Serial Kuliah Administrasi Publik#6: Kepercayaan Publik, ICT, dan Masa Depan Administrasi

Kepercayaan Publik, ICT, dan Masa Depan Administrasi

SAP 6 MIA UMJ

kepercayaan publik• kepercayaan publik secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kesediaan individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain karena individu memiliki keyakinan kepada pihak tersebut

• Titik mulanya adalah pada pemahaman bahwa pemerintah akan menjalankan “kekuasaan” dengan sebaik-baiknya

• Tujuan dari “kekuasaan” itu sendiri adalah untuk kemakmuran rakyat (public welfare)

• Kepercayaan publik dibangun, bukan direbut.

kepercayaan publik• Integritas, keyakinan bahwa pemerintah akan berlaku jujur dan berlaku yang sebenarnya.

• Kompetensi, keyakinan bahwa pemerintah memiliki kemampuan dan keahlian teknis untuk mencapai tujuan.

• Reliabilitas, keyakinan bahwa pemerintah akan mengambil keputusan yang tepat dan berguna

• Loyal, keyakinan bahwa pemerintah akan berlaku loyal dan secara penuh didedikasikan untuk kepentingan bersama

• Terbuka, keyakinan bahwa pemerintah akan bersikap terbuka dan transparan dalam proses perumusan kebijakan

mengubah persepsi• Perubahan radikal administrasi publik tidak lagi hanya sekedar instrumen birokrasi

• Administrasi publik sebagai instrumen kolektif sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan

• Reposisi yang boleh jadi merupakan arus balik dari sistem administrasi yang menjadikan birokrasi sebagai sentral menjadi partisipasi publik sebagai sentral

Siklus layanan pemerintah dan kepercayaan publik

Perencanaan kebijakan yang lebih baik

Lebih banyak “kepercayaan

publik” diberikan kepada pemerintah

Pelayanan publik yang lebih baik dan pencapaian

hasil yang optimal

Perbaikan Kepuasan Masyarakat

akuntabilitas• Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih

• Dorongan untuk pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif

• SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

• Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan.

menegakkan akuntabilitas

• Kontrol legislatif: pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi, investigasi, dll.

• Akuntabilitas legal: pemerintah dipaksa untuk taat pada aturan hukum badan peradilan yang independen

• Ombudsman: berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat melalui penyampaian keluhan, investigasi, dan rekomendasi

• Desentralisasi dan partisipasi: pemberian otonomi sekaligus partisipasi masyarakat.

• Kontrol administratif internal: kontrol hirarkis maupun pengawasan internal.

• Media massa dan opini publik: daya jangkau media untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan

Adopsi e-government dan produksi nilai publik

PARTISIPASI(kebutuhan,

nilai, persepsi)

DESAIN LAYANAN

(kualitas, proses,

pelayanan)

TRANSPARANSI KEPERCAYAAN MASYARAKAT

ADOPSI ICT (e-

Government)

PENYELENG GARAAN DAN ADOPSI DARI NILAI PUBLIK

selamat datang ICT• E-Government didefinisikan sebagai proses inovasi dari administrasi publik dalam upaya untuk mencapai bentuk inovatif pemerintah dan pemerintahan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

• Penggunaan ICT oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, kelompok pengusaha, dan agensi publik lainnya.

• Pergeseran, dari bureaucratic-centric dan inward-looking ke citizen-centric dan outward-looking. prioritasnya pada kebutuhan dan keinginan “konsumen”

selamat datang ICT• Lebih ditujukan bagi “kenyamanan” masyarakat sebagai konsumen, bukan lagi “kenyamanan” agensi pemerintah.

• E-government mengubah pola kerja dan komunikasi pemerintah, terutama di tingkat lokal.

• Perubahan struktur bisnis, percepatan kinerja birokrasi melalui pemotongan pos, efisiensi, dan berkurangnya “biaya administrasi”

• Masyarakat dapat memantau langsung pemerintahan.

implikasi dari inklusi ICT

• Informasi lebih mudah diakses, tidak lagi dimonopoli oleh satu medium saja

• Meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (yang kecenderungannya terus menurun)

• Menyediakan layanan digital (e-services) sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat

• Restrukturisasi besar-besaran dalam tubuh administrasi publik

hambatan-hambatan• Teknologi dan ekonomi: minimnya infrastruktur internet, masalah jaringan dan bandwidth, biaya layanan dan perawatan yang terlalu tinggi, persoalan keamanan data, dan persoalan software (kebutuhan untuk open source)

• Manajerial dan organisasi: resistensi untuk perubahan, minimnya kapabilitas manajemen proyek, minimnya skill dari pelaksana

• Institusi dan politik: kurangnya legal base, kurangnya komitmen politik, kurangnya koordinasi, kurangnya pengkuran kinerja dan evaluasi, kurangnya partisipasi masyarakat, dan persoalan kepercayaan dan transparansi

Paradoks E-government• Persoalannya adalah, inklusi ICT ke dalam sistem administrasi lebih terkonsentrasi pada persoalan teknologi dan operasional ketimbang institusional dan politik.

• Isu institusional dan politik adalah satu faktor utama yang menghambat laju dari inklusi ICT resistensi terbesar justru timbul dalam dari tubuh administrasi publik

meramal masa depan• Kehadiran E-government mendorong satu perubahan besar dalam dunia administrasi e-services menjadi salah satu faktor determinan dari meningkatnya kepercayaan publik

• E-services menjadi barometer transparansi pemerintah?

• Siapa saja yang bisa mengakses E-services atau ICT?

• Pergeseran perspektif: dari partisipasi masyarakat menuju pelibatan masyarakat

masih soal partisipasi• Partisipasi masyarakat adalah kata kunci penting dalam administrasi publik Masyarakat akan menjadi agen yang memantau bagaimana kinerja pemerintah

• ICT akan mengubah gaya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat penggunaan media sosial dapat mendorong arus keterbukaan dan inklusi informasi

• Sesat pikir ICT sebagai wujud partisipasi• Gejala dasarnya adaah partisipasi semu, bahwa masyarakat seolah ikut serta ICT bisa menjadi justifikasi bahwa sebuah kebijakan sudah “dikomunikasikan”

partisipasi ≠ pelibatan• Persoalannya bukan pada partisipasi, melainkan pada pelibatan PARTISIPASI ≠ PELIBATAN

• ICT dapat menjadi wujud pelibatan masyarakat, asalkan...

• Tentu saja patut pula dipertanyakan, apakah pelibatan masyarakat melalui sistem ICT secara langsung dapat mereduksi kemungkinan praktek korupsi?

• Resistensi atas ICT bisa membuka sudut pandang lain terhadap bagaimana masa depan administrasi publik