak pada kinerja perusahaan dalam hal ini Bank
Sulselbar. Batas maksimum persentase kredit bermasalah pada setiap perbankan
di Indonesia harus mengacu pada peraturan yang di buat oleh Bank Indonesia
tentang batas kewajaran tingkat non performing loan yaitu sebesar 5%. Peraturan
ini penting agar setiap perbankan yang ada Indonesia tetap menjaga tingkat Non
performing loan.
Tabel 2
Perkembangan Non Performing Loan
PT Bank Sulselbar Cabang Enrekang
Sumber: Kinerja Keuangan PT Bank Sulselbar Cab. Enrekang
4. Upaya Penyelamatan Kredit pada PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang
Salah satu kebijakan pemberian kredit yang harus ada pada setiap bank
yaitu kebijakan dalam penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan).
Kebijakan ini perlu dalam suatu bank karena hal ini akan berdampak pada seluruh
aspek pada suatu bank. Berikut ini adalah kebijakan Bank Sulselbar Cabang
Enrekang dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah (non performing loan).
Rasio
Tahun
2013 2014 2015
NPL (%) 3.25 3,01 2,25
55
Gambar 3
Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah PT Bank Sulselbar Cabang
Enrekang
Tabel 3
Empat kategori debitur & langkah penyelesaian hutang debitur
Kategori
Itikad Prospek Usaha Langkah penyelesaian hutang debitur debitur
A Baik Ada Restrukturisasi kredit dengan pola yang dapat
disepakati untuk penyelesaian kredit
B Baik Tidak ada Penyelesaian secara komersial, misalnya
dengan penjualan agunan
C Kurang Ada Melalui proses hukum agar menjadi
kooperatif. Apabila tidak kooperatif maka
proses hukum dilanjutkan antara lain dengan
penyerahan ke KPKNL
D Kurang Tidak ada Melalui proses hukum antara lain penyerahan
ke KPKNL Sumber: PT Bank Sulselbar Cabang Enrekang
KREDIT BERMASALAH
(NPL ATAU EKSTRKOMTABLE)
MAPPING / PEMETAAN (berdasarkan tingkat risiko penyelesaian dan biaya)
Analis cost & benefit serta Analisa Resiko
PENYELESAIAN KREDIT
Restrukturisasi Penagihan Penjualan
tunai atau
lelang
Subrogasi Lelang hak
tanggunga
n
Pengadilan
negeri
56
1. Restrukturisasi Kredit
a. Syarat Umum
1) Debitur Kooperatif
2) Debitur kesulitan/mengalami penurunan kemampuan membayar kredit.
b. Pola Restrukturisasi
1) Penjadwalan ulang (PUL)
Adalah penetapan kembali jangka waktu kredit dan jumlah angsuran
bulanan atas sisa kredit dan/atau penetapan pembayaran angsuran atas tunggakan
angsuran yang ada dari kredit bermasalah dan/atau mempunyai potensi
bermasalah, yaitu PUSP (penjadwalan ulang sisa pokok) dan PUST (penjadwalan
ulang sisa tunggakan).
Tujuannya agar debitur memenuhi kewajibannya kepada Bank secara rutin
dan tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit berikut addendumnya.
Jenis PUL antara lain (kebijakan) :
a) PUSP, yaitu menjadwalkan kembali masa angsuran atau sisa pokok kredit.
Dengan dua pilihan yaitu jangka waktu tetap tetapi angsuran bertambah dan
jangka waktu bertambah tetapi angsuran tetap atau mengecil.
b) PUST, menjadwalkan pembayaran tunggakan angsuran (pokok dan atau
bunga) sehingga debitur mempunyai dua angsuran regular dan tunggakan.
Dimungkinkan dapat diberikan diskon tunggakan bunga atau denda sepanjang
debitur melunasi tunggakan bunga dan atau denda.
c) Penundaan pembayaran kewajiban kredit (Grace Period) adalah penundaan
pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk jangka waktu tertentu,
57
sesuai hasil analisa kemapuan debitur. Tujuannya agar debitur memenuhi
kewajibannya kepada Bank secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan
perjanjian kredit berikut addendumnya.
d) Novasi / Alih Debitur Adalah pengalihan seluruh hutang/kewajiban debitur
(berikut asset) kepada pihak lain yang memenuhi ketentuan bank yang
berlaku. Tujuannya adalah mengganti debitur yang sudah tidak memiliki
kemampuan dengan debitur baru yang memiliki kemampuan dan kredibilitas
yang baik.
2. Penyelesaian Kredit
a. Syarat Umum
1) Debitur tidak kooperatif
2) Debitur tidak mampu membayar angsuran kredit
b. Pola Penyelesaian Kredit
1) Subrogasi
Adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga berdasarkan Akta
Notaris, sehubungan pihak ketiga membayar sebagian atau seluruh sisa hutang
debitur kepada bank. Dengan dibayarnya seluruh hutang debitur maka pihak
ketiga menggantikan kedudukan bank.
Tujuannya untuk mengalihkan hak tagih bank kepada pihak ketiga dengan
kompensasi tunai dan mengurangi kredit bermasalah.
Pelaksanaan subrogasi dilakukan dengan mengacu kepada kebijakan yang
antara lain :
a) Harus dipertimbangkan secara selektif
58
b) Dapat dilakukan tanpa persetujuan debitur
c) Jumlah hutang yang dialihkan sebesar kewajiban debitur, kecuali ada
kebijaksanaan
d) Apabila pihak ketiga mengambila alih sebagian kewajiban debitur, maka
agunan diikat secara paripasu.
2) Penjualan Agunan Kredit
Adalah merupakan kesepakatan antara bank dengan debitur untuk menjual
sebagian dan atau seluruh agunan kepada pihak ketiga sebagai pelunasan sebagian
dan atau seluruh kredit.
Tujuan :
Kredit dapat dilunasi
Bank dapat menerima dana segar (fresh fund)
Pelaksanaan hal ini berdasarkan pertimbangan secara selektif dan
dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan debitur.
Krteria :
Diuatamakan jaminan tambahan
Agunan yang tersisa masih dapat mengcover sisa kredit (apabila
tidak melunasi seluruh sisa kredit)
3) Lelang Hak Tanggungan
Adalah upaya penyelesaian kredit bermasalah (macet) dengan melakukan
eksekusi (lelang) terhadap objek yang menjadi agunan kredit.
4) Pengadilan Negeri
Adalah upaya penyelesaian kredit yg dilakukan pihak bank dengan
59
melakukan gugatan wan prestasi (cidera janji) oleh debitur terhadap kewajiban
kredit melalui Pengadilan Negeri.
Dari uraian di atas sebagian besar dari kebijakan yang diterapkan oleh PT
Bank Sulselbar dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat telah
menerapkan prinsip 5 C dan prinsip kehatia-hatian sesuai dengan teori yang ada.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian kredit PT Bank Sulselbar
Cabang Enrekang sudah baik sesuai dengan teori-teori yang telah dibahas pada
bab II dalam skripsi ini.
5. Pelaksanaan Audit Operasional Kredit
Auditor internal sebagai pelaksana audit operasional pada Bank Sulselbar
membantu pihak manajemen dalam usaha mencapai efektivitas kegiatan
perkreditan, selain itu kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin
berbagai kemungkinan penyimpangan atau kelemahan yang mungkin ditemukan.
Setelah melakukan penelitian pada PT. Bank Sulselbar mengenai
penerapan audit operasional, maka dapat dilihat unsur-unsur yang menunjang
pelaksanaan audit operasional pada perusahaan yang akan peneliti bahas di bawah
ini.
a. Persiapan Audit
Aktivitas yang dilakukan audtor internal pada tahap persiapan audit adalah
meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan,
a. Penetapan Penugasan
Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada
auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana diterapkan dalam
60
rencana audit tahunan Bank Sulselbar.
b. Pemberitahuan Audit
Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat pemberitahuan
audit yang disampaikan kepada PT. Bank Sulselbar Cabang Enrekang sebelum
audit dilaksanakan.
c. Penelitian Pendahuluan
Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami
setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum agar audit dapat difokuskan pada
hal-hal yang strategis sehingga auditor dapat merumuskan tujuan audit secara
lebih jelas.
b. Penyusunan Program Audit
Program kerja audit internal kredit di PT. Bank Sulselbar Cabang
Enrekang yaitu program pemeriksaan kredit tahunan. Program yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1) Disusun berdasarkan rencana kerja manajerial
2) Memuat seluruh kegiatan pemeriksaan kredit yang telah direncanakan.
3) Memuat kegiatan pemeriksaan kredit yang di instruksikan oleh manajemen.
4) Penyusunan memerlukan koordinasi (sinergi) antara bidang-bidang audit
pada internal audit kantor perusahaan dan audit internal divisi.
5) Memuat rencana pemeriksaan kredit yang meliputi:
a) Objek audit (bagian perkreditan)
b) Jadwal dan lokasi waktu
c) Personalia
61
d) Perkiraan biaya
e) Periode
f) Penyusunan program audit, meriview program audit
g) Nomor kertas kerja audit (KKA/KKP)
h) Tujuan audit
i) Langkah-langkah audit
j) Personil yang mengijinkan langkah-langkah tersebut
Program tersebut diatas dibuat di tingkat divisi dan kantor perusahaan
sesuai dengan bidang yang ada dan sebelum dilaksanakan terlebih dahulu harus
disetujui oleh koordinator atau kepala audit internal.
c. Pelaksanaan Penugasan Audit
Prosedur audit internal dalam menjalankan pemeriksaan kredit pada PT.
Bank Sulselbar Cabang Enrekang dijalankan secara bulanan, dimana dalam
menjalankan tugasnya, auditor internal harus memberitahukan terlebih dahulu ke
bagian perkreditan dan berwenang memeriksa dokumen-dokumen buku dan
catatan dibagian perkreditan. Dalam melaksanakan pemeriksaan kredit, auditor
internal juga melakukan semua fungsi audit internal, yang mencakup kegiatan
compliance, verification dan evaluation.
1) Compliance
Audit internal melakukan penilaian ketaatan para karyawan bagian
perkreditan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, apakah telah
dilaksanakan dengan benar. Contohnya antara lain :
a) Memeriksa kebenaran dari pengisian formulir pada bagian analis kredit,
62
apakah data-data yang diisi oleh calon debitur sudah benar dan
persyaratannya sudah lengkap.
b) Memeriksa penandatanganan dokumen calon debitur, apakah telah
ditandatangani oleh bagian analis kredit dan kepala cabang.
c) Menilai apakah prosedur pemberian kredit telah mendapat persetujuan dari
pihak yang berwenang, yang terdiri dari kepala cabang, analis kredit dan
petugas loan service.
2) Verification
Dalam hal verifikasi, auditor internal melakukan audit terhadap kebenaran
dokumen-dokumen, catatan-catatan dan laporan-laporan pemberian kredit,
contohnya antara lain :
a) Memeriksa apakah seluruh dokumen dan catatan perkreditan calon debitur
telah dicatat dengan benar oleh petugas loan service dan bagian analis
kredit, adapun dokumen yang diperiksa seperti: bukti-bukti aplikasi kredit.
b) Memeriksa ketepatan dan kebenaran perhitungan dan penjumlahan serta