PT PLN (PERSERO) PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0037.l(DlR/20'14 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 1503.I(DIRY2O11 TENTANG TUNJANGAN POSISI (PAY FOR POSITION) Menimbang Mengingat : a. b. DIREKSI PT PLN (PERSERO) bahwa pengaturan Tunjangan Posisi (Pay for Position) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1503.lODlR/2011 tanggal 30 Desember 2011, bahwa sebagai tindak laniut atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0035.t(DlRy2014 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.ruD1R/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai, maka ketentuan Tunjangan Posisi (Pay for Position) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dkeksi PT PLN (Persero) tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor '1503.I(DlR/2011 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position\. Undang-undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi perusahaan Perseroan (Persero); Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia- an Tenaga Listrlki Anggaran Dasar PT PLN (Persero); Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252IMBU/2009 jo. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224IMBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara; Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/M3U/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota- Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.l(030/DlR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusa- haan; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.1(DlRi2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0035.KD1Ry2014; Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 184.1(DlR/2008 tentang Wewenang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1 13.ruDtR/201 0; 9. 10. 11. 12. : 1. 2. 4.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PT PLN (PERSERO)
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR: 0037.l(DlR/20'14
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 1503.I(DIRY2O11TENTANG TUNJANGAN POSISI (PAY FOR POSITION)
Menimbang
Mengingat
: a.
b.
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
bahwa pengaturan Tunjangan Posisi (Pay for Position) telah ditetapkan berdasarkanKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1503.lODlR/2011 tanggal 30 Desember2011,
bahwa sebagai tindak laniut atas Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor0035.t(DlRy2014 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 007.ruD1R/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai, makaketentuan Tunjangan Posisi (Pay for Position) sebagaimana dimaksud dalam huruf adi atas, perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlumenetapkan Peraturan Dkeksi PT PLN (Persero) tentang Perubahan atasKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor '1503.I(DlR/2011 tentang TunjanganPosisi (Pay for Position\.
Undang-undang Rl Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
Undang-undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-undang Rl Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan BentukPerusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi perusahaan Perseroan(Persero);
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan,Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyedia-an Tenaga Listrlki
Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-252IMBU/2009 jo.Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-224IMBU/2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PerusahaanPerseroan PT Perusahaan Listrik Negara;
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/M3U/2013 tentangPemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.l(030/DlR/1994 tentangPemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusa-haan;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 007.1(DlRi2008 tentang SistemRemunerasi Pegawai yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PeraturanDireksi PT PLN (Persero) Nomor 0035.KD1Ry2014;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 184.1(DlR/2008 tentang WewenangKepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1 13.ruDtR/201 0;
9.
10.
11.
12.
: 1.
2.
4.
2
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 387.KDIR/2008 tentang SistemPembinaan Kompetensi dan Karir yang telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 174.lVDlR/2012;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 032.1(DlR/2009 tentang SistemManajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK);
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.1(DlR/2009 tentang BatasanKewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero)sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor1387.1(DlR/2011 dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0490.1(DIR72O13i
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 379.l(DlRy2010 tentang Human CapitalManagement System sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1337.KDIR/201 1 ;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1503.1(DlR/2011 tentang TunjanganPosisi (Pay for Position);
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 023.lUDlRy2o12 tentang Organisasidan Tata Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 273.KlOlRl2013 dan Kepu-tusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0443.KDlR/2013;
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0638.1(DlR/2013 tentang PenetapanPeraturan Direksi PT PLN (Persero) Sebagai Bentuk Peraturan Yang Memuat MateriYang Sifatnya Mengatur.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR 1503,I(DIR/2011 TENTANGTUNJANGAN POSISI (PA Y FOR POS/I/OM.
Pasal I
Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1503.1(DlFl/201 'l
tentang Tunjangan Posisi (Pay for Posltrbn) diubah serta beberapa Lampiran diubah dan ditambah sebagaiberikut:
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1)dan (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
Tunjangan Posisi
(1) Tunjangan Posisi Pemangku'Jabatan Struktural adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1
dengan koefisien posisi dibedakan berdasarkan Tingkat Organisasi Unit dan indeks daerahmengacu pada Tabel Kelompok Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4, sampai denganditetapkannya Bobot (Harga) Jabatan dan penyesuaiannya.
(2) Tunjangan Posisi Pemangku Jabatan Fungsional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2
dengan koeflsien posisi dibedakan berdasarkan jenjang organisasi dan indeks daerah mengacupada Tabel Kelompok Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 4, sampai denganditetapkannya Bobot (Harga) Jabatan dan penyesuaiannya.
Mengubah Lampiran l dan 2 serta menambah 1(satu) Lampiran yakni Lampiran 4, sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
3
Pasal ll
Peraturan ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tldak terpisahkan dari Keputusan Direksi PT PLN(Persero) Nomor 1503.l(DlRy2011 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position).
Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakartapadatanggal : 29Januari2014
- Dalam hal masih terdapat daerah PLN Unit yang belum tercantum secara tegas dalam Kelompok Daerahtersebut, Pimpinan PLN Unit lnduk setempat dapat menetapkan Kelompok Daerah PLN Unit teisebut padaKelompok Daerah yang terdekat dan relevan serta melaporkan penetapan tersebut kepada DivisiPengembangan Sistem SDM;
- Khusus untuk UniUSub Unit di daerah yang masuk kategori ekstrim, khususnya dari segi jangkauantransportasi yang sulit dan sangat terpencil, serta tidak ada Kelompok Daerah terdekat yang relevan, makaPimpinan PLN Unit Induk setempat dapat mengajukan usulan penetapan Kelompok Daerah pLN Unittersebut untuk masuk kedalam Kelompok Daerah yang lebih tinggi, kepada Kepala Divisi PengembanganSistem SDM untuk ditetapkan oleh Komite SDM.