SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KANTA ATR/BPN … · Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 UU Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan

MAKALAH

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

DI KANTA ATR/BPN

KABUPATEN BANGKALAN

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN

DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA - ITS

REGITA FARIDATUNISA W 03311540000001

FIAMANATI SULAIHA 03311540000026

MUHAMMAD FIRDAUS 03311540000037

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN DI KANTA ATR/BPN

KABUPATEN BANGKALAN

Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai

dengan Perpres No. 63 Tahun 2013). Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat empat prinsip pertanahan nasional yang di terapkan sejak tahun 2005, bahwa

pertanahan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar empat prinsip pengelolaan yaitu

pengelolaan pertanahan harus mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, keadilan

penguasaan dan kepemilikan tanah, keberlanjutan sistem kemasyarakatan dan kebangsaan

indonesia dan mampu berkontribusi pada harmoni sosial. Dalam rangka mewujudkan tanah

untuk keadilan dan kesejahteraan politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada

empat prinsip:

a. pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat

b. pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan

bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan,

penguasaan, dan pemilikan tanah,

c. pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem

kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses

seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat—

tanah,

d. pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan

bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan

di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan konfik

dan sengketa pertanahan di kemudian hari

Keempat prinsip pengelolaan pertanahan tersebut di atas, diturunkan dari Pancasila,

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Tap MPR Nomor IX/MPR/2001, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15

UU Pokok Agraria, dan peraturan perundang-undangan lain yang langsung mengatur

pertanahan. Strategi diperlukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, dengan misi yang

terbagi dalam agenda, program utama dan program penunjang. Strategi pencapaian juga

memperhatikan kondisi obyektif internal BPN RI, kondisi obyektif ekternal pertanahan di

Indonesia, maupun kondisi lingkungan kemasyarakatan yang menjadi subyek kebijakan,

termasuk perhatian pada konservasi dan preservasi lingkungan sumberdaya agraria. Salah satu

dari strategi BPN untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas di bidang pertanahan yaitu

Membangun basis data penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara

nasional. Hal ini berfungsi sebagai salah satu usaha dalam Pengelolaan pertanahan dan

Reforma Agraria akan lebih dapat dijalankan secara baik, dan akuntabel dengan menyusun dan

menyiapkan data dan informasi penguasaan dan pemilikan tanah. Penyiapan data dilakukan

masif, sistimatis yang dilakukan oleh aparat BPN RI diseluruh Indonesia, dan tenaga ahli lain

non BPN RI.

Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa melakukan kegiatan kunjungan BPN di Bangkalan Jawa Timur untuk

mendapatkan data dan belajar mengenai komponen yang ada di BPN.

2. Mahasiswa memahami aspek-aspek dalam pekerjaan di BPN terutama dalam

penyusunan basis data informasi pertanahan di Indonesia

3. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan

Manfaat

Manfaat dari kegiatan praktikum ini adalah sebagai berikut

1. Mahasiswa mampu melakukan kegiatan kunjungan BPN di Bangkalan Jawa Timur

untuk mendapatkan data dan belajar mengenai komponen yang ada di BPN.

2. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek dalam pekerjaan di BPN terutama dalam

penyusunan basis data informasi pertanahan di Indonesia

3. Mahasiswa mampu menyusun laporan kegiatan yang telah dilakukan

PELAYANAN PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN BANGKALAN

• Pelayanan

Menurut Moenir (2003:16), pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui

aktifitas orang lain secara langsung.

Ada bebrapa jenis pelayanan terkait urusan pertanahan di BPN yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

2. Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

3. Pelayanan Pencatatan Dan Informasi Pertanahan

4. Pelayanan Pengukuran BidangTanah

5. Pelayanan Pengaturan Dan Penataan Pertanahan

6. Pengelolaan Pengaduan

• Prosedur Pelayanan Administrasi Dalam Pembuatan Sertipikat Tanah dan

Sistem Informasi Pertanahan Pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Bangkalan,

Madura

Pada tugas mata kuliah Sistem Informasi Pertahanan kami melakukan wawancara

dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan. Pihak lain yang juga diwawancarai

yaitu pihak ketiga yang sedang melaksanakan proyek dari Kantor ATR/ BPN Bangkalan yaitu

untuk pekerjaan PTSL ( Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Secara garis besar

pertanyaan dalam wawancara yang dilakukan fokus pada, mekanisme kerja, dan Sistem

Informasi Pertanahan di Kantar ATR/BPN Bangkalan

1. Prosedur Pendaftaran Hak Milik Tanah

Tugas Kantor ATR/BPN Bangkalan adalah melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pertanahan yang salah satunya adalah menjalankan prosedur pendaftaran hak milik

atas tanah. Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik dan tindakan yang harus

dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama

dari keadaan yang sama. Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas,

tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-

proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat(Pasolong, 2007).

Agar penyelesaian proses pedaftaran hak milik atas tanah tersebut dapat sesuai dengan

apa yang diharapkan, maka diperlukan kejelasan dan kepastian mengenai setiap tahapan

prosedur. Dalam serangkaian proses tersebut akan memuat tahapan-tahapan dan cara-cara

yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang pemohon yang mengajukan permohonan

kepada petugas atau pejabat berwenang dan dilanjutkan dengan penanganan, yaitu tahapan

yang harus dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti atau menangani suatu permohonan

yang diajukan. Permohonan ini harus diproses sesuai dengan tata cara kerja dan ketentuan

yang berlaku. Penanganan ini lalu dilanjutkan dengan penyampaian hasil yang telah selesai

ditangani. Pada tahap ini, permohonan yang telah ditangani oleh petugas atau pejabat yang

berwenang akan disampaikan hasilnya kepada pemohon yang bersangkutan. Pemohon dapat

menerima hasil tersebut dengan memenuhi ketentuan tertentu yang berlaku dan terkit dengan

permohonan yang diajukan.

Gambar 1. Proses Pemberian Hak Milik

2. Mekanisme Pelayanan Pembuatan Sertipikat

Pada mekanisme pelayanan pembuatan sertipikat ini semua sudah jelas tertera

dalam SPOPP PERKABAN Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan

Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan

mekanisme pelayanan pembuatan sertipikat di Kantor ATR/BPN Bangkalan untuk

mewujudkan adanya kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas pelayanan.

Pihak Kantor ATR/BPN Bangkalan sendiri menyatakan bahwa mekanisme

pembuatan sertipikat tanah ini tidak hanya berdasarkan SPOPP saja melainkan juga

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang di

dalam sudah memuat prosedur pembuatan sertipikat tanah.

3. Pengecekan data atas tanah yang akan dibuat legalitas

Dalam pengecekan data atas tanah yang akan dibuat legalitas semua telah termuat

didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang

dilakukan proses awalnya yaitu pemohon mengajukan permohonan sampai dengan

melengkapi data fisik dan data yuridis.

- Pengajuan Permohonan

Prosedur awal dalam pendaftaran hak milik atas tanah yaitu mengajukan

permohonan dan melengkapi berkas berupa (BPN, 2010):

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya

di atas materai cukup

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas

4. Alas hak

5. Fotokopi SPPT PBB

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengajuan permohonan yaitu dengan pengisian

formulir blangko, pernyataan tersebut berisi: identitas diri, luas, letak, dan penggunaan tanah

yang di mohon:pernyataaan tanah tidak sengketa serta pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

Terdapat tiga persyaratan umum untuk mengajukan permohonan hak milik atas tanah

yaitu; tanah yang dimohon tidak memiliki sengketa, tanah tersebut tidak akan menjadi

tumpang tindih atau memiliki sertipikat ganda, dan harus sesuai dengan tata ruang wilayah

Kabupaten Bangkalan. Terdapat hal yang perlu menjadi catatan bagi pemohon dalam

mendaftarkan tanahnya yang berkaitan dalam kelengkapan berkas. Perlu diperhatikan bahwa

seluruh dokumen yang berupa fotokopi harus dilegalisir dengan menunjukkan surat-surat asli

pada petugas loket Kantor ATR/BPN Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan refrensi yang dapatkan dapat simpulkan bahwa pengajuan

permohonan yaitu pengisian formulir blangko yang telah disediakan oleh kantor pertanahan

dan pemeriksaan dokumen yang sudah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

- Bidang Fisik

Kegiatan di bidang fisik bertujuan untuk memperoleh data mengenai letaknya dan

batas-batas luasnya, bangunan-bangunan, dan/atau tanaman-tanaman penting yang ada di

atasnya. Setelah dipastikan letak tanah yang akan dikumpulkan data fisiknya maka kegiatan

dimulai dengan penetapan batas- batasnya serta pemberian tanda-tanda batas di setiap

sudutnya. Kemudian diikuti dengan kegiatan pengukuran dan pembuatan petanya. Penetapan

batas dilakukan Panitia Pendaftaran Tanah (PPT), berdasarkan penunjukan oleh pemegang

hak atas tanah yang bersangkutan, yang disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang

berbatasan. Kegiatan teknis kadasteral ini menghasilkan peta pendaftaran yang melukiskan

semua tanah yang ada di wilayah pendaftaran yang sudah diukur. Untuk tiap bidang tanah

yang haknya didaftar dibuatkan surat ukur (Moenir, 2006 : 56). Tarif pelayanan pengukuran

dan pemetaan batas bidang tanah dalam rangka penetapan batas diatur dalam pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010. Tarif ini dibagi menjadi tiga kelompok sesuai

dengan luas tanah dan biaya keseluruhan sudah dibayar diawal permohonan (BPN, 2013).

Prosedur selanjutnya yaitu pengukuran dan pemeriksaan tanah yang harus dihadiri oleh

pemohon. Dalam proses pengukuran tanah, dicatat keterangan mengenai informasi pemohon,

letak tanah, dan batas-batas tanah. Informasi tersebut selanjutnya dicatat dalam berita acara

pengukuran. Proses ini disebut dengan prosedur pendaftaran hak milik atas tanah pada

prosedur bidang fisik. Proses pemeriksaan tanah, disebut dengan bidang yuridis, diperiksa

hak-hak yang melekat pada tanah tersebut. Selain itu, diperiksa riwayat jual beli atau hibah

tanah tersebut, pewarisan tanah, riwayat pembebasan tanah untuk kepentingan umum, riwayat

sengketa, dan penyitaan. Hal-hal ini juga dicantumkan dalam berita acara yang melengkapi

prosedur pemeriksaan tanah

Berdasarkan Teori dan hasil penelitian dapat di simpulkan mengenai prosedur bidang

fisik meliputi pemeriksaan tanah, pengukuran tanah dan mendatangkan pihak terkait yang

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

- Bidang Yuridis

Sesuai dengan ketetapan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam prosedur pendaftaran hak milik atas tanah

terdapat tahapan bidang yuridis. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data

yuridis serta pembukuan hak. Mengenai kepemilikan tanah ada tiga kemungkinan alat

pembuktian yaitu:

1. Bukti tertulisnya lengkap tidak memerlukan tambahan alat bukti lain.

2. Bukti tertulis sebagian tidak ada lagi diperkuat dengan keterangan saksi dan atau

pernyataan yang bersangkutan

3. Bukti tertulisanya semuanya tidak ada lagi diganti keterangan saksi dan atau pernyataan

yang bersangkutan.

4. Pemeriksaan Berkas atas Kebenaran atas Tanah Yang Akan dibuat Pelepasan

Hak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

memuat data-data yang harus dilampirkan oleh pemohon dalam melengkapi berkas yang

selanjutnya akan di lakukan pengecekan yang terkait beberapa pihak diluar BPN sendiri.

Pemeriksaan berkas melalui tiga tingkatan proses pemeriksaan berkas yaitu tingkat kota,

tingakt provinsi, dan tingkat pusat.Setelah permohonan dinyatakan lengkap, selanjutnya

berkas permohonan dilimpahkan ke Kantor Wilayah Pertanahan yang akan memeriksa

kelengkapan berkas permohonan tersebut dan dicek kebenarannya. Seandainya terdapat

kekurangan, Kepala Kantor Pertanahan akan diminta untuk melengkapinya untuk selanjutnya

diberikan keputusan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Dalam hal

keputusan penolakan permohonan, Kepala Wilayah Pertanahan akan memberikan alasan.

Langkah selanjutnya adalah mengirimkan berkas permohonan yang telah disetujui ke menteri

pertanahan.

Langkah berikutnya adalah proses di tingkat kota, tingkat provinsi, hingga proses di

tingkat pusat. Masing-masing proses di setiap tingkat ini akan berujung pada penerbitan surat

dari masing-masing tingkatan. Mengenai waktu penyelesaian sesuai SOP, tanah pertanian

yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2000

meter persegi membutuhkan waktu proses selama tiga puluh delapan hari. Tanah pertanian

dengan luas lebih dari 2 Ha dan tanah non pertanian yang luasnya antara 2000- 5000 meter

persegi membutuhkan waktu proses selama lima puluh tujuh hari. Tanah non pertanian dengan

luas lebih dari 5000 meter persegi membutuhkan waktu proses selama sembilan puluh tujuh

hari (BPN RI, 2012).

Berdasarkan Teori, hasil penelitian dan refrensi yang didapatkan ditarik kesimpulan

bahwa pemeriksaan berkas atas kebenaran atas tanah yang akan dilakukan pelepasan hak atas

tanah adalah kegiatanpemeriksaan berkas berlangsung di beberapa tingkatan serta pengecekan

kebenaran di lapangan oleh petugas Kantor ATR/BPN Bangkalan. Setalah itu berkas akan

melalui pemeriksaan di tingkat Kota, Provinsi, hingga Pusat. Hal ini sudah berjalan sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Penerbitan Sertipikat

Sertipikat sebagai tanda bukti hak diterbitkan untuk pemegang hak yang bersangkutan,

sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftarkan

dalam buku tanah. Sertipikat hanya boleh diberikan kepada pihak yang bersangkutan sebagai

pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Dengan diterimanya permohonan tersebut, menteri pertanahan akan menerbitkan

keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan. Dengan demikian, secara resmi,

pemohon memiliki hak atas tanah yang dimohonkan tersebut dan secara yuridis meniadakan

hak bagi pihak lainnya untuk mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

SISTEM INFORMASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANGKALAN

Sistem informasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) umumnya sama di seluruh

Indonesia. Karena, data dan informasi pertanahan di Indonesia saling terintegrasi. Sehingga,

seluruh masyarakat Indonesia dapat memantau dan mengetahui informasi tentang pertanahan.

Untuk saat ini, di Indonesia sedang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap

(PTSL). Hal ini digunakan agar setiap tanah yang ada di Indonesia dapat tersertifikasi secara

lengkap sehingga dapat memiliki dokumen hukum yang kuat dan mengurangi permasalahan

pertanahan di Indonesia.

Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yaitu kegiatan yang dilakukan serentak

yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Sedangkan, pendaftaran tanah

merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus,

berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian

serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak

tertentu yang membebaninya.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah, dibutuhkan data yang terbagi menjadi 2 yaitu data

fisik dan data yuridis.

• Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan

rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau

bagian bangunan di atasnya. Data fisik ini dapat diakses pada alamat URL

https://ptsl.atrbpn.go.id/fisik .

• Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai,

dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. Data yuridis ini dapat

di akses pada alamat URL https://ptsl.atrbpn.go.id/yuridis.

Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan dalam melakukan sistem informasi pada BPN

dijelaskan sebagai berikut.

a. Aplikasi KKP untuk data fisik

Berikut merupakan panduan tahapan dalam sistem informasi untuk data PTSL Fisik:

1. Menu utama pada aplikasi KKP-PTSL Fisik ini adalah sebagai berikut:

https://ptsl.atrbpn.go.id/yuridis

Gambar 2. Tampilan Menu PTSL Fisik

2. Informasi Berkas

Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi berkas, klik ke sub menu Informasi

Berkas, seperti tampilan berikut:

Gambar 3. Tampilan Halaman Menu Informasi Fisik

3. Pembuatan Berkas

Pembuatan berkas dilakukan dari menu :

• Pembuatan Berkas

• Klik tombol “Buat berkas”, seperti tampilan berikut:

Gambar 4. Tampilan Halaman Menu Pembuatan Berkas

Setelah klik tombol “Buat Berkas” akan keluar tampilan gambar berikut ini.

Gambar 5. Tampilan Inputan Pembuatan Berkas

Lengkapi isian berikut ini:

1. Pilih Nama proyek yang telah dibuat diaplikasi KKP-PTSL Ketatausahaan

2. Pilih/ketik nama Desa/Kelurahan yang akan dibuat berkas

3. Inputkan jumlah berkas yang akan dibuat Jumlah maksimal pembuatan berkas dalam satu

kali pembuatan berkas adalah sebanyak 50 berkas

4. Lalu klik tombol “Buat Berkas” Jika berkas berhasil dibuat maka akan ditampilkan

notifikasi seperti berikut:

Gambar 6.Tampilan Notifikasi Berkas Berhasil Dibuat

Setiap berkas yang berhasil dibuat akan mendapatkan Daftar Isian 302 & 305. Selanjutnya

User dapat mencari berkas yang sudah di buat dengan menginput nomor berkas, tahun berkas

dan Desa/Kelurahan (tidak mandatory), klik tombol “Cari Berkas”. seperti tampilan berikut:

Gambar 7. Tampilan Cari Berkas

Pilih berkas yang akan dilengkapi

Gambar 8. Tampilan Pilihan Dokumen Entri

Selanjutnya pilih jenis dokumen “Fotocopy KTP/Identitas Pemohon” dan klik tombol “Entri”,

seperti gambar dibawah ini.

Gambar 9. Tampilan Entri Dokumen

Pilih jenis pemohon, pilihan yang disediakan adalah tipe pemohon perorangan, instansi

pemerintah atau badan hukum.

Gambar 10. Tampilan Pilih Tipe Pemohon

• Entri Nama Pemohon Perorangan

Input data pemohon tipe perorangan, dilakukan dengan input NIK. Kemudian klik tombol Cek

NIK, maka aplikasi akan mencari data pada server DUKCAPIL. Jika data ditemukan akan

ditampilkan informasi seperti berikut ini.

Gambar 11. Tampilan Informasi Data Tipe Pemohon Perorangan

Klik tombol “Tambah”.

Gambar 12. Tampilan Hasil Data Pemohon Perorangan

• Entri Nama Pemohon Instansi Pemerintah Input data pemohon dengan tipe Instansi

Pemerintah, akan ditampilkan inputan Nama seperti gambar dibawah ini.

Gambar 13. Tampilan Data Pemohon Instansi Pemerintah

Klik „‟Tambah‟‟.

Gambar 14. Tampilan Hasil Data Pemohon Instansi Pemerintah

• Entri Nama Pemohon Badan Hukum Input data pemohon dengan tipe Badan Hukum, akan

ditampilkan isian Nama dan Alamat seperti gambar berikut.

Gambar 15. Tampilan Data Pemohon Badan Hukum

Klik „‟Tambah‟‟.

Gambar 16. Tampilan Hasil Data Pemohon Badan Hukum

• Entri No Name Input data pemohon dengan tipe No Name. 1. Upload file berita acara No Name

berupa file PDF seperti gambar berikut.

Gambar 17. Tampilan Pengambilan Berita Acara No Name

Akan ditampilkan hasil upload file berita acara No Name.

Gambar 18.Tampilan Hasil Pengambilan Berita Acara No Name

Gambar 19.Tampilan Informasi Hasil Berita Acara No Name

b. Pemberkasan PBT (Peta Bidang Tanah)

Menu ini digunakan untuk me-link-kan persil (NIB) yang terdapat dalam satu PBT yang

merupakan hasil pengolahan data dan integrasi di GEOKKP oleh satgas fisik ASN. (Lihat

panduan Aplikasi GEOKKP). Tahapan pemberkasan PBT :

1. Klik menu “Pemberkasan PBT”

2. Inputkan Nomor PBT

3. Inputkan Tahun PBT

4. Pilih Desa/Kelurahan

5. klik Cari.

Maka akan tampil PBT yang belum link. Klik No PBT yang akan di-link-kan.

Gambar 20. Tampilan Pencarian Nomor PBT

langkah selanjutnya melinkkan persil (NIB) dengan berkas, dengan langkah sebagai berikut :

1. Inputkan No Berkas

2. Inputkan Tahun Berkas

3. Pilih Desa/Kelurahan

4. klik cari (Untuk No NIB akan tampil di detail dari Peta Bidang dan detail berkas)

5. Klik icon No NIB yang akan di-link-kan

6. Klik icon No Berkas yang akan di-link-kan dengan NIB, seperti tampilan berikut:

Gambar 21. Tampilan Proses Link NIB dengan Berkas

Gambar 22. Tampilan Hasil Proses Link NIB dengan Berkas

c. Penerbitan Pembuatan Surat Ukur

Menu ini digunakan untuk melakukan pembuatan surat ukur (SU). Pembuatan surat ukur

dapat dilakukan dari berkas satgas yuridis yang sudah diregistrasi dengan nomor seri blanko

pada aplikasi blanko.

1. Klik Menu Penerbitan

2. Klik menu Pembuatan Surat Ukur

3. Inputkan nomor berkas yuridis

4. Inputkan Tahun

5. Klik tmbol Cari berkas

Gambar 23. Tampilan Pencarian Berkas Yuridis

Langkah selanjutnya adalah memilih berkas yang akan dibuatkan nomor surat ukur dengan

cara sebagai berikut :

1. Ceklist icon v di samping kolom nomor berkas

2. Klik tombol Buat Surat Ukur

Gambar 24. Tampilan pemilihan nomor berkas

Selanjutnya akan ditampilkan tabel informasi hasil pembuatan surat ukur. Klik icon

untuk melengkapi informasi bidang tanah.

Gambar 25. Tampilan hasil pembuatan nomor surat ukur

Informasi bidang tanah yang harus diisi :

1. keadaan Tanah

2. Tanda Batas

3. Petunjuk Batas

4. Hal Lain – Lain

5. Nama jalan

6. Nomor Jalan

7. Kode Pos

8. Alamat Tambahan

9. Penggunaan Umum

10. Penggunaan Khusus

11. Metode Ukur

12. Alat Ukur

13. Tanggal Pembukuan

14. Tanggal penerbitan

Gambar 26. Tampilan Data Pembuatan Surat Ukur

Surat ukur yang sudah di cetak dapat di scan dan disimpan dalam format file PDF. Selanjutnya

file tersebut dapat di unggah dengan cara klik tombol “Unggah File”. Klik Simpan SU.

Gambar 27. Tampilan Hasil Upload File Surat Ukur

d. Informasi => Peta Pendaftaran

menu peta pendaftaran digunakan untuk melihat bidang tanah hasil pekerjaan satgas fisik

dengan cara sebagai berikut :

1. Klik menu Informasi

2. Klik menu Peta pendaftaran

3. Ketik lokasi, tekan Enter

4. Klik bidang tanah untuk melihat informasi dari bidang tanah.

DATA YURIDIS

Dalam pembentukan data yuridis dapat diketahui dengan tahapan seperti berikut :

Menu utama pada aplikasi PTSL yuridis ini adalah sebagai berikut:

1. Menu informasi berkas digunakan untuk melihat info berkas

secara detail.

2. Menu pembuatan berkas digunakan untuk melakukan

pembuatan nomor berkas, melengkapi berkas, booking

daftar isian serta melakukan pencetakan SPS,STTD dan

Kwitansi.

3. Menu panggil berkas tahun anggaran sebelumnya

digunakan untuk melanjutkan dan memanggil berkas

yang

diselesaikan (K3) ditahun sebelumnya.

4. Menu Pengumuman digunakan untuk membuat nomor

pengumuman.

5. Menu Pengesahan Pengumuman digunakan untuk

melakukan pengesahan pengumuman yang dibuat.

6. Menu Penerbitan DI.310 digunakan untuk membuat daftar isian 310 (Hanya untuk

prosedur Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pemberian Hak).

7. Menu Penyelesaian Kluster 3 digunakan untuk menyelesaikan proses berkas kluster 3.

8. Menu Membuat Buku Tanah digunakan untuk pembuatan nomor hak.

9. Menu Penyelesaian Pendaftaran Tanah digunakan untuk menyelesaikan proses

pendaftaran tanah (DI.208 dan DI.307).

Gambar 31. Tampilan Hasil Cetak SPS

Gambar 30. Tampilan Hasil Cetak STTD

E. Pembuatan Pengumuman

Pembuatan nomor pengumuman dilakukan dengan cara :

1. Pilih menu Pengumuman

2. Masukan nomor PBT

3. Tahun

4. Cari PBT

Gambar 32. Tampilan Hasil Cetak Kwitansi

Gambar 33. Tampilan Pencarian Nomor PBT

Akan muncul tampilan informasi berkas yang siap diumumkan. Pilih nomor berkas yang

akan di kolektifkan nomor pengumumannya dengan cara :

1. ceklis Berkas

2. Klik Umumkan Berkas.

F. Pengesahan Pengumuman

Pengesahan pengumuman dapat dibuat setelah masa pengumuman telah selesai

diumumkan. Lama masa pengumuman yaitu selama empat belas (14) hari kalender. Jika

masa pegumuman telah selesai, maka pada hasil pencarian berdasarkan nomor pengumuman

akan ditampilkan tombol Buat Pengesahan. Seperti gambar berikut:

Gambar 35. Tampilan Pengesahan Pemngumuman

Gambar 34. Tampilan Pilih Berkas Pengumuman

,

G. Keberatan / Sanggahan Pengumuman

Pada tabel informasi hasil pencarian NIB yang selesai masa pengumumannya. Pilih NIB

yang akan di sanggah (keberatan) dengan klik simbol lihat gambar berikut:

H. Penerbitan Sertipikat

Pembuatan buku tanah dapat dilakukan dengan cara :

• Klik menu Membuat Buku Tanah

• Masukkan nomor berkas

• Cari Berkas. Ceklis nomor berkas untuk dibuat buku tanah

• Klik Buat Buku Tanah

Seperti gambar berikut:

I. Penyelesaian Pendaftaran Tanah

Produk dari penyelesaian pendaftaran tanah yaitu nomor daftar isian 208 dan 307

dokumen hak.

• Klik menu Penyelesaian Pendaftaran Tanah

• masukan nomor berkas

• Tahun

• Cari Berkas

• Klik tombol DI208

Gambar 36. Tampilan Buat Buku Tanah

J. Pelaporan Penyerahan Berkas

Pada aplikasi PTSL Yuridis penyerahan berkas dapat dilakukan dengan cara :

1. Klik menu Penyerahan Berkas

2. masukkan Nomor Berkas

3. Tahun

4. atau cari berdasarkan Desa/kelurahan

5. Cari Berkas

Setelah muncul tabel informasi berkas yang dicari,

6. Centang Nomor Berkas yang akan diproses penyerahan

7. klik Serahkan

Gambar 38. Tampilan Proses Penyerahan Berkas

Gambar 37. Tampilan Penyelesaian Pexndaftaran Tanah

MATRIKS KOMPONEN

Matrik Komponen Sistem Informasi Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Bangkalan

DAFTAR PUSTAKA

Parlindungan, A. P. (2004). Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.

Santoso, Urip, 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Supriadi, 2009. Hukum Agraria, Sinar Grafika. Jakarta.

LAMPIRAN