SKRIPSI ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BUMI SARANA BETON MAKASSAR NOVIYANTI 105730376112 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 2016
SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA
LAPORAN KEUANGAN PT. BUMI SARANA BETON
MAKASSAR
NOVIYANTI 105730376112
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA
LAPORAN KEUANGAN PT. BUMI SARANA BETON
MAKASSAR
Untuk Memenuhi Peryaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar
NOVIYANTI 105730376112
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016
i
ii
HALAMAN PERSETUJUAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK
TANGGUHAN PADA LAPORAN KEUANGAN PT. BUMI
SARANA BETON MAKASSAR
Nama Mahasiswa : NOVIYANTI
Stambuk : 105730376112
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : AKUNTANSI
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia Penguji
Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 27 Agustus 2016 pada program studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
Makassar, Agustus 2016
Menyetujui
Pembimbing I
Dr. H. Mahmud Nuhung, MA.
Pembimbing II
Saida Said, SE., M.AK
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
KTAM: 497794
Ketua Jurusan Akuntansi
Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA
NBM: 1073428
iii
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi atas Nama Noviyanti, Nim 10573 03761 12 ini telah diperiksa dan diterima oleh
panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar Nomor: Tahun 1438 H/ 2016 M dan telah dipertahankan
di depan penguji pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 M sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, Agustus 2016
Panitia Ujian :
1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.MM (............................)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (............................)
(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekertaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM (............................)
(WD. 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr.H. Muh. Rusidy, M.Si (............................)
2. Hj. Naidah, SE,M.Si (............................)
3. Saida Said, SE., M.Ak (............................)
4. Muttiarni, SE.M.Si (............................)
iv
ABSTRAK
Noviyanti. 2016. Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan
Keuangan P. Bumi Sarana Beton di Makassar. Skripsi, Jurusan Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing
oleh H. Mahmud Nuhung, dan Saida Siad.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan
akuntansi pajak tangguhan pada PT. Bumi Sarana Beton telah sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (PSAK 46).
Dalam penelitian ini digunakan metode Analisis Deskriptif Comparative,
menjelaskan tentang perlakuan akuntansi yang berpengaruh dalam penyajian
pajak tangguhan dan membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah
PSAK 46 khususnya menganai pajak tangguhan PT. Bumi Sarana Beton yang
bertempat di Wisma Kalla Makassar.
Berdasarkan analisis data yang diperoleh dalam penelitian, penelitian ini
menunjukkan bahwa PT. Bumi Sarana Beton telah menerapakan akuntansi pajak
tangguhan pada laporan keuangannya pada laporan keuangan tahun 2011 dan
2012
Kata Kunci : Akuntansi Pajak Tangguhan (PSAK 46), Laporan Keuangan
v
MOTTO
Ketahuilah Dalam hidup tuhan selalu memberikan
pilihan, pilihan untuk kamu manjadi baik atau
menjadi buruk, kamu yang menentukan pilihan itu.
Keluargamu adalah alasan bagi kerja
kerasmu,maka janganlah sampai engkau
menelantarkan mereka karena kerja kerasmu
dan jadikanlah keluargamu sebagai
penyemangatmu.
Barangsiapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menginginkan kehidupan
akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang
menginginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu.
(HR. Thabrani)
i
KATA PENGANTAR
Bersyukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya
sehingga penulis dapat membuat skripsi yang berjudul Analisis Penerapan
Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Beton.
Sholawat dan salam kenapa Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menuntun
kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yang telah
menuntun kita kejalan yang benar.
Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki
kekurangan, namun berkat motivasi, bimbingan, dan do”a dari berbagai pihak
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar besarnya kepada kedua
orang tua saya, Ayahanda Nabawi dan Ibunda Wati atas cinta dan kasih
sayangnya kepada saya, yang telah memberikan nasehat nasehat kepada saya,
yang telah menjadi penyemangat di saat saya lelah dalam menuntut ilmu. Mereka
adalah motivator dalam hidup saya disaat saya merasa lelah dan jenuh dalam
menuntut ilmu, karena rasa lelahku tidak sebanding dengan semangat kedua orang
tuaku dalam memberikan semua keinginan anaknya tercinta.
Terimakasih atas pengorbanan yang diberikan untuk anakmu selama ini,
serta terimakasih atas do’a yang tiada henti yang diberikan untuk saya.
vi
ii
Selanjutnya ucapan terimakasih dan penghargaan penulis sampaikan
kepada:
1. Bapak DR. H. ABD. Rahman Rahim SE, MM selaku Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan sekaligus selaku Dosen
pembimbing 1 (satu) terimakasih atas waktu, dan bimbingannya dalam
menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Saida Said, SE, M. AK selaku Dosen Pembimbing 2 (dua), terimakasih
telah banyak memberikan bantuan, saran, dan pengarahan serta meluangkan
waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan
skripsi ini.
4. Bapak Ismail Badollahi SE., M.Si. Ak,. AC selaku Ketua Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
dengan ikhlas memberikan ilmunya, semoga jasa nya medapatkan balasan
dari Allah SWT.
6. Terimakasih kepada kak Suardi Baharuddin yang telah menerima penulis
dalam melakukan penelitian di PT. Bumi Sarana Beton dan telah membantu
saya dalam menyusun skripsi.
7. Terimakasih kepada keluarga besar saya, yang telah menjadi panutan dalam
menjalani kehidupan ini.
vii
iii
8. Teman-teman seperjuangan saya angkatan 2012 khusunya kelas AK 6-12,
yang telah memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan
di Universitas Muhammadiyah Makassar, dan suatu kebahagian bisa
mengenal kalian.
9. Serta terimakasih kepada Asyifah, Ewi Sasmita Sari, Nini Srifiana, Nur
AsmitaSari, Murni Jafar, Kaslindah,, Zulaefah Putri Utami Tanwir, yang telah
memberikan kebahagian, saran, dan menjadi bagian dari keluarga saya selama
berada jauh dari kampung halaman.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan, oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat
bernilai ibadah disisi Allah, dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu
pengetahuan khususnya di bidang akuntansi.
viii
i
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN .................................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................... iii
ABSTRAK ................................................................................................................. iv
MOTTO...................................................................................................................... v
KATA PENGANTAR ............................................................................................... vi
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ix
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xii
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 2
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian ................................................................... 3
a. Tujuan Penelitian..................................................................................... 3
b. Manfaat Penelitian................................................................................... 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Laporan Keuangan ....................................................................................... 4
B. Akuntansi Komersial Dan Akuntansi Fiskal .................................................. 7
C. Koreksi Fiskal ................................................................................................ 14
D. Pajak Penghasilan........................................................................................... 16
ix
ii
E. Akuntansi Pajak Penghasilan ......................................................................... 24
F. Kerangka Pikir ............................................................................................... 36
G. Hipotesis ......................................................................................................... 38
H. Penelitian Terdahulu ...................................................................................... 39
BAB III METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ...................................................................... 41
B. Jenis dan Sumber Data ................................................................................. 41
C. Metode Pengumpulan Data .......................................................................... 42
D. Metode Analisis Data ................................................................................... 43
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan ......................................................................... 44
B. Visi Misi Perusahaan ................................................................................... 46
C. Struktur Organisasi Perusahaan ................................................................... 46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data ................................................................................................ 55
BAB VI PENUTUP ................................................................................................... 67
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 68
x
xi
DAFTAR TABEL
Neraca PT. Bumi Sarana Beton Tahun 2011 .......................................................... 57
Neraca PT. Bumi Sarana Beton Tahun 2012 .......................................................... 61
xi
DAFTAR GAMBAR
KERANGKA PEMIKIRAN ...................................................................................... 38
STRUKTUR ORGANISASI PT. BUMI SARANA BETON.................................... 48
xii
1
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
Nomor 46. Secara umum PSAK 46 diterbitkan untuk memperbaiki kualitas
laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan. PSAK No. 46
merupakan standar akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak.
Karena merupakan standar, maka PSAK No. 46 wajib diterapkan dalam laporan
keuangan perusahaan yang telah listing, dan dianjurkan bagi perusahaan yang
belum listing. Standar ini telah berlaku efektif pada tanggal 1 januari 1999 bagi
perusahaan “go public” sementara untuk perusahaan yang belum “go public”
berlaku sejak 1 januari 2001. PSAK No. 46 juga mengatur tentang akuntansi pajak
penghasilan menggunakan dasar akrual, yang secara komprehensif merupakan
pendekatan aktiva kewajiban (asset-liabillity approach) atau berorientasi pada
neraca (balane sheet oriented).
Ketentuan dalam UU PPh dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan
beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak
dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan permanen dan
perbedaan waktu/temporer, sehingga setiap akhir pelaporan entitas melakukan
rekonsiliasi fiskal atau koreksi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung
jumlah penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 46 tentang
akuntansi pajak penghasilan diharapkan dapat menjembatani antara peraturan
1
2
perpajakan dengan ketentuan akuntansi. PSAK No. 46 mengatur pengukuraan,
pengakuan, penyajian, dan pengungkapan pajak penghasilan entitas.
PSAK No. 46 entitas tidak hanya diwajibkan memenuhi ketentuan
perpajakan untuk membayar dan melaporkan pajak, namun juga menyajikan dan
menungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan. Hal ini membantu
para laporan keuangan tidak salah dalam membaca laporan keuangan. Suatu
perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi sebenarnya
memiliki potensi hutang pajak yang lebih besar di masa datang. Atau sebaliknya,
bisa saja perusahaan membayar pajak lebih besar saat ini, tetapi sebenarnya
memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil di masa datang. Hal ini lah yang
disebut dengan pajak tangguhan.
Adapun tujuan ditetapkan PSAK No. 46 yaitu mengatur perlakuan untuk
akuntansi pajak penghasilan dalam mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak
pada periode berjalan dan periode mendatang yang berkaitan dengan perbedaan
temporer agar dilakukan pengakuan terhadap “fiture tax affecst” yang timbul
sebagai akibat adanya transaksi dan peristiwa lain yang telah diakui dalam laporan
keuangan dan pengakuan kewajban pajak tangguhan serta aktiva pajak tangguhan,
penyajian pajak penghasilan pada laporan keunagan dan pengungkapan informasi
yang relevan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam
penelitian ini yakni adalah Apakah Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada
Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Beton sudah sesuai dengan PSAK 46 .
3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah dan latar belakang masalah yang telah
dijabarkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk Mengetahui dan
Menganalisa Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT.
Bumi Sarana Beton apakah telah sesuai dengan PSAK No. 46
2. Manfaat Penelitian:
Dari tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka manfaat yang akan dicapai
dalam penelitian ini yaitu
a. Manfaat bagi penulis
Sebagai bahan perbandingan praktis antara teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek penyelenggaraan di lapangan serta menambah
wawasan dan pengetahuan tentang penerapan PSAK No. 46.
b. Manfaat bagi perusahaan
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun
usulan kepada pihak manajemen perusahaan tentang pentingnya penerapan
PSAK No. 46, khususnya mengenai pajak tangguhan.
c. Manfaat bagi pihak luar
Sebagai bahan referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang
akan ingin mengetahui tentang penerapan PSAK No. 46.
4
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Laporan Keuangan
1. Pengertian Laporan Keuangan
Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan
mengenai data ekonomi untuk pengambilan ikhtisar dalam laporan keuangan.
Menurut PSAK No. 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah keputusan bagi
siapa saja yang membutuhkan baik itu dari pihak eksternal maupun internal.
Dalam akuntansi, informasi yang dimaksudkan itu disusun dalam suatu pengajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.
Menurut (Turi, 2011: 187) Laporan keuangan adalah output atau hasil akhir
dari proses akuntansi yang dipakai sebagai informasi, sebagai laporan
pertanggungjawaban, dan untuk menggambarkan idikator kesuksesan suatu
perusahaan mencapai tujuan.
Menurut Jumingan (2008: 4) laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang
pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi
dalam suatu perusahaan. Transaksi atau peristiwa yang bersifat financial dicatat,
digolongkan, dan diringkaskan dengan cara di setepat - tepatnya dalam satuan
uang, dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan
keuangan itu sendiri bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi
4
5
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian
besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan investasi.
Adapun Menurut Kasmir (2008:7) Laporan keuangan adalah yang
menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode
tertentu. Sedangkan, Irham Fahmi (2011: 2) mengatakan laporan keuangan
merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu
perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran
kinerja keuangan perusahaan tersebut.
Lain halnya pengertian laporan keuangan menurut Sofyan S. Harahap
(2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi
keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu
tertentu.
Dari kutipan teori diatas laporan keuangan merupakan suatu informasi yang
menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan baik
dari pihak eksternal maupun pihak internal.
2. Karakteristik Laporan Keuangan
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif
yang perlu diwujudkan dalam infomasi akuntansi sehingga dapat memenuhi
tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang
diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang
dikehendaki. Keempat karakteristik yang harus diperhatikan dalam menyusun
laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
6
a. Relevan (SAK No.1).
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat
didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu, informasi
yang relevan, yaitu:
1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
2) Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
3) Tepat waktu
4) Lengkap
b. Andal (SAK No.1)
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan
dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya
tidak dapat diandalakan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial
dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
1) Penyajian jujur
2) Dapat diverifikasi (verifiability)
3) Netralitas
c. Dapat dibandingkan (SAK No.1)
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika
dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan
7
keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakuakan
secara internal dan eskternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun.
Perbandingan secara eksternal dapat dilakuakan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi
sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya
perubahan.
d. Dapat dipahami (SAK No.1)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan
batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas
pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang
dimaksud.
B. Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal
Akuntansi komersial merupakan kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan
informasi kuantitatif mengenai suatu entitas ekonomi sebagai dasar untuk
pengambilan suatu keputusan ekonomis terhadap beberapa alternatif yang
tersedia, sedangkan akuntansi fiskal adalah bidang akuntansi yang berkaitan
dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang,
dan aturan pelaksanaan perpajakan.
8
Pengertian pembukuan dalam undang-undang perpajakan sedikit berbeda
dengan pengertian pembukuan menurut akuntansi. Menurut Gunadi (2009:9),
“pembukuan (book keeping) adalah pencatatan data perusahaan dengan teknik
tertentu dan mengolahnya sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan”.
Sedangkan pasal 1 (29) KUP:
“Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca
dan laporan laba-rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.
Menurut Pardiat (2007:1), tujuan penyelenggaran pembukuan adalah untuk
menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan undang-undang perpajakan dan
peraturan pelaksanaannya, yaitu:
a. Peraturan Pemerintah (PP)
b. Keputusan Presiden (KEPRES)
c. Keputusan Atau Peraturan Menteri Keuangan
d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak
e. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
f. Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Putusan Banding dari Pengadilan
Pajak, hanya untuk WP yang bersangkutan.
Perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal,
sama halnya dengan membicarakan masalah akuntansi fiskal, karena akuntansi
fiskal umumnya menyangkut masalah kapan suatu penghasilan diakui sebagai
9
pengurangan dari penghasilan tersebut. Masalah ini sesungguhnya tergantung
kepada tahun pajak atau tahun buku tahun wajib pajak (pembayar pajak), metode
akuntansi yang digunakannya serta konsep yang menjadi pedomannya.
Perbedaan utama antara laporan keuangan komersial dengan laporan
keuangan fsikal disebabkan karena perbedaan tujuan serta dasar hukumnya,
walaupun dalam beberapa hal terdapat kesamaan antara akuntansi fiskal yang
mengacu kepada standard akuntansi keuangan.
Menurut Waluyo (2004:45), perbedaan antara akuntansi komersial dengan
akuntansi fiskal antara lain:
1. Dasar penyusunan
Dasar penyusunan laporan keuangan komersial adalah standard akuntansi
keuangan, sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan fiskal adalah standard
akuntansi keuangan yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan yang
berlaku.
2. Konsep
a. Dasar akrual (accrual basis)
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan
bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar atau dicatat dalam
catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode
bersangkutan.
b. Mempertemukan beban dengan pendapatan yang paling tepat (proper
matching cost and revenue)
10
Melibatkan pengakuan penghasilan dan beban atau bersamaan yang
dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa
lain yang sama.
c. Konservatif (conservative)
Konservatif yaitu konsep hati-hati, mungkin rugi yang ditaksir sudah
diakui sebagai kerugian, dengan membentuk penyisihan (cadangan) pada
akhir tahun atau dengan membuat adjustment, contoh: penyisihan kerugian
piuang, penyisihan potongan penjualan, penyisihan retur penjualan,
penyisihan klaim, penyisihan setelah biaya penjualan, penyisihan penurunan
nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode harga pokok
dan harga pasar mana yang lebih rendah, kerugian piutang (metode langsung
dan metode penyisihan).
d. Materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/tidak wajar
dalam penilaian laporan keuangan komersial fiskal terdiri dari:
1) Akrual Stelsel (stelsel accrual)
Pengaruh transaksi mengakui penghasilan pada saat diperoleh
penghasilan, walaupun penghasilan tersebut belum diterima tunai, dan
mengurangkannya dengan biaya-biaya pada saat biaya tersebut terutang,
walaupun biaya tersebut belum dibayar tunai. Sebagai contoh misalnya:
pengeluaran untuk suatu pembayaran dimuka.
2) Mempertemukan antara biaya untuk mendapat, menagih dan memelihara
penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan (proper matching
taxable income and deductible exspense) sesuai dengan prinsip 3M
11
(mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan, bebab (expense)
yang dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak (taxable income)
adalah beban yang timbul dalam hubungannya dengan penghasilan
(match and link). Dalam suatu transaksi akan melibatkan lebih dari satu
pihak lainnya akan membukukan sebagai beban.
3) Konservatif tidak digunakan
4) Materialistis dugunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar/ tidak
wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial tidak digunakan
(selain bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, hanya diperkenankan
dengan metode langsung).
3. Tujuan
Tujuan laporan keuangan komersial adalah menghitung laba bersih,
mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi keuangan, mengukur keadaan
kakayaan dan laporannya ditujukan untuk pihak ketiga dan manajemen.
Sedangkan tujuan laporan keuangan fiskal adalah menghitung besarnya pajak
yang terutang dan laporannya ditujukan kepada pihak fiskus.
4. Akibat penyimpangan
Akibat penyimpangan dari laporan keuangan komersial, misalnya
pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, adanya opini yang
buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditor,
investor, dan pemilik perusahaan. Sedangkan akibat penyimpangan dari laporan
keuangan fiskal adalah dikenakannya sanksi dibidang perpajakan antara lain:
12
sanksi administrasi yang berupa denda, bunga atau kenaikan sedangkan sanksi
pidananya berupa kurungan atau penjara.
Bila ditinjau kembali maka sebenarnya perbedaan laporan keuangan
komersial dengan laporan keuangan fiskal terdapat pada:
a. Perbedaan mengenai konsep penghasilan atau pendapatan
Konsep penghasilan (income) menurut IAI (2011:3) adalah “kenaikan
manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau
penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan
ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.
Dari sisi fiskal, konsep penghasilan tidak jauh berbeda dengan konsep
akuntansi, yaitu: segala tambahan kemampuan ekonomis yang diterima/diperoleh
Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang
bisa dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam
bentuk apapun. Lebih lanjut fiskal membedakan penghasilan tersebut menjadi
tiga kelompok yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan Tahun 2008, yaitu:
a) Penghasilan merupakan Objek Pajak Penghasilan
b) Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final
c) Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan
b. Perbedaan Konsep Beban (Biaya)
Beban merupakan (expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama
suatu periode akuntansi (penurunan aset atau peningkatan kewajiban) yang
13
diakibatkan oleh penurunan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan
pemegang saham. (Horrison, Horngren, Thomas, Suwardy (2013.11)
Beban (expense) menurut IAI (2011:3), diartikan sebagai “penurunan
manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau
berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan
ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”.
Dari sisi Fiskal sendiri, mengartikan Beban sebagai biaya untuk menagih,
memperoleh, dan memlihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung
dengan perolehan penghasilan. Perbedaan nilai yang menyebabkan pihak fiskus
sering berbeda pendapat dengan Wajib Pajak dalam hal menentukan beban/biaya
yang diperoleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikurangkan/tidak
boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.
c. Perbedaan dalam konsep Penyusutan dan Nilai Persediaan
Perbedaan dalam konsep antara akuntansi dengan peraturan perpajakan
terutama menyangkut konsep penyusutan penilaian persediaan barang dagangan.
1. Konsep Penyusutan
Perbedaan utama dalam konsep antara akuntansi dengan undang-undang
perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh
digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya
walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran judgement.
Menurut IAI (2011:3), akuntansi memiliki beberapa penyusutan yaitu:
a) Metoede Garis Lurus (straight line method), yaitu menghasilkan pembebanan
yang tetap selama umur manfaat aset jika dinilai residunya tidak berubah.
14
b) Metode Saldo Menurun (dimishing balance method), yaitu menghasilkan
pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
c) Metode Jumlah Unit (sum of the unit menthod), yaitu menghasilkan
pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset.
2. Konsep Nilai Persediaan
Dalam undang-undang pajak penghasilan Indonesia, persediaan dan
pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok dinilai berdasarkan harga
perolehan (cost) yang dilakukan dengan metode rata-rata (average) atau dengan
metode mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yang dikenal dengan
first in first out (FIFO). Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara
konsisten.
C. Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh
wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan
dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung
penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan
perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial
dengan akuntansi pajak. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya
yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.
a) Koreksi Fiskal Positif
Koreksi fiskal positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan
meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan
Terhutangnya juga akan meningkat.
15
b) Koreksi Fiskal Negatif
Koreksi fiskal negatif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan
menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga
akan menurun.
Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya
menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar
Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara.
Perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi
antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, dan pengaruh
perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada dasarnya jumlah pajak
terutang dari jumlah laba usaha.
Koreksi fiskal dibutuhkan karena adanya perbedaan yaitu:
1. Beda Tetap
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapat yang akan menambah
laba kena pajak, dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba
kena pajak.
Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena
pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah
laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final,
dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada
beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari
kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif).
16
2. Beda waktu/ Beda Sementara
Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat
pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun
(pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana
pihak Ditjend Pajak menggunkan metode Garis Lurus (Straight Line Method)
sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang
oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan.
Prakiraan umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberikan kontribusi atas
perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara
akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini
disebut dengan Beda Waktu.
D. Pajak Penghasilan
Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan
perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa
diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Pengenaan pajak langsung
sebagai cikal bakal dari pajak penghasilan sudah terdapat pada Romawi Kuno,
antara lain dengan adanya pungutan yang bernama tributum yang berlaku samapai
dengan tahun 167 sebelum masehi.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991. Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan.
17
Diana, Anastasia (2009:163), menjelaskan bahwa pajak penghasilan
dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima
atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak yang menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut disebut sebagai Wajib Pajak (WP).
1. Subjek Pajak Penghasilan
Subjek pajak diartikan sebagai pihak yang dituju oleh Undang-Undang
untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun
pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum
terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap.
Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, subjek pajak penghasilan
adalah sebagai berikut:
1) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal atau
berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapa puluh tiga) hari (tidak harus
berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam
jangka satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat
tinggal di Indonesia.
2) Subjek Pajak badan, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di
Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi
keriteria:
a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pembiyaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18
c. Penerimaannya di masukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah;
d. Pembukuannya di periksa oleh aparat pengawasan fungisional Negara;
3) Subjek Pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai suatu
kasatuan, menggantikan yang berhak.
2. Objek Pajak Penghasilan
Yang menjadi obek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang
berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri, yang dapat dipakai
untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan,
wahono, sugeng (2012:28).
Undang-Undang pajak penghasilan menganut prinsip pemajakan atas
penghasilan dalam pengertian luas atau basis luas (broad base), yaitu pajak yang
dikenakan atas setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak
dari manapun asalnya yang digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan
Wajib Pajak.
Dengan demikian, dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan walaupun
menyebutkan jenis penghasilan tidak bersifat limitatif dan tidak memperahatikan
adanya penghasilan dari dan sumber tertentu, tapi menekankan adanya tambahan
kemampuan ekonomi. dengan memperhatikan tambahan kemampuan ekonomis
kepada Wajib Pajak (WP), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:
1) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
19
2) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti
gaji, penghasilan dari praktek dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain.
3) Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harga yang tak
bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta
atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan lain-lain.
4) Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain-lain
(Waluyo, 2008:177).
Sedangkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan juga digambarkan
yang termasuk dalam kategori penghasilan:
a. Penggatian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima
atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dengan Undang-Undang ini terhadap semua pembayaran atau
imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayar oleh pemberi kerja
seperti gaji, premi asuransi, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk
dalam pengertian penghasilan sebagai objek Pajak Penghasilan. Imbalan
dalam bentuk natura pada hakikatnya termasuk penghasilan.
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, atau penghargaan. Hadiah
dimaksudkan termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti
hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain-lain.
Penghargaan itu sendiri adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan
kegiatan tertentu, seperti imbalan yang diterima seseorang karena
menemukan benda purbakala.
20
c. Laba usaha. Penghasilan yang bersumber dari usaha dikategorikan sebagai
laba usaha (business profit)
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:
1. Keuntungan (selisih antara nilai pasar dan harta yang diserahkan dengan
nilai bukunya) karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Wajib
pajak yang memperoleh keuntungan atas pengalihan hartanya kepada
pemegang sahamnya, maka keuntungan sebagai objek pajak penghasilan
dan harga jual yang dipakai sebagai dasar menghitung keuntungan adalah
harga pasar.
2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
Karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, dan anggota.
3. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, pengambil alih usaha, atau reorganisasi dengan nama dan
dalam bentuk apapun.
4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga saudara dalam garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan,
badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang
menjalankan usaha mikro, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Materi Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang
bersangkutan.
21
5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak
penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam
perusahaan pertambangan.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang. Premi ini terjadi apabila obligasi dijual diatas nilai
nominal, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli dibawah
nilai nominalnya (agio saham). Premi tersebut merupakan penghasilan bagi
yang membeli obligasi.
g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun. Deviden merupakan bagian
laba yang diperoleh pemegang saham, pemegang polis asuransi, atau
pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi.
h. Royalti. Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri atas tiga kelompok,
yaitu imbalan sumbangan dengan penggunaan:
1. Hak atas harta tidak berwujud, misalnya hak penulis, paten, merek dagang,
formula, atau rahasia perusahaan.
2. Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial,
dan ilmu pengetahuan.
3. Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum,
walaupun mungkin belum dipatenkan. Ciri dari informasi yang dimaksud
adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak
perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut.
22
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dalam
pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak, harta
tak gerak, misalnya sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Penerimaan berupa
pembayaran berkala, misalnya tunjangan seumur hidup yang dibayar secara
berulang-ulang dalam waktu tertentu.
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Keuntungan karena selisih
kurs dapat disebabkan fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijakan
pemerintah dibidang moneter.
m. Selisih lebih karena penilaian kembali asset (revaluasi) aset.
n. Premi asuransi. Dalam premi asuransi ini termasuk juga premi reasuransi.
Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dan anggotanya yang
terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
o. Tambahan kekayaan bersih yang berasal dari penghasilan yang belum kena
pajak.
p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
q. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penentuan umum dan tata cara perpajakan.
r. Surplus Bank Indonesia
23
Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, ketentuan
perundang-undangan perpajakan mewajibkan Wajib Pajak melakukanya sesuai
dengan metode pembukuan yang diselenggarakan oleh Wajib Pajak itu sendiri,
apakah berdasarkan basis akrual atau basis kas. Pendekatan akrual mengakui
penghasilan pada saat diperoleh, sedangkan pendapatan kas mengakui penghasilan
pada saat diterima. Kedua metode ini, dalam hal tertentu akan menimbulkan
perbedaan waktu/beda waktu antara penghasilan dan beban yang diakui untuk
tujuan pelaporan keuangan komersial yang disesuaikan denagan peraturan
perpajakan.
3. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun Berjalan
Setiap Wajib Pajak badan dalam satu tahun berjalan akan melunasi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan dalam dua bentuk:
a. Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 Tahunan (PPh Pasal 25 Tahunan).
b. Pembayaran pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga
yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam pasal empat (dua)
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi
dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan koperasi
kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham
24
atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang
diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau
bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, persewaan tanah
dan/atau bangunan, dan
5. Penghasilan tertentu lainnya.
Untuk PPh Pasal 25 Tahunan, dilunasi dalam tiga cara, yaitu:
1) Angsuran PPh Pasal 25
2) Pelunasan melalui pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh
pihak ketiga yang bersifat tidak final.
3) Pelunasan melalui PPh Pasal 29.
E. Akuntansi Pajak Penghasilan
Tahun 1998 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan No. 46 (PSAK 46) mengenai akuntansi pajak
penghasilan. PSAK 46 mengenai perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.
Masalah yang timbul adalah bagaimana pengakuan pengaruh pajak pada periode
berjalan dan periode mendatang terhadap transaksi yang telah diakui dalam
laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) serta kompensasi kerugian
fiskal yang belum digunakan. Penerapan PSAK 46 ini diharapakan dapat
menjebatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi.
25
1. Tujuan dan Ruang Lingkup PSAK No. 46
Tujuan PSAK No.46 adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak
penghasilan dan bagaimana mempertanggungjawabkannya konsekuensi pajak
pada periode berjalan dan mendatang untuk hal-hal sebagai berikut:
1) Pemulihan (penyelesaian) jumlah tercatat aset (liabilitas) dimasa depan yang
diakui pada laporan keuangan entitas.
2) Transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian pada periode kini diakui pada
laporan posisi keuangan entitas.
Selain itu PSAK No. 46 juga bertujuan untuk mengatur aktiva pajak
tangguhan yang berasal dari sisi rugi yang dapat dikompensasi ketahun berikut,
penyajian pajak penghasilan pada laporan keuangan, dan pengungkapan informasi
yang berhubungan dengan pajak penghasilan.
Ruang lingkup PSAK No. 46 adalah sebagai berikut:
a. Mencakup perlakuan pajak penghasilan final, yang artinya bahwa pelunasan
kewajiban pajak yang telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan tidak dapat digunakan dengan penghasilan lain yang terkena
pajak penghasilan yang bersifat tidak final. Sesuai dengan peraturan
perundangan perpajakan, penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak
lagi dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak, semua beban sehubungan
dengan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak boleh dikurangkan. Oleh
karena itu tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya
aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.
26
b. Mencakup pembatalan paragraph 77, PSAK No 16 yang menyatakan “apabila
perusahaan memilih untuk menghitung pajak menurut laba akuntansi, selisih
perhitungan tersebut dengan hutang pajak yang dihitung (yang dihitung
menurut laba kena pajak) yang disebabkan perbedaan waktu pengakuan
pendapatan dan beban untuk tujuan akuntansi dengan tujuan pajak ditampung
dalam perkiraan pajak penghasilan yang ditangguhkan, dikelompokkan
sebagai aktiva lain-lain dan dialokasikan pada beban kena pajak penghasilan
tahun-tahun mendatang”.
Pada PSAK No. 46 yang berkaitan dengan pelaporan Pajak Penghasilan
terhadap beberapa istilah penting yang perlu diketahui, berikut pengertian pokok
dari istilah-istilah tersebut:
1. Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum
dikurangi beban pajak.
2. Penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable profit) atau rugi pajak (tax
loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan
peraturan perpajakan dan yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan.
3. Beban Pajak (tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) adalah jumlah
agregat pajak kini (current tax) dan pajak tangguhan (deffered tax) yang
diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode.
4. Pajak tangguhan adalah jumlah beban pajak penghasilan terhutang atau
penghasilan kena pajak untuk periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer kena pajak.
27
5. Pajak kini (current tax) adalah jumlah pajak penghasilan terhutang (payable)
(dilunasi atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk satu periode.
6. Kewajiban Pajak Tangguhan (deffered tax liabilities) adalah jumlah pajak
penghasilan terutang (payable) untuk periode mendatang sebagai akibat
adanya perbedaan temporer kena pajak.
7. Aktiva Pajak Tangguhan (deffered tax asset) adalah jumlah pajak penghasilan
terpulihkan (recoverable) pada periode mendatang sebagai akibat adanya
perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.
Perbedaan Temporer (temporary differences) adalah perbedaan antara jumlah
tercatat aktiva atau kewajiban dengan DPP-nya. Perbedaan temporer dapat
berupa:
a. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode
mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat
kewajiban tersebut dilunasi, atau
b. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan adalah perbedaan temporer yang
menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba
fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai
tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
Perbedaan temporer yang diboleh dikurangkan akan mengakibatkan
timbulnya aktiva pajak tangguhan, karena manfaat ekonomi yang akan diperoleh
Wajib Pajak dalam bentuk pengurangan terhadap laba fiskal pada masa yang akan
datang. Sedangkan perbedaan temporer kena pajak akan menimbulkan kewajiban
28
pajak tangguhan pada periode terjadinya beda waktu atau beda temporer, karena
terdapat kewajiban pajak penghasilan pada periode yang akan datang.
2. Pengakuan Dalam PSAK No. 46
Penyebab terjadinya perbedaan temporer atau beda waktu adalah adanya
perbedaan dasar pengukuran dan pengakuan aktiva dan kewajiban untuk tujuan
perhitungan penghasilan kena pajak dan untuk tujuan perhitungan laba rugi
komersial. Istilah dasar pengenaan Pajak atau DPP digunakan untuk menyatakan
dasar pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan peraturan perpajakan
sedangkan istilah nilai tercatat digunakan untuk menyatakan dasar pengukuran
aktiva dan kewajiban Standar Akuntansi Keuangan.
Defenisi DPP aktiva adalah jumlah yang dapat diperkurangan, untuk tujuan
fiskal terhadap setiap manfaat ekonomi (penghasilan) kena pajak yang akan
diterima perusahaan pada saat memulihkan nilai tercatat aktiva tersebut. Apabila
manfaat ekonomi (penghasilan) tersebut tidak akan dikenakan pajak maka DPP
aktiva adalah sama dengan nilai tercatat aktiva. Sedangkan DPP kewajiban adalah
nilai tercatat kewajiban dikurangi dengan setiap jumlah yang dapat dikurangkan
pada masa depan.
a. Pengakuan Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak Kini
Jumlah pajak kini yang belum dibayar haruslah diakui sebagai kewajiban
pajak kini, apabila jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan
periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terhutang untuk periode-
periode tersebut, maka selisishnya diakui sebagai aktiva pajak kini.
29
b. Pengakuan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguahan
Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada
periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian (IAI 2009). Aktiva pajak tangguhan
diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang
besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa
yang akan datang, kecuali yang timbul dari:
1. Goodwill negatif yang diakui sebagai pendapatan tangguhan dari
penggabungan usaha.
2. Pengakuan awal aktiva dan kewajiban dari suatu transaksi yang bukan
transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan
laba fiskal.
Aktiva pajak yang ditangguhkan (differend tax asset) adalah konsekuensi
pajak yang ditangguhkan akibat adanya perbedaan sementara yang dapat
dikurangkan. Dengan kata lain, aktiva pajak yang ditangguhkan menunjukan
kenaikan pajak yang dapat diminta kembali (atau dihemat) ditahun-tahun
mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang
terdapat pada akhir tahun berjalan.
Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang
untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak,
kecuali yang timbul dari:
1) Goodwill yang amortisasinya tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal.
30
2) Pengakuan awal aktiva atau kewajiban dari suatu transaksi yang bukan
transaksi penggabungan usaha dan tidak berpengaruh pada laba komersial dan
laba fiskal.
c. Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi
Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aktiva pajak
tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan
datang memadai untuk dikompensasi. Namun perlu diketahui, apabila laba fiskal
tidak mungkin tersedia dalam jumlah yang memadai untuk dapat
dikompensasikan dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, maka aktiva
pajak tangguhan tidak diakui.
d. Pengakuan Pajak Kini dan Pajak Tangguhan
Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai penghasilan atau beban pada
laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang berasal
dari (IAI 2009):
1. Transaksi atau kejadian yang langsung dikreditkan atau dibebankan ke
ekuitas pada periode yang sama atau periode yang berbeda, atau
2. Penggabungan usaha secara subtansi adalah ekuitas.
Pajak kini dan pajak tangguhan harus langsung dibebankan atau dikreditkan
ke ekuitas apabila pajak tersebut berhubungan dengan transaksi yang
langsung dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.
Adapun pengertian dari pajak tangguhan itu sendiri adalah merupakan
dampak PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer
31
(waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal yang
masih dapat dikompensasikan dimasa datang (tax loss carry forward) yang perlu
disajikan dalam suatu periode tertentu.
Dampak PPh dimasa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung,
disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba
rugi. Suatu perusahaan bisa saja membayar pajak lebih kecil saat ini, tapi
sebenarnya memiliki potensi hutang pajak yang lebih kecil dimasa datang. Bila
dampak pajak dimasa datang tersebut tidak tersaji dalam neraca dan laba rugi,
maka laporan keuangan bisa saja menyesatkan pembaca.
e. Penelahaan Metode Aktiva-Kewajiban
FASB berkeyakinan bahwa metode aktiva-kewajiban (kadang-kadang
disebut sebagai pendekatan kewajiban) adalah metode yang paling konsisten
dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Salah satu tujuan dari pendekatan ini
adalah mengakui jumlah hutang pajak atau yang dapat diminta kembali selama
tahun berjalan. Tujuan yang kedua adalah mengakui kewajiban dan aktiva pajak
yang ditangguhkan untuk konsekuensi pajak dimasa depan dari peristiwa yang
telah diakui dalam laporan keuangan atau SPT pajak.
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini, prinsi-prinsip dasar berikut akan
diterapkan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan pada tanggal laporan
keungan:
1. Kewajiban atau aktiva lancar diakui sebesar estimasi hutang pajak atau yang
dapat diminta kembali dalam SPT pajak tahun berjalan.
32
2. Kewajiban atau aktiva pajak yang ditangguhkan diakui sebesar estimasi
pengaruh pajak masa depan yang timbul oleh perbedaan sementara dan
kompensasi kedepan.
3. Pengukuran kewajiban serta aktiva pajak lancar yang ditangguhkan
didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang pajak yang ditetapkan,
pengaruh perubahan undang-undang atau tarif pajak dimasa depan tidak
diantisipasi.
4. Pengukuran aktiva pajak yang ditangguhkan dikurangi, jika perlu sebesar
jumlah setiap manfaat pajak, yang berdasarkan bukti yang ada, tidak
diharapkan akan direalisasi.
3. Penyajian Perkiraan-Perkiraan Menurut PSAK No. 46
a. Aktiva Pajak dan Kewajiban Pajak
Aktiva dan kewajiban pajak harus disajikan terpisah dari aktiva dan
kewajiban lainnya, dalam neraca. Aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak
tangguhan harus dibedakan dari aktiva pajak kini dan kewajiban pajak kini.
Apabila dalam laporan keuangan, aktiva dan kewajiban lancar disajikan terpisah
dari aktiva dan kewajiban tidak lancar maka aktiva (kewajiban) pajak tangguhan
tidak boleh disajikan sebagai aktiva (kewajiban) lancar.
b. Saling menghapuskan (offset)
PSAK No. 46 tidak menyatakan secara tegas mengenai aktiva pajak
tangguhan boleh atau harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak
tangguhan dalam penyajian neraca. PSAK No. 46 menyatakan bahwa aktiva kini
33
harus dikompensasi (offset) dengan kewajiban pajak kini dan jumlah netonya
harus disajikan pada neraca.
c. Beban Pajak
Beban (penghasilan) pajak yang berhubungan dengan laba atau rugi dari
aktivitas normal harus disajikan tersendiri pada laporan laba rugi.
d. Pajak Penghasilan Final
Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak
penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak diakui
sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Atas penghasilan yang dikenakan
pajak penghasilan final, beban pajak diakui secara proporsional dengan jumlah
pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan. Selisih antara
jumlah pajak penghasilan final yang terhutang dengan jumlah yang dibebankan
sebagai pajak kini pada perhitungan laba rugi diakui sebagai Pajak Penghasilan
Final Dibayar Dimuka dan Pajak Penghasilan Final yang masih harus dibayar.
Perkiraan pajak penghasilan final dibayar dimuka disajikan secara terpisah dari
pajak penghasilan final yang masih harus dibayar.
4. Pengungkapan Dalam PSAK No. 46
Hal hal yang harus diungkapkan dalam PSAK No. 46 adalah sebagai
berikut:
a. Unsur-unsur utama beban (penghasilan) pajak.
b. Jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang berasal dari transaksi-transaksi
yang langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
34
c. Beban (penghasilan) pajak yang berasal dari pos-pos luar biasa yang diakui
pada periode berjalan.
d. Penjelasan mengenai hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba
akuntansi dalam salah satu atau kedua bentuk berikut ini: (i) rekonsiliasi
antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dan
tarif pajak yang berlaku, dengan menggunakan dasar perhitungan tarif pajak
berlaku; atau (ii) rekonsiliasi antara tarif pajak efektif rata-rata (everage
effective tax rate) dan tarif pajak yang berlaku, dengan mengungkapkan dasar
perhitungan tarif pajak yang berlaku.
e. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak yang berlaku dan perbandingan
dengan tarif pajak yang berlaku pada periode akuntansi sebelumnya.
f. Jumlah (dan batas waktu penggunaan, jika ada) perbedaan temporer yang
boleh dikurangkan dan sisa rugi yang dapat dikompensasi ketahun berikut,
yang tidak diakui sebagai aktiva pajak tangguhan pada neraca.
g. Untuk setiap kelompok perbedaan temporer dan untuk setiap kelompok rugi
yang dapat dikompensasi ke tahun berikut: (i) jumlah aktiva dan kewajiban
pajak tangguhan yang diakui pada neraca untuk setiap periode penyajian; (ii)
jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba
rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari perubahan jumlah aktiva atau
kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.
h. Untuk operasi yang tidak dilanjutkan, beban pajak yang berasal dari : (i)
keuntungan atau kerugian atas penghentian operasi; dan (ii) laba atau rugi
dari aktivitas normal operasi yang tidak dilanjutkan untuk periode pelaporan,
35
bersama dengan jumlah periode akuntansi sebelumnya yang disajikan pada
laporan keuangan.
5. Perhitungan Pajak Penghasilan Tangguhan
Pajak penghasilan tangguhan dapat dihitung dengan cara mengalihkan beda
waktu yang terjadi dengan tarif pajak yang berlaku pada saat aktiva dipulihkan
atau kewajiban dilunasi. Biasanya tarif yang digunakan adalah tarif PPh tertinggi
yaitu 30%, maka 30% dikalikan dengan saldo rugi yang terjadi.
Metode penangguhan dalam pajak tangguhan dalam penghasilan antara lain:
a. Metode Penagguhan (Deferred Method)
Metode ini menggunakan pendekatan laba rugi (Income Statement
Approach) yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan
perpajakan dari sudut pandang laporan laba rugi, yaitu kapan suatu transaksi
diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.
Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer atau waktu dan perbedaan
permanen. Hasil hitungan dari pendekatan ini adalah pergerakan yang akan diakui
sebagai pajak tangguhan pada laporan laba rugi. Metode ini menekankan
matching principle pada periode terjadinya perbedaan tersebut.
b. Metode Asset dan Kewajiban (Asset-Liability Method)
Metode ini menggunakan pendekatan neraca (Balance Sheet Approach)
yang menekankan pada kegunaan laporan keuangan dalam mengevaluasi laporan
keuangan dan memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang. Pendekatan
neraca memandang perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan dari sudut
pandang neraca, yaitu perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar
36
pengenaan pajaknya. Pendekatan ini mengenal istilah perbedaan temporer dan
perbedaan non temporer.
c. Metode Bersih dari Pajak (Net-of-Tax Method)
Metode ini tidak ada pada pajak tangguhan yang diakui. Konsekuensi pajak
atas perbedaan temporer tidak di laporkan secara terpisah, sebaliknya
diperlakukan sebagai penyesuaian atas nilai aset atau kewajiban tertentu dan
penghasilan atau beban yang terkait. Dalam metode ini, beban pajak yang
disajikan dalam laporan laba rugi sama dengan jumlah pajak penghasilan yang
terhutang menurut SPT tahunan.
F. Kerangka Pikir
Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang
dikemukakan diatas maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut:
PT. Bumi Sarana Beton merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan
pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan
konstruksi. Yang dimaksudkan dengan usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh
final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
adalah pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang
kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, yang dapat berupa orang
pribadi atau badan. Pemotongan pajak atas penghasilan adalah dari jasa
konstruksi.
Pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat
dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan
37
waktu/temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum
dikompensasi, dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal
peraturan perpajakan mengizinkan.
Pencatatan Laporan keuangan yang disusun perusahaan biasanya harus
disesuaikan dengan peraturan fiskal ketika laporan keuangan tersebut sebagai
dasar SPT pajak penghasilan (PPh) yang disampaikan kekantor pajak maka
perusahaan melakukan yang namanya penyesuaian fiskal atau koreksi fiskal,
dengan adanya pengakuan laba/rugi menurut perhitungan akuntansi komersial
dengan akuntansi fiskal, sebelum menghitung pajak penghasilan pajak yang
terutang terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi
fiskal sesuai dengan undang-undang perpajakan nomor 17 Tahun 2000.
Dalam praktiknya perusahaan yang belum merupakan Wajib Pajak (WP)
Badan harus menghitung penghasilan dengan dua cara berbeda, di satu sisi
perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemegang saham sesuai
dengan PSAK. Sementara itu disisi lain akuntan juga harus menyajikan laporan
keuangan kepada pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai
dengan ketentuan perpajakan dalam sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Badan/ SPT Tahunan PPh Badan. Karena antara PSAK dan ketentuan
perpajakan banyak memiliki perbedaan, penentuan laba akuntansi (Pretax
Financial Income) dan penghasilan kena pajak atau laba fiskal (taxable income).
Agar Laporan Keungan Komersial (menurut PSAK) sama dengan laporan
keuangan fiskal, maka perlu dibuat rekonsiliasi fiskal.
38
Bagan Kerangka Pikir
G. Hipotesis
Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka penulis mengambil
keputusan hipotesis dari masalah tersebut adalah ”diduga bahwa, penerapan
akuntansi pajak tangguhan yang dilakukan oleh PT. Bumi Sarana Beton telah
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46” , Hal ini terbukti
karena terjadinya kewajiban pajak tangguhan / Hutang Pajak PT. Bumi Sarana
Beton.
PT.
BUMI SARANA BETON
Menurut
Perusahaan
PSAK 46
Hasil
Pajak Tangguhan
Laporan Keuangan
39
H. Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dua penelitian terdahulu yang
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Penerapan
Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Beton.
Pada tahun 2014 di Universitas Hasanuddin Makassar, Penelitian yang
dilakukan oleh Gina Febrianti dalam skripsinya yang berjudul Analisis Penerapan
Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Utama.
Penelitian berupa studi kasus pada PT. Bumi Sarana Utama. Data yang digunakan
merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan tahun 2009 dan
2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penerapan
akuntansi pajak tangguhan pada laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Bumi
Sarana Utama. Metode penelitian yang digunakan adalah descriptive comparative.
Hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan dengan menggunakan
wawancara dan observasi menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan
akuntansi pajak penghasilan pada laporan keuangan tahun 2009, sesuai dengan
PSAK No. 46, berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan saldo kewajiban
pajak tangguhan Rp. 32.759.520. pada tahun 2010, penerapan akuntansi pajak
tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan PSAK No. 46.
Oleh karena itu harus dilakukan suatu jurnal penyesuaian untuk akun pajak
tangguhan.
Adapun penelitian yang dilakukan oleh Herawati (2014) dalam skripsinya
yang berjudul “ Analisis Penerapan PSAK No. 46 Pada Laporan Keuangan PT.
40
Karya Manunggal Kabupaten Pangkep. Dalam penelitiannya peneliti meneliti
diperusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pengemasan semen yang
berlokasi di Pangkep Sulawesi Selatan, yaitu PT. Prima Manunggal, sedangkan
dalam penelitian ini akan dilakukan dalam PT. Bumi Sarana Beton. Tujuan dalam
penelitiannya yaitu untuk mengetahui apakah PT. Prima Manunggal telah
menerapkan PSAK No. 46 dalam Laporan Keuangannya. Tehnik pengumpulan
Data dalam penelitiannya adalah penelitian lapangan dan studi kepustakaan.
penerapan akuntansi pajak tangguhan yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai
dengan PSAK No. 46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah
menerapkan Akuntansi Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangannya, namun
belum sepenuhnya mengakui adanya konsekuensi atas pajak dimasa yang akan
datang berupa kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek. Oleh
karena itu disarankan untuk melakukan jurnal penyesuaian. Perbedaan penelitian
tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek Penelitian.
Penelitian dikatakan relevan dengan penelitian ini, karena sama-sama
membahas tentang pajak tangguhan pada laporan keuangannya dan sama sama
menganalisa Perlakuan Akuntansi PSAK No. 46 pada Laporan Keuangannya,
Simpulan yang di dapat dalam penelitian ini, disarankan harus dilakukan suatu
jurnal penyesuaian untuk akun pajak tangguhan.
41
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan PT. Bumi Sarana Beton
yang berlokasi di jalan Dr. Sam Ratulangi, No. 8 Wisma Kalla lantai 10 di
Makassar. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini mulai tanggal 2
Mei sampai dengan 18 Juni 2016.
B. Jenis Dan Sumber Data
Adapun jenis yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Kualitatif
Data kualitatif yaitu semua data yang sifatnya informasi atau keterangan
berupa penjelasan-penjelasan mengenai koreksi fiskal yang dilakukan
perusahaan dalam menyusun laporan keuangan fiskal.
2. Data Kuantitatif
Data kuantitatif yaitu semua data yang sifatnya angka-angka atau dapat
dihitung, yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dan koreksi
fiskal
Adapun Sumber data yang dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan
sumber data, yaitu:
1. Data Primer
Data primer yaitu semua data (berupa keterangan dan angka-angka) yang
diperoleh melalui observasi dan wawancara
41
42
2. Data Sekunder
Data sekunder yaitu semua data yang diperoleh melalui data-data keuangan
yang berhubungan dengan penelitian.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Penelitian Lapangan (field Research)
Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan mengadakan
penelitian secara langsung terhadap objek penelitian melalui:
a. Observasi
Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap
kegiatan dilapangan untuk memahami kegiatan yang sesungguhnya terjadi.
b. Wawancara
Wawancara yaitu tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang
menggunakan pertanyaan secara lisan kepada beberapa pihak, baik
pimpinanan maupun karyawan/staf yang mengetahui objek pembahasan.
2. Penelitian Pustaka
Penelitian pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah beberapa
buku bacaan atau literature yang mempunyai kaitan dengan objek penelitian .
3. Mengakses Webesite dan Situs-situs terkait
Website atau situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan
masalah tersebut.
43
D. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan analisis Deskriptif Comparative, yaitu menjelaskan tentang
perlakuan akuntansi pajak penghasilan yang berkaitan dengan PSAK No. 46.
Data yang diperoleh dari perusahaan akan dianalisis sesuai dengan tujuan
penelitian, yaitu:
a. Mengalisis laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal untuk
besarnya pajak penghasilan.
b. Menganalisis akun-akun neraca yang menunjukkan perbedaan pengakuan
penghasilan dan/ atau beban menurut peraturan perpajakan dengan
perusahaan.
c. Menganalisis penyebab timbulnya aktiva dan/ atau kewajiban pajak
tangguhan.
d. Membandingkan pengakuan aktiva dan/ atau kewajiban pajak tangguhan
yang dilakukan perusahaan dengan PSAK No. 46.
44
BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Bumi Sarana Beton Merupakan salah satu anak perusahaan Kalla
Group, berdiri pada awal tahun 1996 melalui akta notaries Eddy Muljanto,
S.H. nomor 60 tanggal 23 januari 1996. Sasaran utama perusahaan ini adalah
memproduksi beton siap pakai (Ready Mix) dan Bata Ringan dengan kualitas
tinggi guna memenuhi tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat seiring
dengan pesatnya pembangunan dibidang kontruksi, khususnya di Sulawesi,
Indonesia Bagian Timur.
Dengan didukung oleh potensi dan pengembangan sumber daya yang
berkualitas serta pemahaman akan kebutuhan pasar yang kompetitif dan
dinamis, sejak tahun 2002 PT. Bumi Sarana Beton melebarkan bidang
usahanya, antara lain:
- Jasa Kontruksi (Kualitas Grade-5 dan 6) Sub Bidang Sipil dan Arsitektur
- Penyewaan alat, antara lain : Batching Plant, Truk Mixer, Dumptruck,
Scafolding.
- Beton precast, antara lain : Pagar Panel, Saluran Bataco, Paving Block,
Consteen, dan lain-lain.
- Penjualan material : Batu Kali, Pasir, Sirtu, Coral.
- Penjualan Bata Ringan.
44
45
Pabrik (Batching Plant) dengan luas 3 (tiga) hektar yang berlokasi dikawasan
tanjung bunga makassar, didukung kapasitas alat yang memadai dengan 2
(dua) Bathing Plant yaitu Batching Plant System WET dan Dry dengan
kapasitas produksi 80 m3/jam sehingga mampu memberikan pelayanan
pengecoron dengan kualitas besar, dan juga pabrik (Batching Plant) di
Kawasan Industri Makassar (KIMA) kapasitas 30 m3/jam sehingga mampu
memberikan sehingga mampu memberikan pengecoran besar dengan
kuantitas besar.
Sejak 28 September 2009 PT. Bumi Sarana Beton mendirikan lagi
pubrik (Batching Plant) sebanyak 2 (dua) unit dengan Kapasitas Produksi 120
m3/jam untuk melayani Proyek Tonasa V dengan lokasi proyek tonasa V.
Penyediaan Beton Ready Mix ini tentunya ditunjang oleh penyediaan Bahan
Baku (Aggregate) dari 3 (tiga) unit Stone Crusher milik kami, yang terletak di
Desa Lonjoboko Kec. Parangloe, Kab. Gowa.
Demikian pula dengan Pubrik Beton Precast yang diantara lain
memproduksi: Paving Blok, Batako, Pagar Beton, Saluran, Cansteen, dan
lain-lain. Selain didirikan di Tanjung Bunga, juga terdapat dikawasan kima
makassar (Luas 400 M2) dan di Kawasan Sungguminasa, Kab. Gowa (Luas
1,5 hektar). Pubrik ini didukung oleh peralatan yang modern, mampu
memproduksi dengan kuantitas besar dan mutu tinggi.
PT. Bumi Sarana Beton semakin berkembang pada 20 Oktober 2012,
telah meresmikan pubrik Bata Ringan, berlokasi di Kawasan Industri
Makassar (KIMA 17) memproduksi bata ringan sebagai pengganti bahan batu
46
merah/ batu bata yang sangat baik digunakan untuk pembangunan rumah dan
perkantoran.
B. Visi Misi Perusahaan
1. Visi Perusahaan
Adapun Visi PT. Bumi Saran Beton yaitu Menjadi Perusahaan yang unggul
dan terdepan dalam industri beton dan penyedia bahan bangunan.
2. Misi Perusahaan
Adapun Misi PT. Bumi Sarana Beton yaitu:
a) Memuaskan pelanggan dengan pemenuhan kualitas, kuantitas, harga dan
waktu.
b) Berkembang bersama mitra bisnis dan saling menguntungkan.
c) Tumbuh dan sejahtera bersama karyawan dan masyarakat.
C. Struktur Organisasi PT. Bumi Saran Beton
Stuktur Organisasi merupakan gambaran posisi, wewenang dan
tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam suatu organisasi.
Dengan adanya struktur organisasi dapat membantu kelancaran aktivitas
perusahaan.
Struktur organisasi diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan
dan tercapainya suatu sistem pengendalian yang efektif dengan memberdayakan
semua unsur sumber daya yang dimiliki proyek (5 M) yaitu Man, Material,
Machine, Methods, Money dalam satu gerak dan arah untuk mewujudkan tujuan
47
proyek. Struktur organisasi dapat tercapainya karena adanya kerja sama yang
baik, jujur, dan bekerja keras antara pihak – pihak yang terlibat dalam organisasi.
Berikut ini stuktur organisasi PT. Bumi Sarana Beton:
48
Struktur Organisasi
PT. Bumi Sarana Beton
Direktur Utama
H. Syam’un Saeba
Direktur Teknik
Ir. Amiruddin Basir
Direktur Keuangan
H. Imelda Yusuf Kalla
Manajer Operasioanal
Ir. Budi Harsana
Manajer Teknik
Ir. H. Muh. Yasir
Manajer Keuangan&Umum
Ali Syamsu Wairooy, SE
Manajer Keuangan
Yusnita, SE. Ak
Manajer Pemasaran
Syatir, ST
Kabag. Teknik
Kabag.Pengembangan
Kabag. R&D
Kabag. Maintenance
Kabag. Maintenance
Ka. Unit Bata Ringan Koord. Produksi
Ka. Unit Pracetak
Ka.Unit Crusher Lonjoboko Ka. Unit Crusher SBT Ka. Unit Ready Mix
Kabag.Keuangan
Kabag. Procurement
Kabag. akunting
Kabag. Perpajakan
Manajer SDM & Umum
Muh. Aming Hasaning
49
Adapun tugas dan tanggungjawab dari masing masing bagian yang ada
didalam struktur organisasi PT. Bumi Sarana Beton, adalah sebagai berikut:
1. Direktur Umum
Direktur Utama adalah Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggungjawab
atas kelancaran dan pelaksanaan kegiatan perusahaan, mengkoordinir serta
membimbing kegiatan perusahaan sehari-hari, dan Mempertanggungjawabkan
semua kewajiban yang menyangkut rugi laba perusahaan, produksi, keuangan dan
pemasaran.
Direktur Utama membawahi 3 (tiga) Manajer yaitu Operasional, Manajer
Teknik, dan Manajer Pemasaran.
A. Manajer Operasional
Manajer Operasional yaitu bertanggungjawab atas produksi barang atau
jasa perusahaan mulai dari membeli bahan baku, sampai proses pengelolaan
dan hasil akhir.
1. Kepala Unit Batu Ringan
a) Bertanggungjawab dan mengkoordinir semua kegiatan yang
berkaitan dengan proses pembuatan ataupun output batu ringan.
2. Koordinator Produksi
a) Bertanggungjawab dan mengkoordinir semua kegiatan produksi.
b) Bertugas dan bertanggungjawab atas tersedianya bahan baku yang
siap digunakan dalam proses produksi batu ringan.
50
c) Bertugas dan bertanggungjawab atas terselesaikannya pekerjaan
borongan baik kepada PT. Bumi Sarana Beton maupun dari pihak
lain.
3. Kepala Unit Pracetak
a) Bertanggungjawab dan mengkoodinir bahan sebelum dicetak
menjadi batu ringan.
b) Mengontrol bahan sebelum dicetak menjadi batu ringan dan
memastikan kesiapan bahan untuk dicetak menjadi baru ringan.
c) Bertanggungjawab dalam Mengkoordinir dan mengawasi serta
memberikan pengarahan kerja.
4. Kepala Unit Crusher Lonjoboko
a) Bertangggungjawab dalam hal Penghancuran Bahan Untuk
pembuatan Batu ringan di daerah Lonjoboko.
5. Kepala Unit Crusher SBT
a) Bertanggungjawab dalam hal Penghancuran Untuk pembuatan Batu
ringan di Bagian SBT.
6. Kepala Unit Ready Mix
a) Bertugas dan bertanggungjawab dalam penjualan ready mix (beton
siap pakai), dan menetukan penjualan ready mix.
B. Manajer Tekhnik
Manajer tekhnik adalah mengawasi teknisi yang merancang mesin atau
proyek sipil, mengkoordinasikan produksi dan kontrol kualitas dan penelitian
dan pengembangan produk dan prosedur baru.
51
1. Kepala Bagian Teknik
a) Bertanggungjawab atas tersedianya mesin, peralatan dan kebutuhan
listrik demi kelancaran produksi.
2. Kepala Bagian Pengembangan
a) Menyusun Anggaran didaerah pengembangan.
b) Merumuskan rencana pembangunan daerah pengembangan.
c) Mengadakan penelitian dalam pengembangan teknologi perusahaan.
3. Kepala Bagian R dan D
a) Bertanggungjawab untuk segala aktivitas research dan develovement
atau pengembangan di dalam perusahaan
b) Bertanggung jawab memastikan kualitas perfomansi dalam
perusahaan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan perusahaan.
4. Kepala Bagian Maintenace
a) Bertanggungjawab dalam pemeliharaan mesin dan menjaga sistem
peralatan agar berjalan dengan baik.
b) Bertanggungjawab dan memelihara atau menjaga peralatan pabrik
dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan agar
supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan
sesuai dengan yang direncanakan.
C. Manajer Pemasaran
Manajer pemasaran yaitu menetapkan patner kerjasama, menetapkan
prospek/pelanggan yang akan dijadikan target pasar, menetapkan biaya yang
52
diperlukan untuk kegiatan sesuai plafon yang telah ditetapkan, dan menilai
kinerja bawahan langsung
2. Direktur Keuangan
Direktur Kuangan adalah Menangani semua masalah yang menyangkut segi
dana, dengan cara merencanakan, mengatur dan mengawasi penerimaan dan
pengeluaran dana sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi,
Menyediakan informasi kepada bagian-bagian yang lain mengenai kedudukan
keuangan perusahaan, dan Mengevaluasi laporan tahunan.
Direktur Keuangan membawahi 3 (tiga) Manajer, yaitu Manajer Keuangan
Dan Umum, Manajer Keuangan, Dan Manajer SDM dan Umum.
A. Manajer Keuangan dan Umum
Manejer keuangan dan umum yaitu melakukan pencatatan transaksi
yang terjadi dalam suatu perusahaan, dan memberikan informasi mengenai
laporan keuangan bagi pihak intern maupun pihak estern yang membutuhkan
informasi tersebut.
Menajer keuangan dan umum membawahi kepala bagian keuangan dan
kepala bagian procurement.
1. Kepala Bagian Keuangan
a) Bertugas dan Bertanggung jawab atas penerimaan dan pembayaran
yang terjadi.
b) Melakukan dan membuat laporan perhitungan pajak.
53
2. Kepala Bagian Procuremen.
a) Bertanggungjawab, merencanakan dan mengevaluasi pembelian
yang efektif dan efisien agar barang yang dibutuhkan selalu tersedia.
b) Bertanggungjawab dalam Melaksanakan pembelian chemical, spare
part, batu bara, dan kebutuhan lain untuk pemeliharaan mesin, alat
listrik, peralatan peralatan pabrik lainnya.
B. Manajer Keuangan
Manajer keuangan yaitu melakukan penagihan kepada pemberi kerja,
menerima pembayaran dari pemberi kerja, melakukan pembayaran ke
supplier¸ melakukan pembukuan, dan mengurusi kewajiban perpajakan
perusahaan.
Menajer Keuangan membawahi dua kepala bagain yaitu kepala bagian
Akunting dan kepala bagain Perpajakan.
1. Kepala Bagian Akunting
a) Bertanggungjawab jawab penuh atas departemen piutang,
departemen utang, departemen pajak, departemen persediaan,
departemen kas, departemen investasi, departemen penggajian,
departemen biaya dan inventory, departemen aktiva tetap, dan lain-
lain tergantung besar kecilnya entitas.
b) Bertanggung jawab atas kebenaran informasi akuntansi perusahaan
54
2. Kepala Bagian Perpajakan
a) Bertanggungjawab atas kepada manager keuangan. Dan bertugas
mengkoordinir segala kegiatan yang berhubungan dengan
perpajakan.
b) Menyusun rencana perpajakan untuk optimalisasi pajak.
c) Menangani audit pajak dan menyusun budget tahunan bagian pajak.
C. Manajer SDM dan Umum
Merencanakan dan mengembangkan kebijakan dan sistem pengelolaan
SDM, serta mengkoordinasikan dan mengontrol pelaksanaan fungsi
manajemen SDM diseluruh perusahaan agar dapat menunjang dan
meningktkan kinerja SDM, dalam mencapai target SDM.
Manajer SDM dan Umum membawahi 2 (dua) kepala Bagian yaitu:
1. Kepala Bagian HI dan Umum
a) Bertanggungjawab dalam hubungan internasional SDM diseluruh
perusahaan - perusahaan.
2. Kepala Bagian Pengembangan SDM
a) Bertanggungjawab dalam pengembangan dan pengawasan SDM.
b) Bertanggungjawab dalam perencanaan/pengembangan karier dan
program-program pembinaan pekerjaan.
c) Bertanggungjawab dalam memberikan pelatihan-pelatihan
keterampilan.
55
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Data
1. Penerapan Pajak Tangguhan pada PT. Bumi Sarana Beton
Untuk menerapkan pajak tangguhan, perusahaan seharusnya mengakui
seluruh konsekuensi pajak pada periode berjalan dan pada periode mendatang.
Tanggungjawab pengakuan konsekuensi pajak dapat dilakukan dengan
menghitung dan mengakui adanya pajak tangguhan (deferrend tax) atas “ficture
tax effects” dengan menggunakan “balance sheet liability method” atau asset
/liability method”.
PT. Bumi Sarana Beton telah menerapkan standar akuntansi mengenai
akuntansi pajak penghasilan. Perlakuan akuntansi yang dilakukan perusahaan ini
dalam mengakui konsekuensi perhitungan pajak adalah sebagai berikut:
1. Menghitung laba fiskal dan hutang pajak, laba fiskal didapatkan dari
perhitungan koreksi fiskal yang telah dilakukan perusahaan sebelumnya,
dengan demikian kemudian diketahuilah utang pajak kini perusahaan;
2. Menentukan kewajiban pajak tangguhan, perusahaan menentukan selisih
sementara antara perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan
yang dilakukan pihak fiskus, hal ini dilakukan dengan membandingkan
neraca menurut perusahaan dan neraca menurut peraturan perpajakan
(balance sheet liability method);
55
56
3. Menghitung pajak terhutang dan beban pajak penghasilan, beban pajak
penghasilan dihitung dengan dikurangkan beban pajak kini dan beban pajak
tangguhan.
Berikut ini laporan neraca dari PT. Bumi Sarana Beton untuk tahun 2011
dan neraca tahun 2012.
57
Neraca Per 31 DESEMBER 2011 PT. Bumi Sarana Beton
AKTIVA
PASSIVA
URAIAN JUMLAH URAIAN JUMLAH
AKTIVA LANCAR : HUTANG LANCAR :
Kas dan setara kas 973.433.461 Hutang Usaha/Biaya 19.303.998.046
Piutang Dagang 17.290.522.180 Hutang Pajak 705.842.250
Piutang Berelasi 10.332.118.357 Uang Muka penjualan 3.817.768.841
Piutang Lain -Lain + Kary. 780.307.459 Hutang Biaya 4.822.940.052
Persediaan Barang Dagang 13.290.110.737 Hutang Lain-Lain
-
Biaya Dibayar Dimuka 50.875.000
U.Muka Pembelian 252.165.000
U.Muka Pajak 608.958.666
JUMLAH AKTIVA LANCAR 43.578.490.860 JUMLAH HUTANG LANCAR 28.650.549.189
AKTIVA TETAP : HUTANG JANGKA PANJANG :
Tanah 6.070.847.280 Kewajiban J.Panjang Pihak Lain
36.439.885.051
Bangunan 1.660.951.896
Aktiva Tetap lainnya 47.773.495.856
Akumulasi Penyusutan & Amortisasi (26.599.911.193)
JUMLAH AKTIVA TETAP 28.905.383.839 JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG
36.439.885.051
AKTIVA LAIN-LAIN : EKUITAS :
Aktiva Lain – Lain 11.501.329.309 Modal Saham 7.000.000.000
11.501.329.309 Laba Tahun Lalu 9.524.559.591
Laba Tahun 2011 2.370.210.178
11.894.769.769
Jumlah Ekuitas
18.894.769.769
TOTAL AKTIVA 83.985.204.008 TOTAL PASSIVA 83.985.204.008
58
Sesuai dengan tahapan penerapan yang dijalankan perusahaan langkah
pertama yaitu menghitung laba fiskal dan hutang pajak, hal ini dapat dilihat dari
laporan koreksi fiskal perusahaan tahun 2011 yang menampakkan:
Laba Komersial 679.501.496
Koreksi Fiskal :
Biaya administarsi dan Umum 133.940.304
Biaya Operasional 362.179.295
Bantuan dan Sumbangan 49.027.800
Jumlah Koreksi Fiskal 545.147.399
1.224.648.895
Pajak PPh 29 (25%) x 1.224.648.895 306.162.223,75
Jurnal
Beban pajak kini 306.162.223,75
Hutang PPh 306.162.223,75
Langkah selanjutnya yaitu menghitung pajak tangguhan dengan
mempertimbangkan beda sementara dari laba komersial dengan laba fiskal sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 mengenai pajak
tangguhan beban pajak tangguhan di dapatkan dengan mengalikan persentasi
pajak dengan beda waktu oleh karena itu beban pajak tangguhan didapatkan :
Kewajiban pajak tangguhan tahun 2011 = beda sementara tahun 2011 x persentasi
tarif pajak badan.
59
Diketahui = Beda Sementara 2011 = 774.907.470
Persentasi Tarif Pajak = 25 %
Beda waktu
Penyusutan aset sewa pembiayaan = 774.907.470
Estimasi manfaat karyawan = -
Jumlah beda waktu = 774.907.470
Persentasi tarif pajak = 25%
Beban pajak tangguhan = 193.727.868
Saldo awal kewajiban pajak tangguhan = 705.842.250
Jumlah kewajiban pajak tangguhan = 899.570.118
Jurnal Pajak Tangguhan
beban pajak tangguhan 899.570.118
kewajiban pajak tangguhan 899.570.118
Sesuai dengan tahapan penerapan yang dijalankan perusahaan langkah
selanjutnya yaitu menghitung pajak terhutang dan beban pajak terhutang dengan
mengurangkan beban pajak penghasilan beban pajak kini dan beban pajak
tangguhan yaitu
Beban Pajak Penghasilan = (705.842.250)
Beban Pajak Kini = (306.162.223,73)
Beban Pajak Tangguhan = ( 899.570.118)
Pajak Terhutang (499.890. 092)
60
Jurnal
Pajak Terhutang 499.890. 092
Beban Pajak Tangguhan 499.890. 092
61
AKTIVA
PASSIVA
URAIAN JUMLAH URAIAN JUMLAH
AKTIVA LANCAR : HUTANG LANCAR :
Kas dan setara kas 1.832.575.504 Hutang Usaha/Biaya 31.177.781.767
Piutang Dagang 40.853.799.301 Hutang Pajak 655.449.740
Piutang Berelasi 13.742.408.000 Uang Muka penjualan 12.421.170.031
Piutang Lain -Lain + Kary. 1.073.574.553 Hutang Biaya 6.059.426.476
Persediaan Barang Dagang 14.526.172.101 Lain-Lain
2.343.235.044
Biaya Dibayar Dimuka 9.416.667
U.Muka Pembelian 228.429.800
U.Muka Pajak 653.483.500
JUMLAH AKTIVA LANCAR 72.919.859.426 JUMLAH HUTANG LANCAR 52.657.063.058
AKTIVA TETAP : HUTANG JANGKA PANJANG :
Harga Perolehan 82.608.285.598 Kewajiban J.Panjang Pihak Lain 44.920.344.306
Akumulasi Penyusutan & Amortisasi (35.234.939.019)
JUMLAH AKTIVA TETAP 47.373.346.579 JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 44.920.344.306
EKUITAS :
Modal Saham 15.000.000.000
AKTIVA LAIN-LAIN : Laba Tahun Lalu 11.894.769.769
Aktiva Lain – Lain 6.254.483.750 Laba Tahun 2012 2.075.512.623
13.970.282.391
6.254.483.750
Jumlah Ekuitas 28.970.282.391
TOTAL AKTIVA 126.547.689.755 TOTAL PASSIVA
126.547.689.755
Sesuai dengan tahapan penerapan yang dijalankan perusahaan langka
selanjutnya yaitu menghitung laba fiskal dan hutang pajak tahun 2012, hal ini
Neraca Per 31 DESEMBER 2012 PT. Bumi Sarana Beton
62
dapat dilihat dari laporan koreksi fiskal perusahaan tahun 2012 yang
menampakkan :
Laba Komersial 655.449.740 Koreksi Fiskal :
Biaya administarsi dan Umum 281.304.920
Biaya Operasional 1.240.433.736
Jumlah Koreksi Fiskal 3.839.908.497
44.953.382.237
Pajak PPh 29 (25%) x 44.953.382.237 11.238.345.559,25
Jurnal
Beban pajak kini 11.238.345.559,25
Hutang PPh 11.238.345.559,25
Langkah selanjutnya yaitu menghitung pajak tangguhan dengan
mempertimbangkan beda sementara dari laba komersial dengan laba fiskal sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 mengenai pajak
tangguhan beban pajak tangguhan di dapatkan dengan mengalikan persentasi
pajak dengan beda waktu oleh karena itu beban pajak tangguhan didapatkan :
Kewajiban pajak tangguhan tahun 2012 = beda sementara tahun 2012 x persentasi
tarif pajak badan.
63
Diketahui = beda sementara 2012 = 83.646.496
persentasi tarif pajak = 25 %
Beda waktu
Penyusutan aset sewa pembiayaan = 83.646.496
Estimasi manfaat karyawan = -
Jumlah beda waktu = 83.646.496
Persentasi tarif pajak = 25%
Beban pajak tangguhan = 20.911.624
Saldo awal kewajiban pajak tangguhan = 655.449.740
Jumlah kewajiban pajak tangguhan = 676.361.364
Jurnal Pajak Tangguhan
beban pajak tangguhan 676.361.364
kewajiban pajak tangguhan 676.361.364
Sesuai dengan tahapan penerapan yang dijalankan perusahaan langkah
selanjutnya yaitu menghitung pajak terhutang dan beban pajak terhutang dengan
mengurangkan beban pajak penghasilan beban pajak kini dan beban pajak
tangguhan yaitu
Beban Pajak Penghasilan = (739.096.237)
Beban Pajak Kini = (11.238.345.559,25)
Beban Pajak Tangguhan = ( 676.361.364)
Pajak Terhutang (9.819.887.958)
64
Jurnal
Pajak Terhutang 9.819.887.958
Beban Pajak Tangguhan 9.819.887.958
2. Penerapan akuntansi pajak tangguhan menurut PSAK No. 46
PSAK No. 46 adalah standar akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk
mengakui adanya konsekuensi pajak periode saat ini dan yang akan datang.
Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan PSAK No. 46 yang dilakukan oleh PT.
Bumi Sarana Beton belum sepenuhnya melakukan standar ini.
Berikut ini koreksi fiskal tahun 2011:
Koreksi fiskal
Laba komersial 2.370.210.178
Koreksi fiskal:
Biaya adum 133.940.304
Biaya operasional 362.179.295
Bantuan dan sumbangan 49. 027.800
Selisih penyusutan 774.907.470
1.320. 054.869
Laba fiskal 3.690.265. 047
Pajak (PPh 29) 25% x3.690.265.047 922.566.261,8
65
Jurnal
Beban pajak kini 922.566.261,8
Hutang pajak kini 922.566.261,8
Adapun koreksi fiskal koreksi fiskal PT. Bumi Sarana Beton untuk tahun
2012:
Koreksi fiskal
Laba komersial 2.370.210.178
Koreksi fiskal:
Biaya adum 281.304.920
Biaya operasional 1.240.433.736
Selisih penyusutan 83.646.496
1.605.385.152
Laba fiskal 3.975.595.330
Pajak (PPh 29) 25% x3.975.595.330
Jurnal
Beban pajak kini 993.898.832,5
Hutang pajak kini 993.898.832,5
Dari hasil analisis data Akuntansi Pajak Tangguhan menurut Perusahaan
dan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan maka terjadi perbedaan
perhitungan koreksi fiskal pada bantuan dan sumbangan.
66
Berdasarkan perhitungan pajak tangguhan yang dilakukan sesuai dengan prosedur
penerapan PSAK No. 46, maka laporan keuangan PT Bumi Sarana Beton harus
disesuaikan. Pada laporan keuangan PT Bumi Sarana Beton, diketahui bahwa
bantuan dan sumbangan diakui sebagai beda waktu, oleh karena itu Kewajiban
pajak tangguhan yang diakui sebesar Rp. 676.361.364 maka dilakukan jurnal
penyesuaian yaitu :
Kewajiban pajak tangguhan Rp 725.389.164
Aktiva pajak tangguhan Rp 725.389.164
67
BAB V1
PENUTUP
A. Kesimpulan
PT. Bumi Sarana Beton merupakan anak perusahaan dari PT. Hadji Kalla
yang telah menerapkan Pernayataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46. Hal ini
dibuktikan dengan adanya Kewajiban Pajak Tangguhan pada laporan neraca. PT.
Bumi Sarana Beton pada tahun 2011 telah mengakui adanya kewajiban pajak
tangguhan akibat perbedaan temporer antara perhitungan perusahaan dengan
peraturan perpajakan. Berdasarkan prosedur yang dimiliki perusahaan, maka
didapatkan beban pajak tangguhan tahun 2011 Rp 899.570.118 sedangkan untuk
tahun 2012 kewajiban pajak tangguhan PT. Bumi Sarana Beton adalah sebesar Rp
676.361.364
B. Saran
Berdasarkan hasil analisis data, perusahaan disarankan:
1. untuk melakukan jurnal penyesuaian dalam rangka mengakui konsekuensi
perhitungan perpajakan.
2. Perusahaan harus benar - benar memperhatikan setiap perbedaan pengakuan
antara pihak fiskus berdasarkan peraturan perpajakan dengan pihak
perusahaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
67
68
DAFTAR PUSTAKA
Anastasia, Diana. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Andi. Direktorat Jenderal Pajak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2000 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir
Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Fahmi, Irham. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Penerbit Alfabeta: Bandung. Febrianti, Gina. “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan Pada Laporan
Keuangan PT. Bumi Sarana Utama.” Skripsi. Universitas Hasanuddin
Makassar. 2014 Gunadi. 2009. Akuntansi Pajak. Jakarta: Grasindo. Haharap, Sofyan S. 2006. Analisis Kritis Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba
Empat. Hanafi, Mahmud M dan Abdul Halim. 2002. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta:
Salemba Empat. Harrison, Horngren, Thomas, Suwardy. 2013. Akuntansi Keuangan Edisi
Internasional Financial Reporting Standar. Jakarta: Penerbit Erlangga. Herawati. “ Analisis Penerapan PSAK No 46 Pada Laporan Keuangan PT. Prima
Karya Manunggal Kabupaten Pangkep.” Skripsi. Universitas
Muhammadiyah Makassar. 2014 Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standard Akuntansi Keuangan. Jakarta:
Grasindo.
Jumingan. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers. Kasmir. 2008. Analisis Laporan Keuangan. Rajawali Pers Jakarta. Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Paradiat. 2007. Akuntansi Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Turi, La Ode (2011) Akuntansi Koperasi. Unhalu Perss 2011 Kendari.
Wahono, Sugeng. 2012. Mengurus Pajak Itu Mudah. Jakarta: Alex Media
Computindo.
Waluyo, Arisanti. 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Jakarata: Salemba Empat.
LAMPIRAN
Neraca
Per 31 DESEMBER 2011 PT. Bumi Sarana Beton
AKTIVA
PASSIVA
URAIAN JUMLAH NO. URAIAN JUMLAH
AKTIVA LANCAR : I. HUTANG LANCAR :
Kas dan setara kas 973.433.461 Hutang Usaha/Biaya 19.303.998.046
Piutang Dagang 17.290.522.180 Hutang Pajak 705.842.250
Piutang Berelasi 10.332.118.357 Uang Muka penjualan 3.817.768.841
Piutang Lain -Lain + Kary. 780.307.459 Hutang Biaya 4.822.940.052
Persediaan Barang Dagang 13.290.110.737 Hutang Lain-Lain
-
Biaya Dibayar Dimuka 50.875.000
U.Muka Pembelian 252.165.000
U.Muka Pajak 608.958.666
JUMLAH AKTIVA LANCAR 43.578.490.860 JUMLAH HUTANG LANCAR 28.650.549.189
AKTIVA TETAP : II. HUTANG JANGKA PANJANG :
Tanah 6.070.847.280 Kewajiban J.Panjang Pihak Lain 36.439.885.051
Bangunan 1.660.951.896
Aktiva Tetap lainnya 47.773.495.856
Akumulasi Penyusutan & Amortisasi (26.599.911.193)
JUMLAH AKTIVA TETAP 28.905.383.839 JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 36.439.885.051
AKTIVA LAIN-LAIN : III. EKUITAS :
Aktiva Lain – Lain 11.501.329.309 Modal Saham 7.000.000.000
11.501.329.309 Laba Tahun Lalu 9.524.559.591
Laba Tahun 2011 2.370.210.178
11.894.769.769
Jumlah Ekuitas 18.894.769.769
TOTAL AKTIVA 83.985.204.008 TOTAL PASSIVA 83.985.204.008
Makassar, 01 Mei 2016
rencana lapor mei 2016 BLM LAPOR
PT.BUMI SARANA BETON NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 PT. Bumi Sarana Beton
AKTIVA
PASSIVA
NO. URAIAN JUMLAH NO. URAIAN JUMLAH
I. AKTIVA LANCAR : I. HUTANG LANCAR :
Kas dan setara kas 1.832.575.504 Hutang Usaha/Biaya 31.177.781.767
Piutang Dagang 40.853.799.301 Hutang Pajak 655.449.740
Piutang Berelasi 13.742.408.000 Uang Muka penjualan 12.421.170.031
Piutang Lain -Lain + Kary. 1.073.574.553 Hutang Biaya 6.059.426.476
Persediaan Barang Dagang 14.526.172.101 Lain-Lain
2.343.235.044
Biaya Dibayar Dimuka 9.416.667
U.Muka Pembelian 228.429.800
U.Muka Pajak 653.483.500
JUMLAH AKTIVA LANCAR 72.919.859.426 JUMLAH HUTANG LANCAR 52.657.063.058
II. AKTIVA TETAP : II. HUTANG JANGKA PANJANG :
Harga Perolehan 82.608.285.598 Kewajiban J.Panjang Pihak Lain 44.920.344.306
Akumulasi Penyusutan & Amortisasi (35.234.939.019)
JUMLAH AKTIVA TETAP 47.373.346.579 JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 44.920.344.306
III. EKUITAS :
Modal Saham 15.000.000.000
AKTIVA LAIN-LAIN : Laba Tahun Lalu 11.894.769.769
III. Aktiva Lain – Lain 6.254.483.750 Laba Tahun 2012 2.075.512.623
13.970.282.391
6.254.483.750
Jumlah Ekuitas 28.970.282.391
IV TOTAL AKTIVA 126.547.689.755 TOTAL PASSIVA 126.547.689.755
Makassar, 10 April 2013
NERACA
PT. BUMI SARANA BETON PER 31 DESEMBER 2011
AKTIVA
PASSIVA
NO. URAIAN JUMLAH NO. URAIAN JUMLAH
I. AKTIVA LANCAR : I. HUTANG LANCAR :
Kas dan setara kas 973.433.461 Hutang Usaha/Biaya
19.303.998.046
Piutang Dagang 17.290.522.180 Hutang Pajak
705.842.250
Piutang Berelasi 10.332.118.357 Uang Muka penjualan
3.817.768.841
Piutang Lain -Lain + Kary. 780.307.459 Hutang Biaya
4.822.940.052
Persediaan Barang Dagang 13.290.110.737 Hutang Lain-Lain
-
Biaya Dibayar Dimuka 50.875.000
U.Muka Pembelian 252.165.000
U.Muka Pajak 608.958.666
JUMLAH AKTIVA LANCAR 43.578.490.860 JUMLAH HUTANG LANCAR
28.650.549.189
II. AKTIVA TETAP : II. HUTANG JANGKA PANJANG :
Tanah 6.070.847.280 Kewajiban J.Panjang Pihak Lain
36.439.885.051
Bangunan 1.660.951.896
Aktiva Tetap lainnya 47.773.495.856
Akumulasi Penyusutan & Amortisasi (26.599.911.193)
JUMLAH AKTIVA TETAP 28.905.383.839
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG
36.439.885.051
AKTIVA LAIN-LAIN : III. EKUITAS :
III. Aktiva Lain – Lain 11.501.329.309 Modal Saham
7.000.000.000
11.501.329.309 Laba Tahun Lalu
9.524.559.591
Laba Tahun 2011 2.370.210.178
11.894.769.769
Jumlah Ekuitas 18.894.769.769
IV TOTAL AKTIVA 83.985.204.008 TOTAL PASSIVA
83.985.204.008
Makassar, 01 Mei 2016
PT.BUMI SARANA BETON
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2011
No. URAIAN 2011 2011 FINAL 2011 NON FINAL
A. PEREDARAN USAHA
PENJUALAN 52.175.204.615 4.602.438.457 47.572.766.158
DISKON - - -
PENJAUALAN LAIN-LAIN NON PPN 33.453.150.104 - 33.453.150.104
TOTAL PENJUALAN KOTOR 85.628.354.719 4.602.438.457 81.025.916.262
Ongkos angkutan - - -
Potongan Penj/Discount/Komisi - - -
Pengembalian Penjualan - - -
PPN Tanpa Faktur - - -
Jumlah Potongan - - -
TOTAL PEREDARAN USAHA 85.628.354.719 4.602.438.457 81.025.916.262
B. HARGA POKOK PENJUALAN : -
PERSEDIAAN AWAL 3.136.109.309 - 3.136.109.309
BAHAN MATERIAL & BHN PEMBANTU 57.618.559.318 4.487.942.755 53.130.616.564
BAHAN MATERIAL, PASIR & BATU - - -
UPAH LANGSUNG 1.579.162.000 - 1.579.162.000
BIAYA OPERASIONAL 8.562.158.271 8.562.158.271
BIAYA PENYUSUTAN / DEPRESIASI 4.760.029.605 - 4.760.029.605
75.656.018.503 4.487.942.755 71.168.075.749
PERSEDIAAN AKHIR 3.389.537.949 - 3.389.537.949
TOTAL HPP 72.266.480.554 4.487.942.755 67.778.537.800
C. LABA BRUTO ( C=A-B) 13.361.874.165 114.495.702 13.247.378.462
D. BIAYA-BIAYA :
- BIAYA KARYAWAN 3.098.513.000 - 3.098.513.000
- BIAYA PENJUALAN 911.912.488 - 911.912.488
- BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 3.166.437.438 - 3.166.437.438
- BIAYA & BUNGA BANK 4.320.406.758 - 4.320.406.758
JUMLAH BIAYA 11.497.269.684 - 11.497.269.684
E. LABA PENJUALAN ( C-D) 1.864.604.480 114.495.702 1.750.108.778
F. PENDAPATAN LAIN-LAIN :
- LAIN - LAIN PENDAPATAN 804.373.702 - 804.373.702
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN 804.373.702 - 804.373.702
KOREKSI FISKAL :
KOREKSI POSITIF BY ADUM 133.940.304 - 133.940.304
KOREKSI POSITIF BY OPERASIONAL 362.179.295 - 362.179.295
BANTUAN & SUMBANGAN 49.027.800 - 49.027.800
JLH KOREKSI FISKAL 545.147.399 - 545.147.399
G. LABA SEBELUM PAJAK 3.214.125.581 114.495.702 3.099.629.878
- PAJAK 705.842.250
- PAJAK FINAL 138.073.154
H. LABA SESUDAH PAJAK 2.370.210.178
PT.BUMI SARANA BETON LAPORAN LABA RUGI
PERIODE : JANUARI - DESEMBER 2012
2012 2012 FINAL 2012 NON FINAL
PEREDARAN USAHA
PENJUALAN READY MIX 80.471.863.470 35.976.654.585 44.495.208.885
DISKON - - -
PENJUALAN LAIN-LAIN NON PPN 22.673.974.231 - 22.673.974.231
TOTAL PENJUALAN KOTOR 103.145.837.701 35.976.654.585 67.169.183.116
Ongkos angkutan - - -
Potongan Penj/Discount/Komisi - - -
Pengembalian Penjualan - - -
PPN Tanpa Faktur - - -
Jumlah Potongan - - -
TOTAL PEREDARAN USAHA 103.145.837.701 35.976.654.585 67.169.183.116
HARGA POKOK PENJUALAN :
PERSEDIAAN AWAL 3.389.537.949 - 3.389.537.949
BAHAN MATERIAL & BHN PEMBANTU 74.242.563.229 31.958.069.133 42.284.494.095
UPAH LANGSUNG 2.012.987.000 - 2.012.987.000
BIAYA OPERASIONAL 13.782.597.068 3.081.061.902 10.701.535.166
BIAYA PENYUSUTAN / DEPRESIASI 7.876.930.713 - 7.876.930.713
101.304.615.959 35.039.131.035 66.265.484.923
PERSEDIAAN AKHIR 12.941.050.418 - 12.941.050.418
TOTAL HPP 88.363.565.541 35.039.131.035 53.324.434.505
LABA BRUTO ( C=A-B) 14.782.272.160 937.523.550 13.844.748.611
BIAYA-BIAYA :
- BIAYA KARYAWAN 3.689.240.500 - 3.689.240.500
- BIAYA PENJUALAN 920.891.807 - 920.891.807
- BIAYA UMUM & ADMINISTRASI 3.125.610.219 - 3.125.610.219
JUMLAH BIAYA 7.735.742.526 - 7.735.742.526
-
LABA PENJUALAN ( C-D) 7.046.529.634 937.523.550 6.109.006.085
PENDAPATAN LAIN-LAIN :
- LAIN - LAIN PENDAPATAN (BIAYA) 66.181.929 - 66.181.929
- (LABA) / RUGI SELISIH KURS - - -
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN 66.181.929 - 66.181.929
- PENDAPATAN BUNGA 16.320.914 - 16.320.914
- BIAYA & BUNGA BANK (114.973.566) - (114.973.566)
- BIAYA & BUNGA LEASE (4.641.889.070) - (4.641.889.070)
- LAIN-LAIN - - -
KOREKSI FISKAL :
KOREKSI POSITIF BY ADUM 281.304.920 281.304.920
KOREKSI POSITIF BY OPERASIONAL 1.240.433.736 1.240.433.736
LABA SEBELUM PAJAK 3.893.908.497 937.523.550 2.956.384.948
- PAJAK - 739.096.237
- PAJAK FINAL 1.079.299.638
LABA SESUDAH PAJAK 2.075.512.623
Makassar, 18 Maret 2013
NERACA PER 31 DESEMBER
RIWAYAT HIDUP
Noviyanti, lahir di Beringin Jaya 11 November 1993,
merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan
Ayahanda Nabawi dan Ibunda Wati. Memulai jenjang
pendidikan pertama di SD Negeri II Beringin Jaya pada
tahun 2000, kemudian melanjutkan pada tingkat
selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Negeri I Bumi Raya pada tahun 2006. Lalu kemudian melanjutkan pendidikan
pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri II Bungku Barat
Jurusan Pertanian dengan Keahlian Argibisnis Produksi Tanaman pada tahun
2009. Setelah tamat dari SMK Negeri II Bungku Barat, penulis melanjutkan
pendidikan ke jenjang Universitas pada tahun 2012 mengambil Strata Satu (SI)
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar. Motivasi dalam hidup bekerja keras, rajin dan terus menjadi manusia
yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.