SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK …bpsdmd.jatengprov.go.id/v1/sites/default/files/BT PIM IV...Dwi Fungsi ABRI • Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN • Otonomi Daerah

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

( S A N R I )

Oleh ;Supriyanto, Ir, M.Si

“Disampaikan pada Diklat Kepemimpinan tk IV Provinsi Jawa Tengah Tanggal 10 Mei 2017”

BADAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2017

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Ir. Supriyanto, M.Si2. Tempat & Tgl Lahir : Cilacap, 17 Mei 19623. Pangkat/Gol : Pembina Tk. I /IVb4. Jabatan : Widyaiswara Madya5. Pengalaman Kerja :

a. Badan Diklat Prov. Jateng b. Badan Diklat Kabupaten Cilacapc. Dinas Sosial Prov. Jawa Baratd. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Jabare. Kanwil Tenaga Kerja Prov. Kal. Sel

6. Alamat : Pudak Payung RT 05/04 BanyumanikHP. 081 321 64 87 64

7. Status : MenikahIstri : Retno UntariAnak : a. Tommy Ali Rahmadhani

s. Dindatami Eli Nisanthi

KELUARGA

TINGKATAN MANAJEMEN DAN KETRAMPILAN YANG DIBUTUHKAN

TOP MANAGEMENT

MIDDLE MANAGEMENT

LOWMANAGEMENT

CONCEPTUAL SKILL

H U M A N RELATION SKILL

TECHNICAL SKILL

(HERSEY DAN BLANCHARD)

Supriyanto 2013 4

Kasie, kasubag, Pej.Fung, staff....

Kabag,Kabid,Wk ka wil....

Ka Wil, kaDin,KaBan,...

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM

Setelah mengikuti pembelajaran ini

peserta diharapkan mampu memahami,

menjelaskan peran dan hubungan antar lembaga

serta menjelaskan posisi dan peran instansinya

dalam kerangka sistem administrasi

Negara Republik Indonesia

INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Memahami dan menjelaskan administrasi Negara Republik Indonesia sbg satu kesatuan

2. Memahami dan menjelaskan kedudukan dan susunan lembaga negara

3. Memahami dan menjelaskan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara

4. Memahami dan menjelaskan ttg pentingnya koordinasi dlm rangka penyelenggaraan pemerintahan negara

Peserta mampu:

PENDAHULUANPROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Antara lain:• Amandemen UUD 1945• Penghapusan doktrin

Dwi Fungsi ABRI• Penegakan hukum, HAM,

dan pemberantasan KKN• Otonomi Daerah• Kebebasan Pers• Mewujudkan kehidupan

demokrasi

Tuntutan Reformasi

• Pembukaan• Batang Tubuh

- 16 bab- 37 pasal- 49 ayat- 4 pasal Aturan Peralihan- 2 ayat Aturan Tambahan

• Penjelasan

Sebelum Perubahan

• Kekuasaan tertinggi di tangan MPR

• Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden

• Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir

• Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang

• Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Latar Belakang Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:

• Tatanan negara• Kedaulatan Rakyat• HAM• Pembagian kekuasaan• Kesejahteraan Sosial• Eksistensi negara

demokrasi dan negara hukum

• Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

Tujuan Perubahan

• Pasal 3 UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• TAP MPR No.IX/MPR/1999

• TAP MPR No.IX/MPR/2000

• TAP MPR No.XI/MPR/2001

Dasar Yuridis

• Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945

• Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

• Mempertegas sistem presidensiil

• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal

• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”

Kesepakatan Dasar

• Sidang Umum MPR 1999 Tanggal 14-21 Okt 1999

• Sidang Tahunan MPR 2000Tanggal 7-18 Agt 2000

• Sidang Tahunan MPR 2001Tanggal 1-9 Nov 2001

• Sidang Tahunan MPR 2002 Tanggal 1-11 Agt 2002

Sidang MPR

• Pembukaan • Pasal-pasal:

- 21 bab- 73 pasal- 170 ayat- 3 pasal Aturan Peralihan- 2 pasal Aturan Tambahan

Hasil Perubahan

1

SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Mekanisme bekerjanya lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden baik selakuKepala Pemerintahan maupun sebagai

Kepala Negara

PENGERTIAN

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orangWakil Presiden. Selain itu, dalam menjalankan fungsinya Presidendibantu oleh Menteri-Menteri Negara, dimana setiap Menteri Negaramembidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Menteri-MenteriNegara ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Sistem Penyelenggaraan Negara dan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Sistem Penyelenggaraan Negara adalah SANRI dalam arti luas.Penyelenggara negara meliputi :

Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.Pimpinan Bank Indonesia.Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri.Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan dilingkungan sipil, militer dan POLRI.Jaksa.Penyelidik.Panitera Pengadilan; dan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek. (Psl 2 UU no 28 1999)

1. Pejabat Negara pada Lembaga Negara2. Menteri3. Gubernur, sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah4. Hakim, meliputi hakim disemua tingkatan Pengadilan5. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misal :

Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh), Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikota.

6. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat dimaksud adalah Pejabat yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, yang meliputi :

Sistem Penyelenggaraan PemerintahanNegara Adalah SANRI dalam Artian Sempit

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3)

Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD1945 (Pasal 1 ayat 2)

Negara Republik Indonesia menganut Sistem Konstitusional.

Kekuasaan negara tertinggi ditangan rakyat, tidak lagi ditangan MPR(Pasal 1 ayat 2)

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Rakyat. SedangkanMPR dalam hal ini tugasnya hanya melantik Presiden dan WakilPresiden terpilih (Pasal 6A ayat 1)

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahanmenurut UUD 1945 (Pasal 4 ayat 1 UUD 1945)

Asas-asas Sistem Pemerintahan Negara Dlm Pasal UUD 1945

Usul pemberhentian Presiden dan / atau Wakil Presiden dapatdiajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulumengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 7Bayat 2)

Menyebutkan bahwa : Presiden dibantu oleh Menteri-MenteriNegara (Pasal 17 ayat1)

Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.Hal ini berarti bahwa Menteri Negara tidak bertanggung jawabkepada DPR (Pasal 17 ayat 2)

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama limatahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatanyang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan (Pasal 4 ayat 1dan Pasal 7)

Asas – Asas Umum Penyelenggaraan Negara (UU No.28 Tahun 1999) :

Asas Kepastian Hukum

Asas Kepentingan UmumAsas Keterbukaan

Asas Proporsionalitas

Asas ProfesionalitasAsas Akuntabilitas

Aparatur Negara terdiri atas :1) Aparatur Kenegaraan2) Aparatur Pemerintah, yang meliputi :

a. Aparatur Pemerintahanb. Aparatur Perekonomian Negara

Aparatur Negara Meliputi

APARATUR PEMERINTAHAN

1) Kementerian Koordinator (Bidang Politik, Hukum, danKeamanan; Bidang Perekonomian; Bidang Kesejahteraan Rakyat).

2) Kementrian (Dalam Negeri; Luar Negeri; Pertahanan; Hukum danHAM; Energi dan SDM; Perindustrian; Perdagangan; Pertanian;Kehutanan; Perhubungan; Kelauatan dan Perikanan; PekerjaanUmum; Kesehatan; Pendidikan Nasioanl; Sosial; Agama;Kebudayaan dan Pariwisata; Komunikasi dan Informatika; danKeuangan)

3) Kementerian Negara (Riset dan Teknologi; Koperasi dan UKM;Lingkungan Hidup; Pemberdayaan Perempuan; PendayagunaanAparatur Negara; pembangunanan Daerah Tertinggal;Perencanaan Pembangunanan Nasional; Badan Usaha MilikNegara; Perumahan Rakyat; dan Pemuda dan Olah Raga).

A. Kementerian Negara

1. Aparatur Pemerintahan Pusat

LAN, ANRI; BKN; Perpusnas;

Bappenas; BPS; BSN; BAPETEN;

BATAN; BIN; LEMSANEG; BKKBN;

LAPAN; BAKORSURTANAL; BPKP;

LIPI; BPPT; BKPM; BPN; BPOM;

LEMHANAS; dan BMG.

B. Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND)

B. Lembaga Pemerintah Non Departemen

(LPND)

Sekretariat Jenderal MPR

Sekretariat Jenderal DPR

Sekretariat Jenderal DPD

Sekretariat Jenderal BPK

Sekretariat MA

Sekretariat Jenderal MK

C. Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara

D. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibukota NegaraRI dan daerah hukumnya meliputi wilayahkekuasaan negara RI.Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsidan dasar hukumnya meliputi wilayah Provinsi.Kejaksaan Negeri berkedudukan di IbukotaKabupaten / Kota yang dasar hukumnya meliputiwilayah daerah kabupaten / kota yang dasarhukumnya meliputi wilayah daerah kabupaten /kota.Dalam hal tertentu di daerah hukum kejaksaannegeri dapat dibentuk cabang Kejaksaan Negeri.

E. Perwakilan RI Diluar Negeri

1) Perwakilan DiplomatikPerwakilan Diplomatik terdiri atas Kedutaan Besar RI dan PerwakilanTetap RI yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa danBerkuasa Penuh dan bertanggung awab kepada Presiden selakuKepala Negara melalui Menteri Luar Negeri.

2) Perwakilan KonsulerPerwakilan Konsuler terdiri atas Konsulat Jenderal RI dan KonsulatRI yang dipimpin oleh Konsul Jenderal dan Konsul, yangbertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negara.

F. Tentara Nasional Indonesia (TNI) : UUNo. : 34/2004

TNI terdiri dari TNI AngkatanDarat, TNI Angkatan Laut, danTNI Angkatan Udara yangmelaksanakan tugasnya secaramerata atau gabungan dibawahpimpinan Panglima. Tiap-tiapangkatan (AD, AL, dan AU)mempunyai kedudukan yang samadan sederajat.

G. Kepolisian Negara RI (POLRI)

Peran, tugas, susunan dankedudukan POLRI, sebagaimanaTNI secara pokok-pokoknyadiatur dalam TAP No. VI / MPR /2000 dan TAP No. VII / MPR /2000. Kemudian diatur dalamUU No. 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara RepublikIndonesia.

Dewan, antara lain : Dewan Ekonomi Nasional, Dewan Ketahanan Pangan,Dewan Maritim Nasional, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Badan, antara lain : Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana danPenanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP), Badan Koordinasi PenempatanTenaga Kerja Indonesia (BKPTKI), Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayahdan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias ProvinsiSumatera Utara, Badan Pertimbangan dan Pendidikan Nasional.

Komisi, antara lain : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM),Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum(KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Komite, antara lain : Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite NasionalKeselamatan Transportasi, Komite Olah Raga Nasional, Komite StandarNasional Untuk Satuan Ukuran.

Lembaga, antara lain : Lembaga Sensor Film, Lembaga Koordinasi Pangan DalamPeningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

H. Badan / Lembaga Ekstra Struktural

Sesuai dengan amanat UUD 1945,Pemerintah Daerah berwenanguntuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahanmenurut asas otonomi dan tugaspembantuan.

2. Aparatur Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Gubernur,Bupati, atau Walikota dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.

A. Pemerintah Daerah

B. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Susunan dan Kedudukan DPRD diatur dalam

undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang

Susunan dan kedudukan DPRD merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah dan

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

???

1) Persero (Perusahan Perseroan)2) Perum (Perusahaan Umum)

B) Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan Daerah dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentangPerusahaan Daerah. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah. Pembinaan umumterhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

1) Perumda (Perusahaan Umum Daerah - Publik Corporation / Service)

2) Perseroda (Perusahaan Perseroan Daerah)

BUMN diatur Dalam UU No.19 Tahun 2003.BUMN yang seluruh atau sebagian besarmodalnya berasal dari kekayaan negara yangdipisahkan, merupakan salah satu pelakuekonomi dalam Sistem Perekonomian Nasional,disamping usaha swasta dan koperasi.

Aparatur Perekonomian Negara

A) Badan Usaha Milik NEGARA

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Presiden

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Konstitusi (MK)

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

CITA-CITA NASIONAL

Negara IndonesiaYang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur

TUJUAN / TUGAS NASIONAL

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia;Memajukan kesejahteraan umum;Mencerdaskan kehidupan bangsa;Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

MPR PRESIDEN DPR DPD BPK MA MK

Konstitutif - Eksekutif- Legislatif Legislatif Legislatif Auditif Yudikatif Yudikatif

SEMANGAT :− MELAYANI MASYARAKAT− MENGAYOMI MASYARAKAT− MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

TNI/POLRI

dewan pertimbangan

kementerian negara badan-badan lain

yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman

KY

UUD 1945

kpu bank sentral

DPR DPDMPR

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

BPK MA MKPresiden

PUSAT

DAERAH

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPRDBupati/Walikota

MPRPasal 2 (1)****

Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];

Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];

Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];

Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];

Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari duapasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yangdiusulkan oleh partai politik atau gabungan partaipolitik yang pasangan calon Presiden dan WakilPresidennya meraih suara terbanyak pertama dankedua dalam pemilihan umum sebelumnyasampai berakhir masa jabatannya, jika Presidendan Wakil Presiden mangkat, berhenti,diberhentikan, atau tidak dapat melakukankewajibannya dalam masa jabatannya secarabersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].

Wewenang

I. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

ANGGOTA DPRdipilih melalui pemilu

ANGGOTADPDdipilih melalui pemilu

Presiden

II. PRESIDEN

memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR

[Pasal 11 (1)****]; Dalam membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan

DPR [Pasal 13 (2)*]; menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*]; memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*]; memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*; Meresmikan keanggotaan MPR, DPR dan DPD (Psl 3, 17 dan 33 UU No.22 Tahun 2003); Meresmikan keanggotaan BPK yg dipilih oleh DPR dgn memperhatikan pertimbangan DPD [Psl 23F (1)***]; Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***]; Mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***]; Menetapkan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi ( pasal 24 UU No. 24 Tahun 2003).

Selaku Kepala Negara :

Selaku Kepala Pemerintahan :Dalam menjalankan fungsi

eksekutif :1.Memegang kekuasaan

pemerintahan menurut UUD (psl 4 ayat (1) UUD’45);

2.Menetapkan PP untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya (Psl 5 ayat (2) UUD’45).

Dalam menjalankan fungsi Legislatif :

1.Berhak mengajukan RUU kpd DPR (psl 5 ayat 1) & RUU APBN untk dibahas bersama dgn pertimbangan DPD (psl 23 ayat 2);

2. Setiap RUU dibahas oleh DPR & Pres. U.mendapatkan persetujuan bersama (Psl 20 ayat 2);

3. Mengesahkan RUU;4. Dlm hal ikhwal kegentingan

memaksa berhak menetapkan PP sbg pengganti UU

Presiden

dibantumenteri-menteri negara

[Pasal 17 (1)]

yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

[Pasal 17 (2)*]

membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

[Pasal 17 (3)*]

Dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa dlm melakukan

kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang

Wakil Presiden.

Pembantu Presiden

1.Menteri Negara Koordinator;

2.Menteri Negara Yg Memimpin Departemen;

3.Menteri Negara Yg Tidak memimpin Departemen;

Pemilu

mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% di

setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2

jumlah provinsi[Pasal 6A (3)***]

Presidendan

Wapres

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

[Pasal 6A (1)***]

diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu

[Pasal 6A (2) ***]

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih

[Pasal 6A (4)****]

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

pertama dalam pemilu

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak

kedua dalam pemilu

Pemilupasangan yang

memperoleh suara terbanyak

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wk.Presiden dpt diajukan oleh DPR kpd MPR hanya dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kpd Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wk.Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan thd negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 7 B ayat 1)

Presiden & Wapres dapat diberhentikan dlm masajabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan thdp negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tdk lagi memenuhi syarat sbg Presiden dan/atau Wk.Presiden (Pasal 7 A)

Masa Jabatan dan Pemberhentian dalam masa jabatan :

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya

untuk satu kali masa jabatan.

(Pasal 7 *)

Sekretariat Negara (Perpres No.31/2005) : Lembaga Pemerintah kedudukan dibawah & tanggung jawab langsung kpd Presiden, mempunyai tugas u.memberikan dukungan teknis & administrasi Kpd Presiden selaku Kepala Negara;

Sekretariat Kabinet (Perpres N.31/2005),

Lembaga pemerintah yg berkedudukan dibawah & tanggung jawab langsung kpd Presiden, dan mempunyai tugas memberikan dukungan teknis & administrasi serta analisis kpd Pres & Wk.Pres dlm menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan & program pemerintah, penyiapan rancangan Perpres & Inpres, penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet, serta pengangkatan & pemberhentian dlm jabatan pemerintahan & kepangkatan PNS yg kewenangannya berada ditangan Presiden.

Kesekretariatan Yang Membantu Presiden :

Fungsi, Wewenang, dan HakAntara lain tentang:

memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;

mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;

pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;

persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;

pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;

pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;

pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;

persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang

diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan

pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY

[Pasal 24A (3)***] ; persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota

KY [Pasal 24B (3)***] ; pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi

[Pasal 24C (3)***] ;

DPRmemegang kekuasaan

membentuk UU [Pasal 20 (1)*]

III. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

anggota DPR dipilih melalui

pemilihan umum[Pasal 19 (1)**]

anggota DPR dapat

diberhentikan dari jabatannya,

yang syarat-syarat dan tata

caranyadiatur dalam

undang-undang(Pasal 22B**)

IV. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DPD

Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu

[Pasal 22C (1)***]

Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan

jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah

anggota DPR [Pasal 22C (2)***]

Anggota DPD dapat diberhentikan dari

jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya

diatur dalamundang-undang[Pasal 22D (4)***]

• Pendidikan

dapat mengajukan

ikutmembahas

memberi pertimbangan

dapat melakukan

pengawasan

● ●●● ●

●●

● ●

● ●

●

●●

●●

●●

● ●● ●

●

●

Kewenangan DPD

KEWENANGAN DPD

I. RUU yang berkaitan dengan:

• Otonomi daerah• Hubungan pusat dan daerah • Pembentukan dan pemekaran

serta penggabungan daerah• Pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya

• Perimbangan keuangan pusat dan daerah

• RAPBN• Pajak

II. Pemilihan anggota BPK• Agama

V. BADAN PEMERIKSA KEUANGANKeanggotaan, Tugas, dan Wewenang

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang

bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***]

BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki

perwakilan di setiap provinsi[Pasal 23G (1)***]

Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan

sesuai dengan undang-undang[Pasal 23E (3)***]

BPK

Hasil pemeriksaan keuangan negara

diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai

dengan kewenangannya[Pasal 23E (2)***]

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan

pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden

[Pasal 23F (1)***]

VI. MAHKAMAH AGUNG

TUNMiliter

AgamaUmum

Kewajiban dan Wewenang

1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan olehundang-undang [Pasal 24A (1)***];

2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan

rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].

MAPasal 24A ***

Hakim agung harus memiliki integritas

dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan

berpengalaman di bidang hukum

[Pasal 24A (2)***]

Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR

untuk mendapat persetujuan dan

ditetapkan sebagai hakim agung oleh

Presiden [Pasal 24A (3)***]

VII. MAHKAMAH KONSTITUSI

MK

Wewenang dan Kewajiban

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-UndangDasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuspembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasilpemilihan umum [Pasal 24C (1)***];

wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyatmengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presidenmenurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].

Hakim konstitusiharus memiliki integritas

dan kepribadian yangtidak tercela, adil,

negarawan yang menguasai konstitusi dan

ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat

negara[Pasal 24C (5)***]

mempunyaisembilan orang anggota hakim konstitusi yang

ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga

orang oleh Presiden[Pasal 24C (3)***]

HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA

MPR DPR DPD PRES M K M A BPK

MPR

DPR Bab II Ps 2Bab III ps 7aBab III ps 7b5Bab III ps 7b6

DPD Bab II ps 2, Bab VII ps 22c,Bab VII ps 22d1.2,3Bab VIiI ps 23,Bab VIII A Ps 23f

PRES Bab II ps 3, Bab III ps 7b7, Bab IIIps 8.2.3,Bab III ps 9,

Bab III ps 5, Bab III ps 7b2,Bab III ps 7c,Bab III ps 9,Bab III ps 11.13.14,Bab VII ps 20, 20a, 21, 22Bab IX Ps 24b3,Bab IX Ps 24c3,Bab VIII A Ps 23f

Bab VII ps 22d3,Bab VIiI ps 23,

M KONT. Bab III ps 7b1, Bab IIIps 7b3&4Bab III ps 7b5,Bab IX Ps 24c2,Bab IX Ps 24c3,

Bab III ps 7b4,5,Bab IX Ps 24c,Bab IX Ps 24c3,

M A. Bab III ps 9,Bab III ps 14,1,Bab IX Ps 24a3,

Bab IX Ps 24C3

BPK Bab ViiIA ps23e2, Bab ViiIA ps 23e2,Bab ViiIA ps 23f1,

Bab ViiIA ps23e2,Bab ViiIA ps 23f1,

Bab ViiIA ps23e1,Bab ViiIA ps 23f1,

Bab ViiIA ps23e2, Bab ViiIA ps23e2,

42