Retribusi Daerah, - jdih.bekasikota.go.id · Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANGKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung peningkatanpenerimaan pajak daerah, diperlukan penguatanadministrasi pemungutan pajak daerah;

bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yangDipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atauDibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, belum mencukupikebutuhan daerah dalam melaksanakan pemungutanpajak daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untukmelaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-UndangNomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPemungutan Pajak Daerah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 50a9);

Mengingat

2.

1.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN UMUMDAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

b.

c.

Menetapkan :

BABI...

bphn.go.id

http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf

PRES IDENREPUBLIK INDONESIA

-2-

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegangkekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsiatau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagidaerah kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertdntu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah,adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyaibatas-batas wilayah yang berwenang mengatur danmengurus urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputipembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan Daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kotadengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernurdan/ atau Peraturan Bupati/Walikota.

4.

5.

2.

3.

6.

7.

8.

9. Pajak

bphn.go.id

9.

PRES I DENREPUBLIK INDONESIP.

-3-

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalahkontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang.Undang, dengan tidak mendapatkan imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah Pajak atasbumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,danf atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usahaperkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yangselanjutnya disingkat BPHTB, adalah Pajak atasperolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jualbeli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidakterdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melaluiperbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, ataunilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuanbesarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan PenagihanPajak kepada Wajib Pajak serta pengawasanpenyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnyadisingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajakdigunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ataupembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objekPajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanDaerah.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnyadisingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh WajibPajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

10.

11.

t2.

13.

t4.

15.

16. Surat

bphn.go.id

R E P u JrTnt t,',?Sf;

* . r' o

-4-

L6. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disinglatSSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajakyang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atautelah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melaluitempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnyadisingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yangmenentukan besarnya jumlah pokok Pajak yangterutang.

18. Surdt Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnyadisingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untukmemberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepadawajib Pajak.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapanPajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak,jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaranpokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahPajak yang masih harus dibayar.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah suratketetapan Pajak yang menentukan tambahan.atas jumlahPajak yang telah ditetapkan.

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnyadisingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yangmenentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya denganjumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidakada kredit Pajak.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapanPajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranPajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripadaPajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkatSTPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajakdan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ataudenda.

24. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabatuntuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utangPajaknya.

25. Surat

bphn.go.id

R E P u JrTot t,',?Sf;

* =

r, o

-5-

25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utangPajak dan biaya penagihan Pajak.

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusanyang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuantertentu dalam peraturan perundang-undanganperpajakan Daerah yang terdapat dalam SuratPemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan PajakDaerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat KetetapanPajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat KeputusanKeberatan.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan ataskeberatan terhadap Surat Pemberitahuan PajakTerutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat KetetapanPajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat KetetapanPajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah LebihBayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat KeputusanPembetulafl, atau Surat Keputusan Keberatan, atauterhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketigayang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajakatas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yangdiajukan oleh Wajib Pajak.

29. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukanuntuk menilai kelengkapan pengisian suratpemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasukpenilaian tentang kebenaran penulisan danpenghitungannya.

30. Penagihan adalah serangkaian tindakan agarpenanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biayaPenagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan,melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,memberitahukan Surat Paksa, mengusulkanpencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakanpenyanderaan, menjual barang yang telah disita.

31. Pemeriksaan.

bphn.go.id

R E P u JrTn= t,',?5|*

. r, o

-6-

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yangdilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkansuatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atauuntuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanDaerah.

BAB IIJENIS-JENIS PAJAK DAN PENGATURAN PENETAPAN PAJAK

DALAM PERATURAN DAERAH

Bagian KesatuJenis Pajak yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau

Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:a. Pajak provinsi; danb. Pajak kabupaten/kota.

Pasal 3

Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah terdiri atas:a. Pajak kendaraan bermotor;b. bea balik nama kendaraan bermotor; danc. Pajak air permukaan.

Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkanpenghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; danb. Pajak rokok.

Jenis Pajak kabupatenlkota yang dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah terdiri atas:a. Pajak reklame;b. Pajak air tanah; danc. PBB-P2.

(1)

(2)

(3)

(4) Jenis

bphn.go.id

R E P u JrTot =,',?55 *, =,

o

-7 -

(41 Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiriberdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:a. Pajak hotel;b. Pajak restoran;c. Pajak hiburan;d. Pajak penerangan jalan;e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;f. Pajak parkir;g. Pajak sarang burung walet; danh. BPHTB.

pengaturan penetar:i?ilf:*;* peraturan D aerah

Pasal 4

(1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(21 Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:a. nama, objek Pajak, dan subjek Pajak;b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan Pajak;c. wilayah Pemungutan;d. masa Pajak;e. penetapan;f. tata cara pembayaran dan penagihan;g. kedaluwarsa;h. sanksi administratif; dani. tanggal mulai berlakunya.

(3) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengaturketentuan mengenai:

a. pemberian pengurangan, keringanan, danpembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajakdan/atau sanksinya;

b. tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan;

c. tata cara penghapusan piutang Pajak yangkedaluwarsa; dan/atau

d. asas timbal balik, berupa pemberian pengurangan,keringanan, dan pernbebasan Pajak kepada kedutaan,konsulat, dan perwakilan negara asing sesuai dengankelazirnan internasional.

BABIII ...

{ip

bphn.go.id

PRES I DENREPUBLIK INDONESIA.

-8-

BAB IIIPENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

(1)

Bagian KesatuPendaftaran Waj ib Paj ak

Pasal 5

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungutberdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) wajibmendaftarkan objek Pajak kepada Kepa1a Daerah denganmenggunakan:

a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yangdipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) danayat (3) huruf a dan huruf b; dan

b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkanpenetapan.Kepala Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiriberdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan ayat (4)huruf a sampai dengan huruf g diwajibkan mendaftarkandiri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomorpokok Wajib Pajak Daerah.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dikecualikan untuk:

a. Wajib Pajak bahan bakar kendaraan bermotor danpemungut Pajak bahan bakar kendaraan bermotoryang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau BadanUsaha Milik Daerah; dan

b. Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan UsahaMilik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah secara jabatanmenerbitkan nomor pokok Wajib Pajak Daerahberdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olehDaerah.

(21

(3)

(41

Bagian . . .

bphn.go.id

(1)

(2t

PRES I DENREPUELIK INDONESIA

-9 -

Bagian Kedua. Masa Pajak

Pasal 6

Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dibayarsendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat(41.

Ketentuan masa Pajak dikecualikan untuk BPHTBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h.

Bagian KesatuPenetapan Pajak

Pasal 7

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkanPajak terutang atas jenis Pajak yang dipungutberdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a danhuruf b berdasarkan surat pendaftaran obyek Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf adengan menggunakan SKPD.

Kepala Daerah secara jabatan dapat menerbitkan SKPDberdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki olehDaerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukanpendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat( 1).

Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang atas PBB-P2sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf cberdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD dalam halsebagai berikut:

BAB IVPENETAPAN, PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK

(1)

(2t

(3)

(4)

a. SPOP

{ip

bphn.go.id

b.


- 10-

SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelahWajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerahatau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimanaditentukan dalam Surat Teguran; dan/atauberdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lainternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar darijumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yangdisampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungutberdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a danhuruf b dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajakdengan dasar pengenaan Pajak.

Besarnya Pajak terutang untuk PBB-P2 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dihitung dengancara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaanPajak setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungutberdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a. nilai jual kendaraan bermotor untuk Pajak kendaraanbermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;

b. nilai perolehan air permukaan untuk pajak airpermukaan;

c. nilai sewa reklame untuk Pajak reklame;

d. nilai perolehan air tanah untuk Pajak air tanah; dan

e. NJOP untuk PBB-P2.

Besarnya nilai perolehan air permukaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan denganPeraturan Gubernur.

Nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsiditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

(1)

(2)

(3)

(41

(s)

(6) Besarnya

bphn.go.id

(6)

{71

(1)

(2t

(3)


11-

Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan denganPeraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman padanilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.Penetapan besarnya nilai perolehan air sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilakukan denganberpedoman pada ketentuan yang ditetapkan olehkementerian teknis terkait.

Pasal 9

Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dibayarsendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 dan ayat(4) huruf a sampai dengan huruf g dihitung dengan caramengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.

Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dihitung dengancara mengalikian tarif Pajak dengan dasar pengenaanPajak setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidakkena Pajak.

Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dibayarsendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat(4):

a. nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelumdikenakan Pajak Pertambahan Nilai untuk Pajakbahan bakar kendaraan bermotor;

b. cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadaprokok untuk Pajak rokok;

c. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkepada hotel untuk Pajak hotel;

d. jumlah pembayaran yang diterima atau yangseharusnya diterima restoran untuk Pajak restoran;

e. jumlah uang yang diterima atau yang seharusnyaditerima oleh penyelenggara hiburan untuk Pajakhiburan;

f. nilai jual tenaga listrik untuk Pajak penerangan jalan;

g. nilai

bphn.go.id

(1)


t2-

g. nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam danbatuan untuk Pajak mineral bukan logam danbatuan;

h. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkepada penyelenggara tempat parkir untuk Pajakparkir;

i. nilai jual sarang burung walet untuk Pajak sarangburung walet; dan

j. nilai perolehan objek Pajak untuk BPHTB.

Pasal 10

Jumlah pembayaran kepada hotel sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (3) huruf c termasuk:

a. Jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan

b. Jumlah pembayaran atas pembelian vouchermenginap.

Jumlah yang seharusnya dibayar kepada hotelsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf cmerupakan voucher atau bentuk lain yang diberikansecara cuma-cuma dengan dasar pengenaan Pajaksebesar harga berlaku.

Pasal 1 1

(1) Jumlah pembayaran yang diterima restoran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d termasuk:

a. jumlah pembayaran setelah potongan harga; dan

b. jumlah pembelian dengan menggunakan vouchermakanan atau minuman.

(2) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoransebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf dmerupakan harga jual makanan atau minuman dalamhal voucher atau bentuk lain yang diberikan secaracuma-cuma.

(2)

Pasal 12

bphn.go.id

(1)


13-

Pasal 12

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (3) huruf f ditetapkan:

a. untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber laindengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik:1. jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yangditagihkan dalam rekening listrik, untuk tenagalistrik yang dibayar setelah penggunaan; dan

2. jumlah pembelian tenaga listrik.b. untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual

tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitastersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktupemakaian listrik, dan harga satuan listrik yangberlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrikmelakukan penghitungan dan Pemungutan Pajakpenerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik.

Bagian KeduaPembayaran Paj ak Terutang

Pasal 13

Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yangterutang dengan menggunakan SSPD.

Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaranatau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yangdipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat(3) paling lama:

a. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan

b. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2)

(1)

(2)

(3) Kepala...

bphn.go.id

R E P, J.T,: t,',35|*

.., o

-14_

(3) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaranatau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yangdibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) danayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saatterutangnya Pajak.

Bagian KetigaPelaporan Pajak

Pasal 14

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiriberdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 dan ayat (4) mengisiSPTPD.

(21 SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palingsedikit memuat omzet dan jumlah Pajak terutang dalamsatu masa Pajak.

Pasal 15

Wajib Pajak menyampaikan SPTPD yang dilampiri SSPDkepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untukjenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkanpenghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4).

SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (4) huruf h dipersamakan sebagai SPTPD.

SSPD untuk BPHTB dianggap telah disampaikan setelahdilakukannya pembayaran.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikansetelah berakhirnya masa Pajak.

(5) Kepala Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD danSSPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

(1)

(21

(s)

Bagian

{ip

bphn.go.id

(1)


.15-

Bagian KeempatKetetapan Pajak

Pasal 16

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejakterutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkanSKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yangdibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh WajibPqiak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) danayat (4).

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkandalam hal:

a. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain,Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

b. SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalamjangka waktu tertentu dan setelah ditegur secaratertulis tidak disampaikan pada waktunyasebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

c. kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi.

Jumlah Pajak yang tercantum dalam SKPDKB yangditerbitkan dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf c dihitung secara jabatan.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ataudata yang semula belum terungkap dan menyebabkanpenambahan Pajak yang terutang.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkandalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnyadengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutangdan tidak ada kredit Pajak.

(21

(3)

(4)

(s)

Pasal 17

bphn.go.id

REPuJLTI=,',?otf;*r'o

- 16_

Pasal 17

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf adan huruf b dikenakan sanksi administratif berupabunga sebesar 2%o (dua persen) sebulan dihitung dariPajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangkawaktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saatterutangnya Pajak.

(21 Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalamSKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (41

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesarLOOo/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajaktersebut.

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakdikenakan jika Wajib Pajak melapoikan sendiri sebelumdilakukan tindakan Pemeriksaan.

(41 Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dikenakansanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25o/o (duapuluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2o/o (dua persen)sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambatdibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluhempat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danSKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulansejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada KepalaDaerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (duabelas) bulan sejak diterimanya permohonanpengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila

bphn.go.id

REPuJrTott,',?5|*r'o

-t7-

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikansuatu keputusan, permohonan pengembalianpembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBharus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(41 Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, kelebihanpembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahuluutang Pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktupaling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajakdilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerahmemberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen)sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihanpembayaran Pajak.

BAB VPENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian KesatuPenagihan Pajak

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenisPajak yang dipungut berdasarkan penetapan KepalaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dan ayat (3) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidakatau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat KeputusanKeberatan, dan Putusan Banding yang tidak ataukurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.

(21 Jumlah

bphn.go.id

(21

(3)


18-

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurangdibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratifberupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurangdibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratifberupa bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulanuntuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saatterutangnya Pajak.

Pasal 20

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapatmenerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dibayar sendiriberdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 dan ayat (4) dalam hal:

a. Dari hasil Penelitian SPTPD terdapat kekuranganpembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atausalah hitung;

b. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan,Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Bandingyang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempopembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupabunga dan/atau denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajakyang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2yo (dua persen)setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulansejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 21

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidakatau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunyadapat ditagih dengan Surat Paksa.

(1)

(2t

(2) Penagihan

bphn.go.id

(1)

(21

(2t

(3)

(3)

(4)

(s)


19-

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakanberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai pedoman Penagihan diatur denganPeraturan Menteri Keuangan dengan pertimbanganmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandalam negeri.

Bagian KeduaPenghapusan Piutang Pajak

Pasal22

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hakuntuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapatdihapuskan

Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh apabila:a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

ataub. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik

langsung maupun tidak langsung.

Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (21 huruf b merupakan Wajib Pajakdengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang Pajak dan belum melunasinya kepada PemerintahDaerah.

Pengakuan utang Pajak secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan olehWajib Pajak.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau SuratPaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a,kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggalpenyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksatersebut.

(6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b,kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggalpengakuan tersebut.

(7) Ketentuan

bphn.go.id

REPUJS'[t",35f;*.=,o

-20-

{71 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusanpiutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIKEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada KepalaDaerah atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD,SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotonganatau Pemungutan oleh pihak ketiga

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3(tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotonganatau Pemungutan.

Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwajangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangkawaktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telahmembayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangkawaktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayarpada saat pengajuan keberatan tertangguh sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SuratKeputusan Keberatan.

Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk harusmemberi keputusan atas keberatan yang diajukan olehWajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2gayat (1).

(1)

(2t

(3)

(41

(s)

(6)

(21 Dalam

bphn.go.id

(2)

(3)

(41

(s)

(6)


2t-

Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukdapat melakukan Pemeriksaan.

Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuksebagaimana dimaksud pada ayat (21 harus dilakukandalam jangka waktu paling lama L2 (dua belas) bulansejak tanggal surat keberatan diterima.

Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjukatas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutangberdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajakyang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutangberdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian samadengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasilPemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalamsurat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatanoleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutangdalam hal Pajak terutang berdasarkan hasitPemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutangdalam surat keputusan/ketetapan yang diajukankeberatan oleh Wajib Pajak.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatukeputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggapditerima.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaiankeberatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas SuratKeputusan Keberatan yang ditetapkan oleh KepalaDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3)paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterimadengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatantersebut.

(2) Pengajuan

bphn.go.id

(1)

(21

(3)

R E P u J.Tot t,',?Sf;

* = =,

o

-22-

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampaidengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan PutusanBanding.

(3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai denganketentuan'peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jika pengajuan keberatan atau permohonan bandingdikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihanpembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambahimbalan bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKPDLB.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkansebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupadenda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajakberdasarkan keputusan keberatan dikurangi denganPajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal WaJib Pajak mengajukan permohonanbanding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50Zo(lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkansebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupadenda sebesar lOOo/o (seratus persen) dari jumlah Pajakberdasarkan Putusan Banding dikurangi denganpembayaran Pajak yangmengajukan keberatan.

telah dibayar sebelum

BABVII ...

bphn.go.id

(1)

(2t

PRESTDEN r

REPUBLIK INDONESIA

-23-

BAB VIIPEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal2T

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet palingsedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan ataupencatatan.

Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualanbeserta bukti pendukungnya agar dapat dihitungbesarnya Pajak yang terutang.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenangmelakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhanpemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuanlain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan danf atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dandokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajakyang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan yang dianggap perlu dan memberikanbantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibansebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya Pajakterutang ditetapkan secara jabatan.

Ketentuan mengenai pedoman Pemeriksaan diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatpertimbangan dari menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan dalam negeri.

(3)

(4)

BAB VIII

bphn.go.id


-24-

BAB VIIIPENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 29

(1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:

a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkandalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yangtercantum dalam fotokopi SPPT atau buktipembayaran PBB-P2 lainnya dan pada basis dataPBB-P2;

b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yangdicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumiper meter persegi pada basis data PBB-P2;

c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yangdicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOPbangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilaiperolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kenaPajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu,BPHTB terutang atau yang harus dibayar; dan

e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,termasuk besarnya pengurangan yang dihitungsendiri.

(2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris danhibah wasiat.

(3) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu)hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTBuntuk Penelitian di tempat.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yangdisetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, WajibPajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

BAB IX

bphn.go.id


-25-

BAB IXPENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 30

(1) Kepala Daerah menetapkan NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objekPajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuaidengan perkembangan wilayahnya.

(3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan harga rata-rata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

(4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimanadimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapatdilakukan dengan metode:

a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;b. nilai perolehan baru; atauc. nilai jual pengganti.

(5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dan (4) dilakukan melalui penilaian.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian sebagaimanadimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri.

BAB XPAJAK YANG DIBAYARKAN ATAU DIPUNGUT OLEH PEMERINTAH

Pasal 31

(1) Jenis Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintahmeliputi:a. Pajak air permukaan;b. Pajak air tanah; danc. Pajak penerangan jalan.

(21 Pajak

bphn.go.id

R E P u JrTnt t,',?ouf;

* .., o

-26-

(21 Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi WajibPajak yang menandatangani perjanjian denganPemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dangas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain yangmenetapkan bahwa Pajak terutangnya dibebaskan danditanggung oleh Pemerintah.

(3) Pajak yang dapat dibayarkan oleh Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari jumlahtertentu yang merupakan bagian penerimaan negara atassetiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (21.

(4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini MenteriKeuangan sesuai dasar pengenaan Pajak yang ditetapkanoleh Kepala Daerah.

(5) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (41 untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dan huruf b merupakan nilai perolehanair.

(6) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air

permukaan ditetapkan dengan berpedoman padaketentuan yang ditetapkan oleh menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpekerjaan umum; dan/ atau

b. Peraturan Bupati/Walikota mengenai nilai perolehanair tanah ditetapkan dengan berpedoman padaPeraturan Gubernur mengenai nilai perolehan airtanah.

(71 Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanahsebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b ditetapkanberdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan olehmenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral.

(8) Besaran Pqiak yang dibayarkan oleh Pemerintah dalamhal ini Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud padaayat (4) merupakan hasit perkalian antara tarif pajakyang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan dasarpengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(9) Ketentuan

bphn.go.id

(1)

(21

(3)

(4)

(1)

(2)

R E P u JrTot t,',?Sf;

* . =,

o

-27 -

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaranPajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Keuangan.

Pasal 32

Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(21 huruf b dipungut bersamaan dengan Pemungutancukai rokok oleh instansi Pemerintah yang berwenangmemungut cukai.

Besarnya Pajak terutang untuk Pajak rokok dihitung olehWajib Pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai cukairokok.

Penerimaan Pajak rokok sebagaimana dimaksud padaayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah provinsisecara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutandan penyetoran Pajak rokok diatur dengan PeraturanMenteri Keuanfuan.

Pasal 33

Penerimaan Pajak rokok yang disetorkan ke rekening kasumum Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalamPasal 32 ayat (3) dibagi dengan proporsi:a. 3Oo/o (tiga puluh persen) untuk provinsi yang

bersangkutan; danb. 70% (tujuh puluh persen) untuk dibagihasilkan

kepada kabupaten/kota di wilayah provinsi yangbersangkutan.

Penerimaan Pajak rokok sebagaimana dimaksud padaayat (1), baik bagian provinsi maupun bagiankabupatenlkota dialokasikan paling sedikit SOoh (limapuluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatanmasyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yangberwenang.

Pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (21 meliputi pelayanan kesehatan masyarakatsebagaimana diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang PajakDaerah dan retribusi Daerah.

(3)

(4) Penegakan

bphn.go.id

(4)

(s)


28-

Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilaksanakan sesuai dengan kewenangan PemerintahDaerah yang dapat dikerjasamakan denganpihak/instansi lain.

Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan masyarakatyang didanai dari Pajak rokok diatur dengan PeraturanMenteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteriyang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalamnegeri dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan.

BAB XIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaPeraturan Perunda+g-undangan yang berkaitan dengan PajakDaerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baruberdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2OlO tentangJenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar. Sendiri oleh Wajib Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179) dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini harusditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejakPeraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar

bphn.go.id


Agar setiappengundanganpenempatannya

-29-

orang mengetahuinya, memerintahkanPeraturan Pemerintah ini dengan

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 21 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 22 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 244

Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ry, Deputi Bidang Perekonomian,ti Bidang Hukum dan

Djaman

#)ru-r;l,9y44ff

undangan,

l^-

bphn.go.id

I.


PENJELASANATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANGKETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

UMUM

Pada hakikatnya undang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur mengenai kebijakaiperpajakan dan retribusi Daerah, termasuk beberapa ketentuanpelaksanaan pemungutan Pajak. Beberapa ketentuan lain terkait prosespelaksanaan pemungutan Pajak oleh Pemerintah Daerah dapat diatur olehDaerah sendiri dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerahdan/atau peraturan pelaksanaan lainnya. Hal ini dimaksudkan agarPemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam membangunsistem dan prosedur pemungutan pajak sesuai dengan kondisi dankekhasan Daerah masing-masing dengan tetap berlandaskan padaperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak di Daerah, masih terdapatkesulitan yang dihadapi oleh Daerah terkait teknis pemungutan pajakmengingat belum lengkapnya peraturan perundang-undangan yangmengatur teknis pemungutan Pajak. Selain itu, masih terdapat perbedaaninterpretasi antara Wajib Pajak dengan Pemerintah Daerah dan antarPemerintah Daerah terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-UndangNomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.Perbedaan interpretasi tersebut antara lain ketentuan mengenai MasaPajak, penetapan wajib Pajak, Penelitian pajak, dan penagihan pajak.Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O tentang JenisPajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atauDibayar Sendiri oleh Wajib Pajak hanya mengatur mengenai pembagianjenis Pajak berdasarkan pemungutannya, maka untuk memberikanpedoman teknis pelaksanaan Pemungutan pajak dan memperjelaspemaknaan berbagai ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2g Tahun2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disusun PeraturanPemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun2OIO tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan PenetapanKepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib pajak.

Di. .

bphn.go.id

REPUJS,:="'?5|*.r,o

-2-

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untukdapat memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait Pemungutan Pajakyang bersifat khusus, antara lain jenis Pajak yang pembayaran Pajakterutangnya dibebankan kepada Pemerintah yaitu untuk Wajib Pajak yangmenandatangani perjanjian dengan Pemerintah di bidang kegiatan usahahulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa Pajak terutangnyadibayarkan oleh Pemerintah.

Dasar pengenaan Pajak adalah salah satu komponen utama dalamperhitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengamanatkan bahwapenetapan dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan PemerintahDaerah. Pelaksanaan kewenangan ini haruslah sesuai dengan norma-norma dasar yang diatur oleh Undang-Undang Nomo r 28 Tahun 2OO9tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan olehKepala Daerah. NJOP dimaksud diperoleh melalui penilaian yang dihitungberdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yangterjadi secara wajar. Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata,penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode perbandingan hargadengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau nilai jualpengganti. Agar Kepala Daerah dapat menetapkan NJOP secara wajar danbertanggung jawab, maka dalam Peraturan pemerintah inimengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diaturdengan Peraturan Menteri Keuangan.

Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Pajak,memperkuat law enforcement perpajakan daerah, dan menjaminterlaksananya hak dan kewajiban Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah inijuga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman PemeriksaanPajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dengan PeraturanMenteri Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3

bphn.go.id


-3-Pasal 3

Ayat (1)Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pajak kendaraan bermotor" adalahPajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraanbermotor.

Huruf bYang dimaksud dengan "bea balik nama kendaraan bermotor,,adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotorsebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihakatau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Huruf cYang dimaksud dengan "Pajak air permukaan" adalah pajakatas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pajak bahan bakar kendaraanbermotor" adalah pajak atas penggunaan bahan bakarkendaraan bermotor.

Huruf bYang dimaksud dengan "Pajak rokok" adalah pungutan atascukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Ayat (3)Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pajak reklame" adalah pajak ataspenyelenggaraan reklame.

Huruf bYang dimaksud dengan "Pajak air tanah" adalah pajak ataspengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (a)Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pajak hotel" adalah pajak ataspelayanan yang disediakan oleh hotel.

Huruf b

bphn.go.id

REPUJint=,loot|*r=,o

-4-

Huruf bYang dimaksud dengan "Pajak restoran" adalah pajak ataspelayanan yang disediakan oleh restoran.

Huruf cYang dimaksud dengan "Pajak hiburan" adalah pajak ataspenyelenggaraan hiburan.

Huruf dYang dimaksud dengan "Pajak penerangan jalan" adalah pajakatas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendirimaupun diperoleh dari sumber lain.

Huruf eYang dimaksud dengan "Pajak mineral bukan logam danbatuan" adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineralbukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalamdan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dikecualikandari kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanadalah:

1. pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial;

2. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuanyang merrrpakan ikutan dari kegiatan pertambanganlainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

3. pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yangditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara komersial adalahpemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi baikdiperjualbelikan, dimanfaatkan sendiri, atau dimanfaatkan olehpihak lain yang bukan untuk kepentingan sosial dalam batasanvolume tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Huruf fYang dimaksud dengan "Pajak parkir" adalah pajak ataspenyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yangdisediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yangdisediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempatpenitipan kendaraan bermotor.

Huruf gYang dimaksud dengan "Pajak sarang burung walet,, adalahPajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaansarang burung walet.

Huruf h

bphn.go.id


-5-

Huruf hCukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Ayat (1)

Pendaftaran objek Pajak dimaksudkan untuk membantu KepalaDaerah dalam menetapkan pajak terutang.

Termasuk dalam pendaftaran objek pajak antara lain:a. pemanfaatan air permukaan dan air tanah; danb. penyelenggaraan reklame.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "nomor pokok wajib pajak Daerah" adalahnomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hakdan kewajiban perpaj akannya.

Ayat (3)Cukup jelas.

Ayat (a)Cukup jelas.

Pasal 6Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masa pajak' adalah jangka waktu 1 (satu)bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur denganPeraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yangmenjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, danmelaporkan Pajak yang terutang.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 7Ayat (1)

Cukup jelas.


Ayat (3)

bphn.go.id


-6-


Ayat (a)Yang dimaksud dengan "keterangan lain" antara lain pengajuandari Wajib Pajak.

Pasal 8Ayat (1)

Cukup jelas.






Ayat (7)Yang dimaksud dengan "kementerian teknis terkait,, adalah:a. kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk nilai perolehanair permukaan; dan

b. kementerian teknis yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuknilai perolehan air tanah.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangandari pihak hotel kepada penerima jasa hotel baik secara tertulisataupun lisan.

Pasal 11 .. .

bphn.go.id


-7 -

Pasal 1 1


Ayat (2)Yang dimaksud dengan "bentuk lain" antara lain berupa undangandari pihak restoran kepada penerima jasa restoran baik secaratertulis maupun lisan.

Pasal 12Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan "tenaga listrik yang berasal dari sumberlain" adalah tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia tenagalistrik.

Yang dimaksud dengan tumlah pembelian tenaga listrik"adalah jumlah yang dibayarkan oleh pengguna tenaga listrikatas pembelian tenaga listrik prabayar.

Huruf bPenghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yangdihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaantenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalampenghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untukmenetapkan golongan tarif satuan listrik.


Pasal 13Cukup jelas.



Pasal 16Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat(21 ...

bphn.go.id


-8-

Ayat (2)Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterangan lain,, antara lainpengakuan dari Wajib Pajak.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Ayat (3)Yang dimaksud dengan "dihitung secara jabatan,, adalahpenghitungan besarnya Pajak terutang yang dilakukan oleh KepalaDaerah atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang adaatau keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Daerah atau Pejabatyang ditunjuk.





Pasal 19Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cContoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda adalah jika permohonanbanding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, WajibPajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar lOOo/o(seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan PutusanBanding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan.

Ayat (2)

bphn.go.id


-9 -



Pasal 20Ayat (1)

Huruf aCukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cContoh untuk Wajib Pajak dikenakan sanksi administratifberupa bunga dan/atau denda adalah jika permohonanbanding Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, WajibPajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar IOOo/o(seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusanBanding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telahdibayar sebelum mengajukan keberatan.

Ayat (21

Cukup jelas.


Pasal22Cukup jelas.

Pasal 23Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.



Ayat (s) . .

bphn.go.id


_10_

Ayat (5)Penangguhan jangka waktu pelunasan Pajak sampai dengan 1

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatanmenyebabkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%o (duapersen) setiap bulan tidak diberlakukan atas jumlah Pajak yangbelum dibayar pada saat pengajuan keberatan.


Pasal24Cukup jelas.



Pasal27Ayat (1)

Kewajiban pelaksanaan pembukuan atau pencatatan ini berlakuuntuk Wajib Pajak atas jenis Pajak yang berasal dari kegiatanusaha.

Ayat (21

Cukup jelas.

Pasal 28Ayat (1)

Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakanketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dalam hal:a. Wajib Pajak mengajukan keberatan;b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; atauc. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.




Pasal 29

bphn.go.id


- 11-

Pasal 29Ayat (1)

Huruf aYang dimaksud dengan "nomor objek Pajak" adalah nomoridentitas objek Pajak PBB-P2 sebagai sarana dalarnadministrasi perpajakan Daerah.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dKebenaran penghitungan BPHTB adalah kebenaranpenghitungan formulasi secara matematis.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "waris" adalah suatu keadaan yangmenyebabkan seseorang menjadi berhak menerima harta pusakadari orang yang telah meninggal.

Yang dimaksud dengan "hibah wasiat" adalah perbuatan seseorangmemberikan sesuatu benda atau manfaat kepada orang lain ataulembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberimeninggal dunia.



Pasal 30Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali. UntukDaerah tertentu yang perkembangan pembangunannyamengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, makapenetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.


Ayat (41 . .

bphn.go.id


-t2-

Ayat (a)Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbandingan harga dengan objek lainyang sejenis" adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilaijual suatu objek Pajak dengan cara membandingkannyadengan objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatandan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Huruf bYang dimaksud dengan "nilai perolehan baru" adalah suatupendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajakdengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untukmemperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan,yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisikobjek tersebut.

Huruf cYang dimaksud dengan "nilai jual pengganti" adalah suatupendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajakyang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.



Pasal 31Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibayarkan oleh Pemerintah" adalahpembayaran yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan "dibebaskan dan ditanggung olehPemerintah" adalah kondisi di mana Wajib Pajak dibebaskan darikewajiban untuk membayar Pajak terutang dan Pemerintahmenanggung kewajiban pembayaran Pajak dimaksud sesuaidengan ketetapan dalam perjanjian di bidang kegiatan usaha huluminyak dan gas bumi atau di bidang kegiatan usaha lain.



Ayat (5)

bphn.go.id


-13






Pasal 32Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi Pemerintah" adalah DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang ditunjuksebagai Pemungut Pajak.

Ayat (21

Cukup jelas.



Pasal 33Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Cukup jelas.


Ayat (4)Yang dimaksud dengan "pihak/instansi lain" antara lain DirektoratJenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.



Pasal 35 . .

bphn.go.id

E&


_14_




TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5950

bphn.go.id

Retribusi Daerah, - jdih.bekasikota.go.id · Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak

Documents