SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI KLASIFIKASI ARSITEKTUR (AR) SUB KLASIFIKASI KODE KBLI JUDUL KBLI Kode Subklasifikasi JENIS USAHA KUALIFIKASI 71101 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian AR001 UMUM KMB BUJKN, BUJKPMA, BUJKA Disahkan oleh: Ketua Dewan Pengarah Nomor Dokumen : SS.LS INKINDO-BU–01 Nomor Salinan : Status Distribusi : Terkendali Tak terkendali Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin sebelumnya dari Ketua Pelaksana LS INKINDO
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SKEMA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSULTANSI
KONSTRUKSI
KLASIFIKASI ARSITEKTUR (AR)
SUB KLASIFIKASI KODE KBLI
JUDUL KBLI Kode Subklasifikasi
JENIS USAHA
KUALIFIKASI
71101 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
AR001 UMUM KMB BUJKN, BUJKPMA, BUJKA
Disahkan oleh:
Ketua Dewan Pengarah
Nomor Dokumen : SS.LS INKINDO-BU–01
Nomor Salinan :
Status Distribusi :
Terkendali
Tak terkendali
Perhatian : Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan
komersial atau tujuan lain baik seluruhnya maupun sebagian tanpa ijin
sebelumnya dari Ketua Pelaksana LS INKINDO
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 2 dari 32
LEMBAR PENGESAHAN
Perubahan :
Alasan Perubahan :
Disposisi :
DISAHKAN OLEH :
Jabatan Ketua Pengarah
Tandatangan
Nama Ir. Erie Heryadi
Tanggal
DISTRIBUSI KE 1. Dewan Pengarah
2. Ketua Pelaksana
3. Koordinator Administrasi
4. Koordinator Standarisasi Mutu
5. Koordinator Sertifikasi
STATUS REVISI No.
Revisi No.
Halaman Bagian/Sub Bagian
yang Direvisi Disetujui
Oleh Tanggal
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 3 dari 32
1. PENDAHULUAN
1.1 Lembaga Sertifikasi INKINDO yang selanjutnya disingkat LS INKINDO,
merupakan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang dibentuk oleh Ikatan
Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) yang merupakan Asosiasi Badan
Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Assosiasi Badan Usaha
Jasa Konstruksi, Assosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Assosiasi yang terkait
dengan rantai pasok Konstruksi terakreditasi. Berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Pengurus Nasional INKINDO Nomor 05/TAP.DPN/III/2021 tentang
Pembentukan Lembaga Sertifikasi INKINDO dan Akte Notaris Nomor 21 tanggal
10 Mei 2021, LS INKINDO merupakan badan hukum tersendiri yang bersifat
independen dengan tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan
Usaha Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
1.2 Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi, LS INKINDO dioperasikan berdasarkan stándar persyaratan
untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa secara profesional,
independen dan imparsial.
1.3 LS INKINDO melaksanakan proses sertifikasi badan usaha jasa konsultansi
konstruksi melalui kegiatan Penilaian Kesesuaian berdasarkan Persyaratan
Acuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun
2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018
tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional mensyaratkan
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 4 dari 32
jenis kegiatan Penilaian Kesuaian dan tata cara yang diperlukan untuk
membuktikan pemenuhan Persyaratan Acuan ditetapkan dalam Skema
Sertifikasi.
1.4 LS INKINDO menerbitkan Skema Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konsultansi
Konstruksi Klasifikasi Arsitektur Subklasifikasi Jasa Arsitektural Bangunan
Gedung Hunian dan Non Hunian (AR001) untuk digunakan sebagai panduan
dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kesesuaian terhadap Badan Usaha
yang mengajukan permohonan sertifikasi.
2. RUANG LINGKUP
2.1. Kualifikasi
Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan untuk Penilaian Kesesuaian
terhadap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa
Konsultansi Konstruksi (BUJK) kualifikasi:
a. Kecil,
b. Menengah, dan
c. Besar,
baik BUJK Nasional (BUJKN), BUJK Penanaman Modal Asing (BUJK-PMA),
maupun BUJK Asing (BUJKA)
2.2. Klasifikasi dan Subklasifikasi
Dokumen ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan untuk Penilaian Kesesuaian
terhadap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha Jasa
Konsultansi Konstruksi (BUJK) Klasifikasi Arsitektur, baik BUJK Nasional
(BUJKN), BUJK Penanaman Modal Asing (BUJK-PMA), maupun BUJK Asing
(BUJKA); meliputi subklasifikasi sebagai berikut:
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 5 dari 32
Subklasifikasi
Usaha
Kode
KBLI Ruang Lingkup
Jenis, Sifat Usaha
dan Kualifikasi
Jasa Arsitektural
Bangunan Gedung
Hunian dan Non
Hunian (AR001)
71101 Kelompok ini mencakup layanan usaha
kajian, perencanaan, perancangan,
pengawasan dan manajemen
penyelenggaraan konstruksi serta jasa
nasihat dan pradesain arsitektural seperti
site philosophy, tujuan dari
pembangunan, tinjauan lingkungan dan
iklim, kebutuhan hunian, batasan biaya,
analisa pemilihan lokasi, penjadwalan
pelaksanaan konstruksi, dan isu lain
yang mempengaruhi desain dan
konstruksi dari suatu proyek; termasuk
Jasa Desain Arsitektural meliputi ilustrasi
presisi dari konsep desain dalam hal
siting plan, bentuk dan material yang
akan digunakan, struktur, sistem
mekanikal dan biaya konstruksi untuk
bangunan gedung Hunian dan Non
Hunian.
Usaha Jasa
Konsultansi
Konstruksi Bersifat
Umum; Kualifikasi
Kecil, Menengah
dan Besar.
3. PROSEDUR PENILAIAN KESESUAIAN
3.1 Kegiatan penilaian kesesuaian dalam proses sertifikasi BUJK dilakukan
mencakup:
3.1.1. Administrasi
Ketentuan Administrasi :
a. Kelengkapan dan kebenaran isian borang serta kebenaran format
sesuai yang ditetapkan oleh LS INKINDO, meliputi:
− Formulir Permohonan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultansi
Konstruksi,
− Formulir Pengurus Badan Usaha,
− Formulir Tenaga Kerja Konstruksi,
− Formulir Jenis Permohonan (baru, perpanjangan, perubahan,
perpanjangan dan perubahan),
− Formulir Data Keuangan,
− Formulir Data Pengalaman,
− Format Surat Pernyataan Badan Usaha,
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 6 dari 32
− Format Surat Pernyataan Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan
Perikatan Kerja,
− Formulir Tenaga Kerja Konstruksi.
b. Kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas Badan Usaha,
meliputi:
− Akte Pendirian dilengkapi Surat Keputusan Persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
− Akte Perubahan dilengkapi Surat Keputusan Persetujuan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
− Nomor Induk Berusaha (NIB),
− Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan,
− Surat izin bagi Penanaman Modal Asing (bagi Perusahaan Modal
Asing/PMA),
− Surat Pernyataan PJBU bahwa PJBU, Direksi dan Komisaris BUJKA
Induk tidak merangkap menjadi PJBU, Direksi dan Komisaris pada
BUJK /BUJKA lain (untuk BUJKA)
− Surat Penunjukan Kepala Perwakilan oleh BUJKA Induk (untuk
BUJKA),
− Surat Rekomendasi dari Kedutaan Besar Negara Asal di Indonesia
(untuk BUJKA),
− Izin Perwakilan BUJKA dari Kementerian PU (untuk BUJKA),
− Rekaman izin usaha jasa konstruksi BUJKA Induk yang masih
berlaku yang telah dilegalisir oleh instamsi penerbit (untuk BUJKA).
3.1.2. Penjualan Tahunan
Ketentuan penjualan tahunan :
a. Penjualan Tahunan dibuktikan dengan rekaman surat perjanjian kerja
Konstruksi yang disahkan oleh pemilik pekerjaan dan harus dicatat
sebagai pengalaman badan usaha.
b. Nilai Penjualan Tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam
masa berlakunya SBU.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 7 dari 32
c. Dalam hal kontrak kerja Konstruksi terdapat bentuk kerja sama
operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan
Penjualan Tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya.
d. Dalam hal Penjualan Tahunan sudah digunakan pada Subklasifikasi
tertentu, tidak dapat digunakan kembali untuk permohonan Kualifikasi
dan Subklasifikasi yang berbeda.
e. Dalam hal BUJK mengajukan perubahan untuk peningkatan kualifikasi,
penilaian terhadap penjualan tahunan dilakukan terhadap akumulasi
penjualan tahunan sejenis.
Persyaratan penjualan tahunan untuk kegiatan usaha jasa konsultansi
konstruksi bersifat umum:
Kualifikasi Penjualan Tahunan
Kecil • Untuk pengajuan baru tidak diperlukan
• ≤ Rp. 1.000.000.000,-
Menengah ≥ Rp. 1.000.000.000,-
Besar • Untuk BUJKN ≥ Rp. 2.500.000.000,-
• Untuk BUJKA ≥ Rp. 10.000.000.000,-
3.1.3. Kemampuan Keuangan
Penilaian Kemampuan Keuangan diambil dari nilai total ekuitas pada
neraca keuangan BUJK untuk BUJK Kualifikasi kecil, dan neraca
keuangan BUJK hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk BUJK Kualifikasi
menengah dan besar. Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata
uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah
menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat
pengajuan penetapan kualifikasi.
Persyaratan Kemampuan Keuangan untuk kegiatan usaha jasa
konsultansi konstruksi bersifat umum:
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 8 dari 32
Kualifikasi Kemampuan Keuangan
Kecil ≥ Rp. 100.000.000,-
Menengah ≥ Rp. 250.000.000,-
Besar • Untuk BUJKN ≥ Rp. 500.000.000,-
• Untuk BUJKA ≥ Rp. 2.000.000.000,-
3.1.4. Tenaga Kerja Konstruksi
Ketersediaan tenaga kerja Konstruksi harus memenuhi persyaratan
minimal berupa jumlah, kualifikasi, dan jenjang tenaga kerja yang
dibuktikan dengan kepemilikan SKK untuk setiap Subklasifikasi. Tenaga
kerja yang dipersyaratkan meliputi:
a. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU);
b. Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU); dan/atau
c. Penanggung Jawab Subklasifikasi Badan Usaha (PJSKBU).
Tenaga kerja konstruksi tersebut merupakan tenaga tetap badan usaha
yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain. Dalam hal
BUJK memiliki beberapa subklasifikasi dengan kualifikasi berbeda, maka
kualifikai dan jenjang PJTBU mengacu subklasifikasi dengan kualifikasi
tertinggi.
Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha jasa
konsultansi konstruksi bersifat umum:
Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi
Kecil a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 7
(tujuh) atau ahli muda sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi;
c. PJBU dapat merangkap sebagai PJTBU;
d. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK
konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah
jenjang 6 (enam) atau teknisi/analis sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 9 dari 32
Menengah a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 8
(delapan) atau ahli madya sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi;
c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK
konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah
jenjang 7 (tujuh) atau ahli muda sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi.
Besar a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9
(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN
Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer;
c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK
konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah
jenjang 8 (delapan) atau ahli madya sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi
Kantor Perwakilan BUJKA:
a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi;
b. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi
kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah jenjang 9
(sembilan) atau ahli utama sesuai dengan subklasifikasi
tenaga kerja konstruksi atau memiliki sertifikat ASEAN
Architect atau ASEAN Chartered Professional Engineer;
c. 1 (satu) orang PJSKBU per Subklasifikasi dengan SKK
konstruksi kualifikasi KKNI jabatan ahli paling rendah
jenjang 9 (sembilan) atau ahli utama sesuai dengan
subklasifikasi tenaga kerja konstruksi atau memiliki
sertifikat ASEAN Architect atau ASEAN Chartered
Professional Engineer.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 10 dari 32
3.2 Pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian dapat dilakukan melalui kunjungan
(asesmen) lapangan dan/atau secara daring yang ditetapkan berdasarkan
kebijakan LS INKINDO.
4. PERSYARATAN LEMBAGA SERTIFIKASI
Persyaratan Lembaga Sertifikasi mengacu kepada persyaratan yang telah
ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai
lembaga yang memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi badan Usaha.
4.1 Memenuhi Aspek Legal
Lembaga Sertifikasi Inkindo (LS INKINDO) telah memenuhi aspek legal yaitu
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional INKINDO
Nomor 05/TAP.DPN/III/2021 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi
INKINDO dan Akte Notaris Nomor 21 tanggal 10 Mei 2021, LS INKINDO
merupakan badan hukum tersendiri yang bersifat independen dengan tujuan
untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.2 Lisensi LPJK
LS INKINDO berhak mengeluarkan Lampiran Sertifikat Badan Usaha setelah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (LPJK) sebagai lembaga yang memberikan lisensi kepada Lembaga
Sertifikasi badan Usaha.
4.3 Sistem Manajemen Mutu
a. Penyelenggaraan sertifikasi BUJK dilaksanakan oleh LS INKINDO dengan
menerapkan sistem manajemen lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa,
mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 11 dari 32
b. Mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
(Lampiran II: Persyaratan dan/atau Kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko; Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), satu tahun setelah
mendapatkan Lisensi dari LPJK, LS INKINDO mengajukan Akreditasi ke
Badan Standarisasi Nasional/Komite Akreditasi Nasional (BSN/KAN).
4.4 Sarana dan Prasarana
Dalam menunjang penyelenggaraan proses sertifikasi, LS Inkindo memiliki
sarana dan prasarana:
− Ruang kantor yang terdiri dari ruang Ketua Pelaksana LS Inkindo, ruang
keuangan, ruang kerja koordinator, ruang kerja kepala urusan, ruang kerja
asesor, ruang rapat, dan ruang penunjang seperti toiet dan ruang ibadah.
− Fasilitas kerja seperti komputer, printer, scanner, wifi, telepon, server, dan
mebeler.
5. PROSES DAN SISTEM SERTIFIKASI
5.1 Proses
Proses sertifikasi sesuai dengan bagan alur proses sertifikasi pada lampiran 1.
5.2 Sistem Sertifikasi
Sistem sertifikasi LS INKNDO mencakup:
a. Tinjauan permohonan terhadap kelengkapan dan kebenaran syarat
dokumen,
b. Determinasi melalui proses penilaian kesesuaian berdasarkan kemampuan
keuangan, ketersediaan tenaga ahli, dan penjualan tahunan,
c. Pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan
badan usaha,
d. Penerbitan sertifikat badan usaha, dan
e. Surveilen dalam rangka pemeliharaan sertifikat.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 12 dari 32
6. PROSEDUR SERTIFIKASI
Kegiatan sertifikasi BUJK untuk klasifikasi/bidang usaha Jasa Aktivitas Arsitektur
dilaksanakan melalui tahapan proses sebagai berikut:
a. Pengajuan Permohonan sertifikasi;
b. Tinjauan Permohonan Sertifikasi;
c. Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi;
d. Pembayaran Biaya Sertifikasi;
e. Penilaian Kesesuaian;
f. Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian;
g. Penetapan keputusan sertifikasi;
h. Penerbitan sertifikat Badan Usaha;
i. Survailen;
j. Re-Sertifikasi;
k. Perubahan ruang lingkup SBU;
l. Pembekuan dan Pencabutan SBU;
6.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi
6.1.1 Pengajuan permohonan sertifikasi dilakukan oleh BUJK secara daring melalui
Sistem OSS. Persyaratan/kriteria BUJK yang dapat mengajukan permohonan
sertifikasi adalah sebagai berikut:
a. BUJKN yang telah memiliki NIB, berusaha di bidang Jasa Konsultansi
Konstruksi sebagaimana tercatat dalam Akte Perusahaan;
b. BUJK-PMA dan BUJKA yang telah memenuhi kewajiban sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. Tidak sedang kena sanksi (black list) pada pekerjaan Jasa Konsultansi
Konstruksi oleh instansi terkait, baik nasional maupun internasional.
6.1.2 Permohonan sertifikasi harus dilengkapi dengan:
a. Informasi pemohon
1) Nama dan alamat BUJK pemohon, serta nama dan kedudukan atau
jabatan personel yang bertanggung jawab atas pengajuan
permohonan sertifikasi.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 13 dari 32
2) Apabila pemohon bertindak sebagai perwakilan resmi dari pemilik
BUJKA yang berkedudukan hukum di luar negeri, harus menyertakan
bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukkan
sebagai perwakilan resmi pemilik BUJKA di wilayah Republik
Indonesia.
b. Surat pernyataan bahwa Pemohon sertifikasi bertanggungjawab penuh
atas pemenuhan persyaratan proses sertifikasi dan bersedia memberikan
akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LS
INKINDO dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi.
c. Daftar rincian permohonan klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi.
d. Data dasar administrasi mencakup:
1) Informasi BUJK/perkantoran (nama BUJK, alamat kantor, status
BUJK, Jenis BUJK, alamat E-mail, informasi kantor
cabang/perwakilan);
2) Legalitas (Akte pendirian beserta perubahanya dan pengesahan dari
Kemenkumham, NPWP, NIB/SIP-PMA);
3) Pengurus dan kepemilikan BUJK;
4) Struktur organisasi, nama dan jabatan personil penanggung jawab
operasional BUJK; dan
5) Sertifikat Badan Usaha yang telah dimiliki.
e. Data dasar klasifikasi dan kualifikasi mencakup:
1) Data ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang terdiri dari
Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggung Jawa Teknik
(PJTBU) dan Penanggung Jawab Subklasifikasi (PJSKBU);
2) Data penjualan tahunan BUJK dalam 3 (tiga) tahun terakhir;dan
3) Data kemampuan keuangan.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 14 dari 32
6.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi
6.2.1 LS INKINDO melakukan tinjauan permohonan sertifikasi terhadap dokumen
permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari
dokumen permohonan sertifikasi yang diajukan oleh Pemohon telah lengkap
dan memenuhi persyaratan. Apabila berkas dari pemohon tidak lengkap maka
pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki berkas
maksimal 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 3 (tiga) hari, apabila
pemohon tidak melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan tersebut
maka pemohon dianggap mengundurkan diri.
6.2.2 Dalam hal hasil tinjauan dinyatakan bahwa dokumen permohonan telah lengkap
dan sesuai persyaratan, Pemohon ditetapkan sebagai Calon Peserta Penilaian
Kesesuaian.
6.2.3 Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan dapat menunjuk seorang
petugas yang memahami dokumen permohonan sertifikasi untuk melakukan
tinjauan permohonan sertifikasi.
6.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi
6.3.1 Setelah permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan Pemohon menyetujui
persyaratan dan prosedur sertifikasi yang ditetapkan oleh LS INKINDO,
Perjanjian Sertifikasi ditandatangani oleh Pemohon dan LS INKINDO,
dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pemohon ditetapkan
sebagai Calon Peserta Penilaian Kesesuaian;
6.3.2 Pokok-pokok perjanjian sertifikasi paling tidak memuat komitmen Pemohon
untuk mematuhi proses sertifikasi, serta hak dan kewajiban dari LS INKINDO
dan Pemohon selama proses sertifikasi dilaksanakan. Perjanjian sertifikasi
ditandatangani oleh Pemohon dan LS INKINDO.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 15 dari 32
6.4 Pembayaran Biaya Sertifikasi
6.4.1 Pemohon wajib membayar biaya sertifikasi, dengan besaran biaya mengacu
pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor
559/KPTS/M/2021, tanggal 7 Mei 2021 tentang Penetapan Besaran Biaya
Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa
Konstruksi Yang Dilaksanakan Oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa
Konstruksi.
6.4.2 Biaya sertifikasi dikenakan terhadap setiap subklasifikasi/subbidang usaha yang
diajukan dalam permohonan sertifikasi, dan dibayarkan bersamaan dengan
penandatangan Perjanjian Sertifikasi.
6.4.3 Calon peserta Penilaian Kesesuaian yang telah membayar biaya sertifikasi,
ditetapkan sebagai Peserta Penilaian Kesesuaian.
6.5 Penilaian Kesesuaian
6.5.1 Pelaksanaan Penilaian Kesesuaian dilakukan melalui sistem daring dan atau
penilaian secara manual menggunakan perangkat borang penilaian yang telah
disiapkan oleh Asesor yang ditunjuk oleh LS INKINDO, dengan waktu
pelaksanaan paling lambat selama 3 (tiga) hari kerja.
6.5.2 Penunjukan Asesor dilakukan oleh Koordinator Bidang Sertifikasi melalui surat
tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Urusan Sertifikasi. Kepala
Urusan Sertifikasi melakukan penelitian terhadap Asesor yang akan mendapat
surat tugas, memastikan Asesor tidak sedang melakukan tugas penilaian
kesesuaian, atau dalam proses akhir penilaian kesesuaian, dan tidak memiliki
hubungan langsung dengan pemohon. Penunjukan Asesor berdasarkan
ketersediaan asesor yang tidak sedang bertugas atau dalam proses akhir
penilaian kesesuain dengan menggunakan Kartu Kendali.
6.5.3 Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan umum dan persyaratan khusus
(klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi usaha, serta sumber daya) dilakukan
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 16 dari 32
untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam
Persyaratan Acuan, yaitu:
a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 6
Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
6.5.4 Penilaian Kesesuaian terhadap persyaratan yang dilakukan mencakup
keberadaan, jumlah, validitas, kelayakan dan fungsinya. Penilaian kelayakan
(kemampuan usaha) dilakukan terhadap setiap subklasifikasi yang diajukan
dalam Permohonan sertifikasi.
6.5.5 Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LS INKINDO.
Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian paling tidak terdiri atas:
a. hasil Penilaian Kesesuaian; dan
b. rekomendasi.
6.5.6 Apabila laporan hasil Penilaian Kesesuaian memuat ketidaksesuaian terhadap
kriteria persyaratan umum dan khusus, maka permohonan dinyatakan ditolak.
6.6 Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian
6.6.1 Monitoring terhadap kinerja Asesor dalam melakukan Penilaian Kesesuaian
dilakukan oleh Kepala Urusan Standarisasi termasuk didalamnya melakukan
tinjauan terhadap hasil penilaian oleh asesor bersama-sama dengan
Koordinator Sertifikasi dan Kepala Urusan Sertifikasi. Apabila terdapat
kejanggalan hasil penilaian oleh asesor, maka Kepala Urusan Standarisasi
dengan persetujuan Koordinator Bidang Sertifikasi menginstruksikan kepada
Asesor untuk melakukan penilaian ulang.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 17 dari 32
6.6.2 Koordinator Bidang Sertifikasi membuat memo yang dilampiri dengan hasil
penilaian kesesuaian dan rekomendasi Asesor kepada Ketua Pelaksana LS
INKINDO untuk dilakukan Pemutusan.
6.6.3 Tinjauan terhadap hasil Penilaian Kesesuaian dilakukan oleh Komite Teknis
terdiri personil/orang atau sekelompok orang (minimal 3 orang) yang tidak
terlibat dalam proses Penilaian Kesesuaian yang ditugaskan oleh LS INKINDO
untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah
diperoleh dari proses Penilaian Kesesuaian.
6.6.4 Rekomendasi berdasarkan hasil Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian dapat
mencakup penetapan Klasifikasi, Subklasifikasi dan Kualifikasi.
6.6.5 Hasil tinjauan didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Penetapan Hasil
Tinjauan Terhadap Hasil Penilaian Kesesuaian. Proses Tinjauan oleh Komite
Teknis dilaksanakan selama 1 (satu) hari kerja.
6.7 Penetapan Keputusan Sertifikasi
6.7.1 Keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari
proses Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian, dan dilaksanakan selama 1 (satu)
hari kerja.
6.7.2 Keputusan sertifikasi dilakukan oleh personil (orang) atau sekelompok orang
yang tidak terlibat dalam proses Penilaian Kesesuaian.
6.7.3 Keputusan sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang
sama dengan yang melakukan Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian.
6.7.4 Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil Tinjauan Hasil Penilaian Kesesuaian
harus didokumentasikan dalam Berita Acara Keputusan Sertifikasi.
SKEMA SERTIFIKASI KLASIFIKASI ARSITEKTUR
Nomor Bagian
Edisi / Revisi
Berlaku sejak ………. 2021
Tanggal Review ………. 2021
Halaman 18 dari 32
6.7.5 Keputusan sertifikasi dapat berupa rekomendasi untuk memberikan Sertifikat
Badan Usaha (SBU) atau menolak untuk memberikan SBU.
6.7.6 Dalam hal keputusan sertifikasi adalah menolak untuk memberikan SBU, LS