BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan. Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistim pemerintahan, termasuk sistim penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Konsekuensi dari negara hukum dengan adanya amandemen tersebut, berdampak pada perubahan format politik dan sistem pemerintahan, yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan. Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemilukada langsung di daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemungutan suara yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejalan dengan hal itu, maka diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi daerah, yang berwawasan kebangsaan, berfikir maju lebih jauh ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 1
25
Embed
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Permasalahan.etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/67833/potongan/S2-2014... · pemilihan umum kepala daerah, adalah pasangan calon yang diusulkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Permasalahan.
Secara konstitusional amandemen Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah meletakkan dasar-dasar kehidupan
berbangsa dan bernegara, dengan meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan
pengembangan sistim pemerintahan, termasuk sistim penyelenggaraan
pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis. Konsekuensi dari negara
hukum dengan adanya amandemen tersebut, berdampak pada perubahan format
politik dan sistem pemerintahan, yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan
peraturan perundang-undangan di bidang politik dan pemerintahan.
Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat, dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berkenaan dengan
penyelenggaraan pemilukada langsung di daerah. Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui pemungutan suara
yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Sejalan dengan hal itu, maka diperlukan figur Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi daerah,
yang berwawasan kebangsaan, berfikir maju lebih jauh ke depan dan siap
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.
1
2
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai
peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi,
keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang
serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar daerah. Hal
ini dimaksudkan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung oleh rakyat, yang saat ini telah dilaksanakan dengan penuh antusias dan
disambut dengan penuh semangat dan sukacita. Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Langsung (PEMILUKADA), dapat dikatakan sebagai
hasil dari reformasi yang diperjuangkan oleh segenap komponen bangsa. Hal ini
merupakan perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi
di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi, adalah pemilihan kepala daerah dan
wakil kepala daerah dipilih secara langsung.
Pemilukada langsung merupakan konsekuensi perubahan tatanan
kenegaraan Republik Indonesia, akibat dari Amandemen kedua Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945. Undang-undang yang baru diamandemen ini pada dasarnya
mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka
melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui
penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan
bahwa gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala
pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara lansung dan demokratis.
3
Penjelasan lebih mendetail dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, menjelaskan bahwa peserta
pemilihan umum kepala daerah, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan UU Nomor 12
Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah, juga
dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah
orang, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah beserta perubahannya, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Menurut peraturan pemerintah tersebut, menyatakan bahwa tahapan
pilkada secara langsung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tahap persiapan dan tahap
pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi :
1. pemberitahuan DPRD kepada KDH dan KPUD mengenai berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.
2. dengan adanya pemberitahuan dimaksud KDH berkewajiban untuk
menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada
pemerintah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
DPRD.
3. KPUD dengan pemberitahuan dimaksud menetapkan rencana
penyelenggaraan Pemilihan KDH dan WKDH yang meliputi
penetapan tatacara dan jadwal tahapan PILKADA, membentuk Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan
4
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara (KPPS) serta
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
4. DPRD membentuk Panitia pengawas Pemilihan yang unsurnya terdiri
dari Kepolisian, Kejaksaan, perguruan Tinggi, Pers dan Tokoh
masyarakat.
Tahap pelaksanaan pemilukada langsung melalui beberapa tahapan, yaitu
dimulai dari :
1. persiapan pemilihan.
2. penyelenggara pemilihan, penetapan pemilih.
3. pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
4. kampanye.
5. pemungutan dan penghitungan suara.
6. penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
Pemilukada langsung dimaksud sebagai awal menciptakan sistem
pemerintah daerah yang baik, dan sebagai syarat utama yang mutlak untuk
pemimpin yang terpilih secara demokratis, jujur, berkredibilitas, cerdas dan
mampu menjalankan program-program kerja secara nyata untuk kemajuan daerah
dan kemakmuran masyarakat daerah. Secara sistematik dengan perlahan tapi pasti,
pemilukada langsung diakui sebagai bagian proses penting, yang mempengaruhi
masa depan masyarakat daerah. Hal ini, dikarenakan pemilukada langsung
merupakan perwujudan konstitusi dari UUD 1945, sebagai sarana pembelajaran
demokrasi dan politik bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar
sesuai dengan hati nurani.
5
Pemilukada langsung juga sebagai sarana untuk memperkuat otonomi
daerah, karena keberhasilan daerah salah satunya ditentukan juga oleh pemimpin
daerah, yaitu semakin baik pemimpin daerah yang dihasilkan dalam pemilukada
langsung, maka komitmen pemimpin daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi
daerah dapat diwujudkan dengan nyata dan bukan hanya sekedar janji pada saat
kampanye. Pemilukada langsung juga sebagai sarana penting bagi proses
kaderisasi tokoh nasional, karena banyak figur pemimpin daerah yang menjadi
tokoh nasional hasil dari pemilukada langsung.
Di era otonomi daerah perkembangan demokrasi dan partisipasi
masyarakat daerah, merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari.
Diharapkan demokrasi di tingkat lokal, mampu menjadi pintu masuk bagi
kemajuan daerah, karena dengan adanya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah secara langsung merupakan legitimasi politik Kepala Daerah.
Walaupun demikian tidak berarti Kepala Daerah dapat mengeluarkan kebijakan
dan bertindak semaunya. Proses demokrasi di daerah juga diharapkan akan
memunculkan partisipasi politik masyarakat bersifat lokal yang tinggi dan kritis,
sehingga diharapkan akan muncul 'civil society" yang kuat di daerah. Kalau
demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "chek and balance" dalam berokrasi
pemerintah daerah secara otomatis akan terjadi.
Adanya Pilkada langsung, maka proses demokrasi di tingkat lokal sudah
dapat diwujudkan, sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan
pilihan, dan dapat diterima serta dikehendaki oleh masyarakat di daerah.
Pemimpin rakyat yang terpilih tersebut diharapkan dapat merealisasikan
6
kepentingan dan kehendak masyarakat secara bertanggung jawab, sesuai potensi
yang ada di daerah untuk mensejahterakan masyarakat daerah. Penyelenggaraan
pilkada langsung pastilah memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan
amanat yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yakni untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat. Pilkada sebagai salah satu jalan untuk mencari
legalitas kekuasaan di tingkat lokal dalam NKRI serta setiap warga negara
Indonesia memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin
di daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.
Agar proses demokrasi berjalan dengan aman dan lancar, diharapkan
kepada penyelenggara pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu daerah, agar selalu
berpegang pada peraturan perundang-undangan dan memperlakukan pasangan
calon secara adil dan setara. Selain itu, kepada jajaran pemerintahan daerah
diharapkan agar mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada, dengan bersikap
netral yang tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Pilkada muncul
sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi politik yang didasari oleh semangat
reformasi. Desentralisasi ditandai dengan beralihnya kewenangan politik yaitu
dari pusat ke daerah dalam artian bahwa politik lokal menjadi fokus bagi berbagai
pihak untuk melakukan konsolidasi agar mendapat tempat di hati masyarakat.
Selain mencari pemimpin yang legalitasnya dapat diterima oleh masyarakat,
pemilukada juga dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam
pemerintahan sehingga Pilkada adalah untuk memperkuat iklim demokrasi di
daerah dengan memperhatikan kearifan lokal.
7
Kesuksesan sejumlah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota patut diberikan apresiasi mengingat
sistem pemilihan kepala daerah secara langsung terbilang baru, sehingga
membutuhkan waktu persiapan yang panjang dan perencanaan pelaksanaan yang
matang. Selain itu, munculnya calon perseorangan atau independen yang dapat
menyaingi kepopuleran pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai
politik, sehingga memberikan nuansa politik tersendiri pada proses demokrasi
yang ada di daerah. Pemilukada merupakan sarana untuk mendapatkan legalitas
kekuasaan di daerah, karena itu rakyat di daerah harus dilibatkan, sehingga
pemimpin yang dihasilkan melalui proses demkorasi tersebut dapat diterima oleh
masyarakat. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi
masyarakat yang memberikan suaranya dalam pilkada, maka semakin tinggi
tingkat legalitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada maka data pemilih harus
akurat, dimana data pemilih tersebut diperoleh dari hasil registrasi penduduk yang
dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil selaku lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok dan
fungsi dalam melakukan pendataan atau registrasi penduduk.
Registrasi penduduk adalah merupakan pencatatan yang terus menerus
mengenai kejadian vital yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan
perpindahan. Registrasi penduduk didasarkan pada keputusan Presiden Nomor 52
Tahun 1977, ditujukan untuk membangun sistem pencatatan yang berlaku
menyeluruh dan seragam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8
Cakupan data yang diperoleh pada registrasi penduduk sangat bergantung pada
kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam
keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data melalui registrasi umumnya
tidak menemui masalah dan hambatan, sebaliknya di negara-negara berkembang
seperti Indonesia, umumnya data yang diolah masih kurang lengkap karena
banyak peristiwa yang tidak dilaporkan, sehingga data kurang terperinci
mengakibatkan data tersebut kurang memadai untuk digunakan dalam melakukan
berbagai analisis kependudukan. Arti penduduk adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih
dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan, tetapi bertujuan untuk menetap.
Registrasi penduduk dapat diartikan sebagai pencatatan terhadap setiap peristiwa
kependudukan yang terjadi setiap saat. Registrasi penduduk pada dasarnya
melakukan pencatatan terhadap komponen-komponen kependudukan yang
bersifat dinamis. Komponen-komponen tersebut antara lain kelahiran, kematian,
perkawinan, perceraian, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal.
Penjelasan kepada masyarakat sangat diperlukan mengenai pentingnya
melaporkan kejadian vital yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga dengan
adanya keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, akan membantu memberikan
hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat
digunakan sebagai pembanding dan pelengkap untuk data kependudukan, baik
dari hasil survei maupun sensus. Data tersebut juga dapat digunakan untuk
menentukan kebijakan penduduk, yang tidak kalah pentingnya bahwa data
kependudukan tersebut menjadi Data Agregat Kependudukan (DAK).
9
Data Agregat Kependudukan tersebut, selanjutnya diolah sebagai data awal
menjadi Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang digunakan oleh
KPUD untuk dilakukan validasi registrasi penduduk dan pemutakhiran data
pemilih pada Pemilukada langsung Kabupaten. Sehubungan dengan itu, petugas
yang melakukan validasi dan pemutakhiran data pemilih dikenal dengan istilah
PPDP (petugas pemutakhiran data pemilih) yang ditunjuk dan bertugas pada
setiap TPS, dan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW. Setelah melalui proses
yang cukup lama serta adanya perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau
identitas lainnya, maka data tersebut dapat ditetapkan menjadi data pemilih.
Pemilih dimaksud harus memenuhi syarat :
a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi
yang berwenang.
Data penduduk yang lengkap dan akurat sangat penting karena berkaitan
dengan peserta pemilukada dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh
sejumlah orang dan lebih dikenal dengan istilah jalur independen. Berdasarkan
perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
10
pasal 36 ayat 6 yang intinya menyatakan bahwa Pasangan Calon Perseorangan
Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat menjadi peserta
pemilukada di kabupaten/kota dengan beberapa persyaratan yang berkaitan
dengan pasangan calon perseorangan. Penyelenggara pemilukada untuk tingkat
kabupaten/kota, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan
penyelenggara di bawah yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang
berkedudukan kecamatan, Panitia Pengumutan Suara (PPS) yang berkedudukan di
desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah
yang bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat
pemungutan suara (TPS).
Pemilukada langsung adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Langsung dan untuk penyebutan sering juga disingkat
dengan Pemilukada, namun orang sudah paham bahwa yang dimaksud Pilkada
adalah pemilukada langsung. Berdasarkan PP No. 6 tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, pada pasal 1 ayat :
1). Dirumuskan bahwa Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat di wilayah provinsi dan atau kabupaten/kota berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2). Disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati
untuk kabupaten, dan Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
11
Berdasarkan dua ayat di atas, maka Pilkada yang digelar di Kabupaten
Bulungan pada 27 Juni 2010, adalah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati
periode 2010 s.d 2015, menjadi pembanding untuk penyelenggaraan Pemilukada
Langsung Kabupaten Bulungan pada tahun 2015, sehingga pilkada mendatang
dapat dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Realisasi pemilukada langsung bagi pemerintah daerah
akan dapat mewujudkan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas,
profesional, yang merupakan bagian dari persyaratan tata pemerintahan yang baik
dan tata pemerintahan yang bersih (good governance and clean governance).
Pemilukada langsung yang pertama dilaksanakan di seluruh Indonesia
adalah pada tahun 2005. Daerah pertama melaksanakan Pilkada langsung tersebut
di Indonesia adalah Kabupaten Kutai Kertanegara, setelah itu pada tahun yang
sama pemilukada pertama juga diselengarakan di Kabupaten Bulungan.
Sedangkan pada tahun 2010 pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bulungan untuk yang
kedua kalinya, dapat berjalan dengan aman, sukses, lancar dan kondusif, serta
terpilihnya pasangan Drs. H. Budiman Arifin, M,Si dan Drs. Liet Ingai, M. Si.
sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan untuk periode
kedua, dengan masa jabatan 2010 s.d 2015.
Kabupaten Bulungan yang beribukotakan Tanjung Selor, sebagai salah
satu kabupaten di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Mempunyai luas
18.010,50 km2, terletak antara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur
Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Berdasarkan
Undang‐undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007, tentang
12
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka Luas
Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km2.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 Tanggal 16
Nopember 2012, dibentuklah Provinsi Kalimantan Utara dalam wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kabupaten
Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung
serta Kota Tarakan, dengan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di
Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Adanya undang-undang ini secara otomatis
Kabupaten Bulungan masuk dalam Provinsi Kalimantan Utara, adapun data-data
berkaitan provinsi ke 34 dan termuda di Indonesia, adalah mempunyai batas
wilayah sebagai berikut, yaitu :
a. sebelah utara berbatasan dengan Negara Bagian Sabah Malaysia;
b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi;
c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur; dan
d. sebelah barat berbatasan dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia.
e. luas wilayah 72.567.49 km2 (28,018.46 mil²)
f. jumlah Penduduk ( 2013 ) 606.830 jiwa, dengan rincian masing-masing
kabupaten / kota seperti pada Tabel 1 di bawah ini.
13
Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalimantan Utara tahun 2013.
Nomor Nama
Kabupaten
Jumlah
Penduduk
Ibukota
Kabupaten/kota
Tahun
pemekaran
1 Kab. Bulungan 131.828 Tanjung Selor 1950
2 Kab. Nunukan 192.562 Nunukan 1999
3 Kab. Malinau 77.221 Malinau 1999
4 Kab. Tanah Tidung 20.105 Tidung Pale 2007
5 Kota Tarakan 185.114 Tarakan 1997
Jumlah 606.830
Sumber : Diolah dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013
Permasalahan utama yang dihadapi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2005 dan 2010, adalah
ketidaksempurnaan data penduduk dalam bentuk Data Agregat Kependudukan
(DAK), berimbas pada tidak akurat Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
(DP4). Data yang tidak akurat tersebut selalu dijadikan permasalahan oleh peserta
pilkada pada pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Bulungan, dan menjadi
isu yang sangat sensitif terhadap kondusifnya daerah. Hal ini disebabkan banyak
penduduk yang punya hak pilih, teramcam hilang hak pilihnya, karena tidak
terdaftar atau tercantum namanya dalam daftar data pemilih untuk menjadi
pemilih pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010.
Ketidaksempurnaan data penduduk dari pemerintah daerah, dalam hal ini
yang dikelola oleh Disdukcapil Kabupaten Bulungan diserahterimakan ke KPUD,
berupa DAK berisi DP4 pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2010 sangat
dimungkikan terjada pada Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015.