Seri Studi Kualitatif IPKM; Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una, Antara Harapan dan Kenyataan tentang Kesehatan

PENERBIT PT KANISIUS

Status KesehatanKabupaten Tojo Una-una

Antara Harapan dan Kenyataan tentang Kesehatan

Mochamad Setyo PramonoFx. Sri Sadewo

Apriliana Lailatul MaghfirohDiana Novianti

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una,Antara Harapan dan Kenyataan tentang Kesehatan1015003055 © 2015 - PT Kanisius

Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI)Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIAKotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIATelepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349E-mail : [email protected] : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke- 3 2 1Tahun 17 16 15

Editor : Prof. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH Dr. Trihono, M.Sc Dr. Semiarto Aji Purwanto

Atmarita, MPH., Dr.PHDesainer isi : Oktavianus Desainer sampul : Agung Dwi Laksono

ISBN 978-979-21-4415-4

Hak cipta dilindungi undang-undangDilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una iii

DEWAN EDITORProf. dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH guru besar pada Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus Profesor Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Dr. Trihono, M.Sc Ketua Komite Pendayagunaan Konsultan Kesehatan (KPKK), yang juga Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), sekaligus konsultan Health Policy Unit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Dr. Semiarto Aji Purwanto antropolog, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Antropologi Universitas Indonesia, sekaligus pengajar pada Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Jakarta.

Atmarita, MPH., Dr.PH doktor yang expert di bidang gizi.

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unaiv

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada International

Development Research Centre, Ottawa, Canada, atas dukungan

finansial yang diberikan untuk kegiatan pengembangan Indeks

Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2013 dan studi kasus

kualitatif gambaran peningkatan dan penurunan IPKM di Sembilan

Kabupaten/Kota di Indonesia.

“This work was carried out with the aid of a grant from the

International Development Research Centre, Ottawa, Canada.”

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una v

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT selalu kami panjatkan, karena

dengan rahmat dan karunia-Nya buku ini telah dapat diselesaikan

dengan baik. Buku ini merupakan bagian dari sembilan buku seri

hasil studi kualitatif di sembilan Kabupaten/Kota (Nagan Raya,

Padang Sidempuan, Tojo Una-Una, Gunungkidul, Wakatobi,

Murung Raya, Seram Bagian Barat, Lombok Barat, dan Tolikara)

di Indonesia, sebagai tindak lanjut dari hasil Indeks Pembagunan

Kesehatan Masyarakat.

Hasil Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)

menunjukkan hasil yang bervariasi di antara 497 Kabupaten/Kota

di Indonesia. Beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan

ataupun penuruna nilai IPKM pada tahun 2013 ini dibandingkan

dengan IPKM 2007. Sembilan buku seri ini akan menggambarkan

secara lebih mendalam faktor-faktor yang berkaitan dengan

penurunan ataupun peningkatan nilai IPKM yang berkaitan

dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis

wilayah Kabupaten/Kota. Buku ini diharapkan dapat memberikan

semangat ataupun pemikiran yang inovatif bagi Kabupaten/Kota

lokasi studi kualitatif dilakukan, dalam membangun kesehatan

secara lebih terarah dan terpadu. Disamping itu, buku ini dapat

memberikan suatu pembelajaran bagi Kabupaten/Kota lainnya

dalam meningkatkan status kesehatan masyarakatnya.

Penghargaan yang tinggi serta terima kasih yang tulus kami

sampaikan atas semua dukungan dan keterlibatan yang optimal

kepada tim penulis buku, International Development Research

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unavi

Center (IDRC) Ottawa, Canada, peneliti Badan Litbangkes,

para pakar di bidang kesehatan, serta semua pihak yang telah

berpartisipasi dalam studi kualitatif dan penulisan buku ini. Kami

sampaikan juga penghargaan yang tinggi kepada semua pihak di

daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa

baik di sektor kesehatan maupun non-kesehatan serta anggota

masyarakat, yang telah berpartisipasi aktif dalam studi kualitatif

di sembilan Kabupaten/Kota.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan

dari penyusunan buku ini, untuk itu akan menerima secara terbuka

masukan dan saran yang dapat menjadikan buku ini lebih baik.

Kami berharap buku ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi upaya

peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia.

Billahittaufiqwalhidayah, Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Juli 2015

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementrian Kesehatan RI.

Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama

SpP (K)., MARS., DTM&H., DTCE.

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una vii

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH ......................................................... iv

KATA PENGANTAR .................................................................. v

DAFTAR ISI ......................................................................... vii

DAFTAR TABEL ....................................................................... x

DAFTAR GAMBAR .................................................................. xii

Bab I Pendahuluan ............................................................. 1

1.1 Latar Belakang .................................................. 1

1.2 Daerah Bermasalah Kesehatan ........................ 4

1.3 Metode Penelitian ............................................ 11

Bab 2 Selayang Pandang Tojo Una-Una .............................. 15

2.1 Dari Pantai yang Indah ke Bukit

yang Menjulang ................................................ 15

2.2 Potensi Daerah: Perkebunan dan Laut ............. 21

2.3 Kemiskinan, Kekayaan Alam Hanya Modal,

Selebih nya... ..................................................... 29

2.4 Membangun Pendidikan, Pintu

Mensejahterakan Masyarakat .......................... 31

Bab 3 Gizi Buruk, Sebuah Malapetaka untuk

Keberhasilan Pembangunan ..................................... 41

3.1 Gizi Buruk: Akar dari Masalah Kesehatan Anak 41

3.2 Berjuang Memenuhi Target Satu Desa Satu

Bidan Desa ....................................................... 44

3.3 Posyandu, Membentuk Kader yang Partisipatif 56

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unaviii

3.4 Sweeping di Tengah Keputusasaan .................. 63

3.5 Mencari Ahli Gizi Untuk Semua Wilayah .......... 70

3.6 Bergantung pada Rezeki Setiap Hari ................ 73

3.7 Membiarkan Pernikahan di Bawah Umur

daripada “Sambal Parang” ............................... 78

3.8 Pendamping PKH yang “Setengah Hati” ........... 85

3.9 Membiarkan Snack Mengganti Asupan Gizi ..... 89

Bab 4 Gangguan Mental, Muara dari

Problematika Kehidupan ........................................... 101

4.1 Lonjakan Kasus yang Tajam .............................. 101

4.2 Upaya menjadi Program Prioritas .................... 103

4.3 Menyiapkan Tenaga Kesehatan Jiwa ................ 106

4.4 Menjaring Pasien Menebar Harapan ............... 108

4.5 Mencari Obat Mencari Kesembuhan ............... 112

4.6 Mulai dari Problem Ekonomi, .......................... 115

hingga Rumah Tangga ...................................... 115

4.7 Nenek H: Sakit Kepala yang tak Kunjung Hilang 119

4.8 Mama A: Sudah Jatuh tertimpa Jejaka

Tua yang Miskin ................................................ 122

4.9 Tante JB: Kecemasan karena Miskin ................. 126

4.10 TPKJM yang Jalan di Tempat ............................ 129

Bab 5 Pneumonia, Pembunuh Anak yang Terlupakan ........ 133

5.1 Meningkat Tak Terduga .................................... 136

5.2 Rokok, Bahaya yang Tak Disadari ..................... 138

5.3 “Tradisi” Merokok: Dari Camat hingga

Tenaga Kesehatan ............................................ 139

5.4 Berjuang Mematikan Api Rokok ....................... 141

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una ix

5.5 Melatih Tenaga Kesehatan Peka Pneumonia.... 144

5.6 Masyarakat: Pneumonia Sekedar Batuk

dan Sesak Nafas ............................................... 146

Bab 6 Penutup .................................................................... 153

6.1 Kemiskinan yang Membelenggu ...................... 153

6.2 Jalan Panjang Petani Mandiri Ekonomi ............ 156

6.3 Peran Perangkat Desa ...................................... 162

6.4 Memanfaatkan Pihak Luar ............................... 163

6.5 Upaya Manajemen Dinas Kesehatan ................ 167

6.6 Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi ............ 171

DAFTAR PUSTKA .................................................................... 179

Index ......................................................................... 181

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unax

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rerata IPKM 2007 dan Penduduk Miskin 2007 5

Tabel 1.2. IPKM Kabupaten di Sulawesi Tengah

2007 dan 2013 ................................................. 6

Tabel 1.3. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten

Tojo Una-Una Tahun2009-2013 ........................ 8

Tabel 1.4. Jumlah Penderita Penyakit menurut Jenis

Penyakit di Kabupaten Tojo Una-Una dalam

5 (lima) Tahun Terakhir (2009-2013) ............... 10

Tabel 2.1. Kondisi Pendidikan di Kabupaten

Tojo Una-Una 2013 ........................................... 33

Tabel 2.2. Jumlah Peserta dan Lulusan menurut Jenjang

Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una 2012

dan 2013 .......................................................... 34

Tabel 3.1. Perbandingan Indikator Gizi Balita Hasil

Riskesdas 2007 dan 2013 Kabupaten

Tojo Una-una .................................................... 42

Tabel 3.2. Jumlah Dokter, Bidan dan Perawat

berdasarkan Puskesmas di Kabupaten

Tojo Una-Una tahun 2013 ................................ 46

Tabel 3.3. Matriks Kategori Bidan di Kabupaten

Tojo Una-una Tahun 2015 ................................ 55

Tabel 3.4. Jumlah Posyandu menurut Strata, Kecamatan

dan Puskesmas Kabupaten Tojo Una-una

Tahun 2013 ....................................................... 61

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una xi

Tabel 3.5. Jumlah Anak 0-23 bulan Menurut Jenis

Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas

Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013 .............. 64

Tabel 3.6. Jumlah Bayi dan Imunisasi Lengkap Menurut

Jenis Kelamin, Kecamatan dan Puskesmas


Tabel 3.7. Jumlah Tenaga Gizi se-Kabupaten

Tojo Una-Una Tahun 2013 ................................ 71

Tabel 3.8 Angka Perkawinan dan Perceraian menurut

Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una

Tahun 2009 s/d 2013 ........................................ 80

Tabel 3.9 Jumlah Penerima PKH Kabupaten

Tojo Una-una Tahun 2014 ................................ 86

Tabel 3.10 Jumlah Balita di bawah Garis Merah


Tabel 3.11 Jumlah Balita Gizi Buruk yang Tertangani


Tabel 3.11. Matriks Kategori Anak Balita BGM

di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015 .......... 99

Tabel 6.1 Matriks Permasalahan Gizi Buruk Balita dalam

Pembangunan Kesehatan Kabupaten

Tojo Una-Una.................................................... 171

Tabel 6.2 Matriks Permasalahan Gangguan Mental

dalam Pembangunan KesehatanKabupaten

Tojo Una-Una ................................................... 173

Tabel 6.3 Matriks Permasalahan Pneumonia dalam

Pembangunan Kesehatan Kabupaten

Tojo Una-Una.................................................... 176

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unaxii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tojo Una-Una ....................... 16

Gambar 2.2. Moda Transportasi Darat untuk

menuju/dari Kota Palu, Kabupaten Poso

dan Banggai. (Dokumentasi Peneliti) ............ 18

Gambar 2.3. Moda Transportasi Laut untuk menuju/dari

Kepulauan Togean (Dokumentasi Peneliti) ... 20

Gambar 2.4 Kantor Bupati di Kabupaten Tojo Una-Una .... 21

Gambar 2.5 Jagung produk andalan Tojo Una-Una ........... 22

Gambar 2.6 Cengkeh dan Durian, Contoh Hasil

Perkebunan Rakyat ........................................ 23

Gambar 2.7 Kopra dalam karung sudah siap angkut di

Pelabuhan Desa Tongkabo ............................ 24

Gambar 2.8 Potensi wisata bahari Tojo Una-Una .............. 27

Gambar 2.9 Keindahan Terumbu Karang sebagai Potensi

Wisata Bahari ................................................ 28

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin

Provinsi Sulteng Tahun 2007 dan 2011 ......... 30

Gambar 3.1. Rehab Puskesmas Pembantu Molowagu,

Kecamatan Batudaka, Kepulauan Togean ..... 47

Gambar 3.2. Pembangunan Puskesmas Dataran Bulan ...... 48

Gambar 3.3. Perkampungan Nelayan di Desa Tangkabo,

Kepulauan Togean ......................................... 58

Gambar 3.4. Perkampungan Nelayan di Desa Labuhan,

Kecamatan Ampana Kota .............................. 58

Gambar 3.5. Diagram Kunjungan KN1 dan KN3 ................. 65

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una xiii

Gambar 3.6. Puskesmas Keliling di Wilayah Kepulauan:

Tetap bersahaja, meski harus berhari-hari

dari speedboat ke sampan ............................ 66

Gambar 3.7. Imunisasi dalam Puskesmas Keliling

di Desa Milok, bulan Februari 2013 .............. 67

Gambar 3.8. Keadaan Rumah Anak Balita I ....................... 74

Gambar 3.9. Rumah Keluarga Bp. AL di Desa Popolii ......... 75

Gambar 3.10. KK dengan tahun, tanggal lahir dari perkiraan 82

Gambar 3.11. Anak-anak Balita BGM di Kabupaten

Tojo Una-una .............................................. 96

Gambar 4.1 Prevalensi Gangguan Mental Tahun 2013 ..... 101

Gambar 4.2 Prevalensi Gangguan Mental Tahun

2007 dan 2013 ............................................... 103

Gambar 4.3 Poster tentang Gangguan Jiwa

di Program Kesehatan Jiwa Puskesmas

Ampana Barat ................................................ 110

Gambar4.4 Dokter Soraya, M.Kes.Sp.KJ

di Ruang Kerjanya .......................................... 113

Gambar 4.5 Jumlah Kasus Gangguan Mental

di Puskesmas Ampana Barat ......................... 118

Gambar 5.6 Rumah Nenek H tampak depan .................... 120

Gambar 5.7 Tempat Tinggal Nenek H ............................... 120

Gambar 4.9 Rumah Mama A ............................................ 124

Gambar 4.10 Mama A dan anaknya ................................... 125

Gambar 4.11 Rumah Tante JB ............................................. 127

Gambar 4.12 Tante JB dan kebunnya ................................. 127

Gambar 5.5 Plang TPKJM bersebelahan dengan

Plang Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una ......... 129

Gambar 5.1. Anak VA (alm.) penderita pneumonia. .......... 135

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-unaxiv

Gambar 5.2 Prevalensi Pneumonia Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2007 dan 2013 ....................... 137

Gambar 5.3 Prevalensi ISPA Balita Provinsi

Sulawesi Tengah 2013 ................................... 138

Gambar 5.4 Prevalensi Perokok Tahun 2013 ..................... 140

Gambar 5.5 RM Penderita Pneumonia ............................. 148

Gambar 5.6 Kondisi kamar dan dapur di Rumah RM ........ 149

Gambar 6.1 Jagung Produk Andalan Tojo Una-Una ........... 165

Gambar6.2 SudutSalah Satu Pantai di Tojo Una-Una ....... 166

1

Bab IPendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kualitas kesehatan yang tinggi merupakan tujuan dari pem-

bangunan nasional. Kualitas kesehatan merupakan dasar mem-

bangun kualitas sumber daya manusia. Hal itu tidak saja menjadi

tujuan pemerintah saat ini, tetapi juga telah dilakukan pada

pemerintah sebelumnya. Pada masa pemerintahan Soekarno

(1945-1967) dapat dibaca dalam program kerja masing-masing

kabinet, sedangkan pada pemerintahan Soeharto (1967-1998),

rancangan pembangunan dapat dicermati dalam GBHN (Garis-

garis Besar Haluan Negara).1

Kualitas kesehatan ini menjadi salah satu tolok ukur pem-

bangunan manusia oleh UNDP (United Nation Development

Programme), salah satu organisasi di bawah naungan Persatuan

Bangsa Bangsa (PBB). UNDP mengeluarkan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM).2 IPM merupakan salah satu ukuran yang sering

digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan sumber

1 Pada era pemerintahan Soekarno, tahun 1951dicetuskan pertama kali dalam Bandung Plan, yaitu pemikiran untuk mengintegrasikan berbagai institusi dan upaya kesehatan seperti Balai Pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, dan lain-lain, di bawah satu pimpinan agar lebih efektif dan efisien (Firdaus, 2012). Program ini diimplementasikan pada masa pemerintahan Soeharto dengan membangun Puskesmas yang diikuti dengan penyediaan tenaga medik, mulai dari bidan, perawat hingga dokter. 2 Dalam bahasa Inggris diistilahkan Human Development Index (HDI). Dapat dicermati dalam http://hdr.undp.org/en/data. Indeks ini di-launching pada tahun 1990 dengan menggunakan konsep Mahbub Ul Hag.

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una2

daya manusia. Terdapat tiga indikator dalam IPM yaitu pendidikan,

ekonomi, dan kesehatan. Indikator kesehatan pada IPM diukur

dari angka harapan hidup waktu lahir.3 Ukuran angka harapan

hidup tidak sepenuhnya bisa diterima sebagai ukuran dimensi

kesehatan dalam pembangunan, karena angka harapan hidup

hanya merupakan salah satu output dari pembangunan kesehatan.

Terdapat aspek-aspek lain yang belum diukur. Menyadari tentang

hal tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam hal ini

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)

mengembangkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

(IPKM). Sejarah IPKM diawali dari adanya Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) tahun 2007 yang dilakukan Balitbangkes. Oleh karena

itu, data Riskesdas menjadi sumber utama dalam penyusunan

IPKM, ditunjang dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional

(Susenas) dan Potensi Desa (Podes).4

Riskesdas telah dilakukan tiga kali, yaitu pada tahun 2007,

2010, dan 2013. Riskesdas 2007 dan 2013 dilakukan untuk

menghasilkan estimasi prevalensi dan proporsi hingga level

kabupaten/kota, sedangkan Riskesdas tahun 2010 dilakukan

untuk menghasilkan ukuran pada level provinsi, dan dibatasi pada

indikator MDGs. Oleh karena itu, IPKM yang merupakan gambaran

pembangunan kesehatan kabupaten/kota baru dihitung juga dua

kali, yaitu tahun 2007 dan 2013.

3 Ada perubahan pengukuran angka harapan hidup antara tahun 1990 dan paska 2010. Ukuran paska 2010 berdasarkan pendapat Amartya Sen. Lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index.4 Riskesdas ini merupakan penelitian kesehatan dasar yang dilakukan oleh Balitbang Kesehatan dengan mengambil sampel ratusan ribu RT dan dilakukan secara berkala setiap kurang lebih 5 tahun sekali, mulai dari 2007 dengan 258.284 RT dan terakhir 2013 dengan jumlah 294.959 RT (Balitbangkes, 2008, 2013). Tahun 2010, riset ini dilakukan untuk mencermati ketercapaian program MDGs di Indonesia (Balitbangkes, 2010).

Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una 3

IPKM ini dirumuskan berdasarkan indikator komposit dari

berbagai indikator berbasis komunitas. IPKM 2013 merupakan

pengembangkan dari IPKM 2007. IPKM 2007 ditentukan ber-

dasarkan 24 indikator, sedangkan pada IPKM 2013 menjadi 30

indikator. Berdasarkan kajian khusus, dilakukan penyempurnaan

IPKM dengan melakukan pengurangan indikator, dan indikator

yang mengalami penyempurnaan dalam definisi operasional.

Pada IPKM 2013, 30 indikator dikelompokkan menjadi 7 sub-

indeks, yaitu: (1) kesehatan balita, (2) kesehatan reproduksi, (3)

pelayanan kesehatan, (4) perilaku, (5) penyakit tidak menular, (6)

penyakit menular, dan (7) kesehatan lingkungan. Masing-masing

kelompok ini dapat dilihat skor sub indeksnya (Balitbangkes, 2014,

p. 35).

Berdasarkan skor IPKM, pemerintah dalam hal ini Kemen-

terian Kesehatan dapat menentukan peringkat kabupaten/

kota terkait dengan pembangunan kesehatan. Hasilnya juga

ber manfaat untuk advokasi dalam memacu peningkatan pem-

bangunan kesehatan. Caranya, para pengambil kebijakan men-

cermati nilai dari masing-masing indikator. Dari nilai tersebut,

mereka dapat membuat skala prioritas pembangunan kesehatan.

Konsekuensinya, penentuan skala prioritas itu berpengaruh pada

alokasi dan dana bantuan kesehatan dari pusat ke daerah (provinsi

maupun kabupaten/kota) dan dari provinsi ke kabupaten/kota

(Balitbangkes, 2010, p. 15).

Hasil pengembangan IPKM ini menjadi semakin menarik

tatkala mampu mengkategorikan keberhasilan pembangunan

kesehatan, berikut aspek-aspek yang menjadi daya ungkit dan atau

sebaliknya memerlukan prioritas perbaikan. IPKM 2007 meng-

hasilkan perangkingan yang menarik untuk dicermati. Pertama,


kabupaten/kota di rangking 1-20 lebih banyak berasal dari Pulau

Jawa dengan rangking tertinggi berada di tangan Kota Magelang.

Selebihnya, kabupaten/kota berasal dari Pulau Bali dan Sumatera.

Kedua, tujuh kabupaten Provinsi Papua termasuk di dalam 20

rangking terbawah, Kabupaten Pegunungan Bintang menduduki

rangking terendah (440). Sisanya berasal dari berbagai provinsi,

antara lain: Mandailing Natal, Nias dan Nias Selatan (Provinsi

Sumatera Utara), Sumba Timur, Manggarai Barat dan Manggarai

(Provinsi Nusa Tenggara Timur), Mamasa (Provinsi Sulawesi Barat),

Janeponto (Provinsi Sulawesi Selatan), Murung Raya (Provinsi

Kalimantan Tengah). Gayo Lues (Provinsi Aceh), dan Sampang

(Provinsi Jawa Timur). Ketiga, ada dugaan indeks tersebut terkait

kemiskinan. Artinya, tingkat kemiskinan turut berpengaruh pada

IPKM (Balitbangkes, 2010).

1.2 Daerah Bermasalah Kesehatan

Mendasari hasil IPKM tahun 2007, Balitbangkes meng ka-

tegorikan kabupaten/kota menjadi daerah bermasalah kesehatan

dan tidak bermasalah kesehatan (Balitbangkes, 2010). Daerah

bermasalah kesehatan (DBK) ditentukan oleh hasil IPKM-nya yang

kurang dari rerata. Status DBK ini juga mempertimbangkan besar

proporsi penduduk miskin di daerah tersebut, berdasarkan data

Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Daerah dikatakan miskin jika jumlah penduduk miskin di atas rata-

rata nasional. Berdasarkan data tersebut, Kementerian Kesehatan

pada tahun 2010 mengembangkan program penanggulangan

daerah bermasalah kesehatan (PDBK). Daerah yang menjadi fokus

penanganan PDBK adalah provinsi yang memiliki 50 persen lebih

kabupaten/kota-nya merupakan derah bermasalah kesehatan

(Kemenkes, 2010, p. 4).


Tabel 1.1. Rerata IPKM 2007 dan Penduduk Miskin 2007

Sebaran

Rerata IPKM

Kabupaten KotaKabupaten

+ Kota

Rerata IPKM 0,482541 0,608678 0,508629

Simpang baku 0,083391 0,047058 0,092642

Nilai IPKM terendah 0,247059 0,467303 0,247059

Nilai IPKM tertinggi 0,706451 0,708959 0,708959

Rerata Persentase Penduduk Miskin Kabupaten

Rerata Persentase Penduduk Miskin Kota

Rerata Persentase Penduduk Miskin Nasional

21,01

8,66

16,58

Sumber: Kemenkes, 2010, p. 8; BPS, 2007.

Dalam buku pedomannya disebutkan PDBK bertujuan mem-

percepat peningkatan skor IPKM di kabupaten/kota DBK, dengan

kata lain diharapkan terjadi peningkatan derajat kesehatan dan

mengurangi kesenjangan antardaerah. Program PDBK juga akan

meningkatkan kinerja sistem kesehatan DBK, sekaligus mem-

peroleh model pendampingan dan model pemecahan masalah

yang spesifik untuk peningkatan IPKM di DBK. Dalam program

tersebut, setiap kabupaten yang dipilih didampingi oleh tim yang

terdiri dari unsur pusat (Kemenkes), provinsi (Dinas Kesehatan

Provinsi) maupun kabupaten/kota (Dinas Kesehatan Kabupaten/

Kota) dalam rangka menguatkan struktur dan tugas-fungsi dari

sistem kesehatan(Kemenkes, 2010, p. 5).

Salah satu provinsi yang memperoleh program PDBK dari

Kementerian Kesehatan adalah Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal

ini dikarenakan delapan (8) dari 10 kabupaten/kota di Provinsi

Sulteng tahun 2007, nilai IPKM di bawah rata-rata nasional. Hanya


dua kabupaten yang nilai IPKM di atas rata-rata yaitu Kabupaten

Morowali dan Poso (bandingkan tabel 1.1. dan 1.2). Keadaan

itu sudah barang tentu menunjukkan kualitas pembangunan

kesehatan yang belum maksimal.

Tabel 1.2. IPKM Kabupaten di Sulawesi Tengah 2007 dan 2013

No. Kabupaten/KotaRank-IPKM 2007

IPKM 2007

Rank-IPKM 2013

IPKM 2013

1. Kab Banggai Kepulauan 330 0.4433 447 0.4408

2. Kab Banggai 265 0.4775 318 0.5066

3. Kab Morowali 239 0.4950 277 0.5216

4. Kab Poso 142 0.5554 246 0.5317

5. Kab Donggala 337 0.4410 415 0.4644

6. Kab Toli-toli 387 0.4015 461 0.4255

7. Kab Buol 392 0.3924 242 0.5336

8. Kab Parigi Moutong 320 0.4470 453 0.4359

9. Kab Tojo Una-Una 295 0.4632 480 0.3862

10. Kab Sigi - - 348 0.4936

11. Kota Palu 193 0.5241 56 0.6091

Rerata Provinsi 0.4640 0.4863

Sumber:(Balitbangkes, 2014)

Dengan kondisi bermasalah kesehatan dan miskin, maka

kabupaten dengan IPKM di bawah rata-rata, memperoleh pen-

dampingan dalam program PDBK dari Kemenkes RI. Setelah

melalui proses pendampingan yang panjang bersama dengan

kabupaten/kota yang bermasalah lain di Indonesia, Kementerian

Kesehatan perlu juga mencermati hasil yang diperoleh. Ukuran

keberhasilan tersebut dapat dilihat dari hasil Riskesdas tahun 2013.


Berdasarkan hasil Riskesdas 2013 dan Podes 2011, Balitbangkes

kembali menyusun IPKM untuk tahun 2013.

Rerata nilai IPKM 2013 untuk Provinsi Sulteng adalah

0,4863. Nilai rerata ini sedikit ada peningkatan dibandingkan

tahun 2007 yang sebesar 0,4640 (Tabel 1.2). Dengan kata lain

nilai IPKM di banyak kabupaten/kota di Provinsi Sulteng meng-

alami peningkatan, namun demikian secara peringkat terjadi

penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa kabupaten/kota

lain di Indonesia juga mengalami peningkatan nilai IPKM. Sehingga

peningkatan nilai IPKM di kabupaten/kota di Provinsi Sulteng tidak

secara otomatis berdampak pada naiknya peringkat karena yang

terjadi justru penurunan, sebagai akibat perubahan nilai IPKMdI

kabupaten/kota lain di Indonesia. Selain itu, terjadi pemekaran

kabupaten/kota di Indonesia dari 440 (tahun 2007) menjadi 497

(tahun 2013). Kondisi ini turut mempengaruhi perubahan nilai

IPKM pada tahun 2007 dan 2013. Misalnya Kabupaten Sigi, pada

tahun 2007 belum menjadi kabupaten (belum ada) sehingga nilai

IPKM tidak muncul. Pada tahun 2013, Kabupaten Sigi berada pada

peringkat 348.

Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Sulteng (sebelumnya 10

karena Sigi adalah kabupaten baru), terdapat empat kabupaten

yang nilai IPKM-nya menurun, yaitu Banggai Kepulauan, Poso,

Parigi Moutong, dan Tojo Una-Una. Dari empat kabupaten

tersebut, Tojo Una-Una mengalami penurunan IPKM yang

paling banyak yaitu sebesar 0,0770 (padahal telah mengikuti

program PDBK dari Kemenkes). Terdapat enam kabupaten/kota

yang mengalami peningkatan nilai IPKM walaupun peringkatnya

tidak otomatis ikut naik. Dari enam kabupaten/kota tersebut,

Kabupaten Buol dan Kota Palu merupakan satu-satunya daerah


di Provinsi Sulteng yang disamping terjadi peningkatan nilai, juga

mengalami peningkatan peringkat IPKM.

Kondisi semacam ini tidak berarti pemerintah daerah tidak

berusaha memperbaiki status kesehatan masyarakatnya. Peme-

rintah Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadi lokasi penelitian

ini misalnya telah berjuang dengan diawali dengan memperbaiki

fasilitas dan pemenuhan tenaga kesehatan. Fasilitas kesehatan,

khususnya pembangunan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu,

memang berkembang dengan percepatan yang tidak signifikan,

karena setiap tahun Puskesmas pembantu bertambah satu. Hal

itu berbeda dengan tenaga kesehatan yang berkembang pesat.

Dokter umum bertambah 50% dalam lima tahun, sedangkan

bidan perawat hampir dua kali lipat dalam lima tahun (lihat tabel

1.3).

Tabel 1.3. Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun2009-2013

Kriteria 2009 2010 2011 2012 2013

Kecamatan 9 9 9 9 9

RSUD 1 1 1 1 1

Puskesmas1) 12 13 13 13 13

Puskesmas Pembantu 42 46 46 45 46

Dokter Spesialis 3 2 3 2 4

Dokter Umum2) 19 22 19 22 28

Dokter Gigi 1 3 3 2 4

Bidan 104 102 99 102 191

Perawat 154 235 247 162 291

Tenaga Gizi 3) 5 15 15 11 15

Tenaga Farmasi 10 25 26 33 40

Sumber:Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una, 2009; 2011, 2014a dan 2014b.


Keterangan:Terdapat 4 kecamatan yang memiliki 2 Puskesmas1. Induk, yaitu: Tojo Barat, Ampana Tete, Ampana Barat, dan Walea KepulauanHampir semua menetap pada sejumlah kecamatan daratan. 2. Tidak merata, hanya ada di 3 kecamatan.3.

Membangun fasilitas kesehatan dan menyiapkan SDM di

Kabupaten Tojo Una-Una harus diakui bukan hal yang mudah.

Sebagai kabupaten yang baru berdiri 12 tahun yang lalu dengan

jumlah penduduk 137.880 (BPS 2014) tentu berpengaruh pada

sumber daya manusia dalam birokrasi dan pendapatan asli

daerah. Kondisi semacam itu berdampak pada terbatasnya

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jumlah tenaga dan

fasilitas kesehatan.

Bila mencermati Tabel 1.4, pembangunan kesehatan Kabu-

paten Tojo Una-Una telah berhasil menekan sejumlah penyakit

yang memiliki prevalensi tinggi pada lima tahun sebelumnya.

Penyakit pernapasan dan sejenisnya mengalami penurunan, begitu

pula penyakit malaria yang memiliki risiko kematian. Meskipun

demikian, penyakit-penyakit ini tidak memiliki kontribusi yang kuat

bagi peningkatan angka IPKM. Sebaliknya, penyakit hipertensi dan

gangguan jiwa yang justru naik itu menjadi indikator dari IPKM.

Penderitanya dari semula berjumlah 42 orang pada tahun 2009

menjadi 2.300 pada tahun 2013.

Mencermati hal-hal semacam ini, Balitbangkes memutuskan

untuk menggali lebih dalam permasalahan di balik fluktuasi hasil

IPKM 2013 bila dibandingkan IPKM 2007. Kabupaten Tojo Una-

Una yang menjadi lokasi penelitian termasuk DBK dan miskin

(berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) BPS tahun

2007) yang memperoleh program pendampingan dari pusat

(PDBK), namun pada tahun 2013 mengalami penurunan nilai

IPKM.


Tabel 1.4. Jumlah Penderita Penyakit menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Tojo Una-Una dalam 5 (lima) Tahun Terakhir (2009-2013)

Penyakit 2009 2010 2011 2012 2013TBC1. 103 253 159 507 162Disentri2. 416 382 396 862 650Thypus3. 243 623 199 354 39Cholera/Diare4. 3.789 4.496 4.581 5.802 4.147Pencernaan5. - 8.366 229 287 11.658Syphilis6. - - 1 1 11Kelamin7. 13 20 102 582 1.251Kulit8. 6.508 6.353 8.143 11.434 16.256Kurang Vitamin9. 73 74 699 123 -Batuk Rejan10. 264 164 192 178 71Lepra11. 48 6 101 45 4Cacar Air12. 269 516 647 1.031 887Campak13. 19 12 75 74 62Gondok14. 8 12 67 27 62Malaria15. 8.148 10.266 1.468 898 298Cacingan16. 402 557 415 805 894Jantung17. 75 208 315 199 217Hipertensi18. 3.979 5.868 4.968 9.024 10.731Mata19. 651 1.640 893 2.571 2.000Kerancunan 20.

Makanan

62 - 23 35 139

Telinga21. 579 1.055 860 1.868 2.193Bronchitis22. 1.048 1.717 1.000 1.469 1.937Pernapasan23. 13.914 12.658 25.315 36.583 1.983Lambung 24.

(Gastritis)

4.717 6.739 7.419 10.471 11.411

Pneumonia25. 225 191 169 154 185Penyakit Syaraf/26.

Gangguan Jiwa

42 378 132 123 2.300

Gizi Buruk27. - - - 58 48

Sumber : Bappeda Kabupaten Tojo Una-Una, 2010;2011,2012,2013, dan 2014a.


1.3 Metode Penelitian

Buku ini merupakan hasil penelitian dari pendalaman IPKM

2013 dengan studi kasus di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi

Tengah. IPKM 2013 bersumber dari Riskesdas 2013 dan Podes

2011, keduanya merupakan penelitian kuantitatif yang mencoba

menang kap fenomena kesehatan dasar masyarakat dan potensi

desa. Riskesdas 2013 menggunakan dasar pemikiran HL Blum5

tentang kesehatan masyarakat, yang bila hasilnya dihubungkan

satu per satu dengan kondisi objektif individu dan keluarga, maka

akan tampak peran kondisi objektif tersebut. Sementara itu,

penelitian Podes 2011 merekam dengan baik fasilitas dan potensi

yang dimiliki oleh masyarakat.

Penelitian ini bersifat evaluatif lanjutan terhadap peren-

canaan pembangunan kesehatan dan implementasinya. Berangkat

dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini menggunakan

metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Hal itu sesuai

dengan pemikiran Creswell (2009). Penggunaan metode kualitatif

sebagai lanjutan dari metode kuantitatif dapat menghasilkan

pandangan advokatif pada penggunanya (Creswell, 2009). Hal

semacam ini diharapkan dari penelitian lanjutan IPKM ini. Pen-

jelasan informan yang diperoleh secara jelas akan dianalisis,

sehingga memberikan rekomendasi yang advokatif kepada peme-

rintah lokal.

Untuk memperoleh rekomendasi yang advokatif sebagai

produk akhir dari penelitian, informan dipilih secara bertujuan

5 Dr. Henrik L. Blum atau yang lebih di kenal dengan nama HL Blum adalah seorang profesor emeritus administrasi kesehatan dan perencanaan di University of California, Berkeley, dan pelopor dalam reformasi perawatan kesehatan. Menurut Blum terdapat 4 faktor yang berperan dalam menentukan tingkat atau derajat kesehatan suatu masyarakat, yaitu: (1) Perilaku, (2) Kesehatan Lingkungan, (3) Pelayanan Kesehatan dan (4) Genetika.


(purposive) dan mengalir hingga mengalami kesejenuhan

pengetahuan (snowball). Informan yang bertujuan itu adalah

mereka yang terlibat dalam pengambil kebijakan dan pelaku

pembangunan kesehatan, seperti: Kepala Dinas Kesehatan

(KaDinkes) berikut stafnya yang terkait, Kepala Puskesmas (Ka

Pus) berikut stafnya dan pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat

Daerah) Kabupaten yang terkait. SKPD yang dimaksud adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten,

Badan Ketahanan Pangan dan/atau Dinas Pertanian, Dinas Sosial,

dan Dinas Pendidikan.

Bappeda terlibat dalam perencanaan dan penentuan skala

prioritas pembangunan kabupaten. Sedangkan dengan Kepala

Dinas Sosial atau stafnya akan berhubungan dengan masalah-

masalah kemiskinan.

Mengingat kondisi geografis Kabupaten Tojo Una-Una yang

terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, maka informasi tentang

pembangunan kesehatan harus mewakili kedua wilayah tersebut.

Untuk itu, pemilihan lokasi untuk pendalaman masalah pada

Puskesmas di Kecamatan Ampana mewakili wilayah daratan, dan

Puskesmas di Kepulauan Walea untuk kepulauan. Pembagian ini

menjadi penting karena karakteristik geografis berpengaruh pada

akses kesehatan, baik yang terkait dengan penyediaan tenaga

kesehatan maupun masyarakat yang akan menggunakannya.

Informasi diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara

mendalam. Pedoman wawancara mendalam didispkan sebagai

awal untuk masuk ke dalam topik-topik yang inti. Pedoman ini

telah diturunkan dari fokus penelitian (rumusan dan tujuan

penelitian). Selain teknik wawancara mendalam, pengamatan

juga menjadi kunci untuk memperoleh gambaran pelaksanaan


pembangunan kesehatan. Dalam pengamatan, tim menggunakan

alat bantu kamera, baik dari handphone maupun kamera digital.

Dalam rangka memperoleh pengayaan dan sekaligus tri-

angu lasi, peneliti mengembangkan diskusi kelompok terfokus.

Ada beberapa syarat diskusi kelompok terfokus, antara lain:

kesetaraan posisi antaranggota diskusi dan jumlah anggota yang

tidak lebih dari 10 orang, termasuk fasilitator. Hal-hal itu telah

menjadi metode baku pada penelitian ini.

Informasi yang diperoleh secara lengkap diolah dan dikla-

sifikasikan dengan mengikuti model Miles dan Huberman,

dimulai dari penyajian data (data display), reduksi dan penarikan

kesimpulan (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1994).

Dalam penyajian data, peneliti memaparkan fenomena pada

masing-masing kasus. Hal itu kemudian dilanjutkan dengan

mengembangkan matriks dan menarik kesimpulan dari matriks

tersebut.

15

Bab 2Selayang Pandang Tojo Una-Una

2.1 Dari Pantai yang Indah ke Bukit yang Menjulang

Dari data BPS (2014), wilayah Kabupaten Tojo Una-Una

terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan dengan luas wilayah

daratan 5.721,51 km2 (8,41 %) dan luas laut 3.566,21 km2, dengan

panjang pantai + 951,115 km. Secara administrasi Kabupaten

Tojo Una-Una terbagi atas sembilan kecamatan dengan lima

kecamatan di daratan, yaitu Kecamatan Tojo Barat, Kecamatan

Tojo, Kecamatan Ulubongka, Kecamatan Ampana Tete, Kecamatan

Ampana Kota. Empat kecamatan lain merupakan kepulauan yang

terdiri dari Kecamatan Una-Una, Kecamatan Togean, Kecamatan

Walea Kepulauan, dan Kecamatan Walea Besar (BPS, 2014).

Pada awal tahun 2015, sejumlah kecamatan dimekarkan. Kini,

jumlahnya menjadi 11 kecamatan. Dua kecamatan berada di

kepulauan Togean, yaitu Kecamatan Batudaka dan Kecamatan

Talatako. Kecamatan Batudaka merupakan hasil pemekaran dari

Kecamatan Una-una, sedangkan Kecamatan Talatako berasal dari

Kecamatan Walea Kepulauan. Di wilayah daratan, Kecamatan Ratu

Lindo berdiri sebagai hasil pemekaran Kecamatan Ampana Kota.

Kabupaten Tojo Una–Una sebenarnya juga merupakan hasil

pemekaran dari Kabupaten Poso. Kabupaten ini berdiri setelah

konflik Poso tahun 2000-an. Kabupaten ini terletak di sebelah

Timur dari Kabupaten Poso. Kabupaten ini berbatasan dengan

Kabupaten Banggai di sebelah Timur. Di Utara, kabupaten ini


berbatasan dengan Teluk Tomini (Provinsi Gorontalo). Di sebelah

selatan, kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Morowali

dan Poso. Kabupaten Morowali juga merupakan pemekaran dari

Kabupaten Poso. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada

kordinat 0º 06’ 56” Lintang Selatan sampai 02º 01’41” Lintang

Selatan dan 121º 05’ 25” Bujur Timur sampai 123º 06’ 17” Bujur

Timur (BPS, 2014).

Sebagai kabupaten yang baru berdiri tidak lebih dari satu

dekade ini, jumlah penduduknya tidak terbilang besar, hanya

137.880 jiwa (70.762 jiwa laki-laki dan 67.118 jiwa perempuan).

Walaupun begitu, kabupaten ini telah menjadi daya tarik bagi

pendatang karena tingkat pertumbuhan penduduknya melebihi

rata-rata nasional, yaitu 5,35 persen. Tingkat kepadatannya adalah

33 jiwa/km2(BPS, 2014).

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Tojo Una-Una


Penduduk Tojo Una-Una berasal dari berbagai etnis. Pen-

duduk aslinya adalah suku Baree yang berada di wilayah pesisir

dan kepulauan. Sementara itu, di pegunungan ada suku Taa

Wana atau disingkat suku Taa. Di dalam sejarahnya suku Baree ini

mengembangkan dua kerajaan, yaitu Tojo yang berada di wilayah

perbatasan Kabupaten Poso dan Togean (Una-una) yang berada di

kepulauan. Kedua keluarga kerajaan ini memiliki ikatan pertalian

darah yang cukup kuat. Kerajaan ini memiliki relasi yang kuat

dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, seperti dengan orang-

orang Kaili dan orang-orang Luwuk (Kabupaten Banggai).

Pola semacam ini bisa dipahami karena Kabupaten Tojo

Una-Una secara topografi juga memiliki perbukitan hingga di atas

500 meter berbatasan dengan wilayah Kabupaten Morowali. Di

wilayah pantai yang datar, tepatnya wilayah Kecamatan Ampana

Tete dan Kota merupakan wilayah permukiman. Sementara

itu, semakin ke Selatan semakin berbukit-bukit dengan tingkat

kemiringan hingga 400, bahkan terus naik hingga ke perbatasan

Kabupaten Morowali yang mulai mendatar hingga wilayah

pantai selatan. Selain suku Baree, sejumlah etnis pendatang juga

bermukim di wilayah daratan yang berada di pesisir pantai. Orang-

orang Bugis datang melalui Kabupaten Poso dan Morowali, begitu

pula dengan orang-orang Kaili dari Kabupaten Parigi Mountong

(Parimo) dan Kota Palu. Sementara itu, selain Suku Taa Wana,

orang-orang Jawa dan Bali membuka sawah dan perkebunan di

lereng gunung.

Kondisi yang kurang lebih serupa juga terjadi di wilayah

kepulauan. Hanya sedikit pulau yang tidak berbukit, sebagian besar

memiliki bukit, bahkan di Pulau Una-una terdapat gunung berapi

yang pernah meletus pada tahun 1980-an. Di wilayah kepulauan,


karena merupakan lintas jalan laut antara Sulawesi Tengah dan

Gorontalo, maka terdapat sejumlah etnis dari Gorontalo dan

Kabupaten Banggai (Luwuk). Mereka menetap sebagai nelayan

dan petani. Selain itu, ada orang-orang Bajo yang membangun

pemukiman.

Gambar 2.2. Moda Transportasi Darat untuk menuju/dari Kota Palu, Kabupaten Poso dan Banggai. (Dokumentasi Peneliti)

Menurut cerita Bapak Bupati H. Damsyik Djalajani, saat ini

Kabupaten Tojo Una-Una relatif lebih mudah dicapai dari Palu

atau Poso bila dibandingkan sebelum tahun 1980-an. Dulu, orang

harus menempuh perjalanan laut ke Parigi Moutong selama satu

hari satu malam, dan esok harinya dilanjutkan dengan moda

tranport darat ke Palu selama 6 sampai 8 jam. Saat ini, dari

catatan Dishub Sulteng (2013) jarak antara Palu dan Ampana

(pusat Kabupaten Tojo Una-Una) adalah 377 km. Perjalanan darat


dengan moda transport darat6 menempuh waktu 10 jam. Empat

jam pertama melalui jalan berliku-liku melintasi kebun teh (Palu-

Parigi Moutong). Bila tidak tahan, penumpang disarankan minum

obat anti mabuk.

Bila menggunakan pesawat terbang, dari luar provinsi

Sulteng ke Kabupaten Tojo Una-Una tidak saja melalui Palu,

teta pi melalui Poso dan Luwuk (Kabupaten Banggai). Dari Poso,

orang harus menempuh perjalanan selama 4-5 jam dengan sewa

kendaraan. Pesawat terbang biasa mendarat sekitar jam 9 wak-

tu setempat. Bila ingin menggunakan jasa travel dari Palu, maka

harus menunggu 5-6 jam. Kendaraan travel baru sampai di Poso

pukul 14.00 s/d 15.00 WITA. Bila tidak harus singgah di Kota Palu,

sebaiknya menggunakan pesawat terbang via Luwuk. Dari Kota

Luwuk menuju Kabupaten Tojo Una-una, perjalanan ditempuh

kurang lebih 4 jam lamanya. Saat ini, Pemda Kabupaten Tojo Una-

Una sudah membangun lapangan terbang dengan landasan pacu

yang terpajang se-Sulawesi Tengah. Landasan yang panjang ini

direncanakan untuk pendaratan pesawat besar, salah satunya milik

Maskapai Garuda. Lapangan terbang ini terletak di Kecamatan

Ampana Tete. Menurut informasi, secara resmi akan beroperasi

pada pertengahan tahun 2015.

6 Ada dua moda transport darat, yaitu bis dan travel. Selama perjalanan hanya terlihat satu kali saja. Hanya sampai di Poso. Kelebihannya, selain biaya murah, penumpang membawa sepeda motor. Sepeda motor diikat di atas atau di belakang bis. Dengan cara ini, penumpang bisa menggunakan di Palu dan menuju ke kampung asalnya dari tempat pemberhentian bis terakhir. Moda travel digunakan dengan tinggal memesan via telepon di hotel. Tarifnya jauh lebih mahal.


Gambar 2.3. Moda Transportasi Laut untuk menuju/dari Kepulauan Togean (Dokumentasi Peneliti)

Moda transportasi lain yang menjadi andalan masyarakat

adalah kapal. Kapal digunakan oleh penduduk bila ingin menuju

wilayah Kepulauan Togean. Dari Kepulauan Togean, di Wakai

(Kecamatan Una-Una) dan di Pasokan (Kecamatan Walea Besar)

orang bisa menuju ke Gorontalo. Setelah dari Gorontalo, para turis

biasanya naik pesawat terbang ke Manado untuk mengunjungi

Bunaken. Kepulauan Togean telah menjadi salah satu daerah

tujuan dalam wisata bahari.

Dalam lima tahun terakhir ini, Pemkab mengadakan pem-

bangunan fisik dalam skala besar. Selain membangun bandara,

Pemkab juga membangun kompleks perkantoran yang terletak

di sebelah Selatan dari pusat keramaian Ampana Kota. Jaraknya

kurang lebih 7 km. Pusat perkantoran itu terdiri dari kantor

Bupati, kantor DPR, sejumlah kantor dinas hingga kantor Polresta.


Bangunan kantor Bupati sangat besar dan indah seperti layaknya

kantor gubernur di Pulau Jawa (lihat gambar 2.4).

Gambar 2.4 Kantor Bupati di Kabupaten Tojo Una-Una

(Dokumentasi Peneliti)

2.2 Potensi Daerah: Perkebunan dan Laut

Visi Kabupaten Tojo Una-Una terpampang jelas di gedung

pemerintahan, disebutkan adalah “Terciptanya pembangunan

Tojo Una-Una yang Merata dan Berkelanjutan Berbasis Agrobisnis

dan Wisata Unggulan Menuju Masyarakat Madani”. Visi ini

menggambarkan potensi daerah, di mana Tojo Una-una adalah

daerah agraris, sektor petanian merupakan sektor yang memegang

peranan penting dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat.


Sektor pertanian penyumbang terbesar terhadap pembentukan

PDRB yaitu 43,75%.

Gambar 2.5 Jagung produk andalan Tojo Una-Una

(Dokumentasi Wahana Visi Indonesia)

Produksi jagung merupakan komoditas penyumbang ter-

besar terhadap total produksi jagung di Sulawesi Tengah. Produksi

jagung tahun 2013 sebanyak 47.807 ton, disusul kedelai sebesar

7.207 ton, sementara beras sebesar 7.001 ton. Baik jagung,

kedelai, maupun beras produksi terbesar terdapat di Kecamatan

Ampana Tete, terutama untuk kedelai (BPS, 2014).

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kekayaan hayati yang

beragam, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan hingga hasil

perkebunan. Lombok merupakan komoditas sayuran dengan total

produksi terbesar 7.925 kw. Sedangkan buah-buahan, pisang,


merupakan produk andalan yang mencapai 19.109 ton, disusul

pepaya, mangga, dan dukuh yang berkisar 6000 ton. Durian, jika

musimnya tiba, berpotensi menjadi komoditas andalan, produk-

sinya mencapai 2.269 ton (BPS, 2014).

Gambar 2.6 Cengkeh dan Durian, Contoh Hasil Perkebunan Rakyat


Hutan rakyat atau lebih tepat tanah perkebunan dimiliki

dengan luas bervariatif. Jenis tanaman perkebunan rakyat tersebut

berupa kelapa, cengkeh, kopi, coklat, kemiri, jambu mente, dan

sagu. Produksi kelapa, dengan luas lahan 26.520 ha merupakan

yang terbesar mencapai 29.946 ton (BPS, 2014). Tanaman kelapa

ini dikelola untuk memproduksi kopra. Kopra merupakan bahan

baku dari minyak untuk memasak. Kopra merupakan komoditas

unggulan dan menjadi primadona sektor perkebunan.

Kopra tidak saja sebagai salah satu komoditas utama masya-

rakat Kabupaten Tojo Uja-Una, tetapi di hampir seluruh kabupaten

di Provinsi Sulawesi Tengah. Deretan pohon kelapa yang menjulang


sekitar 10-20 meter dari permukaan tanah berada di sepanjang

pantai hingga sekitar 20 km ke arah pegunungan. Tidak saja di

wilayah daratan, Kepulauan Togean juga menyumbang komoditas

kelapa dalam jumlah yang besar setiap tiga bulan.

Gambar 2.7 Kopra dalam karung sudah siap angkut di Pelabuhan Desa Tongkabo


Setiap tiga kali dalam seminggu Kapal Motor Puspita Sari

mengangkut berpuluh-puluh karung dari Kepulauan Togean

ketika menuju Ampana, begitu pula dengan kapal Ferry yang

mengangkut kopra di Pasokan (Kecamatan Walea Besar) atau

Wakai (Kecamatan Una-Una) ke Gorontalo pada waktu berangkat

dari Ampana atau ke Ampana pada waktu pulang. Karung-karung

itu berisi kopra yang sudah kering. Kopra ada daging kelapa yang

dicukil dan dikeringkan di bawah sinar matahari hingga agak


menghitam. Daging kelapa ini kemudian dipotong berbentuk segi

empat dengan panjang 3-4 cm setiap sisinya. Per kilogramnya

kopra dijual 60-80 rupiah. Sementara itu, batok kelapa dibuat

arang dan dihargai Rp 4.000,00/kg. “… Baru sekarang saja (batok

kelapa) ada harganya. Dulu tidak ada. Orang Ampana yang butuh

....” Kopra ini dibawa ke Ampana. Di Ampana sudah ada pengepul

besar kopra. Oleh pengepul besar ini, kopra dibawa ke Surabaya

dengan kapal. Kopra dijadikan minyak. Selain menjual kopra

untuk memperoleh uang tunai, masyarakat juga membuat minyak

secara tradisional. Minyaknya berbau harum.

Komoditas kedua adalah cengkeh. Cengkeh merupakan

salah satu bahan baku rokok yang berfungsi sebagai saus, sehingga

rokok beraroma harum cengkeh dan tidak terlalu menyesakkan bila

dihirup. Tidak ada data yang jelas kapan komoditas ini ditanam.

Dalam sepuluh tahun terakhir komoditas ini sangat diminati

oleh masyarakat. Satu kilogram cengkih kering dihargai hingga

Rp 160.000,00. Satu pohon bisa menghasilkan puluhan kilogram

bunga cengkih kering, bahkan ada yang sampai di atas seratus

kilogram. Hal itu bergantung pada perawatan pohon cengkeh.

Salah satu desa yang diamati dalam penelitian ini adalah

Desa Buntongi. Selain kelapa dan coklat, cengkeh merupakan

salah satu komoditasnya. Desa Buntongi merupakan bagian

dari wilayah Kecamatan Ampana Kota, dan merupakan bagian

dari wilayah tugas Puskesmas Ampana Barat. Desa Buntongi

merupakan desa baru hasil pecahan dari Desa Sansarino, yang

resmi menjadi desa definitif sejak tahun 2012. Memasuki wilayah

desa ini, hamparan kebun cengkeh, coklat, dan kelapa berada di

setiap sisi jalannya. Suhu udara yang cukup panas di siang hari

terasa pula di Buntongi, karena wilayah ini memang tidak terlalu


jauh dari pantai. Jumlah air bersih yang cukup juga menjadi faktor

pendukung bagi produktivitas pertanian di desa ini. Setiap rumah

tangga juga telah dilengkapi dengan sarana air bersih untuk

kebutuhan hariannya.

Demikian pula di Desa Popolii, salah satu desa di wilayah

kepulauan Togean. Di dalam perjumpaan yang tidak sengaja,

seorang pedagang yang juga pemilik pohon dari Popolii, Bapak

Husni (60 tahun) mengaku baru saja mengirim 1 kwintal cengkeh

dan sekitar hampir 1 ton kopra ke Ampana. “… Bersih, sudah

dipotong biaya angkut, bayar kuli dan tukang panjat, hampir 15

juta lebih saya pegang ....” Ia memiliki lebih dari 100 pohon kelapa

dan sekitar 50 lebih pohon cengkeh.

Laut dari Teluk Tomini juga memiliki potensi ekonomi bagi

masyarakat Kabupaten Tojo Una-una. Produk perikanan cukup

besar. Usaha hasil tangkapan berupa ikan tuna, cakalang, layang,

kerapu, kakap, napoleon, cumi-cumi, udang windu dan juga

ikan hias. Potensi perikanan di Teluk Tomini sebesar 77.285 ton

pertahun, dengan jumlah stok ikan perairan diperkirakan 196.753

ton pertahun yang terdiri dari jenis palagis besar seperti tuna,

cakalang, cucut, tengiri dan jenis palagis kecil seperti layang,

kembung, selar, teri serta ikan demersal seperti kakap merah,

lencam, ekor kuning dan kerapu. Potensi non ikan seperti cumi-

cumi, teripang, mutiara dan rumput laut. Tahun 2013 jumlah

produksi perikanan tangkap sebesar 12.058,74 ton dengan nilai

produksi sebesar 157 miliar rupiah. Angka tersebut meningkat

6 kali lipat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 25 milyar.

Kondisi ini menunjukkan potensi hasil laut di Tojo Una-Una yang

jika digarap serius meningkatkan pendapatan sangat signifikan.


Sedangkan jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 28 ton

dengan nilai produksi tidak sampai satu miliar rupiah.

Gambar 2.8 Potensi wisata bahari Tojo Una-Una


Kepulauan Togen dikenal kaya akan terumbu karang

dan berbagai biota laut yang langka dan dilindungi. Beberapa

aksi wisata yang dapat dilakukan di kepulauan ini antara lain:

menyelam dan snorkelling di Pulau Kadidiri, memancing, men-

jelajah alam hutan yang ada di dalam hutan yang ada di Pulau

Malenge. Wisatawan juga bisa mengunjungi pemukiman orang

Bajo di Kabalutan. Batu karang dan pantai menyediakan tempat

bagi beberapa binatang laut untuk tinggal dan berkembang

biak. Hasil survei Marine Rapid Assessment Program (MRAP)

oleh Conservation International Indonesia (CII) tahun 1998 di

Kepulauan Togean dan Banggai menunjukkan bahwa Kepulauan


Togean merupakan salah satu bagian ekosistem terumbu karang

penting dari ‘coral triangle’ yang meliputi wilayah Indonesia,

Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Jepang, dan Australia.7

Gambar 2.9 Keindahan Terumbu Karang sebagai Potensi Wisata Bahari


Mengingat kualitas terumbu karang dan kekayaan biota

lautnya, pemerintah pusat memasukkan wilayah kepulauan

Togean sebagai wilayah konservasi. Satu badan didirikan untuk

menangani konservasi, yaitu: Badan Taman Nasional Kepulauan

Togean (BTNKT). BTNKT ini berkantor di Ampana dan di Desa

Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan. Pemerintah kabupaten,

terutama Bapak Bupati Damsyik Djalajani, sangat responsif bila

7 http://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Kepulauan_Togean.


terjadi usaha-usaha pengrusakan terumbu karang sebagaimana

dikatakan oleh Bapak Camat Popolii. “.. .Bupati juga gemar

memancing. Kalau ada bom ikan, dia marah. Untuk menjaga, kami

diberi biaya operasional untuk perahu motor....”

2.3 Kemiskinan, Kekayaan Alam Hanya Modal, Selebih nya...

Dari paparan potensi daerah, masyarakat kabupaten ini

sebenarnya tampak berlimpah sumber daya alamnya. Kesuburan

tanah dan potensi laut seharusnya memberikan kelimpahan dan

kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, memang masyarakat dan

pemerintah belum mengeksploitasi bahan-bahan tambang yang

dimiliki. Dari data BPS (2013), penambangan masih memberikan

kontribusi kurang dari 2 persen dari PDRB keseluruhannya.

Kelebihan potensi alam ternyata belum sepenuhnya menghasilkan

masyarakat yang sejahtera. Secara keseluruhan jumlah penduduk

miskin di Sulawesi Tengah hingga September 2012 sebesar 14,49%

atau 409 ribu dari jumlah penduduk 2,6 juta jiwa.

Data Hasil survei PSE tahun 2007 oleh BPS menyebutkan

bahwa semua kabupaten di Provinsi Sulteng memiliki proporsi

jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional. Kabupaten Tojo

Una-Una memiliki proporsi penduduk miskin paling besar yaitu

30,22%. Hasil survei PSE tahun 2011, menunjukkan penurunan

persentase penduduk miskin Provinsi Sulteng, walaupun begitu

Kabupaten Tojo Una-Una masih menempati urutan pertama

dengan penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 22,37%.

Sementara itu daerah dengan penduduk miskin paling rendah

adalah Kota Palu yakni 9,24% (Gambar 2.10).


Tingkat kemiskinan masyarakat dapat diukur dengan melihat

adanya pendidikan, infrastruktur perdesaan, dan kesehatan yang

belum cukup memadai serta minimnya kegiatan ekonomi pro-

duktif seperti permodalan dan pemanfaatan tekhnologi tepat

guna. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan

serta langkah-langkah yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh

di mana aspek pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelem-

bagaan harus tetap menjadi perhatian.

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulteng Tahun

2007 dan 2011

Jika melihat kondisi ketersediaan infrastruktur pendidikan,

kesehatan, dan perekonomian di perdesaan Kota Palu jelas lebih

baik dibanding 10 Kabupaten lainnya. Infrastruktur pendidikan,

sarana kesehatan, dan jalan yang dapat dilalui kendaraan setiap

kelurahan/desa sudah mencapai 100%. Artinya, setiap kelurahan di

Kota Palu memiliki sekolah dasar dan sederajat, punya Puskesmas

atau pustu dan jalannya bisa dilalui kendaraan roda empat.


Sementara di Tojo Una-Una hanya 95% dari jumlah desa

memiliki sekolah dasar, 86% desanya memiliki sekolah dan sarana

kesehatan, dan hanya 66% jalan yang bisa dilalui kendaraan roda

empat. Dari sisi ketersediaan infrastuktur perekonomian yakni

ketersediaan bank umum di Tojo Una-una baru 1,65% dari seluruh

desa/kelurahan, 0,83% Bank Perkreditan Rakyat dan 30,5% pasar

dengan kondisi bangunan permanen. Artinya masih ada sekitar

60,5 persen dari desa yang ada di Tojo Una-Una tidak memiliki

fasilitas bangunan pasar (Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi

Tengah).

Upaya kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan

telah di atur melalui peraturan presiden Nomor 13 tahun 2009

tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan. Keterlibatan

langsung masyarakat, baik secara perorangan maupun secara

kelembagaan dalam seluruh proses pembangunan, baik yang

dimu lai perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil evaluasi hasil-

hasil pembangunan, sangat dipengaruhi oleh peningkatan kemam-

puan dan kemandirian.

2.4 Membangun Pendidikan, Pintu Mensejahterakan Masyarakat

Sejumlah teori kemiskinan, antara lain dari John K. Galbraith

menyebutkan bahwa pendidikan merupakan pintu masuk untuk

membebaskan masyarakat dari kemiskinan (Galbraith, 1983).

Melalui pendidikan, seseorang belajar dan menemukan ide-

ide baru. Ide-ide itu terkait dengan usaha-usaha meningkatkan

ekonominya. Paling sederhana, masyarakat memahami teknologi

baru yang ujung-ujungnya meningkatkan produktivitas pertanian.

Hal itu disadari dengan benar oleh Bapak Bupati H. Damsyik


Djalajani (baca Tabel 2.1). Oleh karena itu, di awal program

pembangunan, Pemkab membebaskan biaya pendidikan. Dengan

membebaskan biaya pendidikan, Pemkab berharap angka

partisipasi pendidikan meningkat dari tahun ke tahun. Prosesnya

bertahap, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga sekolah

menengah atas. Tidak hanya pendidikan formal, Pemkab juga

memberikan bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan

yang non-formal.


Tabe

l 2.1

. Ko

ndis

i Pen

didi

kan

di K

abup

aten

Toj

o U

na-U

na 2

013

TK/R

A S

eder

ajat

SD S

eder

ajat

SMP

Sede

raja

tSM

ASM

K

SP

GS

PG

SP

GS

PG

SP

G

1. T

ojo

Bara

t12

270

1115

1655

112

465

332

--

-1

146

19

2. T

ojo

1643

016

2017

9214

95

545

251

509

24-

--

3. U

lubo

ngka

1345

516

2124

2313

58

555

282

199

13-

--

4. A

mpa

na T

ete

2080

811

2535

1121

48

984

491

132

91

128

19

5. A

mpa

na K

ota

3013

8122

3155

3631

78

2058

118

290

845

515

9110

3

6. U

na-U

na13

348

421

2103

141

568

919

150

515

--

-

7. T

ogea

n2

683

1917

8610

53

265

28-

--

--

-

8.W

alea

Kep

ulau

an10

448

817

1854

107

756

516

127

017

--

-

9. W

alea

Bes

ar3

130

211

663

733

337

7-

--

--

-

Tahu

n 20

1311

943

3893

180

2132

313

5351

6651

305

725

2312

37

1865

141

Tahu

n 20

1211

644

6146

718

022

012

1377

466.

5851

96

2294

179

622

9417

9

Sum

ber:

BPS

, 201

4: 8

3, 8

5, 8

7 da

n 91

Kete

rang

an: S

=Sek

olah

, P=P

elaj

ar, G

=Gur

u


Bila memperhatikan tabel 2.1. dan tabel 2.2., maka tidak

seluruh siswa yang tamat melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Walaupun begitu, bila dicermati lebih dalam, maka Angka

Partisipasi Kasar (APK)8 menurun pada jenjang yang lebih tinggi.

Dari sekitar 2.841 peserta didik di SD hanya sekitar 2.200-an yang

melanjutkan ke jenjang SMP. Kondisinya menjadi mengerikan

pada lulusan SMP. Hanya sepertiga saja yang melanjutkan ke

jenjang SMA dan sederajat.

Tabel 2.2. Jumlah Peserta dan Lulusan menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tojo Una-Una 2012 dan 2013

No. Jenjang2012 2013

Peserta Lulusan % Peserta Lulusan %SD 2.879 2.841 98,68 3.106 3.067 98.74SMP 1.958 1.871 95,56 2.147 1.963 91.43SMA 545 518 95,05 780 737 94,03SMK 535 409 76,45 671 612 91,21

Sumber: BPS, 2014: 86, 89, 92 dan 93

Peningkatan jumlah peserta didik di jenjang pendidikan

dasar, SD dan SMP, tidak terlepas dari kerja keras Pemkab dan

8 Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. (https://wakhinuddin.wordpress.com/2009/08/07/angka-partisipasi-dalam-pendidikan/) Rumus: Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu APK = 100% Jumlah penduduk usia tertentu


pemerintah pusat. Sebelum di tingkat nasional, Pemkab telah

beren cana membebaskan biaya pendidikan dan memberikan

pening katan status ke sekolah satu atap untuk SD Negeri di

wilayah yang terbatas akses transportasinya.

Bapak H. Damsyik Djalajani (Bupati Tojo Una-Una): Sivia Patuju, Bersatu Kita Bebas dari Kebodohan dan

Kemiskinan

Bila bertemu pertama kali, tidak ada yang menyangka kalau Bapak H. Damsyik ini seorang bupati. Penampilannya tidak me-nge san kan sebagai orang nomer satu di Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menemui tim peneliti dengan me-ngenakan pakaian seragam korpri,

sama seperti pegawai lainnya. Pakaian itu dikenakan tepat pada saat PNS harus memakainya yaitu tanggal 17. Ia tersenyum lebar. Ia ramah. Perhatiannya terhadap masalah-masalah pendidikan dan kesehatan sangat tinggi. Oleh karena itu, sangat responsif ketika ada penelitian tentang IPKM. Pertemuan dengan tim peneliti merupakan permintaan Bupati, karena tim peneliti tidak berencana menjadwalkan beraudiensi dengan Bupati. Ada beberapa alasan. Pertama, kesibukan Bupati di awal tahun dalam rangka musrembang. Kedua, dari pihak tim peneliti, keterbatasan waktu karena harus berhadapan dengan lokasi di kepulauan. Walaupun begitu, ketika mengetahui kehadiran tim peneliti, serta merta Bupati ingin bertemu. Hal itu disampaikan oleh ajudannya. Waktu yang disediakan pada hari terakhir menjelang tim peneliti pulang.


Kesederhanaan Bupati ini tidak lepas dari sejarah hi-dup nya yang berliku-liku. Selama tiga jam pertemuan, ia men ceritakan latar belakang yang unik. Ia merupakan anak Kepulauan Togean, tepatnya di Una-Una. Pada waktu kecil, ia harus berjalan ke sekolah lima kilometer jauhnya. Orangtua dan neneknya sangat perhatian terhadap masalah pendidikan anak. Apabila ia nakal di sekolah, maka dihukum mengupas lima butir kelapa. Karena miskin, ia sering menunggak. Suatu ketika ia dipanggil kepala sekolah dan diberitahu kalau tidak boleh ujian sebelum lunas uang sekolahnya. Ia marah dan membanting buku. Ia pun lari pulang ke rumah. Hari-hari berikutnya ia tidak masuk sekolah. “… Sekolah libur …” ,jawabnya ketika ditanya oleh ayahnya. Ayahnya tahu kalau ia berbohong. Akhirnya ia dipaksa sekolah dan tidak naik kelas. Meskipun demikian, ia hanya tinggal kelas beberapa minggu saja. Karena melihat kepandaiannya, ia kembali naik kelas. Setelah di sekolah rakyat, ia meneruskan ke SGB (Sekolah Guru Bawah) di Ampana. Lulus SGB ia tidak menjadi guru. Ia memilih kembali ke SMP. Pilihan itu dilakukan ketika pulang kampung. Ia melihat anak-anak SMP jauh lebih pintar karena bisa berbahasa Inggris. Ia mendaftar ke SMP. Waktu itu, ia diberi pilihan duduk di kelas tiga. Ia memilih di kelas dua. Setelah lama bersekolah di SMP, ia baru tahu kalau anak-anak itu bukan berbahasa Inggris tetapi ternyata berbahasa Gorontalo yang bercampur bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, bisa dipahami mengapa ia mengedepankan sektor pendidikan dalam pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una selama satu dasawarsa. Dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat, pemerintah menggratiskan biaya pendidikan. Tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga sekolah-sekolah swasta dan madrasah diniyah juga. “… Sebelum Oneng bicara sekolah


gratis, kami sudah lakukan itu ....” (Oneng yang dimaksud adalah Rieke Dyah Pitaloka, anggota DPR RI dari fraksi PDI-P). “… Bila dibandingkan kabupaten lain, PAD dan DAU Tojo Una-Una kecil, tapi kita bisa (sekolah gratis) ....”

Setamat SMP ia melanjutkan ke SMA. Dari SMA, ia sempat mendaftar dan kuliah di pendidikan guru, tetapi kemudian diminta pamannya bekerja di Pemkab Poso. Ia menjadi ajudan sekda Kabupaten Poso. Karena masih belum PNS, ia ikut apa kata Sekda. Ia tidak dibayar. “… Kamu ikut aku. Makan dan tidur juga ikut aku ...”, jelas Sekda. Untuk mencari uang tambahan, ia bekerja membantu pedagang antar pulau berjualan. Ia sudah berencana mengundurkan diri dari pegawai honorer. Ia memikirkan rencana itu ketika Sekda pergi ke luar kota. Ketika hendak menyampaikan niatnya, ia dipanggil untuk mendampingi Bupati Poso yang baru. Takdir membawanya menjadi ajudan tetap Bupati Poso. Bupati dari Jawa ini sangat perhatian padanya, apalagi hubungannya sangat dekat dengan anak-anaknya. Ia tidak saja mendapat uang saku, tetapi juga mendapat kesempatan untuk melanjutkan kuliah ke APDN di Makasar. Sambil kuliah, ia juga bertugas menjaga anak-anak Bupati.

Di Makasar ia bertemu dengan istrinya. Setelah selesai jenjang S1, ia kembali ke Poso. Oleh Bupatinya, ia ditempatkan sebagai Camat Tentena yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. “… Damsyik, kamu tidak usah kuatir. Prinsip orang kerja itu ada tiga. Jujur, tabah, dan ikhlas ...”, pesan Bupatinya. Walau seorang muslim, pada waktu hari Natal ia masuk dari gereja ke gereja. Ia berjumpa dengan masyarakatnya. Di tempat itu, ia ditempa untuk menguasai lapangan dan menarik hati rakyat. Betapa tidak, ia yang berasal dari kepulauan dengan budaya santri Islam harus mengenal, hidup bersama dan memotivasi


masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ia berhasil. Masyarakat Tentena mengenangnya sebagai camat idola.

Ketika Kabupaten Tojo Una-Una berdiri dan memisahkan dari Kabupaten Poso, ia diminta menjadi karteker. Oleh Bupati Poso, ia diminta untuk maju menjadi Bupati. “… Damsyik, kamu maju jadi Bupati ....” Ia bertanya tidak tahu caranya dan dari partai mana. “… Itu gampang ....” Akhirnya ia pun maju dari Partai Golkar dan menang. Program unggulannya adalah agribisnis dan pariwisata. Hal itu tidak lepas dari kemampuan penguasaan lapangannya. Kabupaten Tojo Una-Una sebenarnya kaya akan produk perkebunan, mulai dari coklat, kopra, dan cengkeh, tetapi tidak pernah diolah dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, aneka biota yang kaya di laut Kepulauan Togean merupakan potensi wisata yang tidak kalah dari Wakatobi dan Raja Ampat.

Semua sektor dikembangkan untuk mencapai dan me-ning katkan sektor unggulan. Masalah kesehatan menjadi satu sektor kunci. Karena malu pada wisatawan yang selalu membawa obat malaria, maka ia mengembangkan program Gebrak Malaria 2015 sejak tahun 2008. Sebelum tahun 2015, tepatnya tahun 2013 Kabupaten Tojo Una-Una sudah bebas malaria.

Sementara itu, terkait dengan gangguan jiwa. Ia mengaku banyak yang mempertanyakan ketika memutuskan untuk me-rekrut tenaga dokter jiwa pada tahun pertama jabatannya. “… Untuk apa dokter jiwa, mestinya dokter yang lain ....” Kritik itu disampaikan oleh berbagai kalangan. Ia melihat kebutuhan itu karena masyarakat Tojo Una-Una menghadapi tingkat stress yang tinggi. “… Bisa tanam, tapi tidak bisa jual. Hasil panen


tidak bisa dibawa ke kota, jalan rusak. Biaya mahal dan makan waktu lama. Sampai di kota sudah busuk ....” Menurutnya, di beberapa kasus, stress juga terjadi karena pemilihan legislatif. “… Gagal caleg, keluar uang sudah banyak ....” Hal itu sekarang terbukti (ada banyak gangguan mental di Tojo Una-Una).

41

Bab 3Gizi Buruk, Sebuah Malapetaka untuk

Keberhasilan Pembangunan

3.1 Gizi Buruk: Akar dari Masalah Kesehatan Anak

Gizi buruk, khususnya pada anak balita sering dinilai sebagai

bentuk ketidakberhasilan dari pembangunan. Bila dikaitkan dengan

MDGs (Millineum Development Goals), gizi buruk merupakan

indikator dari tujuan pertama, yaitu menanggulangi kemiskinan

dan kelaparan. Pada tujuan pertamanya, target keduanya berbunyi

“menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan

menjadi setengahnya dalam kurun waktu 1990-2015” (Stalker,

2008, p. 9). Oleh karena itu, pemerintah kabupaten menaruh

perhatian yang sangat besar pada kasus gizi buruk pada balita.

Demikian yang dilakukan oleh Pemkab Tojo Una-una, khususnya

Dinas Kesehatannya. Dinkes Kabupaten Tojo Una-una meletakkan

persoalan gizi buruk pada point ke-4 dalam isu-isu strategisnya.

Mendasarkan pada data Riskesdas 2007 dan 2013, masalah

gizi buruk pada balita di Kabupaten Tojo Una-Una memang patut

menjadi perhatian. Dalam Riskesdas 2007, pada saat Kabupaten

Tojo Una-Una yang terbilang sebagai kabupaten baru (pemekaran

dari Kabupaten Poso), sebenarnya jauh lebih baik dibandingkan

tahun 2013. Prevalensi anak balita gizi buruk dan kurang pada

tahun 2007 sebesar 27,83% lebih baik dibandingkan ketiga

kabupaten lain, seperti Donggala, Toli-Toli, dan Buol. Hasil Riskesdas

2013 menunjukkan bahwa prevalensi gizi buruk dan kurang tidak


semakin menurun, tetapi justru bertambah menjadi 31,26%.

Bila tahun 2007 Kabupaten Tojo Una-Una menduduki urutan

keempat terbawah, kini merosot satu tingkat di atas Kabupaten

Buol dan Kabupaten Donggala. Sementara itu, indikator lain yang

terkait dengan gizi anak justru menjadi lebih baik, seperti angka

prevalensi balita kurang dan balita gemuk yang menurun.

Tabel 3.1. Perbandingan Indikator Gizi Balita Hasil Riskesdas 2007 dan 2013 Kabupaten Tojo Una-una

IndikatorTojo Una-Una

Sulawesi

TengahIndonesia

2007 2013 2007 2013 2007 2013

Prevalensi Balita 1.

Gizi Buruk dan

Kurang

27,83 31,26 26,80 24,04 20,36 19,63


Kurus24,66 11,97 16,13 9,37 14,84 12,12


sangat pendek

dan pendek

30,66 41,83 39,20 41,06 38,24 37,21


Gemuk7,64 4,90 7,48 8,49 12,63 11,27

Sumber: Riskesdas 2007 dan 2013.

Kondisi status gizi anak balita di Kabupaten Tojo Una-Una

tidak terlalu menggembirakan bila dibandingkan dengan hasil

rerata Provinsi Sulteng. Ketika rerata prevalensi balita gizi buruk

dan kurang di Sulteng beranjak menurun dari semula 26,80%

menjadi 24,04%, kondisinya berbalik di Kabupaten Tojo Una-Una

di mana prevalensinya justru meningkat dari 27,83% pada tahun

2007 menjadi 31,26% ditahun 2013.


Untuk indikator lain, yaitu prevalensi balita kurus dan

gemuk, hasilnya sebenarnya cenderung membaik. Prevalensi anak

balita kurus dan sangat kurus misalnya, mengalami penurunan

cukup drastis dari 24,66% pada tahun 2007 menjadi 11,97% pada

tahun 2013. Jumlah anak balita gemuk menurun dari 7,64% pada

tahun 2007 menjadi 4,90% pada tahun 2013. Hasil itu berbanding

terbalik dengan rerata prevalensi anak balita gemuk Provinsi

Sulawesi Tengah yang justru naik dari 7,48% pada tahun 2007

menjadi 8,49 pada tahun 2013. Artinya, dari sisi fisik anak balita

Kabupaten Tojo Una-Una mendekati tubuh ideal dibandingkan

kondisi se-provinsi Sulawesi Tengah.

Bila membandingkan hasil se-Indonesia, status gizi Kabu-

paten Tojo Una-Una memang belum mencapai hasil di bawah

rerata. Pada tahun 2007, angka prevalensi gizi anak balita

buruk dan kurang jauh lebih besar dibandingkan rerata tingkat

nasional yang hanya 20,36% atau selisih 7,47%. Pada tahun 2013,

rerata prevalensi gizi anak balita buruk dan kurang di Indonesia

menurun 0,73%, sedangkan prevalensi Kabupaten Tojo Una-Una

justru bertambah hingga selisihnya 11,63%. Angka ini sungguh

memprihatinkan (lihat tabel 3.1).

Sementara itu, indikator lain yang juga tidak menggembirakan

terkait status gizi balita, yaitu prevalensi balita sangat pendek

dan pendek. Sebetulnya, balita pendek menjadi persoalan tidak

hanya di Kabupaten Tojo Una-Una namun juga pada level Provinsi

Sulteng yang angkanya mencapai 41,06%, bahkan Kabupaten

Banggai Kepulauan menempati urutan tertinggi yaitu 51,54%,

yang artinya separuh balita di Baggai Kepulauan adalah pendek.

Angka Kabupaten Tojo Una-Una hampir sama dengan Provinsi

Sulteng, yakni 41,83%. Hal ini menjelaskan bahwa dari 10 balita

yang ada di Tojo Una-Una terdapat empat anak yang pendek. Jika


dibandingkan dengan tahun 2007, maka pada tahun 2013 terjadi

peningkatan prevalensi sebesar 10%. Sehingga cukup jelas bahwa

gizi balita merupakan masalah besar yang terjadi di kabupaten

ini.

3.2 Berjuang Memenuhi Target Satu Desa Satu Bidan Desa

Mencermati kondisi semacam ini, Dinkes Kabupaten Tojo

Una-Una tidak berdiam diri. Dalam rencana strategis (renstra)

disebutkan terdapat dua program sasaran yang dikembangkan

untuk mengurangi prevalensi gizi buruk dan kurang pada anak

balita. Pertama, secara khusus dinkes mengembangkan program

perbaikan gizi masyarakat. Dalam program itu, Dinkes menaruh

harapan agar bisa meningkatkan kemandirian keluarga dalam

perbaikan gizi dan meningkatkan keanekaragaman konsumsi

pangan. Hal itu dimulai sejak ibu hamil hingga anak berusia

lima tahun. Dalam renstra tersebut, kegiatannya dimulai dari (1)

survaliens gizi, (2) pemantauan gizi balita, (3) penanggulangan

kekurangan vitamin A, (4) penanggulangan masalah GAKI, (5)

penanggulangan dan pencegahan masalah gizi buruk dan kurang,

dan terakhir (6) penanggulangan dan pencegahan ibu hamil

kekurangan energi kronik (Dinkes, 2013: 50).

Selain itu, Dinkes mengembangkan program khusus, yaitu

program peningkatan kesehatan ibu dan anak. Tujuannya adalah

meningkatkan keselamatan ibu dan anak dalam persalinan.

Sama seperti indikator kesehatan nasional, Dinkes mengukur

keberhasilan dari capaian presentasi ibu yang mendapat

pelayanan ANC, persentase ibu yang ditolong oleh nakes pada

saat persalinan, dan kunjungan neonatal (KN1). Caranya dimulai

dari meningkatkan manajemen PWS-KIA dan KB, kemitraan dukun


bayi dan bidan hingga penanganan balita sakit dan UKS (Upaya

Kesehatan Sekolah) (Dinkes, 2013: 52).

Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah awal Pemkab

Touna menyiapkan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan

perawat. Sejak tahun 2008, Dinkes menyiapkan bidan dan perawat

hingga di tingkat desa (Dinkes, 2008). Ada dua cara yang digunakan.

Pertama, tenaga kesehatan tersebut diperoleh melalui program

pegawai tidak tetap (PTT). Program PTT ini diselenggarakan oleh

pemerintah pusat dan kabupaten. Rekruitmen bidan dan perawat

PTT Pusat didanai oleh APBN, sedangkan PTT Kabupaten didanai

APBD. Tenaga kesehatan yang diterima diikat melalui sistem

kontrak selama 3 tahun. Gajinya berbeda antara PTT Pusat dan

PTT Daerah. Kisaran pendapatan bidan dan perawat PTT Pusat

sebesar 3 juta rupiah, sedangkan PTT Kabupaten sebesar 1,5 juta

rupiah. “… Mereka tidak langsung ditempatkan, tetapi melalui

magang lebih dahulu 2 minggu sampai 1 bulan di RSUD ...”, jelas

Bapak Anshari, staf Dinkes Tojo Una-una bagian Sarana dan

Prasarana.

Cara kedua adalah membuka penerimaan PNS bidang

Kesehatan. Formasi kesehatan ini diajukan ke BKD oleh Dinkes ke

pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan). Melalui sistem online,

peminat mendaftar dan mengikuti test. Setelah pengumuman,

mereka diterima dan ditempatkan. Selama lima tahun terakhir,

cara yang kedua ini ternyata membawa konsekuensi. Pertama,

tenaga kesehatan lokal kalah bersaing dengan pendaftar lain,

seperti dari Makassar dan daerah lain yang lebih maju dari sisi

pendidikan. Kedua, ada kecenderungan untuk pindah setelah

diterima. “… Tidak jarang mereka menjadikan Touna ini sebagai

batu loncatan. Setelah diterima, mereka mengajukan pindah ke


daerah asalnya ...”, ujar Ibu Nurmila Ekasari, Bagian Keuangan

Dinkes Tojo Una-Una.9

Hal itu terjadi tidak saja di dinas kesehatan, tetapi di seluruh

SKPD se-Tojo Una-Una. Menyikapi kondisi tersebut, Bupati H.

Damsyik Ladjalani membuat aturan bahwa PNS baru bisa meng-

ajukan mutasi setelah 10 tahun berdinas. Nota kesepakatan itu

harus ditandatangani oleh PNS bersangkutan ketika awal bertugas

di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan kebijakan itu, mutasi pegawai

dapat dicegah, meskipun sayangnya baru diberlakukan mulai

tahun 2014.

Tabel 3.2. Jumlah Dokter, Bidan dan Perawat berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2013

Kecamatan Puskesmas D & KDokter

UmumBidan Perawat

Una-una1. Wakai 19 2 17 21 Togean 2. Lebiti 15 1 15 16 Walea 3.

Kepulauan

Dolong 15

1 5 12

Popolii 1 12 12 Ampana Tete4. Tete

201 17 13

Dat. Bulan 1 10 13 Ampana Kota 5. Ampana Timur

202 21 8

Ampana Barat 1 15 9 Ulubongka 6. Marowo 18 2 20 30 Tojo 7. Uekuli 15 2 14 21 Tojo Barat8. Matako

131 12 15

Tombiano 1 10 14 Walea Besar 9. Pasokan 8 1 9 9

Kabupaten 143 17 177 193

Sumber: Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una, 2013

9 Pernyataan ini diperkuat oleh Ibu Siti Nurfahmih dari Balitbang, Bappeda Kabupaten Tojo Una-una.


Bila memperhatikan tabel 3.2, usaha Dinkes telah mem-

buahkan hasil. Dengan membandingkan jumlah kesatuan adminis-

tratif lokal, yaitu jumlah desa dan kelurahan (D&K), maka setiap

desa memiliki seorang bidan. Bila tidak ada bidan, maka ada

perawat (mantri). Ada pula desa yang memiliki seorang bidan dan

perawat. Desa tersebut biasanya memiliki Puskesmas pembantu

(pustu).

“Mereka tinggal di masing-masing desa. Mereka tinggal di pustu, poskesdes atau rumah penduduk. Rumah penduduk yang dipakai biasanya adalah rumah Pak Kades. Yang tinggal di rumah penduduk itu berarti pustu, poskesdes atau polindes tidak ada atau masih rehab. Maklum, ada beberapa yang merupakan tinggalan Poso. Tahun ini, rencananya setiap desa lengkap faskesnya ...”, jelas Bapak Ashari, Bagian Sarana dan Prasana Kabupaten Tojo Una-Una.

Gambar 3.1. Rehab Puskesmas Pembantu Molowagu, Kecamatan Batudaka, Kepulauan Togean (Dokumentasi Bappeda Kabupaten Tojo Una-una)


Gambar 3.2. Pembangunan Puskesmas Dataran Bulan

(Dokumentasi Bappeda Kabupaten Tojo Una-una)

Data ini jauh lebih baik bila dibandingkan tahun 2007. Pada

tahun 2007, tenaga medis di Puskesmas hanya 7 orang dokter dan

18 perawat dan bidan. Tenaga bidan dan perawat lebih menumpuk

di RSUD sebanyak 99 orang (Dinkes, 2007). Tahun 2013, tenaga

perawat dan bidan disebarkan ke seluruh wilayah kecamatan.

Dari kecamatan, tenaga perawat dan bidan ditugaskan di desa.

Untuk RSUD, hanya tersedia 16 dokter (4 dokter spesialis dan 12

dokter umum), 16 bidan dan 98 perawat (Dinkes, 2013).

Sebagai tambahan, pada tahun 2013, bidan di Kepulauan

hanya 32,77% dari keseluruhan yang bertugas di Puskesmas,

perawat lebih tinggi, yaitu 36,37%. Kondisi ini mendekati proposi

desa di kepulauan yang hanya 39,86% dari keseluruhan desa

dan kelurahan di Kabupaten Tojo Una-Una. Oleh karena itu,

strategi pada Puskesmas di wilayah kepulauan, kecuali di pustu,


tidak seluruh desa memperoleh satu bidan desa, tetapi juga

ada desa yang memiliki lebih dari satu bidan desa atau hanya

seorang perawat (mantri). Hal itu mengingat jumlah penduduk

yang bervariasi, berikut proporsi jumlah ibu dan anak. Di Desa

Kabalutan, ada dua bidan desa. Desa tersebut dihuni oleh

komunitas Suku Bajo lebih dari 2.000 KK. Sebagian besar berisi

ibu dan anak, sedangkan kaum laki-laki melaut hingga melampaui

wilayah Kabupaten Tojo Una-Una dalam waktu berminggu-minggu

lamanya. Untuk pergi ke Puskesmas, mereka harus menempuh

dua jam perjalanan menggunakan perahu katinting dengan

menghabiskan sekitar 6 liter bensin. Satu liter bensin dapat dibeli

dengan harga 10.000 s/d 12.000 rupiah, tergantung ketersediaan.

Semakin langka, semakin mahal harganya.

Hal yang serupa sebenarnya juga terjadi di wilayah daratan.

Salah satu contoh desa terpencil adalah Desa Dataran Bulan.

Desa ini termasuk kecamatan Ampana Tete. Di wilayah daratan

ada jalan trans Sulawesi memanjang dari Kota Palu hingga ke

Kabupaten Banggai Kepulauan. Jalan itu menyusuri sepanjang

pantai di sisi kiri, dan di sebelah kanannya tebing pegunungan

dengan kebun dan hutan. Desa Dataran Bulan jauh naik ke atas

dari jalan trans Sulawesi. Untuk mencapai desa tersebut, orang

harus melalui jalan yang berlumpur. Tidak ada satupun kendaraan

bermotor yang bisa mencapai daerah itu pada musim hujan. Oleh

karena itu, Pemkab membangun Puskesmas di desa tersebut

(lihat gambar 3.2).

Walaupun begitu, dalam lima tahun terakhir Dinkes tetap

mengusahakan satu desa satu bidan desa. Upaya tersebut

dilakukan dengan cara, pertama, mengirim tenaga kebidanan yang

ada untuk mengikuti alih jenjang dari D1 ke D3 Kebidanan. Pada


tahun 1990-an, ketika masih berada di bawah Kabupaten Poso,

sebagian peserta didik perempuan di SPK tidak diterima sebagai

PNS bila menempuh pendidikan satu tahun kebidanan di Poltekes

Palu. Setelah lulus, mereka diterima sebagai tenaga bidan desa.

Empat tahun yang lalu Dinkes mengembangkan program alih

jenjang ke D3 Kebidanan Poltekes. Sekitar 50 bidan desa dididik

ulang di RSUD Kabupaten Tojo Una-una selama 1 tahun, dan

satu tahun berikutnya di RSUD Undatta, Kota Palu. Dalam proses

tersebut, hanya separuh saja yang bisa menamatkan.

Cara kedua adalah menyekolah lulusan siswa SMA setempat

untuk menempuh pendidikan keperawatan dan kebidanan di Palu.

Mereka dibiayai oleh APBD Kabupaten dengan syarat setelah lulus

bersedia kembali ke daerah asalnya. Mereka lulus dan bertugas

sebagai bidan dan perawat PTT yang dikontrak selama tiga tahun.

Cara ini dilakukan bukan berarti tidak ada animo masyarakat untuk

menempuh pendidikan keperawatan dan kebidanan. “… Banyak

anak-anak lulusan SMA masuk ke kebidanan dan keperawatan di

Palu atau Poso. Mereka biaya sendiri. Tapi, setelah lulus, suka pilih

kerja di Ampana ...”, terang Bidan Khairah Ummah, Puskesmas

Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan. Akibatnya, sebagian besar

tenaga kesehatan, khususnya bidan berasal dari luar kabupaten,

bahkan luar propinsi, terutama dari Sulawesi Selatan.10

10 Meskipun di Palu terdapat Poltekes, kebutuhan bidan dan perawat pada tahun 2010-2014 dipenuhi sebagian besar dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan telah mengalami surplus bidan dan perawat karena jumlah stikes yang besar. Stikes-stikes Sulsel ini memenuhi kebutuhan hampir seluruh provinsi di Sulawesi. Di Kabupaten Palopo misalnya terdapat lebih dari 6 stikes. Setiap tahunnya meluluskan lebih dari 1000 bidan/perawat. Sejak tahun 2012, lulusan berkurang karena harus mengikuti ujian kompetensi dari pusat yang sebelumnya cukup dari stikes sendiri. Sertifikat uji itu sebagai prasyarat menjadi bidan atau perawat PTT (Informasi dari Bidan Khairah Ummah, Puskesmas Popolii).


Bidan dan perawat PTT dapat memperpanjang kontrak.

Kontrak dapat diperpanjang dua kali berturut-turut, atau 9

(sembilan) tahun. Setelah itu, bila ingin meneruskan PTT, mereka

harus mengikuti ujian ulang. Biasanya, selama waktu kontrak

mereka mengikuti ujian PNS. Beberapa di antaranya diterima,

beberapa di antaranya mengikuti pada tahun-tahun berikutnya.

Sejumlah bidan di wilayah kepulauan berhasil juga menjadi PNS

setelah menjalani PTT, begitu pula di daratan.

Meski memiliki motivasi yang tinggi, perbedaan budaya

antara bidan dan masyarakat lokal turut berpengaruh dalam

kinerjanya. Menurut Bidan Khairah Ummah, bidan PTT yang muda,

masih gadis, dan bertubuh kecil ini dipandang sebelah mata oleh

para ibu hamil. Mereka lebih menaruh kepercayaan pada dukun

bayi terlatih. Walaupun begitu, lambat laun mereka memperoleh

kepercayaan tatkala bisa menangani persalinan.


Sis Siti: Kami ini Bidan di Desa bukan Bidan Desa

Perkataan itu yang selalu diucapkan bila berdiskusi tentang Bidan Desa. Menurutnya, sebutan bidan desa selalu dilawankatakan dengan bidan kota. Maknanya men jadi berbeda. Bidan desa lebih terbelakang atau tradisional dari-pada bidan kota, padahal tidak. Semua caranya sama, bahkan bidan di desa tidak jarang lebih

pintar daripada bidan di kota. Di kota, bila ada masalah kehamilan langsung merujuk. Di sana alat, obat, dan sarana kesehatan lebih lengkap.

“… Bisa dibayangkan, Mas. Kita di sini tidak saja menangani persalinan. Tetapi, seluruh urusan kesehatan kita tangani. Apalagi kalau di Puskesmas, kerjaannya numpuk. Merang kap pekerjaan. Iya Bidan. Iya penanggungjawab A, B dan C. Bayarannya sama. Gaji dan pembagian JKN. Pembagian JKN tidak seberapa karena pasien sedikit ....”

Bidan Siti ini bisa dibilang orang pertama asli kepulauan yang menjadi bidan. Ia lahir dari keluarga petani di bulan Maret 1976. Umur empat tahun minta sekolah hingga lulus SMP di kampungnya, Popolii, Pulau Walea Kodi tahun 1989. Ia melanjutkan SPK. Alasannya sederhana sekali, sekolah pasti bisa jadi PNS karena waktu itu langsung “dapat” NIP setelah lulus. Selain itu, alasan utamanya adalah membantu orang-orang kampung yang susah mencari pelayanan kesehatan. Waktu itu, tidak ada mantri atau bidan di setiap pulau.


Kenyataannya, ia tidak bisa langsung lulus tiga tahun di SPK Poso, tetapi harus menempuh D1 tahun 1995 dan bekerja di Poso. Oleh pemerintah, ia disekolahkan lagi khusus kebidanan jenjang D1 di Akbid RSU Gatot Subroto, Jakarta. Pulang tahun 1996, ia langsung ditugaskan di Wakai dengan gaji tidak seberapa. “… Kita melakukan pelayanan tanpa dibayar, meski di luar jam kerja. Kondisi ekonomi mereka waktu itu sangat miskin ....” Untuk menambah pendapatan, ia berkebun cengkeh dan kelapa.

Setelah itu, mengingat ibunya telah tua, ia memilih kembali ke tempat asalnya di Puskesmas Popolii. Ia menjadi bidan koordinator yang membawahi sembilan desa. Tiga bulan sekali ia melakukan Puskesmas keliling (pusling). “… Nampaknya orang Wakai banyak cerita tentang saya. Ketika saya tugas tidak ada masalah. Bahkan, mereka banyak yang mencari saya ....”

Menurut pengakuannya, bidan yang bertugas di wilayah terpencil ini harus serba bisa. Ia terkenal karena tidak saja menangani ibu hamil atau anak balita, tetapi semua orang pergi berobat kepadanya. Terkadang, ia harus menjaga pera-saan dengan dokter PTT yang bertugas. Masyarakat lebih suka memilih bidan daripada dokter. “Katanya, obat saya lebih manjur. Padahal sebenarnya tidak. Obat saya sederhana saja. Saya perhatikan orang-orang itu lebih cocok dengan obat apa. Terus, saya lihat komposisi dalam obatnya. Saya juga berani meracik obat bila perlu….”

Ia juga melakukan sunat (circumsition) pada anak laki-laki. “Mau bagaimana lagi, orangtuanya yang minta…,” meskipun ketika sudah besar, anak tersebut malu. “… Saya agak beda kalau menyunat. Saya perhatikan betul. Saya potong tidak terlalu banyak agar tidak ketarik kalau ereksi, sehingga


bengkok .…” Ia juga melakukan operasi bila ada kecelakaan. “Iyek, terpaksa. Dulu pernah operasi leher anak yang tertusuk kail pancing dekat urat nadi .… Dokter tidak berani operasi, bahkan hampir pingsan lihat darah yang begitu banyak. Orang tua tidak mau dirujuk ke rumah sakit. Walahualam....’’

Sejak kuliah alih jenjang ke D3 empat tahun lalu, ia sebenarnya sudah tidak berani melakukan operasi. “… Saya takut dibilang malpraktik. Tapi, bagaimana lagi .... Dokter PTT yang dari luar terkadang sulit membangun relasi. Sudah diterima masyarakat, eee… sudah selesai waktu kontraknya. Sehingga harus kembali ....”

Bila membandingkan bidan senior seperti Siti dengan

bidan yang baru, dapat dikembangkan matriks seperti tabel 3.3.

Bidan baru lebih berorientasi pada wilayah yang memiliki, kemu-

dahan akses transportasi, dan telekomunikasi. “… Kalau bisa di

daratan, dan di rumah sakit ....” Hal itu bisa dipahami karena

biaya pendidikan tidak murah. “… Terutama pada semester akhir

untuk praktek, kami harus keluar uang 10 juta lebih. Mereka

praktek kerja di Jawa ...”, ujar Bapak A, warga Desa Popolii yang

menyekolahkan anaknya di Kabupaten Poso.

Bidan baru, yang lulus kurang lebih 5 tahun terakhir, telah

melalui uji kompetensi sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009

tentang Kesehatan. Dengan uji tersebut, kualitas bidan sebenarnya

terstandarisasi. Di pihak lain, disamping memiliki pengetahuan

yang baik tentang profesi bidan, bidan yang baru sangat berhati-

hati. Di pihak lain, di dalam lingkungan yang terpencil, mereka

memiliki fungsi tidak saja berkaitan dengan kesehatan ibu dan

anak. Kadang-kadang mereka terpaksa melakukan fungsi dokter.


Hal itu dihindari oleh bidan. Mereka tidak lagi mengambil rsiko

untuk melakukan fungsi di luar kebidanan (lihat Keputusan

Menkes No. 369/ Menkes/ SK/ III/ 2007 tentang Standar Profesi

Bidan).

Tabel 3.3. Matriks Kategori Bidan di Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2015

Kriteria Bidan Lama Bidan Masih Baru

Lama Kerja1. Sekitar 10 tahun Kurang dari 5 tahun

Asal Pendidikan2. SPK-D1 Kebidanan D3 Kebidanan

Asal Biaya3. SPK-D1 Mandiri Mandiri

D1 ke D3 Beasiswa Mandiri

Status 4.

Kepegawaian

PNS PTT, PNS

Keterampilan5. Luas, Tidak

terbatas KIA

Terbatas pada KIA

Keberanian 6.

berisiko

Tinggi Sedang

Pemilihan 7.

Lokasi Kerja

Bersedia

ditempatkan di

mana saja

Cenderung wilayah dengan

akses mudah

Bila dari luar, cenderung

kembali ke daerah

asal, terutama bila

ada perubahan status

kepegawaian

Relasi Sosial8. Tinggi Sedang

Kebeterimaan 9. Tinggi Sedang

Sumber: Data Primer


Relasi sosial dan keberterimaan masyarakat tidak terlepas

dari pola interaksi antara bidan dan masyarakat. Pada bidan

yang baru, relasi dengan masyarakat umumnya kurang. Hal itu

tidak terlepas dari pandangan masyarakat yang melihat bidang

yang baru masih belum cakap dan usia yang muda. Hal itu tidak

berbeda jauh dengan hasil penelitian Pramono dan Sadewo

tentang keberadaan bidan di desa di beberapa lokasi di Jawa

Timur (M. Setyo Pramono, F.X. Sri Sadewo, 2012).

3.3 Posyandu, Membentuk Kader yang Partisipatif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan instrumen

untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Posyandu

merupakan hasil implementasi dari pembangunan kesehatan

masyarakat desa (PKMD) yang dicanangkan tahun 1975. Posyandu

didirikan tahun 1984 berdasarkan instruksi bersama antara

Menkes, Kepala BKKBN, dan Mendagri, digunakan untuk meng-

integrasikan berbagai PKMD, antara lain: Kesehatan Ibu dan Anak

(KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi dan pencegahan

dan penanggulangan diare (Kemenkes, 2012).

Pada waktu krisis moneter tahun 1997-1998 yang diikuti

oleh krisis politik, terjadi penurunan kualitas kesehatan ibu

dan anak. Hal itu ditandai dengan peningkatan angka kematian

ibu (AKI) dan bayi (AKB). Setelah ditelaah, hal itu terjadi karena

Posyandu mengalami mati suri. Pemerintah, melalui Surat Edaran

Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 13 Juni 2001, melakukan

revitalisasi Posyandu. Surat Edaran ini kemudian dikembangkan

menjadi sejumlah permendagri terkait dengan pengembangan

Posyandu hingga menjadi salah satu indikator Desa/Kelurahan


Siaga Aktif berdasarkan Keputusan Menkes RI No. 1529/Menkes/

SK/X/2010.

Sementara itu, di tengah revitalisasi Posyandu, sejak tahun

2012 desa/kelurahan diberi alokasi dana desa (ADD). Besar an

alokasi ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk dan luas

wilayahnya. Dalam alokasi itu, desa diberi kewenangan untuk

mengembangkan program pembangunannya, berikut pem bia-

yaan nya. Alokasi dana desa ini menjadi semakin berkedudukan

tatkala disahkan UU No. 6 tahun 2014 dan diikuti PP No. 43 tahun

2014 tentang pelaksanaan UU Desa. Dengan kewenangannya,

pemerintah desa dapat menganggarkan berbagai aktivitas untuk

pembangunan masyarakat, termasuk memberi insentif kader

Posyandu. Di Kabupaten Tojo Una-una, seluruh pemerintah desa

telah menganggarkan insentif kader Posyandu. Hal itu tertuang

dalam APB Desa, bahkan “… Bisa memasukkan anggaran makanan

tambahan untuk balita dalam kegiatan Posyandu ...”, kata Ismid

Lamahuseng, Kades Popolii, Kecamatan Walea Kepulauan. Hal

yang sama juga dilakukan oleh pemerintah desa kecamatan-

kecamatan di daratan, seperti di Kecamatan Ampanan Kota.

Sebagaimana ketentuan pengelolaan Posyandu, di setiap

desa terdapat satu atau lebih Posyandu. Jumlah Posyandu ter-

gantung dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Desa Kabalutan,

Kecamatan Popolii misalnya memiliki dua Posyandu dan dua bidan

yang berdinas. Betapa tidak, Desa itu tidak terlalu luas, yaitu: 15,13

km,2 penduduknya berjumlah 2.167 jiwa (415 KK). Sebagian warga

tinggal dalam satu rumah panggung yang panjang. Satu rumah

bisa ditempati 3 s/d 5 KK, rerata satu KK terdiri 5 jiwa. Sebagian

lain tinggal terpisah dalam rumah panggung dengan satu atau dua

kamar tidur. Rumah-rumah itu didirikan di pinggir laut, di atas air


sepanjang pantai. Perkampungannya padat. Mereka adalah orang-

orang Bajo. Para suami biasa melaut sampai beberapa bulan,

sehingga perkampungan dihuni kaum perempuan dan anak-

anak. Hal serupa didapat di Desa Tangkabo, Kecamatan Togean

(gambar 3.3). Pola perkampungan yang padat juga didapati pada

perkampungan nelayan lain di daratan, seperti di Desa Labuhan,

Ampana (Gambar 3.4.).

Gambar 3.3. Perkampungan Nelayan di Desa Tangkabo, Kepulauan Togean (Dokumentasi Peneliti)

Gambar 3.4. Perkampungan Nelayan di Desa Labuhan, Kecamatan Ampana Kota (Dokumentasi Peneliti)


Untuk membentuk Posyandu, awalnya bidan desa berkoor-

dinasi dengan kepala desa (kades) untuk meminta warganya

men jadi kader Posyandu. Kades biasanya mengajak bicara ibu-ibu

PKK, salah satu di antaranya adalah isterinya untuk memilih salah

satu ibu yang aktif dan bisa dipercaya. Ibu inilah yang kemudian

menunjuk 4 (empat) orang lainnya. Atau, seperti Ibu AA (30

tahun) yang diajak oleh salah satu ibu yang menjadi anggota

kader Posyandu. Ibu tersebut kemudian meminta persetujuan

pada ketua kader dan selanjutnya didaftarkan ke kades.

“… Saya tidak tahu kenapa ditunjuk. Waktu itu anggotanya hanya empat. Satu ibu tidak aktif. Ibu Ainur minta saya. Saya bantu Bu Ainur karena ada anggotanya, Bu Eny tidak aktif lagi. Bu Eny sakit karena hamil muda. Hamil anak ketiga ...”, papar Ibu AA.

Ibu AA, seorang kader Posyandu, ternyata juga memiliki

anak balita umur lima bulan. Setiap hari ia berjualan nasi kuning di

kantin SMP Negeri 1 Popolii. Ia memasak 3 kg beras. Nasi itu diberi

lauk mihun goreng ditambah dengan ikan tongkol yang disuwir-

suwir (potong kecil-kecil). Suaminya bekerja di kebun. Tidak luas,

ditanami kurang dari 100 pohon kelapa. Ia mengaku mendapat

tambahan 250 ribu rupiah per tiga bulan dari desa untuk kegiatan

Posyandu. “… Uang itu diterima nunggu dana ADD cair. Tapi, juga

untuk menutupi kekurangan biaya makanan tambahan ....” Pada

waktu Posyandu, kader membuat kolak kacang hijau. Biayanya

dari tarikan ibu-ibu balita dan ibu-ibu hamil. “… Seribu rupiah per

orang. Tidak cukup. Kita urunan 20 ribu per orang .…”

Kegiatan Posyandu dilakukan sebulan sekali. Hal itu

tergantung dari jadwal yang diberikan oleh Puskesmas ke Kades

lalu ke Ketua Posyandu. Kades juga membantu menyiarkan

kegiatan itu ke masyarakat. Caranya, ia menyampaikan ke imam


masjid. Imam mengumumkan lewat pengeras suara masjid malam

dan esok paginya. Di kecamatan wilayah daratan, pengumuman

itu melalui ketua lingkungan. Ketua lingkungan menyampaikan

ke dasa wisma. Berdasarkan pengamatan, perbedaan ini terjadi

karena ketua RT/RW, PKK, dan Dasawisma kurang berfungsi di

wilayah kepulauan.


Tabe

l 3.4

. Ju

mla

h Po

syan

du m

enur

ut S

trat

a, K

ecam

atan

dan

Pus

kesm

as K

abup

aten

Toj

o U

na-u

na T

ahun

201

3

No.

Keca

mat

anPu

skes

mas

Des

a/

Kelu

raha

n

Stra

taPo

syan

du

Akti

fPr

atam

aM

adya

Purn

ama

Man

diri

Jum

lah

f%

f%

f%

f%

f%

1U

na-u

naW

akai

1915

78,9

51

5,26

315

,80

019

315

,79

2Ke

p. T

ogea

nLe

biti

1513

86,6

70

01

6,67

16,

6715

213

,33

3W

alea

kepu

laua

n

Dol

ong

158

100

00

00

00

80

0

Popo

lii12

100

00

00

00

120

04

Am

pana

Tete

Tete

200

01

6,25

1168

,84

2516

1593

,75

Dat

. Bul

an0

07

77,8

222

,20

09

222

,22

5A

mpa

na

Kota

Am

p. T

imur

200

014

66,7

523

,82

9,52

217

33,3

3

Am

p. B

arat

315

,79

1579

15,

260

019

15,

266

Ulu

bong

kaM

arow

o18

28

1352

728

312

2510

407

Tojo

Uek

ali

150

06

2412

480

018

1266

,67

8To

jo B

arat

M

atak

o13

00

728

28

00

92

22,2

2To

mbi

ano

00

416

416

28

106

609

Wal

ea B

esar

Paso

kan

813

100

00

00

00

130

0Ka

bupa

ten

143

6634

,02

6835

,148

24,7

126,

1919

460

30,9

3

Sum

ber:

Din

kes

Kabu

pate

n To

jo U

na-u

na T

ahun

201

3


Meskipun memperoleh insentif dari desa dengan jumlah

yang memang tidak terlalu besar, namun data menunjukkan

bahwa tidak semua Posyandu berfungsi dengan baik. Kader-kader

Posyandu tidak memiliki inisiatif sendiri sebagaimana dibayangkan

dalam pedoman pengembangan Posyandu dan pembentukan

desa siaga. Ketergantungan kader tetap pada bidan. Mereka hanya

bekerja sebagai penimbang bayi/balita dan pengajak ibu-ibu

yang hamil atau memiliki balita ke Posyandu. Mereka yang diajak

biasanya hanya tetangga sebelah rumah saja. “… Semua masih

lebih tergantung pada Bidan ....” Keterbatasan itu tidak terlepas

dari latar belakang pendidikan dari ibu-ibu kader Posyandu. Oleh

karena itu, penyuluhan tetap diserahkan pada bidan.

Tabel 3.4. menunjukkan bahwa di luar Kecamatan Ampana

Kota dan Ampana Tete, sebagian besar Posyandu memiliki strata

pratama. Kegiatannya memang lebih dari 8 (delapan) kali dalam

setahun. Jumlah kader bisa jadi 5 (lima) orang, tetapi hanya

sebagian yang aktif. Kegiatannya merupakan inisiatif dari Bidan,

bukan dari masyarakat. Kehadiran masyarakat pun merupakan

hasil mobilisasi. Oleh karena itu, bisa dipahami bila Profil

Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2013 menunjukkan

hanya 30,93% saja Posyandu yang aktif.

Data ini jauh lebih baik daripada tahun 2007. Dalam Profil

Kesehatan Tahun 2007, Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una tidak bisa

merekam karena aktivitas Posyandu yang minim dan ditambah

tenaga bidan desa minim pula. Jumlah bidan dan perawat tahun

2007 sebanyak 119 orang, 18 orang bertugas di Puskesmas dan

99 orang di RSUD Ampana. Dalam data profil tersebut bidan

dan perawat dijadikan satu. Dapat diduga, sebagian besar yang

bertugas di RSUD adalah perawat.


3.4 Sweeping di Tengah Keputusasaan

Setelah tahun 2007, selain menambah bidan, Dinkes, khu-

sus nya program KIA meningkatkan kinerja melalui Puskesmas.

Puskesmas melakukan koordinasi dengan bidan-bidan desanya.

Para bidan desa ini mengoptimalkan fungsi Posyandu. Hasilnya bisa

dibilang memuaskan. Tabel 3.5. menunjukkan bahwa ada hal yang

menarik. Dua Puskesmas di kepulauan, yaitu Puskesmas Wakai

dan Pasokan memiliki angka D/S di atas 90% pada anak di bawah

2 tahun. Angka yang tinggi ini tidak diikuti oleh lima Puskesmas

lain yang angkanya di bawah 80%. Kelima Puskesmas itu berada

di wilayah geografis yang sulit, dua Puskesmas berada di wilayah

kepulauan yang jarak antar satu desa dengan desa lainnya sangat

jauh. Meskipun berada dalam satu pulau pun, sarana transportasi

yang digunakan tetap melalui laut karena tidak ada jalan lingkar

dalam pulau. “… Pemkab baru menganggarkan tahun ini. Kalau

ada jalan, kita mudah ke Puskesmas. Timbang dan periksa. Tidak

tergantung Posyandu ....”

Tiga Puskesmas yang angka D/S di bawah 80% berada di

daratan. Ketiga Puskesmas itu adalah Puskesmas Dataran Bulan

(Kecamatan Ampana Tete), Ampana Barat (Kecamatan Ampana

Kota), dan Tombiano (Kecamatan Tojo Barat). Ketiga Puskesmas

itu memiliki sejumlah desa yang terpencil. Desa-desa tersebut

berada di pegunungan. Jarak antardusun dalam desa jauh, begitu

pula dengan jarak antardesa. Jalan transportasi tidak seberapa

baik dan tidak bisa dilalui pada waktu hujan. Hal itu menyulitkan

bidan dan kader Posyandu untuk menghimpun dan melakukan

penimbangan. Akibatnya, tidak jarang penimbangan terhambat,

bahkan diadakan dalam bulan tertentu saja.


Tabe

l 3.5

. Ju

mla

h A

nak

0-23

bul

an M

enur

ut Je

nis

Kela

min

, Kec

amat

an d

an P

uske

smas

Kabu

pate

n To

jo U

na-

Una

Tah

un 2

013

No.

Keca

mat

anPu

skes

mas

JUM

LAH

BA

DU

TA

DIL

APO

RKA

N (S

)

DIT

IMBA

NG

JUM

LAH

(D)

% (D

/S)

LP

L+P

LP

L+P

LP

L+P

1.U

na-u

naW

akai

187

191

378

184

186

370

98,2

97

,5

97,8

2.

Kep.

Tog

ean

Lebi

ti22

1 24

1 46

1 14

2 15

9 30

1 64

,1

66

65,2

3.

Wal

ea K

ep.

Dol

ong

142

140

282

96

100

195

67,4

71

69

,3

Popo

lii13

1 14

7 27

8 11

1 12

5 23

6 84

,6

85

85,0

4.

Am

pana

Tet

eTe

te36

9 35

3 72

2 29

6 28

3 57

9 80

,3

80

80,1

D

at. B

ulan

104

93

198

86

72

158

82,4

77

79

,9

5.A

mpa

na K

ota

Am

p. T

imur

555

596

1.15

1 46

1 50

5 96

6 83

,1

85

83,9

A

mp.

Bar

at28

0 30

1 58

1 19

2 20

1 39

3 68

,6

67

67,7

6.

Ulu

bong

kaM

arow

o32

8 31

0 63

8 27

3 26

0 53

3 83

,1

84

83,5

7.

Tojo

Uek

ali

276

293

568

246

248

494

89,1

85

86

,9

8.To

jo B

arat

M

atak

o10

9 11

5 22

4 90

95

18

5 82

,5

83

82,7

To

mbi

ano

164

138

302

129

103

232

78,5

75

76

,7

9.W

alea

Bes

arPa

soka

n66

68

13

3 65

65

13

0 98

,7

96

97,6

Ka

bupa

ten

2.93

1 2.

985

5.91

5 2.

369

2.40

2 4.

771

80,8

80

80

,7

Sum

ber:

Din

kes

Kabu

pate

n To

jo U

na-U

na T

ahun

201

3


Antara tahun 2013 dan 2014, Dinkes berjuang meningkatkan

kinerja Puskesmas berikut staf di dalamnya, termasuk bidan dan

perawat di desa.11 Keberadaan bidan desa meningkatkan angka

persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan dari 63,84%

(2007) menjadi 83,7% (2013). Hal itu ditunjang program kemitraan

antara dukun bayi terlatih dan bidan. Di dalam program itu, ada

pemberian insentif bagi dukun bayi yang memberi tahu persalinan.

“… Dalam kasus keluarga masih percaya sama dukun, kita hanya

dampingi kerja dukun ...”, jelas Bidan Khairah Ummah dan Bidan

Evi, Puskesmas Popolii.

Gambar 3.5. Diagram Kunjungan KN1 dan KN3

(Sumber: Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013)

11 Hal itu sebenarnya terkait dengan kebijakan khusus Bupati untuk meminimalisir angka kesakitan dan kematian malaria. Sejak tahun 2008, Dinkes, melalui P2PL mencanangkan “Kabupaten Tojo Una-Una Bebas Malaria tahun 2015”.


Gambar 3.6. Puskesmas Keliling di Wilayah Kepulauan: Tetap bersahaja, meski harus berhari-hari dari speedboat ke sampan (Dokumentasi Puskesmas Popolii)

Selain angka persalinan, kunjungan neonatal juga meningkat

hingga 91,2% untuk KN1 dan 86,6% untuk KN3. Bila diperhatikan

pada gambar 3.5., di wilayah daratan, Puskesmas Dataran Bulan

sudah bisa ditebak angka capaiannya di bawah 80% karena

wilayahnya sulit. Sementara itu, Puskesmas Ampana Barat

menjadi catatan yang menarik untuk dicermati. Sejumlah desanya

memang berada di wilayah pegunungan, tetapi karakteristik

perkotaan menunjukkan ciri tersendiri. Mereka menggunakan

fasilitas rumah sakit dan bidan swasta yang terkadang tidak


terdata dengan baik. Untuk wilayah kepulauan, hanya kunjungan

KN1 dan KN3 Puskesmas Popolii di atas 80%. Hampir di semua

desa wilayah kerjanya tersedia bidan desa atau setidak-tidaknya

perawat (mantri).

Gambar 3.7. Imunisasi dalam Puskesmas Keliling di Desa Milok, bulan Februari 2013 (Dokumentasi Puskesmas Popolii)

Dalam kegiatan Posyandu, mereka berjuang tidak saja untuk

meningkatkan angka D/S, tetapi juga sekaligus angka imunisasi

lengkap. Petugas imunisasi secara rutin melakukan kunjungan

ke setiap desa pada saat Posyandu. Oleh karena itu, jadwal

penyelenggaraan Posyandu dibuat oleh Puskesmas. Menurut staf

Dinkes Bagian KIA, kendalanya teletak pada sarana penyimpanan

vaksin dan transportasi. Untuk mengatasi itu, Dinkes melakukan

program Puskesmas keliling (pusling). Kegiatan pusling ini dilakukan

3 s/d 4 kali dalam setahun. Seluruh staf Puskesmas, yaitu: kepala

Puskesmas, dokter, petugas imunisasi (perawat), dan bidan turun


bersama keliling ke seluruh desa binaanya. Dalam program itu,

setelah melakukan pelayanan kesehatan mereka melakukan

sweeping dari rumah ke rumah untuk imunisasi dan pemberian

vitamin A. “… Pokoknya bawaan cuma suntik. Ada anak balita

lewat. Tanya ibunya. Langsung suntik ...”, ujar dr. Muhalla, dokter

PTT asal Lampung.

Ada kisah yang menarik dari kegiatan pusling. Pertama,

mereka melakukan kegiatan itu berkisar satu minggu lamanya, baik

di daratan maupun di kepulauan. Mereka yang di wilayah daratan

harus berjuang menaklukan pegunungan dengan jalan yang

berlumpur. Mereka yang di wilayah kepulauan harus menghadapi

ombak. “Perahu kami pernah hampir karam.” Kedua, dengan

medan yang berat, sarana yang terbatas, mereka harus menjaga

suhu agar vaksin tidak rusak. Petugas mensiasati dengan memberi

es ganefo. “Pernah, saya isi es ganefo. Pak dokter tanya kenapa.

Tenang saja … nanti tahu ..., ujar Bidan Siti, Puskesmas Popolii.

Ketika mendaki bukit menuju salah satu desa, es ganefo pun ikut

dimakan untuk mengobati rasa lelah. Ketiga, tidak semua ibu

mengizinkan anaknya diimunisasi. Selain faktor pendidikan, faktor

keyakinan juga menjadi salah satu penghambat. Kalau dibujuk

tidak bisa, akhirnya mereka meminta ibu untuk menandatangani

surat penolakan atas imunisasi. Mereka menyiapkan form untuk

kepentingan tersebut.


Tabe

l 3.6

. Ju

mla

h Ba

yi d

an Im

unis

asi L

engk

ap M

enur

ut Je

nis

Kela

min

, Kec

amat

an d

an P

uske

smas

Kab

upat

en

Tojo

Una

-Una

Tah

un 2

013

No.

Keca

mat

anPu

skes

mas

Bayi

Imun

isas

i Das

ar L

engk

ap

LP

L+P

LP

L+P

F%

f%

f%

1.U

na-u

naW

akai

138

140

278

115

83,7

513

2 94

,50

248

89,1

7

2.Ke

p. T

ogea

nLe

biti

94

80

174

65

69,0

581

10

0,79

146

83,7

1

3.W

alea

Kep

. D

olon

g40

46

86

36

89

,30

47

101,

2583

95

,73

Popo

lii78

99

17

7 78

10

0,00

100

101,

2317

8 10

0,80

4.A

mpa

na T

ete

Tete

203

162

365

205

100,

7916

2 10

0,27

367

100,

56

Dat

. Bul

an60

46

10

5 46

77

,52

46

100,

7792

87

,61

5.A

mpa

na K

ota

Am

p. T

imur

232

244

476

233

100,

6324

5 10

0,31

478

100,

47

Am

p. B

arat

165

167

332

166

100,

3316

7 10

0,14

333

100,

23

6.U

lubo

ngka

Mar

owo

142

137

278

106

74,8

413

7 10

0,29

243

87,3

26

7.To

joU

ekal

i11

0 11

6 22

5 11

0 10

0,38

116

100,

1922

6 10

0,28

8.To

jo B

arat

M

atak

o57

49

10

6 53

94

,07

50

101,

0410

3 97

,33

Tom

bian

o45

40

85

46

10

1,67

40

100,

4586

10

1,10

9.W

alea

Bes

arPa

soka

n46

52

98

34

73

,75

51

98,3

085

86

,87

Kabu

pate

n1.

408

1.37

8 2.

786

1.29

3 91

,83

1.37

5 99

,78

2.66

8 95

,76

Sum

ber:

Din

kes

Kabu

pate

n To

jo U

na-U

na T

ahun

201

3


Aktivitas pusling ini dilakukan di pusat-pusat keramaian,

seperti rumah kepala desa atau pasar. Keuntungannya, para ibu

hamil dan anak balita mudah terkumpul. Meskipun demikian,

kader-kader Posyandu tetap juga menghubungi para tetangga

untuk berkumpul, untuk menimbang, dan imunisasi. Ada ibu yang

sengaja menolak untuk hadir bila ada imunisasi. Alasannya ber-

bagai macam, mulai dari sibuk menyelesaikan pekerjaan rumah

tangga, hingga anak sedang sakit. Ada anggapan bahwa ketika

sakit, anak tidak boleh diimunisasi.

3.5 Mencari Ahli Gizi Untuk Semua Wilayah

Wawancara dengan Bupati Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak

H. Damsyik Ladjalani, menyiratkan keinginan yang kuat pada

pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Ada dua sasaran utama dalam peningkatan kualitas hidup, yaitu

pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itulah, Misi pertama

Kabupaten Tojo Una-Una adalah “Terpenuhinya Akses Masyarakat

Terhadap Pelayanan Dasar secara Merata dengan Melanjutkan

Pendidikan dan Kesehatan Gratis”. Program pelayanan kesehatan

gratis ini untuk meningkatkan angka harapan hidup. Hal itu

mengacu pada indikator Indeks Pembangunan Manusia.

Walaupun begitu, Pemkab sebenarnya tidak saja terbatas

pada pelayanan kesehatan gratis yang sifatnya kuratif, tetapi Dinkes

kabupaten juga memasukkan program promotif dan preventif.

Salah satu kegiatannya adalah memperbaiki gizi masyarakat. Di

dalam perbaikan gizi, masyarakat dilatih untuk mengembangkan

keanekaragaman makanan. Potensi dan pengolahan makanan

diperkenalkan oleh Puskesmas melalui acara Posyandu. Untuk

keperluan itu, ada bagian khusus dalam Puskesmas yang


nenangani persoalan gizi, yaitu tenaga gizi. Menurut Peraturan

Menteri Kesehatan RI No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

pada pasal 16 ayat 3, tenaga gizi merupakan salah satu tenaga

kesehatan yang harus dimiliki oleh setiap Puskesmas.

Tabel 3.7. Jumlah Tenaga Gizi se-Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013

Tempat Bertugas2007 2013

Jumlah Ahli Gizi Jumlah Ahli Gizi

Puskesmas1. 11 1 13 5

RSUD2. 1 2 1 6

Dinkes3. 1 1 1 1

Kabupaten 4 12

Sumber: Dinkes, 2007, 2013

Pada kenyataannya, bila memperhatikan tabel 3.7, walaupun

sudah terjadi peningkatan jumlah ahli gizi, namun tidak setiap

Puskesmas di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tenaga gizi. Hanya

ada 5 (lima) Puskesmas saja, selebihnya berdinas di RSUD Ampana

dan Dinkes Kesehatan. Meskipun hanya seorang, tenaga gizi di

Dinkes diperlukan untuk merancang program peningkatan gizi

masyarakat. Sementara itu, di RSUD tenaga gizi diperlukan untuk

merancang dan memantau asupan pasien. Dengan jumlah pasien

yang besar berikut varian penyakitnya, maka RSUD memerlukan

tenaga gizi sebanyak 6 orang.

Sebaran lima Puskesmas yang memiliki ahli gizi yaitu di

Puskesmas Ampana Tete, Dataran Bulan, Ampana Timur, Ampana

Barat, serta Uekuli yang semuanya di wilayah daratan. Artinya,

tidak satupun ahli gizi bertugas di wilayah kepulauan. Hal ini

diduga karena dulu pendidikan gizi yang mereka tempuh adalah


dengan biaya sendiri, bukan beasiswa, sehingga ketika lulus tidak

ada kewajiban harus di tempatkan di mana. Oleh karena itu,

mereka lebih suka memilih di wilayah perkotaan, atau wilayah

yang memiliki kemudahan akses transportasi dan komunikasi.

Menurut Kasie Gizi dan KIA Dinkes Kabupaten Tojo Una-

Una, pada tahun 2014 Pemkab telah merekrut tenaga ahli gizi

PTT. Mereka ditempatkan di wilayah terpencil Puskesmas Marowo

dan Tombiano dengan diberi insentif di luar gaji pokoknya. Tiga

bulan sekali tenaga ahli gizi ini diikutsertakan evaluasi di Dinkes

Provinsi Sulteng. Sementara itu, kepala Puskesmas yang belum

memiliki tenaga ahli gizi menyiasati dengan mengisi jabatan itu

tanpa mempertimbangkan latar belakang pendidikannya. Hal itu

juga dikritisi oleh Bidan Khaira Ummah ketika posisi itu diberikan

kepada petugas farmasi.

“Saya mo bagaimana lagi. So sesuai aturan, ahli gizi harus ada di Puskesmas. Sudah minta berkali-kali. Tidak diberi. Iya, Ayah (ka Puskesmas) pasang itu petugas farmasi merangkap ahli gizi. Saya tak setuju. Tahu apa dorang soal gizi. Mestinya bidan atau mantrilah.” (Bidan Khaira Ummah)

Kelemahannya, tenaga ahli gizi yang diangkat di luar kewe-

nangan akademiknya kurang memberikan kontribusi dalam

pro mosi gizi pada saat Posyandu. Di Posyandu, makanan tam-

bahan yang paling sering diberikan adalah kacang hijau. Hal ini

dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas tentang makanan

tambahan untuk balita. Petugas tersebut, yang bukan ahli gizi ini,

kurang memiliki inovasi untuk pembuatan makanan tambahan lain

yang bergizi, sederhana, dan mudah diperoleh oleh masyarakat.

Kegiatan pemberian makanan tambahan di Posyandu masih

belum optimal, sementara angka balita pendek (stunting) masih

tinggi di kabupaten ini.


Ketika penimbangan berlangsung, ahli gizi biasanya mem-

berikan masukan kepada ibu-ibu peserta tentang asupan gizi

untuk ibu hamil dan anak balita. Bersama dengan kader Posyandu,

ahli gizi juga membuat contoh varian makanan untuk anak balita.

“… Jangan kaget. Kalau dari Posyandu ke Posyandu iya itu-itu aja

makanan tambahannya. Bubur kacang hijau ....”

Bubur kacang hijau ini dibuat dari kacang hijau dan gula

merah. Kacang hijau direbus dengan air yang mendidih dalam

waktu cukup lama. Rebusan itu kemudian diberi sedikit tepung

terigu agar kental. Sebagai pemanisnya, rebusan tersebut diberi

gula kelapa. Gula kelapa di Kabupaten Tojo Una-Una berwarna

merah gelap dan rasanya manis sekali. Bubur kacang hijau ini

adalah makanan tambahan yang paling mudah dan sering ditemui

di pinggir-pinggir jalan dari Kota Palu hingga Luwuk. Pada waktu

kerja bakti di Kecamatan Popolii misalnya, hidangannya bubur

kacang hijau.

3.6 Bergantung pada Rezeki Setiap Hari

Kenyataan tersebut menjadi lebih parah pada keluarga

miskin yang memiliki anak berstatus gizi kurang atau buruk. Dari

peng a matan di wilayah daratan, seperti di Kecamatan Ampana

Kota dan Kecamatan Popolii di wilayah kepulauan, anak balita

yang berstatus di bawah garis merah (BGM) lebih banyak berasal

dari keluarga pra-sejahtera. Di Desa Buntongi, ada anak balita gizi

buruk bernama I (3 tahun). Ayahnya, Bapak A, bekerja sebagai

buruh tani. Upahnya sehari Rp 50.000,-. Dia tidak bisa bekerja

setiap hari karena harus bergantung dengan panen. Sementara

jumlah buruh di tempat tinggalnya tidak sedikit, sehingga ia hanya

memperoleh Rp 500.000,- per bulan. Untuk belanja sehari-hari,


ia membeli beras, sayur, dan gula sebanyak Rp 30.000,00. Setiap

tiga hari sekali ia harus membeli susu formula SGM 150 gram Rp

25.000,00. Kebutuhan meningkat bila harus membeli rokok.

Bila memperhatikan rumahnya, tampak depan rumah itu

sama seperti rumah lain di satu lingkungannya. Bagian depan

berdinding bata dengan jendela berkaca nako. Ada satu dua kaca

nako yang hilang. Lantainya hanya semen. Di depan ada satu

ruang yang belum selesai dibangun, hanya dinding dan atap dari

seng. Menurut A, ruang itu rencana digunakan untuk membuka

warung. “Tidak ada modal….” Sudah terlantar beberapa tahun

lamanya.

Di bagian belakang, kondisinya lebih memprihatinkan. Ba-

gian belakang rumah tidak beratap karena tersapu oleh angin

puting beliung. Sebagian besar dindingnya terbuat dari bambu.

Keadaan nya kotor dan tidak terawat. Sementara itu, kamar mandi

juga tidak beratap. Selain tidak beratap, tidak ada juga jamban

di dalamnya. Menurutnya, untuk membuang BAB, mereka harus

berjalan ke sungai. Mereka ber-BAB di pinggir sungai.

Tampak Depan Bagian Kamar MandiGambar 3.8. Keadaan Rumah Anak Balita I (Dokumentasi Peneliti)


Kondisi ini sebetulnya masih agak lebih baik dibandingkan

di wilayah kepulauan. Karena harus diangkut kapal motor, bahan

bangunan menjadi mahal, termasuk semen. Untuk menghematnya,

mereka membuat batako dari semen dan pasir laut. Batako itu

tidak dibakar, tetapi cukup dipanaskan di bawah terik matahari.

Karena harga semen mahal, harga batako pun mahal. Rumah

berbatako, apalagi ditutup dengan keramik merupakan ciri orang

kaya di kepulauan. Sebagian orang yang dipandang mampu

membuat rumah dari kayu jenis tertentu, di bagian bawah dan

lantai dilapisi oleh keramik.

Keluarga AL (45 tahun) misalnya tinggal di pinggir pantai.

Rumahnya panggung dengan tiang-tiang penyangga yang menan-

cap di pantai dengan kedalaman beberapa meter. Rumah berdiri

kira-kira hampir 1,5 s/d 2 meter dari permukaan tanah. Ketika

laut pasang, maka permukaan rumah tepat berada 0,5 m dari

permukaan laut. Utuk menuju rumah itu dari jalan utama desa,

ada jalan setapak dan dilanjutkan dengan meniti dua bilah kayu

hingga menuju rumahnya.

Gambar 3.9. Rumah Keluarga Bp. AL di Desa Popolii



Rumah ini relatif lebih bagus dibandingkan rumah-rumah

di sekitarnya. Bapak AL telah mengganti atap rumbia dengan

seng bekas. Di bagian atas, seng hanya menutup sebagian,

sehing ga sebagian lain terbuka dan angin mengalir di dalamnya.

Ada keuntungan lain yang diperoleh, meski beratap seng, siang

hari dengan terik matahari yang begitu kuat, orang tidak akan

merasa panas di dalam rumah. Di bagian samping terdapat kamar

mandi yang terbuka tanpa kloset. Ada beberapa ember untuk

menampung air yang diambil dari sumur dan/atau air hujan. Bila

ingin buang air besar, mereka pergi ke WC Umum yang terdekat.

Ada dua jendela tanpa daunnya, hanya kayu-kayu yang ditata

sejajar dan ditutup dengan kain. Pintunya pun sederhana berupa

papan kayu yang dibingkai. Dindingnya terbuat dari papan kayu.

Untuk membiayai ketujuh anaknya, lima orang terdaftar

dalam kartu keluarga, Bapak AL bekerja serabutan. Ia bekerja

sebagai buruh pemetik kelapa dan bercocok tanam dengan

sistem bagi hasil. Istrinya hanya ibu rumah tangga biasa. Sejak

tahun 2014, keluarga ini cukup beruntung memperoleh dana

Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun terancam dicabut.

Suami isteri yang hanya tamatan SD ini tidak rajin ke Posyandu

untuk anak bungsunya. Sementara itu, dua anak perempuan yang

lain dan seorang anak laki-lakinya masih sekolah dasar, tetapi juga

beberapa kali tidak masuk sekolah. Ketiga anak yang bersekolah

di SD itu bertubuh kecil dan pendek.

Karena di rumahnya hanya terdapat 2 (dua) kamar tidur,

maka pada malam hari anak-anak yang masih kecil tidur bersama

ibunya di salah satu kamar. Kamar yang lain digunakan untuk Ma

(20 tahun), seorang janda dengan anaknya. Usia anaknya sama

dengan adik bungsunya, yaitu 4 tahun. Selain Ma, Am (15 tahun)


yang hamil 7 bulan juga tidur di kamar tersebut. Dalam kondisi

hamil tua, Am ini sedang menghadapi proses perceraian dengan

suaminya.

Kondisi ini juga tidak berbeda jauh dengan keluarga BR (26

tahun) dan istrinya bernama RB (20 tahun). Mereka tidak tinggal

di rumah panggung. Rumahnya berada di kampung Sangkolong,

dekat SD. Rumahnya beratap rumbia dan berdinding papan,

jendela dibuat tinggi seperti toko dengan ditutup bilah-bilah

papan. Lantainya dari semen yang dihaluskan hingga licin. Orang-

orang merasa dingin bila duduk di lantai tersebut. Kamarnya satu.

Di bagian belakang ada dapur dan kamar mandi yang terbuka.

Sama seperti keluarga AL, kalau ber-BAB cukup ke WC Umum,

atau di rumah orangtuanya. Di dalam rumah itu terasa longgar,

tidak ada meja dan kursi, hanya tempat tidur saja, demikian pula

di kamar tidur. Agak lebih beruntung memiliki kompor minyak,

tetapi mereka lebih suka menggunakan kayu untuk memasak.

Pekerjaan BR tidak berbeda jauh dengan AL. Karena tidak

memiliki lahan sendiri, BR menjadi buruh tani. Pohon kelapa

dan pohon cengkehnya belum berbuah dan berbunga, sehingga

ia hanya mengandalkan upah petik kelapa dan bunga cengkeh.

Pekerjaan lainnya adalah menjadi buruh angkut ketika kapal

motor datang. Ia diminta oleh pemilik kopra untuk mengangkut

kopra ke dalam kapal. Pilihan lain adalah pergi memancing ikan.

Untuk memancing ikan, ia menggunakan perahu motor milik

ibunya. Untuk keperluan itu ia harus menyisakan atau meminjam

pada saudaranya uang untuk membeli bensin untuk mesin

motornya. Jumlahnya tidak begitu banyak sekitar 3 s/d 5 liter.

Harga per liternya bisa mencapai Rp 10.000,- bahkan bila musim


angin harganya melonjak hingga Rp 15.000,- karena pada waktu

itu tidak ada kapal motor berlabuh.

Keadaan ekonomi semacam ini dialami juga oleh keluarga

F (4 tahun). Untuk tempat tinggal, ia cukup beruntung karena

bapaknya dipercaya untuk menjaga kantor TNKT (Taman Nasional

Kepulauan Togean). Tidak saja menjaga dan membersihkan

kantor, ia sekeluarga diminta untuk menempati. Sebulan ia

diberi imbalan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah). Ia harus mengambil sendiri imbalan itu di kantor TNKT

yang terletak di Kecamatan Ampana. Bisa dibayangkan, berapa

biaya yang harus dikeluarkan, mulai dari naik kapal motor pulang

pergi, transport lokal dan penginapan serta biaya hidup selama di

Ampana. “… Sekarang belum terima. Tidak tahu. Anggaran dari

pusat. Bersih cuma terima lima ratus ribu. Mana cukup tinggal

di sini ...”, keluhnya. Untuk memperoleh tambahan, ia bekerja

serabutan. Salah satunya menjadi buruh bangunan di SMP Negeri

1 Desa Popolii.

Memang, sebagai catatan tidak semua penderita gizi kurang

atau buruk berasal dari keluarga miskin. Ada pula penderita

gizi kurang atau buruk berasal dari keluarga menengah ke atas,

termasuk di antaranya anak balita dari salah satu tenaga kesehatan

di Puskesmas tersebut.

3.7 Membiarkan Pernikahan di Bawah Umur daripada “Sambal Parang”

Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dihuni oleh berbagai

etnis dan budaya. Penduduk asli wilayah pantai adalah Baree se-

dangkan wilayah kepulauan adalah orang-orang Togean yang masih

serumpun dengan Baree. Di wilayah pegunungan penduduk aslinya


adalah Taawana atau disebut orang Taa atau Wana. Beberapa

kelompok orang Wana ini masih hidup nomaden, mengikuti

ladangnya. Walaupun begitu, ada pula etnis-etnis pendatang,

mulai dari orang Bajo di pesisir dan kepulauan, orang Saluan yang

berasal dari Luwuk, Gorontalo, dan Makasar. Di antara berbagai

varian kebudayaan yang ada, hal menarik yang perlu diperhatikan

adalah perkawinan di usia muda yang terjadi hampir pada semua

etnis. Dari pengamatan ada pula yang menikah di bawah umur

bila mengikuti UU Perkawinan.

UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 menyebutkan batas usia kawin

perempuan adalah 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun12.

Namun ada dugaan beberapa di antara ibu yang memiliki balita

telah menikah selepas tamat SD, bahkan ada yang putus sekolah

dasar. Lebih tragis lagi, di usia muda, kurang dari 20 tahun, mereka

kemudian dicerai oleh suaminya karena beberapa alasan yang

tidak jelas. Hal itu juga diakui oleh Bupati H. Damsik Djalajani

ketika melakukan kunjungan di Pulau Kabalutan.

“Ketika berfoto bersama, iya saya santai saja. Saya pikir seperti anak-anak saya sendiri. Saya rangkul. Tetapi, saya diingatkan oleh ajudan kalau mereka itu sudah kawin. Bahkan, sudah janda beberapa kali... Kasihan ya… masih muda sudah jadi janda….”(H. Damsik Djalajani)

12 Usia kawin untuk perempuan sedang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi (lihat www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan nomor perkara 30/PUU-XII/2014 dan 74/PUU-XII/2014). Sejumlah elemen masyarakat menuntut untuk menunda usia kawin menjadi minimal 18 tahun karena hal itu bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lebih dari itu, penundaan usia kawin akan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.


Tabel 3.8 Angka Perkawinan dan Perceraian menurut Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2009 s/d 2013

Kecamatan

2009 2010 2011 2012 2013Kaw-

in

Cerai Kaw-

in

Cerai Kaw-

in

Cerai Kaw-

in

Cerai Kaw-

in

Cerai

Tojo Barat1. 83 - 84 6 99 2 82 - 99 -

Tojo2. 116 - 114 11 107 1 141 - 126 9

Ulubongka3. 98 - 92 2 124 2 111 - 124 6

Ampana 4.

Tete

200 3 220 2 234 1 219 - 218 7

Ampana 5.

Kota

309 - 417 29 429 46 388 - 360 -

Una-una6. 105 6 100 1 93 1 126 - 47 -

Togean7. 63 3 84 0 70 4 90 - 55 2

Walea Kep.8. 61 - 130 1 - - 145 - 81 -

Walea 9.

Besar

11 - - 0 14 - - - 23 -

Kabupaten 1.046 12 1.241 52 1.170 57 1.302 - 1133 24

Sumber: BPS Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010-2014.

Pada kasus AM (16 tahun), kehamilan saat ini adalah kedua

kalinya. Kehamilan pertama terjadi kurang lebih setahun yang

lalu. Pada waktu itu, tidak sempat dilakukan perkawinan karena

kekasihnya dari luar kampung melarikan diri. Pada waktu itu,

ia baru selesai tamat SD di Kecamatan Ampana. Dia waktu itu

ikut tante-nya dan disekolahkan hingga tamat. Setelah tamat, ia

kembali ke rumah ibunya di Popolii. Menurut pengakuannya, pada

saat itu, ia bertemu dengan kekasihnya yang bekerja sebagai buruh

di sebuah proyek. Singkat cerita, ia akhirnya hamil. Kekasihnya


sebenarnya mau bertanggung jawab, tetapi karena proses adat

yang menyita waktu akhirnya ia pergi meninggalkannya. Cerita

sedih terus mengikutinya. Bidan sudah menyarankan untuk

merujuk, tetapi dengan alasan tidak memiliki KTP akhirnya ia

melahirkan di rumah dalam keadaan bayi meninggal. Cerita

yang lebih beruntung dialami oleh RB (18 tahun) yang waktu

itu berpacaran dan menikah pada usia kurang dari 16 tahun.

Karena tidak mempunyai pengalaman, ia percaya pada ibunya,

sehingga ketika persalinan dibantu oleh dukun bayi yang tidak

bermitra dengan bidan. Dukun bayi itu orang kepercayaan ibunya

di kampung. Akibatnya, bayinya meninggal. Sekarang ia telah

mempunyai anak bernama M. As (16 bulan). Kelahiran anak

keduanya ditangani oleh Bidan Seslana.

Kisah yang sama Mama A (18 tahun) dengan anaknya FM

(4 tahun). Cerita sedihnya dimulai ketika dia tidak menamatkan

sekolah dasar dan memilih bekerja membantu ibunya untuk

mencuci dan memasak di rumah tetangganya. Tidak jelas siapa

yang menghamilinya, tapi ia bersyukur persalinannya dibantu oleh

Bidan Siti, sehingga putrinya, F lahir dengan selamat. Sesudah itu,

ia dikawinkan dengan Dl (50 tahun), teman ayahnya.

Tabel 3.8 menunjukkan perkawinan yang terdata di KUA

atau Kantor Catatan Sipil. Lebih dari itu, pendataan ini sebe-

narnya hanya menganut asas formalitas, karena ada sejumlah

perkawinan yang terjadi di bawah tangan atau perkawinan adat.

Pada masyarakat Wana (Taawana) yang masih hidup berpindah-

pindah, perkawinannya tidak bisa terdata, begitu pula mereka

yang melakukan perkawinan di bawah tangan (kawin sirri). Dalam

kasus masyarakat Wana, pemerintah kabupaten membangun

pemukiman bagi masyarakat terpencil. Mereka diminta tidak lagi


berpindah-pindah, tetapi tinggal diam di sebuah perkampungan

yang telah siap huni. Program ini dilakukan pada tahun 2013 dan

2014 dikuti oleh pembangunan sarana MCK. Dengan demikian,

segala macam aktivitas kependudukannya dapat terekam,

termasuk di antaranya perkawinan dan perceraian.

Pada waktu melakukan FGD, terungkap dari kepala

desa, bahwa ia memang mencurigai ada beberapa warga yang

menikah di bawah umur, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Me-

reka tidak memiliki akta kelahiran. Kartu KK dibuat atas dasar

pengakuan orangtua atau perkiraan petugas, sehingga akurasinya

dipertanyakan. Gambar 3.10 adalah bukti KK dengan semua

anggota rumah tangga memiliki tanggal lahir yang sama. Usianya

sesungguhnya baru diketahui bila ada orang seumurannya

memiliki bukti kelahiran.

Gambar 3.10. KK dengan tahun, tanggal lahir dari perkiraan


Walaupun begitu, melalui FGD, terungkap bahwa dorongan

untuk menikah perempuan di bawah umur disebabkan dua hal.

Pertama, ada pandangan bahwa hal yang tidak menyenangkan


bila sudah akil balig, tetapi belum memperoleh pasangan hidup.

Kedua, aib keluarga bila terjadi kehamilan di luar nikah. Aib ini

menjadi do’so bagi warga desa. Do’so adalah malapetaka yang

terjadi sebagai hukuman dari Tuhan. Malapetaka ini berbagai

macam bentuknya, yang paling sederhana mengenai keluarga

yang bersangkutan, seperti: terjadi angin puting beliung yang

hanya menimpa rumahnya. Do’so yang paling dihindari adalah

malapetaka yang berakibat pada seluruh kampung, mulai dari

gagal panen, paceklik tangkapan ikan, hingga sumur yang kering.

Kalau hal itu terjadi, maka orang yang dianggap sebagai penyebab

diusir dari kampung tersebut. Desa melakukan upacara untuk

mengusir do’so. Menghindari kondisi semacam ini ini, imam desa

yang biasa mengawinkan, mengaku:

“... Kalau sudah alasannya seperti ini, tidak ada pilihan lain iya saya kawinkan. Bukan saya tidak tahu hukum. Sudah dilatih oleh Kementrian Agama di Ampana. Saya dibayar pemerintah tidak saja untuk menjadi imam dan takmir masjid, tetapi juga urusan nikah dan upacara adat lain. Tapi, tugas mengawinkan ini dekat dengan sambal parang....”

Kata sambal parang merujuk pada tindakan ancaman oleh pihak

keluarga pengantin perempuan bila imam tidak mau menikahkan.

Hal yang sama juga dialami oleh kepala desa bila tidak mau

menulis data agar perkawinan dapat sah di KUA.

Dari pengamatan dan wawancara dengan sejumlah warga,

usia perkawinan di bawah umur dan perkawinan karena didahului

oleh kehamilan tidak bertahan lama. Salah satu alasannya adalah

pengaruh keluarga besar yang begitu kuat pada pasangan muda.


“… Suaminya sering dipengaruhi oleh saudara-saudaranya. Apa benar itu anakmu? Masak, hanya hubungan sekali saja sudah hamil? Lihat saja, jangan-jangan ada laki-laki lain sebelum kamu...? Kalau sudah begini, suami biasanya goyah dan mengembalikan isteri ke rumah orangtuanya ....” (Bidan Evi Tri Oktavia, Puskesmas Popolii)

Hal itu terjadi pada Am (16 tahun). Setelah kematian bayinya

pada waktu melahirkan, ia dipersunting oleh seorang duda

yang berusia 40 tahun lebih. Kini, ia hamil 7 (tujuh) bulan. Oleh

suaminya, ia dipulangkan dengan alasan bahwa kehamilannya

diduga bukan dari benihnya. Keluarga Am menerima dengan

pasrah. Celakanya adalah ketika menikah ia dicoret dari daftar

KK. Sementara itu, suaminya tidak membuat KK baru yang berisi

namanya, sehingga dia seolah-olah tanpa identitas. KK ini menjadi

dasar pembuatan KTP atau surat keterangan ketika merujuk di

RSUD, sehingga tidak dikenakan biaya sepeser pun. Bidan Khairah

Ummah dan bidan lainnya telah berkali-kali meminta Am untuk

merujuk di RSUD Ampana. Saran itu diberikan karena kejadian

kehamilan pertama.

Hal yang serupa dialami oleh RM (26 tahun). Perkawinannya

diawali dengan kejadian kehamilan di luar nikah. Ia menikah dengan

kekasihnya di KUA dua atau tiga minggu sebelum melahirkan.

Suaminya ini masih terhitung kemenakan dari ayahnya. Selama

hamil, ia bisa menyembunyikan di balik pakaiannya yang terihat

longgar. Ibunya tidak tahu, apalagi ayahnya. Setelah perutnya terus

membesar dan tidak bisa disembunyikan, ia mengaku kepada

ibunya. Ayah pun langsung memanggil kekasihnya, dan mengurus

ke KUA dan mengawinkan mereka. Setelah menikah, RM pun

memeriksa kehamilan ke bidan. Sebelumnya, ia tidak pernah

memeriksakan kehamilan sama sekali. Akhirnya, ia melahirkan

dibantu oleh Bidan. Kini, bayinya yang bernama N berusia 6 bulan,


bapaknya menuntut perceraian dengan alasan RM berselingkuh.

RM pun dikembalikan ke rumah orangtuanya. Ayahnya menerima

dan tidak memperpanjang masalah.

“… Kira-kira begitu dengar kata orang. Perempuan selingkuh. Bapaknya ini tidak mau cerai. Tapi, kata saudaranya itu istri tidak bisa dipelihara … Jodoh hanya sampai di situ. Sabar saja. Diterima saja ....”(Bapak M, ayah RM, Desa Popolii).

3.8 Pendamping PKH yang “Setengah Hati”

Secara teoritis, kemiskinan akan berpengaruh pada kualitas

kesehatan. Faktor kemiskinan mengurangi kemampuan akses

sarana kesehatan. Menyadari tentang hal tersebut, pemerintah

mengembangkan berbagai program bantuan tunai langsung

bersyarat, salah satunya PKH (Program Keluarga Harapan)13.

Dalam pemberian bantuan itu, kelompok sasarannya adalah

rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan ketentuan bahwa

di keluarga itu terdapat salah satu atau beberapa di antaranya,

yaitu: ibu hamil, anak balita, anak SD, dan SMP.

Skema bantuannya, bila dalam rumah tangga itu terdapat

anak di bawah 6 tahun, ibu hamil atau menyusui, maka setahun

akan memperoleh Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bila ada

13 PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada RTSM dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium. Lima Komponen Tujuan MDGs yang akan terbantu oleh PKH yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; Pengurangan kematian ibu melahirkan.http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/


anak peserta bersekolah di SD atau sederajat, maka keluarga

memperoleh Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk anak

SMP, keluarga memperoleh Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Batas minimum per RTSM adalah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu

rupiah), dan maksimum Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus

ribu rupiah) (www.pkh.kemsos.go.id).

Tabel 3.9 Jumlah Penerima PKH Kabupaten Tojo Una-una Tahun 2014

Kecamatan D/KD/K

PKH

Ibu

Hamil

Anak

Balita

Anak

SD

Anak

SMP

Jumlah

ART

1. Tojo Barat 13 13 4 131 230 74 439

2. Tojo 15 15 4 79 154 58 809

3. Ulubongka 18 16 63 653 1.078 209 2.003

4. Ampana Tete 20 18 84 387 581 138 1.190

5. Ampana Kota 20 13 28 374 555 108 1.065

6. Una-una 19 13 21 232 347 129 729

7. Togean 15 11 11 79 172 71 717

8. Walea Kep. 15 13 23 371 451 97 942

9. Walea Besar 8 7 4 53 176 66 682

Kabupaten 143 119 242 2.359 3.744 950 8.576

Sumber: diolah dari Laporan Penyaluran PKH Tahap 1 s/d 4 tahun 2014.

PKH sebelumnya dikenal dengan PNPM Generasi ini dimulai

sejak tahun 2007 dengan uji coba pada 7 provinsi, meningkat

menjadi 13 provinsi (2008), 13 provinsi (2009), 20 provinsi (2010),

25 (2011) hingga 34 provinsi (2014). Jumlah kabupaten yang

tercakup mulai dari 48 (2007), 70 (2008), 70 (2009), 88 (2010)

hingga 430 (2014), sedangkan kecamatannya dari 337 (2007),

637 (2008), 781 (2009), 946 (2010) hingga 4.881 (2014). Besaran


peserta di setiap kecamatan berfluktuatif tergantung pada jumlah

RTSM dan ART yang berstatus ibu hamil, anak balita, anak SD,

atau anak SMP. Di Kabupaten Tojo Una-una, jumlah ART sebanyak

8.576 jiwa. Jumlah tersebut tidak tersebar merata pada setiap

desa/kelurahan. Ada desa/kelurahan yang tidak memiliki ART

peserta PKH (lihat tabel 3.9).

Di setiap kecamatan, pemerintah menyiapkan satu atau dua

orang pendamping. Pendamping ini adalah tenaga kontrak yang

menerima gaji sekitar 2 juta rupiah. Tugas pendamping adalah

menghimpun data RTSM dan memverifikasinya di lapangan,

kemudian melakukan sosialisasi dan pemberian motivasi peser-

ta dengan terlebih dahulu membentuk kelompok berikut

menentukan ketuanya. Pada tahap berikutnya, pendamping mela-

kukan verifikasi pelaksanaan prasyarat penerimaan PKH dengan

memantau Posyandu, SD sederajat, dan SMP sederajat. Dari

pantauan dan data ini, pendamping PKH memverifikasi kelayakan

peserta untuk menerima dana PKH.

Walaupun begitu, bisa dibayangkan betapa berat pen-

damping memantau di setiap desa. “… Berbeda dengan di Jawa,

di sini pendamping harus dari pulau ke pulau, dari gunung ke

gunung. Berapa pun uang yang diterima tidak cukup ...”, jelas

Badrun Barasawa, 54 tahun, Kepala Dinsos Kabupaten Tojo Una-

Una. Ia menyarankan kepada pendamping untuk membangun

kerja sama yang baik dengan instansi, mulai dari perangkat desa/

kelurahan, kecamatan, Puskesmas, pengelola SD dan SMP. “… Di

gunung, tidak bisa dengan kendaraan, harus jalan kaki. Kalau tidak

terbiasa bisa berhari-hari ...”, tambahnya.

Dengan kondisi geografis yang sulit, di lain pihak dibatasi

waktu pelaporan, tidak semua pendamping bisa menjangkau


setiap desa yang dipantau, baik di wilayah daratan maupun

kepulauan. Mereka bekerja sama dengan kepala desa/kelurahan

atau sekretaris untuk melakukan verifikasi data ulang RTSM dari

BPS, bersama-sama menentukan ketua kelompok penerima.

Mereka melakukan koordinasi dengan Puskesmas, terutama

petugas imunisasi dan kepala sekolah SD dan SMP. Petugas

imunisasi ini dipilih karena salah satu syarat penerima balita

adalah kelengkapan imunisasi dan pemberian vitamin A. Petugas

ini selalu keliling dari Posyandu ke Posyandu, melakukan imunisasi

dan mencatat penerimanya. Kepala sekolah SD dan SMP dilibatkan

untuk memantau kehadiran siswa penerima PKH. Koordinasi

biasanya dilakukan pada satu titik lokasi yang mudah dijangkau.

Pola semacam ini ini tidak selalu dikehendaki oleh instansi

yang terlibat. “… Saya sudah lapor ke Dinas. Saya ingin petugas

PKH itu diganti saja. Tidak pernah tinggal di sini. Buat apa...”,

ungkap Camat Popolii. Bapak Camat menghendaki setiap petugas

kalau bisa tinggal di tempat, setidak-tidaknya di kantor kecamatan.

Mereka tidak suka jika petugas hanya datang kalau membutuhkan

data. “Saya larang itu Puskesmas sama kepala sekolah kasih

data....” Lebih lanjut, untuk tinggal menetap, mereka bersedia

mencarikan tempat tinggal. Sementara itu, untuk kunjungan dari

desa ke desa, mereka mengajak bersama-sama pada saat ada

kegiatan. “Tidak perlu keluar ongkos. Gajinya bisa utuh. Kecuali

untuk makan saja....” Meski hubungan dengan kepala desa baik,

tetapi ada beberapa yang mengeluh, salah satu di antaranya Kepala

Desa Popolii. “Kalau datang tidak terjadwal, ia tidak bisa ketemu

dengan kami.... Akhirnya, verifikasi dengan sekretaris.... kadang-

kadang tidak lengkap, ada yang lebih miskin tidak diberi....”


Sementara itu, Bapak Rizal, petugas imunisasi Puskesmas

Popolii mengeluh, “… Mana saya tahu satu per satu yang dapat

PKH. Daftar dan formulirnya baru dikasih akhir tahun. Disuruh

catat. Kalau daftar dari awal enak. Kalau sekarang, tambah

pekerjaan….” Ia akhirnya hanya menunjukkan daftar nama balita

yang diimunisasi yang dilakukan setiap bulan. Ia menyesalkan

karena tidak ada koordinasi. “… Kalau tahu dari dulu, saya

bisa paksa ibu si balita itu untuk datang aktif ke Posyandu …”,

sesalnya.

Apa yang dikatakan oleh Bapak Rizal itu memang benar.

Meskipun keluarga ibu dari Am memperoleh PKH untuk ketiga

anaknya yang duduk di bangku SD, tetapi tetap membiarkan

tidak masuk sekolah tanpa alasan. Latar belakang pendidikan

kedua orangtuanya yang hanya SD tidak memberikan kesadaran

dan perhatian yang cukup tentang peranan pendidikan dalam

memutus lingkaran kemiskinan. Beberapa kali petugas PKH, SJ

tinggal bersama selama beberapa hari ketika berkunjung di Desa

Popolii. Hal yang serupa juga tidak dilakukan oleh ibu P yang

memiliki anak balita untuk menimbang ke Posyandu. Sementara

itu, MA (27 tahun) yang tamat SMA selalu rajin ke Posyandu,

apalagi karena dilakukan di dekat rumahnya, yaitu di pasar. “…

Tanpa PKH pun, saya so pasti datang timbang punya anak ...”,

tegasnya.

3.9 Membiarkan Snack Mengganti Asupan Gizi

Upaya revitalisasi Posyandu pada kenyataannya menjadi

sangat penting untuk mengetahui status gizi anak balita dan ibu

hamil. Di dalam kegiatan Posyandu, kondisi gizi anak akan terukur.

Salah satu indikatornya adalah berat badan. Data berat badan


diperoleh dengan timbangan bayi bila usia kurang dari setahun

dan timbangan dacin bila usia lebih dari setahun. Data berat

itu dimasukkan ke dalam grafik. Grafik tersebut sudah memuat

bentangan garis kurva yang menunjukkan posisi ideal dari berat

badan bayi sesuai dengan usianya atau kurva pertumbuhan.

Dengan diketahuinya kurva pertumbuhan balita ini, maka dapat

dipantau tumbuh kembang balita setiap bulannya, meningkat

sesuai dengan usianya atau mengalami penurunan.

Permasalahannya adalah kenyataan di lapangan tidak men -

jamin bahwa semua anak dapat terpantau tiap bulan. Jika hal

ini terjadi dampaknya adalah tidak diketahui bagaimana per-

tumbuhannya apakah sudah meningkat sesuai dengan kurva

pertumbuhan. Kasus temuan balita gizi buruk, kurus, dan lain-

lainnya justru tertangkap ketika dilakukan survey yang berbasis

komunitas seperti Riskesdas.

Tabel 3.10 Jumlah Balita di bawah Garis Merah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2013

Kecamatan PuskesmasLaki-laki Perempuan L + P

f % F % f %

Una-una1. Wakai 17 5,6 25 8,2 42 6,9

Togean 2. Lebiti 7 2,8 13 4,8 20 3,8

Walea Kep. 3. Dolong 26 18,8 10 6,9 36 12,7

Popolii 23 10,5 17 6,8 40 8,5

Ampana 4.

Tete

Tete 52 8,5 33 5,8 85 7,2

Dat. Bulan 17 8,6 32 19,6 49 13,6

Ampana 5.

Kota

Amp. Timur 11 1,5 11 1,4 22 1,4

Amp. Barat 38 10,3 59 15,6 97 13,0

Ulubongka 6. Marowo 24 6,2 41 10,9 65 8,5

Tojo 7. Uekuli 33 8,8 49 13,7 82 11,2


Tojo Barat8. Matako 30 16,5 31 16,8 61 16,7

Tombiano 23 10,7 42 23,3 65 16,5

Walea 9.

Besar Pasokan 26 18,7 17 13,1 43 16,0

Kabupaten 327 7,9 380 9,3 707 8,6

Sumber: Profil Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una 2013.

Tabel 3.10 menunjukkan bahwa 7 dari 13 Puskesmas memiliki

anak balita BGM (Bawah Garis Merah) lebih besar dari rata-rata

kabupaten. Dari ketujuh Puskesmas, dua di wilayah kepulauan dan

lima wilayah daratan. Di wilayah daratan, patut diduga pada desa-

desa yang akses transportasinya sulit. Hal itu tidak berbeda jauh

dari wilayah kepulauan. Transportasi ini menjadi kata kunci dalam

memperoleh sumber pangan. Salah satu penyebabnya adalah

asal sumber makanan pokok dari luar ka-bupaten. Masyarakat

Tojo Una-una sudah lama mengalihkan makanan pokok non-

beras, seperti ubi dan sagu ke makanan pokok beras. Peralihan

ini bisa menimbulkan kerentanan pangan dalam masyarakat

Kabupaten Tojo Una-una. Beras didatangkan dari Kota Poso dan

dari Kabupaten Palu. Apabila ada gangguan transportasi darat,

maka masyarakat Tojo Una-una akan mengalami krisis. Harga

beras dengan kualitas RASKIN mencapai Rp 10.000,00 lebih.

Produksi lokal belum bisa memenuhi kebutuhan padi

dalam setahun. Dari data BPS (2014: 153, 156), pada tahun 2013

produksi padi hanya 12.672 ton gabah dengan luas lahan panen

3.653 ha. Bila gabah diolah, maka diperoleh 7.001 ton beras. Padi

sawah ditanam di 7 kecamatan, kecuali Kecamatan Walea Besar

dan Walea Kepulauan yang menggunakan sistem padi ladang.

Sementara itu, bila menggunakan ukuran kebutuhan beras per


tahun orang Indonesia adalah 130 kg14, penduduk yang berjumlah

143.788 jiwa membutuhkan beras sebanyak 18.692,44 ton.

Menurut Bupati H. Damsyik Ladjalani, Pemkab saat ini mencoba

memperluas lahan sawah di wilayah timur berbatasan dengan

Kabupaten Banggai.

Kalau dikaji lebih dalam baik dari data BPS maupun dari

temuan selama di lapangan, masyarakat Tojo Una-Una sebenarnya

memiliki sejumlah sumber pangan karbonhidrat yang tinggi. BPS

(2014: 163) mencatat produksi jagung sebesar 47.807 (10.831

ha), ubi kayu 2.181 ton (120 ha), dan ubi jalar 1.087 ton (106

ha). Jagung, ubi kayu, dan ubi jalar kini tidak menjadi makanan

pokok, tetapi sebagai jajanan. Jagung seringkali dipetik pada usia

muda untuk direbus atau dibakar. BPS tidak mencatat produksi

makanan asli masyarakat Tojo Una-una, yaitu sagu. Berbeda

dengan masyarakat Indonesia Timur, sagu tidak direbus, tetapi

diberi kelapa yang diparut, garam, dan gula. Setelah itu, sagu

digoreng kering tanpa minyak. Makanan yang dikenal sebagai

sinole digunakan sebagai pengganti nasi.

Bila sudah masak, sinole berbentuk menyerupai nasi

tiwul dari Jawa. Sama seperti papeda yang sudah dikenal, sinole

disaji kan dengan sayur ikan bumbu kuning dan cah kangkung.

Rasanya jauh lebih enak. Tidak perlu mengonsumsi dalam jumlah

besar, sinole akan mengenyangkan. Berbeda dengan sinole,

masyarakat Tojo Una-una mengonsumsi nasi dalam jumlah yang

besar sekali makan. Apabila tidak ditunjang dengan gerak badan

yang memadai, maka terjadi peningkatan kadar gula. Kondisi

ini menjelaskan mengapa terjadi prevalensi penyakit diabetes

14 Baca http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/04/151401326/ Konsumsi.Beras.RI.per.Orang.130.Kg.per.Tahun.Jepang.Hanya.30.Kg. diakses tanggal 2 Maret 2015.


millitus terbilang tinggi. Dari data Riskesdas 2013, prevalensi

Kabupaten Tojo Una-una sebesar 2,35, tertinggi kedua setelah

Kota Palu (2,37) dibandingkan provinsi (1,55) dan nasional (1,5)

(Balitbangkes, 2014).

Tabel 3.11 Jumlah Balita Gizi Buruk yang Tertangani Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014

Kecamatan Puskesmas L P L+P

Una-una1. Wakai - 1 1

Togean 2. Lebiti - - -

Walea Kepulauan3. Dolong 1 1 2

Popolii 4 4 8

Ampana Tete4. Tete 6 1 7

Dataran Bulan - - -

Ampana Kota 5. Ampana Timur 5 4 9

Ampana Barat 1 8 9

Ulubongka 6. Marowo 4 3 7

Tojo 7. Uekuli - - -

Tojo Barat8. Matako - - -

Tombiano - - -

Walea Besar 9. Pasokan 4 1 5

Kabupaten 25 23 48

Sumber: Profil Dinkes 2014

Asupan protein dan lemak diperoleh dari ternak sapi,

kambing, ayam kampong, dan ayam potong, serta produk

kelautan (ikan). Data BPS (2014: 171-179) menunjukkan populasi

ternak besar (sapi) lebih cenderung menurun seiring dengan

peningkatan ternak kecil dan unggas. Penurunan ternak sapi lebih

kecil dibandingkan peningkatan pemotongan sapi yang lebih dari

tiga kali lipat, dari 740 ekor (2012) menjadi 1.956 (2013). Hal itu


dilakukan untuk memenuhi 240 ton daging sapi. Pola yang kurang

lebih serupa terjadi pada ternak kecil (kambing) dan unggas.

Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas

wilayah, masyarakat kepulauan lebih memilih beternak unggas

dan kambing. Unggas digunakan untuk konsumsi sendiri. Hal itu

diperkuat data bahwa tidak ada pengiriman unggas ke luar ke-

camatan. Selain itu, mereka juga beternak sapi dan kambing,

meski dalam jumlah yang kecil. Hal itu ditandai dengan jumlah

ternak yang masuk (BPS, 2014: 185-186). Produksi dan konsumsi

protein justru berasal dari laut. Kabupaten Tojo Una-una yang

memiliki garis pantai yang panjang menghasilkan 12.058,74 ton

ikan dalam setahun. Produksi nelayan yang besar di Kecamatan

Ampanan Kota, Tojo, Una-una, Kepulauan Togean, Walea Besar

dan Walea Kepulauan. Bila dibandingkan dengan jumlah nelayan,

produktivitas yang terbesar berada di Kecamatan Walea Besar. Hal

itu terkait dengan wilayah jelajahnya dan teknologi penangkapan

yang digunakan. Sebagian besar nelayan menggunakan perahu

bermesin.

Di Kecamatan Una-una, Kepulauan Togean dan Kecamatan

Walea Kepulauan, masyarakatnya sebenarnya lebih mengandalkan

perkebunan. Hasilnya digunakan untuk membeli ikan. Meskipun

demikian, sebenarnya mereka juga dengan mudah memperoleh

ikan hanya dengan menggunakan alat yang sederhana. Dokter

Mulhala (26 tahun) misalnya mengeritik masyarakat Popolii yang

malas untuk pergi memancing ikan. Mereka menunggu penjual

ikan dari Kepulauan Walea Besar. Satu plastik ikan sarden yang

beratnya kurang dari 0,5 kg dijual seharga Rp 10.000,-. Jenis

ikan tongkol dijual Rp 15.000,-. Penjual yang sekaligus nelayan


ini hanya membawa kurang lebih 50 kg dan terjual habis dalam

waktu kurang lebih satu jam.

Ketersediaan protein dan lemak yang ditandai dengan

jumlah ternak ini tidak secara otomatis akan mengurangi risiko

gizi, terutama pada anak balita. Kualitas gizi, khususnya anak

balita ini merupakan indikator dari ketahanan pangan. Kualitas

gizi sebenarnya lebih pada kemampuan akses keluarga dalam

memenuhinya. Kemampuan akses pangan pada keluarga dapat

diukur dari pendapatan, selain dukungan masyarakat lokalnya

(social support) (De Marco, 2007). Problem gizi berdasarkan

konsep UNICEF menunjukkan bahwa penyebab langsungnya

adalah makanan tidak seimbang dan penyakit infeksi, dan itu

terkait dengan pola asuh yang tidak memadai, ketidaktersediaan

cukup pangan dan akses palayanan kesehatan dasar yang tidak

memadai, sebagai penyebab tidak langsung (Balitbangkes, 2008).

Dari temuan di lapangan, baik di Kecamatan Popolii

maupun Kecamatan Ampana Kota, faktor kemiskinan menjadi

salah satu penyebab dari gizi buruk pada anak balita. Kemiskinan

mengakibatkan keluarga mengurangi asupan gizi pada anak

sebagai strategi bertahan hidupnya. Keluarga MA misalnya

mengaku hanya makan bubur saja. Karena BR masih menganggur,

tidak ada uang yang cukup untuk membeli nasi. Tidak jarang

mereka menumpang makan di rumah neneknya. Yang menarik,

dalam kondisi tersebut, bila ada uang sedikit, BR membeli jajan

(snack) MA dan tidak ketinggalan rokok satu bungkus. “… Saya

tidak begitu kuat merokok. Satu pak untuk dua tiga hari saja.

Apalagi kalau masih menganggur…”, ceritanya.


Gambar 3.11. Anak-anak Balita BGM di Kabupaten Tojo Una-una (Dokumentasi Peneliti)

Pemberian jajan tampaknya berpengaruh pada asupan

gizi anak balita. Hal itu juga terlihat pada I (2 tahun) dari Desa

Buntongi. Menurut D, ibunya, I pada dasarnya memiliki nafsu

makan yang baik. Dia mau makan nasi, sayur, dan ikan. Hanya

saja bila sudah makan snack maka nafsu makan mulai berkurang.

Bila sedang bermain, ia tidak mau makan. Dalam sehari I tidak

selalu makan 3 kali. Hal itu tergantung apakah dia mau makan

atau tidak. Ia bisa saja tidak makan nasi melainkan bubur. D

hanya selalu menyiapkan makan bila anak meminta. I memiliki

kedekatan lebih dengan ayahnya. Ia lebih banyak menghabiskan

waktu bersama ayahnya, A. A memiliki kebiasaan merokok.

Dalam sehari A bisa menghabiskan hampir 1 bungkus rokok

berisi 12 batang. Kegiatan merokoknya biasa dilakukan di dalam

rumah, termasuk saat sedang bersama I. Selain dengan A, ia suka

bersama neneknya. Neneknya selalu menuruti apa yang diminta

I. Menurut Ibu D, meskipun kondisi fisiknya seperti itu, I jauh

lebih kuat dibanding kakaknya ataupun kawan-kawan seusianya.


Perilakunya sangat aktif, dan ibunya menterjemahkan I sebagai

anak yang nakal karena susah diam.

Pengasuhan anak juga menjadi kunci dari kasus anak balita

gizi kurang. Ketika diperiksa oleh Bidan Siti, Sw (4 tahun) dari

Pulau Ttk ini berada dalam kondisi muntah-muntah. Badannya

kurus, tetapi ibu Im dan neneknya mengatakan bahwa kondisinya

memang seperti itu. Ia tidak mau makan nasi. Neneknya yang

mengasuh setiap hari hanya memberi susu kemasan Milo dan

snack. Bagi neneknya, apa yang diminta Sw akan diberi. “Yang

penting tidak rewel. Tidak nakal.” Selain karena cucu pertama

bagi neneknya, Im sibuk mengajar di SD Satu Atap Ttk, sedangkan

ayahnya sedang membuka kebun.

Bila mendapatkan anak balita yang berada di bawah garis

merah atau gizi kurang pada waktu penimbangan di Posyandu,

tenaga kesehatan (bidan desa atau perawat) memberikan pen-

jelasan kepada ibunya tentang kondisi anak tersebut. Mereka

juga mencatat sebagai anak balita calon penerima makanan

tambahan. Makanan tambahan itu bisa berupa susu bubuk atau

roti biskuit. Apabila sudah mengalami gizi buruk, maka anak

itu dirujuk ke RSUD, seperti V (14 bulan) yang telah meninggal

atau F (16 bulan). Dari RSUD, anak dirawat selama satu hingga

dua bulan. Anak-anak itu diteliti apa penyebab dari gizi buruk,

apakah faktor asupan gizi setiap hari ataukah penyakit yang

mengakibatkan kondisi tubuhnya menurun dan mengurangi nafsu

makan. V misalnya, didiagnosis karena pneumonia, sementara itu

F diduga disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Oleh pihak

RSUD, F disarankan dirujuk ke RSUD Undata. “… Memang, biaya

rumah sakit gratis. Tapi, untuk ke sana, kami tidak ada biaya.


Terus selama hidup di sana bagaimana. Di sini saja sudah susah

…”, keluh Mu (46 tahun), ibu F. Mu awalnya penduduk Kota Palu.

F merupakan anak kedua dari pernikahan yang kedua. Suami

yang pertama tinggal di Kota Palu. Suami pertama adalah buruh

bangunan. Karena sesuatu hal, mereka bercerai. Mu kemudian

menikah dengan suaminya sekarang yang juga sebagai buruh

bangunan di Kota Palu. Ia kemudian meninggalkan anak-anaknya

dan mengikuti suaminya di tempat yang sekarang. Ia melahirkan

F dalam usia di atas 40 tahun.

Terkait dengan pemberian makanan tambahan, ada bebe-

rapa masalah. Pertama, tanpa disadari ada masalah komunikasi

antara tenaga kesehatan, khususnya bidan/perawat dan ibu-ibu

pada waktu Posyandu. Penyebabnya adalah bahasa dan latar

belakang pendidikan ibu anak balita dan ibu hamil. Dengan per-

bedaan logat bahasa Indonesia karena berbeda etnis, ibu peserta

Posyandu tidak terlalu paham dengan apa yang disampaikan oleh

bidan atau perawat, bahkan kader Posyandu juga sering tidak

memahami.

Masalah kedua disebabkan oleh faktor geografi. Karena

jarak antara Puskesmas dan Dinas Kesehatan, antara Puskesmas

dan desa yang jauh, pengiriman makanan tambahan kemasan

sering terlambat. Keterlambatan itu menjadi semakin lama

tatkala terjadi penundaan karena masalah administratif di

Dinkes, terutama pada awal tahun. Hingga bulan Februari 2015,

Dinkes belum menjadwalkan pengiriman makanan tambahan.

Kesulitannya menjadi semakin tinggi ketika harus mengirim ke

penerimanya. Ada dua cara, yaitu bidan atau perawat di desa

mengambil pada awal bulan atau petugas Puskesmas mengirim

pada saat imunisasi atau pusling.


Masalah ketiga adalah terkait dengan pengasuhan anak.

Makanan tambahan yang dikirim dengan susah payah tidak selalu

dikonsumsi oleh anak yang bersakutan. “… Rotinya terlalu keras.

Anak tidak mau. Ya saya biarkan …”, kata ibu Im ketika menerima

makanan untuk Sw. Tidak ada usaha ibu-ibu untuk mengolah,

sehingga anak menyukainya.

Tabel 3.11. Matriks Kategori Anak Balita BGM di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2015

KriteriaKondisi Ekonomi Keluarga Asal Anak Balita

Mampu Miskin

Pekerjaan 1.

Orangtua

Pemilik Kebun Luas,

PNS

Buruh petik,

Pengangguran

Pendidikan 2. Menengah ke Tinggi Di bawah/sama

dengan tamat SD

sederajat

Pengasuh anak3.

setiap hari

Nenek, Orang lain Nenek, Ayah,

Paman

Kebiasaan 4.

makan

2 atau 3 x sehari Kurang dari 2 x

sehari

Asupan gizi5. Cukup Kurang

Konsumsi Snack 6. Tinggi Tinggi

Konsumsi Rokok 7.

Keluarga

Relatif sedikit Relatif sedang ke

tinggi

Penyakit 8.

penyerta

Diare Pneumonia,

Jantung Bawaan


Kebiasaan 9.

ke Fasilitas

Kesehatan

Posyandu, BPS Tidak rutin ke

Posyandu. Insentif

PKH belum efektif

terhadap tingkat

partisipasi.

Pemberian 10.

PMT oleh

Nakes

Ya. Konsumsi

tergantung anaknya

Ya. Konsumsi

tergantung anaknya

Informasi Gizi 11.

Nakes

Paham. Pelaksanaan

tergantung

pengasuh

Tidak paham

Sumber: Data Primer

101

Bab 4Gangguan Mental, Muara dari

Problematika Kehidupan

4.1 Lonjakan Kasus yang Tajam

Berdasarkan pada angka IPKM 2013, prevalensi gangguan

mental di Kabupaten Tojo Una-Una menempati peringkat satu

tertinggi jika dibandingkan dengan sepuluh kabupaten yang

lain, yakni 37,06 sedangkan pada level Provinsi Sulawesi Tengah

hanya 11,57 (gambar 4.1). Apabila dibandingkan dengan preva-

lensi nasional pun, selisih prevalensinya cukup jauh karena

prevalensi gangguan mental nasional hanya 5,98 pada tahun 2013

(Balitbangkes, 2013).

Gambar 4.1 Prevalensi Gangguan Mental Tahun 2013


Prevalensi gangguan mental Tojo Una-Una pada tahun 2013

mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika pada tahun 2007

prevalensinya hanya 12,46 maka pada 2013 meningkat menjadi

37,06. Padahal prevalensi Sulawesi Tengah bahkan Nasional

mengalami penurunan berturut turut yakni dari 16,0 menjadi

11,57 dan 11,6 menjadi 5,98. Oleh karena itu fenomena yang

terjadi di Tojo Una-Una ini sangat kontras dan mengejutkan.

Gangguan mental yang merupakan sub indikator pada indikator

penyakit tidak menular ini termasuk dalam kategori penting

dengan bobot 4 pada penghitungan IPKM 2013. Dengan demikian

apabila prevalensi gangguan mental cukup tinggi pada suatu

kabupaten, apalagi angkanya sangat fantastis jika dibandingkan

dengan kabupaten lainnya di suatu provinsi yang sama, maka

sangat mempengaruhi nilai dan peringkat IPKM kabupaten

tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui mengapa

dan bagaimana prevalensi gangguan mental ini sangat meningkat

dan tinggi di Tojo Una-Una. Seiring pula Kabupaten Tojo Una-

Una mengalami penurunan peringkat IPKM pada tahun 2013 jika

dibandingkan dengan tahun 2007.


Gambar 4.2 Prevalensi Gangguan Mental Tahun 2007 dan 2013

4.2 Upaya menjadi Program Prioritas

Program kesehatan jiwa di Dinkes Tojo Una-Una termasuk

dalam Seksie Kesehatan Khusus bersama dengan Program Gigi

dan Mulut di bawah Bidang Bina Upaya Kesehatan. Seksie yang

dipimpin oleh Ibu Hastati Siola, seorang Sarjana Kesehatan

Masyarakat lulusan Universitas Negeri Muhammadiyah Palu ini

mengakui bahwa kasus gangguan mental pada masyarakat Tojo

Una-Una mulai meningkat.

Menurut beliau, pemegang kebijakan dan pengelola pro-

gram kesehatan lain banyak yang belum menyadari bahwa gang-

guan mental merupakan masalah yang penting dan perlu segera

ditangani. Hal ini dikarenakan gangguan mental tidak termasuk

dalam pokok Millenimum Development Goals (MDGs). Selain itu

masalah gangguan mental adalah masalah kesehatan penunjang

dan dampaknya tidak terlalu terlihat seperti masalah penyakit


menular dengan prevalensi tinggi di Tojo Una-Una, seperti malaria,

diare, dan lain-lain. Oleh karena itu prioritas penyelesaian masalah

kesehatan kabupaten ini masih pada penyakit menular.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Kasubag Peren-

canaan mengenai proses penyusunan Rencana Kerja Ang garan

(RKA) dan prioritas masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Proses penyusunan RKA dimulai dari usulan setiap pengelola

program di Dinas Kesehatan kepada Kasie dan disetujui oleh

Kabid. Setelah itu, RKA tersebut diserahkan oleh Kabid kepada Sub

Bagian Perencanaan. Di Sub Bagian Perencanaan akan melakukan

sortir kegiatan dengan menggunakan capaian kegiatan atau

capaian program sesuai dengan data yang ada di Bank Data. Jika

kegiatan yang diajukan sesuai dengan prioritas program yang harus

dicapai, maka akan disetujui dan ditindaklanjuti pada pertemuan

RKA dengan Kepala Dinas. Namun, jika kegiatan tersebut belum

menjadi prioritas yang telah ditentukan SPM ataupun MDG’s,

maka RKA tersebut dikembalikan pada masing-masing pengelola

program untuk direvisi.

Apabila usulan RKA telah sampai pada tahap diskusi dengan

Kepala Dinas, yang dihadiri oleh Pejabat Eselon IV dan Pejabat

Eselon III, maka RKA tersebut dinyatakan lulus sebagai kegiatan

yang harus dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Akan

tetapi, pada saat pertemuan ini Kadinkes memiliki hak prerogratif

untuk meminta Kabid dan Kasie merevisi ulang RKA yang telah

disusun berdasarkan masalah prioritas yang ingin diselesaikan.

Jika hal semacam ini terjadi, maka Kasie dan Kabid wajib merevisi

RKA tersebut.

Prioritas masalah kesehatan yang saat ini sedang diselesaikan

oleh Dinas Kesehatan Tojo Una-Una adalah target MDGs, seperti


menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan

ibu. Begitu pula dengan pemberantasan penyakit menular seperti

malaria yang ditargetkan sudah tidak ada kasus pada tahun 2015

di Tojo Una-Una.

Walaupun demikian, Ibu Hastati berpendapat bahwa sebe-

narnya gangguan mental termasuk dalam pokok MDGs yang juga

harus diselesaikan masalahnya. Semisal Kesehatan Ibu dan Anak

yang termasuk di dalamnya masalah kesehatan ibu hamil. Ibu

hamil rentan sekali mengalami gangguan mental jenis depresi

ringan atau anxietas karena khawatir dengan kehamilannya,

sehingga dibutuhkan konseling kejiwaan bagi ibu hamil, karena

masalah ibu hamil tidak hanya terbatas pada ibu melahirkan yang

ditolong oleh nakes dan selamat, tetapi juga selama kehamilan ibu

hamil sehat secara fisik dan psikis. “… itu karena dorang (mereka)

belum memahami bahwa sebenarnya masalah gangguan mental

ini juga sering terjadi pada ibu hamil ...”, jelas Ibu Hastati. Kondisi

ini pada akhirnya berpengaruh pada bayi yang dikandungnya serta

proses persalinan.

Begitu pula pada kesehatan anak, kesehatan jiwa anak

termasuk yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pada

pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK), ada

variabel tentang kesehatan jiwa anak. Contohnya saja kasus

retardasi mental pada anak. Kasus seperti ini merupakan kasus

kesehatan jiwa yang berpengaruh pada kesehatan anak secara

keseluruhan. Jadi sebenarnya, menurut Ibu Hastati, kesehatan jiwa

melekat pada Kesehatan Ibu dan Anak. Oleh karena itu, apabila

ditelaah lebih lanjut maka kesehatan jiwa pun termasuk dalam

program yang diprioritaskan MDGs. Hanya saja pengelola program

yang lain belum memahami tentang hal ini dan menganggap


bahwa kesehatan jiwa terlepas dari masalah kesehatan secara

keseluruhan. Dapat dikatakan juga bahwa untuk masalah kese-

hatan jiwa, belum ada kerjasama yang baik antarlintas program di

Dinas Kesehatan Tojo Una-Una. Akibat belum adanya kesepahaman

ini yaitu kurangnya alokasi dana yang diberikan untuk kegiatan

kesehatan jiwa. Alokasi dana yang bersumber dari APBD (Dana

Alokasi Umum/DAU) masih lebih pada penyelesaian masalah

penyakit menular, KIA, gizi, dan lain-lainnya.

4.3 Menyiapkan Tenaga Kesehatan Jiwa

Pada tahun 2013 kegiatan yang diajukan oleh Sie Kesehatan

Khusus disetujui oleh Sub Bagian Perencanaan untuk dilaksanakan

dengan biaya dari DAU sebesar Rp 43.949.000,-. Kegiatan tersebut

berupa pelatihan pengelola program kesehatan jiwa untuk seluruh

Puskesmas di Tojo Una-Una yang berjumlah 13 orang. Pelatihan

tersebut bertujuan memampukan pengelola program kesehatan

jiwa Puskesmas dalam mengidentifikasi pasien gangguan men-

tal baru dan melakukan konseling terhadap mereka, serta cara

penanganan yang tepat jika ada pasien gangguan mental. Nara-

sumber pelatihan ini adalah Dokter Spesialis Kejiwaan yang

didatangkan dari Palu. Seluruh kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas

Kesehatan dengan menggunakan dana APBD.

Setelah dilatih, 7 dari 13 orang pengelola program tersebut

selanjutnya dikarantina (magang) di Rumah Sakit Jiwa Madani

Palu selama 2 minggu pada tahun 2014. Sebagian pengelola

program belum melakukan kegiatan magang karena terhalang

oleh kegiatan mereka yang cukup padat di Puskesmas. Ketujuh

pengelola program yang telah melakukan magang berasal dari

Puskesmas Matako, Tombiano, Uwekuli, Marowo, Ampana Barat,


Tete, dan Dataran Bulan. Pada saat magang, seluruh biaya ditang-

gung oleh APBD sebagai kelanjutan dari pelatihan pada tahun

2013. Biaya tersebut meliputi uang harian, transport, konsumsi,

dan akomodasi.15

Tindak lanjut kegiatan magang tersebut adalah monitoring

dan evaluasi berupa kunjungan Sie Kesehatan Khusus Dinas Kese-

hatan bersama dengan Dokter Spesialis Kejiwaan RSUD Ampana

ke Puskesmas pada tahun 2014. Hasil tindak lanjut tersebut adalah

temuan kasus gangguan mental baru di wilayah kerja Puskesmas

yang dikunjungi. Selain itu, fenomena pengelola program di

Puskesmas yang belum terampil dalam melakukan pencatatan

dan pelaporan juga ditemukan. Ibu Hastati berpendapat bahwa

fenomena ini muncul karena beban kerja atau tanggung jawab

pengelola program tidak hanya fokus pada kesehatan jiwa saja,

tetapi juga memiliki tanggung jawab lain. Misalnya sebagai juru

imunisasi dan pengelola program gizi yang juga berperan sebagai

pengelola program kesehatan jiwa, sehingga kegiatan kesehatan

jiwa tidak berjalan dengan baik karena pengelola program juga

harus menyelesaikan tugasnya yang lain.

Kriteria pengelola program kesehatan jiwa di Puskesmas

minimal berlatar belakang perawat, namun tidak diharuskan se-

bagai perawat yang hanya mengelola program jiwa saja, karena

15 Salah satu Puskesmas yang memiliki program kesehatan jiwa adalah Puskesmas Ampana Barat. Program tersebut sejak tahun 2013 dikelola oleh Ibu Susanti D. Kumora (yang akrab dipanggil dengan Ibu Susan), seorang pegawai dengan latar belakang perawat. Sebelumnya ia bertugas di Kabupaten Poso. Namun, dengan alasan mengikuti suami, maka beliau pindah ke Kabupaten Tojo Una-Una dan ditempatkan di Puskesmas Ampana Barat. Ibu Susan telah mengikuti pelatihan sebagai pengelola program kesehatan jiwa bersama dengan pengelola program dari Puskesmas lain yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2013. Kegiatan magang di Rumah Sakit Madani Palu pun telah diikuti sehingga Ibu Susan mampu untuk melakukan anamnesa dan konseling terhadap pasien yang mengalami gangguan mental.


Puskesmas sendiri selalu kekurangan tenaga kesehatan. Maka

Dinas Kesehatan memperbolehkan pengelola program bertang-

gungjawab atas beberapa program. Fakta lain yang menjadi

masalah pada pengelola program adalah statusnya yang bukan

PNS sehingga bisa kapan saja diganti dengan orang lain. Pengelola

program yang sudah dilatih seringkali diganti dengan yang lain

karena alasan ini. Honor pengelola program kesehatan jiwa juga

belum dianggarkan, sehingga kegiatan pelacakan kasus ke desa

pun belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Puskesmas.

Walaupun demikian, ada beberapa Puskesmas yang melakukan

pelacakan kasus gangguan mental dengan sumber dana BOK.

Akan tetapi, kegiatan semacam ini pun tergantung pada motivasi

dan inovasi pengelola program dalam merencanakan kegiatan

dengan menggunakan dana BOK. Apabila pengelola program

Puskesmas tidak mengajukan, maka kegiatan pelacakan kasus pun

tidak dilakukan.

4.4 Menjaring Pasien Menebar Harapan

Pada tahun 2014 telah dilakukan pelacakan kasus di 11

wilayah Puskesmas melalui kerjasama dengan pihak Poli Jiwa

RSUD Ampana. Setelah pelacakan, ternyata ditemukan 73 kasus

gangguan mental di 11 wilayah Puskesmas tersebut.16 Berdasarkan

rekam medis di Poli Jiwa RSUD Ampana pun terlihat bahwa jumlah

kunjungan pasien gangguan mental setiap bulannya selama tahun

2014 berkisar antara 100 hingga 140 kunjungan. Artinya setiap

16 Menurut dr. Soraya (dokter spesialis jiwa di RSUD Ampana), RS tidak berwenang melakukan pelacakan, oleh karena itu harus bekerja sama dengan Puskesmas sebagai penguasa wilayah di bawah naungan Dinas Kesehatan Tojo Una-Una. Pasien yang ditemukan dapat dirujuk ke RS. Walaupun begitu, menurutnya masih ada Puskesmas yang belum aktif melakukan pelacakan.


hari ada 17 hingga 25 pasien gangguan mental yang berkunjung

ke Poli Jiwa RSUD Ampana.

Pelaksanaan program kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan

oleh pihak Dinas Kesehatan, tetapi juga oleh Puskesmas, salah

satunya adalah Puskesmas Ampana Barat. Kepala Puskesmas

Ampana Barat sangat mendukung program kesehatan jiwa, ter-

bukti dengan selalu terjalinnya komunikasi antara pengelola pro-

gram kesehatan jiwa dengan Kepala Puskesmas yang juga ber-

peran sebagai dokter yang bertugas di Poli Umum.

Kegiatan Poli Jiwa pada tahun 2014 baru pada tahap

penyuluhan tentang kesehatan jiwa dan pelacakan kasus di setiap

desa. Pelacakan kasus tersebut masih dilakukan di 4 desa saja, di

antaranya adalah Bailo Baru, Sansarino, Saluaba, dan Buntongi.

Pada saat pelacakan kasus, Ibu Susan tidak sendiri namun bersama

dengan pengelola program surveilans dan promosi kesehatan.

Sebelum pelacakan kasus, Ibu Susan menghubungi Kepala

Desa atau Lurah agar mengumumkan kepada seluruh warga desa

tentang kunjungan yang akan dilakukan Puskesmas. Perangkat

desa sangat kooperatif jika diajak kerjasama dengan Puskesmas

dalam kegiatan apa pun, termasuk kegiatan Kesehatan Jiwa.

Setelah diumumkan pada hari sebelumnya, maka pada hari H

warga telah mempersiapkan diri untuk datang ke kantor desa dan

tidak bekerja di kebun.

Pelacakan kasus ini diawali dengan penyuluhan tentang

kesehatan jiwa, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi gang-

guan mental yang dialami oleh warga yang hadir. Di setiap desa,

sekitar 10-15% warga yang hadir pasti mengalami gangguan

mental. Mayoritas jenis gangguan mental yang dialami adalah

anxietas (kecemasan). Setelah diidentifikasi melalui konseling


selama 15 menit di ruangan tertutup, maka warga yang dinyatakan

mengalami gangguan mental diminta untuk memeriksakan dirinya

ke Puskesmas agar dapat diberikan obat melalui resep dokter.

Rencana kegiatan Poli Jiwa pada tahun 2015 masih pada

penyu luhan tentang kesehatan jiwa dan pelacakan kasus.

Penyu luhan yang diberikan berupa gejala gangguan mental dan

per suasif untuk memeriksakan diri ke Puskesmas. Pelacakan

kasus terus dilakukan agar dapat memetakan jumlah kasus dan

penyebabnya. Selanjutnya akan direncanakan kegiatan untuk

mencegah terjadinya kasus gangguan mental dengan usaha yang

lebih masif dan bersifat lintas sektor. Anggaran dari Bantuan

Operasional Kegiatan (BOK) tahun 2015 juga meliputi pengadaan

poster tentang gejala gangguan mental. Poster ini diadaptasi oleh

Ibu Susandari dari hasil pelatihan yang diterimanya pada tahun

2013 silam. Rencananya poster ini akan diletakkan di dinding

Puskesmas sehingga masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas

dapat mengetahui gejala gangguan mental dan memeriksakan

dirinya dengan segera.

Gambar 4.3 Poster tentang Gangguan Jiwa di Program Kesehatan Jiwa Puskesmas Ampana Barat


Petugas yang mengelola kesehatan jiwa di Puskesmas baru

dilatih tentang kesehatan jiwa pada tahun 2013. Prosedur dalam

pemeriksaan pasien gangguan jiwa juga terjadi setelah pelatihan

tersebut, sehingga data tentang kasus gangguan mental serta

jumlah pasien gangguan mental yang ditangani Puskesmas baru

tersedia sejak tahun 2014. Pelacakan kasus oleh Dinas Kesehatan

dan Puskesmas pun baru dilakukan pada tahun 2014. Sehingga

data yang ada saat ini belum menggambarkan data gangguan

mental seluruhnya di Tojo Una-Una karena bisa saja ada kasus

tetapi belum tercatat karena belum ditemukan oleh petugas.

Sementara itu data jumlah kunjungan pasien gangguan

mental di RSUD Ampana berupa data rekam medis setiap tanggal

kunjungan. Belum ada data yang menunjukkan proporsi jenis

gangguan mental pada pasien gangguan mental yang berkunjung

ke Poli Jiwa. Data yang ada di RSUD Ampana ini juga belum pernah

dijadikan sebagai bahan analisis oleh Dinas Kesehatan terkait

dengan jenis gangguan mental, jenis kelamin dan usia, serta asal

daerah. Belum ada kerjasama juga antara Dinas Kesehatan dan

Puskesmas serta RSUD Ampana terkait data pasien gangguan

mental, sehingga belum dapat dipetakan wilayah mana saja

yang memiliki jumlah kasus gangguan mental tertinggi. Dengan

demi kian data ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan upaya

pemecahan masalah kesehatan, khususnya gangguan mental.

Data bulanan Puskesmas, atau yang biasa disebut dengan

SP2TP (Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas),

belum sepenuhnya mendata kasus gangguan mental. Ada

variabel gangguan mental pada rekap SP2TP tetapi belum

dijadikan dasar analisis kegiatan oleh Seksi Kesehatan Khusus

Dinas Kesehatan. Dengan demikian data tentang keseluruhan


kasus gangguan mental, baik di wilayah kerja Puskesmas, RSUD

Ampana, maupun Dinas Kesehatan belum dijadikan data yang

dapat menginformasikan tentang meningkat atau menurunnya

kejadian gangguan mental di Tojo Una-Una.

4.5 Mencari Obat Mencari Kesembuhan

Menurut dr. Soraya, rata-rata kunjungan pasien di Poli Jiwa

RSUD Ampana sekitar 100-150 pasien setiap bulan.17 Sehingga

dalam sehari terdapat 15-20 kunjungan pasien gangguan mental di

Poli Jiwa ini. Pasien yang datang berkunjung biasanya merupakan

pasien rujukan dari Puskesmas atau pasien yang memang harus

berkunjung secara berkala sebagai upaya untuk mengobati

gangguan mental yang dialaminya. Jumlah kunjungan yang selalu

banyak selain karena ada tambahan pasien baru setiap bulan

(bisa 5 orang), juga karena pengobatan gangguan mental memang

memerlukan waktu yang lama. Pemberian obat untuk pasien

gangguan mental yang sudah mulai membaik biasanya untuk

penggunaan 2 minggu hingga 1 bulan. Untuk pasien gangguan

mental berat, misalnya epilepsi, sampai 1 bulan, sedangkan untuk

gangguan mental ringan diberikan untuk 2 minggu.

17 Di RSUD Ampana telah ada Poli Jiwa yang dikelola oleh dr. Soraya, M.Kes.Sp.KJ, satu-satunya dokter spesialis kejiwaan yang bertugas di RSUD Ampana sejak tahun 2011. Namun, terhitung sejak 12 Februari 2015 beliau pindah tugas ke Palu dan akan digantikan oleh dokter spesialis jiwa yang lain (dr. Merry) namun dokter pengganti ini hanya bertugas 6 bulan saja, karena beliau juga harus kembali bertugas di RSJ yang ada di Palu (di RSUD Ampana hanya diperbantukan saja untuk mengisi kekosongan).


Gambar4.4 Dokter Soraya, M.Kes.Sp.KJ di Ruang Kerjanya

Akan tetapi, ada kendala yang muncul dalam penanganan

pasien, misalnya lokasi yang jauh seperti di Dataran Bulan dan

masyarakat di pulau. Akibatnya, seringkali pasien yang sudah mu-

lai membaik dikembalikan ke pelayanan dasar (Puskesmas) namun

ternyata tidak tersedia obat. Oleh karena itu mereka harus kembali

ke RSUD Ampana untuk memperoleh obat tersebut. Namun, biaya

transport yang mahal membuat pasien akhirnya tidak kembali lagi

untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, padahal untuk gangguan

mental memerlukan pengobatan yang rutin dan lama. Gangguan

mental ringan (anxietas) memerlukan waktu hingga 3 bulan

pengobatan, untuk gangguan depresi bisa 3-6 bulan, sedangkan

gangguan mental berat bisa memerlukan waktu antara 2-3 tahun

hingga seumur hidup.

Selain faktor lokasi, masalah ketersediaan obat juga men-

adi persoalan, lebih-lebih saat dibuat kebijakan pengadaan obat

menggunakan sistem e-catalogue. Dr. Soraya sudah menyam-

paikan kepada pengelola program Pelayanan Kesehatan Dasar

di Dinas Kesehatan untuk membuat data yang lebih komplit di

masing-masing Puskesmas, supaya obat yang disediakan tidak

disamaratakan, tetapi sesuai dengan yang dibutuhkan, karena


antara Puskesmas yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Sering

terjadi ada obat yang sampai kehabisan, sementara ada pula obat

yang kadaluarsa karena jumlahnya terlalu banyak.

Banyaknya pasien yang berkunjung ke RSUD Ampana karena

mereka menyadari bahwa gangguan mental bukan penyakit yang

memalukan, melainkan dapat diobati. Pada awalnya banyak terjadi

ketertutupan dan rasa malu pada pasien maupun keluarganya

untuk datang ke Poli Jiwa. Namun seiring berjalannya waktu

kondisi ini berubah, bahkan antarpasien sudah bisa menceritakan

latar belakang alasan datang ke Poli Jiwa dan masalah yang

mereka hadapi. Keterbukaan dan kesadaran pasien yang seperti

ini sangat membantu dalam proses pengobatan.

Selain itu, masalah kesehatan jiwa pun memperoleh per-

hatian yang lebih dari Bapak Bupati (lihat boks tentang Bapak H.

Damsyik Djalajani - Bupati Tojo Una-Una di akhir Bab II). Bupati

selalu dengan terbuka menerima keluhan dan saran dari dokter

mengenai strategi untuk meningkatkan kesehatan jiwa di Tojo Una-

Una. Bupati juga mempermudah dokter asal Tojo Una-Una untuk

melanjutkan studi pendidikan spesialisasi. Dengan dukungan yang

sangat baik inilah, dokter yang tinggal di Tojo Una-Una merasa

sangat terbantu dalam melaksanakan tugasnya.

Poli Jiwa di RSUD Ampana juga bekerjasama dengan Dinas

Kesehatan melalui Seksie Kesehatan Khusus, mulai dari mela-

kukan kegiatan penjaringan hingga pelacakan untuk pasien gang-

guan mental yang dipasung. Kerjasama juga dilakukan pada saat

pelatihan dokter dan perawat Puskesmas terkait kesehatan jiwa.

Kendala lain menurut dokter spesialis jiwa ini yakni belum

ada kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten untuk melaku-

kan kerjasama lintas sektor terkait penggunaan NAPZA, padahal


telah ada beberapa kasus gangguan mental dikarenakan pengaruh

NAPZA. “… belum ada kerjasama antara Badan Narkotika Daerah

dengan RSUD, padahal sudah banyak kasus gangguan jiwa karena

narkoba ...”, keluh dr. Soraya. Sedangkan kendala yang ada pada

pasien itu sendiri yaitu kurangnya perhatian dari keluarga pada

pasien gangguan mental, sehingga kasus yang disebabkan masalah

keluarga tidak dapat diberikan konseling secara menyeluruh

pada keluarga, melainkan hanya secara parsial, yakni pasien itu

sendiri.

4.6 Mulai dari Problem Ekonomi,

hingga Rumah Tangga

Pasien yang mengalami ganggguan mental ketika datang

ke Puskesmas tidak langsung menuju Poli Jiwa, namun ditangani

oleh dokter di Poli Umum dengan keluhan sakit fisik, seperti

sakit kepala dan cepat lelah. Apabila ada gejala gangguan mental

seperti cemas, susah tidur, atau komunikasi kurang baik, maka

dokter di Poli Umum akan meminta pasien untuk menuju Poli

Jiwa. Setelah di Poli Jiwa, pasien diidentifikasi oleh Pengelola

Program Kesehatan Jiwa yang telah terlatih. Apabila teridentifikasi

mengalami gangguan mental, pasien diberi konseling serta

alternatif pemecahan masalah. Tugas pengelola program hanya

pada identifikasi dan konseling, sedangkan resep obat yang

diberikan sepenuhnya hak dokter yang ada di Poli Umum. Akan

tetapi, jika gangguan mental yang dialami oleh pasien sangat

parah, seperti skizofren, maka pasien akan langsung dirujuk ke

Poli Jiwa di RSUD Ampana.

Suatu hal positif yang dapat diapresiasi dari pasien yang

dinyatakan mengalami gangguan mental adalah mereka tidak malu


untuk berobat. Apabila dirujuk ke Poli Jiwa di RSUD Ampana, maka

pasien akan benar-benar melanjutkan proses pengobatannya.

“… karena dorang (mereka) sudah mengerti bahwa jika tidak

diobati, maka dorang akan semakin parah sakitnya ...”, ujar Ibu

Susan, Pengelola Program Kesehatan Jiwa Puskesmas Ampana.

Hal ini tidak lepas dari usaha Pengelola Program Kesehatan Jiwa

di Puskesmas yang mengkomunikasikan pada pasien dan atau

keluarganya bahwa pasien mengalami gangguan mental yang

bukan berarti gila. Hanya saja jika gangguan mental ini tidak segera

diobati lebih lanjut maka bukan tidak mungkin selanjutnya akan

menjadi lebih berat lagi. Dengan adanya penjelasan semacam

ini, pasien termotivasi untuk melanjutkan pengobatannya hingga

sehat kembali.

Menurut Ibu Susan, pemicu terjadinya kecemasan yang

dialami oleh pasien adalah masalah ekonomi dan rumah tangga.

Sebagian besar pasien gangguan mental merupakan ibu rumah

tangga yang mencemaskan keadaan ekonomi dalam keluarganya.

Contohnya, ada suatu kasus anxietas pada ibu rumah tangga

yang pernah ditangani oleh Ibu Susan. Ibu tersebut mengeluhkan

sakit kepala dan susah tidur (insomnia) serta sering menangis.

Suaminya bekerja sebagai buruh tani, sedangkan beliau hanya

seorang ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran

setiap bulannya dengan 3 orang anak yang masih usia sekolah.

Penghasilan suaminya sebesar Rp 50.000,- per hari. Tapi beliau

harus membagi uang tersebut untuk keperluan makan, uang

saku sekolah putranya, dan keperluan yang lain. Beliau cemas

tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-sehari tersebut. Setelah

konseling, Ibu Susan membantu untuk menyelesaikan masalah

kecemasan pasien dengan memberikan alternatif solusi tentang


skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Apabila kebutuhan

tersebut bukan kebutuhan primer, maka tidak perlu lagi dipikirkan

terlalu jauh. Namun jika kebutuhan untuk makan sehari-hari, maka

harus dipikirkan terlebih dahulu dengan membagi penghasilan

suami agar dapat membeli bahan makanan yang murah tetapi

semua anggota keluarga bisa makan. Begitu pula dalam membagi

uang untuk keperluan yang lain. Intinya, Ibu S sebagai konselor

memberikan alternatif solusi dan menenangkan pasien agar tidak

terlalu cemas terhadap suatu masalah yang dihadapi. Dengan

demikian pasien yang mengalami gangguan mental, dalam hal ini

anxietas, dapat segera pulih dan kembali sehat baik fisik maupun

psikisnya.

Jenis kasus gangguan mental yang paling banyak dialami

pasien Puskesmas Ampana Barat dalam tiga tahun terakhir adalah

anxietas (kecemasan) diikuti dengan skizofrenia dan depresi.

Menurut dr. Soraya, sebagian besar kasus gangguan mental di

RSUD adalah gangguan mental ringan sampai sedang. Sebagian

besar penyebab masalah gangguan mental yang dialami oleh

pasien yang berkunjung ke Poli Jiwa RSUD Ampana karena masalah

ekonomi dan masalah rumah tangga seperti perselingkuhan,

bentrok dengan orang tua, dan lain-lain. Bagi pasien gangguan

mental, selain membutuhkan pengobatan juga memerlukan

psikoterapi, dan harus dokter spesialis yang melakukan terapi

tersebut. dr. Soraya menjelaskan bahwa gangguan mental terjadi

karena ada masalah neurotransmitter di otak yang mengganggu

pikiran dan perasaan, sehingga untuk mengisi ketidakseimbangan

tersebut diberikan obat terlebih dahulu. Bila kondisi sudah mulai

bagus maka mulai diberikan psikoterapi. Pada saat pelaksanaan


psikoterapi atau konseling itulah pasien dapat diintervensi untuk

menyelesaikan masalah kehidupan yang dialami.

Gambar 4.5 Jumlah Kasus Gangguan Mental di Puskesmas Ampana Barat (Diolah dari Data Rekam Medis Puskesmas Ampana Barat)

Jenis gangguan mental yang paling sering terjadi pada pasien

Poli Jiwa adalah gangguan fungsional. Gangguan fungsional adalah

gangguan mental seperti insomnia, anxietas, depresi, dan lain-lain.

Gangguan mental jenis inilah yang paling banyak kasusnya di Tojo

Una-Una. Selain itu, terdapat pula jenis gangguan mental organik,

yakni gangguan mental seperti penyalahgunaan obat, dimensia,

gangguan hormonal pasca melahirkan, dan lain-lain. Gangguan

mental jenis ini paling banyak dikarenakan penyalahgunaan obat

(NAPZA). Hingga saat ini terdapat 4 pasien gangguan mental

karena NAPZA yang dirawat inap di RSUD Ampana.


4.7 Nenek H: Sakit Kepala yang tak Kunjung Hilang

Salah seorang pasien gangguan mental (anxietas) yaitu

Nenek H berusia 57 tahun. Ia hidup bersama suaminya yang ber-

usia 67 tahun dan kedua cucunya. Ia memiliki 6 orang anak, 3 laki-

laki dan 3 perempuan. Dua anaknya tinggal di dekat rumah Nenek

H, sedangkan satu orang tinggal bersama di rumah Nenek H tetapi

lebih banyak di kebun, sedangkan dua anaknya lagi tinggal di desa

lain.

Tempat tinggal Nenek H sangat sederhana, berupa rumah

berukuran 3x5 meter dengan dinding yang terbuat dari kayu dan

beratapkan seng, sedangkan lantainya terbuat dari semen. Ada

2 buah kamar di dalam rumahnya, satu ditempati oleh Nenek

H dan suaminya, sedangkan kamar yang lain ditempati oleh

cucunya. Setelah ruang tamu dan kamar, terdapat pula dapur

dengan ukuran 2x3 meter yang di dalamnya terdiri dari tungku,

rak piring, dan meja makan dari kayu. Di dapur inilah Nenek H

memasak setiap harinya dengan menggunakan uang untuk

belanja yang diperoleh dari hasil kebunnya. Terkadang putra

putrinya memberikan sebagian penghasilannya kepada Nenek H

agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun begitu,

tetap saja Nenek H merasa kasihan terhadap putra putrinya jika

harus membagi penghasilannya karena putra putrinya sendiri

bermata pencaharian sama, yakni sebagai petani coklat.


Gambar 5.6 Rumah Nenek H tampak depan (Dokumentasi Peneliti)

Gambar 5.7 Tempat Tinggal Nenek H (Dokumentasi Peneliti)

Sang suami yang sudah tentu tidak muda lagi setia mene-

maninya walaupun tidak dapat bekerja di kebun karena baru saja


sembuh dari sakit kekurangan Haemoglobin yang harus diopname

di RSUD Ampana Barat selama hampir seminggu. Biasanya, Nenek

H dan suaminya berangkat ke kebun bersama-sama dengan

berjalan kaki sejauh 7 km. Namun, karena saat ini sudah tidak

memungkinkan untuk bekerja sedemikian keras, maka suami

Nenek H menghabiskan waktu sehari-harinya di rumah menemani

istrinya. Diakuiu oleh Nenek H bahwa tidak ke kebun berarti tidak

dapat mengetahui kondisi pohon coklatnya, tidak bisa mencabut

rumput di sekitar pohon coklat, dan tidak dapat memanen hasil

kebun, sehingga pemasukan ekonomi pun berkurang.

Ia juga memikirkan nasib putra putrinya yang tinggal

di luar Kecamatan Ampana. Pekerjaan mereka yang sesama

petani, dengan jumlah anak yang lebih dari satu, jarang sekali

mangunjungi kediaman Nenek H di Desa Buntongi, menjadi beban

pikiran Nenek H. Keadaan ekonomi keluarganya yang kurang baik,

ditambah dengan belum bisa kembali bekerja di kebun, kemudian

putra putrinya yang tinggal jauh dan dengan keadaan kondisi

hampir sama dengan dirinya, menyebabkan Nenek H mengalami

kecemasan (anxietas). Namun, Nenek H merasa bahwa dirinya

baik-baik saja, tetapi selalu merasa sakit kepala yang tidak kunjung

hilang, selalu kambuh dalam beberapa hari, serta mengalami

kesulitan tidur (insomnia). Tampak wajah Nenek H yang murung,

gelisah, dan setiap menatap orang lain terlihat ingin menangis.

Untuk mengobati sakit kepalanya ini, Nenek H mengonsumsi

obat warung yang dibelinya dari kios. Obat ini mengandung

Dextromethorpan Hbr yang dapat menekan batuk. Bahan obat

ini juga memiliki efek sedatif (memberikan rasa tenang). Bisa jadi

karena efek tenang inilah maka Nenek H sering mengonsumsi

obat tersebut, yang dibeli dari warung seharga Rp 3.000,00 per


strip. Selain itu Nenek H juga memiliki kebiasaan minum obat “3

macam” yang terdiri dari Prednison, Phenylbutazone, dan Vitamin

B1. Obat ini diperolehnya dengan cara membeli di apotek. Selain

mengonsumsi obat-obatan tersebut untuk meredakan sakit

kepala, ia juga mengunjungi dukun di desa sebelah. Tidak ada

obat yang diberikan oleh dukun, selain doa yang menurut Nenek

H dapat menenangkan dan membuat sakit kepalanya hilang.

Namun, setelah tiga atau empat hari, sakit kepalanya kembali

terasa. Sehingga dalam satu minggu bisa sampai 2 kali berobat ke

dukun dengan biaya Rp 10.000,- setiap pengobatan.

Nenek H menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk meng-

obati sendiri sakit kepalanya dengan berobat ke dukun dan

membeli obat warung daripada berkunjung ke Puskesmas. Hal

ini disebabkan ia tidak memiliki sepeda motor sebagai sarana

transportasi. Selain itu, ia juga merasa nyaman setelah meminum

obat warung dan didoakan oleh dukun.

4.8 Mama A: Sudah Jatuh tertimpa Jejaka Tua yang Miskin

Mama A sebutannya, namun bukan berarti dia sudah ibu-

ibu, sama sekali tidak, dia terlihat masih sangat muda (sekitar

18 tahun) dengan anak balitanya. Ketika ditemui, ia masih pergi

mencuci. Ia mencuci pakaian keluarganya, yaitu: suami dan

putrinya. Yang menemui adalah suaminya, Om D. Om D berbadan

kurus, berkumis, dengan raut wajah yang cekung. Wajahnya

seperti pria berusia 60 tahun, tetapi sebenarnya baru 50 tahun

(berdasarkan KK).18 Ia menjaga anak perempuannya yang berusia

18 Jika Mama A benar berusia 18 tahun, maka ketika melahirkan anak dia masih berusia 14 tahun (karena anaknya tercantum di KK berusia 4 tahun). KK yang dikeluarkan Dukcapil (Dinas Pendudukan dan catatan Sipil) malah tidak


4 (empat) tahun, lahir di bulan Februari 2011. Kelahirannya

ditangani oleh Bidan Siti. Bidan Siti ingat betul karena anak ini

lahir pada saat sebelum ia berangkat sekolah di Ampanan/Palu.

Anaknya, FM, berbadan kecil, pendek dan kurus, berambut

keriting, bicaranya tidak jelas. Anaknya bermain sendiri di dapur. Ia

hanya mengenakan baju terusan tanpa celana dalam. Ia bermain

sambil memakan biskuit (snack).

Suami orang Saluan (Luwuk) sebenarnya cukup bekerja

keras. Ia bekerja serabutan, termasuk beternak kambing bagi hasil.

Ada empat kambing yang dipelihara di kandang yang diletakkan di

belakang rumahnya; ada ayam yang jumlah tidak seberapa. Ia juga

bekerja bagi hasil menanam pohon kelapa, namun jumlah tidak

lebih dari 100 batang, dan belum semua bisa dipetik hasilnya.

Hasilnya kurang dari 500 kg sekali panen, atau kurang lebih 2,5

juta dalam setahun. Ia juga menanam cengkeh, tetapi belum bisa

dipanen. Mungkin 10 tahun lagi baru bisa dipanen. Ia juga bekerja

memanjat pohon kelapa. Satu hari bisa memperoleh Rp 50.000,-,

satu pohon Rp 2.500,- atau Rp 5.000,-. Sekarang, sedang sepi.

Kalau tidak kegiatan, ia pergi memancing. Ia pergi ke laut dengan

menggunakan perahu dayung.

mencantumkan nama dirinya. Hanya ada nama suami (Om D) dan anaknya (FM), sedangkan namanya ada di kolom orang tua anak. Kasus ketidak beresan KK ini adalah temuan yang kedua di Desa Popolii. Temuan yang pertama pada KK keluarga AL semua tanggal lahir memiliki tanggal dan bulan yang sama yaitu tanggal 1 bulan 7 dengan tahun yang berbeda-beda. Menurut amatan peneliti, estimasi tahun pun tidak akurat (lebih tua) karena antara angka yang tercantum di KK dengan kenyataan di lapangan berbeda jauh. Kesamaan dari kedua kasus ini adalah keduanya memiliki latar belakang ekonomi yang sangat miskin.


Gambar 4.9 Rumah Mama A


Kalau melihat rumahnya, maka orang tidak akan menyangka

rumah ini dihuni oleh orang. Rumahnya sebenarnya bagian dapur

dari rumah orangtuanya. Rumah orangtuanya yang terbuat dari

kayu juga telah ambruk dan tinggal lantainya yang terbuat dari

semen dan pondasi dari bata. Rumahnya terbuat dari papan

dengan atap rumbai, berupa rumah panggung. Di dalamnya,

bagian depan disekat jadi dua dengan dinding papan tidak lebih

dari satu meter. Sebelah kiri merupakan ruang tidur, sedangkan

kanan merupakan ruang tengah dan sekaligus ruang tamu. Untuk

menuju ruang tidur, melalui dapur. Dapurnya melebar, lebarnya

lebih panjang dari rumahnya, kira-kira satu meter lebihnya,

sedangkan panjang kurang dari 2 meter. Sebelah kiri digunakan

untuk dapur, sedangkan sebelah kanan untuk melektakkan kayu

dan makanan. Belanga yang berisi nasi digantung di dapur. Tidak


ada kamar mandi. “… Kalau buang air besar ya sembarang. Di

kebun, tinggal gali …”. Rumah ini sudah masuk ke dalam daftar

bedah rumah di desanya sejak dua tahun lalu, tetapi sampai kini

belum turun juga.

Gambar 4.10 Mama A dan anaknya


Tidak beberapa lama, Mama A datang. Ia tidak segera me-

me gang anaknya. Anaknya dibiarkan bermain di dapur, sesekali

mengajak bicara ayahnya. “… Setiap hari dengan saya mas. Itu

hanya anak tiri. Saya bukan ayahnya. Saya menikahi dia sudah punya

anak ...”. Menurut informasi dari Bidan Siti, yang juga diiyakan oleh

Mama A. Anak itu bukan anaknya. Oleh karena itu, anak ini diberi

nama FM, tidak memakai nama ayah tirinya. Sekali lagi, menurut

pengakuannya anak itu hasil hubungan gelap dengan majikannya

I. Menurut Bidan Siti, I adalah majikan tempat ia menjadi buruh

cuci. Waktu itu, isteri Pak I pergi ke luar pulau. Setelah mencuci

dan menjerang pakaian, ketika mengembalikan ember, ia diseret


ke tempat tidur dan disetubuhi. Pak I yang dibela oleh isteri tetap

bersikeras tidak mengakui bahwa ia menghamilinya. Pembelaannya

semakin kuat karena selama beberapa tahun perkawinan dengan

isterinya ia belum dikaruniai anak. Tertuduh lainnya adalah kakak

laki-lakinya. Dari rumor masyarakat, kakak laki-laki yang belum

kawin juga menyetubuhinya. Siapa yang benar tidak ada yang

tahu. Yang pasti, hingga kelahiran anaknya Mama A tidak memiliki

suami.

Mama A yang tamat SD di Ampana ketika ikut saudaranya

ini, akhirnya dikawinkan dengan Om D. Om D adalah bujangan tua.

Waktu menikah, usianya 46 tahun. Ia adalah teman ayahnya. “…

Saya kasihan pada anak Febri. Maka, saya kawini dia ...”, tandasnya.

Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, Mama A men-

jadi orang yang suka curiga pada orang asing. Anaknya tidak boleh

bermain dengan anak-anak lain. “… Anak-anak sini nakal. Suka

ganggu ...”, ujarnya. Ketika diwawancarai, ada tatapan curiga di

matanya, tapi di waktu lain ia tidak memperhatikan apa yang kita

tanyakan. Ia hanya melihat pintu. Ia jarang berkomunikasi dengan

tetangganya. Setelah mencuci, ia ke rumah ibunya membantu

me ma sak. Dari masakan itu, ia ambil sebagian untuk lauk anak

dan suaminya. Suaminya ke kebun, tapi pada sore hari menimba

air di sumur untuk mandi dan cuci piring. Begitulah, sehari-hari

keluarga A dan Om D.

4.9 Tante JB: Kecemasan karena Miskin

Tante JB tinggal tidak jauh dari kediaman keluarga FT (ibu

dari VA penderita pneumonia). Ia tinggal di kampung Sakolong

bagian bawah. Rumahnya persis di pinggir pantai, dengan bentuk

rumah panggung. Di samping rumahnya, terdapat perahu miliknya.


Dinding rumahnya terbuat dari kayu, atapnya dari rumbai daun

nyiur. Kamarnya dua. Kamar pertama di depan bersebelahan

dengan kamar tamu. Kamar itu ditempati anak perempuannya

yang sulung, saat itu bersekolah di SMP Negeri Popolii kelas

2. Kamar yang lain persis di belakang ruang tamu. Kamar itu

ditempati oleh ia dan suaminya.

Gambar 4.11 Rumah Tante JB


Gambar 4.12 Tante JB dan kebunnya



Di depan rumahnya, ada kebun kecil. Di kebun itu Tante JB

menanam berbagai sayuran dan rica-rica. Ada pula pohon pisang

dan pohon kelapa. Ia berbicara dengan cepat dengan bahasa

Indonesia bercampur bahasa lokal, “… Bingung, harus masak di

dapur, sebentar lari ke kebun. Tanam-tanam ....”

Ia menjadi buruh masak di rumah Bapak BR. Rumah itu ter-

letak di pinggir jalan utama kampung Sakolong dekat SD. Bapak BR

adalah guru SMA yang hampir pensiun. Ia guru Geografi, asalnya

dari Sulawesi Selatan. Isterinya kepala sekolah TK. Di rumah itu,

ada ibunya dan anak bungsunya. Karena kesibukan pasangan ter-

sebut, Tante JB diminta untuk memasak setiap hari. Bahannya

sudah disiapkan. Sebulan ia di dibayar Rp 100 ribu. Tidak jarang

ia juga membantu memijat ibu Bapak BR yang sudah tua. Selain

di keluarga BR, ia juga bekerja di rumah Bapak HR. Di rumah itu,

ia bertugas mencuci dan menyeterika pakaian. Bayarannya juga

sama, seratus ribu per bulan.

“… Bayangkan, saya harus berlari dari rumah Bapak BR ke Bapak HR. Habis masak, terus cuci pakaian dan mengering. Terus pulang ke rumah. Masuk dapur. Keluar lagi rawat tanaman. Begitu setiap hari ...”, keluh Tante JB.

Ia mengaku mengalami kecemasan. Ia takut kekurangan.

Ia jarang tidur siang, jarang pula tidur malam. Ia mengaku sering

kaget dan cepat bangun. Hal itu tidak menyenangkan. Ia sering

pusing kepala. Rasa pusing itu menguat ketika dia salah makan. “…

Pernah dikasih daging kambing. Langsung naik 200 (tensi) waktu

ke dokter ...”. Semuanya serasa ia tanggung sendiri. Sementara

itu, suaminya yang bekerja sebagai tukang panjat kelapa dibayar

tergantung jumlah pohon. Setiap pohonnya Rp 2.500,- s/d Rp

3.000,-. Saat ini ia sedang menganggur. Ia ada di rumah. “… Suami

malas cari ikan di laut ...”, jelasnya. Ia juga pernah ditawari ikan


lele peliharan Bapak BR. Ia menolak. “Hi… tidak bisa makan.

Lendirnya itu ….”

4.10 TPKJM yang Jalan di Tempat

Bupati Tojo Una-Una selalu peduli terhadap upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, lebih-lebih

pada program ketersediaan dokter, termasuk dalam hal ini keter-

sediaan dokter spesialis gangguan jiwa. Sesuai dengan penjelasan

dokter spesialis kejiwaan bahwa Bupati sangat terbuka jika ada

saran atau masukan mengenai upaya kesehatan. Bahkan Bupati

mempermudah izin serta segala keperluan bagi doker yang

akan melanjutkan studinya ke jenjang spesialis kejiwaan. Hal ini

dikarenakan beliau menyadari bahwa masyarakat Tojo Una-Una

banyak yang mengalami depresi ringan akibat masalah ekonomi

yang menimpanya, sampai dikelaurkan Surat Keputusan Bupati

mengenai Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM)

Gambar 5.5 Plang TPKJM bersebelahan dengan Plang Dinkes Kabupaten Tojo Una-Una



pada tahun 2012 yang lalu dengan anggota tim dari lintas sektor.

Ketua tim ini adalah Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari

Polres, Bappeda, Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan

lainnya.

Walaupun sudah ada Surat Keputusan Bupati tentang

TPKJM ini, namun tidak ada tindak lanjut dari sektor tersebut

untuk menangani masalah kejiwaan masyarakat. Hingga saat ini,

TPKJM tidak diketahui bentuk kerjasamanya dan tidak aktif dalam

melak sanakan kegiatan. Hanya Dinas Kesehatan yang masih

peduli terhadap masalah kejiwaan ini. “… sudah ada pertemuan,

tapi hanya satu kali. Setelah itu mereka (lintas sektor – red.) tidak

peduli lagi ...”, jelas Kasie Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan.

Sedangkan sektor yang lainnya sudah tidak berkoordinasi dan

bekerjasama lagi pascarapat koordinasi yang dilaksanakan satu kali

tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama

lintas sektor dalam program kesehatan jiwa ini belum maksimal,

termasuk kerjasama antara RSUD Ampana dengan Badan Narkotika

Nasional serta Kepolisian Tojo Una-Una dalam kaitannya dengan

masalah gangguan mental akibat penyalahgunaan narkoba.

TPKJM merupakan tim yang melaksanakan program-pro-

gram kesehatan jiwa masyarakat di kabupaten/kota, yang keang-

gotannya terdiri dari beberapa perangkat daerah terkait, Kepala

Kepolisian Resort dan Direktur Rumah Sakit Jiwa di wilayahnya,

yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah

Kabupaten/Kota. Pelaksanaan sehari-hari berada di bawah

koordinasi Kepala Dinas yang membidangi kesehatan (Depkes,

2013). Sedangkan di Tojo Una-Una, TPKJM ini dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dengan anggota terdiri dari Polres, Bappeda,

Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lain-lainnya. Tim ini


pernah melakukan rapat koordinasi, namun hanya sekali dengan

difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Setelah rapat koordinasi, tidak

pernah ada koordinasi lanjutan terkait dengan tim ini dan peran

masing-masing lintas sektor, sehingga sampai saat ini hanya Dinas

Kesehatan yang tetap konsisten dalam melaksanakan upaya

kesehatan jiwa.

Ada kebijakan tidak tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan

dan jajarannya bahwa suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh

Dinas Kesehatan hendaknya lebih mengutamakan pada kegiatan

yang merujuk pada pencapaian MDGs 2015, seperti penurunan

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi. Kecuali itu juga

fokus pada pemberantasan masalah penyakit menular yang

masih didominasi pada pemberantasan malaria. Oleh karena itu,

Dinas Kesehatan menargetkan Tojo Una-Una bebas malaria tahun

2015, sehingga masalah gangguan mental yang tergolong dalam

upaya kesehatan penunjang, belum menjadi prioritas masalah

yang harus segera diselesaikan. Hal ini juga berpengaruh pada

dana yang dialokasikan untuk kegiatan kesehatan jiwa oleh Dinas

Kesehatan.

Keberadaan TPKJM ternyata belum efektif untuk menurunkan

prevalensi gangguan mentaldi Kabupaten Tojo Una-Una, karena

pada pelaksanaannya koordinasi lintas sektor yang diharapkan

dalam tim tersebut belum optimal. Selain itu, tidak masuknya

kesehatan jiwa dalam variabel MDGs menjadikan program ini

belum menjadi prioritas utama untuk diselesaikan bersama. Dinas

Kesehatan masih harus memperhatikan masalah AKI, AKB, dan

pemberantasan malaria yang memang mempengaruhi langsung

kualitas kesehatan dan kehidupan seseorang.

133

Bab 5Pneumonia, Pembunuh Anak

yang Terlupakan

Menurut UNICEF dan WHO (2006), pneumonia merupakan

pembunuh anak paling utama yang terlupakan (major forgotten

killer of children) karena begitu banyak anak yang meninggal

karena pneumonia namun sangat sedikit perhatian yang diberikan

kepada masalah pneumonia (UNICEF/WHO, 2006). Pneumonia

merupakan penyebab kematian yang bahkan lebih tinggi bila

dibandingkan dengan gabungan kematian akibat AIDS, malaria,

dan campak. Pneumonia membunuh lebih dari 2 juta anak-balita

setiap tahun yang sebagian besar terjadi di negara berkembang

(Said, 2010).

Berdasarkan data Riskesdas 2007 penyebab kematian balita

karena pneumonia adalah nomor 2 dari seluruh kematian balita

(15,5%), sehingga jumlah kematian balita akibat penumonia

tahun 2007 adalah 30.470 balita (15,5% x 196.579), atau rata-rata

83 orang balita meninggal setiap hari akibat pneumonia. Angka

ini sangat besar, sehingga perlu menjadi perhatian bagi pengelola

program ISPA pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta perlu

mendapat dukungan pemerintah daerah agar upaya pengendalian

penyakit pneumonia dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga

angka kematian ini dapat diturunkan (Kemenkes RI, 2010).

Tanda dan gejala penyakit infeksi saluran pernapasan

dapat berupa: batuk, kesukaran bernapas, sakit tenggorokan,


pilek, sakit telinga, dan demam. Pneumonia adalah infeksi akut

yang menge nai jaringan paru-paru (alveoli). Paru-paru terdiri

dari ribuan bronkhi yang masing-masing terbagi lagi menjadi

bronkhioli, yang tiap-tiap ujungnya berakhir pada alveoli. Ketika

seseorang menderita pneumonia, nanah (pus) dan cairan mengisi

alveoli tersebut dan menyebabkan kesulitan penyerapan oksigen

sehingga terjadi kesukaran bernapas. Pada anak yang menderita

pneumonia, kemampuan paru-paru untuk mengembang ber-

kurang sehingga tubuh bereaksi dengan bernapas cepat agar

tidak terjadi hipoksia (kekurangan oksigen). Apabila pneumonia

bertambah parah, paru-paru akan bertambah kaku dan timbul

tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam. Anak dengan

pneumonia dapat meninggal karena hipoksia atau sepsis (infeksi

menyeluruh) (P2PL, 2010).

Ibu Pintar, Anak Lahir Sehat, tapi Gagal karena Pneumonia

Cerita ini bermula pada sebuah keluarga pasangan FT (28 tahun) dan AL (29 tahun) serta almarhum anak mereka VA. Mereka tinggal di Desa Popolii Kecamatan Walea Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una. FT adalah lulusan angkatan pertama SMA Negeri Popolii tahun 2006. Ia sempat kuliah di Universitas Terbuka jurusan Kearsipan hingga semester 6. Selama kuliah ia bekerja sebagai pegawai honorer di Kantor Desa bagian Kaur Pemerintahan. Dari cara menjawab pertanyaan dan ekspresinya tampak bahwa ia seorang yang cerdas.

FT dengan suaminya (AL) sebenarnya masih bersaudara sepupu. Suaminya merupakan anak dari saudara ibunya. Ibunya berasal dari Kabupaten Parigi Mountong. Kabupaten Parigi Mountong merupakan kabupaten yang berbatasan


dengan Kota Palu. Jaraknya kurang lebih 310 km dari Ampana (ibukota Kabupaten Tojo Una-una). Ketika saudara ibunya dari Parigi Mountong pulang ibadah haji, terjadi pertemuan antarkeluarga. Pada saat itu ada rencana mengawinkan AL dan FT yang sama-sama bujang. Dalam usia 26 tahun FT dianggap sebagai perawan yang tidak laku kawin. Akhirnya, ia pun bersedia dikawinkan.

Seingatnya, pada waktu hamil VA, ia sebenarnya tidak meng alami banyak masalah. Pada waktu hamil besar, sekitar delapan bulan, ia masih ikut bekerja padat karya mengangkat pasir untuk membuat jalan di depan rumahnya. “Lumayan, untuk dapat uang tambahan.” Suaminya bekerja di kebun dan kadang-kadang memancing.

Gambar 5.1. Anak VA (alm.) penderita pneumonia.

(Dokumentasi Bidan Siti)

VA lahir pada tanggal 20 September 2013. Menurut FT, ketika lahir, berat bayi VA normal berkisar 2,5 kg. Ketika masih bayi, VA sangat mudah dirawat. Jam 8 malam sudah tidur, namun tengah malam biasanya bangun dan minta susu atau


bubur. VA tidak mendapat ASI eksklusif. Umur empat bulan VA diberi makan tambahan bubur instan kacang hijau. VA biasa tidur di dipan (tempat tidur) yang terletak di kamar depan, yang menurut amatan peneliti pencahayaannya kurang, karena tidak ada sinar matahari yang masuk.

VA merupakan cucu kesayangan neneknya. Selain ne-nek nya yang mengasuh, ayahnya juga sering menggendong. Ayahnya seorang perokok. Menurut pengakuan FT, ketika suaminya menggendong VA, tidak jarang ia juga merokok. Di rumah tersebut yang perokok bukan hanya suaminya, tetapi juga kakak laki-laki dan isterinya. Ia iri terhadap keluarga kakaknya yang menurutnya memiliki anak sehat tidak seperti VA. 1

Pada perkembangannya, VA juga mengalami gizi kurang, ter utama setelah bulan Maret 2014. Pada bulan itu, VA ter-serang pneumonia sehingga dirujuk ke rumah sakit satu bulan lamanya. Beratnya turun, usia empat bulan hanya 7,3 kg dan berat itu tidak bertambah hingga saat meninggal. Hal itu terjadi karena ia tidak doyan makan dan mudah terkena penyakit. Salah satunya diare yang menyerang hingga meninggal pada

bulan Januari 2015 dalam usia satu tahun empat bulan.

5.1 Meningkat Tak Terduga

Salah satu kelompok indikator penyusun IPKM adalah

penyakit menular, yang terdiri dari tiga indikator yaitu prevalensi

pneumonia, diare balita dan ISPA balita. Dari ketiga indikator ini

pneumonia dan ISPA balita di Kabupaten Tojo Una-Una memiliki

prevalensi tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulteng.

Pada IPKM 2013 denominator kedua indikator ini berbeda, pada

pneumonia adalah untuk semua umur sedangkan pada ISPA


adalah balita. Jika dibandingkan dari hasil Riskesdas sebelumnya,

prevelensi pneumonia mengalami peningkatan paling signifikan

yakni dari 3,37% pada tahun 2007 menjadi 13,83% pada tahun

2013, atau terdapat peningkatan hingga 400% (Gambar 5.2).

Gambar 5.2 juga menunjukkan bahwa Kabupaten Tojo Una-

Una menduduki peringkat tertinggi untuk prevalensi pneumonia

dibandingkan 10 Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah pada tahun

2013. Selain itu, angka 13,83% pada penyakit pneumonia adalah

angka yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi

pneumonia Sulawesi Tengah dan Indonesia yang masing-masing

4,15% dan 2,14%. Dengan demikian, prevalensi pneumonia selain

merupakan sub indikator IPKM dengan bobot mutlak yang artinya

bobot tertinggi, juga merupakan sub indikator dengan peningkatan

prevalensi yang cukup signifikan dari tahun 2007 ke 2013. Oleh

karena itu, prevalensi pneumonia ini menjadi sub indikator yang

memberikan kontribusi pada penurunan skor dan peringkat IPKM

Kabupaten Tojo Una-Una.

Gambar 5.2 Prevalensi Pneumonia Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007 dan 2013 (Balitbangkes, 2008, Balitbangkes, 2014)

128


Gambar 5.3 Prevalensi ISPA Balita Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (Balitbangkes, 2014) Hasil Riskesdas 2013 untuk ISPA balita di Kabupaten Tojo Una-Una juga menempati peringkat pertama dibandingkan kabupaten lain di Sulteng, yaitu sebesar 48,98%. Secara umum ISPA balita di Indonesia juga cukup tinggi yaitu 40,64%,

Prevalensi Nasional 2013


Gambar 5.3 Prevalensi ISPA Balita Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (Balitbangkes, 2014)

Hasil Riskesdas 2013 untuk ISPA balita di Kabupaten Tojo Una-

Una juga menempati peringkat pertama dibandingkan kabupaten

lain di Sulteng, yaitu sebesar 48,98%. Secara umum ISPA balita di

Indonesia juga cukup tinggi yaitu 40,64%, sementara di Sulteng

malah lebih rendah yaitu sebesar 35,03% (Gambar 5.3).

5.2 Rokok, Bahaya yang Tak Disadari

Faktor risiko adalah faktor atau keadaan yang mengakibatkan

seorang anak rentan menjadi sakit atau sakitnya menjadi berat.

Referensi menyebutkan bahwa faktor risiko pneumonia antara

lain adalah BBLR, status gizi yang buruk, polusi udara dalam kamar

terutama asap rokok dan asap bakaran dari dapur, disamping

faktor yang lain (Kartasasmita, 2010). Kebiasaan yang juga banyak

terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak bisa dianggap

remeh adalah kebiasaan orang tua merokok di depan anak-

anak. Terlepas kebiasaan ini akan terekam di dalam alam bawah

128


Gambar 5.3 Prevalensi ISPA Balita Provinsi Sulawesi Tengah 2013 (Balitbangkes, 2014) Hasil Riskesdas 2013 untuk ISPA balita di Kabupaten Tojo Una-Una juga menempati peringkat pertama dibandingkan kabupaten lain di Sulteng, yaitu sebesar 48,98%. Secara umum ISPA balita di Indonesia juga cukup tinggi yaitu 40,64%,

Prevalensi Nasional 2013


sadar anak sehingga saat dewasa mereka akan meniru kebiasaan

serupa, paparan asap rokok juga membahayakan kesehatan.

Merokok sembari menggendong atau menidurkan anak menjadi

pemandangan yang biasa kita jumpai. Paparan asap rokok ini

semakin bertambah parah, ketika orang tua menerima tamu yang

juga perokok. Tidak ada keinginan dari orang tua untuk mencoba

merokok di luar rumah, sekalipun mereka memiliki anak balita.

Kasus Anak VA yang ada di boks 5.1 dapat menjadi contoh aktual,

bagaimana kaitan antara pneumonia dengan paparan rokok

sebagai salah satu faktor risiko yang nyata diterimanya hingga

akhirnya meninggal.

5.3 “Tradisi” Merokok: Dari Camat hingga Tenaga Kesehatan

Saat ini merokok menjadi sebuah kegiatan yang sangat

umum dilakukan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun

di perdesaan. Para perokok sering kita jumpai hampir di setiap

fasilitas umum yang ada di masyarakat. Mereka yang bukan

perokok dipaksa untuk memaklumi pemandangan ini, dan meng-

hirup asap yang dihasilkan dari setiap batang rokok yang dibakar.

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Tojo Una-Una, di mana

merokok menjadi persoalan serius yang menjadi perhatian

pemerintah daerah. Dengan kondisi ini tidak salah bila kita melihat

prevalensi perokok di Kabupaten Tojo Una-Una memang tinggi,

bahkan melebihi prevalensi di Propinsi Sulawesi Tengah maupun

prevalensi nasional.

Dari Gambar 5.4, kita dapat melihat bahwa prevalensi

perokok di Kabupaten Tojo Una-Una 36,12% melampaui prevalensi

Provinsi Sulawesi Tengah yakni 30,72%. Terdapat selisih angka


5,4% antara prevalensi di kabupaten dan di tingkat provinsi. Bila

kita membandingkan prevalensi Kabupaten Tojo Una-Una dengan

prevalensi nasional, terdapat selisih yang juga cukup besar yakni

6,81%.

Diolah dari Riskesdas Tahun 2013

Gambar 5.4 Prevalensi Perokok Tahun 2013

Berdasarkan hasil observasi di Desa Popolii Kecamatan Walea

Kepulauan, kebiasaan merokok tidak hanya ada di masyarakat

umum, namun juga pada level tokoh masyarakat, kepala desa,

camat, bahkan tenaga kesehatan di Puskesmas sekalipun. Camat

Walea Kepulauan cukup menarik kalau tidak boleh dikatakan

eksentrik. Hampir setiap sore ia pergi memancing dengan menaiki

katinting (perahu tradisional) ditemani 1-2 orang. Menurutnya

inilah satu-satunya hiburan berada di kawasan terpencil dan

merokok adalah hal yang tidak bisa dilepaskannya. Kepala Desa

Popolii juga perokok, hal itu terlihat pada waktu wawancara dan

diskusi kelompok terarah. Demikian pula RL salah seorang tenaga


kesehatan yang memiliki latar belakang pendidikan perawat dan

menjadi Kepala TU serta mengelola program imunisasi adalah

perokok. Hanya saja, apakah kebiasaan tersebut juga dilakukan

di rumah atau kawasan tanpa rokok, belum tereksplorasi sampai

sejauh itu. Pada akhirnya problem merokok atau tidak bukan

sekedar pada adanya pengetahuan akan bahaya merokok namun

lebih pada kebiasaan dan hal tersebut tidak dengan mudah dapat

teratasi. Hal itu dibuktikan dengan pendidikan Bapak Camat

(Sarjana Ekonomi), dan RL (lulusan keperawatan) adalah indikator

pendidikan yang dianggap memiliki pengetahuan sehingga mam-

pu menganalisis bahaya merokok, ternyata tidak berdampak sama

sekali terhadap perilaku merokok.

5.4 Berjuang Mematikan Api Rokok

Melihat semakin meningkatnya prevalensi perokok dari

tahun ke tahun di Kabupaten Tojo Una-Una, pemerintah daerah

mencoba untuk membuat langkah strategis melalui penerbitan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa

Rokok. Kawasan Tanpa Rokok atau yang disingkat KTR dalam Perda

ini adalah (1) fasilitas pelayanan kesehatan, (2) tempat proses

belajar mengajar, (3) tempat anak bermain, (4) tempat ibadah,

(5) angkutan umum, (5) tempat kerja, (6) tempat umum, (7) dan

tempat lain yang ditetapkan. Tujuan penerbitan Perda ini selain

untuk menekan prevalensi perokok di Kabupaten Tojo Una-Una,

juga untuk mencegah dan mengawasi dampak buruk dari asap

rokok sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Konsep peraturan ini adalah

melarang kegiatan merokok, iklan rokok, dan penjualan rokok

di Kawasan Tanpa Rokok/KTR yang telah diuraikan sebelumnya


kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli

rokok.

Setelah melihat besarnya pengaruh asap rokok terhadap

kasus ISPA dan pneumonia, penerbitan Perda Kawasan Tanpa Rokok

men jadi langkah luar biasa. Pemerintah mulai berupaya untuk

mengatur kebebasan para perokok, sehingga bisa meminimalisir

efek samping dari asap rokok, terutama pada perokok pasif.

Diperlukan sosialisasi yang berkesinambungan terkait penerapan

Kawasan Tanpa Rokok. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri

bila tidak ada dukungan dari masyarakat, untuk membuat suatu

kawasan yang ramah terhadap kesehatan terutama pada balita

yang masih lemah imunitasnya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una juga memiliki

semangat yang sama dengan pemerintah daerah untuk men-

jadikan Tojo Una-Una wilayah bebas asap rokok. Dengan diter-

bitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor

6 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Kadinkes mulai

meng aplikasikan peraturan ini di Dinas Kesehatan. Kadinkes telah

menerapkan sanksi terhadap setiap pelanggaran Perda ini. Sanksi

yang diberikan berupa pemotongan gaji senilai Rp 25.000,- bagi

setiap karyawan yang merokok di area Dinas Kesehatan. Bahkan

sejak tahun 2015 sanksi ini dipertegas dengan adanya mutasi

ke Puskesmas bagi setiap pelanggaran terhadap perda tersebut.

Keseriusan Dinas Kesehatan dalam merespon Perda yang dibuat

pemerintah ini, apabila mampu diimitasi oleh SKPD yang lain

tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam upaya

menciptakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Kebijakan positif terkait bidang kesehatan yang dibuat

pemerintah daerah adalah dengan diterbitkannya Perda Nomor


6 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Di dalam Perda

tersebut disebutkan (1) daerah mana saja yang masuk dalam

Kawasan Tanpa Rokok/KTR (2) kewajiban dan larangan bagi setiap

pengelola/pimpinan/penanggung jawab KTR (3) peran serta

masyarakat dalam perwujudan KTR (4) pembinaan, pengawasan,

dan koordinasi oleh Bupati (5) ketentuan penyidikan (6) ketentuan

pidana.

Dalam ketentuan pidana disebutkan bahwa setiap orang/

badan yang melanggar ketentuan pasal 13 dan 14 (Kewajiban dan

Larangan) dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan

atau denda paling banyak Rp 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah).

Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak main-main

dalam pembuatan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Namun sejauh

ini yang benar-benar konsisten menerapkan Perda ini baru Dinas

Kesehatan, hal ini terlihat dari sanksi yang diberikan terhadap

pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok, mulai dari pemotongan

gaji hingga mutasi pegawai.

Sekilas upaya ini terkesan berlebihan, karena perda KTR

sudah memiliki aturan tersendiri terkait sanksi bagi setiap pelang-

garnya. Namun, Dinas Kesehatan sebagai pelaku kesehatan di

daerah ingin menunjukkan keseriusan terhadap upaya terciptanya

KTR, dan bentuk dukungan kepada pemerintah daerah yang telah

menerbitkan Perda KTR.

Sementara ini penerapan Perda KTR ini masih belum berjalan

di SKPD lain yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Belum ada

SKPD yang secara nyata menerapkan Perda ini guna mempercepat

tercapainya KTR, sehingga perlu terus dilakukan sosialisasi terkait

Perda ini ke seluruh instansi yang ada, sebab upaya menciptakan

KTR tidak bisa dilakukan hanya sendiri saja, namun membutuhkan

partisipasi dari seluruh elemen di masyarakat.


5.5 Melatih Tenaga Kesehatan Peka Pneumonia

Derajat kesehatan merupakan pencerminan kesehatan

per orangan, kelompok, maupun masyarakat yang digambarkan

dengan umur harapan hidup, mortalitas, morbiditas, dan status

gizi masyarakat. Ditinjau dari Survei Demografi Kesehatan

Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian neonatal (AKN), angka

kematian bayi (AKB), dan angka kematian balita (AKBA) berturut-

turut adalah 19/1000 kelahiran hidup (KH), 32/1000 KH, dan

40/1000 KH.Terdapat perbedaan hasil dari SDKI 2007, yakni

AKN, AKBA, dan AKB berturut-turut 19/1000 KH, 34/1000 KH,

dan 44/1000 KH. Artinya, kematian bayi (0-59 bulan) masih

tinggi. Untuk itu diperlukan upaya untuk menurunkan angka

kematian tersebut, salah satu di antaranya dengan meningkatkan

keterampilan bidan dan perawat di Puskesmas dalam menangani

balita sakit. Peningkatan keterampilan perawat dalam tata

laksana balita sakit secara komprehensif dilaksanakan dengan

pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit atau lebih dikenal

dengan MTBS. MTBS bukan merupakan program kesehatan,

tetapi suatu standar pelayanan dan tatalaksana balita sakit secara

terpadu di fasilitas kesehatan tingkat dasar. Tujuan pelaksanaan

MTBS adalah menurunkan secara bermakna angka kematian dan

kesakitan terkait penyakit tersering pada balita, dan memberikan

kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan

anak (Direktorat Bina Kesehatan Anak, 2011).

Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una melalui Renstra-

nya menargetkan pelatihan MTBS pada tahun 2015 bagi 20

tenaga kesehatan dengan anggaran Rp 50.000.000,-. Pelaksanaan

MTBS di Puskesmas cukup membantu dalam penemuan kasus

pneumonia pada bayi dan balita. Prosedur pelaksanaan MTBS


di Puskesmas diawali dengan beberapa tahapan yakni, (1)

pendaftaran bayi/balita ke ruang KIA lanjut menuju ruang

pelayanan MTBS, (2) petugas menulis identitas pasien pada kartu

rawat jalan, (3) petugas melaksanakan anamnesa, (4) petugas

melakukan pemeriksaan, (5) petugas menulis hasil anamnesa

dan (6) pemeriksaan serta mengklasifikasi dan memberikan

penyuluhan, (7) petugas memberikan pengobatan sesuai buku

pedoman MTBS bila perlu dirujuk ke ruang pengobatan untuk

konsultasi dengan dokter. Ini juga berlaku untuk pasien yang

diduga pneumonia. Namun, diagnosa akhir apakah pasien

tersebut menderita pneumonia ringan ataukah ISPA ditentukan

oleh dokter Puskesmas. Dalam penentuan diagnosa ini seringkali

terjadi perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh dokter dan

perawat terkait diagnosa pneumonia.

“Terjadi miss (misunderstanding – red.) antara dokter dan perawat. Pneumonia ini kan ada ringan dan berat. Yang saya khawatir yang ringan ini tidak masuk. Dokter bilang ISPA, perawat bilang pneumonia ringan, atau sebaliknya. Riskan sekali batasan antara pneumonia ringan dan ISPA”.

(Sahrul, Kasie P2 Dinkes Kabupten Tojo Una-Una).

Hal ini menjadi persoalan yang muncul hampir di semua

Puskesmas. Perawat mendiagnosa pasien hanya mengalami batuk

biasa sedangkan dokter mendiagnosa sebagai pneumonia. “Saya

pikir ya saya memang hanya perawat, mungkin dorang (dokter)

lebih mengerti”, kata Bp. M. Taufik pengelola Program ISPA dan

Pneumonia Puskesmas Ampana Barat. Perbedaan pemahaman ini

dapat berpotensi pada cakupan angka pneumonia, di mana akan

ada pasien yang tidak terjaring, atau bahkan pasien yang bukan

pneumonia namun didiagnosa sebagai pneumonia.


Terkait dengan peranan tenaga kesehatan di Puskesmas

dalam menangani pneumonia, kita tidak bisa lepas dari pengelola

program pneumonia di Puskesmas. Keterbatasan jumlah tenaga

di Puskesmas menyebabkan 1 orang petugas dapat menangani

lebih dari 1 program, termasuk petugas yang menangani

pneumonia tidak menutup kemungkinan juga akan menangani

hingga 5 program sekaligus. Dampak keadaan ini adalah petugas

kesehatan menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugasnya di

masing-masing program. Banyaknya kegiatan yang harus dilak-

sanakan setiap hari, ditambah dengan banyaknya laporan yang

harus dibuat setiap bulan, menjadi kendala tersendiri. Selain itu

seringkali terjadi, petugas kesehatan yang mengelola progam

pneumonia berganti karena harus berpindah tugas ke tempat lain.

Per soalan bertambah saat petugas yang pindah tugas tersebut

telah mengikuti pelatihan tentang pneumonia, namun terpaksa

harus digantikan petugas lain yang belum pernah mengikuti

pelatihan. Ini disebabkan pelatihan pneumonia tidak dilaksanakan

secara rutin, tergantung pada ketersediaan anggaran, dan peserta

yang ditunjuk adalah perwakilan dari masing-masing Puskesmas.

Dengan demikian, belum semua petugas kesehatan, baik itu yang

bertugas di Puskesmas induk maupun yang bertugas di desa, telah

mengikuti pelatihan tersebut.

5.6 Masyarakat: Pneumonia Sekedar Batuk dan Sesak Nafas

Tingginya prevalensi pneumonia di Kabupaten Tojo Una-

Una menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah, khususnya

pemerintah daerah. Masyarakat sendiri masih belum mengerti

tentang apa itu pneumonia. Sejauh ini masyarakat hanya mema-


hami pneumonia sebagai batuk dan sesak nafas, sehingga bila

berbicara kepada mereka tentang pneumonia, sulit sekali bisa

mendapatkan informasi yang tepat. Namun, bila kita meng-

analogikan pneumonia sebagai batuk dan sesak, masyarakat lebih

mudah memahami masalah tersebut.

Salah satu penderita pneumonia yang ditemukan di Desa

Buntongi, Kecamatan Ampana Kota adalah RM usia 3 tahun 4

bulan. RM merupakan anak ke-4 dari pasangan Ibu S dan Bapak

R. Anak pertama Ibu S sudah berusia 10 tahun, sedangkan anak

ke-2 meninggal saat berusia 44 hari, “tiada sebabnya, panas

begitu saja langsung meninggal. Hanya sempat pigi Posyandu satu

kali”, (Ibu S, orang tua RM). Pada kehamilan ke-3 Ibu S mengalami

pendarahan saat usia kandungan menginjak 3 bulan, sehingga

harus mengalami keguguran. Pada kehamilan ke-4 lahirlah RM

dengan dibantu tenaga kesehatan, sedangkan anak pertama

lahir di dukun. Sejak lahir RM diberi ASI ekslusif oleh Ibu S, ketika

berusia 6 bulan baru mengenal MP ASI berupa bubur buatan

sendiri.

RM didiagnosa mengalami pneumonia saat usianya baru 1

bulan. Gejala awal yang terlihat adalah batuk, hidung tersumbat,

susah untuk bernafas. Dokter menyarankan RM untuk menjalani

rawat inap di Rumah Sakit supaya mempermudah perawatannya.

RM menjalani rawat inap selama 5 hari, kemudian dilanjutkan

dengan rawat jalan di Puskesmas Ampana Barat. Pada saat

menjalani rawat inap RM masih mau diberi ASI, sehingga berat

badannya saat itu tidak terlalu mengalami penurunan yang

signifikan.

Sembuh dari pneumonia dengan pengobatan yang rutin,

RM tidak lagi mengalami sakit yang berat. Namun saat usianya


menginjak 1 tahun 5 bulan, RM mengalami diare dan muntah

sehingga harus kembali menjalani rawat inap. Menurut Ibu S, RM

mengalami diare karena mengonsumsi kopra saat tengah diasuh

neneknya.

Dalam masa perkembangannya RM mulai mengalami

kesu litan untuk makan, karena nafsu makannya kurang. Dalam

sehari RM makan dua kali, dengan porsi tiap kali makan rata-rata

hanya 4 sendok saja. RM juga tidak suka makan sayur dan buah,

hanya nasi, tempe, dan ikan namun dalam porsi yang sangat

kecil. Meskipun nafsu makannya tidak terlalu besar, RM sangat

suka makan mie instan, snack, atau makanan ringan. Ibu S yang

memiliki usaha warung klontong kecil-kecilan, membuat RM cukup

mudah mendapatkan makanan ringan yang disukainya. Biasanya,

sesudah makan snack, RM sudah tidak ingin lagi mengonsumsi

nasi. Keinginan untuk minum susu juga tidak terlalu besar. Kebia-

saan ini mulai mempengaruhi bobot tubuhnya. Saat terakhir

ditimbang pada Bulan Februari 2015 berat badan RM hanya 9,5

kg. Bila mengacu pada berat badan ideal anak usia 3 tahun 4

bulan, seharusnya berat badan RM adalah 15,5 kg.

Gambar 5.5 RM Penderita Pneumonia



RM lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga perokok.

Ayah RM adalah perokok aktif, dalam sehari mampu menghabiskan

minimal 1 bungkus rokok. Kebiasaan merokok yang sudah lama

berlangsung ini juga dilakukan saat mengasuh/menggendong RM.

Kebiasaan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una menidurkan anak

di ayunan, juga dilakukan ayah RM sambil merokok, sehingga

paparan asap rokok sudah biasa dialami RM sejak ia lahir. Selain

paparan dari asap rokok, RM juga sudah terbiasa menghirup asap

dari tungku yang dipakai untuk memasak sehari-hari.19

Gambar 5.6 Kondisi kamar dan dapur di Rumah RM


19 Polusi udara yang berasal dari pembakaran di dapur dan di dalam rumah mempunyai peran pada risiko kematian balita di beberapa negara berkembang. Diperkirakan 1,6 juta kematian berhubungan dengan polusi udara dari dapur. Hasil penelitian Dherani, dkk., 2008 (dalam Cissy, 2010) menyimpulkan bahwa dengan menurunkan polusi pembakaran dari dapur akan menurunkan morbiditas dan mortalitas pneumonia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang tinggal di rumah yang dapurnya menggunakan listrik atau gas cenderung lebih jarang sakit ISPA dibandingkan dengan anak yang tinggal dalam rumah yang memasak dengan menggunakan minyak tanah atau kayu. Selain asap bakaran dapur, polusi asap rokok juga berperan sebagai faktor risiko. Anak dari ibu yang merokok mempunyai kecenderungan lebih sering sakit ISPA daripada anak yang ibunya tidak merokok (16% berbanding 11%) (Cissy, 2010).


Kondisi ekonomi keluarga RM juga tidak terlalu baik,

ayahnya bekerja di kebun menanam coklat, kelapa, dan cengkeh.

Sedangkan Ibu S mencoba menambah penghasilan dengan

membuka warung klontong. Ayah RM juga mendapat imbas

dari kempesnya coklat sehingga hasil panen menjadi berkurang,

dan secara otomatis mengurangi penghasilan keluarga. Bila

sebelumnya dalam sebulan rata-rata mendapatkan penghasilan

Rp 600.000,- maka saat ini hanya Rp 300.000,- –Rp 400.000,-

saja. Penghasilan tersebut tentu masih kurang untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Meskipun pendidikan dan kesehatan

sudah gratis, namun keperluan untuk makan ataupun kebutuhan

lain sehari-hari juga tidak sedikit. Untuk mengatasi kondisi ini,

ayah RM mencoba peluang menjual premium. Dari setiap gelong

(jirigen) yang dijual, keuntungan yang didapat Rp 20. 000,-. Ayah

RM biasanya membeli sekurang-kurangnya 4 gelong dari SPBU di

Ampana, 2 gelong dijual sendiri sedangkan 2 gelong lagi dijual

pada orang lain. Hasil menjual premium ini lumayan membantu

menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menjual Anak Membeli Kesehatan

Indonesia dikenal dengan ragam budaya yang mewarnai negeri ini. Ragam kepercayaan yang ada di masyarakat juga kian memperkaya khasanah budaya bangsa. Kepercayaan yang sudah terjaga turun temurun, menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat. Salah satu tradisi yang unik dari masyarakat di Desa Buntongi adalah “Menjual Anak” yang bukan bermakna seperti Human Traficking. Namun, yang dimaksud menjual anak dalam tradisi ini ternyata hanya istilah untuk membuat


anak yang sering sakit, menjadi lebih sehat dan jarang sakit lagi.

Kepercayaan ini banyak diikuti oleh masyarakat yang anaknya sering sakit dan tak kunjung sembuh (mirip dengan kasus mengubah nama anak di Jawa). Mereka biasanya akan menjual anak tersebut kepada dukun, kerabat, atau tetangga terdekat. Setiap orang yang bersedia “membeli”, harus mem-berikan uang dengan nominal yang tidak ditentukan. Setelah orang tua mendapatkan uang sesuai kesepakatan, maka si anak akan dibawa oleh pembeli dalam waktu 1-2 jam saja. Setelah itu, si anak akan dikembalikan kepada orang tuanya. Masya-rakat percaya, anak yang telah dijual tidak akan lagi mudah sakit seperti sebelumnya.

Salah seorang keluarga yang pernah melakukan tradisi ini adalah Ibu S yang merupakan ibu dari R pasien pneumonia. Karena R sempat menjalani rawat inap akibat pneumonia dan diare, Ibu S beserta keluarga sepakat untuk menjalankan tradisi “Menjual Anak”. Saat itu R dijual kepada kerabatnya dengan nilai Rp 500,- saja. Bukan besarnya nilai uang yang menjadi pokok perhatian dalam tradisi ini, karena transaksi yang dilakukan lebih kepada ucapan saja. Ibu S percaya bahwasanya setelah mengikuti tradisi tersebut, R tidak lagi mudah sakit seperti sebelumnya.

153

Bab 6Penutup

6.1 Kemiskinan yang Membelenggu

Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berkecukupan

dengan pendidikan yang baik tentu menjadi harapan hampir

semua masyarakat kita. Tidak ada yang menginginkan keluarga

dengan kesulitan ekonomi, dengan segala problematika yang

menyer tainya seperti keharmonisan rumah tangga dan lain-

lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat di

Tojo Una-Una yang berada dalam kondisi ekonomi kurang baik.

Pergulatan hidup yang keras dalam memenuhi kebutuhan eko-

nomi tentu memberikan pengaruh terhadap cara orang tua

mengasuh anak-anaknya.

Memiliki anak bagi masyarakat dengan ekonomi rendah

ibarat berinvestasi, disamping bisa jadi “sex” menjadi satu-

satunya hiburan mereka (karena mereka tidak memiliki se sua-

tu untuk menjadi sarana hiburan), maka menjadi tidak meng-

herankan mereka justru cenderung memiliki banyak anak. Dika-

takan berinvestasi karena dapat dimanfaatkan tenaganya kelak

untuk membantu orang tuanya. Sudah tentu banyak anak akan

berdampak pada pola asuh. Di saat harus bersusah payah bekerja

demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak yang banyak

menjadi kurang mendapatkan perhatian. Bagaimana memenuhi

hak-hak anak sudah tidak lagi menjadi prioritas dalam kehidupan.

Saat anak-anak bisa makan, itu sudah menjadi hal luar biasa yang


bisa mereka berikan. Jarak usia yang berdekatan antara anak

yang satu dengan anak yang lain, menjadikan setiap anak tidak

bisa mendapat perhatian yang cukup. Orang tua harus membagi

waktunya antara bekerja, mengurus keperluan rumah tangga,

dan mengasuh anak. Sehingga tidak jarang dijumpai, orang tua

terpaksa harus membawa anaknya bekerja di kebun karena

mereka tidak memiliki keluarga yang bisa membantu mengasuh

anak-anaknya. Namun, bagi mereka yang masih memiliki keluarga

yang rumahnya berdekatan, biasanya mereka akan menitipkan

anaknya pada saat ditinggal bekerja di kebun.

Anak-anak dengan latar belakang kondisi ekonomi sulit, dan

diasuh semampu orang tuanya, memang tidak bisa menikmati

masa anak-anak seperti halnya anak-anak seusianya. Terbiasa

ikut bekerja, atau bermain tanpa kontrol orang tua menjadikan

mereka kehilangan golden age period, atau bahkan tidak jarang

mempengaruhi pola pikir mereka saat menginjak remaja. Mereka

melihat bahwa bekerja adalah hal yang menarik, dan harus bisa

segera mereka kerjakan jika ingin terus bisa makan. Akibatnya,

kemauan bersekolah menjadi terabaikan. Meskipun tidak jarang

masih ada keluarga yang mau mengedepankan pendidikan,

dengan harapan anak mampu mengubah masa depan menjadi

lebih baik dibanding orang tuanya.

Kasus Mama A (lihat: Membiarkan Pernikahan di bawah

Umur daripada “Sambal Parang” dan Mama A: Sudah Jatuh ter-

timpa Jejaka Tua yang Miskin, pada bab sebelumnya), ketika dia

tidak menamatkan sekolah dasar dan memilih bekerja mencuci

dan memasak di rumah tetangganya, di sisi lain tidak jelas siapa

yang menghamilinya, dan untuk menutupi aib ia dikawinkan

dengan jejaka tua teman ayahnya, sudah cukup menggambarkan


bagaimana kemiskinan pada akhirnya membawa seseorang pada

situasi yang sedemikian tanpa daya. Tidak hanya berdampak pada

dirinya yang terlihat jelas beban psikologisnya, tetapi juga pada

anaknya yang tampak kurus tidak terurus

Bukan sesuatu yang kebetulan jika hampir semua temuan

pasien dengan gangguan mental di Tojo Una-Una memiliki karak-

teristik yang sama, yaitu terkungkung dalam kemiskinan. Apa

pun kondisi geografisnya, baik di daratan maupun di kepulauan

dan apa pun usianya, baik yang sudah tua maupun yang masih

demikian muda, ketika kondisi ekonomi begitu miskin, ditambah

problem keluarga, maka mereka menjadi sangat rentan secara

psikologis dan berpotensi mengalami gangguan mental. Dokter

spesialis kejiwaan maupun petugas poli jiwa Puskesmas di Ampana

menyebutkan bahwa faktor penyebab masalah gangguan mental

yang dialami oleh pasien mayoritas karena masalah ekonomi dan

rumah tangga. Pasien gangguan mental seringkali mengeluhkan

tentang kondisi perekonomiannya yang buruk. Mereka mengalami

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga

menjadi beban pikiran dan akhirnya menjadi cemas serta sulit

tidur.

Demikian pula dengan pneumonia terutama pada anak,

di mana kematian karena penyakit ini sangat terkait dengan

kekurangan gizi, kemiskinan, dan kurangnya akses perawatan

kesehatan (Weber dan handy, 2010). Berdasakan semua ini dapat

ditarik benang merah bahwa kemiskinan merupakan salah satu

faktor yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Apalagi

hasil survei PSE BPS tahun 2011, menunjukkan bahwa persentase

penduduk miskin Kabupaten Tojo Una-Una masih menempati

urutan pertama terbanyak di Sulteng.


6.2 Jalan Panjang Petani Mandiri Ekonomi

Salah satu desa yang juga memberi sumbangan besar

dalam hasil bumi berupa kelapa, coklat, dan cengkeh adalah

Desa Buntongi. Desa Buntongi merupakan bagian dari wilayah

Kecamatan Ampana Kota, dan merupakan bagian dari wilayah

tugas Puskesmas Ampana Barat. Kegiatan sehari-hari masyarakat

Desa Buntongi tidak jauh dari kegiatan seputar perkebunan.

Pada pagi hari, setelah sarapan yang dibuat oleh istrinya yang

pada umumnya adalah ibu rumah tangga, mayoritas para lelaki

berangkat ke kebun untuk menyiangi tanaman di kebun atau

memetik kelapa. Walaupun ada yang bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) karena bekerja di Kantor Desa atau sebagai guru

yang mengajar di sekolah, namun sebagian besar memiliki kebun

sendiri untuk ditanami coklat, kelapa, atau cengkeh.

Memasuki wilayah desa ini kita juga akan disambut dengan

hamparan kebun cengkeh, coklat, dan kelapa di tiap sisi jalannya.

Suhu udara yang cukup panas di siang hari terasa pula di Buntongi,

karena wilayah ini memang tidak terlalu jauh dari pantai. Jumlah

air bersih yang cukup juga menjadi faktor pendukung bagi

produktivitas pertanian di desa ini. Setiap rumah tangga juga telah

dilengkapi dengan sarana air bersih untuk kebutuhan hariannya.

Dengan bekerja sebagai petani, masyarakat dapat meme-

nuhi kebutuhan hidup. Menurut mereka, jika dirata-rata maka

penghasilan sebulan berkisar antara Rp 500.000,- s/d Rp 600.000,-.

Sebenarnya bisa saja penghasilan dari bertani ini ditingkatkan

karena lahan yang dijadikan kebun tersebut mayoritas milik pribadi

masyarakat, sehingga hasil panen dapat dinikmati sendiri.

Melimpahnya hasil bumi di Desa Buntongi sejatinya mampu

menopang perekonomian masyarakat. Potensi ekonomi yang


besar ini bisa membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebu-

tuhan hidup sehari-hari, lebih-lebih dengan adanya kebijakan

pen didikan dan kesehatan gratis, maka pengeluaran keluarga

untuk pendidikan dan kesehatan ini bisa disimpan untuk

tabungan atau untuk kebutuhan yang lain. Namun ada banyak

kendala dalam perolehan hasil panen dan harga jual di pasaran.

Kondisi yang terjadi justru berkebalikan dengan harapan kita akan

kemandirian ekonomi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingginya angka

kemiskinan ini bukan hanya terjadi di wilayah daratan, tetapi

masyarakat yang ada di kepulauan juga tidak sedikit yang berada

pada kondisi ekonomi masih sulit. Sangat ironi jika ketika melihat

ramahnya alam memberikan potensi ekonomi di bidang pertanian

dan kelautan, tetapi kita masih menemukan kasus gizi buruk. Ini

menunjukkan, bahwa masyarakat masih memiliki masalah dalam

menciptakan kemandirian ekonomi.

Ketika kita mencoba mengurai penyebab sulitnya masyarakat

mencapai kemandirian ekonomi di tengah-tengah melimpahnya

hasil alam di Tojo Una-Una, ditemukan beberapa fenomena yang

terjadi di masyarakat.

Posisi Tawar Rendahhence

Fenomena pertama adalah, petani tidak memiliki posisi

tawar yang baik untuk menjual hasil pertaniannya. Mengapa hasil

bumi yang kualitasnya cenderung baik ini justru memiliki posisi

harga yang rendah? Hal ini disebabkan masih banyak petani yang

terjerat hutang kepada tengkulak. Ketika masa panen belum

tiba, masyarakat yang tidak memiliki penghasialn lain kecuali

bertani mengalami kesulitan dalam memenui kebutuhan sehari-


hari. Untuk mengatasi kondisi ini, banyak dari masyarakat yang

memilih untuk berhutang kepada tengkulak. Saat masa panen tiba

dan produk pertanian siap dijual, petani tidak bisa menjual hasil

panen kepada orang lain. Mau tidak mau hasil pertanian tersebut

akan dijual kepada tengkulak demi melunasi hutang-hutangnya.

Sistem penjualan semacam ini tentu membatasi petani untuk

bisa menentukan posisi harga atas hasil pertaniannya. Harga yang

diberikan tengkulak biasanya di bawah harga normal di pasaran.

Bila kondisinya demikan dan dialami oleh hampir semua petani,

maka tentu saja hasil panen menjadi tidak seimbang dengan

biaya yang dikeluarkan petani pada masa penanaman. Untuk

menanam suatu komoditas tentu bukan tanpa biaya. Kita harus

mengeluarkan biaya untuk perawatan tanaman tersebut, agar

hasilnya juga memiliki kualitas yang baik. Harapannya, saat dijual

kita akan mendapatkan harga yang tinggi. Namun, besarnya

hutang seringkali membuat petani tidak memiliki pilihan lain.

Mereka memiliki kewajiban untuk melunasi hutang, dan menjual

hasil panen adalah satu satunya cara mengatasi persoalan ini.

Lahan perkebunan yang dimiliki oleh “orang cina”, yang

menurut masyarakat setempat menjadi “penguasa” hasil panen

karena hasil panennya selalu berkualitas dan bagus. Masyarakat

sekitar hanya menjadi buruh tani di kebun mereka. Tetapi yang

memperoleh hasil yang melimpah tentu saja si pemilik lahan.

Berbeda halnya dengan panen kelapa. Kelapa yang dihasilkan

oleh petani sebenarnya cukup berkualitas, namun menjadi

masalah saat penjualan pada pengepul yang dikuasai oleh “orang

cina”. Pada pengepul tersebut, petani menjual harga kelapa per

kilogram seharga Rp 8000,-. Tetapi oleh pengepul nantinya bisa

dijual pada pangsa pasar yang lebih besar seharga Rp 20.000,-.


Petani tidak memiliki kuasa untuk menaikkan harga karena pasar

sudah dikuasai oleh pengepul tadi. Akibat hal inilah harga jual

petani lokal menjadi rendah dan produktivitas hasil panen tidak

maksimal.

Gagal Menurunkan Biaya Operasional

Fenomena kedua yang terjadi adalah tidak seimbangnya

ongkos panen, ongkos angkut, dengan hasil yang didapatkan

dari penjualan komoditas tersebut. Misalnya saja untuk panen

kelapa/kopra, petani membutuhkan bantuan tenaga orang lain

untuk menurunkan kelapa-kelapa dari pohonnya. Dalam proses

ini tentu kita harus mengeluarkan biaya untuk membayar tenaga

buruh. Selain itu petani juga harus mengeluarkan biaya untuk

mengangkut hasil panen ke kota untuk dijual, karena pasar ter-

besar saat ini memang masih berada di Ampana. Semua hasil

bumi masyarakat, baik di darat ataupun kepulauan, akan dibawa

ke Ampana. Biaya transportasi yang dikeluarkan juga tidak sedikit

untuk bisa membawa hasil bumi dari desa hingga ke kota. Ketika

seluruh biaya diakumulasikan sejak proses tanam, masa panen,

dan transportasi, terkadang juga tidak seimbang dengan hasil

yang didapat. Ketika hasil yang didapat sama, tentu kita tidak

akan menderita kerugian. Namun tidak jarang justru biaya yang

dikeluarkan lebih besar dari hasil yang didapatkan. Untuk kesekian

kalinya petani tidak memiliki banyak pilihan. Sebagian dari petani

yang tidak memiliki biaya untuk membawa hasil pertaniannya ke

kota, akhirnya akan menerima saja tawaran dari pengepul yang

datang ke desa, sekalipun harga yang ditawarkan lebih rendah

dari harga pasar.


Teknologi dan Pengetahuan Bercocok Tanam

Fenomena ketiga yang tampak adalah teknologi yang digu-

nakan petani masih sangat tradisional. Petani belum mampu

meningkatkan pengetahuan dalam hal bercocok tanam, yang

se makin lama semakin berkembang. Petani juga masih sangat

bergantung dengan penggunaan pupuk kimia. Beberapa wilayah

di Kabupaten Tojo Una-Una juga dikenal sebagai penghasil jagung,

misalnya di Lembah Jonge, Desa Uebone, Kecamatan Ampana

Tete. Penanaman jagung di wilayah tersebut pada awalnya

selalu menggunakan pupuk kimia untuk mendapatkan jagung

yang berkualitas. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan

dan dalam waktu yang lama, dapat berpotensi menyebabkan

lahan pertanian menjadi kritis. Bila sudah terjadi hal demikian,

petani biasanya akan membuka lahan baru di tempat lain. Sistem

penanaman semacam ini telah berlangsung lama. Apabila petani

telah memiliki pengetahuan yang lebih tentang pertanian, petani

dapat membuat mulsa20 yang lebih ramah terhadap lingkungan.

Kendala lainnya yaitu banyak hasil panen coklat yang mem-

busuk dan kempes sehingga ditolak oleh pengepul di pasar.

Penyebab buruknya kualitas coklat ini adalah banyaknya hama yang

menyerang serta tidak dilakukannya peremajaan pohon coklat.

Masyarakat tidak memiliki pembasmi hama dan usia pohon coklat

sudah berkisar antara 15-20 tahun, sehingga kualitasnya menurun

dan produk yang dihasilkan kurang baik. Dalam beberapa bulan

terakhir, petani dipusingkan dengan buah coklat yang kempes.

20 Istilah “mulsa” di sini pertama kali disampaikan oleh VWI suatu lembaga nirlaba yang peduli pada pertanian dan kesejahteraan petani. Mulsa adalah semacam pupuk, berupa material penutup tanaman budidaya yang dimaksudkan untuk menjaga kelembaban tanah serta menekan pertumbuhan gulma dan penyakit sehingga tumbuh dengan baik. Mulsa organik diolah dari limbah batang-batang jagung setelah panen.


Bila dalam kondisi normal dalam seminggu mampu menghasilkan

hingga 30 kg coklat, maka saat ini hanya mampu menghasilkan

2-3 kg saja. “Kalau dua bulan lalu coklat bisa laku Rp 23.000,

per kg, kalo sekarang coklat kempes tidak ada yang mau ambil.

Hanya dipilih yang bagus saja”, hal ini disampaikan oleh Bapak R

petani coklat. Kondisi ini jelas sangat berpengaruh terhadap hasil

yang mereka dapatkan dari menanam coklat, bahkan cenderung

merugi karena apa yang dihasilkan tidak sebanding dengan

biaya perawatan tanaman. Sekali lagi, petani dalam hal ini tidak

tahu harus berbuat apa untuk bisa mengatasi masalah rusaknya

tanaman coklat. Bahkan di beberapa tempat, banyak petani yang

mulai menebang pohon coklat dan memilih menanam cengkeh

saja. Mereka mulai beranggapan bahwa menanam coklat sudah

tidak lagi menguntungkan.

Mencari Penyuluh Pertanian

Fenomena keempat adalah tidak adanya koordinasi yang

baik dengan penyuluh pertanian yang ada di desa. Dukungan dari

Dinas Pertanian setempat dirasa sangat kurang untuk memberikan

bimbingan kepada petani tentang cara menanam agar diperoleh

hasil panen yang berkualitas. Ada banyak wilayah di Kabupaten Tojo

Una-Una yang bahkan tidak mengenal siapa penyuluh pertanian

yang ada di desanya, karena petugas tersebut tidak pernah turun

ke lapangan. Besar harapan dari petani bisa memanfaatkan

kelompok-kelompok tani sebagai media diskusi terkait persoalan

yang dihadapi. Di dalam kelompok tani petani bisa mendapatkan

ilmu yang baru dan bisa diterapkan dalam usahanya. Namun,

tidak semua kelompok tani mampu solid memajukan anggotanya.

Salah satu yang tampak terlihat terkait masalah efektivitas


kelompok tani adalah di Desa Buntongi. Desa yang sebelumnya

merupakan bagian dari Desa Sansarino ini, hingga saat ini masih

belum memiliki kelompok tani sendiri. Petani masih berada dalam

kelompok yang anggotanya berasal dari Desa Sansarino dan

Desa Buntongi. Ditambah lagi dengan tidak aktifnya penyuluh

pertanian, sehingga petani kesulitan untuk bisa berkoordinasi.

Perangkat desa setempat tengah mengupayakan agar kelompok

tani ini bisa dipecah sesuai lokasi desanya untuk mempermudah

koordinasi. Dengan demikian diharapkan kelompok tani yang

sudah dibentuk nanti benar-benar bisa membantu masyarakat

selain untuk peningkatan ilmu pertanian, juga membantu dalam

hal pembukaan akses pasar.

Beberapa faktor di atas dapat memberikan pengaruh bagi

petani untuk bisa mendapatkan hasil maksimal dalam sektor

agribisnis. Perlu dilakukan langkah-langkah tepat untuk mem-

bantu petani keluar dari persoalan yang dihadapinya. Potensi

ekonomi yang besar ini bisa digarap dengan maksimal, sehingga

kemandirian ekonomi bisa dibangun. Apabila telah mampu

keluar dari persoalannya, petani akan memiliki akses pasar yang

terbuka, dengan demikian petani secara otomatis dapat memiliki

posisi harga yang baik atas hasil pertaniannya. Apabila petani

sudah memiliki posisi harga yang baik, diharapkan petani akan

mampu memiliki tabungan yang bisa digunakan untuk menambah

kebutuhan pendidikan ataupun kesehatan.

6.3 Peran Perangkat Desa

Peranan perangkat desa dalam membantu masyarakat

untuk menyelesaikan persoalannya memang patut diacungi jem-

pol. Perangkat Desa memiliki semangat yang besar untuk bisa


memajukan desanya, salah satunya di Desa Buntongi. Desa yang

baru dibentuk ini memiliki Kepala Desa dan perangkat yang penuh

dedikasi untuk bisa mencapai kemajuan. Mereka senantiasa

mendukung setiap upaya yang dibutuhkan untuk memakmurkan

masyarakat termasuk di bidang kesehatan.

Melalui anggaran desa, pemerintah desa saat ini tengah

ber upaya untuk membangun Poskesdes guna memperlancar

tugas dari bidan yang ada di desa. Sebagai desa baru tentunya

keter batasan infrastruktur menjadi persoalan yang lazim dihadapi.

Namun dengan adanya keberpihakan anggaran pada kepentingan

masyarakat, maka persoalan ini menjadi lebih mudah untuk

diatasi.

6.4 Memanfaatkan Pihak Luar

Kerjasama yang baik demi mewujudkan kemakmuran rakyat

seharusnya tidak hanya menggedepankan sektor pemerintahan.

Apabila ada pihak luar yang bisa diajak berkerja sama dalam

upaya memajukan masyarakat, tentunya tidak boleh diabaikan

begitu saja. Salah satu organisasi sosial yang memiliki passion

besar terhadap kemakmuran masyarakat di Tojo Una-Una adalah

WVI (Wahana Visi Indonesia).

Sebagai organisasi sosial, WVI memiliki fokus perhatian

pada masalah penguatan ekonomi masyarakat dan pemenuhan

hak-hak anak. WVI memiliki program kerja tiap lima tahunan, yang

akan dievaluasi untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan,

dan memberikan kemungkinan untuk menambahkan kegiatan lain

di rencana kerja 5 tahun berikutnya. Setiap program yang dibuat

oleh WVI selalu diselaraskan dengan Visi dan Misi pemerintah

daerah.


WVI memiliki banyak sekali kegiatan yang bermanfaat

untuk menguatkan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Mereka membantu upaya peningkatan produktivitas tanaman

jagung, membantu reboisasi hutan, meningkatkan ekonomi kreatif

melalui anak didiknya, serta mengembangkan program Program

Pengembangan Sayur Organik (P2SO). Mereka berharap ketika

masyarakat telah kuat secara ekonomi, maka para orang tua akan

lebih fokus dalam mengasuh putra putrinya. Dengan demikian

secara otmatis hak-hal yang dimiliki anak bisa terpenuhi, baik itu

hak hidup, hak untuk bersekolah, dan lain sebagainya. Selama ini

banyak terjadi di masyarakat, karena pergulatan ekonomi yang

sedemikian hebat orang tua menjadi lupa untuk memikirkan masa

depan anak. Mereka terfokus pada upaya mencukupi kebutuhan

sehari-hari, dan anak tidak mendapatkan kesempatan untuk

mendapatkan pendidikan di sekolah.

Upaya penguatan ekonomi yang dilakukan oleh WVI ini mulai

membuahkan hasil. Melalui kegiatan peningkatan produktivitas

jagung, petani yang ada di Lembah Jonge, Desa Uebone, mampu

menigkatkan hasil panennya dari 2,5 ton menjadi 4,7 ton. Saat

ini mereka melalui kelompok binaannya telah memiliki tabungan

hingga Rp 10.000.000,- yang bisa digunakan untuk keperluan para

anggotanya. Demikian pula program P2SO, yang saat ini telah

berhasil dikembangkan di tujuh kelurahan yang ada di lima desa.

Setiap program yang dibuat oleh WVI tidak memprioritaskan upaya

pemberian dana/bantuan. Namun, mereka lebih menitikberatkan

pada upaya pendampingan terhadap masyarakat secara terus

menerus dan konsisten. WVI yakin dengan upaya pendampingan

yang intensif, masyarakat sangat mudah untuk diajak maju

bersama.


Gambar 6.1 Jagung Produk Andalan Tojo Una-Una

(Dokumentasi Wahana Visi Indonesia)

WVI memiliki harapan besar agar setiap ibu yang ada di

Tojo Una-Una bisa memiliki tabungan setelah mereka memiliki

kekuatan dalam hal ekonominya. Ketika telah memiliki tabungan,

ibu akan memiliki perhatian yang lebih banyak kepada anak,

karena tidak perlu lagi membantu suami bekerja di kebun. Ibu

juga akan memiliki waktu yang cukup untuk mengantar anaknya

ke Posyandu, demikian juga dengan ibu hamil.

Di bidang kesehatan, WVI juga pernah memberikan bantuan

berupa pemberian timbangan bayi kepada Dinas Kesehatan untuk

bisa disebarkan ke Posyandu yang ada di Tojo Una-Una. WVI juga

aktif dalam mendampingi 750 anak melalui kegiatan swadaya

anak (Ulubongka, Ampana Tete), dan Kelompok Bermain Anak

(Ampana Tete, Desa Bone Foto, Tampa Nobe, Desa Bonebai II).


Sayangnya upaya positif ini belum mendapat sambutan dari

dinas terkait untuk bersama sama memajukan masyarakat sesuai

dengan perannya masing-masing. Masih sulit bagi WVI menjalin

kerja sama dengan lintas sektor dalam setiap programnya. Bila WVI

bisa bekerja sama dengan instansi-instansi terkait sesuai dengan

kewenangannya, maka persoalan yang dihadapi masyarakat akan

lebih mudah terselesaikan.

Gambar6.2 SudutSalah Satu Pantai di Tojo Una-Una


Selain sektor agribisnis, sektor pariwisata tidak boleh dilu-

pakan. Pantai selalu menjadi destinasi wisata yang menarik bagi

wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Potensi pari-

wisata yang luar biasa besar dan banyak dijumpai, masih belum

dikelola maksimal oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri.

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki pantai-pantai yang masih

bersih dan belum terjamah atau biasa disebut “masih perawan”,

dengan langitnya yang biru berawan.


Biasanya bila kita mengunjungi tempat wisata akan disam-

but dengan begitu banyak pedagang atau sentra oleh-oleh yang

diminati wisatawan. Pantai Ampana merupakan salah satu lokasi

yang ramai pengunjung dan menjadi tempat berkumpul masya-

rakat terutama di sore hari. Mereka ada yang sekedar jalan-jalan

menikmati sore, atau membeli buah-buahan dari pulau yang

banyak dijual di sana. Namun, kita tidak bisa menemukan sesuatu

yang khas di sana. Dengan kata lain, tidak mudah menemukan

sesuatu untuk dijadikan sebagai kenang-kenangan atau buah

tangan yang khas ketika kita datang ke Kabupaten Tojo Una-

Una. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang yang belum

tergarap maksimal baik oleh pemerintah daerah, swasta, maupun

masyarakat; sebuah peluang yang bisa meningkatkan PAD, mau-

pun meningkatkan penghasilan masyarakat melalui ekonomi

kreatif.

6.5 Upaya Manajemen Dinas Kesehatan

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kesehatan

Kabupaten Tojo Una-Una cukup baik. Setiap Pejabat Eselon IV dan

dan Eselon III menduduki jabatan yang sesuai dengan latar belakang

pendidikannya. Semua staf pun menjadi pengelola program yang

sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Semisal, Kasubag

Perencanaan merupakan seorang Sarjana Kesehatan Masyarakat

(SKM) dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

(AKK). Begitu pula dengan staf Bagian Perencanaan, mereka

adalah seorang SKM dengan peminatan AKK. Sedangkan pada

Sie Pengendalian Penyakit, dipimpin oleh seorang SKM dengan

peminatan Epidemiologi. Staf Sie Pengendalian Penyakit terdiri

dari SKM dan juga perawat. Setiap staf bertanggungjawab atas


satu atau dua program, sehingga masing-masing staf sudah me-

ngetahui tanggung jawabnya dan mengelola programnya dengan

baik.

Tugas dan fungsi Kasie yakni sebagai manajer yang mem-

berikan arahan, saran, dan bimbingan kepada staf tentang ke-

giat an yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian pro-

gram. Kasie pun berkoordinasi dengan Kabid (Kepala Bidang)

dalam menentukan setiap kebijakan yang berupa kegiatan pada

setiap program, sehingga setiap orang di Dinas Kesehatan telah

memiliki peran masing-masing dan mengetahui tupoksinya.

Selain itu, mereka melakukan tugas yang sesuai dengan latar

bela kang pendidikan serta kemampuannya. Hal semacam ini

telah dilakukan oleh Kepala Dinas sejak 10 tahun yang lalu untuk

mem benahi Manajemen SDM. Kepala Dinas merupakan seorang

dokter yang telah menempuh pendidikan Magister Administrasi

Rumah Sakit (MARS). Oleh karena itu beliau memahami dan

memulai pembenahan Dinas Kesehatan dengan mengelola SDM

sebaik mungkin.

Pengelolaan SDM juga didukung oleh Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Tojo Una-Una. Apabila ada salah seorang staf

yang akan ditempatkan di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas,

maka BKD akan mengkomunikasikannya dengan Kepala Dinas

terlebih dahulu. Komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui

kebutuhan SDM di jajaran Dinas Kesehatan serta kelayakannya

apabila ditempatkan atau diberi tanggung jawab atas sebuah

program. Begitu pula halnya apabila ada staf yang mengajukan

pindah instansi, maka BKD akan mendiskusikannya dengan Kepala

Dinas. Setelah itu, Kepala Dinas akan menanyakan kepada yang

bersangkutan tentang alasan pengajuan kepindahannya agar


saling terbuka dan dapat memahami. Keputusan selanjutnya akan

didiskusikan kembali dengan pihak BKD.

Apabila ada staf Dinas Kesehatan yang ada di Puskesmas

ternyata memiliki kinerja yang kurang baik. Maka Kepala Dinas

akan menarik staf tersebut ke Dinas Kesehatan agar memperoleh

bimbingan yang intensif. Jika ternyata kemudian kinerjanya telah

membaik, maka dikembalikan pada posisinya di Puskesmas.

Kebijakan semacam ini ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tojo

Una-Una melalui provider kesehatan yang bertanggung jawab

dan berdedikasi tinggi untuk program yang dikelolanya.

Selain kebijakan tentang Manajemen SDM, Kepala Dinas

juga sangat memperhatikan manajemen data. Terdapat Sie

Pengembangan Data (Bank Data) yang secara khusus mengelola

data, baik data dari Sie lain di Dinas Kesehatan maupun data

yang diperoleh dari Puskesmas. Kasie Data merupakan seorang

SKM yang telah dilatih secara khusus oleh Manajemen Data

Pusat sehingga sangat berkompeten dalam mengolah maupun

menganalisis data. Terkait data, Kadinkes telah mengeluarkan

kebijakan bahwa data yang dikumpulkan oleh Puskesmas ataupun

Dinas Kesehatan sendiri yang berupa kasus dan yang lainnya harus

valid. Menurut Kadinkes, data yang valid dapat dijadikan dasar

untuk intervensi sebagai solusi menyelesaikan masalah.

Setiap pengelola data Puskesmas wajib menyerahkan

laporan atau data dari semua pengelola program di Puskesmas

kepada Seksie Data (Bank Data) di Dinas Kesehatan. Setelah itu,

Bank Data akan menyerahkan laporan ke masing-masing seksie

di Dinas Kesehatan sesuai dengan program yang dikelolanya.

Atas sistem pelaporan data yang “satu pintu” ini, Kadinkes


mengeluarkan lagi kebijakan lain terkait data yakni pengelola data

bulanan dari Puskesmas tidak boleh terlambat menyerahkan data

atau laporan ke Bank Data di Dinas Kesehatan. Jika terlambat,

yaitu lebih dari tanggal 5 atau data tidak lengkap, maka gaji

petugas tersebut tidak akan ditransfer ke rekeningnya.

Terdapat MoU antara Dinas Kesehatan dengan PKK dalam

pendampingan ibu hamil. Kegiatan pendampingan ini dilakukan

di masing-masing dasawisma, di mana kepala desa yang berhak

menunjuk kader yang mau dan mampu menjadi kader. Pada

setiap dasawisma akan ditunjuk 1 kader, fungsinya untuk

mendampingi setiap ibu hamil dari awal kehamilan hingga sampai

waktu melahirkan. Setiap kader akan mendapatkan insentif Rp

100.000,- per ibu hamil yang ada di setiap dasawisma. Namun

apabila ibu hamil tersebut tidak melahirkan di nakes atau ibu

hamil meninggal maka insentif tidak akan dibayarkan. (Kecuali

bila ibu hamil meninggal di RS, insentif akan tetap dibayarkan,

karena dianggap bahwa kader telah berupaya maksimal untuk

mendampingi ibu hamil.) Setiap kader nantinya akan dibekali

dengan buku pedoman pendampingan ibu hamil yang harus diisi

oleh kader dan bidan desa.


6.6 Matriks Kesimpulan dan Rekomendasi

Tabel 6.1 Matriks Permasalahan Gizi Buruk Balita dalam Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una

Kesimpulan

1. Kebijakan/

Manajemen

Kelemahan: Problem di wilayah kepulauan adalah

jarak antardesa sangat jauh. Meskipun berada

dalam satu pulau, sarana transportasi tetap melalui

laut karena tidak ada jalan lingkar.

Kekuatan: Kebijakan pelaporan satu pintu.

Renstra Dinkes memuat program perbaikan

gizi masyarakat, salah satunya kegiatan

penanggulangan dan pencegahan masalah gizi

buruk dan kurang.

Rekomendasi: Peningkatan sarana transportasi/

akses masyarakat daerah sulit ke sarana kesehatan.

2. Pelaksanaan

Program/

SDM

Kekuatan: Sebaran dan jumlah bidan sudah cukup

baik.

Kelemahan: (1) Makanan tambahan yang

paling sering di Posyandu adalah kacang hijau,

dikarenakan kurangnya pengetahuan petugas

tentang makanan tambahan untuk balita. (2)

Tenaga gizi belum tersedia di semua Puskesmas,

dan tidak satu pun berada di wilayah kepulauan.

(3) Masih ditemukan buku KIA yang belum terisi

padahal balita gizi bermasalah.

Rekomendasi: (1) Pelatihan petugas tentang gizi,

variasi makanan PMT. (2) Beasiswa putra daerah

untuk menempuh pendidikan gizi dalam rangka

upaya pemenuhan kebutuhan tenaga gizi di setiap

Puskesmas. (3) Memantau rutin balita untuk

deteksi dini masalah kesehatan balita.


3. Perencanaan

dan Anggaran

Kelemahan: besaran anggaran perbaikan gizi

masyarakat fluktuatif dari tahun 2011 s/d 2015.

Jumlah terbesar tahun 2011.

Rekomendasi: Peningkatan anggaran untuk

masalah gizi.

4. Peran serta

masyarakat

Kelemahan: Tidak semua Posyandu berfungsi

dengan baik. Kualitas kader tidak terlepas dari latar

belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak

memiliki inisiatif karena bergantung pada bidan.

Mereka hanya sebagai penimbang bayi/balita dan

mengajak ibu-ibu yang hamil atau ibu balita (yang

diajak biasanya hanya tetangga sebelah rumah

saja). Kesadaran masyarakat tentang gizi juga

kurang.

Kekuatan: Kader Posyandu mendapat Rp 250.000,-

per tiga bulan dari alokasi dana desa (ADD),

sebagian juga dipakai untuk menutupi kekurangan

biaya PMT.

Keberadaan LSM Wahana Visi Indonesia tidak

secara khusus fokus pada gizi, fokus perhatian

mereka pada masalah penguatan ekonomi

masyarakat melalui sektor pertanian dan

pemenuhan hak-hak anak.

Rekomendasi: Pendidikan wajib hingga SMA,

peningkatan perekonomian masyarakat.


5. Lintas sektor Kelemahan: Pendataan dinas kependudukan dan

catatan sipil (KK) yang tidak akurat berpotensi pada

masalah perkawinan dini, distribusi bantuan dan

lain-lain.

Kekuatan: (1) Terdapat MoU antara Dinas

Kesehatan dengan PKK dalam pendampingan ibu

hamil melalui hingga melahirkan. Setiap kader akan

mendapatkan insentif Rp 100.000,- per ibu hamil.

(2) Dinas sosial melalui Program Keluarga Harapan

(PKH) secara tidak langsung turut membantu upaya

perbaikan gizi keluarga. Balita dengan status BGM

banyak berasal dari keluarga pra-sejahtera.

Rekomendasi: Pembenahan sistem administasi

kependudukan.

Tabel 6.2 Matriks Permasalahan Gangguan Mental dalam Pembangunan KesehatanKabupaten Tojo Una-Una

Kesimpulan

1. Kebijakan/

Manajemen

Kelemahan: Masalah gangguan mental belum

menjadi prioritas, banyak yang belum menyadari

bahwa gangguan mental merupakan suatu

masalah yang penting dan segera ditangani.

Kekuatan: Program kesehatan jiwa di Dinkes

masuk dalam Seksi Kesehatan Khusus (bersama

dengan Program Gigi dan Mulut) di bawah Bidang

Bina Upaya Kesehatan. Pelaksanaan program

kesehatan jiwa sudah ada di beberapa Puskesmas

melalui Poli Jiwa.

Bupati Tojo Una-Una menyediakan dokter

spesialis gangguan jiwa di RSUD, dan

mempermudah izin


bagi dokter yang akan melanjutkan studinya ke

jenjang spesialis kejiwaan.

Rekomendasi: Menjadikan gangguan mental skala

prioritas masalah.

2. Perencanaan

dan Anggaran

Kelemahan: Honor pengelola program kesehatan

jiwa juga belum dianggarkan, sehingga kegiatan

pelacakan kasus ke desa pun belum dapat

dilaksanakan secara optimal oleh Puskesmas.

Kekuatan: Tahun 2013, Sie Kesehatan Khusus

mengadakan kegiatan pelatihan pengelola

program kesehatan jiwa untuk seluruh Puskesmas

di Tojo Una-Una. Peserta sejumlah 13 orang

dengan biaya DAU dari APBD sebesar Rp

43.949.000,-.

Pelacakan menggunakan sumber dana BOK

walaupun tidak di semua Puskesmas. Dana BOK

juga untuk pengadaan poster tentang gejala

gangguan mental.

Rekomendasi: Disediakan anggaran untuk

pelacakan kasus bagi pengelola program

kesehatan jiwa Puskesmas.


3. Pelaksanaan

Program/SDM

Kelemahan: Tidak semua Puskesmas aktif

melakukan pelacakan dan memiliki Poli Jiwa.

Belum ada koordinasi antara Dinas Kesehatan,

Puskesmas, serta RSUD Ampana terkait data

pasien gangguan mental.

Pemegang Program kesehatan jiwa di Puskesmas

yang telah dilatih justru diganti dengan yang

belum dilatih.

Kekuatan: Terdapat Puskesmas yang melakukan

kegiatan monitoring dan evaluasi berupa

pelacakan kasus gangguan jiwa bersama Sie

Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan bersama

dengan Poli Jiwa RSUD Ampana.

Rekomendasi: Pembentukan poli kesehatan jiwa,

koordinasi RS, Dinkes, dan Puskesmas. Pemegang

program adalah yang sudah pernah dilatih.

4. Peran serta

masyarakat

Kelemahan: (1) Ketertutupan/rasa malu pasien

maupun keluarganya untuk datang ke Poli JIwa di

RSUD. (2) Problem ekonomi menjadi salah satu

pemicu.

Kekuatan: Perangkat desa sangat kooperatif

jika diajak kerjasama dengan Puskesmas dalam

kegiatan apa pun, termasuk kegiatan Kesehatan

Jiwa. Pada hari H warga telah mempersiapkan diri

untuk datang ke kantor desa dan tidak bekerja di

kebun.

Rekomendasi: Perbanyak poster tentang

gangguan mental sebagai sarana edukasi

masyarakat. (2) Peningkatan perekonomian

masyarakat, peningkatan keterampilan, eksplorasi

potensi alam dan wisata.


5. Lintas sektor Kelemahan: Belum ada kerjasama antara RSUD

Ampana dengan Badan Narkotika Kabupaten

terkait penggunaan NAPZA, padahal telah ada

beberapa kasus gangguan mental dikarenakan

pengaruh NAPZA

Kekuatan: Terdapat SK Bupati tentang Tim

Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM),

dipimpin Sekda dengan anggota: Polres, Bappeda,

Kemenag, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan

lainnya, walaupun kemudian mati suri.

Rekomendasi: Menghidupkan kembali TPJM.

Tabel 6.3 Matriks Permasalahan Pneumonia dalam Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una

Kesimpulan

1. Kebijakan/

Manajemen

Kelemahan: Penerapan Perda KTR ini masih belum

berjalan di SKPD lain. Belum ada kebijakan spesifik

terkait pneumonia.

Kekuatan: Pemda Kabupaten Tojo Una-Una

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun

2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dinkes

menerapkan sanksi berupa pemotongan gaji Rp

25.000,- bagi setiap pegawai yang merokok di area

Dinkes. Tahun 2015 sanksi ini dipertegas dengan

adanya mutasi ke Puskesmas.

Rekomendasi: Kebijakan khusus terkait

penanggulangan pneumonia.


2. Perencanaan

dan Anggaran

Kelemahan: Belum ada pelatihan khusus tentang

pneumonia.

Kekuatan: Pelatihan Manajemen Terpadu

Balita Sakit (MTBS). Renstra Dinkes tahun 2015

menargetkan pelatihan MTBS untuk 20 tenaga

kesehatan dengan anggaran Rp 50.000.000,-

Rekomendasi: Anggaran pelatihan nakes tentang

pneumonia.

3. Pelaksanaan

Program/SDM

Kelemahan: Kerap terjadi perbedaan pemahaman

perawat dan dokter terkait diagnosa pneumonia.

Kekuatan: Pelaksanaan MTBS di Puskesmas cukup

membantu dalam hal penemuan kasus pneumonia

balita.

Rekomendasi: Pelatihan nakes tentang

pneumonia.

4. Peran serta

masyarakat

Kelemahan: Masyarakat tidak paham pneumonia,

mereka hanya tahu batuk dan sesak nafas.

Akibatnya pneumonia dianggap sepele dan

terlambat dibawa berobat.

Rekomendasi: Perbanyak poster tentang

pneumonia sebagai sarana edukasi masyarakat.

5. Lintas sektor Kelemahan: Secara khusus menangani pneumonia

tidak ada.

Rekomendasi: Koordinasi lintas sektor yang dirasa

terkait dan mampu memberi kontribusi baik pada

peningkatan/penurunan pada kasus pneumonia.

179

DAFTAR PUSTKA

Balitbangkes, 2008. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2007).

Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Departemen Kesehatan RI.

Balitbangkes, 2010. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2010).

Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI.

Balitbangkes, 2014. IPKM: Indeks Pembangunan Kesehatan

Masyarakat. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengem-

bangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

BPS, 2014. Profil Kabupaten Tojo Una-Una 2014. s.l.: Badan Pusat

Statistik Kabupaten Tojo Una-Una.

Creswell, J. W., 2009. Research Design, Qualitative, Quantitative

and Mixed Methods Approaches, second edition. s.l.: s.n.

De Marco, M. M., 2007. The Relationship between Income and

Food Insecurity: The Role of Social Support among Rural

and Urban Oregonians. Dissertation. Oregon: Oregon

State University.

Depkes, 2013. Buku Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah,

dan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat. Jakarta:

Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

Dinkes, 2013. Profil Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, s.l.:

Dinas Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una.

Firdaus, O. M., 2012. Arsitektur Sistem Informasi Layanan Dasar

Terintegregasi di Jawa Barat. Yogyakarta, Seminar

Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi.


Galbraith, J. K., 1983. The Anatomy of Power. s.l.: Houghton

Mifflin.

Kartasasmita, C. B., 2010. Pneumonia Pembunuh Balita. Buletin

Jendelal Epidemiologi, 3 (Pneumonia Balita).

Kemenkes, 2010. Buku I Pedoman Umum Penanggulangan

Daerah Bermasalah Kesehatan Kabupaten Kota. Jakarta:

Kementerian Kesehatan RI.

Kemenkes, 2012. Ayo ke Posyandu Setiap Bulan. Jakarta: Pusat

Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.

M. Setyo Pramono, F.X. Sri Sadewo, 2012. Analisis Keberadaan

Bidan Desa dan Dukun Bayi di Jawa Timur. Buletin

Penelitian Sistem Kesehatan (Bulletin of Health System

Research), Volume 15.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1994. Qualitative

Data Analysis: An Expanded Sourcebook. s.l.: SAGE

Publications.

P2PL, D., 2010. Modul Tata Lakasana Standar Pneumonia.

Cetakan 2012 penyunt. Jakarta: Kementerian Kesehatan.

Said, M., 2010. Pengendalian Pneumonia Anak Balita dalam

Rangka Pencapaian MDG 4. Buletin Jendela Epidemiologi,

3 (Pneumonia Balita), p. 16.

Stalker, P., 2008. Mari Kita Suarakan MDGs, Jakarta: Bapenas,

United Nations.

UNICEF/WHO, 2006. Pneumonia: The Forgotten Killer of Children,

s.l.: s.n.


Aanak - 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49,

50, 53, 54, 56, 58, 59, 68, 70, 73, 76, 78, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 96, 97, 98, 99, 105, 116, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 133, 134, 136, 138, 141, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 163, 164, 165, 172, 173

Bbalita - 3, 41, 42, 43, 44, 45, 53,

59, 62, 68, 70, 73, 78, 79, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 98, 133, 138, 139, 142, 144, 149, 172, 173, 177

Bappeda - 8, 10, 12, 46, 130, 176bidan - 1, 8, 45, 47, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 54, 56, 59, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 81, 84, 97, 98, 144, 163, 170, 172

BPS - 4, 5, 9, 15, 29, 33, 34, 80, 88, 91, 92, 93, 94, 100, 155

Bupati - 18, 20, 21, 29, 35, 36, 37, 38, 46, 65, 70, 79, 92, 114, 129, 130, 143, 173, 176

Ddata - 1, 2, 4, 13, 15, 25, 29, 41,

62, 83, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 104, 111, 113, 133, 169

desa - 11, 25, 26, 30, 31, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 59, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 75, 83, 87, 88, 91, 97, 98, 108, 109, 119, 122, 140, 146, 156, 159, 161, 162, 163, 164, 170, 172, 174

Dinkes - 12, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 91, 93, 98, 103, 129, 173

dokter - 1, 34, 38, 48, 53, 54, 67, 68, 108, 109, 110, 112, 114, 115, 117, 128, 129, 145, 168, 176

dukun - 44, 51, 65, 81, 122, 147, 151

Eekonomi - 2, 26, 30, 53, 78, 116,

117, 121, 123, 129, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 167, 172

Ggizi buruk - 41, 42, 44, 73, 95, 97,

157, 171

Hhamil - 44, 51, 53, 59, 62, 70, 73,

77, 80, 84, 85, 87, 89, 98, 105, 135, 165, 170, 172, 173

Index


Iibu - 44, 49, 51, 53, 54, 56, 59, 62,

68, 70, 73, 76, 79, 85, 87, 89, 97, 98, 99, 105, 116, 122, 126, 128, 149, 151, 156, 165, 170, 172, 173

IPKM - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 35, 101, 102

ISPA - 133, 138, 142, 145, 149

Kkader - 57, 59, 62, 63, 70, 73, 98,

170kapal - 20, 24, 75, 77, 78kepulauan - 12, 15, 17, 20, 24, 26,

28, 35, 37, 48, 51, 52, 60, 61, 63, 67, 68, 71, 75, 76, 78, 88, 91, 94, 140, 155, 157, 159, 171

Kepulauan - 6, 7, 9, 12, 15, 20, 24, 27, 28, 33, 36, 38, 48, 49, 50, 57, 58, 66, 78, 91, 93, 94, 134, 140

LLaut - 20, 21, 26

MMDGs - 2, 41, 103, 104, 105, 131mental - 39, 101, 102, 103, 105,

106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 130, 131, 155, 173, 174, 176

Oobat - 19, 38, 52, 53, 110, 112,

113, 115, 117, 118, 121, 122

Ppasien - 52, 71, 106, 107, 108,

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 145, 151, 155

PDBK - 4, 5, 6, 7pendidikan - 2, 30, 31, 34, 35, 36,

37, 45, 50, 54, 62, 68, 70, 71, 89, 98, 114, 141, 150, 153, 154, 157, 162, 164, 168, 172

penduduk - 4, 9, 20, 29, 41, 47, 49, 57, 78, 92, 94, 98, 155

penyakit - 3, 9, 92, 95, 97, 102, 103, 105, 106, 114, 131, 133, 136, 144, 155, 160

PKH - 76, 85, 86, 87, 88, 89, 100, 173

pneumonia - 97, 126, 133, 134, 135, 136, 138, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 155, 177

Podes - 2, 7, 11Poltekes - 50Posyandu - 56, 59, 61, 100PTT - 45, 50, 51, 53, 54, 55, 68, 72Puskesmas - 1, 8, 9, 12, 25, 46, 47,

48, 50, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 84, 89, 90, 93, 106, 107, 53, 61, 64, 176, 109, 110,


111, 116, 117, 118, 122, 142, 144, 145, 147, 156, 168, 169, 174, 175, 177

RRiskesdas - 2, 6, 11, 41, 42, 93,

133, 138, 140rokok - 25, 95, 96, 138, 139, 141,

142, 149RS - 108, 170RSUD - 8, 45, 48, 50, 62, 71, 84,

97, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 130, 175

Ssakit - 45, 54, 59, 66, 70, 97, 115,

116, 121, 122, 133, 136, 138, 144, 147, 149, 151, 177

TTPKJM - 129, 130, 176transport - 19, 78, 107, 113

Seri Studi Kualitatif IPKM; Status Kesehatan Kabupaten Tojo Una-una, Antara Harapan dan Kenyataan tentang Kesehatan

Documents