-
Skripsi
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI
KABUPATEN BONE
Disusun dan diusulkan oleh
A.SUSIANA
Nomor Stambuk : 10564 02276 15
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019
-
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA SEKTOR PAJAK DI
KABUPATEN BONE
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Drajat Sarjana
Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Dususun dan Diajukan Oleh:
A.SUSIANA
Nomor Stambuk : 10564 02276 15
Kepada
PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019
ii
-
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Saya yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : A. SUSIANA
Nomor Stambuk : 105640227615
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya
sendiri
tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan
orang lain atau
melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya
dan apabila di
kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia
menerima sanksi
akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan
gelar akademik.
Makassar, Januari 2019
Yang Menyatakan,
iv
-
ABSTRAK
A.Susiana, 2019. Strategi Pemerintah Daerah dalam
Meningkatkan
Pendaptan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di Kabupaten Bone. (
dibawah bimbingan Hj.Ihyani Malik, selaku pembimbing I dan
Hj.Djuliati Saleh, selaku
pembimbing II )
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi Pemda Kab.Bone
dalam
peningkatan PAD pada sektor Pajak dan untuk mengetahui faktor
pendukung dan
penghambat Pemda dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak. Jenis
penelitian
yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang didapatkan
bukan seperti angka-
angka tetapi data itu berasal dari hasil wawancara, pengamatan
lapangan,
dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.
Sehingga yang
menjadi tujuan pada penelitian kualitatif ini yaitu ingin
menampakkan realita
empirik dari fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas
tentang Sumber
Data dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
fenomenologi.Istilah
fenomenoligi sering digunakan sebagai anggapan umum untuk
menunjukka pada
pengalaman subjektif dari berbagai jenis dan tipe subjek yang
ditemui.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah
dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak disini
sudah
dilaksanakan dengan baik, dimana telah dilakukan sosialisasi
dengan masyarakat
wajib pajak dengan maksud untuk menyadarkan mereka tentang
kewajiban dan
tanggung jawab sebagai wajib pajak. Selanjutnya dilakukan
pengawasan dan
pengecekan kembali terhadap kegiatan yang telah dilakukan untuk
melihat para
wajib pajak apakah mereka betul-betul sadar dan menaati
peraturan yang ada.
Kata Kunci : Strategi, Pendapatan Asli Daerah, Sektor Pajak
v
-
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Warohmatuloohi Wabarokaatu
Segala puji bagi ALLAH SWT Tuhan yang maha agung dengan
cinta-Nya
yang masih memberikan kesempatan kepada penulis untuk
merampungkan tugas
akhir ini yang mengangkat judul “Strategi Pemerintah Daerah
dalam
Meningkatkan Pendaptan Asli Daerah Pada Sektor Pajak di
Kabupaten
Bone”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk
memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas
Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena
itu, saran
dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak sangat
dibutuhkan
penulis. Terlepas dari semua itu, penulis berharap semoga
skripsi ini dapat
bermanfaat dan menambah wawasan khususnya dibidang Pendidikan.
Ucapan
terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya
berupa
moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini mulai dari
awal sampai
selesai. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada
ayahandaku A.Siga dan
ibundaku Suati atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang
telah mereka
berikan padaku.
Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terima
kasih dan
penghargaan kepada Ibu. Dr.Hj.Ihyani Malik,S.Sos.,M.Si selaku
pembimbing I
dan Dra.Hj.Djuliati Saleh,M.Si selaku pembimbing II yang dengan
sabar, tekun,
vi
-
tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran
memberikan bimbingan,
motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada
penulis selama
menyususn skripsi ini. Penghargaan dan ucapan terima kasih
penulis sampaikan
pula kepada:
1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor
Universitas
Muhammadiyah Makassar .
2. Ibu Dr. Hj. Ihyanai Malik, S. Sos. M.Si selaku Dekan Fakultas
Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr.Nuryanti Mustari,S.IP.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu
Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang
telah
memberikan bekal dan ilmu pengetahuan selama mengikuti proses
pendidikan.
5. Bapak kepala Badan Pendapatan Daerah dan segenap jajaran
pemerintah Di
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone, terima kasih
atas
bantuannya sehingga penulis bisa melakukan penelitian.
6. Kakak-kakak senior yang telah meluangkan waktu untuk
memberikan arahan
serta memotivasi saya dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Kelurga besarku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan
moril
maupun materil baik saat penulis menjalani studi, sampai
selesainya
penyusunan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa (i) seperjuangan yang tidak sempat
penulis sebutkan
satu per satu, penulis mengucakan banyak terima kasih. Hanya
ALLAH SWT,
vii
-
yang menentukan segalanya dan semoga kalian mendapat pahala
yang
berlimpah ganda di sisi-Nya.
Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang
sifatnya
membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini
bermanfaat dan
dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.
Makassar, 15 Juni 2019
A.SUSIANA
viii
-
DAFTAR ISI
Halaman Sampul
..................................................................................................
i
Halaman Pengajuan Skripsi
..................................................................................
ii
Halaman Persetujuan .
...........................................................................................
iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
........................................................ iv
Abstrak .
.........................................................................................................
v
Kata Pengantar
.....................................................................................................
vi
Daftar
Isi................................................................................................................
ix
Daftar Tabel
.........................................................................................................
xi
Daftar Gambar .
.....................................................................................................
xii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .
.........................................................................................
1 B. Rumusan Masalah .
.....................................................................................
7 C. Tujuan Penelitian ..
.....................................................................................
8 D. Manfaat Penelitian .
..................................................................................
8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Konsep dan teori
....................................................................
9
1.Pengertian dan Konsep Strategi
............................................................. 9
2.Pengertian dan Konsep Pendapatan Asli Daerah
................................... 12
3.Pengertian dan Konsep Pajak
.................................................................
17
B. Kerangka Pikir .
........................................................................................
20
C. Fokus Penelitian .................
......................................................................
22
D. Deskripsi Fokus Penelitian .
......................................................................
22
BAB III. METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
....................................................................
24
B. Jenis dan Tipe Penelitian .
.........................................................................
24
C. Sumber Data
.............................................................................................
25
D. Informan Penelitian
..................................................................................
25
E. Teknik Pengumpulan Data
.......................................................................
27
F. Teknik Analisis Data
................................................................................
27
G. Pengabsahan Data
.....................................................................................
28
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian .
......................................................................
30
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone
.................................................... 30
2. Profil Kantor Dinas Pendapatan Daerah Watampone .
....................... 39
3. Fisi dan Misi
.......................................................................................
41
4. Struktur Organisasi .
...........................................................................
42
5. Uraian tugas dan Fungsi
......................................................................
44
B. Hasil Penelitian Strategi Peningkatan PAD Pada Sektor Pajak
.. ............. 63
1. Intesifikasi Sumber Pajak Daerah .
..................................................... 64
2. Ekstensifikasi Sumber Pajak Daerah
.................................................. 67
ix
-
3. Monitoring Penerimaan Pajak Daerah
................................................ 70
4. Evaluasi Penerimaan Pajak Daerah .
................................................... 72
C. Hasil Penelitian Faktor Pendukung dan Penghambat
.............................. 75
1. Faktor Pendukung
...............................................................................
75
2. Faktor Penghambat..
...........................................................................
77
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan
..............................................................................................
80
B. Saran
.........................................................................................................
82
Daftar Pustaka
.....................................................................................................
83
Lampiran
............................................................................................................
x
-
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Informan Penelitian
...............................................................................
26
Tabel 4.1 Ketinggian Wilayah di Kabupaten Bone
.............................................. 35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone
........... 37
xi
-
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
.......................................................................
21
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bone .... 42
xii
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
PAD merupakan suatu faktor yang penting untuk melaksanakan
roda
pemerintahan pada satu daerah yang berdasarkan pada prinsip
otonomi yang real,
menyeluruh dan bertanggung jawab. Peranan PAD dalam keuangan
daerah
menjadi suatu ukuran penting untuk melaksanakan otonomi daerah
dalam artian
semakin besar suatu daerah mendapatkan dan menghimpun PAD , maka
bisa
semakin besar pula persediaan jumlah keuangan daerah yang bisa
dipakai agar
membiayai pembuatan otonomi daerah.
Menurut Warsito (2001) PAD yaitu penghasilan yang berasal
dan
diambil sendiri oleh Pemerintah Daerah sedangkan menurut Herlina
Rahman
(2005) PAD yaitu penghasilan daerah yang berasal dari hasil
pajak daerah,hasil
distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisahkan
dan pendapatan
asli daerah lain yang sah untuk mencari pendanaan untuk
melaksanakan otonomi
daerah sebagai wujud asas desentralisasi.
Otonomi Daerah tampaknya membawa perubahan yang baik di
daerah
dalam hal kekuasaan daerah untuk menyusun diri sendiri.
Kewenangan ini seperti
sebuah mimpi karena sistem pemerintahan yang sentralistik
biasanya
mendudukkan daerah menjadi pemeran pembangunan yang tidak
terlalu penting
atau sebagai pelaku sampingan. Perubahan alur hubungan yang
terjadi antara
pusat dan daerah sejak berlakunya otonomi daerah menyediakan
implikasi yang
cukup segnifikan, antara lain pada pengelolaan keuangan yang
dikerjakan oleh
1
-
2
daerah otonom karna dijalankannya desentralisasi. Kebijakan
desentralisasi ini
memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah agar meningkatkan
pendapatan
asli daerah. Pendapatan asli daerah yang besar didapatkan dari
sektor retribusi
daerah.
Pajak daerah yaitu komponen pendapatan asli daerah yaitu setoran
wajib
yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang
sifatnya
memaksa yang mendasar pada undang-undang yang berlaku, dan tidak
mendapat
balasan secara langsung (kontraprestasi), digunakan untuk
keperluan daerah dan
mempunyai kontribusi yang nyata bagi pembangunan daerah yang
memajukan
pelayanan dan kesejahteraan rakyat . Sedangkan berdasarkan
undang-undang
nomor 28 tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah merupakan
kontribusi
wajib pada daerah yang terutang pada individu atau badan yang
sifatnya memaksa
yang mendasar pada undang-undang, dan tidak mendapat imbalan
secara langsung
dan dipakai untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya
memakmurkan
rakyat.
Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah,
dijelaskan bahwa retribusi daerah yang setelahnya dikatakan
retribusi merupakan
penghasilan daerah untuk pembayaran pada jasa atau pemberian
izin tertentu.
Dalam upaya mendukung kemandirian daerah, Pendapatan Asli
Daerah
menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD ini merupakan
sumber
keuangan dari daerah karena setiap daerah dituntut agar menambah
pendapatan
asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.
Undang-
Undang tentang Pemerintahan Daerah dan penempatan keuangan
antara pusat dan
-
3
daerah, menjadikan pajak dan retribusi daerah menjadi suatu
sumber pendapatan
yang asalnya dari dalam daerah dan dapat dimajukan sesuai dengan
keadaan
masing-masing daerah.Retribusi menurut Pasal 1 angka 64
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yaitu yang
selanjutnya disebut retribusi daerah merupakan penghasilan
daerah untuk
pembayaran pada jasa negara dan memberikan izin tertentu yang
khusus dikasih
dari pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan. Adapun
golongan yang dimaksud dalam retribusi daerah adalah retribusi
jasa umum,
retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Sumber
Retribusi daerah ini
diharapkan akan menjadi sumber pembayaran penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan daerah aga rdapat meningkatakan pemerataan
kesejahteraan
masyarakat.
Kebijakan keuangan daerah dipandu agar menambah pendapatan
asli
daerah menjadi sumber yang paling utama pada pendapatan daerah
yang bisa
digunakan pada daerah untuk pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan daerah
seperti yang dibutuhkan agar memperkecil ketergantungan untuk
memperoleh
dana dan pemerintah tingkat atas. Pendapatan asli daerah ini
sendiri, dianggap
menjadi jalan untuk mendapatkan tambahan dana yang bisa
digunakan untuk
bermacam-macam keperluan pengeluaran yang ditetapkan oleh daerah
itu sendiri
terkhusus pada keperluan yang rutin. Maka dari itu penambahan
pendapatan ini
yaitu hal yang diinginkan setiap daerah (Mamesa,1995)
Inti pelaksanaan otomi daerah yaitu adanya kebebasan pemerintah
daerah
atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat
dalam mengembangkan
-
4
dan memajukan daerhanya. Dalam konteks pengembangan kompetensi
ekonomi
daerah, pemda dituntut untuk mengefektifkan dana dengan
memfokuskan pada
sektor produktif yang berkelanjutan atau memiliki kesinambungan
dan efek ganda
yang berarti akan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Ekonomi masyarakat yang digerakkan pada gilirannya akan
meningkatkan kemampuan untuk mandiri, meningktakan nilai tambah
dan
memberikan sumbangan pemasukan (pajak dan retribusi). Potensi
keuangan yang
besar untuk pemda karna adanya otonomi daerah ini bersumber dari
masyarakat
itu sendiri yang dikumpulkan dari pajak dan retribusi daerah,
upaya meningkatkan
sumber pendapatan itu sangat ditentukan oleh kemampuan
pengawasan aparat
daerah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat daerah.
Otonomi daerah memberikan kewenangan pada pemerintah daerah
sehingga hal ini harus di upayakan dengan menggali sumber-sumber
keuangan
sendiri, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi dana yang
besar untuk
pemda karna adanya otonomi daerah itu sumbernya dari masyarakat
itu sendiri
yang diambil melalui pajak dan distribusi daerah. Upaya
meningkatkan sumber
pendapatan ini sangat ditentukan pada kemampuan manajerial
aparat daerah untuk
menggerakkan ekonomi masyarakat daerah.( syamsul B Nusi,
2005:23)
Kabupaten Bone merupakan suatu daerah yang menyelenggarakan
dan
melakukan pembangunan yang membutuhkan dana yang besar, maka
dari itu
pemerintah daerah Kabupaten Bone perlu memaksimalkan
sumber-sumber
penerimaan daerah. Pendapatan daerah yang kebanyakan dari pajak
daerah itu
sendiri yang mana pajak daerah tersebut berfungsi untuk lebih
meningkatkan
-
5
sistem dan mekanisme pembangunan daerah. Dan apabila adanya
pembangunan
daerah atau pembaharuan fasilitas-fasilitas umum tiap daerah
dapat menggunakan
dana yang berasal dari pungutan pajak daerahnya masing-masing.
Pendapatan
Asli Daerah(PAD) adalah pendapatan yang didapatkan daerah yang
asalnya dari
pajak daerahdan pemungutannya sesuai dengan pengaturan daerah
dan pengaturan
perundang-undangan pada penyelenggaraan keuangan pemerintah
daerah. Dana
dari pajak daerah selalu diawasi agar dapat terealisasi tepat
pada sasaran karena
pendapatan dari pajak daerah merupakan pendapatan terbesar
daerah.
Kabupaten Bone adalah suatu kabupaten yang berada pada
Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Ibu kota Watampone pada luas wilayah
keseluruhan
mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone memiliki banyak potensi
sumber daya
alam yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
perekonomian
masyarakat di Kabupaten Bone yang sesuai dengan visi-misi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone yaitu mensejahterakan masyarakat. Pemungutan
pajak dan
retribusi daerah memiliki andil yang cukup besar sebagai pilar
yang menopang
PAD daerah kabupaten Bone. Pemasukan Pendapatan Asli Daerah
(PAD)
Kabupaten Bone yang di himpun oleh Dinas Pendapatan Daerah tahun
2015
mencapai Rp.1,870 triliun lebih atau 98,52 persen dari
pencapaian yang
ditetapkan sebesar Rp. 1,898 triliun lebih. Dibandingkan dengan
realisasi
pendapatan daerah tahun 2014 sebelumnya yakni Rp.1,534 triliun
dan pada tahun
2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.335 miliar lebih atau
21,86 persen.
Dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bone tentu tidak terlepas
dari
berbagai permasalahan dan tantangan yang di hadapi oleh
pemerintah daerah.
-
6
Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu:
1.Sistem
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kurang intensif
dilakukan oleh
pemerintah daerah, 2.Terbatasnya kemampuan teknis / kualitas
sumber daya
pengelola pendapatan daerah, 3.Kepatuhan dan partisipasi wajib
pajak dalam
memenuhi kewajiban membayar pajak. 4. Kurangnya pemahaman
masyarakat
sebagai subjek pajak / subjek retribusi tentang Perda tentang
pajak dan retribusi
daerah. 5. Kondisi fasilitas pelayanan yang belum memadai.
Sebagai daerah yang memiliki potensi untuk meningkatakan taraf
hidup
masyarakatnya melalui peningkatan perekonomian daerah,
berdasarkan data yang
diperoleh dari Dispenda tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
tidak seterusnya
meningkat karna dari tahun 2014 ke tahun 2015 itu mengalami
penurunan yaitu
dari 36,277,176,531.00 menurun menjadi 35,125,637,714.00, tetapi
setelah itu
dari tahun 2015 ke tahun 2016 pendapatan pajak daerah kembali
meningkat
sampai pada tahun 2018. Hal ini merupakan satu tantangan bagi
pemerintah
Kabupaten Bone untuk lebih memberikan kontribusi pendapatan
daerah yang
lebih besar lagi untuk daerah guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang
lebih baik dengan perencanaan pengintensifan sumber-sumber PAD
yang telah
ada yaitu pajak dan retribusi daerah
Adapun hal yang berpengaruh sehingga pencapaian pendapatan
daerah
belum tercapai secara optimal yaitu rasio Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten
Bone dari sector pajak daerah masih rendah terhadap produk
domestik regional
bruto (PDRB) karena pembentukan PDRB Kabupaten Bone masih di
dominasi
dari sektor pertanian dimana sektor ini bukan merupakan objek
pajak daerah,
-
7
mekanisme pengelolaan pajak daerah pada tingkatan objek pajak
masih dikelola
secara manual sehingga peluang untuk menghindari pembayaran
pajak oleh wajib
pajak masih tinggi, instrument perpajakan yang digunakan dalam
penindakan
pelanggar ketentuan perpajakan belum memadai /tersedia seperti
pemeriksa pajak,
juru sita pajak, dan penyidik perpajakan, kepatuhan masyarakat
terhadap
ketentuan perpajakan belum memadai.
Dalam era ini pemerintah daerah diharapkan mampu mengali dan
mengoptimalkan potensi keuangan lokal, khususnya PAD.Dalam UU
PDRD pasal
1 bahwa pajak daerah sebagai pembayaran wajib untuk daerah yang
terutang pada
pribadi atau badan yang sifatnya memaksa sesuai Undang-Undang,
dan tidak
memperoleh imbalan secara langsung kemudian dipergunakan pada
keperluan
daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kepentingan
rakyat. Maka
dari itulah penulis ingin meneliti dengan judul “Strategi
Pemerintah Daerah
dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Pajak
di
Kabupaten Bone”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari pokok pikiran yang berada dalam latar
belakang
masalah, adalah bahwa pajak dan retribusi daerah berpengaruh
terhadap
pendapatan asli daerah (PAD),maka permasalahan yang dapat
dipakai dalam
penelitian ini.
1. Bagaimana strategi Pemda kab.Bone dalam peningkatan PAD pada
sektor
Pajak ?
-
8
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Pemda dalam
meningkatkan
PAD pada sektor pajak ?
C. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini
yaitu
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui strategi Pemda kab.Bone dalam peningkatan
PAD pada
sektor Pajak.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Pemda
dalam
meningkatkan PAD pada setor pajak.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu
1. Manfaat teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran terkait strategi
meningkatkan
pendapatan asli daerah pada sector pajak di kab.Bone.
b. Memberikan sumbengan pemikiran bagi disiplin ilmu
pemerintahan ,
khususnya tentang tata kelola keungan pemerintahan.
2. Manfaat praktis
a. Dapat digunakan sebagai informasi untuk peneliti selanjutnya
terhadap
strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli
daerahnya.
b. Dapat dijadikan pedoman untuk pemerintah kabupaten bone
dalam
mengelola keuangan daerahnya.
-
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Konsep dan Teori
1. Pegertian dan Konsep Strategi
Strategi adalah proses penetapan rencana para pemimpin puncak
dan
berfokus oleh tujuan jangka panjang suatu organisasi, beserta
pembuatan suatu
cara atau usaha bagaimana supaya tujuan itu dapat tercapai.
Strategi yaitu perbuatan yang sifatnya incremental (selalu
meningkat)
dan terus-menerus, dan dilakukan menurut suatu pandangan tentang
apa yang
diinginkan pada para pelanggan di masa depan. Dan demikian,
strategi nyaris
selalu diawali pada apa yang mungkin terjadi dan bukan dimulai
dari apa yang
terjadi. Terjadinya pergerakan inovasi pasar yang baru dengan
berubahnya pola
pelanggan memerlukan kompetensi inti (core
competencies).Perusahaan penting
untuk mendapatkan kompetensi inti pada bisnis yang
dikerjakan.
David, p.15, 2004. Strategi merupakan suatu cara dalam
memperoleh
tujuan dalam waktu yang panjang. Strategi bisnis dapat seperti
perluasan
geografis, diversifikasi, akusisi, peningkatan produk, penetrasi
pasar, rasionalisasi
karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture .
Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) mengemukakan
adanya
empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master
Strategy, yaitu:
enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan
functional strategy.
a. Enterprise Strategy Strategi ini bersangkutan pada respon
masyarakat. Setiap
organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat
merupakan
9
-
10
kelompok yang ada pada luar organisasi yang tidak dapat
dikendalikan. Di
dalam masyarakat yang tidak terkontrol itu, ada pemerintah dan
bermacam-
macam kelompok yang lain misalnya kelompok penekan, kelompok
politik
serta kelompok sosial yang lain. Jadi dalam strategi enterprise
dapat dilihat
relasi antara organisasi dan masyarakat luar, selama komunikasi
itu akan
dipakai agar dapat memberikan keuntungan organisasi. Strategi
itu juga
menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh mengerjakan dan
mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang baik pada tuntutan
dan
keinginan masyarakat.
b. Corporate Strategy Strategi ini memiliki keterkaitan dengan
misi organisasi,
dan biasa disebut juga Grand Strategy dimana mencakup bidang
yang
digeluti oleh satu organisasi.
c. Business Strategy Strategi di tingkat ini menjelaskan
bagaimana mengambil
pasaran di tengah masyarakat. Agar meletakkan organisasi pada
hati sang
penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua
itu
bermaksud agar dapat meraih keuntungan-keuntungan stratejik
dan
sekaligus dapat menunjang kemajuan organisasi pada tingkat yang
lebih
baik.
d. Functional Strategy Strategi ini sebagai strategi pendukung
agar dapat
menunjang suksesnya strategi lain.
Rivai dan Darsono (2015) : Strategi yaitu cara dan alat yang
dapat
dipakai agar mencapai tujuan akhir (sasaran atau objektif).
Strategi harus mampu
-
11
membuat semua bagian pada suatu organisasi yang luas menjadi
satu, terpadu
agar mencapai tujuan akhir (sasaran/objektif).
Gamble, Thompson, dan Peteraf (2013) : Strategi adalah
serangkaian
pergerakan kompetitif dan pendekatan bisnis untuk menggerakkan
perusahaan
pada arah yang dikehendaki, memancangkan posisi pada pasar,
memikat
konsumen, dan mencapai target finansial serta kinerja pasar.
Glueck dan Jauch, p.9, 1989 strategi merupakan rancanagan
yang
disatukan, merata dan berintegrasi yang menyambungkan keunggulan
strategis
perusahaan dan tantangan lingkungan, yang disusun untuk
memastikan agar
tujuan utama oleh perusahaan mampu mencapai melalui pelaksanaan
yang tepat
oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).
Rangkuti, 2005:3-4 Strategi merupakan alat untuk memperoleh
tujuan.
Seiring berkembangnya konsep tentang strategi terus meningkat.
Hal ini dapat
dilihat oleh adanya perbedaan konsep tentang strategi selama 30
tahun terakhir,
agar lebih jelasnya bisa dilihat pada peningkatan berikut
ini
Chalder (1962), strategi adalah alat untuk memperoleh tujuan
perusahaan
yang berkaitan pada tujuan jangka panjang, program tindak
lanjut, dan
mengutamakan alokasi sumber daya.
Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965) menjelakan
bahwa
strategi yaitu alat untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing.
Maka dari itu
salah satu fokus strategi yaitu menetapkan apakah bisnis ini
memang harus ada
atau tidak ada.
-
12
Untuk perkembangan selanjutnya Porter (1985) mengemukakan
tentang
strategi, adalah alat yang begitu penting dalam mencapai
keunggulan bersaing
Hamel dan Prahalad (1995) strategi yaitu perbuatan yang
sifatnya
incremental (selalu meningkat) dan terus menerus dan dikerjakan
atas dasar sudut
pandang mengenai apa yang diinginkan dari semua pelanggan di
masa depan.
Dengan ini perencanaan strategi nyaris selalu diawali dari “apa
yang dapat
terjadi”, bukan di mulai dari “apa yang terjadi”.Terjadinya
peningkatan inovasi
pasar baru dan berubahnya pola konsumen memerlukan kompetisi
inti.
2. Pengertian dan Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)
PendapatanAsli Daerah (PAD) yaitu pendapatan daerah yang
asalnya
dari hasil pajak daerah, hasil retrebusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah
yang terpisah, dan pendapatan asli daerah lain yang sah, yang
memiliki tujuan
agar dapat memberikan kelulusan untuk daerah dalam menggali
pendanaan untuk
melaksanakan otonomi daerah pada perwujudan asas
disentralisasi.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009
mengenai
pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah adalah
sumber keuangan
daerah yang didapat dari wilayah daerah yang berhungan yang
terdiri oleh hasil
pajak daerah, retrebusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang
terpisahkan dan
pendapatan asli daerah lain yang sah.
Erry 2005 yaitu Pendapatan Asli Daerah dapat memperkecil
ketergantungan daerah terhadap sumber dari pemerintah pusat.
Peningkatan PAD
dapat dilakukan dengan melalui peningkatan penerimaan pajak dan
retribusi
daerah dengan cara :
-
13
1. Intensifikasi dan ekstensifikasi. Pada poin ekstensifikasi,
daerah seharusnya
mengupayakan untuk mencegah sesedikit mungkin tingkat kebocoran
yang
terjadi sebelum diserahkan ke kas daerah. Sedangkan pada
ekstensifikasi,
daerah perlu meningkatkan sumber-sumber retribusi yang baru
menempuh
pembangunan, perluasan pelayanan, dan penambahan mutu pelayanan
kepada
masyarakat yang membutuhkan.
2. Peningkatan kemampuan aparatur melewati pendidikan dan
pelatihan agar
diperoleh tenaga-tenaga yang professional
3. Perlu diadakan penyuluhan untuk para wajib pajak agar
menumbuhkan
kesadaran akan kewajibannya membayar pajak sebagai pelayanan
yang sudah
diberikan oleh pemerintah daerah.
4. Perlu penegakan hukum dan sanksi
5. Peraturan-peraturan daerah yang memang tidak sesuai lagi pada
kondisi
sekarang perlu diperbarui
6.Mengupayakan langkah-langkah kearah pelaksanaan
rasionalisasi
kabupaten/kota.
Casely dan Kumar (1987) perpendapat bahwa monitoring adalah
penilaian yang terus menerus terhadap fungsi kegiatan-kegiatan
di dalam konteks
pelaksanaan terhadap penggunaan input-input proyek oleh kelompok
sasaran
didalam konteks harapan-harapan rancangan. Monitoring adalah
kegiatan proyek
yang integral, bagian penting dari praktek manajemen yang baik
dan kerena itu
merupakan bagian yang integral dari menejemen sehari-hari.
Sedangkan evaluasi
-
14
adalah penilaian berkala terhadap relevansi,
penempilan,efisiensi dan dampak
proyek tentang waktu, daerah atau populasi.
Penjelasan UU No.33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan suatu yang berasal dari dana pembiayaan pembangunan
daerah oleh
kenyataannya memang belum cukup memberikan kontribusi oleh
pertumbuhan
daerah, hal ini mewajibkan pemerintah daerah mencari dan
meningkatkan
pendapatan daerah khususnya sumber pendapatan asli daerah.
Pendapatan Asli
Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang didapatkan melalui
hasil pajak
daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang terpisah,
dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan memiliki
tujuan untuk
memberikan kebebasan untuk daerah dalam menggali pendanaan
dalam
pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudan asas
desentralisasi.
Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah
pendapatan
yang didapat daerah dan dipungut menurut peraturan
perundang-undangan yang
berlaku.
Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu “segala
penerimaan
daerah yang didapat dari sumber ekonomi asli daerah”
Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah adalah suatau
komponen
yang dapat memastikan berhasil tidaknya kemandirian
pemerintah
Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi daerah saat ini. Salah
satu
komponen yang harus diperhatikan untuk menetapkan tingkat
kemandirian daerah
dalam rangka otonomi daerah yaitu sektor Pendapatan Asli
Daerah.
-
15
Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan
yang
diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli
daerah yang sah.
Mardiasmo,2011:1 Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan
yang
didapat dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil
perusahaan milik daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan lain-lain
pendapatan asli
daerah yang sah .
Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
Undang-
Undang No.33Tahun 2004 yaitu:
1.Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
a.Hasil pajak daerah merupakan pungutan daerah berdasarkan
peraturan yang
telah diberlakukan dari daerah untuk pembiayaan rumah tangganya
selaku
badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang
diberlakukan
pemerintah daerah yang hasilnya dipakai untuk belanja umum yang
balas
jasanya tidak langsung diserahkan sedang pelaksanannya selalu
dapat
dipaksakan.
b.Hasil retribusi daerah merupakan pungutan yang telah
disepakati menjadi
pendapatan daerah untuk pembayaran pemakaian atau untuk
mendapatkan jasa
pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan.
Retribusi
daerah memiliki sifat-sifat yang pelaksanaannya bersifat
ekonomis, memiliki
imbalan langsung meskipun harus memiliki persyaratan-persyaratan
formil dan
-
16
materiil, akan tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar,
yaitu
pendapatan yang sifatnya budgetetairnya tidak transparan, dalam
hal-hal
tertentu retribusi daerah adalah pemungutan biaya yang sudah
dikeluarkan oleh
pemerintah daerah untuk melaksanakan permintaan anggota
masyarakat.
c.Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang
dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah adalah pemasukan
daerah dari
keuntungan bersih perusahaan daerah seperti uang pembangunan
daerah dan
bagian untuk perhitungan belanja daerah yang diberikan ke kas
daerah, baik
perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian
dan
pengelolaan, dan sifat perusahaan dareah merupakan salah satu
kesatuan hasil
yang bersifat menambah pendapatan daerah, member
jasa,melaksanakan
manfaat umum, dan perkembangan perekonomian daerah.
d.Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan
pendapatan-pendapatan
yang tidak masuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli
daerah, pendapatan
dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah memiliki sifat yang
membuka
bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha yang
mendatangkan baik
berupa uang pada kegitan ini bertujuan untuk menopang,
melapangkan, atau
menjadikan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.
2.Retribusi daerah menjadi pembayaran atas jasa atau perizinan
tertentu yang
khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah pada kebutuhan orang
pribadi atau
badan
3.Dana perimbangan didapat meliputi bagian pendapatan daerah
dari pendapatan
pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,
pertambangan sumber
-
17
daya alam serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana
perimbangan
terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana
alokasi khusus
4.Lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu penghasilan daerah
dari sumber lain
yaitu yang diberikan pihak ketiga untuk daerah menurut peraturan
perundangan-
undangan yang berlaku.
3. Pengertian dan Konsep Pajak
pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dibayar oleh warga
negara
sebagai pembayaran wajib kepada negara yang dapat diambil oleh
penguasa, baik
itu seperti uang atau barang untuk tujuan membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah.
P.J.A Adrian dalam Brotodiharjo, pajak merupakan iuran untuk
negara
(yang dapat diharuskan) yang terhutang pada yang wajib
membayarnya susuai
peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang
langsung bisa
ditunjuk, dan gunanya yaitu guna membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum
yang berhubungan dengan tugas negara dalam melaksanakan
pemerintahan.
Sedangkan istilah iuran wajib dipakai dalam definisi pajak yang
dikatakan oleh
Soeparman Soemahamidjaja yaitu pajak merupakan iuran wajib,
seperti uang atau
barang, yang diambil oleh penguasa sesuai norma-norma hukum,
agar menutupi
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif untuk
memperoleh
kesejahteraan umum.
Rochmat Sumitro memberikan definisi pajak merupakan
peralihan
kekayaan dari pihak rakyat pada kas negara guna membiayai
pengeluaran rutin
-
18
dan “surplus”nya dipakai untuk publik saving yang merupakan asal
utama agar
membiayai public investment.
Menurut Adriani Pajak merupakan iuran kepada Negara yang
dapat
diharuskan berdasarkan peraturan, tidak mendapat prestasi dan
langsung dapat
ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum.
Menurut Rachmat Soemitro, SH Pajak merupakan iuran rakyat untuk
kas
negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan
Undang-Undang) dapat
diharuskan dan tidak mendapatkan jasa timbal (tegen prestasi)
yang langsung
dapat diberikan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran
umum.
Suandy, 2008 Pajak merupakan prestasi untuk pemerintah yang
terhutang
melewati norma-norma umum dan yang bisa dipaksakan tanpa ada
kontraprestasi
yang dapat diberikan sebagai hal yang individual maksudnya yaitu
untuk
membiayai pengeluaran pemerintah .
Mardiasmo, 2011Pajak adalah iuran untuk kas Negara
berdasarkan
undang-undang (yang diwajibkan) dengan tidak mendapat jasa
timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat diberikan dan dipakai untuk
membayar
pengeluaran umum. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada
daerah-daerah
yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa
menurut
undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung dan
dipakai untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Adapun yang menjadi pajak daerah (wewenang kabupaten ) yaitu:
Pajak
Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah, Pajak
-
19
sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan
perkotaan, Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
Besarnya tarif definitif untuk pajak daerah ditetapkan dengan
Peraturan
Daerah (PERDA), namun nilainya tidak boleh lebih tinggi dari
tarif maksimum
yang telah ditentukan dalam UU tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.
Perlu diperhatikan mengenai pajak daerah adalah bahwa daerah
dilarang
memungut pajak selain jenis pajak provinsi dan pajak kabupaten /
kota diatas. Bila
potensi pendapatan daerah dirasa kurang memadai, maka pemerintah
daerah dapat
tidak memungut pajak dari jenis pajak provinsi dan pajak kota /
kabupaten diatas.
Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi,
tetapi tidak terbagi
dalam daerah kabupaten / kota otonom, seperti Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak
untuk daerah
provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.
Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan
pelayanan
kepada masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak dalam
melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan salah
satu syarat yang
harus dipenuhi.
Tata cara pembayaran pajak yaitu : (1) Wajib pajak menyampaikan
Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ke seksi pajak bidang
pendapatan dinas
PPKAD. (2) Petugas seksi pajak membuat SKPD dan ditandatangani
oleh kepala
bidang seksi pajak. (3) Petugas seksi pajak membuatkan SSPD
(Surat Setoran
Pajak Daerah). (4) Wajib pajak membayar pajak daerah dilampiri
SSPD ke
-
20
petugas seksi pajak. (5) Petugas seksi pajak menyerahkan SKPD
dan SSPD
kepada wajib pajak, dan lembar lainnya diarsip.
Adapun cara menghitung pajak yaitu dengan cara jumlah
pendapatan
(dasar pengenaan pajak) dikalikan dengan tarif pajak, contoh
yaitu pajak hotel,
jumlah pembayaran yang diterima sesuai bill/dokumen lain = Rp.
15.000.000
dengan tarif pajak sebesar 10% jadi 15.000.000 x 10% =
Rp.1.500.000. Jadi yang
harus dibayar oleh hotel tersebut sebesar Rp. 1.500.000
B. Kerangka Pikir
Berdasarkan pemaparan diatas, yang dikutip dari salah satu teori
pada
halaman sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa Strategi pemerintah
dalam
meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor pajak ini
berhasil apabila sudah
melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sember-sumber pajak
daerah,
monitoring dan evaluasi penerimaan pajak-pajak daerah,
Penertiban pajak-pajak
daerah dengan melihat faktor internal dan eksternalnya.
Pendapatan asli daerah dapat memperkecil ketergantungan daerah
terhadap
sumber dari pemerintah pusat, peningkatan PAD dapat dilakukan
melalui
peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan ketiga
cara tersebut
diatas.
UU No.33 Tahun 2004Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
suatu
sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya
belum bisa
memberikan sumbangan bagi perkembangan daerah, hal ini
mewajibkan
pemerintah daerah mencari dan meningkatkan pendapatan daerah
terutama
sumber pendapatan asli daerah.
-
21
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir
Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten
BONE Dalam Meningkatkan PAD Pada
Sektor Pajak
1. Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah
2. Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah
3. Monitoring Penerimaan Pajak-Pajak Daerah
4. Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah
Faktor pendukung
-Potensi Pajak Memadai
-Sarana dan Prasarana
Sudah Tersedia
-Adanya Aturan yang
Mengikat
Faktor penghambat
-Keterbatasan
Kemampuan Aparat
Pengelola
-Kurangnya Kepatuhan
Para Wajib Pajak
-Penegakan Sanksi Belum
Optimal
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Pada Sektor Pajak di Kabupaten BONE
-
22
C. Fokus Penelitian
Yang menjadi fokus penelitian disini adalah mewujudkan
strategi
pemerintah dalam meningkatkan sektor pajak, dengan menggunakan
konsep Erry
2005 dengan melakukan tiga hal yaitu Intensifikasi Sumber-Sumber
Pajak
Daerah, Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah, Monitoring
Penerimaan
Pajak-Pajak Daerah, Evaluasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah, dan
Penertiban
Pajak-Pajak Daerah
D. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir diatas maka perlu diberikan deskripsi
fokus
penelitian agar dapat memberikan batasan terhadap focus
penelitian itu sendiri.
Adapun deskripsi focus penelitian yaitu :
1. Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah yaitu bagaimana cara
pemerintah
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya pada sektor
pajak ini
bertambah dengan melakukan pendataan dan pengawasan serta
sosialisasi
kepada masyarakat yang belum terdaftar sebagai wajib pajak agar
segera
mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan menumbuhkan kesadaran
para wajib
pajak untuk senantiasa selalu membayar pajak.
2. Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah yaitu cara yang
dilakukan
pemerintah untuk mengawasi serta membina masyarakat yang belum
terdaftar
sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib
pajak.
3. Monitoring penerimaan pajak-pajak daerah yaitu mengawasi
kegiatan-kegiatan
yang telah dilakukan sebelumnya guna melihat apakah pada saat
sosialisasi
-
23
wajib pajak yang sudah dilakukan berhasil membuat para wajib
pajak sadar
akan membayar pajak yang ada.
4. Evaluasi penerimaan pajak-pajak daerah yaitu mengevaluasi
atau melihat dan
mengecek kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya
sudah
sesuai dengan apa yang di inginkan.
-
24
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian
Waktu yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini selama 2
bulan.
Adapun lokasi penelitian yang bertempat di Kabupaten Bone yang
dimana peneliti
berfokus untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten Bone dikarenakan ingin melihat dan mengetahui
bagaimana strategi
pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada
Sektor
Pajak..
B. Jenis Dan Tipe Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah
kualitatif,
yaitu data yang didapatkan bukan seperti angka-angka tetapi data
itu berasal
dari hasil wawancara, pengamatan lapangan, dokumen pribadi,
catatan
memo, dan dokumen resmi lainnya.Sehingga yang menjadi tujuan
pada
penelitian kualitatif ini yaitu ingin menampakkan realita
empirik dari
fenomena secara terperinci, mendalam, dan tuntas tentang Sumber
Data.
2. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah
tipe
fenomenologi.Istilah fenomenoligi sering digunakan sebagai
anggapan
umum untuk menunjukka pada pengalaman subjektif dari berbagai
jenis dan
24
-
25
tipe subjek yang ditemui.
C. Sumber Data
Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung pada
sumber data tentang pendapatan asli daerah yaitu dari informan
yang
bersangkutan dengan cara wawancara dan pengamatan (observasi)
pada
informan.
2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku-buku,
dokumen/
catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah yang diambil dari berbagai
media,
arsip-arsip resmi yang bisa mendukung kelengkapan data
primer.
D. Informan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis memerlukan informan yang
dianggap
mampu dan mempunyai pengetahuan dan informasi yang mendalam
tentang
masalah penelitian yang akan diteliti dengan cara purposive
samplingyang sengaja
dipilihlangsung guna memperoleh data dan informasi yang akurat
dan akuntabel.
Dalam penelitian ini informan yang dimaksudkan yaitu pegawai,
baik pimpinan
maupun bawahan yang berada pada kantor dinas pendapatan daerah
di kabupaten
Bone.
-
26
Adapun yang dapat diambil sebagai informan dalam penelitian ini
adalah:
No Nama Inisial Jabatan Jumlah
1 A.Alimuddin. M,S.Sos AM Sekertaris Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone
1
2 Andi Pakharuddin
Makkulau , S.Sos
PM Kepala Bidang
Penagihan Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone
1
3 A.Tifa Armanusa, SH TM Kepala Bidang
Pembukuan dan
Pelaporan Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone
1
4 Andi Nur Ani, SE NA Kepala Bidang
Perencanaan dan
Pengendalian
Operasional Badan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone
1
5 Andi Hendra AH Kepala Seksi
Penggalian dan
Peningkatan
Pendapatan Daerah
1
Jumlah Total 5
Tabel 3.1 Informan Penelitian
-
27
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung di lokasi
penelitian guna
mendapat keterangan data yang lebih dalam mengenai hal-hal yang
diteliti.
Dalam hal ini untuk mengetahui lebih dekat lagi baimana
strategi
pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada sektor
pajak.
2. Wawancara, adalah kegiatan tanya jawab langsung antara dua
orang atau
lebih secara langsung. Wawancara ini berguna untuk memperoleh
data
untuk kelengkapan data-data yang didapatkan sebelumnya. Adapun
dengan
melakukan Tanya jawab secara langsung dan singkat kepada pegawai
kantor
DISPENDA Bone serta yang terkait tentang peningkatan pendapatan
asli
daerah disektor pajak.
3. Dokumentasi, adalah suatu pengumpulan data melalui
dokumentasi dalam
bentuk gambar, dan data-data.
F. Teknik Analisis Data
Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif
sesuai
dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka
analisis data yang
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara
analisis konteks dari
telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari
informan. Dalam
melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan
yang terdiri dari
beberapa tahapan, antara lain:
1. Pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam
penelitian,
Karena tujuan dari penelitian itu memperoleh data. Dan tidak
mencukupi
-
28
tekhnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan memperoleh
data yang
memenuhi standar data yang yang memenihi standar data yang
ditetapkan.
2. Reduksi data (data reduction) adalah proses pemilihan,
pemusatan perhatian
untuk menyederhanakan, perubahan bentuk data kasar yang
didapatkan dari
catatan-catatan dilapangan selama meneliti.
3. Penyajian data (data display) adalah kegiatan sekumpulan
informasi dalam
bentuk teks naratif, grafik jaringan, table dan bagan yang
tujuannya untuk
memperkuat pemahaman penelitian pada informasi yang dipilih dan
disajikan
dalam tabel atau uraian penjelasan.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing /
verification).
Langkah ketiga pada analisis data kualitatif adalah pengambilan
kesimpulan
dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikatakan masih bersifat
sementara dan
bisa berubah apabila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat untuk
membantu
tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila data kesimpulan
yang
didapatkan pada tahap awal didukung kembali oleh baukti-bukti
yang valid dan
konsisten pada waktu peneliti kembali kelapangan mencari data,
maka
kesimpulan yang diberikan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
G. Pengabsahan Data
Triangulasi bermakna yakni melakukan pemeriksaan akan kebenaran
data
yang sudah dikumpulkan dari berbagai asal data, dan menggunakan
teknik
pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waku yang
berbeda.
Keperluan triangulasi maka dilakukan tiga cara yaitu:
-
29
1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara
mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh
sebelumnya.
2. Triangulasi tekhnik yaitu pengumpulan data yang diperoleh
dari satu sumber
dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu
untuk diuji
kealuratan dan ketidak akuatannya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan
waktu pengambilan
data yang diperoleh labih akurat dan kredibel dari setiap hasil
wawancara yang
telah dilakukan pada informan.
-
30
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum Kabupaten Bone
Mitos (cerita rakyat) tentang “peristiwa” yang mengandung
nilai-nilai
sejarah di masa lalu, memang sulit untuk dapat dibuktikan secara
logika,tetapi
justru karena seiring dengan perjalanan sejarah dari masa ke
masa,maka lebih sulit
lagi untuk ditolak atau ditiadakan keberadaannya, sebab itulah
akar dari pada
sejarah itu sendiri.(Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone,
Bone.go.id).
Kedatangan Manurunge Ri Matajang sekitar tahun 1326 merupakan
cikal
bakal terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone dan Baginda itulah
sebagai Raja
Bone yang pertama. Manurunge Ri Matajang kawin dengan Manurunge
Ri Toro,
dan keturunan beliaulah yang menggantikan kedudukan baginda
secara hierarki
turun temurun sampai tahun 1951 (Raja Bone Terakhir) ± 631 tahun
lamanya.
Menurut cerita rakyat bahwa sebelum kedatangan Manurunge Ri
Matajang di
negeri ini sudah ada 7 (tujuh) Wanua (negeri kecil) yang
dipimpin oleh orang
yang dituakan di masing-masing negeri, mengatur kehidupannya
sendiri-sendiri.
Masa itu disebut masa kegelapan (sianre Bale Tauwe) artinya
siapa yang kuat,
maka dialah yang berhak bertahan untuk hidup dan berkuasa. Asal
mula
terbentuknya pemerintahan Kerajaan Bone di bawah dinasti
Manurunge Ri
Matajang membawa cakrawala kehidupan masyarakat yang baru di 7
(tujuh)
negeri, yaitu membebaskan rakyat dari masa kegelapan, menuju
pembentukan
suatu tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Baginda
dinobatkan sebagai
30
-
31
Raja Bone pertama tidak dengan paksaan, tetapi masyarakat itu
sendiri sepakat
datang berbondong-bondong memohon kesediaan beliau menjadi raja
dan panutan
mereka. Menurut beberapa catatan peristiwa bersejarah tentang
Kerajaan Bone,
selama ± 631 tahun ada 33 (tiga puluh tiga) generasi yang
mengendalikan
pemerintahan dibawah “Dinasti Manurunge Ri Matajang”dengan
sistim Monarki
konstitusi.(Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone,Bone.go.id).
Sebagai konsekuensi Proklamasi 17 Agustus 1945, sistim
pemerintahan
monarki konstitusi dihapuskan menuju tatanan kehidupan berbangsa
dan
bernegara dengan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 yang
berakar dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia itu
sendiri, seperti yang
terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah, di
masa
pemerintahan “Soekarno”Presiden RI yang pertama kita telah
mencoba sistem
pemerintahan Demokrasi Parlementer. Namun karena dianggap tidak
sesuai
dengan kepribadian bangsa Indonesia, maka dimasa pemerintahan
Suharto
Presiden RI yang kedua, dicoba lagi dengan Demokrasi Pancasila
dan UUD 1945,
inipun ternyata belum sesuai. Kemudian di Era Reformasi, uji
coba perubahan
tentang mekanisme Demokrasi Pancasila dan UUD 1945 kita lakukan
untuk
mencari bagaimana bentuk dan wujud Demokrasi Pancasila yang
murni seperti
yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 itu, yang berakar dari
kebudayaan
serta nilai-nilai tradisional bangsa Indonesia ini
sendiri.(Sumber: Situs Resmi
Kabupaten Bone, Bone.go.id).Kalau kita selalu melihat contoh
demokrasi barat
atau negara-negara lain bisa saja kita kembali mengalami masa
kegelapan yang
modern dan lebih canggih dari pada masa kegelapan yang dialami
7(tujuh) wanua
-
32
sebelum kedatangan Manurunge Rimatajang ataukah masa kegelapan
seperti yang
dialami putra mahkota pewaris Kerajaan Bone,Latenri Tatta Toa
Patunru Arung
Palakka pada waktu baginda masih berusia 12 tahun.(Sumber: Situs
Resmi
Kabupaten Bone, Bone.go.id).
Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ke tangan penjajah dan
terbentuk
pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) dibawah pengawasan Belanda,
berhubung
karena sejak tertangkapnya Raja Bone La Pawawoi Karaeng Sigeri,
tahta
Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun
1931 diangkat La
Tenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu
Karaeng
Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone ke-32
(1931-1946). Oleh
karena itu Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka
pada awal
tahun 1946, menarik diri dari tahta kerajaan dan digantikan oleh
Raja Bone ke-33
La Pabbenteng Petta MatinroE ri Matuju yang bertahta
(1946-1951).(Sumber:
Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id). Selanjutnya sistem
kerajaan berubah
dan mengikuti sistem Pemerintahan Republik Indonesia .
Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor
1Tahun
1990 tanggal 15 Februari 1990 ditetapkan Hari Jadi Bone pada
tanggal 6 April
1330. Dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada
tanggal 6
April.(Sumber: Situs Resmi Kabupaten Bone, Bone.go.id). Dari
masa
pemerintahan Bupati pertama sampai pada saat ini tercatat dalam
sejarah
kabupaten bone pendapatan asli daerah meningkat dan mencapai
target realisasi
hanya 2 kali yaitu pada tahun 1989 dibawah kepemimpinan Bupati
ke 12 Andi
Syamsu Alam dan di bawah kepemimpinan Bupati ke 18 sekarang ini
H. Andi
-
33
Fahsar Mahdin Padjalangi.(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bone
2016).
Kabupaten Bone Merupakan salah satu kabupaten yang terdapat
di
Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas
wilayah
keseluruhan mencapai 4.558 km². Kaabupaten Bone secara
administratif terbagi
kedalam 27 Kecamatan, 328 Desa dan 44 Kelurahan.Kecamatan
terluas adalah
Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463.35 km², sedangkan
kecamatan dengan
luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang yaitu
seluas 0.52 km².
Kabupaten Boneterletak pada posisi 4º13’-5º6’ LS dan antara
119º42’-120º40’BT
dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari
Selatan ke
Utara.Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa
Kabupaten
lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Sebelah Utara:
Kabupaten Wajo dan
Kabupaten Soppeng, Sebelah Selatan: Kabupaten Sinjai Dan
Kabupaten Gowa,
Sebelah Timur: Teluk Bone, Sebelah Barat: Kabupaten Maros,
Kabupaten
Pangkep, dan
Kabupaten Barru.
Wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi dua tipe hujan: tipe
hujan
Moonson dan tipe Hujan lokal. Tipe pertama hujan Moonson
memiliki curah
hujan tertinggi saat bertiup angin moonson Asia yaitu bulan
Januari dan Februari.
Tipe ini mencakup wilayah Kabupaten Bone bagian Barat.Tipe kedua
jadi pada
bulan Mei-Juni. Tipe ini mencakup sebagian besar wilayah
Kabupaten Bone.
Selain kedua wilayah tersebut, terdapat juga wilayah peralihan,
yaitu Kecamatan
Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah
Barat dan
-
34
sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Jumlah curah hujan
bulanan di wilayah
Bone bervariasi dengan rata-rata tahunan sebesar 201,25 mm.
Curah hujan
tertinggi terjadi di Bulan Juni yaitu 638mm dengan banyaknya
hari hujan
sebanyak 23 hari.Bagian timur Kabupaten Bone bertopografi
pesisir menjadikan
Bone mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan
ke
Utara.Bagian Barat dan Selatan terdapat pegunungan dan
perbukitan yang celah-
celahnya terdapat aliran sungai. Pada tahun 2014, tercatat 194
sungai mengalir di
Kabupaten Bone dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan
pertanian.sungai yang
terpanjang adalah sungai Walanae yang berhulu di Kecamatan
Bontocani,
mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di
Kabupaten Wajo,
kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk
Bone. Panjang
sungai tersebut mencapai 60 km khusus di wilayah Kabupaten
Bone.
Daerah Kabupaten Bone terletak pada ketinggian yang bervariasi
mulai
dari 0 meter (tepi pantai) hingga lebih dari 1000 meter dari
permukaan laut.
Ketinggian daerah digolongkan sebagai berikut:
-Ketinggian 0-25 meter seluas 81. 925,2 Ha (17,97%)
-Ketinggian 25-100meter seluas 101.620 Ha (22,29%)
-Ketinggian 100-250 meter seluas 202.237,2 Ha (44,36%)
-Ketinggian 250-750 meter seluas 62.640,6 Ha (13,74%)
-Ketinggian 750 meter ke atas seluas 40.080 Ha (13,76%)
-Ketinggian 1000 meter ke atas seluas 6.900 Ha (1,52%)
-
35
No Kecamatan Ketinggian Wilayah (dpal)
1 Bonto Cani 100 - > 1.00
2 Kahu 25 - 1.000
3 Kajuara 0 - 500
4 Salomekko 0 - 500
5 Tonra 0 - 500
6 Patimpeng 25 - 1.000
7 Libureng 100 - 1.000
8 Mare 0 - 1.000
9 Sibulue 0 - 500
10 Cina 0 - 500
11 Barebbo 0 - 500
12 Ponre 25 - 1.000
13 Lappariaja 25 - 1.000
14 Lamuru 25 - 1.000
15 Tellu Limpoe 100 - > 1.000
16 Bengo 25 - 1.000
17 Ulaweng 100 - 500
18 Palakka 25 - 500
19 Awangpone 0 - 500
20 Tellu Siattinge 0 - 500
21 Amali 25 - 500
22 Ajangale 0 - 100
23 Dua Boccoe 0 - 500
24 Cenrana 0 - 100
25 Tanete Riattang Barat 0 - 100
26 Tanete Riattang 0 - 100
27 Tanete Riattang Timur 0 -
Tabel 4.1
Ketinggian Wilayah di Kabupaten Bone
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ketinggian
wilayah
kecamatan di kabupaten bone yang berada di tepi pantai 0 meter
yaitu kecamatan
Tanete Riattang Timur dan yang berada lebih dari 1000 meter dari
permukaan laut
yaitu kecamatan Bontocani dan Tellu Limpoe
-
36
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone,
jumlah
penduduk Kabupaten Bone Tahun 2014 adalah 738.515 jiwa, terdiri
atas 352.081
laki-laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten
Bone sekitar
4.559 km2 persegi, rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bone
adalah 162
jiwa per km². Kabupaten Bone tergolong kabupaten yang besar dan
luas di
Sulawesi Selatan. Rata-rata jumlah penduduk pek km² adalah 162
jiwa. Terkait
dengan perannya sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan
fasilitas publik
lain, maka mayoritas penduduk tinggal terpusat di ibukota
kabupaten. Kepadatan
penduduknya mencapai 1.111,78 jiwa per km². Keberadaan penduduk
dalam
jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu
masalah-masalah
kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam
tinjauan
demografi,penting untuk melihat struktur umum penduduk. Penduduk
usia
produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif
dalam pembangunan
ekonomi. Kabupaten Bone didominasi oleh penduduk muda dan usia
pruduktif.
Penduduk usia produktif memiliki jumlah terbesar yaitu 64,50
persen dari
keseluruhan populasi dengan rasio ketergantungan sebesar 55,03
persen. Artinya,
setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 55
hingga 56
penduduk yang belum produktif tidak produktif lagi.
-
37
Kode Kecamatan Penduduk Kepadatan Penduduk
010 Bontocani 15.614 33,70
020 Kahu 38.370 202,48
030 Kajuara 35.905 289,25
040 Salomekko 15.374 181,06
050 Tonra 13.413 66,96
060 Patimpeng 16.315 125,05
070 Libureng 29.693 86,25
080 Mare 26.270 99,70
090 Sibulue 33.761 216,69
100 Cina 26.159 177,35
110 Barebbo 27.238 238,51
120 Ponre 13.678 46,68
130 Lappariaja 23.642 171,32
140 Lamuru 24.780 119,13
141 Tellulimpoe 14.003 171,32
150 Bengo 25.415 154,97
160 Ulaweng 24.664 152,56
170 Palakka 152.56 194,95
180 Awangpone 29.115 263,37
190 Tellusiattinge 39.986 251,01
200 Amali 20.679 173,58
210 Ajangale 27.373 196,93
220 Dua Boccoe 30.134 207,96
230 Cenrana 23.929 166,64
710 Tanete Riattang Barat 46.988 875,34
720 Tanete Riattang 51.118 2148,72
730 Tanete Riattang Timur 42.377 866,96
Kabupaten Bone
738.515 161,99
Tabel 4.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Hal lain yang menarik diamati pada piramida penduduk adalah
adanya
perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan
penduduk usia 0-4
tahun yang jumlahnya lebih kecil dari kelompok penduduk usia
yang lebih tua
yaitu 5-9 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan terjadinya
penurunan tingkat
-
38
kelahiran penduduk pada beberapa tahun ini. Indikasi turunnya
tingkat kelahiran,
terkait dengan peningkatan penggunaan alat kontrasepsi. Jumlah
akseptor KB
aktif di Kabupaten Bone tahun 2015 tercatat 87.220 orang
meningkat dari tahun
2013. Metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah
suntikan (33,40
persen), pil (28,76 persen), dan implant (25,61 persen).
Masyarakat Kabupaten Bone sebagaimana masyarakat lainnya di
provinsi
Sulawesi Selatan pada umumnya merupakan pemeluk agama Islam yang
taat.
Kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang religius.
Kondisi ini
ditunjukkan dengan banyaknya tempat ibadah dan Pendidikan Agama
Islam.
Sekalipun demikian penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas
pemeluk agama
Islam, tetapi di Kota Watampone juga terdapat gereja dan wihara
dalam arti
pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan ibadahnya.
Keadaan ini
memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan
karena mereka
saling hormat-menghormati dan menghargai satu dengan lainnya. Di
samping itu
peran pemuka agama terutama para alim ulama sangat dominan dalam
kehidupan
keagamaan bahkan alim/ulama merupakan figur kharismatik yang
menjadi
panutan masyarakat. Sedangkan mengenai pengembangan kebudayaan
pemerintah
Kabupaten Bone telah berupaya untuk membina nilai-nilai budaya
daerah sebagai
unsur budaya nasional dengan berdasarkan pada penerapan
nilai-nilai kepribadian
bangsa. Kabupaten Bone adalah salah satu wilayah yang memiliki
kekayaan
budaya beraneka ragam. Hal tersebut tidak lepas dari sejarah
Kabupaten Bone
yang merupakan salah satu wilayah kerajaan besar di nusantara
yang tentunya
meninggalkan banyak kebudayaan dan adat istiadat yang beberapa
di antaranya
-
39
masih bertahan hingga sekarang. Keberadaan budaya-budaya lokal
mempunyai
pengaruh yangsangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah
wilayah. Nilai-
nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan
sumbangsih yang cukup
baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga
dampak- dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.
Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi
oleh
budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya
Islam, hal ini
dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama
islam.
Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa
masjid kuno,
makam para tokoh, dan bangunan-bangunan istana. Untuk menjaga
kelestarian
benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone,
pemerintah melalui
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan
perawatan
terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Di samping
tantangan akan
kurangnya akses dan promosi terhadap daya Tarik wisata, besarnya
potensi objek
dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah
daerah dalam
mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui
dukungan
kebijakan yang memberi ruang terhadap pengembangan
kepariwisataan.
2. Profil Kantor Dinas Pendapatan Daerah Watampone
Badan Pendapatan Daerah Kebupaten Bone, awalnya berdiri disebut
Dinas
Pendapatan Dareah Tingkat II Bone yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 1982. Kemudian dengan berlakunya
Keputusan
Mentri dalam Negeri Nomor : 112 tahun 1990, dan dijabarkan ke
Peraturan
Daerah Kabupaten Bone tahun 1991.
-
40
Struktur organisasi berubah menjadi struktur yang memakai
pendapatan
Sturuktural menjadi pendapatan Fungsionl yang kala itu disebut
dengan sistem
MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah). Sistem MAPATDA adalah
suatu
rangkaian pekerjaan pengelolaan administrasi pendapatan Daerah
mulai proses
Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembukuan Pelaporan dan
Penagihan.
Struktur Badan Pendapatan Daerah berubah ketiga kalinya yang
diawali
dengan adanya Undang-Undang pemerintahan daerah yang ditetapkan
dengan
Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004. Dipenda Tk.II Bone berubah
menjadi
Dipenda Kabupaten Bone.
Dengan berlakunya PP Nomor 41 Tahun 2007, struktur
organisasi
Dipenda Kabupaten Bone berubah lagi dengan pedoman pada
peraturan Daerah
Kab. Bone Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Bone. dan kemudian dijabarkan Melalui Keputusan
Bupati
Bone Nomor 54 Tahun 2008.
Selanjutnya peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun
2013
Tanggal 14 Mei 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah
Kabupaten Bone
nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi Dinas-Dinas
Daerah
Kabupaten Bone. Perda tersebut kemudian di jabarkan dalam
peraturan Bupati
Bone Nomor: 28 tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang
perubahan atas
peraturan Bupati Bone Nomor 54 tahun 2008 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan
Tata Kerja Kepala Dinas, Sekertariat, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian Dan
Kepala Seksi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.
-
41
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) mengalami perubahan nama
menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) pada tanggal 1
Januari
2017.Yang berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016
tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan
Pendapatan Daerah.
3. Fisi dan Misi
Visi:
Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone
Adalah’’Terwujudnya
Instansi Yang Profesional dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah
yang
Optimal, Efisien dan Efektif “.
Misi:
1. Mengoptimalkan pengolahan pendapatan daerah baik yang
dikelolah
langsung maupun yang tidak langsung.
2. Mengefesiensikan penggunaan sarana dan prasarana.
3. Meningkatkan tenaga teknis tenaga pengelolah pendapatan
daerah, sebagai
ujung tombak pengelolaan pemungutan pendapatan daerah.
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap
pungutan
pendapatan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan pemahaman, kepatuhan masyarakat dalam
pembayaran
pajak dan Retribusi daerah.
6. Mengoptimalkan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan
perpajakan.
-
42
4. Struktur Organisasi
8
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BONE
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
BUPATI BONE,
SUB BIDANG PELAYANAN PBB-P2
BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN
DAN PENETAPAN
ABDUL RAHMAN, S.Sos
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMBINAAN
TEKNIS PEMUNGUTAN
A. FAHSAR M. PADJALANGI
UPT
SUB BIDANG PENGGALIAN DAN PENINGKATAN
PENDAPATAN DAERAH
SUB BIDANG PEMBUKUAN PENERIMAAN
PBB-P2
19700709 199003 2 004, Gol. III/d
19650212 199103 2 014, Gol. IV/b
BIDANG PENAGIHAN
SUB BAGIAN PROGRAM
19680107 200604 1 005, Gol. III/c
SUB BIDANG KOORDINASI PENDAPATAN DAERAH
DAN PENYULUHAN
SUB BIDANG PEMBUKUAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN DAERAH LAINNYA
SUB BIDANG PELAPORAN DAN
PENGELOLAAN BENDA BERHARGA
SUB BIDANG PENETAPAN
RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK
DAERAH LAINNYA
SUB BIDANG PENGELOLAAN
PASAR
SUB BIDANG PENAGIHAN
RETRIBUSI DAERAH DAN
PAJAK DAERAH LAINNYA
BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
OPERASIONAL
ANDI PAKHARUDDIN
MAKKULAU, S.Sos
BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
19700904 199103 1 004, Gol.
IV/a 19650529 199203 2 008, Gol. IV/a
SUB BIDANG PENAGIHAN PBB-
P2
ANDI YETTY, SE
HAMRIB, SE
19770903 200904 2 002, Gol. III/c
19690412 199303 2 009, Gol. III/d
SYAMSIAR, S.Sos
SUB BAGIAN KEUANGANSUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ERNAWATI, S.Sos
19860113 200502 1 003
19700507 200502 1 005, Gol.
III/d
MUHSIN, S.Sos
19681118 200604 1 010, Gol.
III/c
HARIFUDDIN, S.Sos
19630515 198410 1 018, Gol.
III/d
MUH. ASDAR, S.Sos, M.Si
SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN RETRIBUSI DAERAH
DAN PAJAK DAERAH LAINNYA
19760611 200801 2 020, Gol. III/c
SARIANTI, S.Sos
HASNAWATI, S.Sos
19630318 198701 2 001, Gol. III/d
A. RAHMIATI
19630622 198302 2 005, Gol. III/d
ANDI HENDRA, SE
19810111 200904 2 001, Gol. III/c
TIFA ARMANUSA, SH ANDI NUR ANI, SE
Gambar 4.1
Susunan organisasi merupakan suatu bagian yang menunjukkan
bentuk
kerja sama dari berbagai bagian dalam suatu organisasi atau
dengan kata lain.
Struktur organisasi adalah bagan yang menunjukan tugas-tugas
untuk setiap
bagian dalam suatu instansi/perusahaan untuk mencapai tujuan
organisasi atau
hubungan antar tugas-tugas pokok dan fungsi dari setiap
organisasi. Bahwa
berdasarkan peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal
21November
2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja
Badan Pendapatan Daerah dengan struktur sebagai berikut:
-
43
1. Kepala Bapenda
2. Sekretaris, membawai 3 sub, bagian :
a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Program
3. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan :
a. Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
b. Sub Bidang Pendaftaran Dan Pendataan Retribusi Daerah Dan
Pajak
Daerah Lainnya
c. Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah
Lainnya
4. Kepala Bidang Penagihan :
a. Sub Bidang Penagihan PBB-P2
b. Sub Bidang Penagihan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah
Lainnya
c. Sub Bidang Pengelolaan Pasar
5. Kepala Bidang Pembukuan Dan Pelaporan :
a. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan PBB-P2
b. Sub Bidang Pembukuan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi
Daerah Dan
Pendapatan Daerah Lainnya
c. Sub Bidang Pelaporan Dan Pengelolaan Benda Berharga
6. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengendalian Operasional :
a. Sub Bidang Perencanaan Dan Pembinaan Teknis Pemungutan
b. Sub Bidang Pengalian Dan Peningkatan Pendapatan Daerah
c. Sub Bidang Koordinasi Pendapatan Daerah Dan Penyuluhan
-
44
5. Uraian Tugas dan Fungsi
1. Badan Pendapatan Daerah
(1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
dalam
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah
Bidang
Pendapatan Daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.
(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang
urusan
pemerintahan bidang pendapatan daerah;
b. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan
bidang
pendapatan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan
bidang pendapatan daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas
dan fungsinya.
2. Sekretariat Badan
(1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai
tugas
menyelenggarakan Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Badan
Pendapatan Daerah.
-
45
(2) Sekretaris Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksudkan pada
ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan
kepegawaian,
keuangan serta program;
b. Penyusunan rencana strategis (RENSTRA);
c. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran, program, dan
kegiatan
Badan Pendapatan Daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan urusan umum dan administrasi
kepegawaian;
e. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca;
f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik
daerah;
g. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, dan pengawasan
program dan
kegiatan sekretariat; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
a.) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang
mempunyai tugas :
a. Melaksanakan urusan persuratan;
b. Melaksanakan urusan rumah tangga;
c. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan barang inventaris;
d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
-
46
e. Melaksanakan penerapan peraturan perundang-undangan di
bidang
kepegawaian dan penegakan disiplin pegawai;
f. Melaksanakan pengelolaan data dan arsip kepegawaian; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai
dengan tugasnya.
b.) Sub Bagian Keuangan
Dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Keuangan yang mempunyai
tugas:
a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
b. Melaksanakan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan
penggajian
pegawai;
c. Melaksanakan tata laksana dan pengolahan data keuangan;
d. Melaksanakan verifikasi akuntansi dan pelaporan keuangan
serta
pertanggungjawaban keuangan;
e. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran uang hasil
pemungutan
pajak daerah dan retribusi daerah;
f. Melaksanakan pengendalian pelaporan keuangan dan
pengawasan
pembukuan pembendaharaan penerimaan;
g. Menyiapkan dan mengusulkan pejabat pengelolah keuangan;
h. Melaksanakan pengadaan barang jasa dan pembuatan laporan
evaluasi pengadaan serta pemanfaatan barang; dan
-
47
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai
dengan tugasnya.
c.) Sub Bagian Program
Dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program yang mempunyai
tugas;
a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
c. Menyusun Rencana Kerja (RENJA);
d. Menyusun dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);
e. Membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan
pelaksanaan kerja lainnya;
f. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) program dan
anggaran;
g. Menyusun laporan pelaksanaan program dan anggaran secara
berkala; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas
dan fungsinya.
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
(1) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh
Kepala Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu
Kepala
Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian,
pembagian
tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
pendaftaran,
-
48
pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan
Perkotaan (PBB-P2). Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
lainnya;
(2) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dalam
melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan
fungsi;
a. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pendaftaran,
pendataan dan
penetapan PBB-P2 Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya;
b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah /
Retribusi
Daerah, penghimpunan dan pengolahan data objek dan subjek
pajak
daerah / retribusi daerah;
c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak / Retribusi Daerah;
d. Penghitungan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah dan Pajak
Daerah
dan Pajak Daerah Lainnya;
e. Pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan
surat-surat
perpajakan berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan
PBB-
P2, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya;
f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pemantauan
pengelolaan
pendaftaran, pendataan dan penetapan PBB-P2, Retribusi Daerah
dan
Pajak Daerah lainya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
a.) Sub Bidang Pelayanan PBB-P2
Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pelayanan PBB-P2 yang
mempunyai tugas:
-
49
a. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan, penilaian
dan
penetapan serta pengelolaan data dan informasi PBB-P2;
b. Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan
PBB-P2 serta melakukan penelitian kantor dan lapangan
terhadap
dokumen permohonan wajib pajak;
c. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir
pendaftaran
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB yang telah diisi
oleh wajib pajak;
d. Melaksanakan pendataan, penilaian, perhitungan dan
evaluasi
perhitungan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
e. Mengolah data formulir pendaftaran SPOP PBB-P2 dan
menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
PBB-P2 dan perubahan data blok; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.
b.) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Retribusi Daerah
dan
Pajak Daerah Lainnya
Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai
tugas:
a. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir
pendaftaran
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya (selain PBB-P2);
b. Memeriksa dan meneliti pengisian serta dokumen
kelengkapan
formulir pendaftaran yang diterima;
-
50
c. Melaksanakan pendataan dan penilaian objek Retribusi
Daerah
dan Pajak Daerah lainnya;
d. Melakukan perhitungan dalam rangka penerbitan Surat
Keterangan Pajak Daerah Lainnya / Surat pemberitahuan Pajak
Terhutang (SPPT);
e. Membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak /
Retribusi
Daerah, Nomor Objek Pajak / Retribusi (NOP / NOR) serta
memberikan kartu pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
(NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
f. Melaksanakan pengolahan data dan penyimpanan data base
tentang pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Retribusi
Daerah dan Pajak Daerah Lainnya; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.
c.) Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah
Lainnya
Dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penetapan Retribusi Daerah
dan
Pajak Daerah Lainnya yang mempunyai tugas;
a. Melakukan penelitian data dan perhitungan untuk penetapan
ketetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya (selain
PBB-P2);
b. Melaksanakan penelitian dan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
-
51
c. Melaksanakan pembuatan dan penerbitan Surat Keterangan
Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya (selain PBB-P2);
d. Melaksanakan pembuatan daftar ketetapan pajak daerah
perjenis
maupun perwajib pajak;
e. Melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang Penagihan
sebagai
bahan penerbitan Surat Ketetapan dan Penetapan bagi Wajib
Pajak Daerah yang bermohon;
f. Melaksanakan pengolahan data dan pemberian informasi
tentang
Penetapan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala
Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan sesuai dengan tugasnya.
4. Bidang Penagihan
(1) Bidang Penagihan di pimpin oleh Kepala Bidang Penagihan
mempunyai tugas
membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan,
pengoordinasian,
pembagian tugas, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di
Bidang
Penagihan PBB-P2,