SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

1

SESI 5

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Dibuat Oleh :Kenny Ardillah, S.E, M.Ak

2

SURAT KETETAPAN PAJAKPASAL 1 ANGKA 14 UU KUP

SURAT KETETAPAN PAJAK

PASAL 13

PASAL 15

PASAL 17 DAN

PASAL 17 B

PASAL 17 A

SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)

SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB)

3

KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK

PASAL 12 AYAT (1) UU KUP

WAJIB PAJAK

WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANGTERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN

PERUNDANG-UNDANGANPERPAJAKAN

TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA

SURAT KETETAPAN PAJAK

4

JUMLAH PAJAK TERUTANG

PASAL 12 AYAT (2) & (3) UU KUP

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT SURAT PEMBERITAHUAN

YANG DISAMPAIKAN WP

JUMLAH PAJAK YANG TERUTANGMENURUT KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAKMENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH

PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR

Atau Apabila

MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAHPAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

5

SKPKB

PASAL 13 AYAT (1) DAN (2) UU KUP

DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :

APABILA

BERDASARKAN HASIL

PEMERIKSAAN

ATAU KETERANGAN LAIN

PAJAK YANG TERUTANG

TIDAK ATAU KURANG

DIBAYAR;

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK

YANG TERUTANG DALAM SKPKB

DITAMBAH :

APABILA KEPADA

WAJIB PAJAK

DITERBITKAN NPWP

DAN/ATAU DIKUKUHKAN

SEBAGAI PKP SECARA

JABATAN SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL

2 AYAT (4A).

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA

SEBESAR 2% (DUA PERSEN) PER BULAN

PALING LAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)

BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT

TERUTANGNYA PAJAK ATAU BERAKHIRNYA

MASA PAJAK, BAGIAN TAHUN PAJAK, ATAU

TAHUN PAJAK SAMPAI DENGAN

DITERBITKANNYA SURAT KETETAPAN PAJAK

KURANG BAYAR.

6

SKPKB

PASAL 13 AYAT (1) DAN (3) UU KUP

DAPAT DITERBITKAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN, DALAM HAL :

APABILA SURAT

PEMBERITAHUAN TIDAK

DISAMPAIKAN DALAM

JANGKA

WAKTU SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM

PASAL 3 AYAT (3) DAN

SETELAH

DITEGUR SECARA

TERTULIS

TIDAK DISAMPAIKAN

PADA WAKTUNYA

SEBAGAIMANA DITENT

UKAN DALAM SURAT

TEGURAN;

JUMLAH PAJAK DALAM SKPKB

DITAMBAH :

APABILA

BERDASARKAN HASIL

PEMERIKSAAN

ATAU KETERANGAN

LAIN MENGENAI PAJAK

PPN DAN PPN

BMTERNYATA TIDAK

SEHARUSNYA

DIKOMPENSASIKAN

SELISIH LEBIH PAJAK

ATAU

TIDAK SEHARUSNYA

DIKENAI TARIF 0%

APABILA

KEWAJIBAN SEBAGAIM

ANA DIMAKSUD DALAM

PASAL 28 ATAU PASAL

29 TIDAK

DIPENUHI SEHINGGA

TIDAK

DAPAT DIKETAHUI

BESARNYA PAJAK

YANG TERUTANG

SANKSI ADMINISTRASI

KENAIKAN 50% DARI

PAJAK PENGHASILAN

YANG TIDAK ATAU

KURANG DIBAYAR

DALAM SATU TAHUN

PAJAK; ATAU

SANKSI ADMINISTRASI

KENAIKAN 100% DARI

PAJAK PENGHASILAN

YANG TIDAK ATAU

KURANG DIPOTONG,

TIDAK ATAU KURANG

DIPUNGUT, TIDAK ATAU

KURANG DISETOR, DAN

DIPOTONG ATAU

DIPUNGUT TETAPI

TIDAK ATAU KURANG

DISETOR, ATAU

SANKSI ADMINISTRASI

KENAIKAN 100% DARI

PAJAK PERTAMBAHAN

NILAI BARANG DAN

JASA DAN PAJAK

PENJUALAN ATAS

BARANG MEWAH YANG

TIDAK ATAU KURANG

DIBAYAR.

7

PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT

KEPASTIAN DAN JAMINAN HUKUM SPT

DALAM JANGKA WAKTU

5 TAHUNTIDAK DITERBITKAN SKP

MENJADI

PASTI


8

S K P K Bdapat diterbitkan dalam

j.w. > 5 tahun dalam hal :

WAJIB PAJAK DIPIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN BERDASARKAN

PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM

TETAP

DITAMBAH SANKSIBUNGA 48 %


9

SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 13A UU KUP

WAJIB PAJAK YANG KARENA KEALPAANNYA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU

MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN, TETAPI ISINYA TIDAK BENAR ATAU TIDAK LENGKAP, ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG ISINYA TIDAK

BENAR SEHINGGA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA

KENAIKAN SEBESAR 200% DARI JUMLAH PAJAKYANG KURANG DIBAYAR YANG DITETAPKAN

MELALUI PENERBITAN SKPKB

TIDAK DIKENAI SANKSI PIDANA APABILA KEALPAAN TERSEBUT PERTAMA KALI DILAKUKAN OLEH WAJIB

PAJAK DAN WAJIB PAJAK TERSEBUT WAJIB MELUNASI KEKURANGAN PEMBAYARAN JUMLAH PAJAK YANG

TERUTANG BESERTA SANKSI ADMINISTRASI BERUPA :

10

SKPKBTDiterbitkan dalam Jangka Waktu 5

Tahun Apabila :

Data baru dan atauData yg semula belum

terungkap yang berakibatjumlah pajak terutang bertambah

Ditemukan

oleh FISKUS

Dikenakan KENAIKAN

100 %

Pasal 15 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UU KUP

Keterangan tertulis

dari WP atas

kehendak sendiri

Tidak Dikenakan KENAIKAN

11

S K P K B T

Dapat Diterbitkan dalam

Jangka Waktu 5 Tahun, Dalam

Hal :

Wajib Pajak dipidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan

Pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum

tetap

Ditambah Sanksi

BUNGA 48%

Pasal 15 Ayat (4) UU KUP

12

PEMBETULANKETETAPAN PAJAK

PERMOHONAN WP

PASAL 16 AYAT (1) DAN PENJELASAN UU KUP

SALAH TULIS, SALAH HITUNGDAN ATAU KELIRU PENERAPAN UU

DIREKTUR JENDERAL PAJAKDAPAT MEMBETULKAN

SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN,SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN,

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,

SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK, ATAU

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK DAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

SECARA JABATAN

DAPAT BERUPA :

MENAMBAH ATAU

MENGURANGKAN ATAU

MENGHAPUSKAN

13

PERMOHONANPEMBETULAN

APABILA JANGKA WAKTU TELAH LEWAT, TIDAK MEMBERI SUATU KEPUTUSAN, MAKA

PERMOHONAN PEMBETULAN YANG DIAJUKAN TSB DIANGGAP DIKABULKAN

PASAL 16 AYAT (2), (3), (4) UU KUP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

SEJAK TANGGAL PERMOHONAN DITERIMA,

HARUS MEMBERI KEPUTUSAN

DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN

APABILA DIMINTA OLEH WP, DIREKTUR JENDERAL PAJAK WAJIB MEMBERIKAN

KETERANGAN SECARA TERTULIS MENGENAI HAL-HAL YANG MENJADI DASAR UNTUK MENOLAK

ATAU MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

14

PENERBITAN S K P L B

PASAL 17 DAN PENJELASAN UU KUP

DITERBITKAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN

WAJIB PAJAK YANG MENYATAKAN KURANG BAYAR,

NIHIL, ATAU LEBIH BAYAR YANG TIDAK DISERTAI

DENGAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK

APABILA JUMLAH KREDIT PAJAK ATAU

JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR LEBIH BESAR

DARIPADA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG

APABILA TERDAPAT PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG,

WAJIB PAJAK DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN

KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK

UNTUK MENERBITKAN SKPLB

SKPLB MASIH DAPAT DITERBITKAN LAGI

APABILA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DAN/ATAU

DATA BARU TERNYATA PAJAK YANG LEBIH DIBAYAR

JUMLAHNYA LEBIH BESAR DARIPADA KELEBIHAN

PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DITETAPKAN.

15

PENERBITAN S K P N

Pasal 17 A UU KUP

JUMLAH KREDIT PAJAKATAU JUMLAH PAJAK

YG DIBAYARSAMA DENGANJUMLAH PAJAKYG TERUTANG

PAJAK TIDAK TERUTANGDAN TIDAK ADAKREDIT PAJAK /

PEMBAYARAN PAJAK

SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN

16

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DARI WAJIB PAJAK

DIPERIKSA

SKPLBSKPKB SKPN

HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 12 BULANSEJAK PERMOHONAN DITERIMA SECARA LENGKAP

PASAL 17B AYAT (1) UU KUP

SELAIN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DARI WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 17C DAN PASAL 17D

TIDAK BERLAKU TERHADAP WAJIB PAJAK YANG SEDANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

APABILA SETELAH MELAMPAUI JANGKA WAKTU 12 BULAN, DIREKTUR JENDERAL PAJAK TIDAK MEMBERI SUATU

KEPUTUSAN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIANGGAP DIKABULKAN DAN SKPLB HARUS DITERBITKAN PALING LAMA 1 BULAN SETELAH

JANGKA WAKTU TERSEBUT BERAKHIR.

17

SPTLB PPNDENGAN PERMOHONAN OLEH PKP YANG MELAKUKAN

KEGIATAN TERTENTU

DIPERIKSA

SKPLBSKPKB SKPN

PASAL 17B AYAT (1) UU KUP DAN KEP-519/PJ./2000 JO KEP-160/PJ./2001

1. EKSPOR BKP

2. PENYERAHAN BKP/JKP TERHADAP PEMUNGUT

DITERBITKAN PALING LAMBAT DALAMJANGKA WAKTU 2 BULAN SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN

KEGIATAN TERTENTU

18

SPT LBDENGAN PERMOHONAN DALAM SPT

SKPLB = SPT

SKPLB = SPT

DITAMBAH

IMBALAN BUNGA

2 % SEBULAN

LEBIH DARI 12 BULAN

TIDAK ADA KEPUTUSAN

DITERBITKAN DALAM WAKTU

PALING LAMBAT1 BULAN

PASAL 17B AYAT (2) DAN (3) UU KUP

DITERBITKAN LEWAT JANGKA WAKTU 1 BULAN

19

Penerbitan SKPPKP(SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN

PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK)

SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN (FORMAL) TERHADAP SPT

PASAL 17C AYAT (1), (2), (3) UU KUP

PPNJangka Waktu

1 bulan

WP DENGAN KRITERIA TERTENTU

PPhJangka Waktu

3 bulan

Diterbitkan SKPPKP

Tidak menghendaki

SKPPKP

Diproses sesuai

dengan Pasal 17 B

20

KRITERIA WP YANG DAPAT DIBERIKAN SKPPKP

WP YANG :

1. TEPAT WAKTU DALAM PENYAMPAIAN SPT (2 TAHUN

TERAKHIR)

2. TIDAK MEMPUNYAI TUNGGAKAN PAJAK (KECUALI

YANG MEMPUNYAI IZIN UNTUK MENUNDA ATAU

MENGANGSUR)

3. TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN KARENA

MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

DALAM JANGKA WAKTU 10 TAHUN TERAKHIR

4. DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN DIAUDIT , HARUS

DENGAN PENDAPAT WAJAR TANPA PENGECUALIAN

ATAU WAJAR DNG PENGECUALIAN SEPANJANG TIDAK

MEMPENGARUHI R/L FISKAL

NO 544/KMK.04/2000 JO 235/KMK.03/2003

DALAM HAL L/K TIDAK DIAUDIT :

§ WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SEPANJANG

MEMENUHI SYARAT 1, 2, 3

§ DALAM 2 TAHUN PAJAK TERAKHIR

MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 28 UU KUP; DAN

§ APABILA DALAM 2 TAHUN TERAKHIR TERHADAP WP

PERNAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK, MAKA

KOREKSI FISKAL UNTUK SETIAP JENIS PAJAK YANG

TERUTANG TIDAK LEBIH DARI 10%

21

WP DENGAN KRITERIA TERTENTU

DAPAT DIPERIKSA

DALAM JANGKA WAKTU 5

TAHUN

SKPLBSKPN SKPKB

DITAMBAH SANKSIKENAIKAN 100 %

PASAL 17C AYAT (4) , (5) DAN PENJELASAN UU KUP

SETELAH DITERBITKAN SKPPKP

22

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 11 UU KUP Jo. KMK No. 538/KMK.04/2000

SKPLBPasal 17 dan 17 B

SKPPKPPasal 17 C

SISALEBIH

SISALEBIH

DITERBITKAN SKPKPP danSPMKP DLM JANGKA WAKTU1 BLN SEJAK :- DITERIMANYA PERMOHONAN WP untuk Pasal 17

- DITERBITKANNYA SKPLBuntuk Pasal 17 B

DITERBITKAN SKPKPPDAN SPMKPDLM JANGKA WAKTU1 BULAN SEJAKDITERBITKAN SKPPKP

IMBALAN BUNGA 2% SEBULAN

APABILA SPMKP TERBIT LEWAT JANGKA WAKTUNYA

DIKOMPENSASIdengan utang pajak baik pusat maupun cabang-cabang

KELEBIHANPEMBAYARAN PAJAK

Kelebihan Pembayaran

PajakBerdasarkanPasal 27 A

SISALEBIH

DITERBITKAN SPMIBDLM JANGKA WAKTU1 BULAN SEJAK :- DITERBITKAN SK. KEBATAU PUT. BANDING;

- DITERBITKAN SK. PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADM.

23

PENANGGUNG PAJAK

ORANG PRIBADI

BADAN

YANG BERTANGGUNG JAWABATAS PEMBAYARAN PAJAK

TERMASUK:• WAKIL YANG MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN WAJIB PAJAK MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

• ORANG-ORANG YANG NYATA-NYATA MEMPUNYAI WEWENANG MENENTUKAN KEBIJAKSANAAN DAN/ MENGAMBIL KEPERLUAN DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN, WALAU TIDAK TERCANTUM DALAM SUSUNAN PENGURUS DALAM AKTE PERUSAHAAN, TERMASUK KOMISARIS & PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

PASAL 1 ANGKA 28 DAN PASAL 32 AYAT (4) UU KUP

24

SURAT TAGIHAN PAJAKPASAL 14 AYAT (1) DAN (3) UU KUP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA:

PAJAK PENGHASILAN

DALAM TAHUN

BERJALAN TIDAK ATAU

KURANG DIBAYAR

DARI HASIL PENELITIAN

TERDAPAT

KEKURANGAN

PEMBAYARAN PAJAK

SEBAGAI AKIBAT

SALAH TULIS DAN/ATAU

SALAH HITUNG;

JUMLAH KEKURANGAN PAJAK YANG

TERUTANG DALAM STP DITAMBAH

DENGAN

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA

BUNGA SEBESAR 2% PER BULANUNTUK PALING LAMA 24 (DUA PULUH

EMPAT) BULAN, DIHITUNG SEJAK SAAT

TERUTANGNYA PAJAK ATAU

BERAKHIRNYA MASA PAJAK, BAGIAN

TAHUN PAJAK, ATAU TAHUN PAJAK

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA STP

WAJIB PAJAK DIKENAI

SANKSI ADMINISTRASI

BERUPA DENDA

DAN/ATAU BUNGA

CATATAN: PASAL 14 AYAT (2)

STP MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG SAMA DENGAN SKP

25

SURAT TAGIHAN PAJAKPASAL 14 AYAT (1) DAN (4) UU KUP

DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT TAGIHAN PAJAK APABILA:

PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN

SEBAGAI PKP, TETAPI TIDAK MEMBUAT

FAKTUR PAJAK ATAU MEMBUAT FAKTUR

PAJAK, TETAPI TIDAK TEPAT WAKTU

PENGUSAHA YANG TELAH DIKUKUHKAN

SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG

TIDAK MENGISI FAKTUR PAJAK SECARA

LENGKAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM

PASAL 13 AYAT (5) UNDANG-UNDANG PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN

PERUBAHANNYA, SELAIN:

PENGUSAHA KENA PAJAK MELAPORKAN

FAKTUR PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN

MASA PENERBITAN FAKTUR PAJAK;

WAJIB MENYETOR

PAJAK YANG

TERUTANG

SANKSI ADMINISTRASI

BERUPA

DENDA SEBESAR 2%

DARI DASAR

PENGENAAN PAJAK

• IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5)

HURUF B UNDANG-UNDANG PAJAK

PERTAMBAHAN NILAI 1984 DAN

PERUBAHANNYA; ATAU

• IDENTITAS PEMBELI SERTA NAMA DAN

TANDATANGAN SEBAGAIMANA

DIMAKSUD DALAM PASAL 13 AYAT (5)

HURUF B DAN HURUF G UNDANG-

UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1984 DAN PERUBAHANNYA, DALAM HAL

PENYERAHAN DILAKUKAN OLEH

PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG

ECERAN

DITAMBAH

SESI 5 Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak filesurat ketetapan pajak pasal 1 angka 14 uu kup surat ketetapan pajak pasal 13 pasal 15 pasal 17 dan pasal 17 b pasal 17 a surat

Documents