-
SKRIPSI
KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
DALAM PENGOLAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN PINRANG
Oleh:
MUH. ALI IMRAN
Nomor Stambuk: 10561 05326 15
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
-
i
SKRIPSI
KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN ASET DAERAH
DALAM PENGOLAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN PINRANG
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun dan diusulkan oleh:
MUH. ALI IMRAN
Nomor Stambuk: 10561 05326 15
Kepada
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2020
-
ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
Judul Proposal Penelitian : Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Asset
Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Restoran Di
Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Muh. Ali Imran
Nomor Induk Mahasiwa : 10561 05326 15
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyetujui:
Pembimbing I
Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
Pembimbing II
Adnan Ma’ruf, S.Sos, M.Si
Mengetahui:
Dekan
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727
Ketua Program Studi
Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463
-
iii
-
iv
HALAMAN PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Muh Ali Imran
Nomor Stambuk : 10561 0532615
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan
bukan hasil
plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan
sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari ini tidak benar, maka saya bersedia menerima
sanksi akademik
berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya
sesuai dengan
aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, 27 Juni 2020
Yang Menyatakan,
Muh. Ali Imran
-
v
ABSTRAK
Muh. Ali Imran, Hj. Budi Setiawati dan Adnan Ma’ruf. Kinerja
Dinas
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Pengelolaan Pajak
Restoran Di
Kabupaten Pinrang.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kinerja Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah khususnya pada pajak restoran di
Kabupaten Pinrang.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif kualitatif
dengan informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data
dengan
wawancara, observasi langsung, dokumentasi.
Hasil penelitian ini mengenai kinerja yang dimiliki oleh BKUD
telah
memasang alat transaksi pajak online di sejumlah restoran
sehingga
mempermudah proses pembayara pajak restoran bagi wajib, namun
Dinas
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Pinrang masih
kurang
mensosialisasikan terkait pengelolaan mengenai peranan pajak
restoran.
Kemudian BKUD telah menunjukkan kemampuannya dalam memberikan
layanan
dengan sistem kompeterisasi yang berkualitas sehingga dapat
menghindari
kecurangan dalam pelayanan serta tentunya memberikan kemudahan
bagi para
wajib pajak yang dilayani. Serta Dinas Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah
Kabupaten Pinrang sudah melakukan upaya penagihan pajak restoran
dan pajak
yang lainnya dengan tertib dan waktu yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan.
Maka dapat disimpulkan Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah
dalam pengelolaan pajak restoran di Kabupten Pinrang sudah
efektif.
Kata Kunci: BKUD, Pajak Restoran
-
vi
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi Rabbil „Alamin, puji syukur penulis panjatkan
atas
kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang
berjudul
“KINERJA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
DALAM PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN PINRANG”
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S1)
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi
Negara pada
Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini,
terkadang
penulis di hadapkan dengan berbagai hambatan. Namun berkat
kesabaran,
ketekunan, kerja keras, bantuan serta kerja keras dari berbagai
pihak yang telah
memberikan motivasi, maupun secara materi kepada penulis.
Sehingga pada
kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan yang
dimiliki penulis,
ingin menyampaikan terima kasih yang tak henti kepada kedua
orang tua tercinta,
Mansur Sannang dan Baharia yang telah melahirkan, membesarkan,
merawat dan
mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringan, air
mata, untaian do‟a
sertapengorbanan yang tiada henti yang hingga kapanpun penulis
tidak akan bisa
membalasnya. Maaf jika ananda sering menyusahkan, merepotkan,
serta melukai
hati Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam lindungan ALLAH SWT.
Dan
keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Kepada
Saudaraku
Ramlah, Mudassir dan Sri Anita Sarna yang selalu memberikan
kasih sayang serta
dukungan kepada penulis, semoga kita menjadi kebanggaan kedua
orang tua.
-
vii
Serta penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus
kepada
yang terhormat :
1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor
Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik , S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu
Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Muhammadiyah
Makassar.
4. Ibu Dr. Budi Setiawati, M,Si selaku pembimbing I dan Bapak
Adnan Ma‟ruf,
S.Sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan
waktunya
membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini
dapat
diselesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik , S.Sos, M.Si Penasehat Akademik
6. Seluruh Dosen pengajar, staf, dan pegawai di lingkungan
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ucapan terimakasih kepada Kantor BKUD Kabupaten Pinrang,
sebagai
tempat meneliti penulis yang telah menerima dan membantu penulis
dalam
penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar penulis, Masriani Mansur, Muh. Ali
Reski Mansur,
Nur Fasila Mansur, yang telah memberi dukungan serta motivasi
dan do‟a
kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
-
viii
9. Segenap keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Angkatan
2015, khusus-
Nya kelas C yang bersama-sama telah melewati masa perkuliahan
selama 8
semester yaitu kurang lebih 4 tahun.
10. Seluruh sahabat-sahabat dan kakanda tercinta saya selama
kuliah di
Makassar, Jurman Bin Jamaluddin, S.Sos, Sukran, S.S.so, Husri,
Zulkifli K,
Muh. Arfah Parintak, Mustafa Ali, Ari Apriadi, Nur Layla Taufan,
A.
Magfirah Maulani, S.sos, Mila Karmila, Ismail Rahmat Syam,
S.sos, Irwan
Dahlan yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas
akhir
skripsi ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat saya di Benteng, Riswandi Ilyas, SE,
Ade Anggara
Rauf, Tri Wibowo Rifai, Fitriani S.Pd, Indra Nugraha, Muh. Said,
Hajrahwati
Gama, S.H, Eni Melani S.E, Nurul Aqsha, S.sos, yang selalu
memberi
dukungan dan do‟a dari kejauhan untuk penulis dalam
menyelesaikan tugas
akhir skripsi ini.
12. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
penulis dalam
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang tidak sempat penulis
sebutkan
namanya.
Semoga ALLAH SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya
untuk kita semua. Terima kasih atas bantuannya selama ini,
semoga dapat menjadi
amal ibadah di hadapan-Nya.
Selain itu penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang
sedalam-
dalamnya jika penulis melakukan kesalahan dan kekhilafan yang
disengaja
-
ix
maupun yang tidak di sengaja baik dalam bentuk ucapan maupun
tingkah laku
selama menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Demikianlah, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini
masih
banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan
pengalaman, oleh
karena itu padakesempatan skripsi ini kritik dan saran yang
sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan
dapat
digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang
membutuhkan. Sekian
dan Terima Kasih.
Makassar, Agustus 2020
Muh Ali Imran
-
x
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
......................................................................................
i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR
.............................................. ii
HALAMAN PERNYATAAN
...........................................................................
iii
ABSTRAK
.........................................................................................................
iv
KATA PENGANTAR
.......................................................................................
v
DAFTAR ISI
......................................................................................................
ix
DAFTAR
TABEL..............................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR
.........................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN
.....................................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
.................................................................................
1
B. Rumusan Masalah
............................................................................
5
C. Tujuan
Penelitian..............................................................................
6
D. Manfaat
Penelitian............................................................................
6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Manajemen Kinerja
............................................................. 8
B. Konsep Pengelolaan
.........................................................................
17
C. Manajemen
Kuangan........................................................................
24
D. Konsep Pajak
....................................................................................
26
E. Kerangka
Pikir..................................................................................
29
F. Fokus Penelitian
...............................................................................
30
-
xi
G. Deskripsi Fokus Penelitian
..............................................................
31
BAB III METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi
Penelitian............................................................
32
B. Jenis dan Tipe Penelitian
..................................................................
32
C. Sumber Data
.....................................................................................
33
D. Informan Penelitian
..........................................................................
33
E. Teknik Pengumpulan Data
...............................................................
34
F. Teknik Analisis Data
........................................................................
35
G. Keabsahan Data
................................................................................
36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dekripsi Objek Penelitian
................................................................
40
B. Hasil Penelitian
................................................................................
47
C. Pembahasan
.....................................................................................
60
BAB V PENUTUP
A.
Kesimpulan.......................................................................................
67
B. Saran
.................................................................................................
68
DAFTAR PUSTAKA
.......................................................................................
69
LAMPIRAN
-
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1. Informan
..........................................................................................
34
Tabel 4.2. Pajak Restorang Kabupaten Pinrang 2017-2019
............................ 47
-
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
.....................................................................
30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKUD Kabupaten
Pinrang........................... 42
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sumber penerimaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara
yang
sangat berperan penting salah satunya adalah pajak. Dengan
adanya
penerimaan pajak, pemerintah dapat memperbesar kemampuan
membangun,
memperluas ruang gerak pendanaan bagi berbagai macam program
kegiatan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.Adanya bentuk
kerjasama
yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat tentunya akan menghasilkan seuatu yang
saling
menguntungkan antara kedua belah pihak. Bagi pemerintah
dapat
melaksanakan kewajibannya sebagai fasilitator dalam melayani
publik, dan
bagi masyarakat sendiri dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan
dari
pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah.
Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah
dengan
masyarakat adalah dengan adanya kegiatan pemungutan pajak. Pajak
yang
diberikan oleh masyarakat dapat digunakan oleh pemerintah
sebagai
penunjang kegiatan pembangunan yang nantinya juga akan dinikmati
oleh
masyarakat itu sendiri.
Siapapun orangnya selama berstatus warganegara maka wajib
membayar
pajak. Jika tidak membayar pajak maka akan diberikan saksi.
Pajak itu pada
dasarnya bersifat wajib dan memaksa.Karna itu, setiap orang
berstatus sebagai
wajib pajak diharuskan membayarnya.Sebagaimana diatur dalam
Peraturan
-
2
Daerah Nomor 7 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran bahwa pajak
Restoran
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Sedangkan
restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman yang di
pungut
bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar,
sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.
Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat
penting
untuk membiayai daerah dalam memantapkan otonomi daerah yang
nyata,
dinamis dan bertanggung jawab. Otonomi daerah adalah otonomi
dalam
bidang keuangan atau serta kemandirian suatu pemerintah daerah
dalam
rangka membiayai kegiatan pembangunan di wilayahnya.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(PPKAD),
yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Pemerintah
Daerah
dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dibidang
pendapatan,
pengelolaan keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan
yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerah serta mempunyai fungsi
pengaturan
dan pengurusan teknis operasional dibidang pendapatan,
pengelolaan
keuangan dan asset daerah berdasarkan kebijakan Pemerintah
Daerah
(Bupati), pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah
dibidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan asset daerah,
serta
pelaksanaan pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan
dan asset
daerah.
Dinas pengolahan keuangan daerah kabupaten Pinrang merupakan
kantor
instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pengolah sumber
pendapatan
-
3
daerah yang bertugas memantau penerimaan pendapatan daerah
berupa pajak.
Pendapatan tersebut merupakan salah satu jenis pajak Negara
hasil
pemungutannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
Pinrang
dan dijadikan sebagai PandapatanAsli Daerah (PAD).
Dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangandan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Pinrang, maka
upaya
pelaksanaan tugasnya berdasar pada mekanisme dan prosedur yang
digariskan
organisasi. Maka para aparatur yang bertugas dikantor Dinas
tersebut di tuntut
memiliki keterampilan teknis serta mampu meningkatkan kualitas
kerja dalam
melaksanakan tugasnya. (Profil Dinas PPKAD).
Berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan dilihat dari
indikator
kuantitas sudah cukup efektif namun harus lebih ditingkatkan
lagi seperti
mensosialisasikan lagi kegunaan pajak bagi wajab pajak agar
realisasi
pembayaran pajak, indikator kualitas dinas Pengelolaan Keuangan
Aset
Daerah Kabupaten Pinrang telah memberikan layanan yang
berkualitas
dengan adanya komputerisasi sehingga menghindari kecurangan
dalam
pelayanan serta memudahkan bagi para wajib pajak yang dilayani.
Serta
indikator ketepatan waktu bahwa dinas pengelolaan keuangan aset
daerah
kabupaten pinrang telah melakukan upaya penagihan pajak restoran
dengan
tertib namun masih ada hambatan dan permasalahan seperti
kurangnya
kesadaran dalam membayar pajak.
Pendapatan pemerintah atau dalam hal ini Dinas Pengelolaan
Keuangan
dan Aset Daerah belum dapat mengelolah dengan baik atau secara
merata,
-
4
seperti pembangunan daerah yang belum merata baik diperkotaan
maupun
pedesaan sehingga masyarakat tidak merasakan dampak dari pajak
yang sudah
mereka bayarkan setiap tahunnya, misalnya perbaikan jalan dan
layanan
umum.
Pajak restoran merupakan salah satu hasil Pendapatan Asli Daerah
yang
dimiliki oleh Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang memiliki
restoran
sebanyak 55 restoran atau rumah makan di tahun 2019 yang harus
wajib bayar
pajak restoran.
Adapun pajak restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang dari
Tahun
2017-2019 sebagai berikut menunjukan hasil data observasi pajak
dari tahun
2017-2019 di mana pajak setiap tahunnya penghasilan restoran
mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun yang cukup tinggi di mana pada
tahun 2017
relalisasi sebanyak 852.680.022,00 dan pajak penghasilan
sebanyak 120,95%
dan memasuki tahun 2018 mengalami peningkatan realisai
sebanyak
124.365.882 sehingga realisasi pada tahun 2018 sebanyak
977.045.904,00 dan
pajak penghasilan 129,50% dan begitupun pada tahun 2019 di
mana
peningkatan realisasi sebanyak 1.121.622.400 sehingga realisasi
pada tahun
2019 sebanyak 2.098.668.304,00 dan pajak penghasilan sebanyak
167,89%,
sehingga target dalam pendapatan pajak rumah makan/restoran
setiap
realisasinya selalu mencapai target dari tahun 2017-2019.
Hasil pemungutan pajak restoran yang ada di Kabupaten Pinrang
yaitu
digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
membiayai
semua kepentingan umum misalnya perbaikan jalan dan layanan umum
dan
-
5
juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka
kesempatan
kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
Untuk mengetahui bagaimana kinerja dalam mengelolah pajak
terkhusus
pada pajak restoran, apakah sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur
(SOP) yang berlaku atau tidak di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan
tugasnya,
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat ekonomi,
efisiensi,
efektivitas penerimaan pajak restoran. Hasil dari penelitian ini
akan
menunjukkan kinerja di Dinas Keuangan Daerah Kabupaten
Pinrang.
Berdasarkan latar belakang diatas kemudian keinginan penulis
tertarik
untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Kinerja
Dinas
Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam Pengolahan Pajak
Restoran
di Kabupaten Pinrang”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi masalah dalam
penelitian
ini adalah:
1. Bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai kuantitas dalam
mengolah
pajak restoran?
2. Bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai kualitas dalam
mengolah
pajak restoran?
-
6
3. Bagaimana kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai ketetapan waktu
dalam
mengolah pajak restoran?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dikemukakan
maka
tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai kuantitas dalam
pengolahan
pajak restoran.
2. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai kualitas dalam
pengolahan
pajak restoran.
3. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset
Daerah (PPKAD) Kabupaten Pinrang sebagai ketetapan waktu
dalam
pengolahan pajak restoran
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat praktis
a. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan
bagi
Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam Pengelolaan Pajak
Restoran.
b. Sebagai sumber data dan informasi, serta dasar pertimbangan
bagi
pihak Pajak Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (PPKAD).
c. Sebagai bahan kajian atau studi banding bagi daerah dan pihak
swasta
lain yang ini membuat Pengelolaan Keuangan Pajak Restoran.
-
7
2. Manfaat teoritis
a. Sebagai salah satu bahan bacaan atau sumber referensi yang
dimiliki oleh
Perpustakaan Program sarjana Universitas Muhammadiyah
Makassar.
b. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan
referensi dasar
bagi para mahasiswa dan peneliti yang berminat untuk
melakukan
penelitian.
c. Sebagai salah satu sumber referensi dalam diskusi, seminar,
maupun
pengkajian terkait pengelolaan pajak keuangan daerah.
d. Sebagai salah satu sumber data, informasi, dan referensi
tambahan dalam
Ilmu Administrasi Publik.
-
8
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Manajemen Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Konsep kinerja pada asasnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu
kinerja pegawai
(perseorangan) dan kinerja organisasi.Kinerja adalah gambaran
mengenai tingkat
pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya
mewujudkan
sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut Bastian
(2001:329).Pegawai
adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan
jasa berupa
gaji dan tunjangan dari pemerintah. Unsur manusia sebagai
pegawai maka tujuan
badan (wadah yang telah ditentukan) kemungkinan besar akan
tercapai
sebagaimana yang diharapkan. Pegawai inilah yang mengerjakan
segala pekerjaan
atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan
penjelasan di
atas, maka pengertian kinerja pegawai adalah hasil kerja
perseorangan dalam
suatu organisasi.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dinyatakan bahwa kinerja
berarti
sebagai (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang
diperlihatkan, (3) kemampuan
kerja. Hal ini seiring dengan Prawirosentono (1992 :2) yang
menyatakan bahwa:
“hasil kerja dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu
organisasi,sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing,
dalam rangka
upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal,
tidak melanggar
hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.
-
9
Definisi kinerja diatas menjelaskan gambaran mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh seluruh pegawai yang ada
disuatu
organisasi atau instansi pemerintah. Meningkatkan kinerja dalam
sebuah
organisasi atau instansi pemerintah merupakan tujuan atau target
yang ingin
dicapai oleh organisasi dan instansi pemerintah dalam
memaksimalkan suatu dari
sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, sumber daya yang
digerakan atau
dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam
upaya mencapai
tujuan organisasi tersebut.
Whitmore (1997:104) “Kinerja adalah pelaksanaan fungsifungsi
yang dituntut
dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi,
suatu pameran
umum ketrampilan”. Mengacu pada konsep tersebut diatas, bahwa
unsur kinerja
terdiri dari efisiensi, efektifitas, dan produktifitas. Hubungan
dengan kepentingan
penelitian maka “performance dapat diartikan sebagai kinerja
juga dapat diartikan
sebagai pencapaian kerja atau penampilan prestasi individu
dengan memanfaatkan
potensi sumber daya untuk menghasilkan berupa produk akhir dan
atau bentuk
perilaku.
Kompetensi dan keterampilan spesifik yang dapat mendukung
pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya B. Davis dikutip
dalam (Achmad Ruky
2001:13) kinerja adalah penampakan kemajuan seseorang dalam
menghasilkan
sesuatu yang tercermin dari hasil pekerjaan. Dengan demikian,
kinerja baru akan
diketahui apabila seseorang atau sekelompok orng dapat
menghasilkan suatu
pekerjaan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Memperhatikan
pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa konsep.
-
10
Pengukuran kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat
multidimensional,
ini terjadi karena antara satu ahli dengan yang lainnya memiliki
dasar ilmu yang
berbeda walaupun tujuan akhir kinerja adalah peningkatan
kemampuan untuk
melaksanakan fungsi-fungsinya.
Salah satu Undang-Undang Perpajakan Indonesia ialah seperti yang
tertuang
pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Di dalam pasal tersebut
disebutkan
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, yaitu;
a. Kontribusi kepada negara oleh orang pribadi maupun badan
bersifat
memaksa
b. Kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara
dengan tujuan
kemakmuran rakyat.
Selain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, terdapat dasar hukum
lain
yang menjadi hukum dasar perpajakan:
a. Undang-undang Ketentuan Umum tentang tata cara Perpajakan
yaitu UU
No. 16 Tahun 2000
b. Undang-undang Pajak Penghasilan, UU No. 17 Tahun 2000
c. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa
dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah dalam UU No. 18 Tahun 2000
d. Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1994
e. Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, tertuang
dalam UU
No. 19 Tahun 2000
f. Undang-undang Pengadilan Pajak, UU No. 14 Tahun 2002
g. Undang-undang Bea Materai, UU No. 13 Tahun 1985.
-
11
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Adapun factor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah
pendidikan,
pelatiahan, motivasi, kompensasi, lingkungan kerja dan
kepemimpinan. Untuk
lebih jelasnya keenam factor tersebut diatas dapat diuraikan
satu persatu sebagai
berikut:
a. Pendidikan
Pendidikan merupakan tugas untuk meningkatkan pengetahuan,
pengertian
atau sikap para tenaga kerja sehingga mereka dapat lebih
menyesuaikan dengan
lingkungan kerja mereka.Pendidikan berhubungan dengan
menambah
pengetahuan umum dan pengertian tentang seluruh lingkungan
kerkja.Pendidikan
berhubungan dengan menjawab how (bagaimana) dan why (mengapa),
dan
biasanya pendidikan lebih banyak berhubungan dengan teori
tentang
pekerjaan.Sekaligus bahwa pendidikan merupakan suatu usaha
untuk
mengembangkan kemampuan berpikir dari seorang tenaga kerja.
b. Pelatihan
Pelatihan merupakan suatu proses aplikasi, terutama terhadap
peningkatan
kecakapan. Karena itu, perlu dipelajari bagaimana caranya
melaksanakan tugas
dan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu proses ini terikat
dengan berbagai tujuan
organsasi. Pelaatihan dapat dipandang secara sempit maupun
luas.Secara terbatas,
pelatihan menyediakan para pegawai pengetahuan yang spesifik dan
dapat
diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan
mereka saat
ini.Terkadang ada batasan yang ditarik antara pelatihan dan
pengembangan,
dengan pengembangan yang bersifat lebih luas dalam cakupannya
serta
-
12
memfokuskan pada individu untuk mencapai kemampuan baru yang
berguna baik
bagi pekerjaannya saat ini maupun di masa mendatang.
c. Motivasi
Rivai (2004) mengemukakan bahwa motivasi adalah serangkain sikap
dan
nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang
spesifik sesuai
dengan tujuan individu. Pada dasarnya motivasi dapat memacu
pegawai untuk
bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. Hal ini
akan meningkatkan
prudiktivitas kerja pegawai sehingga berpengaruh pada pencapaian
tujuan
organisasi.
d. Kompensasi
Masalah kompensasi selain sensitive karena menjadi pendorong
seseorang
untuk bekerja, juga karena berpengaruh terhadap moral dan
disiplin tenaga
kerja.Oleh karena itu, setiap organisasi harus dapat memberikan
kompensasi yang
seimbang dengan beban kerja yang dipikul oleh tenaga
kerja/pegawai.Dengan
demikian, tujuan pembinaan tenaga kerja adalah untuk menciptakan
tenaga kerja
yang berdaya guna dan berhasil guna dapat terwujud. Lebih dari
itu, tujuan
organisasi untuk meningkatkan keluaran produksi dapat
ditunjang.
e. Lingkungan kerja
Organisasi dapat berkembang merupakan keinginan setiap individu
yang
berada di dalam organisasi tersebut.Sehingga diharapkan dengan
perkembangan
tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti kemajuan
zaman.Karena itu,
tujuan yang diharapkan oleh organisasi dipengaruhi oleh
faktor-faktor lingkungan
yang bersifat internal dan eksternal.Sejauh mana tujuan
organisasi tersebut telah
-
13
tercapai dapat dilihat dari beberapa besar organisasi memenuhi
tuntutan
lingkungannya.Memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat
memanfaatkan
kesempatan atau mengatasi tantangan lingkungan atau ancaman dari
lingkungan
dalam rangka menghadapi atau memenuhi tuntutan dan
pearubahan-perubahan
dilingkungan organisasi.
f. Kepemimpinan
Kepemimpinan suatu organisasi termasuk didalamnya mengelola
sumber daya
manusianya, sehingga diperlukan sekali prinsip-prinsip atau
teori-teori
manajemen, termasuk prinsip dan teori kepemimpinan.Setiap
kemampuan dalam
kepemimpinan harus melekat erat pada seorang manajer, apapun
ruang lingkup
tanggung jawabnya.Karena tanpa kemampuan memimpin, lebih-lebih
dalam hal
manajemen sumber daya manusia, tidak mungkin seorang manajer
berhasil baik
dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sikap dan gaya serta
perilaku
kepemimpinan manajer sangat besar pengaruhnya terhadap
organisasi yang
dipimpinnya, bahkan dapat berpengaruh terhadap produktifitas
organisasinya.
Dari pengertian diatas, kompensasi merupakan bentuk penghargaan,
member
penghargaan atas hasil yang telah dicapai. Kebijakan organisasi
dalam hal
kompensasi member penguatan perilaku kerja yang telah memberikan
kontribusi
positif bagi organisasi.
3. Indikator Kinerja
LAN-BPKP dalam modul Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP), (2003:11) mengkategorikan indikator kinerja dalam
pelaksanaan
pengukuran kinerja organisasi yaitu:
-
14
a. Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar
pelaksana
kegiatan dapat berjalan lancar untuk menghasilkan keluaran.
Indikator ini
dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi,
kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan dan sebagainya.
b. Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya
yang
dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran.
Indikator
proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi
atau
dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya
dalam
proses mengolah masukan menjadi keluaran.
c. Indikator keluaran adalah segala sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai
dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/dan atau non
fisik.
d. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya
keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
e. Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang terkait dengan
tujuan akhir
dari pelaksanaan kegiatan.
f. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik
positif, maupun
negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang
telah
ditetapkan.
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mahsun (2006:77) jenis
indikator
pemerintah meliputi indikator masukan, proses, keluaran, hasil,
manfaat dan
dampak.
a. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang
dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan
keluaran.
-
15
Indikator ini mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran
(dana),
sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lain
yang
dipergunakan untuk melaksankan kegiatan.
b. Indikator proses (process) dalam indikator proses organisasi
merumuskan
ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, maupun ketepatan
pelaksanaan
kegiatan tersebut.
c. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan
nonfisik. Indikator
atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran
yang
dihasilkan dari suatu kegiatan. Indikator keluaran dijadikan
landasan untuk
menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan
dengan
sasaran kegiatan yang terdefenisi dengan baik dan terukur.
d. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek
langsung).
Dengan indikator outcome, organisasi akan dapat mengetahui
apakah hasil
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat
dipergunakan
sebagaimana mestinya dan dapat memberikan kegunaan yang besar
bagi
masyarakat banyak.
e. Indikator manfaat (benefit) adalah segala sesuatu yang
terkait dengan
tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat
menggambarkan
manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Indikator
manfaat
menunjukkan hal yang diharapkan dapat diselesaikan dan
berfungsi
dengan optimal (tepat lokasi dan waktu).
-
16
f. Indikator dampak (impact) adalah pengaruh yang ditimbulkan
baik positif
maupun negatif. Darma (1991: 1), mengatakan bahwa hampir semua
cara
pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
1) Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau
dicapai.
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari
proses
atau pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran
yang
dihasilkan.
2) Kualitas, adalah mutu yang dihasilkan. Pengukuran kualitatif
keluaran
mencerminkan pengukuran tingkat “kepuasan“, yakni seberapa
baik
penyelesaiannya.
3) Ketepatan waktu, adalah sesuai tidaknya dengan waktu yang
direncanakan. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis
khusus
penyelesaian suatu kegiatan.
4. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan
kualitas
pengambilan keputusan dan akuntabilitas.Sebenarnya pengukuran
kinerja
mempunyai makna ganda yaitu pengukuran sendiri dan evaluasi
kinerja dimana
kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari
suatu program
secara jelas.Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara
perencanaan strategic
dengan akuntabilitas sehingga pemerintah dapat dikatakan
berhasil jika terdapat
inidkator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah
pada misi tanpa
adanya pengukuran kinerja yang sangat sulit dicari pembenaran
yang logis atas
pencapaian misi organisasi instansi.
-
17
Rachmawati (2008;123), pengukuran kinerja merupakan evaluasi
formal
terhadap prestasi pegawai. Evaluasi tersebut dapat dilakukan
secara informal.
Evaluasi kinerja secara formal mempunyai beberapa
fungsi.Pertama, evaluasi
kinerja digunakan untuk menilai evektifitas pegawai.Kedua,
evaluasi kinerja
sering dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan
yang diperlukan.
Berkaitan dengan kinerja Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan
dan Aset
Daerah Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pelayan
masyarakat maka pemerintah dan birokrasi yang ada harus
memberdayakan
masyarakat dalam pemberian layanan.Hal ini sesuai dengan
pendapat yang
dikemukakan oleh David Osborne dan Ted Gaebler yang dikutip
dalam
(sedarmayanti, 2003:52-53) tentang konsep reveinting government,
yang
menawarkan suatu konsep yang bisa dijalankan oleh lembaga
public. Adapun
prinsip konsep tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemerintah dan birokrasi berperan sebagai katalisator.
b. Pemerintah dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat
dalam
pemberian layanan.
c. Pemerintah dan birokrasi harus menciptakan persaingan dalam
setiap
layanan.
d. Pemerintah dan birokrasi hendaknya berorientasi kepada
kinerja yang
baik.
e. Pemerintah dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang
menekankan
pada peraturan-peraturan.
-
18
f. Pemerintah dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan
kebutuhan
masyarakat bukan kebutuhan sendiri.
g. Pemerintah dan birokrasi harus memiliki aparat yang tau cara
yang tepat
dengan menghasilkan uang untuk organisasinya disamping
pandai
menghemat biaya.
h. Pemerintah dan birokrasi antisipatif.
i. Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan.
j. Pemerintah dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan
pasar.
Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja
kegiatan yang
pertama-tama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya
kesesuaian
antara program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang tertuang
dalam
perencanaan strategik pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran
kinerja
mencakup penetapan indikator yang ada pada suatu instansi
pemerintah dan
selanjutnya dievaluasi dengan cara menghitung nilai capaian
kinerja dan
pelaksanaan kegiatan atau program. Bacal (2005;112) ada tiga
pendekatan dalam
evaluasi kinerja yaitu system penilaian (rating system), system
peringkat(ranking
system), serta pengukuran berdasarkan tujuan dan dasar.
B. Konsep Pengelolaan
1. Pengertian Pengelolaan
Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang
berarti pula
pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31).Banyak
orang yang
mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan
pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer
saat
-
19
ini.Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau
usaha yang
dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian
kerja dalam
mencapai tujan tertentu.
Griffin (1990: 6) mendefinisan manajemen sebagai berikut:
“Management is
the process of planning and decision making, organizing, leading
and controlling
and organization human, financial, physical and information
recources to
archieve organizational goals in an efficient and effective
manner”
Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan
pengambilan
keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian
organisasi manusia,
keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan
organisasi
secara efisiensi dan efektif. Nanang Fattah, (2004: 1)
berpendapat bahwa dalam
proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan
oleh seorang
manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (planning),
pengorganisasian
(organising), pemimpin (leading), dan pengawasan (controlling).
Oleh karena itu,
manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising,
memimpin,
dan mengendalikan 15 upaya organisasi dengan segala aspeknya
agar tujuan
organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara
satu dengan
yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko
menyatakan
bahwa manajemen merupakan proses perencanan, pengorganisasian,
pengarahan,
dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna
sumber daya
organisasi lainya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan. Stoner
menekanan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan
sistem. Oleh
-
20
karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan,
pengorganisasian,
pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik,
proses manajemen
secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian
tujuan akan terganggu
atau mengalami kegagalan (Shyhabuddin Qalyubi, 2007: 271).
Bedasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar
tahap-tahap dalam
melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan,
pengorganisasian,
pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar
dari suatu
kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu
kegiatan
pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan
pelaksanaan
perencanaan yang telah ditetapkan. Sementara itu pengarahan
diperlukan agar
menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat.
Dengan
evaluasi, dapat menjadi proses monitoring aktivitas untuk
menentukan apakah
individu atau kelompok memperolah dan mempergunakan
sumber-sumbernya
secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.
2. Fungsi Pengelolaan
Bedasarkan fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis
besar dapat
disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen
meliputi:
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
Fungsi-fungsi
manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam
organisasi apa saja.
Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan
anggotanya.
Pada penelitian ini, peneliti cenderung berpedoman pada pendapat
Terry dalam
The Liang Gie (2000: 21), yang menyatakan bahwa kegiatan atau
fungsi
-
21
manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing),
pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).
a. Perencanaan (Planning)
Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai
dengan
pendapat para ahli manajemen. Menurut Sutarno NS (2004: 109),
perencanaan
diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang
akan dijalankan
dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat,
oleh siapa
pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai
itu.
Cropper (1998: 1) berpendapat: Planning is the basis from which
all other
function are spawned. Without a congruent plan, organizations
usually lack a
central focus.
Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi
seluruh
fungsi berikutnya. Tanpa rencana yang tepat dan padu sebuah
organisasi akan
kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan
yang harus
dilakukan.
Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian
pengambilan keputusan untuk dilakukanya tindakan dalam mencapai
tujuan
organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.
Adapun
aspek perencanaan meliputi:
1) Apa yang dilakukan?
2) Siapa yang melakukan?
3) Di mana akan melakukan?
4) Apa saja yang diperlikan agar tercapainya tujuan dapat
dilakukan?
-
22
5) Bagaimana melakukannya?
6) Apa saja yang dilakukan agar tercapainya tujuan dapat
maximum?
(Suharsimi Arikunto, 1993: 38)
Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan
atau
manajemen tergantung atau terletak pada perencanaanya.
Perencanaan merupakan
suatu proses dan kegiatan pimpinan (manager) yang terus menerus,
artinya setiap
kali timbul sesuatu yang baru. Perencanaan merupakan langkah
awal setiap
manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di
masa depan
dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah
perencanaan
yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi
panduan langkah
selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah
mencapai permulaan
pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan
organisasi.
Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan
proses
pemikiran yang sistematis, analisis, dan rasional untuk
menentukan apa yang akan
dilakukan, bagaimana melakukanya, siapa pelaksananya, dan kapan
kegitan
tersebut harus dilakukan.
b. Pengorganisasian ( Organizing )
Rue dan Byars (2006:6) berpendapat: Organizing is grouping
activities,
assigning activities an providingthe authority necessary to
carry out the activities.
Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan
penugasan
kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk
melaksanakan
kegiatannya.
-
23
Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua
orang atau lebih
untuk mencapai siatu tujuan secara efektif dan efisien.
Organisasi merupakan
suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan
mengatur
serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota
organisasi agar
tujuan organisasi dapat tecapai. Untuk mencapai tujuan tersebut
maka perlu
dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam
melaksanakan
tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang
akan dipercaya
atau diposisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal
tersebut, perlu
diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian
latihan dan
pengembangan anggota-anggota organisasi.
c. Pengarahan (Actuating )
Pengarahan (Direction) adalah keinginan untuk membuat orang lain
mengikuti
keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan
jabatan
secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka
panjang perusahaan.
Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus
dilakukan
dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta
atau bahkan
mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan
dengan baik.
Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan
mempengaruhi
bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi
menyelesaikan
tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak
sekedar
memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat
membantu para
bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik.
-
24
Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer
untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal
serta menciptakan
lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.
d. Pengawasan ( Controlling )
Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang
sedang
atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar
atau rencana-
rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS,
2004:128).
Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari
fungsi
manajemen dilaksanakan untuk mengetahui:
1) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan
rencana
sebelumnya.
2) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian,
penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
3) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian,
penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
4) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.
Tujuan pengawasan adalah:
a) Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan
kesulitan
sebelum kesulitan itu terjadi.
b) Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap
kesalahan-kesalahan
yang terjadi.
c) endapatkan efisiensi dan efektifitas.
-
25
Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu
kegiatan
pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan
arah atau
patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian
berkaitan dengan
penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam
mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan.
Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang
selalu
berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan.Tahap terakhir
adalah
pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi
tersebut, dapat
dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk
memperbaiki
program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah
direncanakan tercapai
dengan baik.
C. Manajemen Kuangan
1. Pengertian Manajemen Keuangan
Suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang dikehendaki,
perusahaan harus
menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Manajemen keuangan
memiliki arti
penting di semua jenis bisnis, seperti perbankan dan
institusi-institusi keuangan
lainnya sekaligus juga perusahaan-perusahaan industri dan ritel.
Manajemen
keuangan adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan
dengan
bagaimana memperoleh dana, dan mengelola aset sesuai tujuan
perusahaan secara
menyeluruh (Martono dan Harjito, 2008).
Menurut Sudana (2011) Manajemen keuangan merupakan bidang
keuangan
yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalamsuatu organisasi
perusahaan
untuk menciptakan dan mempertahankannilai melalui pengambilan
keputusan dan
-
26
pengelolaan sumber daya yang tepat. Manajemen keuangan
merupakan
manajamen fungsikeuangan yang terdiri atas keputusan investasi,
pendanaan, dan
keputusan pengelolaan asset.
2. Tujuan Manajemen Keuangan
Menurut Horne dan Wachowicz (2005) tujuan manajemen keuangan
yang
efisiensi membutuhkan keberadaan beberapa tujuan atau sasaran,
karena penilaian
untuk apakah suatu keputusan keuangan efisiensi atau tidak harus
berdasarkan
pada beberapa standar tertentu. Tujuan manajemen keuangan
adalah
memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimumkan kemakmuran
pemegang
saham) yang diukur dari harga saham perusahaan.
3. Fungsi Manajemen Keuangan
Menurut Martono dan Harjito (2008) ada 3 fungsi utama dalam
manajemen
keuangan, anatara lain sebagai berikut:
a. Keputusan Investasi
Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva apa yang
akan
dikelola oleh perusahaan. Keputusan investasi merupakan
keputusan yang paling
penting karena keputusan investasi ini berpengaruh secara
langsung terhadap
besarnya laba investasi dan aliran kas perusahaan untuk
waktu-waktu yang akan
datang.
b. Keputusan Pendanaan
Keputusan pendanaan menyangkut tentang sumber-sumber dana yang
berada
di sisi aktiva. Ada beberapa hal mengenai keputusan pendanaan,
yaitu keputusan
mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai
investasi,
-
27
dan penetapantentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau
sering disebut
struktur modal yang optimum.
c. Keputusan Pengelolaan Aktiva
Apabila aset telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka
aset-aset
tersebut memerlukan pengelolaan secara efisien. Manajer keuangan
bersama
manajer-manajer lain diperusahaan bertanggung jawab terhadap
berbagai
tingkatan dari aset-aset yang ada.Tanggung jawab tersebut
menuntut manajer
keuangan lebih memperhatikan pengelolaan aktiva lancar daripada
aktiva tetap.
Manajer keuangan yang konservatif akan mengalokasikan dananya
sesuai dengan
jangka waktu aset yang didanai.
D. Konsep Pajak
1. Definisi Pajak
Pajak adalah kontribusi wajib pajak pribadi atau badan yang
bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung.
Menurut rochmat soemitro (Suady, 2011) dalam bukunya dasar-dasar
hukum
pajak dan pajak pendapatan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah
iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan
tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat
ditunjukkan dan
yang digunaka untuk membayar pengeluaran umum”. Dengan
penjelasan sebagai
berikut : “dapat dipaksakan bila utang pajak tidak dibayar,
utang itu dapat ditagih
dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan
juga
penyenderaan, terhadap 14 pembayaran pajak, tidak dapat
ditunjukkan jasa timbal
balik tertentu seperti halnya dengan retribusi.
-
28
2. Unsur-Unsur Pajak
Berdasarkan pengertian pajak, setiap pajak terdiri atas beberapa
unsur. Berikut
ini unsur-unsur pajak:
a. Subjek Pajak
Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan
termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu,
misalnya
pegawai, pengusaha, dan perusahaan. Setiap wajib pajak wajib
mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, kemudian
wajib
pajak akan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
sebagai
tanda pengenal. Wajib pajak harus melaporkan kekayaan dan jumlah
pajak
yang menjadi tanggungannya kepada kantor pelayanan pajak
setempat
setiap tahun.
b. Objek Pajak
Sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya penghasilan seseorang
yang
melebihi jumlah tertentu, tanah, bangunan, laba perusahaan,
kekayaan
mobil. Apabila setiap tahun ayah kalian membayar pajak bumi
dan
bangunan (PBB), tanah dan bangunan yang dimiliki ayah kalian
dikatakan
sebagai objek pajak.
3. Fungsi-Fungsi Pajak
Terdapat dua fungsi pajak, yang dikemukakan oleh siti resmi
(2011:3) adalah
sebagai berikut:
-
29
a. Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan
salah satu
sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik
rutin
maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara,
pemerintah
berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas
negara.
b. Fungsi regularend (pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur,
artinya
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksankan kebijakan
pemerintah
dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai
tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang keuangan.
4. Definisi Pajak Daerah
Menurut Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan
Retribusi Daerah (PDRD) telah diundangkan pada tanggal 15
September 2009 dan
mulai berlakupada tanggal 1 Januari 2010, pajak dapat diartikan
biaya yang harus
dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan
pendapatan suatu
negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik
yang dinikmati
semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang
dikeluarkan dalam
bentuk iuran tersebut.
Mardiasmo (2011:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut
pajak, adalah
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi kemakmuran
rakyat.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi
Daerah.
-
30
Pajak Restoran dipungut atas setiap pelayanan di restoran.
Restoran adalah
fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut
bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafetaria/ pujasera, kantin, warung,
bar,
dansejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek Pajak Restoran
adalah
pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan
penjualan makanan
dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi
di tempat
pelayanan maupun di tempat lain Tarif Pajak Restoran berdasarkan
Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan paling tinggi 10% dan
Untuk tarif pajak
restoran Kota Pinrang dikenakan sebesar 10% (sepuluh
persen).
E. Kerangka Pikir
Berdasarkan konsep yang dikemukakan Agus Darma (1991:1),
mengemukakan bahwa ada tiga indikator dalam menilai kinerja
yaitu Kuantitas
pekerjaan, Kualitas pekerjaan, ketepatan waktu.Untuk
menganalisis kinerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD)
Kabupaten
Pinrang, maka penulis menggunanakan tiga indikator tersebut.Dari
segi kuantitas
diukur dari hasil pekerjaan, dari segi kualitas pekerjaan diukur
dari hasil pekerjaan
yang sesuai dengan harapan masyarakat, dan dari segi ketepatan
waktu diukur dari
ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Lebih jelasnya
digambarkan
sebagai berikut:
-
31
Bagan Kerangka Pikir
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
F. Fokus Penelitian
Agar penelitian ini menjadi jelas dan terarah, maka peneliti
memberikan
batasan terhadap apa yang diteliti, yaitu sebagai berikut:
Permasalahn yang terjadi
dilapangan dapat dijadikan dasar awal peneliti untuk mengetahui
kinerja Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) baik
dari aspek
kuantitas, ketetapan waktu, dan kualitas.
Kinerja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah (Ppkad)
Pajak Restoran
Menurut Teori Agus Darman
(1991) Terdapat Indikator
1. KUANTITAS
2. KETETAPAN WAKTU
3. KUALITAS
Peningkatan Kinerja Pegawai
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah
(PPKAD)
-
32
G. Deskripsi Fokus Penelitian
Pada fokus penelitian, peneliti memberikan batasan terhadap apa
yang diteliti
agar penelitian ini tidak terlalu banyak apa yang menjadi pokok
pembahasan, dan
juga agar peneliti ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan
yang telah
diperkirakan.
Adapun yang menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini, yang
pertama
yaitu:
1. Kualitas yaitu seberapa baik Dinas Pengelolaan Keuangan Aset
Daerah
dalam mengelola pajak restoran yang ada di Kabupaten
Pinrang.
2. Ketepatan waktu yaitu seberapa tepat Dinas Pengelolaan
Keuangan Aset
Daerah dalam menyelesaikan pengelolaan pajak restoran yang ada
di
Kabupaten Pinrang.
3. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai.
Pengukuran
kuantitatif melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau
pelaksanaan
kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang
dihasilkan.
-
32
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dua (2) bulan setelah keluarnya surat
izin penelitian
dari LP3M, yaitu pada tanggal 07 maret sampai dengan 07 mei
2020. di Kantor
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupate
Pinrang. Jl.
Bintang, Kelurahan Macorowalie, Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten
Pinrang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana
kinerja
pegawai dalam pengeloaan pajak restoran sebagai Kuantitas,
Kualitas dan
Ketetapan Waktu.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian
kualitatif dimana data diperoleh dari proses observasi ,
wawancara dan hasil dari
dokumentasi . Setelah data diperoleh tahap selanjutnya peneliti
mendeskripsikan
secara utuh dan mendalami data yang didapatkan berupa fakta atau
keterangan-
keterangan dan kelemahan atau kekurangan dari objek yang
diteliti.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yamg digunakan dalam penelitian ini merupakan
tipe
penelitian deskriptif yaitu peneliti memberikan gambaran,
penejelasan yang tepat
secara objektif mengenai masalah yang diteliti, mengenditifikasi
dan menjelaskan
data secara sistematis.
-
34
C. Sumber Data
Dalam peneltian ini sumber data yang digunakan berupa data
primer dan data
sekunder.
1. Data primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang
di
peroleh melalui wawancara secara langsung pada kantor Badan
Keuangan
Umum Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti dari
dokumen-
dokumen yang bersifat informasi tertulis. Adapun dokumen yang di
peroleh
oleh peneliti seperti data pajak restoran dari tahun 2017 sampai
tahun 2019
dan data kinerja pegawai dalam melakukan pengeloaan pajak
restoran di
Kabupaten Pinrang.
D. Informan Penelitian
Informan dalam hal ini yaitu orang yang berada pada ruang
lingkup
penelitian, artinya yaitu orang yang dapat menyerahkan suatu
informasi tentang
kondisi dan situasi pada latar penelitian. Adapun narasumber
atau informan yang
ada dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berwenang untuk
menyerahkan
informasi tentang bagaimana Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan
Aset Daerah
Dalam Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Pinrang, yaitu:
-
35
Tabel 3.1 Daftar Informan
No Nama Inisial Jabatan Jumlah
1 H. Islamuddin, S.H., M.H
ID Kepala BKUD 1
2 Hj. Sitti Hadhiah, S.H SH Sekretaris BKUD 1
3 Ilyas IS Manajer Caffe
Brother
1
4 Sarah SA Manajer Caffe Anggi 1
5 Rohani RI Manajer Caffe
Hollywod
1
Jumlah 5
Berdasarkan petunjuk dari informan awal seperti rencana informan
di atas
peneliti mengembangkan penelitian ke informan lainnya, begitu
seterusnya
sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang
dibutuhkan,
proses penelitian menggunakan teknik Purposive sampling, yaitu
pengambilan
sampel berdasarkan penilaian dari peneliti mengenai siapa-siapa
saja yang pantas
untuk dijadikan sampel, oleh karena itu agar tidak sangat
subjektif, peneliti harus
punya latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel
dimaksud agar
peneliti benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan
persyaratan
atau tujuan dari penelitian (memperoleh data yang akurat).
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian
yaitu
dengan triangulasi/ gabungan. Tringulasi dapat diartikan sebagai
teknik dalam
pengumpulan data yang bersifat menyatukan dari berbagai suatu
sumber data
yang telah ada dengan teknik pengumpulan data.
1. Observasi, yang di lakukan untuk menemukan gambaran tentang
bagiamana
kinerja pegawai dalam melakukan pengelolaan pajak restoran
sebagai upaya untuk
-
36
menguji Kuantitas, Kualitas, dan Ketetapan Waktu. Berdasarkan
perspektif
peneliti.
2. Wawancara yang di lakukan pewawancara dengan mewawancarai
informan
yang telah di tentukan dengan menggunakan teknik (face to face)
atau tatap muka.
Kemudian peneliti mempersiapkan alat untuk wawancarai berupa
pedoman
wawancara, buku catatan, dan kamera handphone.
3. Dokumentasi, yang di lakukan penelitian ini untuk
mengumpulkan data baik
itu data yang berupa catatan maupun gambar. oleh karena itu
peneliti mengambil
dokumentasi pada setiap kegiatan penelitian yang dilakukan, di
kantor Badan
Keuangan Umum Daerah.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif secara
langsung dari
individu satu dengan individu yang lain. Adapun analisis data,
sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Yakni Data yang di peroleh dilapangan yang jumlahnya sangat
cukup
banyak, untuk itu sangat perlu dicatat dengan sangat rinci dan
teliti. Seperti yang
telah di kemukakan, makin lama peneliti di lapangan maka jumlah
data juga akan
semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu juga segera
dilakukan
tindakan analisis data dan dicari bentuk dan temanya serta
membuang yang tidak
terlalu diperlukan dalam hal ini yaitu data yg tidak begitu
penting.
2. Penyajian Data
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dapat dilakukan
dalam suatu
bentuk uraian singkat dan bagan dan kaitan antara kategori dan
sejenisnya.
-
37
Setelah mereduksi data, selanjutnya langkah yang dilakukan
adalah penyajian
data, dimana penyajian data merupakan penyusunan informasi
sehingga
memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan
Selanjutnya langkah ketiga dalam suatu analisis data kualitatif
yaitu adalah
penarikan kesimpulan dan pengecekan/verifikasi. Bentuk
kesimpulan awal
yang dibuat masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila
tidak ditemukan
bukti yang kuat, yang dapat mendukung tahap pengumpulan data
berikutnya.
Kesimpulan data yang dikemukakan sebelumnya pada tahap
pertama,
didukung oleh suatu bukti yang valid, kuat dan konsisten saat
peneliti telah
kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan
yang
sebelumnya dikemukakan harus merupakan kesimpulan yang
kridibel.
G. Keabsahan Data
Proses dalam keabsahan data yang dilakukan adalah dengan
triangulasi. Triangulasi dapat dikatakan sebagai pengecekan,
pengujian data dari
berbagai sumber-sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
Lebih lanjut
triangulasi dapat dibagi ke dalam tiga macam, yaitu:
1. Triangulasi Sumber
Triangulasi sumber di lakukan dengan cara memeriksa data/menguji
data
yang telah didapat melalui beberapa sumber. Dalam hal ini
peneliti melakukan
pengumpulan data dan pengujian data yang sudah di dapat melalui
hasil
pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada. Kemudian
peneliti
-
38
membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan
membandingkan hasil
dari wawancara dengan dokumen yang ada.
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik di lakukan dengan cara memeriksa data kepada
sumber-
sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Dalam
hal ini data
yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi
dan dokumen.
Apabila dengan menggunakan tiga teknik pengujian kredibilitas
data tersebut,
dapat menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti
melakukan
diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau
yang lain, untuk
memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya
bisa benar
karena mempunyai sudut pandang yang masing-masing
berbeda-beda.
3. Triangulasi Waktu
Waktu dapat juga mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di
kumpulkan
dengan menggunakan teknik wawancara pada saat di pagi hari, saat
nara sumber
masih segar, belum banyak masalah dan akan memberikan data, yang
lebih valid
sehingga akan lebih kredibeluntuk itu dalam hal ini bentuk
pengujian kredibilitas
data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan
pengecekan,
obsevasi atau menggunakan teknik lain dalam situasi dan waktu
yang berbeda.
Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka harus
dilakukan secara
berulang-ulang hingga dapat sampai ditemukan kepastian datanya.
Triangulasi
juga dapat dilakukan dengan cara memeriksa hasil penelitian,
dari tim peneliti
yang lain yang juga diberi tugas untuk melakukan pengumpulan
data.
-
39
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Dekripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset
Daerah (DPPKAD)
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa penelitian ini
dilakukan
di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten
Kabupaten Pinrang. Tempat ini dijadikan lokasi penelitian karena
melihat
potensi pajak daerah di Kabupaten Pinrang sangat besar khususnya
Pajak
Restoran. Dengan meningkatnya penerimaan pajak restoran ini
tentunya
memberikan sumbangsih yang besar terhadap peningkatan Pendapatan
Aset
Daerah (PAD) di Kabupaten Pinrang.
Adapun kondisi geografis Kabupaten Pinrang terletak disebelah
185 km utara
ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, berada pada posisi 3°19‟13”
sampai 4°10‟30”
lintang selatan dan 119°26‟30” sampai 119°47‟20” bujur timur.
Secara
administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, 39
kelurahan dan 65
desa. Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah Utara dengan
Kabupaten Tana
Toraja, sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan
Enrekang,
sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan Selat
Makassar,
sebelah Selatan dengan Kota Parepare. Luas wilayah Kabupaten
mencapai
1.961,77 km².
Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km sehingga
terdapat
areal pertambakan sepanjang pantai, pada dataran rendah
didominasi oleh areal
-
40
persawahan, bahkan sampai perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini
mendukung
Kabupaten Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor
pertanian dan
memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan,
perikanan,
perkebunan dan Peternakan) untuk dikembangkan. Ketinggian
wilayah 0–500
mdpl (60,41%), ketinggian 500–1000 mdpl (19,69%) dan ketinggian
1000 mdpl
(9,90%).
-
41
2. Struktur Organisasi BKUD Pinrang
Adapun struktur organisasi BKUD Pinrang sebagia berikut :
KEPALA BADAN H. ISLAMUDDIN,SH.,MH
SEKRETARIAT BADAN HJ.ST HADHIAH, SH
SUB PERENCANAAN MA’DI DIKA,SH
SUB KEUANGAN SUNARTI, S.SOS
SUB UMUM RAHMAWATI, SE
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
HJ.ST HADHIAH, SH
BIDANG ASET A.SADARUDDIN, S.sos.M.Si
S. PAD PAULUS, S.pd
S.DANA PERIMBANGAN ST NAHARIAH, SP
BIDANG PEDAPATAN Drs. LAMUTTI
S. LAIN-LAIN NURMING, SE
S.KEBUTUHAN&DISTRIBUSI A. EKA FEBRIANTI, SE
S.PENGHAPUSAN A.NURINFIAH, SE
S.PENILAIAN MASRULLAH S.sos
BIDANG AKUNTANSI AGURHAN, SE.Ak
S.ANGGARAN EFFENDI. SE.M.Si
BIDANG PEMBIAYAAN HJ.SALMA. SE
S.OTORITAS SYAMSUL BAHRI. S.Sos
S.PERBENDAHARAAN HJ.MUHADIRA. S.sos
S.PENGELUARAN KAS RIHARI ANCE LOMO, SE
S.LAPORAN KEUANGAN HUSNIATI S.sos
S.MONITORING A.ARDIANSYAH, SE
UPT
-
42
Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD, berdasarkan peraturan Bupati
Kabupaten Pinnrang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Plaksanaan
Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pinrang, Tugas
pokok
(bagian pertama tugas pokok dan fungsi, pasal 363) Dinas
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah melaksanakan sebagian
kewenangan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asas
otonomi
daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan
keuangan
dan aset yang menjadi tanggung jawabnya dan kewenangan lain
yang
diserahkan oleh Bupati kepadanya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, DPPKAD
Kabupaten
Pinrang mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang
pendapatan
pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang
pendapatan pengelolaan keuangan daerah
c. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas
dan
kewenangannya
d. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan, keuangan,
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan
e. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
-
43
f. Pelaksanaan tugas lain yang dberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas da
fungsinya.
Susunan organisasi dan tata kerja untuk melakukan tugas pokok
dan
fungsi yang berwenang dalam menangani Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang. Berdasarkan
Peraturan
Bupati Pinrang Nomor 53 tahun 2012 tentang Tugas pokok, Fungsi
dan
Uraian Tugas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah
(DPPKAD). Adapun strukturorganisasi dan tata kerja DPPKAD
Kabupaten
Pinrang sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri dari
1) Sub Bagian Perencanaan
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Bagian Umum
c. Bidang Pendapatan Daerah, terdiri dari
1) Seksi Dana Perimbangan
2) Seksi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3) Seksi lain-lain Pendapatan yang sah
d. Bidang Asset, terdiri dari
1) Seksi Kebutuhan dan Distribusi
2) Seksi Penilaian
3) Seksi Penghapusan
-
44
e. Bidang Pembiayaan (Pengelolaan Keuangan), terdiri dari
1) Seksi Anggaran
2) Seksi otoritas dan Verifikasi
3) Seksi Perbendaharaan
f. Bidan Akuntansi, Terdiri dari
1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran
2) Seksi Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Asset
3) Seksi Monitoring, Evaluasi Keuangan Asset
g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Demikian susunan organisasi dan uraian tugas lingkup Dinas
PPKAD sebagaimana tersebut diatas, Maka dinas PPKAD
Kabupaten
Pinrang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
dibawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Pinrang
3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Asset
Daerah (DPPKAD)
1. Visi Misi BKUD Pinrang
a. Visi Badan Keuangan Dearah
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah
(BKUD) Kabupaten Pinrang, dan kinerja yang ingin dicapai
dalam
kerangka pencapaian Visi-Misi Pembangunan Daerah selama
kurun
waktu 5 (lima) tahunan mendatang (2014 – 2019), maka Visi-
Misi
SKPD ini tentunya tidak terlepas dari kondisi objektif lingkup
kerja
-
45
SKPD sebagai bagian integral dari Visi – Misi Kabupaten
Pinrang.
Sebagaimana diketahui, formulasi Visi jangka menengah
Kabupaten Pinrang adalah :
1) Terwujudnya masyarakat sejahtera secara dinamis melalui
Harmonisasi kehidupan. Akselerasi produktivitas kawasan, dan
Revitalisasi peran poros utama pemenuhan pangan nasional .
2) Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Pinrang 2014-2019 mengandung
4 substansi pokok visi yakni “Masyarakat Sejahtera yang
Dinamis,
“Harmonisasi Kehidupan”, “Akselerasi Produktivitas Kawasan”,
“Revitalisasi Peran Poros Utama Pemenuhan Pangan Nasional.
3) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
akuntabel dan profesional serta meningkatkan Pendapatn
Daerah
sebagai Penyangga pembangunan Kabupaten Pinrang menuju
Masyarakat yang maju dan sejahtera.
b. Misi Badan Keuangan Daerah
Untuk mewujudkan visi tersebut, SKPD Badan Keuangan Daerah
mengupayakan langkah-langkah strategis yang di formulasikan
ke
dalam misi. Misi yang di maksud adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah yang beriman bertaqwa,
dan
berwawasan kebangsaan.
2) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intenfikasi
dan
ekstensifikasi.
-
46
3) Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan, keuagan
aset
daerah secara profesional efektif, efesien, akuntabel dan
bertanggung jawab dengan pemanfaatan IPTEK, dan sesuai
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4) Meningkatkan kapasitas SDM pada Badan Keuangan Daerah
yang
solid, berwawasan luas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan
Yang
Maha Esa, setia, inovatif, dan taat asas.
B. Hasil Penelitian
1. Hasil Pajak Restoran Di Kabupaten Pinrang
Pajak restoran merupakan salah satu hasil Pendapatan Asli Daerah
yang
dimiliki oleh Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang memiliki
beberapa restoran
yang harus wajib bayar pajak restoran/rumah makan. Adapun pajak
restoran yang
dimiliki olegh Kabupaten Pinrang dari Tahun 2017-2019 sebagai
berukut:
Tabel 4.2. Pajak Restoran 2017-2019
No Tahun Target Realisasi %
1 2017 705.000.000,00 852.680.022,00 120,95
2 2018 754.500.000,00 977.045.904,00 129,50
3 2019 1.250.000.000,00 2.098.668.304,00 167,89
Sumber data: Pajak Restoran Kabupaten Pinrang
Tebel di atas menunjukan hasil data observasi pajak dari tahun
2017-2019
di mana pajak setiap tahunnya penghasilan restoran mengalami
peningkatan dari
tahun ke tahun yang cukup tinggi di mana pada tahun 2017
relalisasi sebanyak
852.680.022,00 dan pajak penghasilan sebanyak 120,95% dan
memasuki tahun
-
47
2018 mengalami peningkatan realisas sebanyak 124.365.882
sehingga realisasi
pada tahun 2018 sebanyak 977.045.904,00 dan pajak penghasilan
129,50% dan
begitupun pada tahun 2019 di mana peningkatan realisasi sebanyak
1.121.622.400
sehingga realisasi pada tahun 2019 sebanyak 2.098.668.304,00 dan
pajak
penghasilan sebanyak 167,89%, sehingga target dalam pendapatan
pajak rumah
makan/restoran setiap realisasinya selalu mencapai target dari
tahun 2017-2019.
2. Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Dalam
Pengelolaan
Pajak Restoran /Rumah Makan Di Kabupaten Pinrang
Menurut Darma (1991:1), menyatakan bahwa pengukuran kinerja
dari
dinas pengelolaan keuangan aset daerah dalam pengelolaan pajak
dapat dilihat
melalui tiga indikator yaitu dimana indikator pertama adalah
kuantitas dengan
melihat pencapaian target yang sesuai dengan tujuan utama, yaitu
melihat
seberapa besar pencapaian wajib pajak yang membayar pajak,
indikator kedua
adalah kualitas yaitu dengan melihat mutu yang dihasilkan oleh
dinas pengelolaan
keuangan daerah melalui tingkat kepuasan pelayanan kepada wajib
pajak,
indikator yang terakhir adalah ketepatan waktu yang melihat
apakah sesuai
tidaknya dengan waktu yang direncanakan dalam pembayaran pajak
restoran dari
wajib pajak.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala
BKUD
Kabupaten Pinrang H. Islamuddin, SH., MH pada tanggal 18 Maret
2020
menyatakan:
“Kalau soal bagaimana cara kami selaku BKUD Kabupaten Pinrang
dalam
menangani pajak restoran di Kabupaten pinran ini alhamdulillah
sekarang
cukup baik, karena selama ini alhamdulillah wajib pajak belum
ada yang
pernah komplen atas pajak yang dibayar karena kami juga selalu
sesuai dengan
-
48
prosedur dalam menangani hal ini, kalau soal cara kami
memberikan kinerja
kami selaku BKUD Kabupaten Pinrang kami selalu sesuai dengan UU
yang
ada yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2020 tentang ketentuan umum
tata
cara perpajakan yaitu Kuantitas, Kualitas, dan juga ketepatan
waktu bagi wajib
pajak”.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala
BPKUD
Kabupaten Pinrang oleh Bapak Islamuddin, SH., MH menyatakan
kinerja dari
BKUD atau Dinas Pengelolaan Keuangan Aset daerah berdasarkan UU
No. 16
Tahun 2020 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, yaitu
dengan melihat
dari kuantitas, kualitas, ketepatan waktu oleh wajib pajak.
Adapun pernyataan
selanjutnya oleh sekretaris BKUD Kabupaten Pinrang oleh Ibu Hj.
St. Hadhiah,
SH pada tanggal 18 Maret 2020 menyatakan bahwa:
“Iya betul sekali kami memang mengukur memberikan kinerja kami
selaku
BKUD Kabupaten Pinrang berdasarkan UU No. 16 Tahun 2020 dengan
3
landasan yaitu kuantitas, seberapa besar pencapaian kami,
kualitas, seberapa
besar kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak kepada pelayanan
kami, dan
ketepatan waktu, dengan melihat ketepatan waktu membayar yang
dilakukan
oleh wajib pajak”.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Hj.
St.
Hadhiah selaku Sekretaris BKUD Kabupaten Pinrang menyatakan
bahwa kinerja
dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/ BKUD berdasarkan UU No.
16 Tahun
2020 dengan tiga dasar yaitu kuantitas dimana melihat seberapa
besar pencapaian
yang kita miiliki, ke dua kualitas dengan melihat pelayanan yang
kami berikan
kepada setiap wajib pajak yang ada di Kabupaten Pinrang,
ketepatan waktu yaitu
dengan melihat ketepatan waktu bagi wajib pajak memenuhi
kewajibannya yaitu
membayar pajak khususnya pajak restoran.
-
49
a. Kuantitas
Aspek Kuantitas adalah aspek yang menggambarkan tingkat
kesesuaian
antara jumlah yang dihasilkan, diberikan, atau diselesaikan
dalam suatu tugas
pokok seorang pegawai dengan target yang telah disepakati dalam
tugas pokok
tersebut. Kuantitas pekerjaan dapat diperoleh dari hasil
pengukuran kerja atau
penetapan tujuan partisipatif. Penetapan kuantitas kerja dapat
dilakukan
melalui pembahasan antara atasan dengan para bawahannya, dimana
materi
pembahasan mencakup sasaran-sasaran pekerjaan, peranannya
dalam
hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan lain,
persyaratan-persyaratan organisasi,
dan kebutuhan pegawai. Dengan demikian kuantitas ini bertujuan
untuk
menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung
jawab atau
beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang pegawai. Dalam
penilaian
kuantitas pekerjaan ini, masing-masing pegawai dinilai seberapa
banyak
pekerjaan yang harus dilakukan dalam tugas jabatannya selama
satu tahun.
Tugas dan pekerjaan tersebut dibagi menjadi tugas dan pekerjaan
yang
dilakukan dalam kurun waktu satu bulan, trimester, caturwulan,
semester
ataupun dalam kurun waktu satu tahun.
Berdasarkan data yang diperoleh, dengan melihat target
output
pekerjaan dan hasil yang dapat direalisasikan oleh pegawai Dinas
Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah dalam pengolahan pajak restoran di
Kabupaten Pinrang
maka dapat dilihat bahwa setiap pegawai telah menyelesaikan
tugas dan
pekerjaan dalam jabatannya sesuai dengan target pekerjaan yang
telah
ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa untuk kuantitas dari beban
pekerjaan yang
-
50
diberikan terhadap masing-masing pegawai tidak menjadi masalah
dan mampu
diselesaikan oleh masing-masing pegawai. Sehingga tidak perlu
mengurangi
beban pekerjaan dan bahkan mungkin dapat diberikan tugas yang
lebih. Namun
lebih jauh dalam mengukur aspek kuantitas ini, tentunya tidak
hanya dilihat
dari seberapa banyak ataupun seberapa besar beban kerja yang
diselesaikan
oleh pegawai setiap tahunnya, tentunya harus dikaitkan dengan
aspek kualitas,
waktu dan biaya sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan apakah
pekerjaan
yang dilakukan oleh masing-masing pegawai dapat dikatakan telah
memenuhi
harapan dan menunjang pencapaian tujuan organisasi.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala BPKUD
Kabupaten Pinrang Oleh Bapak Islamuddin, SH., MH pada tanggal 18
Maret
2020 adalah sebagai berikut:
“Kami selaku dinas pengelolaan keuangan aset daerah kabupaten
pinrang
telah memasang alat transaksi pajak online di sejumlah restoran
dengan
adanya teknologi ini yang diterapkan maka dapat mempermudah
para
pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya yaitu memungut pajak
dari
setiap transaksi yang dilakukan sehingga membantu Pemerintah
Kabupaten
dalam meningkatkan PAD dari sektor ini.”
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan
bahwa
Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah telah memasang alat
transaksi pajak
online di sejumlah restoran dengan adanya teknologi ini yang
diterapkan maka
dapat mempermudah para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya
yaitu
memungut pajak dari setiap transaksi yang dilakukan sehingga
membantu
Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan PAD. Selanjutnya
hasil
wawancara yang dilakukan kepada sekretaris BKUD Kabupaten
Pinrang atas
nama Ibu Hj. St. Hadiah, SH, pada tanggal 18 maret 2020
mengatakan bahwa:
-
51
“Kami dari dinas pengelolaan pengelolaan keuangan aset daerah
telah
melakukan kinerja yang terbaik terhadap masyarakat yaitu salah
satunya
transparan terhadap pengelolaan dana dari pajak dan retribusi,
kami sangat
terbuka kepada masyarakat, apabila ada masyarakat yang ingin
mengetahui
data atau bagaimana perkembangan pengelolaan dana dari pajak
dan
retribusi, ya kami akan memberikan, selama masyarakat melalui
prosedur
yang ada, artiya ada izin meminta informasi. Kami juga sudah
melakukan
publikasi melalui website, walaupun masih ada kendala. Jadi
transparan
dalam mengelola keuangan daerah”
Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan
bahwa
transparansi pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan
Aset Daerah dalam pengelolaan pajak sudah transparan sesuai
prosedur yang
ada, bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai
pengelolaan
pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan asli
daerah, diharuskan
melalui prosedur yang ada dan sudah melakukan publikasi melalui
website,
walaupun masih ada kendala. Selanjutnya hasil wawancara
berikutnya dengan
Bapak Ilyas selaku Manager Caffe Brother pada tanggal 19 maret
2020
mengatakan bahwa:
“Kami selaku pembayar pajak belum menget