SISTEM PEMERINT AHAN PUSA T DAN DAERAH AKSES CPNS BY : Leni K
SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
AKSES CPNS
BY : Leni K
SKEMA STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA
UUD 1945
EKSEKUTIF (PRESIDEN DAN
WAPRES)
LEGISLATIF (MPR, DPR,
DPD)
YUDIKATIF (MA, MK, KY)
BPK KPU
PERAN EKSEKUTIF (Presiden dan Wapres)
Melaksanakan UU
Memimpin Kabinet
Mengawasi oprasional pembangunan
Mengangkat, melantik dan memberhentikan mentri (dimana semua yg terkait dgn hal ini diatur UU)
Menjalankan pemerintahan
SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN
PERAN EKSEKUTIF (Presiden dan Wapres)
Memberikan gelar dan tanda jasa (Pasal 15 UUD 1945)
Mengangkat Duta dan Konsul (Pasal 13 ayat 1)
Meresmikan anggota BPK yg dipilih DPR berdasarkan pertimbangan DPD
Menyatakan perang, perjanjian, perdamaian dgn negara lain (Pasal 11)
Memegang kekuasaan atas AD, AL dan AU (Pasal 10)
Menetapkan Hakim Agung atas persetujuan DPR dan MA
Mengangkat dan memberhentikan KY
SEBAGAI KEPALA NEGARA
PERAN EKSEKUTIF (Presiden dan Wapres)
Pelaksana UU
Kepala pemerintahan
SEBAGAI LEMBAGA EKSEKUTIF
PERAN EKSEKUTIF (Presiden dan Wapres)
Membuat UU
Membuat RAPBN
Membuat PP dan PERPU
SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF
PERAN EKSEKUTIF (Presiden dan Wapres)
Memberi Grasi yaitu hak utk memberikan pengurangan atau pengampunan dan pembebasan hukuman
Memberi Amnesti yaitu pernyataan pembatalan tuntutan pidana
Memberi Abolisi yaitu pernyataan tuntutan pidana yg telah dimulai harus dihentikan
Memberi Rehabilitasi yaitu pernyataan pengembalian nama baik seseorang
Semua hal tsb diatur dalam pasal
SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF
PERAN LEGISLATIF (MPR)
MPR TERDIRI DARI :
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan hanya terdiri
dari Partai saja berdasarkan kemenangan
Pemilu
Dewan Perwakilan Daerah
PERAN LEGISLATIF (MPR)
TUGAS MPR
Mengubah / menetapkan UUD 1945(Pasal 3 ayat 1)
Melantik Presiden dan Wapres(Pasal 3 ayat 2)
Memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya menurut UU (Pasal 3 ayat 3)
PERAN LEGISLATIF (DPR)
TUGAS DPR
Membentuk UU
Menetapkan RAPBN
Mengawasi jalannya pemerintahan
HAK-HAK DPR
Hak Imunitas : dilindungi
ketika mengajukan argumentasi
dalam sidang-sidang dewan
Hak Angket : mengadakan penyelidikan
karena diduga terlibat kasus
Hak Inisiatif : mengajukan
RUU
Hak Budget : menetapkan
APBN
Hak interpelasi : meminta keterangan
terutama pada eksekutif
Disingkat TAS ANGKET INISIATIF
BUDI
PERAN LEGISLATIF (DPD)
TUGAS DPD
Mengusulkan RUU, Otonomi Daerah, Karwil (pemekaran wilayah)
Pertimbangan RAPBN pajak, Pendidikan dan Agama
Pengawasan terhadap OTDA
ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPR
Pimpinan DPR
Fraksi-fraksi
Komisi-komisi
Badan musyawarah (BAMUS)
Badan urusan Rumah Tangga (BURT)
Badan kerjasama antar Parlemen
Panitia khusus (PANSUS)
FUNGSI ALAT KELENGKAPAN DPR
Pimpinan DPR : Ketua dan beberapa wakilnya
Fraksi : Pengelompokan anggota DPR yg tdd kekuatan sospol dan mencerminkan susunan gol dlm masyarakat.
Komisi : pengelompokan anggota DPR yg tdd satu bidang keahlian dan tugas yg ditetapkan sendiri oleh DPR dgn surat keputusan.
BAMUS : menetapkan acara-acara DPR dlm satu tahun atau masa persidangan ,memberikan pertimbangan kpd pimpinan dan menetapkan pokok-pokok kebijaksanaan DPR
BURT : Menetapkan anggaran kebutuhan kedinasan
Badan kerja sama antar parlemen : menjadi penghubung informasi
KOMISI-KOMISI DPR
I. BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN II. BIDANG DEPDAGRI DAN LUAR NEGERI III. BIDANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA IV. BIDANG PERTANIAN V. BIDANG TRANSPORTASI VI. BIDANG PERDAGANGAN VII. BIDANG AGAMA DAN SUMBER DAYA MANUSIA VIII. BIDANG KEPENDUDUKAN IX. BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI X. BIDANG KEUANGANGAN XI. BIDANG PENDIDIKAN
KUOTA PEMILIHAN DPD
Pada periode 2009-2014 keanggotaan DPD diambil dari masing-masing 33 Provinsi dgn kuota tergantung jumlah kepadatan penduduk dgn ketentuan :
Prov berpenduduk 1 juta dukungannya 1000 pemilih
Prov berpenduduk > 1 juta -5 juta dukungannya 2000 pemilih
Prov berpenduduk > 5 juta - 10 juta dukungannya 3000 pemilih
Prov berpenduduk >10 juta - 15 juta dukungannya 4000 pemilih
Prov berpenduduk > 15 juta dukungannya 5000 pemilih
PERAN YUDIKATIF (MA)
TUGAS MA
Mengawasi jalannya UU
Mengadili tingkat kasasi (tingkat banding terakhir)
Memutuskan dan memeriksa sengketa tentang kewenangan pengadilan serta peninjauan kembali putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap
SUSUNAN MA
SEORANG KETUA MAHKAMAH AGUNG
SEORANG WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG
BEBERAPA ORANG KETUA MUDA
HAKIM ANGGOTA YAITU HAKIM AGUNG
PANITERA DAN PANITERA PENGGANTI
FUNGSI YUDIKATIF (MK)
TUGAS MK
MENGUJI UU TERHADAP KONSTITUSI (UUD)
MEMUTUSKAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG KEWENANGANNYA DIBERIKAN UUD
MEMUTUSKA PEMBUBARAN PARPOL
MEMUTUSKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
SUSUNAN MK
MEMILIKI 9 ORANG ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI
# 3 ORANG DIUSULKAN OLEH MK
# 3 ORANG DIUSULKAN OLEH DPR
# 3 ORANG DIUSULKAN OLEH PRESIDEN
KETUA DAN WAKIL KETUA MK DIPILIH DARI DAN OLEH HAKIM
KONSTITUSI
PERAN YUDIKATIF ( KY)
TUGAS KY
Mengusulkan pengangkatan HAKIM AGUNG kepada DPR dan menetapkan kehormatan serta keluhuran martabat
Mengawasi prilaku para HAKIM
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
TUGAS BPK
Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara
Memeriksa kekayaan negara
Memeriksa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah/BUMN/BUMD atas ketentuan UU
FUNGSI-FUNGSI POKOK BPK
Fungsi OPERATIF : Melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan
Fungsi REKOMENDASI : Memberikan
pertimbangan kpd pihak Legislatif atau
pihak Eksekutif
Fungsi YUDIKATIF : Menyelenggarakan
proses tuntutan perbendaharaan
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
TUGAS KPU
MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMILU DARI TINGKAT PUSAT SAMPAI DAERAH
LANDASAN
PASAL 22 E AYAT 5 UUD 1945
PEMILU DISELENGGARAKAN OLEH SUATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM YG BERSIFAT
NASIONAL,TETAP, DAN MANDIRI
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Menteri Negara : menteri yg diberi tugas utk menangani bidang khusus yg tdk ditangani oleh departemen, seperti menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Menteri Koordinator : Menteri yg membantu tugas presiden dan wapres dalam mengkoordinasikan penyiapan, penyusunan kebijaksanaan, dan pelaksanaan departemen-departemen, seperti : MENKO POLHUKAM, MENKO EKONOMI, MENKO KESRA
LEMBAGA PEMERINTAH PUSAT NON DEPARTEMEN
ARNAS (ARSIP NASIONAL)
BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA)
BIN (BADAN INTELIJEN NEGARA)
BKKBN (BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL)
BAKOSURTANAL (BADAN KOORDINASI SURVEIDAN PEMETAAN NASIONAL)
BULOG ( BADAN URUSAN LOGISTIK)
LIPI (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA)
BAPPENAS ( BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL)
BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA)
BPS (BIRO PUSAT STATISTIK)
LAN (LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA)
BPKP (BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN)
BATAN (BADAN TENAGA ATOM NASIONAL)
LAPAN ( LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL)
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI
TUGAS DPRD
Membuat Peraturan Daerah (PERDA)
Menetapkan RAPBD
Melakukan fungsi Controling
Melakukan Pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI
Dinas dilingkungan Provinsi
Dinas Pendidikan
Dinas Kesehatan
Dinas Pemukiman Sarana dan Prasarana
Dinas Pertanian dan Kehutanan
Dinas Perhubungan
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI
Unsur-unsur Pemerintahan Provinsi
Gubernur dan Wakil Gubernur
Korem (Komando Resort Militer)
POLDA
Kejaksaan Tinggi (KEJATI)
Pengadilan Tinggi (PT)
Inspektorat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
STRUKTUR ORGANISASI PROVINSI
DPRD
GUBERNUR/WAGUB
SEKERTARIAT DPRD
SEKDA
DINAS DAERAH
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
SATPOL PP
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
KELURAHAN