Page 1
Skripsi
PERANAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)
DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU BELERANG
KECAMATAN SINJAI BORONG KEBUPATEN SINJAI
SUPRIADI JAYA ABADI
105610445612
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018
Page 5
KATA PENGANTAR
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat kesehatan dan
hikmat kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik
sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penulisan skripsi dengan judul
“Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Lgislasi Peraturan
Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” merupakan
salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana strata satu (S1) pada Program
Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah Makassar.
Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad
SAW. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan
beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang
bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa
mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.
Serta selalu doa yang teriring oleh kedua orang tua penulis sehingga
penulis bisa seperti ini sampai sekarang, teruntuk Ayahanda tercinta, Jamaluddin
yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Dan
untuk ibunda tercinta Fatimang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis
Page 6
sampai saat ini. Penulis bukanlah apa-apa tanpa kalian. Semoga Allah senantiasa
melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau.
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran
dan kritik yang membangun yang berguna untuk penyempurnaan selanjutnya.
Penulis telah banyak menerima masukan, bimbingan dan bantuan selama penulis
mengikuti perkuliah di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas
Muhammadiyah Makassar. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin
mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Dr. Abd. Rahman Rahim, S.E.,MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada
penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta
seluruh stafnya.
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi
Negara dan segenap Dosen pengajar dan staf pegawai di lingkungan
FISIP Muhammadiyah Makassar khususnya jurusan Ilmu Administrasi
Negara yang pernah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.
4. Ibu Hj. Andi Nuraeni Aksa, SH.,MH selaku pembimbing 1 dan bapak
Adnan Ma’ruf, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah
Page 7
meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal
hingga skripsi ini selesai.
5. Terima Kasih untuk segala pihak yang terlibat dalam hal ini
Pemerintah Kabupaten Sinjai, pemerintah kecamatan Sinjai Borong,
Pemerintah Desa Batu Belerang, Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)Desa Batu Belerang dan para informan serta pihak-pihak yang
tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan
memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi
6. Saudara-saudara penulis, Kak Ramli yang telah banyak membimbing
dan mendidik penulis selama ini, serta untuk adik Adam dan adik
Syamsuddin yang telah merelakan waktunya untuk memenuhi
Kebutuhan Penulis.
7. Terima kasih untuk Salmawati atas waktu, tenaga dan perhatiannya
selama ini. Semoga Allah senantiasa membalas segala yang telah kau
berikan untuk penulis.
8. Terima kasih untuk semua teman-teman kelas B angkatan 2012 yang
tak bisa saya sebut namanya satu persatu yang telah menjadi teman
seperjuangan selama masa perkuliahan.
9. Terima kasih untuk sahabat-sahabat dari SMA 1 Sinjai Borong yang
telah mengisi hari-hari penulis dalam masa putih abu-abu.
Akhirnya segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat
menjadi karunia yang tidak terhingga dalam hidupnya. Penulis telah berupaya
dengan semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis
Page 8
menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk
itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca
demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam
memperkaya khasanah ilmu pendidikan dan juga dapat dijadikan sebagai salah
satu sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti hal yang
sama.
Sekian dan Terima Kasih
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Makassar, 17 Agustus 2017
Penulis
Page 9
Abstrak
Supriadi Jaya Abadi, 105610445612. Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammdiyah Makassar. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA BATU
BELERANG KECAMATAN SINJAI BORONG KEBUPATEN SINJAI.
Dibimbing oleh pembimbing I Hj. Andi Nuraeni Aksa dan pembimbing II
Adnan Ma’ruf.
Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Peran Badan
permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Legislasi peraturan Desa Batu
Belerang KecamatanSinjai Borong Kabupaten Sinjai terkhusus Tentang Proses
Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No.3 tahun 2016 tentang anggaran
Pendapatan Dan Belaja Desa (APBDesa). Penelitian ini berlangsung kurang lebih
1 bulan dan berlokasi di Desa Batu Belerang Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian
yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi
dokumen, studi pustaka dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan peran BPD dalam Proses Legislasi
peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai, yaitu
mengetahui bagaimana kinerja BPD dalam proses Legislasi peraturan di desa,
apakah mereka paham tentang teknisi pembuatan perturan di desa sesuai dengan
aturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia. Adapun tahap
pembuatan peraturan di Desa Batu Belerang yang terbagai menjadi 3 tahap yaitu;
(a) tahap inisiasi, (B)sosio-politis dan(C) tahap yuridis. Selain itu adapun faktor
yang mempengaruhi peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembuatan
peraturan Desa Batu Belerang terdiri dari faktor pendukung yakni rekruitmen atau
sistem pemilihan anggota BPD,masyarakat desa Batu Belerang dan faktor sosial
budaya yang ada di desa Batu Belerang,serta adapun Faktor penghambat Dalam
pembuatan Peraturan di Desa Batu Belerang yakni kurangnya kordinasi
Pemerintah Desa dengan BPD Batu Belerang dalam Proses pengumpulan
Aspirasi, serta lamannya pemerintah kabupaten dalam mengevaluasi peraturan
yang elah di tetapkan.
Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa
Page 10
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL ......................................................................................................
HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................................
KATA PENGANTAR .......................................................................................................
ABSTRACK.......................................................................................................................
DAFTAR ISI ....................... .............................................................................................
DAFTAR TABEL................ .............................................................................................
DAFTAR BAGAN ............... .............................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ..... ........................................................................................... 9
C. Tujuan Penelitian ...... ........................................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian .... ........................................................................................... 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Dan Konsep Teori ............................................................................. 10
B. Kerangka Pikir .......... ......................................................................................... 24
C. Fokus Penelitian ........ ......................................................................................... 25
D. Deskripsi Fokus Penelitian .................................................................................. 25
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.............................................................................. 27
B. Jenis Dan Tipe Penelitian .................................................................................... 27
C. Sumber Data .............. ......................................................................................... 28
D. Informan Penelitian ... ......................................................................................... 28
E. Teknik Pengumpulan Data .................................................................................. 29
F. Teknik Analisis Data . ......................................................................................... 30
Page 11
G. Pengabsahan Data ..... ......................................................................................... 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum lokasi penelitian ...................................................................... 33
1. Visi dan Misi Desa Batu Belerang ................................................................ 34
2. Kondisi Umum Desa Batu Belerang ............................................................. 35
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Batu Belerang............................. 36
4. Sarana dan Prasarana Desa Batu Belerang .................................................... 38
5. Pemerintah Desa Batu Belerang .................................................................... 41
6. Badan Permusyawaratan Desa Batu Belerang .............................................. 43
B. Bentuk-bentuk peranan BPD ............................................................................... 45
C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan peraturan
Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai ...................... 51
1. Tahap Inisiasi ..... ......................................................................................... 53
2. Tahap Sosio-Politis ...................................................................................... 73
3. Tahap Yuridis ...... ......................................................................................... 79
D. Kendala-kendala yang terjadi dalam proses legislasi peraturan desa ................. 85
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP
A. Kesimpulan ............... ......................................................................................... 90
B. Saran ......................... ......................................................................................... 91
DAFTAR PUSTAKA .......... ......................................................................................... 93
LAMPIRAN ......................... ......................................................................................... 96
Page 12
DAFTAR TABEL
Nomor halaman
3.1 Informan Penelitian ......... ................................................................................ 28
4.1 wilayah administrasi pemerintahan Desa Batu Belerang ................................ 36
4.2 perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki ........................ 37
4.3 Perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Batu Belerang .............. 37
4.4 Perbandingan Mata Pencaharian Penduduk Desa Batu Belerang ................... 38
4.5 Sarana Umum Desa Batu Belerang ................................................................. 39
4.6 Sarana pendidikan Desa Batu Belerang .......................................................... 39
4.7 Sarana keagamaan di Desa Batu Belerang ...................................................... 40
4.8 Prasarana Transportasi Desa Batu Belerang ................................................... 40
4.9 Kualitas Jalan di Desa Batu Belerang ............................................................. 41
4.10 Profil BPD Desa Batu Belerang .................................................................... 45
4.11 Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Musyawarah Dusun ............. 66
4.12 Absensi rapat gabungan desa batu belerang.................................................. 71
4.13 Peran BPD Desa Batu Belerang Dalam Tahap Yuridis ................................ 85
Page 13
DAFTAR BAGAN
Nomor halaman
1. Kerangka Pikir ........................................................................................... 24
2. Struktur pemerintah Desa Batu Belerang .................................................. 43
3. Struktur BPD Desa Batu Belerang ............................................................ 44
4. Alur Tahap Inisiasi .................................................................................... 50
5. Alur Musyawarah Tingkat Dusun ............................................................. 63
6. Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Musyawarah Tingkat Dusun 67
7. Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dan Alur Pengumpulan Aspirasi
Masyarakat ................................................................................................ 69
8. Alur Tahap Sosio-politis ........................................................................... 74
9. Alur Tahap Yuridis ................................................................................... 80
Page 14
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan konsepsi pemerintah daerah yang tertuang dalam Undang-
Undang Dasar 1945 pada pasal 18 menyatakan bahwa “pembagian daerah
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetetapkan dengan Undang-Undang”. Pemerintah desa merupakan sub sistem
dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal
ini bermakna bahwa pemerintah desa mendapat perhatian serius dalam
membina masyarakat desa.
Badan permusyawaratan desa, selanjutnya disingkat BPD bukanlah
lembaga baru. Dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas,
fungsi dan kedudukan BPD terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak
terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa. Istilah BPD
diperkenalkan oleh undang-undang No.22 tahun 1999 tentang otonomi daerah
sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang
kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh undang-undang
tahun 2004 tentang pemerintah daerah. BPD bergeser dari pemerintahan desa.
Sebagai unsur pemerintah desa, BPD berwenang dan ikut mengatur dan
mengurus desa. Dalam undang-undang ini lembaga musyawarah desa (LMD)
diganti menjadi badan perwakilan desa pengaturan tetang BPD ini ada dalam
pasal 104 dan 105. Yang berbunyi “Badan permusyawaratan desa atau yang
1
Page 15
2
disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta
melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”. Dari
pasal tersebut terlihat bahwasanya BPD memiliki empat fungsi yaitu pertama
mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya
fungsi ini belum berjalan semuanya.
Kedudukan badan permusyawaratan desa berdasarkan undang-undang
No.6 tahun 2014 telah bergeser tidak sebagai unsure penyelenggara
pemerintahan desa hal tersebut di tegaskan pada pasal 23 undang-undang no. 6
tahun 2014 bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Dengan demikian badan permusyawaratan desa berada diluar struktur
pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa menjadi lembaga yang
mandiri namun mempunyai fungsi pemerintahan.
Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan
Perangkat Desa. Kepala desa dipilih langsung oleh rakyat dan kepala desa yang
terpilih ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh Bupati.
Sedangkan BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa bersangkutan. Titik tolak
pembangunan yang dilaksanakan ditingkat pedesaan sebaiknya berdasarkan
kepemimpinan kepala desa dengan segenap potensi masyarakat yang ada, ini
Page 16
3
hendaknya digalang secara baik besama-sama BPD sehingga keberhasilan
pembangunan dapat dinikmati dan dirasakan bersama.
Desa merupakan pemerintahan terkecil dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dalam menjlankan tugasnya desa diperlukan sebuah lembaga yakni
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra pemerintah desa yang
solit dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah desa dan
badan permusyawartan desa diharapkan yang bisa membawa kemajuan dengan
memberikan pengarahan, masukan dalam membangun pemerintahan desa
menjadi baik terutama dalam penyusunan dan penetapan peraturan pemerintah
desa.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) RI No.6 Tahun 2014 tentang Desa
pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisonal yang di akui dan di hormati
dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Dari konsep
pemerintahan desa dapatlah diketahui bahwa desa sebagai suatu organisasi
pemerintahan yang dikelola oleh Kepala Desa yang difungsikan sebagai
menjalankan pemerintahan, sedangkan BPD difungsikan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD merupakan badan legislatif desa
yang akan mengawasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam
menciptakan pembangunan desa.
Page 17
4
Kehadiran BPD membawa nuansa tersendiri dalam kehidupan
demokrasi, karena salah satu tujuan dibentuknya BPD adalah untuk
mewujudkan pemerintahan ynag demokratis ditingkat desa, salah satu bentuk
yang harus dilakukan adalah berupaya menjadikan BPD sebagai institusi yang
profesional yakni suatu lembaga desa yang mampu bekerja secara professional
untuk mewujudkan visi dan misi yang telah diembankan atau dibebankan
masyarakat kepada lembaga tersebut.
Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga
memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi
pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam
menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk
kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang
luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan
keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan
keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun
kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa
sendiri.
Demi mewujudkan demokrasi dan otonomi di tingkat desa maka
dibentuklah lembaga yang serupa dengan lembaga legislatif yang disebut
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintahan di desa. Hal ini termuat dalam Peraturan
Pemerintah (PP) tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 43
Page 18
5
tahun 2014 yang disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang merupakan
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD sebagai badan permusyawaratan
berasal dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka
agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Badan Permusyawaratan
Desa bukanlah lembaga legislasi yang pertama ditingkat desa karena ada
lembaga legislasi desa lainnya sebelum BPD yang merupakan cikal bakal
perwujudan demokrasi dan otonomi di desa yakni Lembaga Musyawarah Desa
(LMD) dan Badan Perwakilan Desa. Lembaga ini pada hakikatnya adalah
mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat.
Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa dalam hal ini
bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan
laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun
hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat
dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan
persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk
melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling
menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan
Page 19
6
Permusyawaratan Desa ( BPD ) yang sesuai dengan budaya yang berkembang
di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan
pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat
politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini
terbentuk. truktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah
menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa
merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya
serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi
membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.
Sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan
masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat pada masa
orde baru yang melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman
pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat
desa.
Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala
desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa
merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Badan Permusyawaratan Desa
merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa
Page 20
7
bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat.
Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil penduduk desa yang dipilih
dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi, adat istiadat,
membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Untuk itu BPD dan kepala desa menetakan peraturan desa. Dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa bertanggung jawab kepada
rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada bupati.
Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu lembaga legislasi dan
wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa
yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga
legislatif desa, BPD bertugas membuat peraturan desa (PERDES) dimana BPD
ikut serta dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang akan
ditetapkan dan dijalankan oleh pemerintah desa.
Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni
merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan
pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari
masyarakat kepada pemerintah desa (refresentasi). Proses pembuatan peraturan
desa, mencakup tiga bagian yaitu bagian perencanaan, penyusunan peraturan
desa oleh kepala desa dan penyusunan peraturan desa oleh BPD, pembahasan,
penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Bagian ini di atur dalam pasal 5
Page 21
8
sampai 13 Permendagri No.111 tahun 2014 tentang pedoman teknis pembuatan
peraturan di desa. Selain fungsi dalam legislasi dan refresentasi, BPD juga
memiliki fungsi lainnya seperti mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat
istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang
menunjang kelangsungan pembangunan dan melakukan pengawasan yaitu
meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran
pendapatan dan belanja desa/APBDesa serta keputusan kepala desa.
Fungsi legislasi adalah salah satu tugas utama BPD dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan di desa. Berbicara tentang legislasi tentunya
kita mengarah pada adanya output yang dihasilkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Dilevel desa peraturan perundang-undangan disebut
dengan peraturan desa (Perdes). BPD melakukan koordinasi dengan
pemerintah desa yakni kepala desa beserta jajarannya dalam merumuskan dan
menetapkan peraturan desa. Badan permusyawaratan desa memiliki hak untuk
menyetujui atau tidak terhadap peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah
desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa lainnya. Lembaga ini juga
dapat membuat rancangan peraturan desa untuk secara bersama-sama
pemerintah desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa.
Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3 tahapan yaitu tahap
inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap ini mencakup
pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.
Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah desa dan dapat juga
oleh BPD. Dalam menyusun rancangan peraturan desa, pemerintah desa dan
Page 22
9
atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang
berkembang di masyarakat. Rancangan peraturan desa yang berasal dari
pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD secara tertulis.
Setelah menerima rancangan peraturan desa, BPD melaksanakan rapat
paripurna untuk mendengarkan penjelasan kepala desa. Jika rancangan
peraturan desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang pemerintah desa
untuk melakukan pembahasan. Setelah dilakukan pembahasan, maka BPD
menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan
pemerintah desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan
peraturan desa menjadi peraturan desa yang dituangkan dalam keputusan BPD.
Setelah mendapatkan persetujuan BPD, maka kepala desa menetapkan
peraturan desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang
ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.
Tahap-tahap penyusunan dan penetapan peraturan desa yang ada harus
dijalankan seluruh desa di Indonesia dengan memperhatikan tiap tahapan, tidak
terkecuali dalam pembuatan Peraturan Desa di Desa Batu Belerang Kecamatan
Sinjai Borong Kabupaten Sinjai. BPD merupakan salah satu Unsur
penyelenggara pemerintahan desa yang paling berperan dalam Pembuatan
Perdes, kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh perangkat desa
dengan BPD yang menjadi permasalahan dalam proses penyusunan dan
penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan
masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.
Page 23
10
Atas dasar itu penyusun merasa tertarik untuk meneliti bagaimana
proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Batu
Belerang, maka penyusun memandang penelitian ini harus dilakukan agar bisa
melakukan identifikasi proses BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan
desa, di Desa Batu Belerang berjalan secara konferensif (menyeluruh).
Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian
yaitu “Peranan Badan Permusyaratan Desa (BPD) Dalam Proses
Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang ecamatan Sinjai Borong
Kabupaten Sinjai”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam proses Legislasi
Peraturan Desa
2. Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Legislasi Peraturan
Desa di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Permusyawaratan Desa
dalam proses legislasi peraturan Desa;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala Badan Permusywaratan Desa dalam
legislasi peraturan Di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong
Kabupaten Sinjai.
Page 24
11
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah mampu menjadi acuan bagi
seluruh badan permusyawaratan desa seluruh penjuru tanah air khususnya BPD
di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai dalam
mengoptimalkan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi
masyarakat sehingga mampu membangun tatanan desa yang beraturan dan
mapan dalam hal ekonomi, social, politik dan budaya.
Page 25
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Dan Konsep Teori
1. Peranan
Peranan adalah berasal dari kata peran, yang menurut kamus besar
Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang
menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Jika
ditujukan pada hal yang bersifat kolektif didalam masyarakat, seperti
himpunan, gerombolan atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat
tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan
didalam sebuah masyarakat”.
Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan
peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial
khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam
harapan yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap
pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua
harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat
atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam
menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.
Menurut Soekanto (2009:243:244) dalam bukunya Sosiologi Suatu
Pengantar, mengatakan bahwa: “Peranan (role) merupakan aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
12
Page 26
13
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”.
Pembedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan
ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu
tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa
kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan
kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai
macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.
Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya
bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh
masyarakat kepadanya. Lebih lanjut Soekanto (2002:243-244) mengatakan
bahwa “Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan
posisi dalam pergaulan masyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat
(yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat
individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan
pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses”. Jadi, seseorang
yang menduduki posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Levinson dalam Soekanto (2009:213) Peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peratutan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupan masyarakat;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
Page 27
14
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku yang penting bagi
struktur sosial masyarakat .
Jadi peranan sangat penting didalam suatu organisasi, sebab
peranan merupakan suatu konsep prilaku yang dilakukan oleh seseorang
dalam masyarakat atau seorang pemimpin kepada bawahannya sesuai
dengan norma-norma. Menurut Ali (2002:464) menjelaskan: Peranan adalah
perilaku yang berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan
tertentu dalam struktur organisasi”. Ditambahkan oleh Ali (2002:446)
menjelaskan bahwa: “Istilah peranan dipakai untuk menujukan gabungan
pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan posisi status tertentu. Peranan
meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan masyarakat kepada setiap
dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu”. Suhardono mengatakan
peran adalah: “Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi
perilaku yang mesti dilakukan seseorang, yang menduduki suatu posisi”.
Lebih lanjut dikatakan Suhardono yaitu: “Setiap Pelaku peran sadar akan
posisinya. Karena hal menduduki posisi ini membawa konsekuensi berupa
tekanan-tekanan yang datang dari sistem sosial dan belum tentu dapat
dipenuhi, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, pelaku akan
memenuhinya secara lugas, atau kedua memenuhinya secara artificial”. Juga
dijelaskan oleh Suhardono (2009) yaitu: “Bagaimana seorang individu
menilai dirinya sendiri dan orang-orang lain di Sekitarnya, kepegawaian
seseorang dalam membawakan diri tersebut mempengaruhi orang lain, dan
lebih banyak lagi, kepiawaian tersebut meliputi perilaku belajar dan
Page 28
15
motivasi, cara pemberian sanksi, konformitas dan independensi antar pelaku
dalam kancah sosial”.
Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan bahwa
peranan didefenisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan
masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sedangkan menurut
Dougherty dan Pritchard (dalam Baur 2003 : 56 ) mengemukakan bahwa
relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut
oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisior dan kepala sekolah)
terhadap produk atau autcame yang dihasilkan.
Peranan menurut Ambarwati (2009:15), menunjukkan cakupan
peran sebagai suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan dalam suatu
perusahaan. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah perusahaan,
perusahaan tentu tidak bisa lepas dari peranan seluruh elemen perusahaan
termasuk public relation. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpilkan
bahwa peranan dapat diartikan sebagai langkah yang diambil oleh seseorang
atau sekelompok dalam menghadapi suatu peristiwa.
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan permusyawaratan desa (BPD) adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang penyusunan dan penetapan
peraturan desa (PERDES), penampungan aspirasi masyarakat dalam rangka
perumusan program dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
dan pengawalan kinerja pemerintah desa.
Page 29
16
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana
demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari
masyarakat yang diartikulasikan dan diagresiasikan oleh BPD dan lembaga
masyarakat lainnya. Dalam Pemerintahan Desa BPD dapat dianggap sebagai
"parlemen"-nya desa karena memiliki peran sebagai pembuat dan pengesah
peraturan desa. BPD mempunyai kedudukan sejajar dengan pemerintah desa
(kepala desa) dengan kata lain BPD dan Pemerintah Desa merupakan mitra
yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat
desa, maka disini terjadi mekanisme check and balance system dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam pencapaian tujuan mensejahterakan masayarakat desa,
masing-masing unsur Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan
fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Oleh
karena itu menurut Wasistiono 2006:36 hubungan yang bersifat kemitraan
antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:
a. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra;
b. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai;
c. Adanya niat baik untuk membantu dan saling mengingatkan;
d. Adanya prinsip saling menghormati.
Page 30
17
Berdasarkan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, diamanatkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan Desa
yaitu:
a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa
dan Peraturan Kepala Desa;
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
e. Menggali, menampung, menghimpun merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat;
f. Menyusun tata tertib BPD.
Berdasarkan pasal 61 undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan
Permusyawaratan Desa berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Dan dalam pasal 37 PP 72 Tahun 2005, anggota BPD mempunyai hak:
a. Pengajukan rancangan peraturan Desa;
b. Mengajukan pertanyaan;
Page 31
18
c. Menyampaikan usul dan pendapat;
d. Memilih dan dipilih;
e. Memperoleh tunjanga.
3. Peraturan Desa
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014 Bab I, pasal 1 ayat 7).
Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
dengan demikian maka pemerintahan desa harus merupakan penjabaran
lebih lanjut dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta harus memperhatikan kondisi
sosial budaya masyarakat desa setempat dalam upaya mencapai tujuan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang,
menengah dan jangka pendek.
Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan desa dilarang bertentangan
dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi. Secara teoritis, pembuatan produk hukum harus didasari oleh
paling tidak empat dasar pemikiran (Hamzah Halim, 2009:12) antara lain :
a. Dasar Filosofis, merupakan dasar filsafat atau pandangan hidup yang
menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat kedalam suatu
Page 32
19
rancangan/draft peraturan perundang-undangan sehingga hukum yang
dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral atau nilai-nilai adat
yang dijunjung tinggi dimasyarakat. Menurut Satjipto Raharjo, asas
hukum ini juga lazim disebut sebagai dasar/alasan bagi lahirnya suatu
peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.
b. Landasan Sosiologis, bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
harus dapat dipahami oleh masyarakat dan harus sesuai dengan
kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Aturan hidup yang
dibuat harus sesuai dengan keutuhan, keyakinan dan kesadaran
masyarakat.
c. Landasan Yuridis, bahwa yang menjadi landasan dalam pembuatan
peraturan perundang-undangan adalah peraturan atau sederet peraturan
Perundang-undangan yang lebih tinggi dan dasar kewenangan seorang
pejabat atau badan membentuk Peraturan Perundang-undangan.
d. Dasar Hukum, Tolak ukur di atas dapat memberikan jaminan bahwa
rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan cikal
bakal peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat
(acceptable), populis dan efektif. Populis, karena mengakomodir
sebanyak-banyaknya keinginan penduduk di daerah. Efektif, karena
peraturan yang dibuat itu operasional dan jangkauan peraturannya
mencakup sebanyak-banyaknya kepentingan masyarakat dan senantiasa
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga setiap kebutuhan
masyarakat pada setiap era, mampu diwadahinya.
Page 33
20
Peraturan desa yang wajib dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.
72 tahun 2005 adalah sebagai berikut :
1. Peraturan Desa tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan
desa (pasal 12 ayat 5 );
2. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal
73 ayat 3);
3. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMD) (pasal 64 ayat 2);
4. Peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa (pasal 76);
5. Peraturan desa tentang pembentukan Badan Milik Usaha Desa (pasal 78
ayat 2), apabila pemerintah desa membentuk BUMD;
6. peraturan desa tentang Pembentukan Badan Kerjasama (pasal 82 ayat 2);
7. Peraturan desa tentang Lembaga Kemasyarakatan (pasal 89 ayat 2).
Selain peraturan desa yang wajib dibentuk seperti tersebut diatas,
pemerintah desa juga dapat membentuk peraturan desa yang merupakan
pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perundang-undangan
lainya yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, antara lain:
a. Peraturan desa tentang pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan
kepala desa.
b. Peraturan desa tentang penetapan yang berhak menggunakan hak Pilih
dalam pemilihan kepala desa.
Page 34
21
c. Peraturan desa tentang penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan
kampanye, cara pemilihan dan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa.
d. Peraturan desa tentang pemberian penghargaan kepada mantan kepala
desa dan perangkat desa.
e. Peraturan desa tentang penetapan pengelolaan dan pengaturan
pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan
desa.
f. Peraturan desa tentang pungutan desa.
Selain hal diatas perlu juga diperhatikan bahwa dalam hal
pembahasan rancangan Peraturan Desa masyarakat berhak memberikan
masukan baik secara lisan maupun tertulis (Pasal 83 ayat (3) PP RI No 43
Tahun 2014) dan Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan
paling lambat 7 hari setelah ditetapkan (Pasal 84 ayat (4) PP RI No 43
Tahun 2014). Adapun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3
(tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk di
evaluasi Guna untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa
menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa (Pasal
69 ayat(4) UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa).
4. Proses Legislasi Peraturan Desa
Secara umum, proses pembuatan Peraturan Desa melalui 3 (tiga)
tahapan yakni:
Page 35
22
a. Tahap Inisiasi (Pengusulan dan Perumusan)
Pada tahap inisiasi ide atau gagasan dalam pembuatan
peraturan desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari pemerintah
desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD,
maka rancangan tersebut diserahkan kepada kepala desa, begitupun
juga sebaliknya apabila usulan tersebut datangnya dari kepala desa
maka rancangan peraturan desa diserahkan kepada BPD artinya
keduanya mempunyai hak untuk mengajukan peraturan desa.
BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang
(bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan) untuk
membahas usulan tersebut apabila disepakati perlu adanya peraturan
desa sesuai dengan usulan tersebut maka hasil rapat tersebut dijadikan
pra-rancangan peraturan desa. Usulan peraturan desa juga dapat dari
masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD
kemudian dari BPD lalu dibahas semacam kepanitiaan kecil, bila
disetujui barulah rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya
peraturan desa setelah itu dibuat rancangan peraturan desa. Sebuah ide
atau gagasan pembuatan peraturan desa harus dibahas terlebih dahulu
melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui
menjadi sebuah rancangan peraturan desa atau tidak.
Setelah mendapat persetujuan dari rapat BPD bahwa dari
usulan pembuatan peraturan desa menjadi rancangan peraturan desa,
maka sekretaris BPD membuat rancangan peraturan desa untuk
Page 36
23
diserahkan kepada kepala desa dalam bentuk tulisan guna mendapat
persetujuan untuk menjadi peraturan desa. Setelah kepala desa
menerima rancangan peraturan desa, kepala desa mengadakan rapat
bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang
disampaikan oleh BPD. Hasil keputusan rapat tersebut akan dibahas
dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD, kepala desa dan
perangkatnya sebagaimana diketahui bahwa yang dimaksud dengan
perangkat desa sesuai dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 2014 tentang perangkat desa terdiri dari sekretariat
desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun
2006 pasal 10 ayat (1-3), Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, dan penataan ruang yang telah
disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa
paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud diatas disampaikan oleh Bupati/Walikota
kepada kepala desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan
peraturan desa tersebut diterima. Apabila bupati/walikota belum
memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran pendapatan dan belanja
desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan peraturan desa
tersebut diterima, maka kepala desa dapat menetapkan rancangan
peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
Page 37
24
(APBDesa) menjadi peraturan desa. Kemudian pada pasal 11 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2006 dijelaskan bahwa evaluasi
rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat didelegasikan kepada
Camat.
b. Tahap Sosio-Politis (Pembahasan)
Rancangan peraturan desa yang telah diterima oleh pemerintah
desa, selanjutnya diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara
BPD, kepala desa serta perangkat desa. Peranan perangkat desa tersebut
dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam
pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat diterima. Dalam rapat
pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar
belakang dan tujuan dibuatnya peraturan desa. Dalam rapat tersebut
diadakan tanya jawab berkaitan dengan Ranperdes. Pada waktu rapat
pembahasan, permasalahan yang ada dalam rancangan peraturan desa
dibahas satu persatu, dibacakan oleh ketua BPD, dan yang menetapkan
peraturan desa adalah kepala desa.
Rancangan peraturan desa yang diajukan bermula dari satu
pendapat atau satu pandangan dari pihak BPD, setelah dibahas bertemu
dengan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya
sehingga menghasilkan kesepakatan bersama, maka peraturan desa
yang diajukan selalu mengalami perubahan yang bertujuan untuk
menyempurnakan isi dan materi peraturan desa, sehingga peraturan
Page 38
25
desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan
menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang
mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau
tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah peraturan desa.
Pengambilan keputusan tentang peraturan desa biasanya dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun tidak menutup
kemungkinan diadakan voting.
c. Tahap Yuridis (Pengesahan dan Penetapan)
Setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua
pihak untuk dijadikan peraturan desa maka langkah selanjutnya adalah
kepala desa bersama BPD menetapkan rancangan peraturan desa
tersebut menjadi sebuah peraturan desa sesuai Pasal 83 ayat (4)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 tahun 2014 tentang desa. Namun
sebelumnya, rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama
kepala desa dan BPD tersebut disampaikan oleh pimpinan BPD kepada
kepala desa, penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
persetujuan bersama (Peraturan Pemerintah RI No. 43 Tahun 214 pasal
84 ayat 1).
Setelah ditetapkan menjadi peraturan desa, kepala desa
memerintahkan sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam
lembaran desa. Peraturan desa berlaku sejak ada ketetapan dari kepala
desa.
Page 39
26
B. Kerangka Pikir
Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori secara umum dan hasil
pengamatan dilapangan, maka adapun yang menjadi acuan penulis dalam
penelitian ini adalah Proses legislasi peraturan desa umumnya melalui 3
tahapan yaitu tahap inisiasi, tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap
ini mencakup pengusulan, perumusan, pembahasan, pengesahan dan
pengundangan. Rancangan peraturan desa, dapat diajukan oleh pemerintah
desa dan dapat juga oleh BPD.
Bagan.1
kerangka pikir
Peranan BPD dalam proses legislasi
peraturan desa
Peranan BPD dalam proses legislasi peraturan Desa
1. Tahap Inisiasi (Pengusulan & Perumusan)
2. Tahap sosio-politis (Pembahasan)
3. Tahap Yuridis (Penetapan/Pengesahan)
Kendala
1. UU RI No.6 tahun 2014 tentang Desa
2. PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang
peraturan pelaksanaan UU RI No.6
tahun 2014.
Peraturan Desa
Page 40
27
C. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah peran Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dalam proses legislasi peraturan desa dan kendala Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dalam legislasi peraturan desa di Desa Batu
Belerang.
D. Deskripsi Fokus Penelitian
1) Tahap inisiasi (Perumusan dan Pengusulan) meliputi :
a. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa
b. Rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka
menengah desa, rancangan peraturan desa tentang rencana kerja
pemerintah desa, rancangan peraturan tentang APB Desa dan rancangan
peraturan desa tentang laporan pertanggung jawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa
c. Rancangan peraturan desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada
pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan usulan
BPD.
2) Tahap sosio-politis (Pembahasan) meliputi :
a. Rancangan peraturan desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat desa
b. Rancangan peraturan desa dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan
c. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan
Page 41
28
d. Racangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan disampaikan
kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama
3) Tahap yuridis (Penetapan/Pengesahan) meliputi :
a. Rancagan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan kepala desa
disampaikan kepada sekertaris desa untuk diundangkan
b. Kepala desa tidak menandatangani perancangan peraturan desa tersebut
wajib dalam lembaran desa yang sah menjadi peraturan desa.
Page 42
29
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian dilakukan kurang lebih 2 bulan mulai dari tanggal 24
juni sampai tanggal 24 Agustus 2017, lokasi penelitian yaitu di Desa Batu
Belerang Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Dengan dasar
pertimbangan karena tidak sesuai dengan legislasi peraturan desa, hal ini dapat
di lihat dari lemahnya kinerja dan fungsi BPD.
B. Jenis Dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menurut
Bogdan dan Taylor yang di maksud dengan penelitian kualitatif adalah
salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam
melaksanakan peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses
Legislasi Peraturan Desa.
2. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu
dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena
atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel
yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti untuk memberikan
gambaran tentang pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan
Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
29
Page 43
30
C. Sumber Data
1. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari Informan, baik melalui
wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang pelaksanaan fungsi
legislasi BPD setempat maupun melalui observasi yang erat kaitannya
dengan objek penelitian.
2. Data sekunder
Yaitu data yang diperoleh dengan membaca buku literatur-
literatur, dokumen, majalah dan catatan perkuliahan yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti.
D. Informan Penelitian
Pemilihan informan sebagai slah satu bentuk sumber data yang paling
penting (urgen) terhadap proses penelitian harus menggunakan teknik yang
tepat. Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif
adalah purposive sampling, purposive sampling menurut sugiyono (2013:126)
adalah salah satu teknik sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Tabel 1.
No. Nama Inisial Jabatan Keterangan
1. Muh. Yasir M.Y Ketua BPD 1 orang
2. Irmawati IR Sekertaris BPD 1 orang
3. Bohari BH Anggota BPD 1 orang
4. Saiful SF Anggota BPD 1 orang
Page 44
31
5. Marlina MR Anggota BPD
1 orang
6. Ahmad.P A.P Kepala Desa 1 orang
7. Sulaiman SL Sekertris Desa 1 orang
8. Muh. Ramli M.R Tokoh Masyarakat 1 orang
9. Asri AS Tokoh Masyarakat 1 orang
10. A. Baharuddin A.B Tokoh Masyarakat 1 orang
Jumlah 10 orang
E. Tekhnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Observasi
Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang
erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam
penelitian ini yaitu di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong.
2. Wawancara
Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan untuk
memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian
ini. Adapun tujuan peneliti menggunakan metode wawancara ini adalah
untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang proses legislasi
peraturan Desa.
3. Dokumentasi
Teknik ini bertujuan melengkapi teknik wawancara dan observasi, berupa
catatan resmi yang berkaitan dengan objek penelitian.
Page 45
32
F. Tekhnik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus
dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan
setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhaaan
data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpresentasikan. Data
yang di peroleh kemudian dianalisis secara bersama dengan proses
pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan suatu proses
yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian
dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
G. Keabsahan Data
Untuk mengabsahkan data diperlukan tekhnik pemeriksaan data.
Tekhnik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada
empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan kepastian.
Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan
diperlukan teknik sebagai berikut:
1. Triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek baik
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang
berbeda dalam metode kualitatif.
2. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali
derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu
mengurangi bias dalam pengumpulan data
Page 46
33
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
dengan sumber, dimana dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada
digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari berbagai
macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti disini diperlukan
format wawancara / protokol wawancara (dalam metode wawancara), catatan
pengamatan (dalam metode observasi), serta data-data lain yang akurat yang
dapat menunjang penelitian ini.
Triangulasi dengan sumber data dapat di tempuh dengan jalan sebagai berikut:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat pandangan orang seperti rakyat biasa, pejabat pemerintah,
orang yang berpendidikan, orang yang berbeda;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Triangulasi dengan sumber data dalam penelitian ini adalah setelah
melakukan pengamatan terhadap keadaan sekitar didalam BPD maupun diluar
BPD kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara yang telah
dilakukan terhadap ketiga narasumber yaitu komponen masyarakat, BPD, dan
Page 47
34
Pemerintah Desa. Perbandingan ini juga dilakukan atas dasar pertimbangan
dari hasil wawancara antar ketiga narasumber. Apakah ada kesesuaian satu
sama lainnya atau tidak. Selain itu perbandingan ini dilakukan agar hasil dari
penelitian ini akurat.
Page 48
35
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menyajikan gambaran umum lokasi penelitian yakni Desa
Batu Belerang kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai yang meliputi
gambaran umum Desa Batu Belerang, gambaran umum Pemerintah Desa Batu
Belerang dan gambaran umum Badan Permusyawaratan Desa Batu Belerang.
Gambaran umum Desa Batu Belerang mencakup kondisi fisik dan wilayah,
kependudukan, kondisi sosial, kondisi ekonomi, serta visi misi Desa Batu
Belerang. Gambaran umum Pemerintah Desa Batu Belerang dan BPD Desa
Batu Belerang terdiri dari kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur
organisasi.
A. Deskripsi Objek Penelitian
Desa Batu Belerang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Sinjai
Borong Kabupaten Sinjai. Desa Batu Belerang terdiri atas empat Dusun yakni
Dusun Bontoe, Dusun Jeppara, Dusun Kalimbu dan Dusun MattiroTasi yang
masing-masing dusun memiliki Empat (4) Rukun Tetangga(RT) di dusun
Bontoe , Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di Dusun Jeppara dan tiga (3) rukun
tetangga (RT) di Dusun Kalimbu, dan Dua Rukun Tetangga di Dusun
Mattirotasi. Desa Batu Belerang adalah Desa pertanian yang dominan
penduduknya hidup dari hasil pertanian seperti Padi, Tembakau, Jagung, Kopi
dll.
Desa Batu Belerang merupakan salah satu desa di wilayah di Sinjai
Borong yang terbentuk pada tahun 1960 dan pada saat itu desa Batu Belerang
35
Page 49
36
masih merupakan wilayah perwakilan Kecamatan Sinjai Barat. Nama Batu
Belerang diambil dari kata “ERE” dan “BURU” yang artinya “air berbau”.
Dimana sungai tersebut terdapat belerang yang menyebabkan air yang
mengeluarkan bau. Tempat tersebut berada di Ma’ra yang sekarang terkenal
dengan Taman Hutan Raya.
P erjalanan pemerintahan di Desa Batu Belerang, kepala Desa pertama
adalah A.Muh.Saleh, pada tahun 1965-1970 dipimpin oleh saudara Mahmud.
Pada tahun 1970-1972 dipimpin oleh Baso Burhan, Tahun 1972-1978 oleh
Muh.Djafar Sudja, Tahun 1978 Ambo Sakka sampai 1986. 1998 bapak Ambo
Tang, kemudian pada tahun 1998-2015 adalah bapak Muh. Ali Hasan dan
tahun 2015 sampai sekarang dipimpin oleh Ahmad P.
1. Visi dan Misi Desa Batu Belerang
a. Visi Desa Batu Belerang
Terwujudnya Desa yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup,
terdepan dalam pelayanan publik.
b. Misi Desa Batu Belerang
1) Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat Desa
melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan
infrastruktur pedesaan.,
2) Meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai aspek
kehidupan.,
3) Mewujudkan manajemen pemerintahan Desa yang profesional,
pemerintahan yang amanah dan pelayanan publik yang berkualitas.
Page 50
37
2. Kondisi Umum Desa Batu Belerang
1. Keadaan Geografis
1.1 Batas Wilayah
- Sebelah Timur : Desa Biji Nangka
- Sebelah Barat : Kabupaten Gowa
- Sebelah Utara : Desa Barambang
- Sebelah Selatan : Desa Bonto Tangnga
1.2 Luas Wilayah
Luas Desa Batu Belerang sekitar 3.446,65 Ha. Hampir semua
lahan yang ada di Desa Batu Belerang yaitu lahan pertanian.
1.3 Keadaan Topografi
Secara umum keadaan topografi Desa Batu Belerang adalah
daerah pembukitan dengan ketinggian 850 m diatas permukan laut dan
kemiringan tanah 35-65. Desa Batu Belerang terdiri dari beberapa
wilayah Dusun Bontoe, Dusun Jeppara, Dusun Kalimbu dan Dusun
Mattirotasi yang berada di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai
yang berjarak sekitar 40 Km dari pusat kota Sinjai.
1.4 Iklim
Iklim Desa Batu Belerang sebagaimana desa-Desa lain di
wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni musim
kemarau dan musim hujan.
Page 51
38
1.5 Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa
Desa Batu Belerang terdiri atas empat (4) dusun yakni Dusun
Bontoe, Dusun Jeppara, Dusun Kalimbu dan Dusun Mattirotasi.
Wilayah administrasi pemerintahan Desa Batu Belerang memiliki
jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak tiga belas (13) dan masing dusun
terdiri dari empat (4) RT di Dusun Bontoe, empat (4) rukun
tetangga(RT) di Dusun Jeppara, tiga (3) RT di Dusun Kalimbu dan dua
(2) rukun tetangga (RT) di Dusun Mattirotasi. Berikut wilayah
administrasi pemerintahan Desa Batu Belerang.
Tabel 4.1
wilayah administrasi pemerintahan Desa Batu Belerang
Nama Dusun Jumlah RT
Dusun I Bontoe 4
Dusun II Jeppara 4
Dusun III Kalimbu 3
Dusun IV Mattirotasi 2
Sumber : data profil Desa Batu Belerang tahun 2016
3. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk Desa Batu Belerang
3.1 Jumlah Penduduk
Penduduk Desa Batu Belerang terdiri atas 471 KK dengan total jumlah
jiwa 2.082 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan
dengan laki-laki.
Page 52
39
Tabel 4.2
perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki-laki
Laki-laki Perempuan Total
1.060 1.022 2.082
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
3.2 Tingkat kesejahteraan
Desa Batu Belerang yang memiliki 2082 jiwa dari 560 KK terbagi atas 2
klasifikasi dilihat dari tingkat kesejahteraannya yakni pra sejahtera dan
sejahtera.
Tabel 4.3
Perbandingan tingkat kesejahteraan penduduk Desa Batu Belerang
Prasejahtera Sejahtera Total
225 KK 335 KK 560 KK
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
3.3 Mata pencaharian
Desa Batu Belerang merupakan daerah pegunungan. Olehnya itu
sebagian besar mata pencaharian penduduk bergantung pada hasil
pertanian, penduduk Desa Batu Belerang sebagian besar berprofesi sebagai
petani, pengrajin selebihnya ada yang berprofesi sebagai pedagang,
peternak dan juga berprofesi sebagai PNS (guru dan pegawai negeri
lainnya). Berikut perbandingan jumlah jenis mata pencaharian penduduk
Desa Batu Belerang.
Page 53
40
Tabel 4.4
Perbandingan Mata Pencaharian Penduduk Desa Batu Belerang
Mata pencaharian Jumlah
1. Petani
2. PNS
3. Pengraji
4. Pedagang Barang Kelontong
5. Peternak
6. Montir
972
19
5
10
241
2
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
4. Sarana dan Prasarana Desa Batu Belerang
Seperti desa-Desa lainnya, Desa Batu Belerang juga memiliki
sarana dan prasarana yang meliputi berbagai aspek guna memenuhi
kebutuhan masyarakatnya. Desa Batu Belerang yang letaknya begitu jauh
dari pusat kota Sinjai memiliki sarana dan prasarana yang dapat dikatakan
cukup memadai. Berikut gambaran sarana dan prasarana yang ada di Desa
Batu Belerang.
4.1 Sarana Umum
Sarana umum meliputi semua sarana yang dapat digunakan dan
sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Batu Belerang pada umumnya.
Berikut sarana umum yang ada di Desa Batu Belerang
Page 54
41
Tabel 4.5
Sarana Umum Desa Batu Belerang
Sarana Umum Jumlah
Masjid
Pasar
Lapangan
Poliklinik
4
1
1
1
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
4.2 Sarana Pendidikan
Sarana pendidikan sangat dibutuhkan di semua tempat
termasuk Desa Batu Belerang. Sarana Pendidikan sangat penting bagi
pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di Desa Batu Belerang.
Olehnya itu beberapa sarana pendidikan dibangun di Desa Batu
Belerang. Berikut sarana pendidikan yang ada di Desa Batu Belerang.
Tabel 4.6
Sarana pendidikan Desa Batu Belerang
Sarana Jumlah
PAUD
TK
SD
SMA
1
1
2
1
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
4.3 Sarana keagamaan
Dalam melaksanakan kegiatan rohani dibutuhkan sarana-sarana
keagamaan. Di Desa Batu Belerang yang semua masyarakatnya
Page 55
42
menganut agama Islam memiliki beberapa Masjid sebagai sarana
keagamaan. Berikut sarana keagamaan di Desa Batu Belerang.
Tabel 4.7
Sarana keagamaan di Desa Batu Belerang
Sarana Jumlah
Masjid
Mushallah
Gereja
Pura
4
1
-
-
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
4.4 Prasarana Transportasi
Dalam melancarkan akses ke dalam maupun ke luar suatu
daerah atau wilayah dibutuhkan prasarana transportasi sebagai media
dalam memudahkan penggunaan alat transportasi. Di Desa Batu
Belerang memiliki prasarana transportasi sebagai akses dalam
menjangkau wilayah Desa Batu Belerang itu sendiri dan Kabupaten
Sinjai dan Kepulauan. Berikut prasarana transportasi di Desa Batu
Belerang.
Tabel 4.8
Prasarana Transportasi Desa Batu Belerang
Prasarana Jumlah
Provinsi
Kabupaten
Kecamatan
200,00 KM
45,00 KM
5,00 KM
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
Page 56
43
4.5 Kualitas Jalan
Kualitas jalan sebagai akses keluar masuk suatu daerah atau
wilayah sangat perlu diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar dapat
memperlancar segala macam kegiatan masyarakat yang membutuhkan
jalan sebagai media pendukungnya. Oleh karena itu, Desa Batu
Belerang yang memiliki lebih dari 2.000 penduduk membutuhkan
jalan yang memiliki kualitas yang baik agar dapat digunakan oleh
masyarakat Desa Batu Belerang itu sendiri. Desa Batu Belerang
memiliki beberapa jenis jalan berdasarkan kualitasnya mulai dari yang
memenuhi standar hingga yang sifatnya kurang memadai. Berikut jenis
jalan berdasarkan kualitasnya di Desa Batu Belerang.
Tabel 4.9
Kualitas Jalan di Desa Batu Belerang
Jalan Panjang
Aspal
Pengerasan
Tanah
Beton
7,00 KM
10,00 KM
0,50 KM
-
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
5. Pemerintahan Desa Batu Belerang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Page 57
44
Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan
subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.
Adapun urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa mencakup:
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang
diserahkan pengaturannya kepada desa;
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota; dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang- undangan
diserahkan kepada desa.
Penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan APBDesa di Desa
ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Adapun Penyelenggara
pemerintahan di Desa Batu Belerang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Bendahara,
Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kadus Bontoe ,
Kadus Jeppara, Kadus Kalimbu, Kadus Mattirotasi.
Selain yang telah disebutkan diatas, juga terdapat BPD yang
merupakan mitra pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ada pun struktur pemerintah Desa Batu Belerang dapat dilihat dalam bagan
berikut ini :
Page 58
45
Bagan.2
Struktur pemerintah Desa Batu Belerang
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
6. Badan Permusyawatan Desa Batu Belerang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja
pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Badan
Permusyawaratan Desa Batu Belerang disahkan pada tahun 2012 yang lalu,
lembaga ini terbentuk mengingat peraturan Mentri Dalam Negeri yang
mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Badan permusyawaratan Desa
Kepala Desa
Ahmad.P
Kaur Keuangan
Fitriani
Sekretaris Desa
Sulaeman
Kasi pemerintahan
Muh. Tahir
Kasi Kesejahteraan
Lukman, S.Pd
Kasi Pelayanan
Hartati
Kaur Perencanaan
Nirmawati, SP
Kaur tata usaha
dan umum
Kartini, S.Pd
Bendahara
Muh. Said, A.Md.,Pus
Kadus Bontoe
Aditya Saputra Kadus Jeppara
A.Muh. Darwis
Kadus Kalimbu
A.Baharuddin
Kadus Mattirotasi
Hamis
Page 59
46
yaitu Peraturan Mentri Dalam Negri No.111 Tahun 2014. Badan
Permusyawaratan Desa Batu Belerang berjumlah 9 orang, yang terdiri atas :
1. Ketua : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Bendahara : 1 orang
4. Anggota : 6 orang
Mekanisme pembentukan anggota BPD Batu Belerang yaitu
dipilih melalui musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang pedoman
pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun struktur Badan
Permusyawaratan Desa Batu Belerang dapat dilihat pada bagan berikut
ini :
Bagan. 3
Struktur BPD Desa Batu Belerang
Ketua BPD
Muh. Yasir
Wakil Ketua BPD
Hasma
Sekertaris BPD
Irmawati
Anggota BPD
1. Bohari
2. Muzakkir Tahir
3. Ahmar
4. Marlina
5. Saiful
6. Muh.Yahya
Page 60
47
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
Table 4.10
Profil BPD Desa Batu Belerang
Nama Jabatan Keterangan
Muh. Yasir Ketua BPD Imam Dusun Bontoe
Hasma Wakil Ketua BPD Guru TK
Irmawati Sekertaris BPD Tokoh Masyarakat
Bohari Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Muzakkir Tahir Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Ahmar Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Marlina Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Saiful Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Muh. Yahya Anggota BPD Tokoh Masyarakat
Sumber : laporan data profil Desa Batu Belerang 2016
B. Bentuk-Bentuk Peranan BPD
1. Peranan BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah
merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang
strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan desa apalagi
dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan
kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.
Selain itu juga kehadiran BPD telah memberikan ruang gerak yang
sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi
masyarakat desa dengan menyalurkan aspirasi politiknya.Sebagai lembaga
Page 61
48
independen/lembaga social dalam tata pemerintahan desa BPD sebagai suatu
lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam
menggerakan partisipasi rakyat desa dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan
mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung
jawabnya bagi kelangsungan masa depan desa mereka walaupun mungkin
akan terjadi perbedaaan diantara mereka.
Melalui Badan Permusyawaratan Desa masyarakat desa mulai
menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap Pemerintah
Desa.Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini
digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan desa. Jika
dilihat, diamati tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah
desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan,
penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan
desa bersama dengan Kepala Desa.
Adat istiadat yang menjadi kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa
khususnya di Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong antara lain
panggilan adat tentang budaya tudang sipulung. Budaya tudang sipulung dari
hasil pengamatan penulis sudah mulai diangkat kembali menjadi modal dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan
desa Panggilan adat istiadat seperti budaya tudang sipulung mulai terasa bagi
masyarakat desa terutama dalam membangkitkan semangat gotong royong dan
unsur kebersamaan.Dengan dikembangkannya budaya tudang sipulung
Page 62
49
berbagai program pembangunan perbaikan jalan, pembangunan sarana ibadah
dan berbagai prasarana lainnya kini mulai dikerjakan dalam bentuk
kebersamaan walaupun sebenarnya unsur kebersamaam seperti ini mulai
hilang namun masyarakat desa mulai merasakan manfaatnya.
Kerusakan lingkungan juga menjadi ancaman bagi kelestarian
ekosistem bagi masyarakat desa khususnya di Desa Batu Belerang Kecamatan
Sinjai Borong karena pada waktu yang lalu dengan adanya penebangan hutan
secara langsung dapat merusak kelestarian ekosistem, sehingga dapat
menurunkan daya dukung lingkungan, masyarakat melalui BPD menyalurkan
aspirasi kepada pemerintah desa. Melalui kesepakatan bagi anggota Badan
Permusyawaratan Desa pada beberapa desa khususnya di lokasi bencana, telah
melahirkan berbagai kesepakatan yang dilakukan secara tidak tertulis, namun
rakyat desa mulai menyadari bahwa pentingnya menjaga keseimbangan
lingkungan, kelestarian ekosistem apalagi ancaman bahaya terjadinya
bencana. Melalui pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
diupayakan berbagai kesepakatan yang diambil antara lain :
a) Dilarang menebang hutan ataupun merusak lingkungan yang ada disekitar.
b) Bagi masyarakat desa kiranya menjaga keamanan bersama dan
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan .
c) Bagi para pendatang agar supaya segera melapor selama 1 x 24 jam kepada
pemerintah desa melalui kepala jaga (Pala) ataupun kepada pemerintah.
d) Bagi masyarakat petani agar menanamkan kebersamaan dan membentuk
kelompok tani dalam meningkatkan produktivitas di bidang perta nian.
Page 63
50
Berdasarkan hasil penelitian diatas, menyatakan pelaksanaan tugas-
tugas BPD sudah baik. dalam menyusun dan membuat peraturan desa, maka
selama di lokasi penelitian tentang peraturan desa, peran Badan
Permusyawaratan Desa sangat besar dalam menyangkut penggalangan aspirasi
karena dengan hadirrnya Badan Permusyawaratan Desa, maka aspirasi
masyarakat sudah mulai dimunculkan buktinya masyarakat desa sudah
memiliki keberanian dalam melakukan pengawasan serta meminta lembaga
pertanggungjawaban dari kepemimpinan Kepala Desa selama masa tugasnya.
Dari hasil penelitian mengenai peran BPD dalam menyerap aspirasi
masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, menurut tokoh masyarakat
Bapak AS, mengatakan:
“peranan BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam
pembuatan peraturan desa cukup baik dan terbuka, mereka
mengundang masyarakat untuk meminta pendapat sebelum
membuat perdes, dengan demikian dapat menjaring kemauan
masyarakat”.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh masyarakat Desa Batu Belerang
dengan menjawab sesuai dengan jawaban bapak AS diatas. Dengan demikian
dapat diambil kesimpulan bahwa BPD di Desa Batu Belerang Kecamatan
Sinjai Borong cukup baik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam
membuat peraturan desa.
2. Peranan BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa dalam pembangunan
Tugas-tugas dan fungsi seperti dalam mengayomi adat-istiadat,
terlihat adat istiadat menjadi pendorong bagi masyarakat setempat, seperti
budaya tudang sipulung memberikan rasa kebersamaan dalam membangun.
Page 64
51
BPD di desa juga berfungsi sebagai proses pembelanjaran dalam menyalurkan
aspirasi.
Penyaluran aspirasi ini membantu masyarakat dalam mengemukakan
pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi kepentingan pembangunan
di desa, bahkan masyarakat bisa belajar membuat program-program yang
dulunya tidak pernah didapat.Bekal dan modal aspirasi langsung disalurkan
lewat mekanisme dalam rapat-rapat desa.
“Dengan adanya otonomi daerah yang terbaru dalam undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014, memberi ruang gerak yang
sangat positif bagi daerah pedesaaan dalam berdemokrasi, hal
ini dapat dilihat dari fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi
masyarakat”. (wawancara dengan IR)
Di Desa Batu Belerang sebelum dibentuknya BPD maka dulunya
dikenal dengan LKMD, namun sebagai wadah partisipasi LKMD berfungsi
hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Keputusan Presiden Nomor 28
Tahun 1980, justru menghambat partisipasi masyarakat, karena rakyat hanya
mengiyakan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Tetapi kehadiran BPD melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
pemerintahan desa dan tentang BPD, membawa angin segar bagi rakyat desa
dalam menyalurkan aspirasinya. Tugas dan fungsi BPD adalah sangat
dominan dimana BPD berfungsi sebagai lembaga legislasi, dan sebagai badan
yang memiliki kewajiban dalam mengawasi tugas Kepala Desa yang dulunya
syarat dengan berbagai kepentingan.
Desa Batu Belerang sebagai desa pertanian yang memiliki lahan
potensial yang bergerak dibidang perkebunan, seperti tanaman tembakau.
Page 65
52
Walaupun masyarakatnya petani, namun mereka memiliki kepedulian yang
sangat tinggi dan berpartisipasi bagi kepentingan pembangunan desa.Oleh
karena itu lewat BPD masyarakat memiliki kedewasaan dalam menyampaikan
berbagai pendapat. Adat istiadat sudah dikembangkan sejak dahulu yakni
budaya tudang sipulung sangat berguna dalam membangun desa. Berdasarkan
data yang saya peroleh di lapangan tentang BPD, maka saya menyimpulkan
bahwa kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Batu Belerang
sangat bermanfaat karena BPD telah melaksanakan fungsinya dalam
menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.
3. Peranan BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa
Dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa yang berkaitan
dengan proyek masuk desa, maka sampai saat ini Kepala Desa sudah
bekerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa yakni dalam Rencana
Jangka Panjang Menengah, sehingga terjadi hubungan yang sangat baik antara
Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kalau dulu setiap proyek
bantuan yang turun di desa tidak pernah dibicarakan melalui forum-forum
seperti ini, namun dengan kehadiran Badan Permusyawaratan Desa maka
mulai Nampak dilakukan secara aspiratif dan memberikan kepercayaan yang
nyata kepada masyarakat. Berdasarkan data yang saya peroleh di lapangan
tentang BPD. Saya mengambil kesimpulan bahwa BPD sangat bermanfaat,
karena selain tempat menampung, menyalurkan, dan membuat peraturan desa,
BPD juga memberi peran luas untuk partisipasi masyarakat desa dalam proses
Page 66
53
pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan
Permusyawaratan Desa. Kehadiran BPD telah membawa perubahan mendasar
dalam penyelenggaraan pemerintah desa karena peran dan fungsi BPD yang
sangat strategis.
Sampai dengan saat ini BPD telah dapat menjalankan tugas dan
fungsinya meskipun masih dalam taraf orientasi, terbukti dengan berhasilnya
desa menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala
Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab
BPD. Dalam proses pengawasan maka tidak terlalu dipermasalahkan karena
Kepala Desa mampu bekerjasama dengan BPD dan kalaupun ada hal-hal yang
kurang berkenan maka kami lakukan dengan cara terbuka atau melakukan
dialog secara langsung. BPD pada dasarnya dituntut untuk melakukan
perannya antara lain mengenalkan nilai-nilai demokrasi Pancasila kepada
masyarakat desa pada umumnya dan pelaksanaan pemerintahan desa pada
khususnya. Selain itu BPD harus mampu membina kehidupan demokrasi
didesa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan
ketentuan yang disepakati di desa.
C. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Proses Legislasi
peraturan Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten
Sinjai
Peraturan pemerintah No. 43 tahun 2014 menegaskan bahwa ada
beberapa peraturan desa yang wajib dibentuk atau dibuat oleh pemerintah desa
di Indonesia, salah satunya yakni Peraturan Desa Tentang Anggaran
Page 67
54
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berdasarkan peraturan perundang-
undangan tersebut Kepala Desa dan BPD Desa Batu Belerang secara bersama-
sama membuat Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016. Peraturan
desa tersebut merupakan pedoman sekaligus landasan dalam pembuatan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016.
Dalam pembuatannya, peraturan desa tersebut telah melewati proses yang
panjang hingga dapat menjadi sebuah peraturan yang dapat diberlakukan di
Desa Batu Belerang.
Sesuai yang dikemukakan pada bab sebelumnya, dalam proses
legislasi peraturan desa dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yakni tahap inisiasi,
tahap sosio-politis dan tahap yuridis. Tahap-tahap tersebut menjadi pedoman
dalam proses legislasi peraturan desa tidak terkecuali dalam pembuatan
Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2016. Dalam pembuatan peraturan desa
tersebut melibatkan banyak pihak. Namun, dalam pembuatan peraturan desa
tersebut didominasi oleh BPD Desa Batu Belerang dan Pemerintah Desa Batu
Belerang. Dalam hal ini, BPD Desa Batu Belerang bertindak sebagai lembaga
legislasi di desa.
BPD Desa Batu Belerang yang merupakan lembaga legislasi di Desa
Batu Belerang tentunya memiliki peran-peran tersendiri. Peran-peran tersebut
sangat erat kaitannya dalam proses legislasi peraturan desa khususnya dalam
pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa
Page 68
55
Tahun 2016 di Desa Batu Belerang. BPD Desa Batu Belerang dituntut
melaksanakan fungsi legislasinya semaksimal mungkin dalam pembuatan
peraturan desa tersebut. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan mengulas
bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa Batu
Belerang dalam Tahap Inisiasi, Sosio-politis dan Yuridis proses legislasi
Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun
2016.
Di dalam pemerintahan desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi
mitra kerja pemerintah desa. Pengertian sejajar disini adalah bahwa kedudukan
BPD tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian
dari pemerintah desa. Seperti yang dinyatakan oleh sekertaris Desa Batu
Belerang bahwa
“Berkaitan dengan BPD sebagai mitra kerja pemerintah adalah dalam
melaksanakan tugasnya BPD dan pemerintah Desa wajib saling
menghormati, bantu-membantu, saling mengisi guna tercapainya
penyelenggaraan pemerintah desa yang efesien, efektif, serta
tercapainya kemakmuran desa, walaupun saat ini tidak ada peraturan
desa yang dibuat selain anggaran pendapatan dan belanja desa (
APBDes) serta rencana pembangunan jangka menengah desa (
RPJMDes)”. (wawancara dengan SL tanggal 10 Juli 2017)
1) Tahap Inisiasi Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang
Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No.3
tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 merupakan tahap munculnya
gagasan oleh Pemerintah Desa Batu Belerang. Dalam pembentukan peraturan
desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap
Inisiasi ini, BPD Desa Batu Belerang tidak memiliki hak untuk mengajukan
usulan rancangan peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri
Page 69
56
No.111 Tahun 2014 pasal 7 (2). Namun hak untuk mengajukan usulan
rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yaitu Pemerintah Desa.
Pemerintah Desa Batu Belerang berasumsi bahwa pada saat itu
Desa Batu Belerang memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang
APBDesa, untuk membenahi Desa Batu Belerang dalam hal pembenahan
infrastruktur dan suprastrukur Desa Batu Belerang. Hal tersebut diungkapkan
oleh kepala Desa Batu Belerang, berikut pernyataannya.
“Dalam pembenahan desa Batu Belerang, peraturan desa
tentang APBDesa sangat dibutuhkan, karena untuk
menciptakan infrastruktur dan suprastuktur yang memadai
dibutuhkan aturan .apalagi sudah keharusan desa harus
memiliki peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan
belanja desa, atas dasar itulah kami sebagai Pemerintah Desa
Batu Belerang mengusulkan rancangan peraturan desa tentang
APBDesa kepada BPD desa Batu Belerang untuk di tindak
lanjuti”. (wawancara A.P pada tanggal 12 Juli 2017)
Berdasarkan dari uraian serta penyataan di atas yang dikemukakan oleh
salah satu informan dalam penelitian, di dapat alasan mengapa Pemerintah
Desa Batu Belerang melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan
Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 antara
lain.
1. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 yang
mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa
2. Desa Batu Belerang sangat membutuhkan peraturan desa tersebut
dalam membenahi Desa Batu Belerang;
Page 70
57
3. Dalam pembenahan infrastruktur dan suprastruktur harus dilandasi
dengan peraturan desa.
Dalam Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan Desa Batu
Belerang No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 diawali dengan
pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan
dalam bentuk musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT
dan dusun di Desa Batu Belerang. Setelah aspirasi masyarakat telah
dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan
penyusunan dan pengusulan.
Penyusunan dan pegusulan dilakukan dalam rapat yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Batu Belerang, rapat ini bersifat
internal. Hasil dari rapat internal yang dilakukan pemerintah Desa
kemudian di konsultasikan kepada camat kecamatan Sinjai Borong
bersama dengan tokoh masyarakat yang berada Desa Batu Belerang, selain
menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan desa , Pemerintah Desa
juga melibatkan BPD Desa Batu Belerang dalam proses penetapan
rancangan peraturan desa yang akan diajukan Selanjutnya.
Berdasarkan uraian di atas,Tahap Inisiasi proses legislasi Peraturan
Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai No. 3
tahun 2016 tentang APBDesa tahun 2016 dapat dibagi menjadi 3 subtahap,
yakni sebagai berikut :
a) Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Batu Belerang;
Page 71
58
b) Penyusunan dan pengusulan rancangan peraturan desa yang di
konsultasikan bersama Camat Sinjai Borong dan Tokoh
Masyarakat Desa Batu Belerang;
c) Penetapan rancangan peraturan desa yang melibatkan BPD
Desa Batu Belerang.
Bagang. 4
Alur Tahap Inisiasi
1.1 Proses Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Batu Belerang
Sebelum pemerintah Desa Batu Belerang melakukan
Pengusulan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tahun 2016 Yang ditetepkan menjadi rancangan peraturan
desa oleh BPD dan pemerintah desa Batu Belerang ada proses yang
turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
Batu Belerang. Proses tersebut adalah Pengumpulan Aspirasi
Masyarakat. Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas Musyawarah
RT dan Musyawarah Dusun. Musyawarah RT dan Dusun tersebut
merupakan media bagi Pemerintah Desa dalam mengumpulkan
Tahap Inisiasi Peraturan
Desa Batu Belerang
Penyusunan dan Pengusulan
rancangan peraturan Desa
yang telah dikonsultasikan
Pengumpulan
Aspirasi Masyarakat
Penetapan
Rancangan peraturan
Desa
Page 72
59
aspirasi masyarakat Desa Batu Belerang merupakan wadah bagi
masyarakat Desa Batu Belerang dalam menyalurkan aspirasinya
khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang
No. 3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016. Hal ini didukung
oleh keterangan dari salah seorang dari tokoh masyarakat sekaligus
Salah seorang kepala dusun Kalimbu Desa Batu Belerang berikut ini :
“Sebelum Pemerintah Desa Batu Belerang merumuskan
ranperdes, Pemerintah Desa Batu Belerang mengumpulkan
aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam musyawarah RT
dan dusun. Saya bersama kepala-kepala dusun lainnya
memberikan hasil musyawarah dusun ke Pemerintah Desa
untuk dikumpulkan dan diajukan secara resmi untuk kemudian
dibahas secara bersama oleh Pemerintah desa Batu Belerang
Dan Camat Kecamatan Sinjai Borong” (Wawancara dengan
A.B, tanggal 13 Juli 2017).
Pengumpulan aspirasi oleh Pemerintah Desa Batu Belerang
didasarkan pada Peraturan Mentri Dalam Negri No. 111 tahun 2014
bahwa Pemerintah Desa memiliki fungsi dan wewenang dalam
menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa
Pemerintah Desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa untuk
melakukan upaya untuk menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena
itu, Pemerintah Desa Batu Belerang berinisiatif untuk meminta kepada
aparat pemerintah dusun dan RT untuk mengumpulkan masyarakatnya
dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah RT
dan dusun tersebut akan dikonsultasikan kepada Camat Kecamatan
Sinjai Borong sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan
rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016, dan proses
Page 73
60
selanjutnya pemerintah desa membahas rancangan peraturan desa
untuk di tetapkan menjadi rancangan peraturan APBDesa bersama
BPD Desa Batu Belerang.
Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses legislasi
peraturan desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap
Inisiasi, yaitu sebagai berikut :
1. Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan
peraturan desa yang berpihak kepada masyarakat desa;
2. Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan
rancangan peraturan desa;
3. Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam
pembuatan sebuah peraturan desa.
Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Desa
Batu Belerang dilakukan dengan cara sebagai berikut.
a. Musyawarah Tingkat RT
Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Batu
Belerang terkait pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang No. 3
tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016, diawali oleh
musyawarah yang diadakan di tingkat RT yang ada di dusun-dusun
di Desa Batu Belerang. Di Desa Batu Belerang ada 4, Dusun Bontoe,
Dusun Jeppara, Dusun Kalimbu dan Dusun Mattirotasi yang masing-
masing dusun memiliki Empat (4) Rukun Tetangga(RT) di dusun
Bontoe , Empat (4) Rukun Tetangga (RT) di Dusun Jeppara, tiga (3)
Page 74
61
rukun tetangga (RT) di Dusun Kalimbu, dan Dua (2) Rukun
Tetangga di Dusun Mattirotasi dengan demikian ada 13 musyawarah
tingkat RT yang dilaksanakan. Musyawarah RT ini bertujuan untuk
menyiapkan materi pembahasan dalam musyawarah dusun. Hal
tersebut sesuai dengan pernyataan toko masyarakat berikut ini
“Seminggu sebelum musyawarah dusun dilaksanakan, diadakan
musyawarah RT. Musyawarah ini bertujuan untuk mewadahi
masyarakat RT dalam memberikan gagasannya dan untuk
menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam musyawarah dusun
nantinya.” (Wawancara dengan AS, tanggal 17 Juli 2017).
Berdasarkan uraian serta keterangan yang diperoleh dari
informan di atas, musyawarah tingkat RT yang diadakan di Desa Batu
Belerang memiliki fungsi sebagai berikut :
1. Untuk mewadahi masyarakat tingkat RT dalam memberikan
gagasannya terkait pembuatan peraturan desa di Desa Batu
Belerang;
2. Untuk menyiapkan materi yang akan dibahas dalam
musyawarah dusun.
Dalam musyawarah RT ini forum yang ada bersifat informal
dan kekeluargaan namun tetap terpimpin. Musyawarah RT ini
dilaksanakan sekitar 1 minggu sebelum diadakannya musyawarah
dusun. Musyawarah RT dipimpin oleh ketua RT masing-masing atau
tidak menutup kemungkinan dapat dipimpin oleh tokoh masyarakat
setempat bila ketua RT berhalangan. Musyawarah RT ini dihadiri oleh
tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat di RT
Page 75
62
masing-masing. Hasil yang didapatkan dari musyawarah ini
didasarkan atas kata mufakat atau kesepakatan bersama. Hasil
musyawarah ini dimaksudkan untuk memperkaya materi yang akan
dibahas dalam Musyawarah dusun nantinya.
1. Peran pemerintah Desa Batu Belerang Dalam
Musyawarah Tingkat RT
Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsinya Pemerintah
Desa Batu Belerang dituntut untuk melakukan banyak gebrakan
dan inovasi. Dalam pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang No.
3 tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016, Pemerintah Desa
Batu Belerang menggagas pelaksanaan Musyawarah RT dan
dusun sebagai media dalam menggalang aspirasi masyarakat Desa
Batu Belerang. Hal tersebut merupakan gebrakan Pemerintah
Desa Batu Belerang dalam menghasilkan rancangan peraturan
desa yang berkualitas. Dengan melibatkan langsung masyarakat
akan menambah kualitas Peraturan Desa Batu Belerang No. 3
tahun 2016 Tentang APBDesa tersebut sebagai peraturan
perundang-undangan.
Dalam melancarkan gebrakan tersebut, Pemerintah Desa
Batu Belerang berkoordinasi kepada aparat pemerintah RT untuk
meminta Ketua-Ketua RT mengumpulkan masyarakat dan
mengadakan musyawarah. Pemerintah Desa Batu Belerang
merupakan penggagas pelaksanaan musyawarah RT.
Page 76
63
Pemerintah Desa Batu Belerang hanya bertindak sebatas
memantau hasil dari musyawarah RT ini. Dari penjelasan
tersebut, Pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan Musyawarah
RT adalah sebagai berikut :
a. Sebagai penggagas dilaksanakannya musyawarah RT;
b. Sebagai pemantau hasil musyawarah
b. Musyawarah Tingkat Dusun
Musyawarah terkait pengumpulan aspirasi masyarakat desa
dalam pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 Tentang
APBDesa Tahun 2016, kemudian dilanjutkan di tingkat dusun.
Musyawarah dusun ini berguna sebagai wadah dalam pengumpulan
aspirasi masyarakat RT yang telah dilakukan sebelumnya sekaligus
wadah dalam penyatuan gagasan dari dua belas RT yang ada. Selain
itu, Musyawarah dusun juga dimaksudkan untuk mewadahi
masyarakat yang mungkin tidak sempat hadir dalam musyawarah RT
sebelumnya. Yang paling penting adalah hasil dari musyawarah ini
akan diberikan kepada Pemerintah Desa Batu Belerang sebagai bahan
pertimbangan dalam merumuskan rancangaan peraturan desa tentang
APBDesa tahun 2016. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari tokoh
masyarakat Desa Batu Belerang, berikut pernyataannya :
“Setelah musyawarah tingkat RT sudah memperoleh kata
mufakat, musyawarah kemudian dilanjutkan di tingkat dusun.
Di musyawarah dusun ini dikumpulkan hasil musyawarah RT
tapi tetap ada kesempatan untuk masyarakat yang tidak datang
pada musyawarah RT untuk memberikan pendapatnya”.
(Wawancara dengan M.R, tanggal 29 Juni 2017).
Page 77
64
Berdasarkan penjelasan serta keterangan dari salah satu informan
di atas, fungsi Musyawarah Tingkat Dusun dalam pembuatan
peraturan desa di Desa Batu Belerang adalah sebagai berikut :
1. Sebagai wadah dalam pengumpulan aspirasi masyarakat
RT yang diperoleh dalam musyawarah RT;
2. Sebagai wadah dalam penyatuan gagasan dari RT yang ada
di dusun masing-masing;
3. Untuk mewadahi masyakat yang mungkin tidak sempat
hadir dalam musyawarah RT sebelumnya, dalam
menyampaikan aspirasinya.
4. Hasil dari musyawarah ini akan diberikan kepada
Pemerintah Desa Batu Belerang sebagai bahan
pertimbangan dalam merumuskan peraturan desa.
Pengumpulan aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam bentuk
musyawarah dusun tersebut diadakan di 4 (empat) dusun yang ada di
Desa Batu Belerang. Musyawarah ini merupakan kelanjutan dari
pertemuan yang dilakukan di tingkat RT masing-masing dusun.
Dalam musyawarah ini unsur-unsur dusun yang hadir diberikan
kesempatan untuk memberikan gagasan dan ide-ide khususnya yang
berkaitan dengan pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang No. 3
tahun 2016 Tentang APBDesa. Selain itu, hasil musyawarah RT turut
dijadikan materi dalam pokok pembahasan musyawarah dusun ini,
guna memperkaya materi yang akan dibahas dalam musyawarah
Page 78
65
dusun tersebut. Dengan demikian musyawarah ini tidak hanya
menghasilkan kesepakatan yang berasal dari materi-materi yang
muncul dalam musyawarah dusun itu sendiri, melainkan juga
mempertimbangkan hasil yang ada dari musyawarah RT sebelumnya.
Pada musyawarah dusun ini masyarakat diharapkan untuk
memberi sumbangsihnya dalam hal pemikiran terhadap Desa Batu
Belerang khususnya berkaitan dengan rancangan peraturan desa
tentang APBDesa tahun 2016. Musyawarah dusun ini sedikit
banyaknya dinilai dan terbukti dapat membantu dalam pembuatan
peraturan desa tersebut khususnya dalam tahap Inisiasi dalam
pembentukan Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016
Tentang APBDesa Tahun 2016.
Bagan.5
Alur Musyawarah Tingkat Dusun
Pemerintah Desa Batu
Belerang sebagai penggagas
dan penyelenggara
Musyawarah
Dusun Bontoe
Musyawarah
Dusun Jeppara
Musyawarah
Dusun Kalimbu
Mufakat
Musyawarah
Tingkat Dusun
Musyawarah
Dusun Mattirotasi
Page 79
66
Musyawarah dusun ini dilaksanakan di 4 (empat) dusun yang ada
di Desa Batu Belerang yakni Dusun I Bontoe, Dusun II Jeppara,
Dusun III Kalimbu dan di Dusun IV Mattirotasi. Musyawarah dusun
ini tidak dilakukan secara serentak. Selain itu, musyawarah dusun ini
diadakan di tempat yang berbeda yakni di masing-masing dusun yang
di gagas dan di jalankan oleh pemerintah desa masing-masing yaitu
kepala dusun selaku pemerintah desa di tingkat Dusun. Dari segi
waktu, ketiga musyawarah dusun ini berlangsung kurang lebih selam
2 jam.
2. Peranan Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Musyawarah
Tingkat Dusun
Berdasarkan gambaran tentang proses pelaksanaan ketiga
musyawarah dusun di atas, BPD Desa Batu Belerang sama sekali
tidak terlibat langsung. BPD Desa Batu Belerang bahkan tidak ikut
hadir dalam musyawarah dusun tersebut. Oleh karena itu dalam
proses atau pelaksanaan musyawarah dusun, BPD Desa Batu
Belerang sama sekali tidak memiliki peranan. Namun, Musyawarah
dusun yang dijadikan sarana dalam menghimpun aspirasi masyarakat
adalah ide dari Pemerintah Desa Batu Belerang yang juga sebagai
pelaksana di tingkat musyawarah dusun. Atau dengan kata lain,
dalam melaksanakan fungsinya Pemerintah Desa Batu Belerang
bertindak sebagai penggagas dan penyelenggara pelaksanaan
Page 80
67
musyawarah dusun dalam pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang
No. 3 tahun 2016 tentang APBDesa .
Peran pemerintah Desa Batu Belerang dalam menjalankan
fungsinya juga dapat dilihat ketika para Kepala Dusun diminta oleh
Pemerintah Desa Batu Belerang untuk menyerahkan hasil dari
musyawarah dusun tersebut. Dalam hal tersebut, Pemerintah Desa
Batu Belerang memiliki peran yakni dalam menghimpun aspirasi
masyarakat Desa Batu Belerang yang berasal dari proses
musyawarah dusun tersebut. Dan kemudian diolah oleh Pemerintah
Desa Batu Belerang menjadi rancangan peraturan desa yang akan di
konsultasikan bersama Camat Kecamatan Sinjai
Borong(Perumusan).
Berdasarkan pengamatan dan penjelasan di atas, peranan
Pemerintah Desa Batu Belerang menyangkut musyawarah dusun
adalah sebagai berikut.
1. sebagai penggagas dam pelaksanaan musyawarah dusun
dalam pembuatan peraturan APBDesa di Desa Batu
Belerang;
2. Menghimpun aspirasi masyarakat Desa Batu Belerang
yang berasal dari proses musyawarah dusun.
Page 81
68
Table 1.11
Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Musyawarah Dusun
Musyawarah Dusun Peran Pemerintah Desa Batu Belerang
Harsipan Sebagai Penggagas
Pelaksanaan Sebagai Pelaksana
Hasil Sebagai Pemantau Hasil Musyawarah
Sumber: Data Primer
Setelah menerima hasil musyawarah dusun dari para kepala dusun
di Desa Batu Belerang, pemerintah Desa Batu Belerang kemudian
mengambil langkah-langkah dalam mengolah hasil dari musyawarah
dusun tersebut. Langkah yang diambil Pemerintah Desa Batu
Belerang yakni dengan mengadakan Rapat Gabungan Pemerintah desa
yang dihadiri oleh Camat kecamatan Sinjai Borong untuk di
konsultasikan. Rapat ini bertujuan untuk mempertimbangkan hasil
dari musyawarah dusun untuk diajukan sebagai ranperdes tentang
APBDesa tahun 2016 dan untuk selanjutnya merumuskan dan
menetapkan ranperdes yang diajukan ke rapat gabungan atau rapat
pembahasan bersama BPD Desa Batu Belerang
Page 82
69
Bagan. 6
Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Musyawarah Tingkat Dusun
Keterangan:
Proses Selanjutya
Peranan
a) Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dalam Proses
Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Terkait Pembuatan
Peraturan Desa Batu Belerang
Pemerintah Desa Batu Belerang memiliki peran dalam menggagas
terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses
sebelum atau Pra-proses legislasi peraturan desa termasuk dalam proses
Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang
APBDesa Tahun 2016. Pemerintah Desa Batu Belerang menghimbau
kepada aparat pemerintah tingkat RT dan Dusun dengan meminta aparat
pemerintah tingkat RT dan dusun mengumpulkan masyarakat di RT dan
Dusun masing-masing untuk kemudian dilakukan musyawarah.
Pemerintah Desa Batu
Belerang Sebagai
Penggagas dan Pelaksana
Mufakat
Musyawarah
Tingkat Dusun
Musyawarah
Dusun Kalimbu
Musyawarah
Dusun Mattirotasi
Rapat
Gabungan
Pemerintah Desa Batu
Belerang Sebagai :
menghimpun
Musyawarah
Dusun Jeppara
Musyawarah
Dusun Bontoe
Page 83
70
Pemerintah Desa Batu Belerang terlibat langsung dalam musyawarah
tersebut. Pemerintah Desa Batu Belerang menggagas dan melasaksanakan
musyawarah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan pemerintah
Desa Batu Belerang dalam merumuskan rancangan peraturan desa yang
akan di konsutrasikan Bersama Camat Kecamatan Sinjai Borong.
Berdasarkan penjelasan di atas, Peran Pemerintah Desa Batu
Belerang Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa
Batu Belerang adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penggagas dan Pelaksana terciptanya proses
Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan
APBDesa di Desa Batu Belerang;
2. Menghimpun hasil dari musyawarah untuk menjadi bahan
pertimbangan Pemerintah dalam merumuskan rancangan
peraturan desa yang akan di konsultasikan Bersama Camat
Kecamatan Sinjai Borong.
Page 84
71
Bagan. 7
Peran Pemerintah Desa Batu Belerang Dan Alur Pengumpulan Aspirasi
Masyarakat
Keterangan :
Proses Selanjutnya
Menghasilkan
Peranan
b) Proses Perumusan Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu
Belerang
Dalam Tahap Inisiasi Proses Legislasi Peraturan Desa Batu
Belerang No. 3 tahun 2016 tentang APBDesa , Perumusan menjadi
kelanjutan dari proses pengumpulan aspirasi masyarakat. Proses
Perumusan ini memiliki peranan yang sangat vital dalam pembentukan
Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 tahun 2016 tentang APBDesa tahun
2016 karena dalam proses ini membutuhkan ketelitian, ketepatan dan
kemampuan dari Pemerintah Desa Batu Belerang untuk menerjemahkan
BPD Desa Batu Belerang :
Sebagai Penggagas dan
Pelaksana
Pengumpulan
Aspirasi Masyarakat
Desa
Musyawarah
Tingkat Dusun
Mufakat Pemerintah Desa Batu
Belerang : Menghimpun
Hasil Musyawarah
Musyawarah
Tingkat RT
Page 85
72
kondisi kekinian Desa Batu Belerang. Dengan memenuhi hal tersebut,
peraturan desa yang dibuat akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
Desa Batu Belerang. Dalam Proses perumusan ini, hasil pengumpulan
aspirasi masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpulkan.
Penarikan kesimpulan ini dilakukan dalam forum rapat yakni Rapat
Pemerintah Desa Batu Belerang dan di konsultasikan Bersama camat
Kecamatan Sinjai Borong.
c) Rapat Gabungan Pemerintah Desa Batu Belerang
Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa
Tahun 2016 dilakukan oleh pemerintah Desa Batu Belerang. Pembuatan
Rancangan dilakukan dalam rapat Pemerintah Desa Batu Belerang yang
Bersifat Rapat Gabungan. Rapat dilaksanakan pada 8 Januari 2016. Rapat
ini dihadiri oleh Ahmad.P selaku kepala Desa Batu Belerang, Sulaeman
selaku sekretaris Desa Batu Belerang, Muh. Tahir, Lukman, S.Pd, Hartati,
Nirmawati, SP, Kartini, S.Pd, Fitriani, dan Muh.Zaid,A.Md.Pus sebagai
anggota Pemerintah desa Batu Belerang, Muh.Yasir selaku ketua BPD,
Irmawati selaku sekertaris BPD, Hasma selaku wakil ketua BPD, Bohari,
Muzakkir Tahir, Ahmar, Marlina, Saiful, dan Muh.Yahya selaku angguta
BPD. Dalam rapat ini turut hadir bapak Camat Drs. H. Zaenal Kecamatan
Sinjai Borong, dalam rapat ini juga juga turut hadir para kepala dusun di
Desa Batu Belerang, Aditya Saputra, A.Muh. Darwis, A.Baharuddin dan
Hamis yang menjadi tamu undangan guna diminta penjelasannya yang
berkaitan dengan hasil musyawarah dusun. Adapun absensi rapat
Page 86
73
gabungan yang di lakukan Oleh Pemerintah desa dapat di lihat pada tabel
berikut :
Tabel 4.12
Absensi rapat gabungan desa batu belerang
Absensi Peranan Dalam Rapat
Ahmad.P
Sulaeman
Drs. H. Zaenal
Muh. Tahir
Lukman, S.Pd
Hartati
Nirmawati, SP
Kartini, S.Pd
Fitriani
Muh.Zaid,A.Md.Pus
Muh.Yasir
Irmawati
Hasma
Bohari
Muzakkir Tahir
Ahmar
Marlina
Saiful
Muh.Yahya
Aditya Saputra
A.Muh. Darwis
A.Baharuddin
Hamis
Pimpinan Rapat
Notulis
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Peserta Rapat
Tamu Undangan
Tamu Undangan
Tamu Undangan
Tamu Undangan
Sumber: data primer
Page 87
74
Rapat BPD terkait perumusan Rancangan Peraturan Desa Tentang
APBDesa Tahun 2016 diadakan di Kantor Desa Batu Belerang di Dusun
Jeppara. Rapat ini bertujuan untuk membahas usulan dari musyawah
dusun yang telah diterima Pemerintah Desa. Rapat ini dipimpin dan
dibuka langsung oleh Ahmad.P sebagai Kepala Desa Batu Belerang.
Pimpinan Rapat kemudian memaparkan hasil musyawarah dusun kepada
peserta rapat karena sebelumnya Kepala Desa Batu Belerang telah
menerima hasil dari musyawarah dusun. Setelah semuanya telah selesai
dipaparkan oleh pimpinan rapat kemudian oleh pimpinan rapat meminta
tanggapan berupa kritik dan saran dari peserta rapat berkaitan dengan hasil
musyawarah dusun yang telah dipaparkan.
d) Peran BPD Dalam Proses Penetapan Ranperdes
Dalam proses Penetapan Ranperdes tentang APBDesa no 3 tahun
2016, peran BPD Desa Batu Belerang jelas terlihat pada proses Rapat
gabungan yang di selanggarakan oleh Pemerintah desa Batu Belerang.
Dalam Rapat Gabungan tersebut, BPD mempunyai peranan memberikan
masukan-masukan serta menetapan rancangan peraturan desa bersama
pemerintah desa tentang APBDesa no 3 tahun 2016 untuk selanjutnya di
bawa ketahapan sosio-politis, yaitu pembahasan rancangan peraturan
APBDesa menjadi Peraturan APBDesa yang nantinya akan di sahkan
menjadi peraturan desa. peran BPD Desa Batu Belerang dalam proses
Penetapan rancangan peraturan desa adalah sebagai berikut.
Page 88
75
1. BPD dapat memberikan masukan-masukan mengeni rancangan
peraturan desa;
2. BPD bersama pemerinta Desa Batu Belerang menetapkan Ranperdes
yang akan di bahas di tahap selanjutnya
2) Tahap Sosio-Politis Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu
Belerang
Tahap sosio-politis merupakan kontinuitas/kelanjutan dari Tahap Inisiasi
karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa
Batu Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 setelah
Tahap Inisiasi. Tahap Sosio-politis merupakan tahap lanjutan dari tahap inisiasi
sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan
Desa Batu Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 yang
akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai
peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki
ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang
dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.
Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah
diusulkan oleh pemerintah Desa Batu Belerang diberikan kepada BPD Desa
Batu Belerang. Ranperdes tersebut diserahkan langsung oleh SL selaku
sekretaris Pemerintah Desa Batu Belerang di rumah M.Y dan diterima
langsung oleh M.Y. sendiri selaku Ketua BPD Desa Batu Belerang. Setelah
Ketua BPD Batu Belerang menerima Rancangan Peraturan Desa tersebut,
Ketua BPD Batu Belerang mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya
Page 89
76
guna membahas rancangan yang disampaikan oleh Pemerintah Desa Batu
Belerang tersebut secara internal BPD Batu Belerang (Ketua BPD dan
jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat
gabungan.
Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa
di Desa Batu Belerang terdiri dari :
1. Rapat Internal BPD;
2. Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.
Bagan 8
Alur Tahap Sosio-politis
Keterangan :
Proses Selanjutnya
Hadir Dalam Rapat
a) Rapat Internal BPD Desa Batu Belerang
Tahap Sosio-politis
Rapat Internal
BPD
Rancangan peraturan
desa yang telah diterima
dan disempurnakan
Rapat Gabungan atau
Rapat Pembahasan
Ketua BPD beserta
jajarannya
BPD desa batu belerang
kepala desa dan unsur-
unsur desa lainnya
Page 90
77
Rapat internal BPD Batu Belerang (Ketua BPD dan jajarannya)
dilaksanakan guna membahas rancangan peraturan desa tentang
APBDesa tahun 2016 di Desa Batu Belerang yang disampaikan oleh
BPD Desa Batu Belerang tersebut. Rapat ini diadakan pada akhir 8
Januari 2016, yang bertempat di rumah Muh. Yasir, Ketua BPD Batu
Belerang. Rapat ini dihadiri oleh Muh. Yasir. selaku Ketua BPD Batu
Belerang, Irmawati selaku Sekretaris BPD Batu Belerang, Bohari,
Muzakkir Tahir, Ahmar, Marlina, Saiful, Muh. Yahya selaku anggota
BPD Batu Belerang. Dalam rapat ini Ketua BPD Batu Belerang
memimpin langsung jalannya rapat. Rapat berlangsung sekitar 2 jam,
dimulai sekitar pukul 15.00 Wita sampai pukul 17.00 Wita. Dalam rapat
ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Rancangan Peraturan Desa
Tentang APBDesa Tahun 2016 di Desa Batu Belerang yang diajukan
oleh Pemerintah Desa Batu Belerang. Rapat ini bertujuan untuk
menyatukan pendapat dikalangan BPD Batu Belerang sehingga tidak
terjadi perpecahan persepsi terkait Rancangan Peraturan Desa Tentang
APBDesa Tahun 2016.
Hasil keputusan rapat tersebut kemudian dipersiapkan untuk
dibawa ke dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh BPD dan Kepala
Desa Batu Belerang serta berbagai unsur desa lainnya yang ada di Desa
Batu Belerang untuk dibahas secara bersama-sama antar peserta rapat.
Selanjutnya oleh BPD dan Kepala Desa Batu Belerang menjadwalkan
pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD Desa Batu Belerang dan
Page 91
78
Pemerintah Desa Batu Belerang. Berdasarkan kesepakatan bersama pada
saat itu rapat gabungan atau rapat pembahasan dijadwalkan dilakukan
awal Februari 2016.
b) Rapat Gabungan/Rapat Pembahasan Desa Batu Belerang
1. Proses Rapat Gabungan
Rapat pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
2016 Desa Batu Belerang dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan
oleh BPD dan Pemerintah Desa Batu Belerang sebelumnya yakni pada
awal Februari 2016 tepatnya hari Senin tanggal 1 Februari 2016. Rapat
tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Batu Belerang. Dalam rapat
pembahasan tersebut dihadiri oleh Ahmad.P Selaku Kepala Desa Batu
Belerang, Muh. Yasir selaku Ketua BPD Desa Batu Belerang, Irmawati
selaku sekretaris BPD Desa Batu Belerang, Sulaeman selaku sekretaris
Desa Batu Belerang, Hasma selaku Wakil Ketua BPD, Bohari, Muzakkir
Tahir, Ahmar, Marlina, saiful, Muh. Yahya selaku anggota BPD, Muh.
Zaid,A.Md,Pus selaku bendahara Desa batu belerang, Kartini, S.Pd
selaku kaur tata usaha dan Umum Desa Batu Belerang, Fitriani selaku
Kaur Keuangan, Nirmawati,SP selaku kaur perencanaan, Muh. Tahir
selaku Kasi Pemerintahan, Lukman S,Pd selaku kasi kesejahteraan,
Hartati selaku kasi pelayanan, Aditya Saputra selaku Kepala Dusun I
Bontoe, A. Muh. Darwis selaku Kepala Dusun II Jeppara, A. Baharuddin
selaku Kepala Dusun III Kalimbu, Hamis selaku kepala Dusun IV
Mattirotasi, semua ketua RT dusun I Muh. Arsyat Djafar, Gassing, Asri,
Page 92
79
Genda, Sumappa, RT Dusun II Amri, Bakri Juma, Jumaing, Boha, RT
Dusun III saenal, Amring, Baco Ruma, RT Dusun IV Umar, Neni. tokoh
pemuda Desa Batu Belerang, Cahing dan Hukma selaku perwakilan dari
kelompok Tani Ballapale Batu Belerang, Ashari dan Asriani selaku
perwakilan dari kelompok PKK, Imam Desa Batu Belerang. Rapat
pembahasan dipimpin oleh ketua BPD Desa Batu Belerang.
Rapat gabungan ini dimulai dengan pemaparan latar belakang dan
tujuan dari ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang
oleh Ahmad.P selaku pimpinan rapat sekaligus Kepala Desa Batu
Belerang. Kepala Desa Batu Belerang memiliki tanggung jawab untuk
menjelaskan ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang
karena ranperdes tersebut diajukan atas nama Pemrintah Desa Batu
Belerang. Pemaparan oleh Kepala Desa Batu Belerang dimaksudkan
untuk memberi alasan sejelas-jelasnya kenapa rancangan peraturan desa
tentang APBDesa tahun 2016 perlu untuk dijadikan peraturan desa di
Desa Batu Belerang. Alasan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa
Batu Belerang, perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, unsur-unsur
desa lainnya dan terkhusus kepada masyarakat Desa Batu Belerang
sendiri yang melaksanakan peraturan desa.
Setelah Kepala Desa Batu Belerang selesai memaparkan latar
belakang dan tujuan rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun
2016 kemudian Ahmad.P selaku Kepala Desa Batu Belerang memberikan
kesempatan kepada semua unsur Desa Batu Belerang untuk
Page 93
80
menyampaikan tanggapan/komentar, kritik maupun saran yang
berhubungan dengan ranperdes tersebut. Pada saat itu antusiasme unsur-
unsur Desa Batu Belerang yang hadir dirapat pembahasan sangatlah
besar. Mereka memberikan tanggapannya sehingga begitu banyak ide-ide
yang muncul yang sangat membantu dalam menyempurnakan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang. Salah
satu tanggapan muncul dari peserta rapat pembahasan yaitu dari
Sekretaris BPD desa Batu Belerang.
“Perlu adanya poin dalam Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang yang
memberikan penjelasan tentang pelaksanaan yang
kemungkinan tidak sesuai atau mengalami perubahan dari
APBDesa jika ada penyebab yang sulit
dihindari”.(wawancara dengan IR tanggal 18 Juli 2017).
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Batu Belerang, berikut
pernyataannya :
“Dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang banyak
muncul ide-ide yang sangat membantu hingga dapat
disetujui menjadi peraturan desa. Salah satunya dari
anggota BPD Batu Belerang yang diwakili oleh Bohari.
Beliau menyarankan agar ada penjelasan tambahan
bilamana ada sesuatu hal yang menyebabkan perubahan
pelaksanaan anggaran Desa Batu Belerang nantinya”.
(Wawancara dengan A.P, tanggal 10 Juli 2017).
Saran yang diajukan tersebut oleh seluruh unsur desa disepakati
bersama untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang. Setelah diadakan pembahasan
yang mendalam maka diambil sebuah keputusan diterimanya rancangan
tersebut dengan segala perubahannya yang dihasilkan dalam rapat
Page 94
81
pembahasan menjadi peraturan desa. Pengambilan keputusan tersebut
dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh seluruh peserta rapat
pembahasan.
2. Peran BPD Desa Batu Belerang Dalam Rapat Gabungan
Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang
Sesuai penjelasan dan keterangan informan di atas, dalam
rapat pembahasan/gabungan peran BPD Desa Batu Belerang dalam
pembuatan peraturan desa Tentang APBDesa tahun 2016 adalah
sebagai berikut.
1. BPD Desa Batu Belerang dapat memberikan masukan dalam
pembahasan tersebut;
2. BPD beserta PemerintahDesa Batu Belerang menetapakan
Peraturan desa Tentang APBDesa tahun 2016 di Desa Batu
Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai.
Dibalik peranan yang dipegang oleh BPD Desa Batu
Belerang dalam Rapat pembahasan tersebut, peran BPD Desa Batu
Belerang dapat dikatakan maksimal dalam menjalankan perannya
dalam rapat pembahasan tersebut.
3) Tahap Yuridis Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu Belerang
Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan
Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan
Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa
Tahun 2016. Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan
Page 95
82
tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun
demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya
dengan tahap-tahap sebelumnya.
Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui
dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan)
dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah
Kepala Desa Batu Belerang. Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan
penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk
Peraturan Perundang-undangan. Dan kemudian Kepala Desa Batu
Belerang memerintahkan Sekretaris Desa Batu Belerang setempat untuk
mengundangkannya dalam bentuk Lembaran Desa.
Bagan.9
Alur Tahap Yuridis
Keterangan :
Proses Selanjutnya
a. Penyusunan Ranperdes
Penyusunan rancangan peraturan desa Batu Belerang tentang
APBDesa tahun 2016 dilakukan berdasarkan Legal Drafting (Teknik
Tahap
Yuridis
Penyusunan
rancangan peraturan
desa
Peraturan Desa
Penyerahan
Ranperdes
Penetapan dan
pengesahan
Page 96
83
Perundang-undangan). BPD Desa Batu Belerang yang melakukan
penyusunan ranperdes tersebut. Hal ini salah satu persyaratan agar
ranperdes tersebut dapat menjadi peraturan desa yang sesuai dengan
teknik perundang-undangan itu sendiri. Adapun sistematika penyusunan
peraturan desa yang menjadi pedoman bagi BPD Desa Batu Belerang
dalam menyusun rancangan peraturan desa tersebut menjadi peraturan
desa adalah sebagai berikut :
A. JUDUL
B. PEMBUKAAN
1. Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
2. abatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
3. Konsiderans
4. Dasar
5. Diktum
C. BATANG TUBUH
1. Ketentuan Umum
2. Materi Pokok yang diatur
3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
5. Ketentuan Penutup
D. PENUTUP
E. PENJELASAN (jika diperlukan)
F. LAMPIRAN (jika diperlukan)
b. Penyerahan Ranperdes Yang Telah Disetujui
Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Desa Batu
Belerang tentang APBDesa tahun 2016 telah mengalami pembahasan dan
Page 97
84
telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan
peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 tersebut pada rapat
gabungan/rapat pembahasan telah disetujui bersama oleh BPD dan
Kepala Desa Batu Belerang.
Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh
perangkat desa, berbagai unsur Desa Batu Belerang dan Masyarakat Desa
Batu Belerang sendiri. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa
tahun 2016 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Muh. Yasir
selaku Ketua BPD Desa Batu Belerang kepada Ahmad.P Selaku Kepala
Desa Batu Belerang. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2
hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa.
Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan
berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD
Desa Batu Belerang untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan.
Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan Legal
Drafting (Teknik Perundang-undangan) yang ada.
c. Penetapan Dan Pengesahan Peraturan Desa
BPD Desa Batu Belerang dan Kepala Desa Batu Belerang
kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang
APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang menjadi Peraturan Desa Batu
Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016. Namun
dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan
peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang
Page 98
85
tersebut sangatlah lama. Rancangan peraturan desa tersebut disetujui
menjadi peraturan desa pada tanggal 14 Juli 2016. Alasan mengapa
dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan
peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang
tersebut mengalami keterlambatan dijelaskan dalam pernyataan Ketua
BPD Desa Batu Belerang berikut ini :
“Dalam penetapan Rancangan peraturan desa tentang
APBDesa tahun 2016 Desa Batu Belerang menjadi peraturan
desa sangat lama. Hal itu dikarenakan pemerintah kabupaten
Sinjai Borong memberikan Revisi terhadap Perturan Desa
No 3 tahun 2016 tentang Rancangan peraturan desa tentang
APBDesa tahun 2016 APBDesa Batu
Belerang.”(Wawancara dengan M.Y tanggal 21 Juli 2017).
Dari penjelasan Ketua BPD Desa Batu Belerang di atas, diperoleh
alasan mengapa dalam penetapan menjadi peraturan desa sangat lama.
Hal tersebut disebabkan karena pemerintah kabupaten Sinjai Borong
memberikan Revisi terhadap Perturan Desa No 3 tahun 2016 tentang
APBDesa Batu Belerang.
Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh
Kepala Desa Batu Belerang bersama BPD Desa Batu Belerang di rumah
Ahmad.P pada tanggal 14 Juli 2016. Bersamaan dengan hal tersebut,
kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah
ditetapkan menjadi Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 Tahun 2016
Tentang APBDesa Tahun 2016, Sekretaris Desa Batu Belerang,
Sulaeman mengundangkan peraturan desa tersebut ke dalam Lembaran
Desa Batu Belerang Tahun 2016 Nomor 3 dengan menandatangani
Page 99
86
lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa Batu
Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa Tahun 2016 ke dalam
Lembaran Desa No.3 Tahun 2016 maka selesai sudah proses pembuatan
Peraturan Desa Batu Belerang No. 3 Tahun 2016 Tentang APBDesa
Tahun 2016 khususnya dalam Tahap Yuridis.
d. Peran BPD Desa Batu Belerang Dalam Tahap Yuridis
Dalam Tahap Yuridis Pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang
No. 3 tahun 2016 tentang APBDesa tahun 2016, BPD Desa Batu
Belerang telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di
Desa Batu Belerang. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari
penyususnan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan.
Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain.
1. BPD Desa Batu Belerang yang melakukan penyusunan
ranperdes tentang APBDesa tahun 2016 berdasarkan teknik
perundang-undangan (Legal Drafting);
2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun 2016 yang
telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Batu
Belerang kepada Kepala Desa Batu Belerang. Penyerahan
ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes
tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa;
3. BPD Desa Batu Belerang menetapkan rancangan peraturan desa
tentang APBDesa tahun 2016 menjadi Peraturan Desa No. 3
Page 100
87
tahun 2016 tentang APBDesa tahun 2016 bersama Kepala Desa
Batu Belerang.
Tabel 4.13
Peran BPD Desa Batu Belerang Dalam Tahap Yuridis
Tahap Yuridis Peran BPD Desa Batu Belerang
Penyusunan Dan Rancangan
Peraturan Desa
Melakukan penyusunan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
tahun 2016 berdasarkan teknik
perundang-undangan(Legal Drafting)
Penyerahan Ranperdes Ranperdes yang telah disetujui
diberikan oleh Ketua BPD Desa Batu
Belerang kepada Kepala Desa Batu
Belerang
Penetapan Dan Pengesahan Menetapkan rancangan peraturan
desa tentang RPJMDesa tahun 2016
menjadi Peraturan Desa No. 3 tahun
2011 tentang APBDesa tahun 2016
bersama Kepala Desa Batu Belerang
D. Kendala-Kendala yang terjadi dalam proses legislasi peraturan Desa
1. Komunikasi
Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide,
gagasan) dari satu pihak kepihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan
secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua bela pihak. Apabila
tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi
masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan, menunjukkan
Page 101
88
sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu.
Cara seperti ini disebut komunikasi nonverbal.
Komunikasi merupakan salah satu dari aktivitas manusia dan suatu
topik yang amat sering diperbincangkan sehingga kata komunikasi itu sendiri
memiliki arti beragam. Komunikasi memiliki variasi defenisi dan rujukan
yang tidak terhingga seperti: saling berbicara satu sama lain, televise,
penyebaran informasi, gaya rambut kita, kritik sastra, dan masih banyak lagi.
Hal ini salah satu permasalahan yang dihadapi oleh para akademisi terkait
bidang keilmuan komunikasi; dapatkah kita menerapkan istilah” sebuah
subjek kajian ilmu” atas sesuatu yang sangat beragam dan memiliki banyak
manusia? Keraguan-keraguan dibalik pertanyaan seperti ini mungkin
memunculkan pandangan bahwa komunikasi bukan merupakan subjek
didalam pengertian akademik normal, namun sebuah bidang ilmu yang
multidisipliner.
“Menurut anggota BPD Desa Batu Belerang menyatakan
bahwa kami dalam internal BPD sendiri sudah
dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai
peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan
baik. Demikian halnya BPD dengan pemerintah desa untuk
pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan
peraturan desa juga dikomunikasi yang terbangun belum terlalu
baik”(wawancara dengan MR tanggal 27 Juli 2017).
2. Disposisi
Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan
para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan
tersebut secara sungguh-sungguh.
Page 102
89
Disposisi merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Desa Batu
Belerang dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah
dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan
program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau
kepentingan desa misalnya membicarakan porsi-porsi anggran yang lebih
intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa lainnya.
“Hal ini senada yang disampaikan oleh anggota BPD Desa Batu
belerang yang menyampaikan bahwa BPD selalu duduk dan
membicarakan segala program dan kepentingan Desa, bahkan sudah
pada tingkatan pembicaraan terkait pembentukan peraturan Desa.
Untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik”(wawancara
dengan BH tanggal 31 Juli 2017).
3. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD
Koordinasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh
sekelompok orang dan pengambilan keputusan atau kesepakatan sehingga
semua pihak dan keputusan yang diambil tersebut dapat bersinergi dan
melakukan fungsinya masing-masing dengan maksimal dan efesien.
Beberapa tujuan dilakukannya koordinasi adalah :
a. Untuk memastikan dan menciptakan efektifitas organisasi atau kelompok
semaksimal mungkin dengan menjaga singkronisasi, keserasian,
kebersamaan dan keseimbangan setiap fungsi yang ada.
b. Menciptakan terjadinya konflik dan memaksimalkan terwujudnya setiap
poin dalam kesepakatan dengan efektif dan efesien sesuai dengan
keputusan yang telah diambil.
Page 103
90
c. Melahirkan dan memelihara iklim kerjasama yang sehat dalam setiap lini
sehingga fungsi dan tujuan masing-masing unit dapat terlaksana dengan
baik.
Salah satu faktor penghambat efektivitas fungsi BPD adalah kurangnya
kordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa dapat dilihat pada saat jalannya
rapat yang diadakan oleh pemerintah desa namun BPD tidak di undang dalam
rapat tersebut yang di undang hanyalah RT beserta dusun, disinilah sebagai
faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa tentang
APBDesa, hal tersebut juga diungkapkan oleh Anggota BPD yang mengatakan
bahwa :
“BPD merupakan perwakilan masyarakat di tingkat desa, oleh
karena itu seharusnya di dalam proses pengumpulan aspirasi
Pemerintah Desa seharusnya mengikutsertakan BPD dalam
Proses ini Mengingat bahwa salah satu fungsi dari BPD adalah
melakukan pengawasan terkait pelaksanaan peraturan maupun
dalam proses pembuatan aturan” (wawancara dengan SF,
tanggal 2 Agustus 2017)
4. Lambatnya Evaluasi Dari Pemerintah Kabupaten Sinjai Borong
Ada bebarapa tahapan sehingga Peraturan Desa tentang APBDesa Batu
Belerang Kecamatan Sinjai Borong bisa terselesaikan, mulai dari tahapan
pengusulan yang di buat oleh pemerintah desa selanjutnya di musyawarakan di
tingkat RT dan dusun setelah itu di konsultasikan di Kecamatan Sinjai Borong
dan tahapan selanjutnya di koordinasikan kepada BPD dan tahapan terakhir
adalah di evaluasi oleh pemerintah kabupaten Sinjai melalui camat Kecamatan
Sinjai Borong sebelum disahkan, hal tersebut yang menjadikan lamanya aturan
Peraturan Desa tentang APBDesa disahkan karena lambannya pemerintah
Page 104
91
Kabuapten Sinjai Borong dalam hal evaluasi sebelum disahkan, hal tersebut di
ungkapkan oleh Ketua BPD Batu Belerang yang mengatakan bahwa :
“Hasil rancangan Peraturan Desa yang telah di kami sepakati
bersama pemerintah desa Batu Belerang kemudian kami
serahkan kepada Camat Kecamatan Sinjai Borong yang
kemuadian akan di serahkan kepada pemerintah Daerah
kabupaten Sinjai untuk di lakukan evaluasi untuk kemudian
nantinya akan di sahkan oleh pemerintah desa”( wawancara
dengan M.Y , tanggal 7 Agustus 2017).
Dari hasil wawancara yang ada di atas penulis melihat bahwa salah satu
faktor penghambat peran BPD dalam pembuatan peraturan desa adalah
lambannya evaluasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai Borong sehingga
Peraturan Desa tentang APBDesa lambat dalam tahapan pengesahannya,
Peraturan Desa tentang APBDesa baru disahkan pada tanggal 14 Juli 2016.
Page 105
92
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul “Peran Badan
Permusyawaratan (BPD) Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Batu
Belerang Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”, yang menjadi
kesimpulan yaitu :
1. Badan Permusyawaratan desa merupakan suatu lembaga legislasi dan
wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni
merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan
pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi
dari masyarakat kepada pemerintah desa (refresentasi).
2. Peran BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Batu Belerang, muncul
berbagai faktor yang berpengaruh, adapun faktor yang berpengaruh dalam
pembuatan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016 tentang APBDesa Batu
Belerang yaitu rekruitmen anggota BPD yang dipilih langsung dari tokoh
masyarakat yang berpengaruh ,serta masyarakat dan sosial budaya juga
merupakan faktor pendukung BPD dalam pembuatan peraturan Desa,
Karena masyarakat memberi dukungan kepada BPD dalam pembuatan
peraturan desa dan Keadaan sosial budaya yang masih kental akan
penghargaan membuat perdebatan yang lalot dalam pembuatan aturan bisa
terhindarkan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat pembuatan
92
Page 106
93
Pertauran Desa yaitu kurangnya kordinasi antara Pemerintah desa dan
BPD Desa Batu Belerang serta lambannya evaluasi dari Pemerintah
Kabupaten Sinjai yang menyebabkan Peraturan Desa No 3 Tahun 2016
Tentang APBDesa lama dalam tahap pengesahan , pengundangan dan
penyebarluasan.
3. Kendala-kendala dalam proses legislasi peraturan desa
a. Kurangnya komunikasi yang baik
b. Disposisi yaitu kurangnya komitmen dalam menetapkan suatu
rancangan peraturan desa.
c. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa Dengan BPD
d. Lambatnya evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Sinjai Borong
B. SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dikemukakan beberapa
saran sebagai berikut :
1. BPD Desa Batu Belerang kurang maksimal dalam melaksanakan peran
terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam tahapan inisiasi yang di
laksanakan oleh pemerintah sebagai penggagas Legislasi Peraturan,
Dengan demikian BPD Desa Batu Belerang hendaknya melakukan
evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran
BPD Desa Batu Belerang dalam Rapat Pembahasan tersebut. Sehingga
nantinya BPD Desa Batu Belerang dapat lebih meningkatkan perannya
dalam Tahap inisiasi
Page 107
94
2. Kordinasi pemerintah desa dan BPD harus lebih ditingkatkan agar
Peraturan Desa yang ada di desa Batu Belerang dapat di tingkatka. serta
evaluasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai Borong harus tepat waktu
dalam melakukan evaluasi.
3. Perlunya pembinaan dan pelatihan Bersama dalam meningkatakan
kapasitas/kemampuan dalam pembuatan Peraturan desa terkhusus di Desa
Batu Belerang.
Page 108
95
DAFTAR PUSTAKA.
Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha
Ilmu
Adisubrata, winarna surya. 2003. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia.
Semarang: Aneka ilmu.
Agustian, Ade. 2014. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Teluk Bakau Kecamatan
Gunung Kijang Kabupaten Bintan”. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Social Dan Ilmu Politik.
Alam, Syah. 2014. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Pembangunan Desa Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang
Kabupaten Bintan”. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan.
Badan Pemeriksaan Keuangan RI. 2015. “Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Desa”, Jakarta.
Direktorat Jendral Perimbangan Keungan. 2015. “Himpunan Peraturan
Perundang-Undangan Mengenai Desa”, Jakarta.
Fitra, Melisa. 2009. “peranan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam
penyelenggaran pemerintahan di desa buntu nanna kecamatan pondrang
kabupaten luwu”. Jurnal ilmu politik dan ilmu pemerintahan.
Marbun B.N. 2006. “Pengertian Pedesaan”. PT. Mandar Maju: Bandung.
Rasyid, Ryas. 2006. “Memahami Ilmu Pemerintahan”. PT. Grafindo Persada:
Jakarta.
Ruliana, Poppy. 2014. “Komunikasi Organisasi”. PT. Rajagrafindo Persada:
Jakarta.
Page 109
96
Saputra, Prayoza. 2014. “Optimasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Pembentukan Peraturan Desa”. Jurnal Hukum Kelembagaan
Negara.
Saibani, A. 2015. “Pedoman Umum Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Bee
Media Pustaka: Jakarta.
Sugiyono. 2008.“metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D”. Alfabeta:
Bandung.
Sujadi, Firman. 2015. “Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa”. Bee Media Pustaka: Jakarta.
Sujarweni, Wiratna. 2014. “Metodologi Penelitian”. Pustakabarupress:
Yogyakarta.
Sumartono. 2006. “Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik.
Solekhan, Moch. 2012. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”. Serta Press:
Malang.
Syafei, Abdul. 2005. “Pengantar Ilmu Pemerintahan”. Jakarta : Bumi Aksara
Tim Visi Yustisia. 2015. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Dan Peraturan Terkait”. Visimedia: Jakarta Selatan.
Tim Editorial Tira Smart. 2017. “Undang-Undang Desa Dilengkapi Dengan
Peraturan pemerintah dan Peraturan Mentri”. Tirasmart: Tangerang.
Page 110
97
Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Walangitan,Sonny.2016. “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam
Perencanaan Pembangunan Desa (Suatu Studi Di Desa Kanonang Ii
Kecamatan Kawangkoan Barat)”. Fisip UNSTRAT.
Wardoyo, Gondang. 2010. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai
Agen Demokratisasi”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang.
Widjaja, A.W.2007.”Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia”. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.
Zulkarnain, Viky.2012.”Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa(BPD)
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten
Tulungangung(studi kasus di Desa Gesikan, Desa Pucung Kidul,Desa
Jati Mulyo). Universitas Negeri Malang”
Page 111
98
LAMPIRAN
Wawancara bersama sekertaris Desa Batu Belerang
Wawancara bersama Anggota BPD
Page 112
99
Wawancara bersama Anggota BPD
Profil Desa dan Kelurahan Batu Belerang tahun 2016