BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuan nasional Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada lingkungan. Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula diiperhitungkan dalam pembangunan. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan
TANGGUNG JAWAB BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN DAN AKIBAT HUKUMNYA skripsi hukum lingkungan bagian hukum administrasi negara berlian maharani
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tujuan nasional Republik Indonesia, seperti dinyatakan dalam
pembukaan Undang-undangDasar 1945, ialah melindungi segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk
mewujudkan tujuan nasional tersebut bangsa Indonesia melaksanakan
pembangunan secara terencana dan bertahap. Pembangunan jangka panjang
tahap pertama sampai dengan pertengahan tahun 1997 telah menunjukkan
hasil yang dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Namun pembangunan
ini tumbuh berkembang dengan tidak memperhitungkan pengaruhnya kepada
lingkungan. Kegunaan sumber alam yang dicadangkan untuk generasi masa
depan sulit untuk diukur harga dan nilainya, karena itu luput pula
diiperhitungkan dalam pembangunan.
Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka
mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan
pembangunan yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa
Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan
berkesinambungan serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi
dan meningkatkan kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan
semakin meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk. Pelaksanaan
pembangunan sebagai kegiatan yang berkesinambungan dan selalu meningkat
seiring dengan baik dan meningkaatnya jumlah dan kebutuhan penduduk,
menarik serta mengundang resiko pencemaran dan perusakan yang
disebabkan oleh tekanan kebutuhan pembangunan terhadap sumber daya
alam, tekanan yang semakin besar tersebut ada dan dapat mengganggu,
merusak struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang
kehidupan.
Seharusnya dalam melakukann pembangunan pemerintah mengikuti
prinsip-prinsip dalam pelestarian lingkungan seperti yang dikemukakan oleh
Allan Ingelson, William Holden dan Meriam Bravante dalam Environment
and Development Journal: Philippine Environmental Impact Assessment,
Mining And Genuine Development Volume 5 No.1
The law reform project ‘Legislative Options for Promoting
Sustainable Development’, identified the following principles that
characterise a regulatory system that reflects sustainable or genuine
development:
1. Respects ecological integrity
The first principle, respect for ecological integrity, is critical to promoting
sustainable development. Ecological systems consist of micro-organisms,
plants, animals, soil, water, air and other components. Respect for
ecological integrity is demonstrated by a legal system that prevents
irreversible harm to water, air, and soil resources, and enables
‘ecosystems to renew themselves’.
2. Supports efficient use of natural, manufactured and social capital
The efficient use of capital facilitates the preservation of options for future
generations by emphasising the protection, conservation and efficient use
of a variety of non renewable and renewable natural resources including
metals, water, vegetation and wildlife
3. Promotes equity
The third principle, equity, contemplates a wide distribution of the costs
and benefits from natural resource development on an intra-generational,
inter-generational and international basis.
4. Relies on participatory approaches
An integral part of the environmental impact assessment process refers to
the opportunity for concerned citizens to express their views on natural
resource development. Information contributed by concerned citizens and
environmental groups can lead to better informed decisions and may result
in reduced environmental degradation.
5. Requires environmental stewardship by all levels of decision-makers.
To effectively implement genuine development a government should have
the broad support of industry and citizens.
Proyek reformasi hukum merupakan 'pilihan Legislatif untuk
Mendorong Pembangunan Berkelanjutan’, mengidentifikasi prinsip-prinsip
berikut yang mencirikan sistem regulasi yang mencerminkan pembangunan
berkelanjutan atau asli:
1. Menghormati integritas ekologi
Prinsip pertama, menghormati integritas ekologi, sangat penting untuk
mempromosikan pembangunan berkelanjutan.Sistem ekologi terdiri dari
mikro-organisme, tanaman, hewan, tanah, air, udara dan komponen
lainnya.Menghormati integritas ekologi ditunjukkan oleh sistem hukum
yang mencegah kerusakan permanen pada air, udara, dan sumber daya
tanah, dan memungkinkan 'ekosistem untuk memperbaharui diri mereka
sendiri'.
2. Mendukung efisien penggunaan modal alam, diproduksi dan sosial
Efisiensi penggunaan modal memfasilitasi pelestarian pilihan untuk
generasi mendatang dengan menekankan perlindungan, konservasi dan
efisiensi penggunaan berbagai sumber daya alam yang tidak terbarukan
dan terbarukan termasuk logam, vegetasi air, dan satwa liar
3. Meningkatkan ekuitas
Prinsip ketiga, ekuitas, merenungkan luas distribusi biaya dan manfaat dari
pengembangan sumber daya alam atas dasar, intra-generasi antar-generasi
dan internasional.
4. Bergantung pada pendekatan partisipatif
Bagian integral dari proses penilaian dampak lingkungan mengacu
kesempatan bagi warga yang bersangkutan untuk mengekspresikan
pandangan mereka pada pengembangan sumber daya alam. Informasi
disumbangkan oleh warga yang bersangkutan dan kelompok lingkungan
hidup dapat menyebabkan keputusan yang lebih baik dan dapat berakibat
pada degradasi lingkungan berkurang.
5. Membutuhkan pengelolaan lingkungan oleh seluruh lapisan pengambil
keputusan.
Untuk secara efektif mengimplementasikan pembangunan yang sejati
pemerintah harus memiliki dukungan yang luas dari industri dan warga
negara.
Untuk mencegah kemerosotan lingkungan dan sumber daya alam
dengan maksud agar lingkungan dan sumber daya alam tersebut tetap
terpelihara keberadaan dan kemampuan dalam mendukung berlanjutnya
pembangunan, maka setiap aktivitas pembangunan haruslah dilandasi oleh
dasar-dasar pertimbangan pelestarian dan sumber daya alam tersebut melalui
mekanisme dan system hukum lingkungan dalam apa yang disebut sebagai
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.
Analisis Mengenai Dampak lingkungan yang sering disebut AMDAL,
lahir dengan diundangkannya lingkungan hidup di Amerika Serikat yaitu
National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969. NEPA mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (1) (c) dalam undang-
undang ini menyatakan, semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah
federal yang besar yang diperkirakan akan mempunyai daampak penting
terhadap lingkungan harus disertai laporan mengenai Environmental Impact
Assesment ( Analisa Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut. NEPA
1969 merupakan suatu reaksi terhadap kerusaakan lingkungan oleh aktivitas
manusia yang semakin meningkat, antara lain tercemarnya lingkungan oleh
pestisida serta limbah industri daan transpor, rusaknya habitat tumbuhan dan
hewan langka, serta rendahnya nilai estetika alam (Otto Soemarwoto, 2003:
1).
Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup No.32 tahun 2009 tentang kewajiban Membuat Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap setiap rencana yang
diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, serta
tata cara penyusunan dan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan
hidup ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkugan Hidup (KEPMEN-LH
No. 17 Tahun 2001) prosedur AMDAL meliputi 3 (tiga) proses besar:
1. Proses penapisan wajib AMDAL
2. Proses penyusunan dan penilai KA-AMDAL.
3. Proses penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL & RPL.
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu
pihak yang terlibat dalam proses penilaian dokumen AMDAL di tingkat
daearah. Penilaian terhadap dokumen AMDAL itu melalui 2 (dua) tahap
yaitu:
1. Tahap penilaian terhadap KA-ANDAL
2. Tahap penilaian terhadap dokumen ANDAL, RKL & RPL
Kedua tahap diatas ditempuh melalui prosedur berupa pemeriksaan
kelengkapan dokumen sesuai pedoman penyusunan AMDAL, menyampaikan
1 (satu) sampel dokumen ke sekretariat Komisi Penilaian Amdal Kabupaten
Sukoharjo, kemudian mempersiapkan sejumlah dokumen yang telah
ditetapkan dan terakhir memastikan kepastian waktu persidangan untuk
penilaian oleh komisi AMDAL.
Dengan dilibatkannya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo sebagai unsur penilai AMDAL, maka penulis tertarik untuk
mengetahui lebih jauh dan meneliti mengenai tanggung jawab badan
lingkungan hidup terhadap AMDAL, dan menyusunnya dalam bentuk
penulisan hukum dengan judul : Tanggung Jawab Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo Dalam Penilaian Dokumen Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Dan Akibat Hukumnya.
B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah diperlukan guna mempermudah pelaksanaan
penelitian dan memperjelas permasalahan yang hendak dibahas sehingga
sasaran penelitian menjadi jelas, tegas dan terarah serta mencapai hasil yang
diikehendaki. Selain itu diharapkan dapat memberikan arah pembahasan yang
jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas.
Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan dibahas
dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah tanggung jawab Badan lingkungan Hidup Kabupaten
Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak
lingkungan dan akibat hukumnya?
2. Apakah hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan serta bagaimana solusinya?
C. Tujuan Penelitian
Setiap kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang hendak dicari,
berdasarkan latar belakang masalah serta sesuai permasalahan yang ada,
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a. Mengetahui mengenai tanggung jawab Badan lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Dokumen Analisis Mengenai
Dampak lingkungan dan akibat hukumnya.
b. Mengetahui hambatan dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan dan akibat hukumnya serta bagaimana solusinya.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis
terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis serta
mempraktekan teori-teori tersebut dalam dunia sehari-hari.
b. Sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang
Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
D. Manfaat Penelitian
1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk
perkembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Lingkungan khususnya
yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam penilaian AMDAL.
2. Secara praktis
Adapun manfaat paraktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:
a. Bagi Akademisi
Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang kelak dapat
diterapkandalam dunia nyata sebagai bentuk partisipasi dalam
pembangunan negaradan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancaila
dan UUD 1945 serta dalamkehidupan bangsa sebagai bagian dari
masyarakat internasional.
b. Bagi Masayarakat Umum
Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat
mengenaitanggung jawab badan lingkungan hidup kabupaten
Sukoharjo dalam penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan beserta akibat hukumnya.
c. Bagi Pemerintah
Dapat memberikan masukan dalam menyikapi kasus-kasus
perlindungan lingkungan hidup.
d. Bagi Badan Lingkungan Hidup
Diharapkan agar dapat secara objektif dalam melakukan penilaian
AMDAL tanpa ada pengaruh dari pihak-pihak tertentu.
E. Metode Penelitian
Metode yang bersifat ilmiah diperlukan dalam melakukan penelitian
ilmiah yang bertujuan untuk mencari data mengenai suatu masalah. Metode
yang bersifat ilmiah adalah suatu metode penelitian yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti sehingga data-data yang dikumpulkan dapat
menjawab permasalahan yang diteliti. Istilah “metodologi” berasal dari kata
“metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian menurut kebiasaan
metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitin dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
1. Jenis penelitian
Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang
bersifat deskriptif.
Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah suatu
penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya
adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat
membantu memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun
teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 1986: 10).
2. Pendekatan penelitian
Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan konstruksivisme,
yaitu upaya untuk memahami realitas pengalaman manusia, dan realitas itu
sendiri dibentuk oleh kehidupan sosial dengan cara mengembangkan
sebuah pola makna secara induktif selama proses berlangsung.
3. Jenis data
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama atau melalui penelitian di lapangan. Data primer yang
dimaksud adalah data yang diperoleh dari pihak Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukoharjo yang berkompeten untuk memberikan
keterangan yang berhubungan dengan tanggung jawab penilaian
AMDAL.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau
sumber data sekunder. Data ini berupa keterangan dari bahan-bahan
kepustakaan dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel.
4. Sumber data penelitian
Data pokok yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi :
a. Sumber data primer
Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup para pihak yang
terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yang
diperoleh dilokasi penelitian yaitu di Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sukoharjo.
b. Sumber data sekunder
1) Bahan hukum primer
Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan.
Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :
a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
b) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan.
c) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 9 Tahun 2009
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
2) Bahan hukum sekunder
Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti hasil-hasil seminar, pendapat dari pakar hukum
yang relevan dengan penelitian ini, artikel koran dan internet serta
bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dann
sekunder, seperti misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Ensiklopedia dan bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah
yang ditelliti.
5. Teknik Pengumpulan Data
Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber
diatas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi :
a. Studi Dokumen
Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang
dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content
analysis”.
b. Wawancara (interview)
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186). Wawancara yang dimaksud diatas