0 LAPORAN KEMAJUAN HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA SIGNIFIKANSI PERAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) BAGI PENGUATAN PENGATURAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA TIM PENGUSUL Ketua AYU PUTU LAKSMI DANYATHI, SH., M.KN. (0021048203) Anggota IGN PARIKESIT WIDIATEDJA,SH.,M.Hum.,LLM (0021038108) PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA AGUSTUS 2015 Kode/Bidang Ilmu: 569/Hukum
23
Embed
SIGNIFIKANSI PERAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC … · terpisahkan dari kehidupan manusia utamanya menyangkut kegiatan sosial dan ... perlindungan, pengendalian, dan pemanfaatan ... budaya,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0
LAPORAN KEMAJUAN
HIBAH PENELITIAN DOSEN MUDA
SIGNIFIKANSI PERAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, pariwisata telah menjadi lokomotif
penggerak ekonomi, terlebih apabila dilihat dari daya serap tenaga kerja yang tinggi dan
kontribusinya bagi PDB. Pariwisata Indonesia sejatinya menyimpan potensi alam dan budaya
yang luar biasa dan dapat dijadikan modal dasar sekaligus keunggulan komparatif untuk
mengembangkan sektor pariwisata. Kendatipun demikian, telah terjadi akselerasi pembangunan Pariwisata secara terus menerus dan ambisius yang mengakibatkan penurunan
kemampuan lingkungan dalam mengimbangi kecepatan pembangunan tersebut. Tidak hanya itu, telah banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi, pembangunan sarana pariwisata
yang tak memperhatikan tata ruang wilayah hingga intervensi budaya asing yang menghilangkan identitas dan kearifan lokal masyarakatdi sekitar area destinasi pariwisata.
Untuk mengatasi masalah di atas, konsep dan pelaksanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi solusi di masa depan. Isu pariwisata berkelanjutan merupakan salah
satu isu utama dalam setiap pertemuan APEC. Sebagai langkah konkret, negara anggota
APEC sepakat membentuk Tourism Working Group (TWG) pada tahun 1991. Forum ini
telah bersama-sama untuk berbagi informasi, bertukar pandangan dan mengembangkan
bidang kerjasama perdagangan pariwisata dan kebijakan.
Keberadaan forum APEC yang memberikan perhatian lebih terhadap isu pariwisata
berkelanjutan dapat menjadi momentum berharga dalam menguatkan pengaturan pariwisata
berkelanjutan. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mengajak negara-negara
anggota APEC untuk menggelorakan kembali komitmen pembangunan berkelanjutan dalam
pariwisata. Tak dapat disangkal bahwa beberapa negara anggota memiliki andil dalam proses
degradatif kondisi pariwisata Indonesia, terutama ketika mereka secara proaktif ikut
meramaikan industri pariwisata melalui kehadiran secara komersiil di wilayah Indonesia.
Dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan
(statue approach), dan pendekatan konseptual, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa forum APEC dapat dijadikan sarana dalam penguatan pengaturan pariwisata
berkelanjutan di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini memaparkan bagaimanakah peran APEC dalam menguatkan pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.
4
JUDUL PENELITIAN
SIGNIFIKANSI PERAN ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC) BAGI
PENGUATAN PENGATURAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA
I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai salah satu industri terbesar di dunia, pariwisata telah menjadi lokomotif
penggerak ekonomi, terlebih apabila dilihat dari daya serap tenaga kerja yang tinggi dan
kontribusinya bagi PDB. Pada 2004, pariwisata memberikan kontribusi pada PDB dunia
sebesar 10,4%, penyerapan tenaga kerja 8,1%, ekspor 12,2% dan penanaman modal 9,4%.
Disamping itu, pariwisata juga menjadi satu dari lima kategori ekspor utama dari 83%
negara-negara di dunia, dan telah menjadi sumber devisa utama sedikitnya 38% dari negara-
negara itu. Nantinya, pariwisata akan terus tumbuh dengan baik dan World Tourism
Organization (WTO) memproyeksikan pada 2020 akan terdapat sekitar 1,6 miliar wisatawan
mancanegara.1
Berbagai organisasi internasional antara lain: PBB, Bank Dunia dan World Tourism
Organization (WTO), telah mengakui bahwa pariwisata merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan manusia utamanya menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi.
Diawali dari kegiatan yang semula hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang yang relatif
kaya pada awal abad ke-202, kini telah berkembang menjadi bagian dari hak asasi manusia
sebagaimana diutarakan oleh John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox. Beliau
menyatakan bahwa “where once travel was considered a privilege of the money elite, now it
is considered a basic human right.3
Pariwisata Indonesia sejatinya menyimpan potensi alam dan budaya yang luar biasa
dan dapat dijadikan modal dasar sekaligus keunggulan komparatif untuk mengembangkan
sektor pariwisata. Potensi yang dimiliki dapat dikonversi menjadi sesuatu yang bernilai
ekonomi dengan daya saing yang tinggi. Selain itu, bahan baku usaha pariwisata
1 Oka A. Yoeti. 2006. Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pradnya Paramita, h.32.
2 Dalam I Gde Pitana dan Putu G. Gayatri,2005. Sosiologi Pariwisata, Yogyakarta: Penerbit Andi,h.
40 disebutkan tonggak-tonggak sejarah pariwisata dapat ditelusuri melalui perjalanan Marco Polo (1254-1324),
perjalanan Pangeran Henry (1394-1460), Christopher Columbus (1451-1506) dan Vasco da Gama (akhir abad XV)
3 Setyanto P. Santosa, 14 Februari 2002, Pengembangan Pariwisata Indonesia,
http://kolom.pacific.net.id/ind/setyanto_p_santosa/artikel/pengembanganpariwisata_Indonesia, diakses pada 7
juni 2008 pukul 15.45 wib.
5
sesungguhnya tidak akan pernah habis-habis, sedangkan bahan baku usaha-usaha lainnya
sangatlah terbatas.4
Eksistensi pariwisata sebagai industri terbesar di dunia telah melahirkan sederet
peluang dan tantangan bagi negara-negara yang menggantungkan harapan pada sektor tanpa
cerobong asap tersebut. Apabila ditelusuri dari berbagai faktor produksi seperti: modal,
tanah, tenaga kerja, teknologi, dan manajemen, pariwisata dapat berkontribusi signifikan
sebagai katalisator dalam mengembangkan pembangunan (agent of development) dan
pemerataan pendapatan masyarakat (re-distribution of income).5
Pada era globalisasi dan liberalisasi yang ditandai dengan hiperkonsumerisme,
Pemerintah Indonesia telah menetapkan sederet kebijakan yang menempatkan pariwisata
sebagai salah satu penghasil devisa potensial. Akibatnya, terjadi akselerasi pembangunan
Pariwisata secara terus menerus dan ambisius yang mengakibatkan penurunan kemampuan
lingkungan dalam mengimbangi kecepatan pembangunan tersebut. Tidak hanya itu, telah
banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi, pembangunan sarana pariwisata yang tak
memperhatikan tata ruang wilayah hingga intervensi budaya asing yang menghilangkan
identitas dan kearifan lokal masyarakatdi sekitar area destinasi pariwisata.
Untuk mengatasi masalah di atas, konsep dan pelaksanaan pembangunan pariwisata
berkelanjutan menjadi solusi di masa depan. Sejak sepuluh tahun terakhir, proses diskusi
akan urgensi pembangunan berkelanjutan semakin kuat dipromosikan berbagai kalangan.
Pembangunan berkelanjutan sejatinya merupakan sebuah proses pembangunan yang
memperhatikan daya dukung (carrying capacity )dari sumber daya alam dan sumber daya
manusia yang tersedia. Berkelanjutan dapat berarti pemberian konsentrasi pada sinergisitas
pelestarian yang meliputi dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup. Secara
singkat, pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan perpaduan kelayakan secara
ekonomi, keadilan secara sosial budaya,dan berkewajaran dari sisi lingkungan.
Langkah pertama untuk kembali mempromosikan dan mengembalikan urgensi
pengembangan pariwisata berkelanjutan tentu disandarkan pada kemampuan dan kemauan
pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang benar-benar mengedepankan prinsip
perlindungan, pengendalian, dan pemanfaatan pariwisata. Jika ini dapat dilaksanakan, maka
pengelolaan pariwisata akan berjalan secara wajar, terencana, dan berkelanjutan baik ditinjau
dari sisi ekonomi, sosial budaya dan juga lingkungan sebagai representasi ideal pembangunan
pariwisata berkelanjutan.
4 James J. Spillane,1991.Ekonomi Pariwisata, Yogyakarta:Kanisius,h.46
5 Oka A. Yoeti. 2006. Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya. Jakarta: Pradnya Paramita, h.2.
6
Pada 2013, Bali menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia-Pacific Economic
Cooperation, atau APEC yang merupakan forum untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi,
kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. APEC merupakan forum
kerjasama antar pemerintah yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat,
mengutamakan dialog terbuka dan rasa saling menghormati antar peserta. APEC memiliki 21
anggota yang menyumbang sekitar 40 persen dari populasi dunia, sekitar 55 persen dari GDP
dunia dan sekitar 44 persen dari perdagangan dunia.6 APEC juga merupakan forum utama
untuk liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik dan telah menetapkan
target untuk perdagangan bebas dan terbuka selambat-lambatnya tahun 2010 untuk negara-
negara industri, dan 2020 untuk ekonomi berkembang.7
Isu pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu isu utama dalam setiap pertemuan
APEC. Pariwisata berkelanjutan merupakan pendorong utama ekonomi untuk kawasan Asia-
Pasifik, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dan pembangunan. Sebagai
langkah konkret, negara anggota APEC sepakat membentuk Tourism Working Group
(TWG) pada tahun 1991. Forum ini telah bersama-sama untuk berbagi informasi, bertukar
pandangan dan mengembangkan bidang kerjasama perdagangan pariwisata dan kebijakan.
Tujuannya dari kelompok ini adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi di kawasan
Asia-Pasifik melalui pariwisata yang berkelanjutan, mengakui bahwa: pariwisata merupakan
salah satu industri yang paling cepat di wilayah ini berkembang dan mempunyai arti penting
bagi pembangunan ekonomi ekonomi APEC, pariwisata adalah penting dalam
mengembangkan pemahaman regional dan kerjasama, industri pariwisata di negara anggota
berada pada tingkat perkembangan yang berbeda, dan negara anggota berbagi tujuan umum
dari pengembangan kualitas dan pelayanan.8
Pentingnya isu pembangunan berkelanjutan dapat terlihat dari visi pemimpin ekonomi
APEC yang terlihat melalui deklarasi di Blake Island, Seattle, Amerika Serikat pada bulan
November 1993. Para pemimpin tersebut mengatakan bahwa “Lingkungan kita meningkat
seperti yang kita melindungi kualitas udara, air dan ruang hijau dan mengelola sumber daya
energi kita dan sumber daya terbarukan untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan
dan memberikan masa depan yang lebih aman bagi rakyat kita". Tak ayal, pernyataan ini
memberikan kewajiban untuk APEC dalam bekerjasama secara intensif dengan
6 Coba lihat http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/History.aspx diunduh pada 9 Februari 2013
7 Coba lihat dalam http://www.apec.org/About-Us/About-APEC/Achievements-and-Benefits.aspx
diunduh pada 10 Februari 2013 8 Coba lihat dalam http://www.apec.org/Home/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-
Technical-Cooperation/Working-Groups/Tourism diunduh pada 10 Februari 2013.
7
memprioritaskan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.9
Keberadaan forum APEC yang memberikan perhatian lebih terhadap isu pariwisata
berkelanjutan dapat menjadi momentum berharga dalam menguatkan pengaturan pariwisata
berkelanjutan di Indonesia. Pola pengelolaan pariwisata yang eksploitatif dan komersiil telah
menghadirkan sederet dampak negatif baik bersifat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan
hidup. Dengan demikian, Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mengajak
negara-negara anggota APEC untuk menggelorakan kembali komitmen pembangunan
berkelanjutan dalam pariwisata. Tak dapat disangkal bahwa beberapa negara anggota
memiliki andil dalam proses degradatif kondisi pariwisata Indonesia, terutama ketika mereka
secara proaktif ikut meramaikan industri pariwisata melalui kehadiran secara komersiil di
wilayah Indonesia.
Berangkat dari kerisauan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Signifikansi
Peran Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) bagi Penguatan Pengaturan
Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia.
1.2. RUMUSAN MASALAH
Dalam mencermati dan membahas tentang Signifikansi Peran Asia-Pacific Economic
Cooperation (APEC) bagi Penguatan Pengaturan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia,
terdapat dua permasalahan yang menjadi fokus perhatian penelitian ini yaitu:
1. Mengapa forum APEC dapat dijadikan sebagai sarana penguatan pengaturan
pariwisata berkelanjutan di Indonesia?
2. Bagaimanakah peran Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dalam
menguatkan pengaturan pariwisata berkelanjutan di Indonesia?
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sejarah dan Konsep Pengaturan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan:
Perspektif Internasional dan Nasional
Sejatinya, pembangunan berkelanjutan merupakan konsep alternatif yang bersifat
kontradiktif bagi konsep pembangunan konservatif. Terdapat sederet persyaratan kompulsif
di dalamnya seperti pemberian skala prioritas dari sisi ekologis, pemenuhan kebutuhan dasar
manusia, prinsip keadilan bagi generasi mendatang, dan penentuan nasib sendiri bagi
masyarakat setempat. Menelusuri jejak sejarahnya, konsep pembangunan berkelanjutan
pertama kali tercetus dalam konferensi di Stockholm pada tahun 1972 tentang “Stockholm
Coba lihat” Pemimpin dan Serikat Pekerja Se-Asia-Pasifik Disarankan Duduk Bersama” dalam
http://www.medanbisnisdaily.com/new/news/read/2013/01/16/7395/pemimpin_dan_serikat_pekerja_se-asia_pasifik_disarankan_duduk_bersama/ diunduh pada 11 Februari 2013
16 Coba lihat dalam “Tuan Rumah APEC 2013: Indonesia Gelar Pertemuan Tingkat Pejabat dalam