Sistem Pengendalian Intern DJPb - Edited

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

IMPLEMENTASI

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

oleh:

Ade Rintaka ( 01 )

Alfi Kurniawati ( 02 )

Alfiah Kusumaningrum ( 03 )

Ardes Martua Yudito Sitanggang ( 05 )

Prajastiono Nur Trivansyah ( 20 )

Prasetiyadi ( 21 )

Satrya Vandicka ( 26 )

Kelas 8C

Program Diploma IV Akuntansi – Kurikulum Khusus

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan tidak terlepas dari konsekuensi

pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia. Ketika

semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) digulirkan,

Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi

organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-

Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh

Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi

Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah :

Visi :

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”

Misi :

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal

2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel

3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan

tepat waktu

4. Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan yang andal, professional,

dan modern

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas untuk merumuskan serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbendaharaan negara;

4. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara; dan

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

mempunyai struktur organisasi sebagai berikut (Hanya disajikan Kantor Pusat dan Kantor

Pelayanan) :

1

1. Kantor Pusat

2. Kantor Pelayanan (KPPN – Tipe A1)

B. OVERVIEW PENGENDALIAN INTERNAL BERDASARKAN PP NOMOR 60

TAHUN 2008

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.Sistem Pengendalian Intern

2

Direktorat Jenderal

Direktorat Pelaksana

an Anggaran

Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Direktorat Sistem

Manajemen

Investasi

Direktorat Pembinaan Pengelolaan

Keuangan BLU

Direktorat Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan

Direktorat Transform

asi Perbend.

Direktorat Sistem

Perbend.

Tenaga Pengkaji Bidang

Perbend.

Sekretariat

Kantor Pelayanan

Seksi PencairanDana

Seksi Manajemen Satker dan KI Seksi Bank Seksi Verifikasi

dan Akuntansi

Sub Bagian Umum

Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut, dilaksanakan dengan berpedoman pada

SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Organisasi Pengawas antara lain:

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah aparat pengawasan intern

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab

langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Inspektorat Provinsi adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab

langsung kepada gubernur.

Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya

efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

SPIP terdiri atas 5 unsur yang dilaksanakan secara menyatu dan menjadi bagian

integral dari kegiatan Instansi Pemerintah, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan

pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem

Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya. Action plan :

1. Melakukan penetapan/ updating pelaksana pengendalian internal

2. Melakukan penetapan/ updating pengelola pengaduan

3

3. Meningkatkan komitmen bersama terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

secara berintegritas, contohnya melalui penandatanganan pakta integritas internal

untuk pegawai Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015.

4. Pimpinan memberi keteladanan terhadap penerapan integritas

b. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko

sebagaimana dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka

penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan

tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Action plan :

1. Menyusun dan menetapkan bahan masukan untuk profil resiko dan rencana peanganan

resiko Unit Pemilik Resiko.

2. Melaksanakan dan melaporkan rencana penanganan risiko sesuai timeframe yang telah

ditetapkan

3. Melaksanakan dan melaporkan evaluasi hasil penanganan resiko

4. Menyusun informasi terkait kejadian/peristiwa yang pernah terjadi dan berdampak

negatf terhadap unit kerja dalam bentuk loss event database.

c. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai

dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang

bersangkutan. Action plan :

1. Melaksanakan penanganan segera terhadap laporan pengaduan yang diterima dari

stakeholder/masyarakat/internal pegawai sesuai timeframe yang ditetapkan.

2. Melaksanakan mitigasi potensi pengaduan dari stakeholder dan/atau internal unit kerja

dengan menerapkan langkah-langkah peningkatan kinerja layanan.

3. Melakukan koordinasi segera terhadap setiap kegiatan pemeriksaan oleh aparat

pengawas fungsional, melalui sarana tercepat.

4. Melaksanakan investigasi dan/atau pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan

pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

d. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan

mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Action plan :

a. Melaksanakan in house training terkait materi pelaksanaan tugas kepatuhan internal

kepada pejabat/pegawai unit kerja.

b. Mengembangkan kompetensi SDM melalui in house traning

4

c. Menyelenggarakan rapat koordinasi internal unit kerja.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian

Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dilaksanakan

melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil

audit dan reviu lainnya. Action plan :

1. Melaksanakan pengujian pengendalian utama dan observasi pengendalian utama

terhadap suatu kegiatan.

2. Melaporkan hasil pengujian dan observasi pengendalian utama secara tepat waktu

3. Menyampaikan kompilasi hasil pengujian dan observasi pengendalian utama tingkat

unit kerja dalam periode bulanan.

4. Menyelenggarakan rapat pembahasan hasil pemantauan pengendalian internal

C. SISTEM PENGENDALIAN INTERN DIREKTORAT JENDERAL

PERBENDAHARAAN

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Penerapan sistem

pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk

memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian tujuan

organisasi.

Adapun manfaat dari penerapan sistem pengendalian intern antara lain adalah:

a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi operasi;

b. Meningkatnya kualitas tata kelola dan sistem pelaporan;

c. Terjaganya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

d. Meningkatnya pengamanan terhadap aset negara;

e. Meningkatnya kepentingan.

Konsep Tiga Lini Pertahanan

Konsep tiga lini pertahanan (three lines of defence) yang diterapkan dalam sistem

pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, memandang implementasi sistem pengendalian intern sebagai lini

pertahanan tiga lapis, yaitu:

1. Lini pertahanan pertama adalah manajemen dan seluruh pegawai yang melaksanakan

proses bisnis. Lini pertahanan ini merupakan Hni pertahanan terpenting dalam mencegah

5

kesalahan, mendeteksi kecurangan, serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan

pengendalian.

2. Lini pertahanan kedua merupakan fungsi pemantauan. Dalam konteks sistem

pengendalian intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan oleh UKI yang

bertugas memantau pengendalian intern di setiap tingkatan manajemen. Unit pemantau ini

harus memperingatkan lini pertahanan pertama apabila dijumpai kelemahan pengendalian

intern, baik dari segi tahapan rancangan sampai dengan tahapan pelaksanaannya.

3. Lini pertahanan ketiga adalah fungsi auditor internal. Dalam konteks pengendalian

intern di Kementerian Keuangan, fungsi ini dijalankan oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Keuangan.

Pemantauan Pengendalian Internal

Unit Kepatuhan Internal adalah unit yang memiliki tugas dan fungsi atau ditetapkan

untuk mengemban tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, yaitu bertugas untuk melaksanakan fungsi pemantauan pengendalian intern,

pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak

lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Unit Kepatuhan Internal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas UKI

tingkat eselon 1 (UKI-E1), UKI tingkat wilayah (UKI-W), dan UKI tingkat KPPN (UKI-P).

UKI-E1 berkoordinasi dengan perwakilan unit operasional atau UKI-W dan UKI-P dalam

rangka menyusun rancangan pengendalian. Sementara dalam melaksanakan fungsi

pemantauan pengendalian intern, perlu disusun perangkat pemantauan. Perangkat

pemantauan yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

1. Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU)

TPPU merupakan perangkat pemantauan yang digunakan untuk mengidentifikasi

atribut pengendalian utama suatu kegiatan, serta menjelaskan cara dan frekuensi pengujian

atas pengendalian tersebut. Format TPPU adalah sebagai berikut:

TPPU ini telah ditetapkan oleh UKI-El, sehingga UKI-W dan UKI-P cukup mengikuti

tata cara pemantauan sesuai yang telah ditetapkan pada TPPU tersebut.

6

2. Daftar Uji Pengendalian Utama (DUPU)

DUPU adalah kertas kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait atribut

pengendalian untuk meyakini dilaksanakannya pengendalian utama. Dalam merumuskan

pertanyaan sebaiknya dihindari pertanyaan negatif.

DUPU ini berupa list atau daftar yang harus diisi oleh pelaksana pemantauan pada saat

melakukan pemantauan. Pertanyaan pada Daftar Uji tersebut telah ditetapkan oleh UKI-El,

dan pelaksana pemantauan menjawab pertanyaan tersebut dengan membubuhkan centang

(tickmark) sesuai dokumen yang diperiksa dan pertanyaan yang telah ditentukan.

Format DUPU adalah sebagai berikut:

3. Tabel Observasi Pengendalian Utama (TOPU)

TOPU adalah kertas kerja observasi terhadap pelaksanaan pengendalian utama.

Observasi dilakukan secara berkala, untuk meyakini bahwa pengendalian telah

dilaksanakan dengan cara dan oleh orang yang tepat.

Format TOPU adalah sebagai berikut:

Manajemen Resiko

Proses manajemen risiko merupakan keseluruhan siklus kegiatan dalam penerapan

manajemen risiko yang terdiri dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko,

evaluasi risiko, penanganan risiko, dan komunikasi dan konsultasi. Penerapan proses

manajemen risiko tersebut dilakukan secara terus menerus, sistematis, logis, dan terukur.

7

Siklus proses manajemen risiko dapat digambarkan sebagai berikut:

Satu waktu berjalannya siklus penerapan manajemen risiko ini disebut satu time

horizon, yang meliputi waktu enam bulan atau satu semester.

Kriteria risiko dapat berupa analisis kuantitatif atau analisis kualitatif. Krjteria risiko

tersebut dibuat per masing-masing risiko, dan akan menjadi dasar untuk menganalisis dan

mengevaluasi level risiko pada tahapan berikutnya. Dasar penentuan kriteria risiko juga harus

dideskripsikan, misalnya dengan menggunakan catatan historis (past event data), buku teks,

pertimbangan ahU, benchmarking, focused group discussion, dan sebagainya. Tingkat

konsekuensi risiko (risk consequences) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Pelaksanaan manajemen resiko ini dituangkan dalam beberapa formulir sesuai dengan

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013. Pelaporan mengenai

manajemen resiko disampaikan oleh pemilik resiko yaitu masing-masing Pejabat Eselon II,

kepada Ketua Manajemen Risiko untuk dikompilasi dan disampaikan kepada Direktur

Jenderal Perbendaharaan selaku Ketua Komite Manajemen Risiko. Direktur Jenderal

Perbendaharaan selaku Ketua Komite Manajemen Risiko menyampaikan Paparan (exposure)

8

Risiko unit eselon I kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), khususnya kepada

Menteri Keuangan pada setiap semester pada posisi per bulan Juni dan Desember.

9

BAB II

PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSES PENERBITAN SP2D

A. TUGAS DAN FUNGSI SEKSI YANG TERKAIT PROSES PENERBITAN SP2D

Penerbitan SP2D pada KPPN dilaksanakan di Seksi Pencairan dan dan Manajemen

Satker dan Seksi Bank, setelah mendapatkan data SPM dari Front Office dan Middle Office.

Tugas dari Seksi Pencairan dan Manajemen Satker yaitu:

1. melakukan pengujian resume tagihan dan SPM,

2. penerbitan SP2D,

3. penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU,

4. penerbitan Surat Pengesahan atas Ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas Kesalahan

dan Perbaikan SP2D Hasil Verifikasi pada KPPN

5. pengelolaan data kontrak, data supplier, belanja pegawai satker,

6. monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker,

7. melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan,

8. fungsi customer service,

9. supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI,

10. pemantauan standar kualitas layanan KPPN

11. penyediaan layanan perbendaharaan.

Adapun tugas dari seksi Bank antara lain:

1. penyelesaian transaksi pencairan dana

2. fungsi cash management

3. penerbitan Daftar Tagihan

4. pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara

5. penatausahaan penerimaan negara

Sejak diberlakukannya piloting project SPAN terjadi perubahan pada Tugas Pokok dan

Fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan Nomor 189/PB/2014. Adapun supervise proses penerbitan SP2D

pada KPPN antara lain:

A. KPPN Non SPAN

Supervisi penerimaan SPM dan penerbitan SP2D sebagai berikut:

1) Memastikan transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM oleh petugas FO telah sesuai

dengan data SP2D yang ada pada aplikasi KPPN dengan langkah:

a) Membandingkan jumlah SP2D dengan jumlad data SPM pada Aplikasi KPPN

10

b) Membandingkan hardcopy SPM dengan data ADK SPM serta data pada Aplikasi

KPPN

2) Memastikan penyelesaian penerbitan SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan

kelengkapan dokumen pengajuan SPM.

Langkah-langkah yang harus dilakukan, meliputi:

a) Meneliti seluruh kelengkapan dokumen pengajuan SPM yang satu berkas dengan

SP2D;

b) Meneliti ketersedian Pagu Anggaran.

c) Memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SP2D telah

sesuai dengan SPM;

d) Memeriksa kebenaran penulisan dalam SP2D telah sesuai dengan SPM;

3) Memastikan petugas telah mengawasi dan meneliti pengajuan SPM melalui

mekanisme UP/GUP/TUP, meliputi pertanggungjawaban UP/TUP tahun yang lalu,

besaran UP untuk masing-masing Satuan Kerja, klasifikasi belanja, persetujuan,

besaran, dan jangka waktu pertanggungjawaban TUP.

Langkah- langkah yang dilakukan meliputi:

a) Memeriksa sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan;

b) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP tahun anggaran yang lalu pada SPM

dengan sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan;

c) Memeriksa kesesuaian setoran UP tahun anggaran lalu dengan jumlah setoran

dalam SSBP;

d) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker telah sesuai dengan batas

pemberian UP yang diperbolehkan;

e) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker yang melebihi dari batas

pemberian UP yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Kepala Kantor

Wilayah Perbendaharaan;

f) Memeriksa jenis belanja pada SPM UP/GUP/TUP dari Satker telah sesuai dengan

jenis belanja yang diperbolehkan dibayarkan melalui mekanisme UP/GUP/TUP;

g) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia

barang/jasa tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan;

h) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia

barang/jasa yang melebihi jumlah yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan

MenteriKeuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

11

i) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM dan/atau dalam SSBP

dengan jumlah potongan UP oleh KPPN, akibat kewajiban penggantian UP oleh

Satker yang terlewati;

j) Memeriksa jumlah permintaan TUP pada SPM dari Satker sesuai dengan jumlah

yang disetujui oleh Kepala KPPN;

k) Memeriksa jangka waktu pertanggungjawaban TUP tidak boleh melebihi dari

waktu yang telah ditentukan.

4) Memastikan pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan

SPM-LS Satuan Kerja telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.


a) Memeriksa cara penulisan/pengisian kode, jumlah angka dan huruf pada karwas

kontrak telah dilakukan dengan benar sesuai dengan realisasi;

b) Memeriksa kesesuaian penerima SPM, nomor rekening penerima pada karwas

kontrak dengan penerima dan nomor rekening pada SPM, nilai kontrak, dan jadwal

pembayaran sesuai dengan realisasi;

c) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan pajak SPM dengan jumlah potongan pajak

pada karwas kontrak sesuai dengan realisasi;

d) Memeriksa kesesuaian jumlah pengeluaran pada SPM dengan jumlah realisasi

kontrak pada karwas kontrak sesuai dengan realisasi.

5) Memastikan SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah

dikonfirmasi oleh Seksi Bank.


a) Memeriksa kesesuaian kode NTPN, akun dan jumlah uang pada SSBP dengan surat

konfirmasi yang dikeluarkan oleh Seksi Bank. Input/Alat: - SSBP; Surat

konfirmasi.

6) Memastikan alasan pengembalian SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

serta memastikan pengembalian SPM dan dokumen pendukung disertai formulir

pengembalian.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung, meneliti kebenaran SPM dan

menguji SPM;

b) Mengembalikan SPM dan dokumen pendukungnya apabila berdasarkan penelitian

dan pengujian tidak memenuhi persyaratan;

c) Menyampaikan formulir pengembalian kepada petugas satker yang telah

ditandatangani oleh petugas FO.

12

7) Memastikan telah dilakukan konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/ IB/ KBC/

KBM/ KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan dan menerima

jawaban atas konfirmasi tersebut.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat jawaban konfirmasi

dari KPP/KPBC;

b) Meneliti jawaban atas konfirmasi.

8) Memastikan pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/ telah

mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan data rekening

yang telah mendapatkan persetujuan Kepala KPPN baik melalui aplikasi maupun

manual (rekening belum mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu harus mendapatkan

persetujuan sebelum rekening tersebut digunakan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Persetujuan Pembukaan Rekening.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat persetujuan pembukaan

rekening.

9) Memastikan proses penerbitan SP2D sesuai prosedur yang meliputi proses pencetakan

SP2D, pemilahan dan pendistribusian SP2D beserta SPM dan dokumen pendukungnya

telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


a) Memeriksa proses penerbitan SP2D mulai dari proses pencetakan, pemilahan, dan

pendistribusian SP2D berserta SPM dan dokumen pendukungnya sesuai dengan

urutan prosedur yang diatur dalam SOP.

10) Memastikan pencetakan serta pendistribusian daftar penguji sesuai prosedur yang

berlaku.


a) Memeriksa proses pencetakan serta pendistribusian daftar penguji sesuai dengan

urutan prosedur yang diatur dalam SOP.

11) Memastikan prosedur retur SP2D sesuai prosedur yang berlaku.


a) Memastikan Surat Pemberitahuan atas Retur SP2D dari BI/Bank Operasional telah

disampaikan kepada Satuan Kerja;

b) Memastikan Surat Ralat atas retur SP2D telah disampaikan kepada BI/Bank

Operasional.

13

B. KPPN SPAN

Supervisi penerimaan SPM dan penerbitan SP2D sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa transfer data SPM dan validasi PIN PPSPM telah dilakukan oleh

Petugas FO dan telah sesuai dengan data SP2D yang ada pada Aplikasi Konversi dan

Aplikasi SPAN;


a) Membandingkan jumlah SP2D dengan jumlah pada data SPM pada Aplikasi

SPAN;

b) Membandingkan hardcopy SPM dengan data ADK SPM serta data pada Aplikasi

Konversi.

2. Memastikan penyelesaian SP2D telah sesuai dengan kebenaran dan kelengkapan

dokumen pengajuan SPM.


a) Meneliti seluruh kelengkapan dokumen pengajuan SPM yang satu berkas dengan

SP2D.

3. Memastikan petugas telah mengawasi dan meneliti pengajuan SPM mekanisme

meliputi pertanggungjawaban UP/TUP tahun yang lalu, besaran UP untuk masing-

masing Satuan Kerja, klasifikasi belanja, persetujuan, besaran, dan jangka waktu

pertanggungjawaban TUP.


a) Memeriksa sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan;

b) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP tahun anggaran yang lalu pada SPM

dengan sisa UP tahun anggaran lalu yang belum dipertanggungjawabkan;

c) Memeriksa kesesuaian setoran UP tahun anggaran lalu dengan jumlah setoran

dalam SSBP; melalui UP/ GUP/TUP,

d) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker telah sesuai dengan batas

pemberian UP yang diperbolehkan;

e) Memeriksa jumlah permintaan UP pada SPM dari Satker yang melebihi dari batas

pemberian UP yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan Kepala Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f) Memeriksa jenis belanja pada SPM UP/GUP/TUP dari Satker telah sesuai dengan

jenis belanja yang diperbolehkan dibayarkan melalui mekanisme UP/GUP/TUP;

Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia

barang/jasa tidak melebihi jumlah yang diperbolehkan;

14

g) Memeriksa pembayaran yang dilakukan dengan UP kepada penerima/penyedia

barang/jasa yang melebihi jumlah yang diperbolehkan harus mendapat persetujuan

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan;

h) Memeriksa kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM dan/atau dalam SSBP

dengan jumlah potongan UP oleh KPPN, akibat kewajiban penggantian UP oleh

Satker yang terlewati;

i) Memeriksa jumlah permintaan TUP pada SPM dari Satker sesuai dengan jumlah

yang disetujui oleh Kepala KPPN;

j) Memeriksa jangka waktu pertanggungjawaban TUP tidak boleh melebihi dari

waktu yang telah ditentukan.

4. Memastikan pengujian karwas pembayaran kontrak secara elektronik atas pengajuan

SPM-LS Satuan Kerja telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah-langkah yang harus dilakukan:

a) meliputi melakukan view dan runreport atas pengawasan kontrak melalui aplikasi

SPAN

5. Memastikan SSBP/SSPB yang disetor ke Kas Negara sebagai lampiran SPM telah

dikonfirmasi oleh Seksi Bank.


a) Melakukan inquiry receipt pada aplikasi SPAN;

b) Memeriksa kesesuaian kode NTPN, akun dan jumlah uang pada SSBP dengan surat

konfirmasi yang dikeluarkan oleh Seksi Bank.

6. Memastikan alasan pengembalian SPM telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung,

b) meneliti kebenaran SPM dan menguji SPM;

c) Memeriksa laporan penolakan resume tagihan;

7. Memastikan telah dilakukan konfirmasi keabsahan penerbitan SPM KP/ IB/ KBC/

KBM/ KBPHTB dan KPBB kepada KPP/KPBC yang bersangkutan dan menerima

jawaban atas konfirmasi tersebut.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat jawaban konfirmasi

dari KPP/KPBC;

b) Meneliti jawaban atas konfirmasi.

8. Memastikan pengawasan rekening Bendahara Pengeluaran yang belum/ telah

mendapatkan persetujuan Kuasa Bendahara Umum Negara berdasarkan data rekening

15

yang telah mendapatkan persetujuan Kepala KPPN baik melalui aplikasi maupun

manual (rekening belum mendapatkan persetujuan, terlebih dahulu harus mendapatkan

persetujuan sebelum rekening tersebut digunakan). Sesuai Peraturan Menteri Keuangan

mengenai Persetujuan Pembukaan Rekening.


a) Memeriksa kelengkapan dokumen pendukung berupa surat persetujuan pembukaan

rekening.

9. Memastikan prosedur retur SP2D sesuai prosedur yang berlaku.


a) melakukan run report datar SP2D retur, staf Seksi Bank menyampaikan

pemberitahuan kepada satker (untuk retur RPKBUN P/RPNKBUN Gaji),

sedangkan untuk retur BO I /BO II /BO III staf Seksi Bank menyampaikan

pemeritahuan retur kepada Seksi Pencairan Dana untuk kemudian diteruskan

kepada satker.

B. STANDAR OPERATING PROCEDURES PENERBITAN SP2D

Standard Operating Procedures (SOP) Proses Penerbitan SP2D LS Non Gaji Pada KPPN,

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-133/PB/2014 tentang SOP

pada KPPN Tipe A1 dan A2:

16

17

18

19

20

21

C. PENGENDALIAN INTERN PADA PROSES PENERBITAN SP2D

Pengendalian internal penerbitan pada dasarnya merupakan kombinasi dari kegiatan

pengendalian yang dilakukan oleh pelaksana pengendalian, dalam hal ini adalah pegawai yang

terlibat dalam kegiatan penerbitan SP2D, dan petugas pemantauan pengendalian internal.

Ada tiga jenis perangkat pemantauan pengendalian penerbitan SP2D, yaitu :

1. Tabel Observasi Pengendali Utama (TOPU)

2. Tabel Pemantauan Pengendalian Utama (TPPU)

3. Daftar Uji Pengendali Utama (TUPU)

1. Tabel Observasi Pengendali Utama (TOPU)

Adalah kertas kerja observasi terhadap pelaksanaan pengendalian utama. Observasi

dilakukan paling sedikit satu kali setiap bulan dan dilaporkan dalan Laporan Hasil

Pengujian Pengendalian Utama. Dalam observasi, pemantau melihat secara cermat

pelaksanaan suatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh (end-to-end). Hal ini

dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan dengan cara dan oleh

orang yang tepat. Apabila terdapat perbedaan antara SOP dengan pelaksanaan

pengendalian, perlu diidentifikasi penyebab perbedaan dan dievaluasi dampaknya. Ada

lima komponen dari TOPU, yaitu

1. Aktivitas pengendalian utama, terdiri dari :

a. Penelitian terhadap petugas pengantar SPM, satker yang mengajukan SPM, SPM dan

dokumen pendukung, serta kebenaran SPM dan pengujian SPM melalui Pengujian

Tahapan I dan Pengujian Tahapan II oleh Petugas Front Office.

b. Instalasi antivirus yang ter-update di Komputer FO22

c. Pemeriksaan kebenaran kode bank, pencocokan kartu pengawasan kredit dengan

SPMnya, kebenaran pencocokan data pada konsep dan net SP2D dengan data pada

hardcopy SPM oleh Petugas Middle Office

d. Pemeriksaan kesesuaian SPM dengan konsep SP2D, Kartu Pengawasan Kredit, tanggal

SP2D, kode BO yang ditunjuk,oleh Kasi Pencairan Dana

e. Dibubuhinya jam diterimanya SP2D oleh BO I ( terlambat jika jam yang tertera tanda

terima Surat Penegasan melewati pukul 15.00 waktu setempat)

f. Pencocokan KIPS dengan data petugas satker pada aplikasi pendukung dan penerimaan

tanda terima SPM yang dibawa oleh Petugas Satker pengambil SP2D oleh Petugas

Front Office

2. Apakah aktivitas pengendalian utama dijalankan?

3. Apakah dijlankan dengan cara yang sesuai rancangan pengendalian?

4. Apakah dilakukan oleh orang yang tepat?

5. Keterangan (jika tidak sesuai rancagan pengendalian)

2. Tabel Pemantauan Pengendali Utama (TPPU)

Adalah perangkat pemantauan yang digunakan untuk mengidentifikasi atribut

pengendalian utama suatu kegiatan, serta menjelaskan cara dan frekuensi pengujian atas

pengendalian tersebut. Ada tiga komponen pemantauan pengendalian untuk masing-

masing kegiataan pengendalian, yaitu :

a. Atribut pengendalian kegiatan nomor 1 : tanda centang pada ceklist

b. Cara pengujian :

• mengambil sampel atas berkas SP2D yang terbit di satu hari sebelum hari

pengujian

• mendapatkan ceklist proses pengujian SPM dan penerbitan SP2D

• Meneliti apakah petugas FO telah membubuhkan tanda centang pada ceklis

tersebut.

c. Frekuensi pengujian : harian

3. Daftar Uji Pengendali Utama

Adalah kertas kerja yang berisi pertanyaan terkait atribut pengendalian untuk

meyakini dilaksanakannya pengendalian utama. Sebaiknya dihindari pertanyaan negatif.

DUPU berupa list pertanyaan dan pelaksana pemantauan membubuhkan centang sesuai

dokumen yang diperiksa.

Berisi serangkaian pertanyaan untuk menguji kegiatan observasi pengendalian

utama. Antara lain :

23

a. Apakah checklist proses pengujian SPM dan penerbitan SP2D bagian pengujian

Tahapan I telah dibubuhi tanda centang seluruhnya ?

b. Apakah checklist proses pengujian SPM dan penerbitan SP2D bagian pengujian

Tahapan II telah dibubuhi tanda centang seluruhnya ?

c. Apakah antivirus pada komputer telah ter-update ?

d. Apakah checklist proses pengujian SPM dan penerbitan SP2D (bagian pengujian

Tahapan III oleh Kasi PD ) telah dibubuhi tanda centang seluruhnya ?

e. Apakah Surat Penegasan diantar oleh Petugas KPPN yang secara resmi ditunjuk oleh

Kepala KPPN ?

f. Apakah jam diterimanya Surat Penegasan lebih dari pukul 15.00 waktu setempat ?

g. Apakah jam diterimanya Surat Penegasan oleh BO I dibandingkan jam pengantaran ke

BO I oleh petugas KPPN yang ditunjuk dan jarak antara KPPN dan BO I masih dalam

taraf kewajaran ?

h. Apakah Checklist proses pengujian SPM dan penerbitan SP2D bagian Pengujian

Petugas FO (nomor 12.a sampai dengan 12.e) telah dibubuhi tanda centang seluruhnya

D. UPAYA MENINGKATKAN KEPUASAN SATKER PENGGUNA LAYANAN SP2D

Pengendalian Intern merupakan bagian integral dari reformasi manajemen keuangan

negara yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi sebagai dampak dari masih banyaknya

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Hakikat dari reformasi birokrasi itu sendiri

adalah layanan prima, terciptanya good governance, dan clean governance.

Berangkat dari hal tersebut maka reformasi birokrasi, Standar Operating Procedures

yang ada, Kreativitas dan inovasi, serta bagaimana memenuhi tuntutan satuan kerja, menjadi

dasar penyusunan standar pengendalian intern. Dalam rangka memenuhi tuntutan satuan kerja,

yang merupakan pengguna layanan SP2D, beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN

antara lain:

1. Waktu penyelesaian layanan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas layananyang memadai meliputi ruangan

berpendingin udara, akses internet gratis, air minum gratis, tersedianya majalah/surat

kabar, televisi, dan fasilitas charger.

3. Pelatihan Kemampuan dan keterampilan petugas Front Officedalammerespon permintaan

satker untuk menjaga tetap terlaksananya pelayanan yang baik dan cepat.

4. Kemudahan mengakses/memperoleh ketentuanyang mengatur tentang mekanisme

pencairan dana / pelaksanaan rekonsiliasi melalui media yang disediakan.

5. Adanya “Jadwal Jaga Jam Istirahat” sehingga layanan tetap terlaksana.

24

6. Penetapan “Satker Prioritas”setiap bulan.

7. Pelaksanaankegiatan sosialisasi dan bimbingan tekniskepada satker yang

membutuhkan.dalam rangka mendukung proses pada tingkat stakeholder.

8. Adanya mekanisme pengaduan/pengajuan keberatanoleh satuan kerja terhadap pelayanan

yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, salah satunya dengan penyediaan

kotak pengaduan yang disediakan di ruang tunggu KPPN. Hal ini bertujuan untuk

memberikan perlindungan terhadap hak satuan kerja mendapatkan pelayanan yang baik.

25

BAB III

KESIMPULAN

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem

pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika

seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di

instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi

Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk

itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan

kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif,

melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan

mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem

Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi

Pemerintah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Pembangunan dan penguatan fungsi pengendalian intern di lingkungan Kemenkeu

dilaksanakan melalui peningkatan penerapan pengendalian intern oleh pimpinan dan seluruh

pegawai di Kemenkeu.Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh pegawai di Kemenkeu harus

meningkatkan penerapan pengendalian intern dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Penerapan sistem pengendalian intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) terhadap pencapaian

tujuan organisasi.

Unit yang memiliki tugas dan fungsi atau ditetapkan untuk mengemban tugas kepatuhan

internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaanadalah Unit Kepatuhan Internal, yang

bertugas untuk melaksanakan fungsi pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan,

pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan,

serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

26

Sistem Pengendalian Intern DJPb - Edited

Documents