PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (StudiKasusPadaDinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Daerah KabupatenSragen) NASKAH PUBLIKASI Di susun oleh : INTAN ROHMAWATI B200120226 PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
11
Embed
PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, …eprints.ums.ac.id/43401/2/NASKAH PUBLIKASI.pdf · mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA APARAT
PEMERINTAH DAERAH
(StudiKasusPadaDinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Daerah KabupatenSragen)
NASKAH PUBLIKASI
Di susun oleh :
INTAN ROHMAWATI
B200120226
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2015
2
HALAMAN P ERSETUJUAN
PENGARUH PENGGANGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sragen)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
INTAN ROHMAWATI
B200120226
Telah diperiksa dan disetujui oleh
Dosen Pembimbing:
(Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si)
3
HALAMAN PENGESAHAN
PENGARUH PENGGANGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sragen)
Yang ditulis oleh:
INTAN ROHMAWATI
B200120226
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 17 Februari 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.
Dewan Penguji:
1. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si ( )
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Wahyono, Ak., MA ( )
(Anggota 1 Dewan Penguji)
3. Drs. Yuli Tri Cahyono, Ak., MM ( )
(Anggota 2 Dewan Penguji)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
(Dr. Triyono, S.E, M.Si)riyono, S.E, M.Si)
4
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta - 57102
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH PUBLIKASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : INTAN ROHMAWATI
NIRM : 11.6.106.02030.50226
Jurusan : AKUNTANSI
JudulSkripsi : PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen)
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil
karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya
jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi
hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan
atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.
Surakarta, Februari 2016
Yang membuat pernyataan,
(INTAN ROHMAWATI)
5
PENGARUH PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, KEJELASAN
SASARAN ANGGARAN DAN PARTISIPASI ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA APARAT
PEMERINTAH DAERAH
(StudiKasusPadaDinasPendapatan, PengelolaanKeuangandanAset Daerah KabupatenSragen)
ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran
anggaran, Partisipasi Anggaran Terhadap akuntabilitas Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
Penelitian Ini mengunakan populasi seluruh aparat DPPKAD Kabupaten Sragen yang berjumlah 40 orang
dengan teknik pengambilan sample convenience sampling. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 40 dan yang kembali
sebanyak 33. Sample dalam penelitian ini sebanyak 33 sample dan diolah mengunakan diolah mengunakan analisis
regresi linier berganda guna untuk mengetahui pengaruh antara Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejalasan Sasaran
Anggaran, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
Hasil penelitian menunjukan secara simultan variabel Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran
Anggaran dan Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara parsial
hasil penelitian sebagai berikut: (1) penganggaran berbasis kinerja secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas
kinerja pada tingkat signifikansi 0,019< α = 0,05 sehingga hipotesis 1 diterima. (2) kejelasan sasaran anggaran secara
parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat signifikansi 0,027< α = 0,05 seehingga hipotesis 2
diterima.(3) partisipasi anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada tingkat
signifikansi 0,044< α = 0,05 sehingga hipotesis 3 diterima.
Kata kunci: Penganggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Partisipasi Anggaran, Akuntabilitas Kinerja.
ABSTRACT
The purpose of this study was to analyze the influence of Performance-Based Budgeting, Goal Clarity
budget, the Budget Participation accountability Performance Against Local Government Officials at the Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
This study uses population of the entire apparatus DPPKAD Sragen which numbered 40 people with
sampling Convenience sampling technique. Number of questionnaires distributed by 40 and returning as many as
33. The sample in this study were processed using 33 sample and processed using multiple linear regression analysis
in order to determine the effect of performance-based budgeting, Kejalasan Target Budget and Budget Participation
Of Local Government Performance Accountability ,
The results showed simultaneous variable performance-based budgeting, Goal Clarity Budget and Budget
Participation influence on Government Performance Accountability. The partial results of the study as follows: (1)
performance budgeting is partially an effect on performance accountability at the level of significance 0.019 <α =
0.05 so the first hypothesis is accepted. (2) The budget goal clarity partial effect on accountability for performance at
a significance level of 0.027 <α = 0.05 seehingga second hypothesis is accepted. (3) participation in partial budget
does not affect the performance accountability at the level of significance 0.044 <α = 0.05 so 3 hypothesis is
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel penganggaran berbasis kinerja dengan nilai sig.
sebesar 0,019 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H1 diterima artinya bahwa penganggaran berbasis kinerja
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggran dengan nilai sig.
sebesar 0,027 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H2 diterima artinya bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja.
Berdasarkan hipotesis pertama menunjukan bahwa variabel partisipasi anggran dengan nilai sig. sebesar
0,044 lebih kecil daripada 0.05 sehingga H3 diterima artinya bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja.
KESIMPULAN
Simpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telahdilakukan terhadap permasalahan,
maka diperoleh kesimpulan. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja ,hasil ini
dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari5% (0,019< 0,05),sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya
penganggaran berbasis kinerja yang baik, maka akan mengakibatkan akuntabilitas kinerja juga akan menjadi
meningkat. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hasil ini dibuktikan dengan nilai
signifikansi lebih kecil dari 5% (0,027< 0,05). Sehingga hipotesis kedua diterima. Artinya semakin baik dan ada
kejelasan sasaran anggaran, maka akuntabilitas kinerja juga akan semakin meningkat. Partisipasi anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% (0,044<
0,05). Sehingga hipotesis ketiga diterima. Artinya maksimalnya partisipasi anggaran akan menjadikan semakin
maksimal juga akuntabilitas kinerja.
Keterbatasan Penelitian dan Saran
Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup aparat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan
kepada populasi yang lebih luas. Peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yang mempengaruhi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu, penganggaran berbasis kinerja, kejelasan sasaran anggaran dan
partisipasi anggaran. Sehingga terdapat variabel independen lain yang belum mampu dijelaskan sebesar 64,9% yang
kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan
hanya dari instrument kuesioner yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan yang
diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen secara tertulis.
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang
dikemukakan adalah Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan lingkup area tidak
begituluas (hanya terbatas padaa parat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Sragen) sehingga relative tidak bias digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas selain aparat Dinas
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen. Penelitian mendatang dapat
menggunakan sampel secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bias digeneralisasi, bias
memberikan gambaran yang lebih riil tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bagi penelitian mendatang
hendaknya dapat menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja selain variabel yang
digunakan agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna. Atau bias juga menambahkan variabel intervening
maupun moderating.
11
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Hilmi. 2005. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (StudiEmpiris pada kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta). KOMPAK. No13, Januari-april 2005 hal:36-27
Bahri, Syambudi Prasetia 2012, Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon), Universitas Pasundan, Bandung.
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta
Indra Bastian, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Erlanga, Jakarta.
___________, 2010, Akuntansi Sektor Publik, Edisi 4, Erlanga, Jakarta.
Kenis, I., Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review (Oktober 1979). Hal 707-721
Latif, Abdul 2014. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran dan Umpan Balik Terhadap
Peningkatan Kinerja Manajerial Melaluai Kepuasan Kerja dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderating. Analisis Manajemen (Vol. 5 No. 1 Juli 2011) ISSN : 14411-1799.
Lesmana, Desy. 2011. Pengaruh Penganggaran Partisipasif, Sistem Pengukuran Kinerja dan Kompensasi Insentif Terhadap Kinerja
Manajerial Perguruan Tinggi Swasta di Pelembung. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol 1. NO.3
Mahmudi, 2005, Manajemen Kinerja Sektor Publik, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
Munawar,2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. (Tesis).
Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). Skripsi. Universitas Negeri Padang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik