SKRIPSI HTN

5/12/2018 SKRIPSI HTN - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/skripsi-htn-55a74efdb910c 1/46

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia telah lebih dari 50 tahun peradaban dan

perilakunya berlandaskan kemandirian budaya bangsa yang berideologi

Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Cita- cita yang ingin

diwujudkan adalah terwujudnya peri kehidupan bangsa yang adil dan

makmur baik materiil dan spirituil. Sebagai suatu negara yang dalam tahap

membangun dan berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan

yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan

berlandaskan Pancasila.1

Kuatnya arus reformasi dan komunikasi di Indonesia telah memicu

daya kritis dan peran politik publik. Keberanian moral masyarakat dalam

melakukan kontrol sosial dan kontrol politik menjadi kekuatan riil dan

eksis sebagai fenomena didalam era baru masa kini.2

Tiada Negara tanpa politik hukum. Politik hukum ada ynag bersifat

tetap (permanen) dan ada yang temporer. Yang tetap, berkaiatan dengan

sikap hukum yang selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan

penegakkan hukum. Bagi Indonesia, poltitk huku yang tetap, antara lain:3

1. Ada satu kesatuan system hukum Indonesia;

1UUD 1945

2Dr. M. Arif Nasution, MA, dkk, Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah, Bandung: Mandar

Maju, 2000, hlm 110.3

Martin H. Hutabarat, SH, et all, Hukum dan politik Indonesia, Jakarta: Midas Surya Grafindo,

1996, hlm144.



2

2. System hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk

memperkokoh sendi-sendi pancasila dan UUD 1945;

3. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga

Negara tertentu berdasarkan suku, ras atau agama ;

4. Pemebntukan hukum memperhatikan kemajemukkan masyrakat;

5. Hukum adat dan hukum tertulis lainnya diakui sebagai subsistem

hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam

pergaulan masyarakat;

6. Pembentukan hukum sepenuhnya berdasrkan partisipasi masyarakat;

7. Demi kesejahteraan umum.

Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari

waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk didalam hal ini,

seperti penentuan prioritas pembentukan peratrab perundang-undangan

kolonial, pembaharan peraturan perundang-undangan dan sebagianya.

4

Jika didengar secara sekilas pernyataan ³hukum sebagai produk

politik´ dalam panadangan awam bias dipersoalkan, sebab pernyataan

tersebut memposisikan diri hukum sebagai subtanasi masyarakat yang

ditentukan oleh politik. Apalagi dalam tataran idea atau cita hukum, lebih-

lebih dinegara yang menganut supremasi hukum, politiklah yang harus

diposisikan yang benar .

Secara metologis-ilmiah, sebenarnya tidak ada yang salah dari

pernyataan tersebut., semuanya benar, tergantung pada asumsi dan konsep

4ibid



3

yang dipergunakan. Ini pula yang melahirkan dalil bahwa kebenaran

ilmiah itu bersifat relative, tergantung pada asumsi dan konsep-konsep

yang dipergunakan.5

Berdasarkan perspektif yang dipilih untuk study ini, terlihat bahwa

dalam hubungan tolak-tarik antara politik dan hukum , maka hukumlah

yang terpengaruh dengan politik, karena subsistem politik memiliki

konsentrasi energy yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika harus

berhadapan dengan politik, maka hukum berada pada kedudukan yang

lebih lemah. Untuk memahami system hukum ditengah-tengah

transformasi politik harus diamati dari bawa dan dilihat peran social-

politik yang diberikan orangnya. 6

Partai Politik, berdiri sendiri tanpa mempengaruhi kinerja dari

anggota fraksinya di DPR, DPRD, dan MPR, yang meskipun didalamnya

ada beberapa orang perwakilan.

7

Partai politik hanya merupakan salah satu di bentuk perlembagaan

sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas

dalam masyarakat demokratis. Karena itu keberadaan partai politik

berkaitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat ( freedom

of expression), berorganisasi ( freedom of association), dan fungsi

berkumpul ( freedom of assembly)8

. Ketiga prinsip kemerdekaan atau

kebebasan diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Nagara

5Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 4

6ibid, halaman 20

7Undang-undang No. 2 Tahun 2011, pasal 40 ayat (3) huruf e, Bandung: Citra Umbara, hlm 41

8Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Barat:

Buana Ilmu popular, Mei 2008, hlm 711.



4

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3) dengan tegas

menentukan:

³ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan

mengeluarkan pendapat´9

Atas dasar diatas, maka setiap orang berhak untuk memilih dan

dipilih dalam suatu pemilhan umum. Setiap yang terpilih sudah menjadi

kewajibannya menyalurkan asriprasi rakyat yang memilihnya. Tapi pada

kenyataannya, tak seperti apa yang kita harapkan. Mereka ditempat pada

posisi tertentu, untuk membawa aspirasi dari partai yang mendukungnya.

Hal ini dilakukan agar perwakilan dari setiap fraksi itu, tetap menjalankan

amanat partai. Padahal mereka dipilih oleh rakyat.

Tujuan partai dalam Undang-undang No.2 Tahun 2011 telah

termuat tujuan dari partai politik. Menjalankan konstitusi. Jika anggota

fraksi berbeda pendapat dengan partai, maka ada sanksi tersendiri secara

pribadi yang harus dijalani berdasarkan anggaran dasar dan anggaran

rumah tangga dari partai.

Sebagai wakil rakyat yang baik, kepentingan orang banyak harus

lebih diutamakan. Partai politik tak perlu ikut campur dalam pembuatan

undang-undang. Karena undang-undang dibuat berdasarkan kebutuhan

masyarakat yang ada saat ini. Bukan berdasarkan kepentingan golongan

tertentu pada suatu masyarakat tertentu.

9Yasir Arafat, Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya, Permata Perss, hlm 28



5

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan data diatas maka diperoleh masalah sebagai berikut:

1. Apa peran partai politik dalam pembuatan undang-undang

2. Bagaimana pengaruh parati politik dalam pembuatan undang-undang

oleh DPR

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan memahami peran partai politik dalam

pembuatan undang-undang

2. Untuk mengetahui dan memahami serta mendalami pengaruh partai

politik dalam pembuatan undang-undang oleh DPR

D. Manfaat Penulisan

1.

Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan khususnya

dibidang hukum tentang peran partai politik dalam pembuatan undang-

undang yang merupakan produk legislatif.

2. Sebagai pembaharuan hukum nasional kearah yang lebih baik lagi agar

tidak terjadi tumpang tindih tugas dan tanggung jawab.

E. Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan,

yakni meneliti bahan kepustakaan atau yang dinamakan penelitian hukum

normatif.



6

Dalam penulisan skripsi ini penulisa menggunakan metode

pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepusatakaan data

Dengan jalan mempelajari buku literatur tertulis yang berhubungan

dengan materi pembahasan

2. Keseluruhan data

Keseluruhan hasil research dikumpulkan dan dianalisa sesuai

dengan kebutuhan penulisan ini dengan menggunakan teknik dan

meode sebagai berikut:

Deduktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang

bersifat umum agar memperoleh ksimpulan yang bersifat

khusus.

Induktif, yaitu pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang

bersifat khusus agar memperoleh ksimpulan yang bersifat

umum.

Penuliasan ini juga menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier,

serta memilih lokasi penelitian di perpustakaan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar

belakang ; rumusan masalah ; tujuan penulisan ; manfaat

penulisan ; metodepenulisan ; dan sistematika penulisan.



7

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisi pengertian-

pengertian partai politik dan proses pembuatan undang-

undang.

BAB III : Bab ini merupakan Bab pembahasan yang membahas

tentang fungsi dan peran dari partai politik berdasarkan

Undang-undang dan pengaruh dari partai politik dalam

pembuatan suatu undang-undang.

BAB IV : Bab ini merupakan Bab penutup yang memuat kesimpulan

yang diproses dari pembahasan, dimana ini merupakan

jawaban dari permasalahan yang ada serta saran yang dapat

penulis kemukakan.



8

BAB II

TUJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Partai Politik

Mekanisme system politik hukum suatu Negara pada umumnya

akan selalu meliputi dua suasana atau dua kehidupan politik, yaitu:10

1. T he Governmental political sphere (supra struktur politik / suasana

dengan kehidupan politik pemerintahan), yaitu hal-hal yang bersangkut

paut dengan kehidupan lembaga-lembaga negara yang ada serta

perhubungan kekuasaannya antara satu dengan lainnya.

2. T he socio political sphere (infra struktur politik / suasana kehidupan

politik rakyat), yakni suasana politik yang terdapat didalam kehidupan

masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas dari

lembaga-lembaga Negara dalam suas na pemerintahan.

Dalam suasananya kehidupan politik rakyat, pada umumnya

dikenal adanya 5 (lima) unsur penunjang, yaitu:11

1. Parati politik ( P olitical party)

2. Golongan kepentingan ( I nterest group)

3. Golongan penekan ( P ressure group)

4. Alat komunikasi politik ( M edia political communication)

5. Tokoh-tokoh politik ( P olitical figure)

10B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum, Dasar-Dasar Hukum Tatanegara Indonesia ,

Yogyakarta: Universitas Amta Jaya, 2000, hlm 11311

ibid, halaman 115



9

Berdasarkan undang-undang No. 2 Tahun 2011, partai politik

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok

warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak,

dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

anggota, masyarakat, bangsa dan Negara., serta memelihara keutuhan

Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.12

Secara umum dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan partai

politik adalah suatu kelompok yang terorganisir secara teratur, baik dalam

hal pandangan, tujuan maupun tatacara rekriutmen keanggotaan, dengan

suatu tujuan pokok yakni menguasai, merebut maupun mempertahankan

kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.13

Yang dimaksud dengan adalah sekelompok manusia yang

mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu

baik merupakan kepentingan umum maupun kepentingan kelompok

tertentu, dapat dibedakan:14

1. Asosiasi

Secara khusus didirikan untuk memperjuangkan kepentingan-

kepentingan tertentu dari masyarakat atau golongan, namun masih

mencakup kepada beberapa bidang yang luas, misalnya ORMAS

2. Institusional

12Undang-undang No. 2 Tahun 2011, pasal 1 ayat (1), Bandung: Citra Umbara, hlm 24

13B. Hestu Cipto Handoyo, Op.cit, hlm 116

14 ibid



10

Pada umumnya terdiri dari atas berbagai kelompok manusia yang

berasal dari lembaga yang ada, dengan tujuan untuk memperjuangkan

kepentingan-kepentingan orang yang menjadi anggotanya.

3. Non asosiasi

Tidak didirikan secara khusus, tetapi aktivitasnya hanya terlihat keluar

apabila kepentingan masyarakat memerlukan dan didalam keadaan

mendesak.

4. Anomik

Keberadaannya secara mendadak (spontan) dan tidak bernama. Aksi-

aksinya berupa aksi demonstrasi.

Keberadaan partai politik dalam kehidupan kenegaraan, pertama

kali dijumpai di Eropa Barat, sejak adanya gagasan bahwa rakyat

merupakan factor yang patut diperhitungkan serta diikut sertakan dalam

proses politik (kehidupan kenegaraan) maka secra spontan parati politik

berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak da

pemerintah dipihak lain.

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa sebagai

organisasi yang secra khusus dipakai sebagai penghubung antara rakyat

dam pemerintah, keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya

pemikiran paham demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

Negara.



11

Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana

mengenai partai politik tersebut. Definisi-definisi tersebut antara lain:15

1. Carl J. Friedrich

Sekelompok manusia yang terorganisir secra stabil dengan tujuan

merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi

pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini meberikan kepada

anggota paratainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil.

2. R . H Soltou

sekelompok warga Negara yang sedikti banyak terorganisir yang

bertindak sebagai suatu kesatan politik, yang dengan memanfaatkan

kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan

melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.

3. Sigmund Neumann

Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai

kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar

persaingan melawan golongan atau golongan-golongan laian yang

tidak sepaham.

4. Miriam Budiardjo

Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya

mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan

memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik

15ibid, hlm 142-143



12

(biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang teorganisir secara

stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap

pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini

memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil

maupun materiil.

Pendapat tersebut, sejalan dengan ungkapan dari Soltau (dikutif

oleh Darmawan, 2003:229) yakni ³a group of citizens more or less

organized, who act as a political unit and who by the use of their voting

power, aim to control the government and carry out their generalpolities´.

Dua pendapat tersebut, mensyaratkan bahwa partai politik memiliki tujuan

untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sehingga partai politik

dapat mengeluarkan atau mengendalikan kebijakan pemerintah untuk

kesejahteraan rakyat serta melanggengkan kekuasaan.

Definisi yang sama diungkapkan oleh Jean Paul Sartre (2006:x)

yang mengungkapkan bahwa ³A party can only ever be one tool. And

there is only ever one purpose: power´. Dalam hal mendefinisikan

pengertian partai politik terdapat perbedaan pendapat, yakni ada pendapat

bahwa partai politik hanya terdiri atas orang-orang yang berkumpul dalam

rangka mewujudkan kepentingan bersama, seperti yang diungkapkan oleh

Edmund Burke (Rusadi Kantaprawira, 1988:63) bahwa ³partai politik

adalah suatu kumpulan manusia untuk memajukan keinginan-keinginan



13

bersamanya, yaitu kepentingan nasional melalui prinsip-prinsip khusus

yang sudah disepakati´.

Sedangkan Hagopian dalam Amal (1988:xi) mengungkapkan bahwa

parpol adalah: Suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi

bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip

dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara

langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Pandangan Hagopian lebih menekankan kepada kepentingan dalam sebuah

partai politik lebih ditekankan dalam kepentingan ideologis atau

menanamkan ideologis melalui kekuasaan di pemerintahan serta

partisipasi rakyat dalam pemilihan umum.

Berbeda halnya dengan pendapat Sigmund Neumann (Budiardjo,

2000:162)bahwa:

partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha

untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat

atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain

yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pendapat Sigmund Neuman

tersebut, menekankan bahwa partai politik merupakan tempat

berkumpulnya aktivis politik dan terdapat persaingan antargolongan yang

memiliki pandangan yang berbeda untuk menguasai pemerintahan.

Dari definisi-definisi yang telah diungkapkan oleh para ahli

tersebut, dapat disimpulkan partai politik adalah organisasi warga negara

yang memiliki tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan



14

terhadap pemerintahan melalui proses pemilihan umum untuk mencapai

tujuan bersama yang telah disepakati oleh seluruh anggota partai.

Partai politik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian

dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dilihat dari komposisi dan fungsi

keanggotaannya maka dibagi menjadi partai massa dan partai kader.

Sedangkan menurut sifat dan orientasi dibagi menjadi partai lindungan dan

partai asas. Bila berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik dibagi

menjadi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik

kepentingan.16

1. Berdasarkan fungsi dan keanggotaannya, partai politik terdiri

dari:

a) Partai Massa

Partai Massa adalah partai yang mengandalkan kuantitas massa dan

anggota partai. Menurut Ramlan Surbakti (1999:122) ³partai massa

adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan dan keunggulan

jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-

banyaknya´. Ciri-ciri partai massa menurut Maurice Duverger (Meka

Rinie, 2005:19) adalah:

1) Rekrutmen anggota tampak sebagai kegiatan yang fundamental.

Dari sudut politik, kuantitas anggota merupakan hal yang penting

dalam proses pendidikan rakyat. Semakin banyak jumlah anggota

16http://budiutomo79.blogspot.com/2010/05/pengaruh-perilaku-partai-politik.html



15

partai, semakin banyak orang yang bisa dipengaruhi melalui

pendidikan politik tersebut.

2) Dukungan keuangan bagi partai diperoleh dari massa anggota,

bukan dari kalangan elite. Partai massa mengambil alih peran

pendanaan oleh kaum kapitalis dalam kegiatan pemilihan, sehingga

tercipta pola pendanaan dan keuangan partai yang demokratis.

Keunggulan partai massa terletak pada masalah pendanaan partai

karena partai memiliki banyak pemasukan dana yang diambil dari

jumlah anggota partai yang banyak sehingga kebutuhan partai sangat

mencukupi. Namun kelemahan partai ini, yakni banyaknya aliran dan

kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan berada dalam satu

partai menimbulkan sebuah pemaksaan kehendak yang akan

menyebabkan kesatuan partai luntur dan terpecah belah. Partai ini

banyak ditemukan pada negara-negara berkembang dan multikultural.

a) Partai Kader

Partai kader menurut Budiardjo (2000:166) diartikan sebagai

berikut:

Partai kader adalah partai yang mementingkan keketatan organisasi

dan disiplin kerja anggota-anggotanya serta pimpinan partai biasanya

menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan

mengadakan saringan terhadap calon anggotanya dan memecat

anggota yang menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikemukakan bahwa partai kader



16

memiliki manajemen organisasi yang kuat serta disiplin yang tinggi

dan sikap loyalitas yang kuat dari kader-kader partainya. Hal ini

sejalan dengan pendapat Ramlan Surbakti (1999:122) yang

menyatakan bahwa ³partai kader ialah suatu partai yang mengandalkan

kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai

sumber kekuatan utama´. Ciri-ciri partai kader menurut Maurice

Duverger (Meka Rinie, 2005:20) adalah sebagai berikut:

1) Tidak berupaya untuk memperbanyak jumlah. Partai ini hanya

memiliki sejumlah anggota kecil dan terbatas.

2) Tidak ada propaganda untuk rekruitmen anggota, bahkan partai

kader bersifat tertutup dan sangat selektif dalam menerima anggota

baru.

3) Kalaupun ada perekrutan kader, biasanya dilakukan secara

cooperation dan formal nomination, tidak melalui registrasi secara

terbuka untuk semua orang. Meskipun kecil jumlah anggota, partai

kader sesungguhnya memiliki kekuatan yang bersumber bukan dari

kuantitas melainkan kualitas anggotanya.

4) Partai kader biasanya merupakan kumpulan orang-orang

terkemuka, dalam arti yang disegani secara politik.

Dengan demikian partai kader memiliki anggota yang berasal dari

kalangan menengah keatas atau setidak-setidaknya memiliki pengaruh

politik yang sangat kuat sehingga untuk menjaga keutuhan partai tidak

diperlukan jumlah massa yang besar. Hal ini sesuai dengan pendapat



17

Ichlasul Amal (1988:xii) bahwa: Keanggotan partai kader ini terutama

berasal dari golongan menengah ke atas. Oleh karena itu, partai kader

tidak memerlukan organisasi besar yang dapat memobilisasi massa.

Dengan demikian, dalam pengertian ini partai kader ³ lebih tampak

sebagai suatu kelompok informal dari pada sebagai organisasi yang

berdasarkan disiplin.

Hal inilah yang menjadi keunggulan partai kader karena lebih

mengutamakan kualitas sumber daya manusianya yang terletak pada

kapasitas, kemampuan, dan kredibilitas anggota partai. Berbeda halnya

dengan partai massa yang lebih mengutamakan kuantitas anggotanya.

Melalui seleksi yang terbatas dan proses yang berjenjang melalui berbagai

tahap pengkaderan diharapkan menjaring anggota partai yang memiliki

dedikasi serta loyalitas yang tinggi terhadap partai sehingga menciptakan

partai kader yang berkualitas.

2.Berdasarkan sifat dan orientasinya, partai politik terdiri dari:

a) Partai Lindungan

Partai Lindungan merupakan partai yang memiliki tujuan

memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggotanya agar

memiliki kedudukan dalam pemerintahan. Menurut Miriam Budiardjo

(2000:167), partai lindungan mempunyai ciri ³memiliki organisasi

nasional yang kendor sekalipun organisasi di tingkat lokal sering

cukup ketat, disiplin yang lemah dan tidak mementingkan pemungutan



18

iuran secara teratur dan aktivitas kegiatan partai hanya pada masa

menjelang pemilihan umum´.

b) Partai Asas

Partai asas atau disebut juga partai ideologis, karena partai ini

berdasarkan ideologis seperti sosialisme, fasisme, dan komunisme maupun

berdasar atas suatu agama. Menurut Miniam Budiardjo (2000:167) ³partai

asas biasanya mempunyai pandangan hidup yang telah digariskan dalam

kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang cukup

kuat". Disamping itu, partai asas melakukan saringan terhadap calon

anggota sedangkan untuk pimpinan disyaratkan lulus melalui tahap

percobaan.

3. Berdasarkan Asas dan dan Orientasinya, partai politik terdiri dari:

a) Partai Politik Pragmatis

Menurut Ramlan Surbakti (1999:122) partai politik pragmatis

adalah:

Suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku

pada suatu doktrin tertentu. Sehingga penampilan dari partai politik

pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang

disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya sang pemimpin.

Dengan demikian partai pragmatis tidak terikat pada suatu doktrin

sehingga, partai ini bersifat fleksibel terhadap waktu, situasi, dan. masa

kepemimpinannya. Walaupun tidak terikat pada suatu doktrin, partai ini

tetap memiliki ideologi sebagai identitasnya namun hanya sebagai gagasan



19

saja. Surbakti mengungkapkan (1999:122) bahwa:

Partai pragmatis mengikuti gaya kepemimpinan sang pemimpin yang

merupakan penjabaran ideologi, namun dalam partai pragmatis ideologi

yang dimaksud lebih merupakan sejumlah gagasan umum dari pada

sejumlah doktrin dan program konkret yang siap dilaksanakan.

Partai ini memiliki sifat yang fleksibel maka sistem organisasi partai

longgar. Partai ini biasanya terdapat pada sistem dua partai yang memiliki

kompetisi sehat dan relatif stabil.

b) Partai Politik Doktriner

Partai doktriner adalah partai yang mampu menjabarkan ideologi

yang dianutnya ke dalam program dan kegiatan partai yang akan

dilaksanakan. Ideologi ini memiliki arti sebagai ³seperangkat nilai politik

yang dirumuskan konkret dan sistematis dalam bentuk progam-program

kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai´

(Ramlan Surbakti, 1999:122). Pemimpin yang berkuasa memberikan

pengaruh yang sangat kuat terhadap organisasi partai. Jadi, perubahan

kekuasaan atau pergantian kepemimpinan dapat mengubah gaya

kepemimpinan pada tingkat tertentu. Walaupun demikian, prinsip dan

program partai tidak dapat berubah karena ideologi partai telah

dirumuskan secara bersama. Partai doktriner biasanya terdapat pada

negara-negara komunis yang memiliki satu partai, yakni partai komunis.

c) Partai Kepentingan



20

Menurut Surbakti (1999:122), ³Partai kepentingan dibentuk dan

dikelola atas dasar kepentingan seperti agama, buruh, etnis, petani, atau

lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam

pemerintahan´. Partai ini dapat ditemui pada sistem multipartai yang

diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dalam

masyarakat.

Indonesia sebagai negara demokratis sangat menghargai perbedaan

antara individu dan kelompok. Prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung

dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan kedaulatan berada

di tangan rakyat dijabarkan dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2004

dimana rakyat secara langsung memilih wakil-wakilnya di partai politik

serta memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan

kesempatan politik bagi setiap individu atau kelompok untuk membentuk

sebuah organisasi agar berperan serta dalam membuat kebijakan.

Oleh karena itu, dibentuklah partai politik sebagai wadah aspirasi

dan partisipasi rakyat serta sebagai jembatan komunikasi antara rakyat dan

pemimpin. Keberadaan partai politik menjadi sebuah ukuran terciptanya

demokrasi pada negara modern. Hal ini tidak dapat disangkal, yakni

keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi pada negara-

negara modern sangat kentara yang dibuktikan oleh tidak ada negara yang

tidak memiliki partai politik. Pada negara-negara yang dikatakan

demokratis partai politik menjadi ujung tombak dalam membangun



21

demokrasi. Pembangunan demokrasi dalam suatu negara termasuk

Indonesia tidak terlepas dari fungsi-tungsi partai politik.

Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh

sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan

anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara melalui pemilihan umum.17

Beberapa pendapat diatas, maka pengertian partai poltik adalah

suatu kelompok yang terorganisir secara teratur, baik dalam hal

pandangan, tujuan maupun tata cara recruitment keanggotaan, dengan

suatu tujuan pokok yakni menguasai, merebut atau mempertahankan

kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional.

Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50

(lima puluh) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah yang

telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.

Partai politik sebagaimana dimaksud harus didaftarkan pada

Depertement Kehakiman dengan syarat:18

1. Memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan

undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

peraturan-peraturan perundang-undangan

2. Mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah

provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang, dan

17Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. kansil SH.MH, Pokok-pokok Hukum Pidana,

Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm 52818

ibid



22

25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten / kota yang

bersangkutan.

3. Memiliki nama, barang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama,

lambang, dam tanda gambar partai politik lain.

4. Mempunyai kantor tetap

B. Proses pembuatan undang-undang

Naskah akademik sangat diperlukan dalam setiap penyusunan

Rancangan undang-undang karena ia akan menjadi dasar acuan akademik,

sehingga diharapkan RUU tersebut akan memiliki kualitas yang baik.

Pengertian naskah akademik adalah suatu naskah yang dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang berisikan latar belakang,

tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup, objek

atau arah pengaturan RUU. Sebagai suatu dokumen akademik, penulisan

naskah harus mengikuti sistematika tertentu, sebagai berikut:19

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

2. Permasalahan

3. Tujuan dan kegunaan

4. Metode pendekatan

B. Inventarisasi peraturan perundang-undangan

19Bahan Ajar Peraturan Perancangan Undang-undang, Fakultas Hukum Unsrat, 2010



23

C. Tinjauan pustaka

D. Ruang lingkup naskah akademik

E. Usulan sistematika RUU

F. Ketentuan penutup

G. Lampiran

Proses pembentukan undang-undang dimulai dengan

mempersiapkan rancangan undangnya. Dalam Negara yang berasaskan

demokrasi adanya hak mengajukan rancangan undang-undang usul

inisiatif dari dewan perwakilan rakyat merupakan imbangan dari

pemerintah.20

Pembentukan undang-undang dapat dilakukan dengan dua system,

yakni system lengkap dan system umum. Sistem lengkap adalah undang-

undang dibuat dengan pasal-pasal yang lengkap, terperinci, jelas dan lebih

banyak mengarah kehukuman dalam bentuk kodifikasi . Sedangkan,

system umum adalah system pembutan undang-undang dengan hanya

mengisi pokok-pokoknya saja, pada system umum ini, harus dibuat

peraturan pelaksanaan atau aturan yang lebih rendah sebagai rincian atau

penafsiran undang-undang umum.

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Dewan perwakilan

Rakyat ataupun presiden. Tidak ada batasan atau keharusan bahwa

rancangan harus dari tangan Dewan perwakilan Rakyat. Diatur dalam

Pasal 17 bahwa rancangan undang-undang baik berasal dari dewan

20Soehino, SH Hukum Tatanegara Teknik perundang-undangan, Yogyakarta: Liberty, 1996,

halaman 135



24

perwakilan rakyat maupun dari presiden disusun berdasarkan program

legislasi nasional. Adapun teknik pembuatan undang-undang hingga

pengundangannya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan undang-undang diajukan kepada dewan perwakilan

rakyat

2. Dewan perwakilan rakyat melakukan pembahasan rancangan

undang-undang bersama presiden atau menteri yang ditugasi oleh

presiden untuk melakukan pembahasan rancangan tersebut.

3. Pembahasan dilakukan dengan tingakta-tingakat pembicaraan

yang dilakukan dalam rapat komisi/ panitia/ alat kelengkapan

dewan perwakilan rakyat yang khusus untuk menangani bidang

legislasi dan rapat paripurna.

4. Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh

dewan perwakilan rakyat dan presiden, disampaikan oleh dewan

perwakilan rakyat kepada presiden untuk disahkan menjadi

undang-undang.

5. Dalam mengesahkan undang-undang presiden membubuhkan

tandatangan pada rancangan yang telah disetujui bersama dalam

jangak 30 hari sejak hari persetujuan.

6. Jika dalam jangka tersebut presiden belum menandatangani,

maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-

undang dengan kalimat pengesahan; undang-undang ini

dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) undang-



25

undang dasar RI Tahun 1945, kalimat tersebut dilampirkan pada

halaman belakang undang-undang yang baru disahkan.

7. Untuk selanjutnya undang-undang tersebut wajib diundangkan

dengan mencatatkannya dalam lembaran Negara RI. Hal tersebut wajib

dilakukan sebab Undang-undang yang belum diundangkan belum

memiliki kekuatan keberlakuan.

Tidak terlepas dari teknik pembuatan undang-undang diatas, bahwa

keberlakukan undang-undang dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh

factor-faktor lain, diantaranya adalah wibawa Negara yang kerap

dipermasalahkan oleh rakyat jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran

yang sangat mendasar terhadap landasan tata hukum yang dijunjung tinggi

masyarakat . Wibawa dan integritas Negara disini dapat tercermin dari

undang-undang yang dilahirkannya, dengan ukuran sejauh mana undang-

undang tersebut memenuhi kebutuhan perlindungan dan rasa keadilan

dalam masyarakat. Undang- undang yang tidak berpihak pada masyarakat

kerap dilanggar oleh masyarakat

DPR memegang kekuasaan

membentuk undang-undang. Setiap

Rancangan Undang-Undang dibahas

oleh DPR dan Presiden untuk

mendapat persetujuan bersama.



26

Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden, atau

DPD.

DPD dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran,

dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber

daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan

pusat dan daerah. Apabila ada 2 (dua) RUU yang diajukan mengenai hal

yang sama dalam satu Masa Sidang yang dibicarakan adalah RUU dari

DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh presiden digunakan sebagai

bahan untuk dipersandingkan.

RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada

Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Apabila setelah 15 (lima

belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum

disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada

presiden untuk meminta penjelasan. Apabila RUU yang sudah disetujui

bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga

puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah

menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.



27

PROSES PEMBUATAN UNDANG-UNDANGPROSES

PEMBAHASAN R UU DAR I PEMER INTAH DI DPR R I

RUU beserta

penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari

Presiden disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat

Pengantar Presiden yang menyebut juga Menteri yang mewakili Presiden

dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh

Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR memberitahukan kepada

Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada

seluruh Anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD disampaikan

kepada Pimpinan DPD.



28

Penyebarluasan RUU dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama

dengan Menteri yang mewakili Presiden.

PROSES PEMBAHASAN R UU DAR I DPD DI DPR R I

RUU beserta

penjelasan/keterangan,

dan atau naskah

akademis yang berasal

dari DPD disampaikan

secara tertulis oleh

Pimpinan DPD kepada

Pimpinan DPR,

kemudian dalamRapat

Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR

memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian

membagikannya kepada seluruh Anggota. Selanjutnya Pimpinan DPR

menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai

tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada

Anggota dalam Rapat Paripurna.

Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas

RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. Dalam waktu 30 (tiga



29

puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat

kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah

Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil

pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan

DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri

yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut

bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU

tersebut.

Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang

penyampaian RUU dari DPR,Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi

mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian

RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.



30

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peran partai politik dalam pembuatan undang-undang

Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan

undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945. Setiap partai politik

dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-cita

yang tidak bertentangan dengan pancasila, undang-undang dasar negara

republik Indonesia.21

Fungsi partai politik

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan

adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu

menurut Miriam Budiharjo, meliputi:22

1. Sarana komunikasi politik

2.

Sosialisasi politik ( political socialization)

3. Sarana Rekruitmen politik ( political recriutment )

4. Pengatur konflik (conflict management )

Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp fungsi partai politik

itu mencakup fungsi mobilsasi dan integritas, sarana pembentukan

pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekruitmen politik, dan sarana

elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

21Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. kansil SH.MH, Pokok-pokok Hukum Pidana,

Jakarta: Pradnya Paramita, 2007, hlm 52822

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Barat:

Buana Ilmu popular, Mei 2008, hlm 717.



31

Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu sama lain, sebagai

sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting, dalam upaya

mengartikulasikan kepentingan yang terdapat atau terkadang tersembunyi

dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknyaoleh

partai politik menjadi ide, visi dan kebijakan partai politik yang

bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu

diadvokasikan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan

menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.23

Partai politik itu juga berperan penting dalam melakukan

sosialisasi politik ( political sosialization). Ide, visi dan kebijakan strategis

yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen

untuk mendapatkan umpan balik ( feedback ) berupa dukungan dari

masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga sangat

penting dalam rangka pendidikan politik. Partailah yang menjadi struktur

antara (intermediate structur ) yang harus memainkan peran dalam

membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat

warga Negara. Misalnya, dalam rangka kebutuhan memasyarakatkan

kesadaran berkonstituen, partai dapat memainkan peran yang penting.

Tentunya, penting peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan

bahwa hanya partai politik saja yang memiliki tanggung jawab ekslusif

untuk memasyarakatkan UUD.

23 Ibid . hlm 718



32

Pembentukan partai memang dimaksudkan untuk menjadi

kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin Negara pada

jenjang dan posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara

langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak

langsung, seperti oleh dewan perwakilan rakyat atau melalui cara-cara

yang tidak langsung lainnya. Tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan

partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan

yang bersifat politik dan karena itu pengangkatan pejabatnya juga

membutuhkan prosedur politik ( political appointment )

Untuk menghindar terjadinya pencampuradukan, perlu dimengerti

benar perbedaan antara jabatan yang bersifat politik dengan jabatan yang

bersifat teknis administratif dan professional. Di lingkungan kementrian,

hanya ada satu jabatan yang bersifat politik, yaitu menteri. Sedangkan para

pembantu menteri di lingkungan instansi yang dipimpin olehnya adalah

pegawai negeri sipil yang tunduk pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku dibidang kepegawaian. Jabatan dibedakan antara jabatan

Negara dan jabatan pegawai negeri sipil. Yang menduduki jabatan Negara

disebut sebagai pejabat Negara. Yang menduduki jabatan negeri atau

pegawai negeri disebut pegawai negeri.

Beradasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai

Politik yang menyempurnakan Undang-undang No. 31 Tahun 2002,

dengan jelas ditentukan bahwa partai politik mempunyai fungsi:24

24Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Op Cit, hlm 29



33

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa

Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam

merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;

4. Pertisipasi politik politik warga Negara Indonesia; dan

5. Rekruitmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan

gender.

Selain dari fungsi diatas, partai politik juga mempunyai tujuan,

baik secara umum maupun khusus. Beradasarkan Undang-undang partai

politik, tujuannya adalah:

25

Tujuan umum:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Repulik

Indonesia;

25 ibid



34

3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan, tujuan Khususnya adalah:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintah;

2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Jelaslah bahwa partai politik sangat berperan besar dalam

menentukan arah kehidupan bangsa dan Negara. Peran yang paling utama

dari sebuah perati politik ialah sebagai penyalur aspirasi masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan fungsi dari sebuah partai politik harus

diwujudkan secara konstitusioanal. Maksudnya konstitusi ialah segala

sesuatu, harus berdasarkan aturan yang berlaku. Segala bentuk aturan

tentang Undang-undang dasar dan sebagainya; segala aturan tentang

ketatanegaraan atau Undang-undang dasar suatu Negara.26

Perlu diingat, mewujudkan cita-cita, ialah cita-cita bersama untuk

kepentingan bangsa dan Negara, bukan kepentingan organisasi semata.

Apakah artinya semua tujuan yang diatas, jika sebuah partai politik tak

26M. Marwan dan Jimmy P, K amus Hukum, Surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm 377



35

mampu berbuat demikian?. Pendidikan politik yang baik akan menentukan

mental dari anggotanya. Baik dan buruk dari sebuah pohon, akan dilihat

dari buahnya. Baik dan buruk anggotanya akan dilihat dari pendidikan di

ornagisasi tersebut.

Dalam perumusan suatu undang-undang, partai politik tidak bisa

ikut campur didalamnya. Partai politik hanya bisa memberikan pendidikan

politik yang baik untuk kehidupan bangsa dan Negara. Untuk menyususn

undang-undang, telah diberikan tanggung jawab pada suatu badan

legislatif, yang didalamnya merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi

berbagai partai.

B. Pengaruh partai politik dalam pembuatan undang-undang

Menurut Arief Sidharta yang dikutip oleh Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, SH merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan

asas-asas Negara hukum itu secara baru, yaitu meliputi lima hal sebagai

berikut:27

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang

berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).

2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum bertujuan menjamin

bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan

untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi,

sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat

27Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta Barat:

Buana Ilmu popular, Mei 2008, ibid hlm 306



36

³ predictable´. Asas ± asas yang terkait dengan kepastian hukum itu

adalah:

a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum

b. Asas undang-undang menetapkan menetapkan berbagai

perangkan peraturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya

melakukan tindakan pemerintahan

c. Asas nonretroaktif, dimana perundang-undangan sebelum

mengikat, undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan

diumumkan secara layak

d. Asas peradilan bebas, independen, imprasrial, dan objektif,

rasional, adil dan manusiawi

e. Asas non-liquet hakim tidak boleh menolak perkara karena

alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas

f.

Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin

perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.

3. Berlakunya persamaan ( simila similius atau equality devore the law)

bahwa dalam Negara hukum, pemerintah tidak boleh

mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau

mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.

Didalam prinsip ini, terkadang:

a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang dihadapan hukum

dan pemerintah,



37

b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama

bagi semua warga Negara.

4. Asas demokrasi diman setiap orang mempunyai hak dan kesemptan

yang sama untuk turut serta dalam pemrintahan atau untuk

mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas

demkrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip yaitu:

a. Adanya mekanisme pemelihan pejabat-pejabat public yang

tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan

adil yang diselenggarakan secara berlaka

b. Pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai

pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat

c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan

yang sama utnuk berpartisipasi dalam proses pengambilan

keputusan politik dan mengontrol pemerintah

d. Semua tindakan pemerintah terbuak bagi kritik dan kajian

rasional oleh semua pihak

e. Kebebasan berpendapat / berkeyakinan dan menyatakan

pendapat

f. Kebebasan pers dan lalulintas informasi

g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk

memeungkinkan partisipasi rakyat secara efektif



38

5. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan

masyarakat dalm rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:

a. asas ± asas umum pemerintahan yang layak

b. syarat ± syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang

bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan

perundang ± undangan, khususnya dalam konstitusi

c. pemerintah harus secara rasional menata setiap tindakan,

memiliki tujuan yang jelas dan brhasil guna (doelmatig ).

Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarkan secara efektif

dan efisien.

Muhammad Tahir Azary dengan mengambil inspirasi dari

sistem hukum Islam, mengajukan pandangan bahwa ciri ± ciri

negara hukum yang baik itu mengandung Sembilan prinsip,

yaitu:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

2. Prinsip musyawarah

3. Prinsip keadilan

4. Prinsipp persamaan

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak ± hak

asasi manusia

6. Prinsip peardian yang bebas



39

7. Prinsip perdamaian

8. Prinsip kesejahteraan

9. Prinsip ketaatan rakyat.

Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu memegang

peranan yang sangat besar. Seperti kita ketahui, presiden sebagai kepala

pemerintahan dan kepala Negara di Indonesia pada saat ini dipilih secara

langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu partai politik. Oleh

sebab itu pastilah presiden dalam menjalankan perintahnya sedikit atau

banyak dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya,

karena dalam hal ini eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang

mengusungnya. Di Indonesia sendiri seperti yang tertuang pada Undang-

undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa P residen berhak

mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan P erwakilan

Rakyat dan dalam pasal 20 ayat 4 disebutkan P

residen mengesah

rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi

undang-undang. Hal itulah yang secara tidak langsung membuat partai

politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui badan

eksekutif.

Melalui badan legislatif, partai politik juga dapat mempengaruhi

proses pembuatan kebijakan. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya,

orang-orang yang duduk dalam parlemen pastilah juga diusung oleh partai

politik pada saat pemilihan umum berlangsung. Seperti halnya presiden,

legislatif yang ada di Indonesia yaitu DPR juga mempunyai pengaruh



40

dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang

Dasar Tahun 1945 amandemen pertama dalam pasal 20 ayat 1 yang

menyebutkan Dewan P erwakilan Rakyat memegang kekuasaan

membentuk undang-undang. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa

proses pembuatan kebijakan yang dilakukan DPR kaitannya dengan

pembentukan undang-undang dikuasai penuh oleh DPR yang didalamnya

adalah partai politik.

Selain melalui badan eksekutif dan legislatif seperti pada dua

penjelasan sebelumnya, partai politik juga dapat mempengaruhi proses

pembuatan kebijakan dengan melalui mekanisme yang ada pada tubuh

partai politik itu sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada

pihak yang berwenang dengan cara ³lobby´.

Partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung

(intermediary) antara masyarakat dan Negara. Sehingga, apabila ada hal

yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dan

negara seharusnya dapat dijembatani oleh partai politik.

Di negara-negara demokrasi, terdapat kebebasan untuk

mengemukakan pendapat bagi warga negaranya, termasuk dalam hal ini

boleh menyampaikan kritik kepada rezim yang berkuasa. Kebijakan yang

diambil oleh Negara mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak dari

rakyat. Oleh karena itu, partai politik dalam hal ini mulai memainkan salah

satu perannya, yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah, baik melalui

orang-orangnya yang duduk di parlemen atau yang berada di luar



41

parlemen. Anggota partai politik yang berada di dalam parlemen sangat

berperan dalam pembuatan kebijakan, seperti yang dibicarakan di bagian

sebelumnya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau

diperbaiki jika tidak berpihak pada rakyat.

Fungsi partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang

berkuasa sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi partai

politik sebagai sarana pembuatan kebijakan. Apabila suatu ketika partai

politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan

rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik

tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

Partai politik yang diharapkan bisa bertindak optimal dalam

menjalankan perannya sebagai intermediary atau bisa disebut sebagai

jembatan antara pemerintah dengan rakyatnya nampaknya mulai

menampakkan tanda-tanda pergeseran fungsinya. Di Indonesia sendiri,

partai yang seharusnya bisa membawa suara rakyat kepada pemerintah

berkuasa malahan bergeser fungsi menjadi suatu kendaraan politik yang

bertujuan semata-mata untuk bisa memperkaya orang-orang didalamnya

saja atau dimanfaatkan sebagian oknum agar bisa menduduki jabatan-

jabatan public semata. Padahal masyarakat (modern) lebih melihat politik

sebagai proses aktualisasi diri dan kepentingan mereka yang akan

diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. Hal ini tentu berdampak besar

pada system politik di Negara tersebut, fungsi input yang melekat pada

partai politik hanya dianggap sebagai wacana yang tidak wajib untuk



42

dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut.

Akibatnya rakyat harus menanggung dengan mengikuti kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya sangat tidak sesuai dengan

kepentingan dan harapan mereka sebagai rakyat. Hingga pada akhirnya

rakyatnya tidak sejahtera, semakin terpuruk, namun malah politisi-politisi

kita yang berada di pemerintah, yang diusung oleh partai politik itu

menjadi semakin sejahtera bermandikan harta akibat membuat keputusan

yang hanya menguntungkan dirinya sendiri.28

Jelaslah bahwa dalam pembuatan undang-undang, parati politik

tidak bisa mempengaruhi pembuatan undang ± undang yang merupakan

produk DPR. Akan ada sanksi tersendiri bila dilanggar. Sangat besar

akibat yang terjadi dari pergeseran fungsi di partai politik.

28http://politik.kompasiana.com/2011/05/25/peran-partai-politik-dalam-proses-pembuatan-

dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-indonesia/



43

BAB IV

PENUTUP

A. K esimpulan

Partai Politik Berperan Memberikan pendidikan politik kepada

para anggotanya. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memberikan

pemahaman yang baik kepada para anggotanya. Mengapa demikian,

karena berkaiatan dengan kehidupan pemerintahan Negara. Pemerintahan

yang baik, tergantung dari peran orang ± orang yang ada di dalamnya.

Peran partai politik dalam pembuatan undang ± undang sebetulnya tidak

ada. Sebab undang ± undang itu dibuat oleh DPR. Inilah hasil pemilu

langsung. Hanya ada beberapa oknum yang sengaja ingin menghancurkan

nama baik bangsa dan Negara.

Kenyataan yang ada saat ini, partai politik mulai ikut ambil bagian

dalam pembuatan undang ± undang. Mereka merasa perlu melibatkn diri,

karena perwakilan partai mereka, berada pada kedudukan pemerintahan.

Akibatnya, kepeutusan yang diambil bukan untuk kepentingan masyarakat

banyak, tapi untuk kepentingan partai itu sendiri. Yang seharusnya

dilakukan adalah, partai politik tidak bisa ikut campur dalam pembuatan

undang ± undang. Aturan itu dibuat, untuk kepentingan orang banyak,

bukan kelompok. Berdasarkan paparan diatas, dapat diketahui bahwa

partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam system politik di

suatu Negara. Terlebih pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan.



44

Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar,

mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif,

legislative, dan dalam mekanismenya sendiri, yaitu melalui lobby-lobby

politik. Dalam proses penerapan kebijakan, partai politik juga mempunyai

andil berupa control atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Tapi peran partai politik di Indonesia pada saat ini telah bergeser menjadi

kendaraan politik yang dikemudikan oknum-oknum tertentu yang hanya

mementingkan kepentingan pribadi atau partainya semata, bukan

kepentingan rakyat, sehingga tak pelak, system politik di dalam Negara

tersebut juga mengalami suatu pergeseran sehingga system tersebut tidak

berjalan secara optimal

B. Saran

Sebagai Negara hukum, politik hukum yang ada di Indonesia perlu

diperbaiki. Sistem ketaatnegaraan yang terpadu akan membuat kehidupan

bangsa lebih baik lagi. Penegakan hukum atas partai yang bertindak tidak

sebagaimana mestinya, perlu dikenakan sanksi yang sepadan. Jangan

hanya memikirkan kebaikan partai, tapi juga harus mementingkan

kepentingan masyarakat yang memilih mereka. Seharusnya, mereka

berjuang untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya kepentingan partai

poltiknya sendiri. Fungsi partai politik sebagai jembatan antara masyarakat

dan pemrintah, hendaknya dijalankan sebaik mungkin, uuntuk kepentingan

kita semua.



45

DAFTAR PUSTAKA



46

KATA PENGANTAR

SKRIPSI HTN

Documents