Seri Bunga Rampai - Universitas Negeri Surabayafish.unesa.ac.id/download/1. BOOKSCHAPTER HISPISI... · menjadi urat nadi perdagangan dunia seperti Selat Malaka, Lombok, dan Sunda.

Peran Pendidikan IPS untuk Memperkuat KeIndonesiaan di Era Industri 4.0 | i

Seri Bunga Rampai

Oleh: Hispisi (Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)

Editor:

Ari Wahyudi

Oksiana Jatiningsih

Penerbit

Unesa University Press

ii | Musyawarah Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) 2019

Seri Bunga Rampai

Kontribusi Pendidikan Ilmu Sosial dalam Membangun Keindonesiaan

Oleh: Hispisi (Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia)

Diterbitkan Oleh

UNESA UNIVERSITY PRESS

Anggota IKAPI No. 060/JTI/97

Anggota APPTI No. 133/KTA/APPTI/X/2015

Kampus Unesa Ketintang

Gedung C-15 Surabaya

Telp. 031 – 8288598; 8280009 ext. 109

Fax. 031 – 8288598

Email : [email protected]

[email protected]

vii,231 hal., Illus, 15,5 x 23

ISBN: 978-602-449-418-6

copyright © 2020 Unesa University Press

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang

mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi

buku ini dengan cara apapun baik cetak, fotoprint,

microfilm, dan sebagainya, tanpa izin tertulis dari

penerbit

Peran Pendidikan IPS untuk Memperkuat KeIndonesiaan di Era Industri 4.0 | iii

KATA PENGANTAR

Ketua Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia

(HISPISI)

Ilmu dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan.

Di satu sisi, ilmu harus ditransfer kepada generasi berikutnya memalui

pendidikan, agar mereka mampu menjelaskan berbagai fenomena yang

ada. Ilmu sosial akan memberikan narasi yang menjelaskan hubungan

kausalitas dari berbagai fenomena yang ada melalui teori-teori yang

dihasilkan oleh para ilmuwan. Dengan berbekal ilmu, khususnya ilmu

sosial, seseorang diharapkan mampu menjelaskan realitas sosial dan

sekaligus mampu memprediksi apa yang akan terjadi. Di sisi lain,

pendidikan juga menjadi sarana untuk membantu seseorang

mengembangkan dan sekaligus melakukan perubahan cara berpikir,

sikap, dan perilaku. Dengan bahan ilmu sosial, Pendidikan ilmu sosial

diharapkan mampu merubah seseorang menjadi semakin bijak dalam

bersikap dan bertindak.

Dalam konteks ini, kerjasama antara ilmu sosial dan pendidikan

ilmu sosial sangat dibutuhkan dalam pembangunan bangsa Indonesia

ke depan. Ilmu sosial akan terus mensuplai bahan yang dibutuhkan

oleh pendidikan ilmu sosial, dan sekaligus menginformasikan

perkembangan teori sebagai hasil abstraksi dan refleksi atas realitas

sosial. Sedangkan pendidikan ilmu sosial yang membentuk karakter

sesorang melalui suatu proses pemahaman dan penyadaran atas apa

akibat yang terjadi jika suatu sikap dan tindakan dilakukan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan ilmu sosial diharapkan

mampu memahamkan dan menyadarkan bahwa bangsa Indonesia

adalah bangsa yang multikultur, dengan sumber daya alam yang kaya

dan melimpah sebagai modal kemajuan. Meskipun demikian, jika

karakter bangsa ini tidak baik, modal tersebut bisa menjadi sumber

kehancuran. Perilaku korup yang dilakukan oleh para elit bisa menjadi

iv | Musyawarah Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) 2019

penghambat pembangunan dan kemajuan bangsa. Ketidakpahaman dan

ketidaksadaran rakyat atas sistem demokrasi ternyata bisa menjadi

penyebab perilaku korupsi.

Sebagai bangsa yang majemuk dengan multikulturnya,

diperlukan sikap toleran dan menempatkan kesederajatan dalam

perbedaan. Jika sikap tersebut tidak dimiliki, kemajemukan dan

multikultur akan menjadi sumber konflik sosial maupun politik. Di sisi

lain, kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola dengan baik

juga akan menjadi bumerang bagi penghuninya. Eksploitasi yang

berlebihan terhadap alam, akan menyebabkan alam menjadi semakin

“garang” terhadap kita. Diperlukan kearifan dalam mengelola

lingkungan, sehingga kelestarian fungsinya dalam mendukung

kehidupan bisa terus terpelihara dan terjaga. Oleh karena itu,

pendidikan ilmu sosial menjadi hal yang perlu digandeng dalam

pembangunan bangsa, untuk membangun karakter wisdom.

Buku ini hadir sebagai bagian dari kepedulian para ilmuwan

sosial dan para pendidik ilmu sosial atas kondisi bangsa. Buku ini

menyadarkan bahwa masih banyak masalah sosial yang harus

ditangani, agar pembangunan bangsa tidak terhambat oleh berbagai

konflik sosial dan karakter buruk. Pembangunan infrastruktur yang

bersifat fisik, memang diperlukan, tetapi jika sampai terjadi konflik

sosial, semua akan rusak dan sia-sia. Semoga kehadiran buku ini

memberi manfaat bagi pembacanya.

Terima kasih.

Surabaya; Januari 2020

Ketua Hispisi

Ttd

Prof. Dr. Warsono,M.S.

Peran Pendidikan IPS untuk Memperkuat KeIndonesiaan di Era Industri 4.0 | v

DAFTAR ISI

Halaman judul i

Halaman Pancir ii

Kata Pengantar Ketua HISPISI iii

Daftar Isi v

Bagian 1.

MEMBANGUN INDONESIA DI INDONESIA

DINAMIKA KONTESTATIF DARI NATION KE

NATION STATE – Musta’in Mashud – Dosen Departemen

Sosiologi Unair (1-27)

Bagian 2.

PENANAMAN NILAI KARAKTER PEDULI

LINGKUNGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

MELALUI MODEL ECO-EDUTAINMENT DALAM

PEMBELAJARAN IPS DI SMP KOTA SEMARANG - Apik Budi Santoso; Dewi Liesnoor Setyowati; Wasino - Dosen

Fakultas Ilmu Sosial UNNES. (28-46)

Bagian 3.

HAMBATAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

JURNAL ILMIAH: Pengalaman di Fakultas Ilmu Sosial

UNNES - Tsabit Azinar Ahmad - Jurusan Sejarah. (47-55)

Bagian 4.

PEMETAAN KETERSERAPAN ALUMNI JURUSAN

GEOGRAFI FIS UNNES DI DUNIA INDUSTRI

MELALUI METODE TRACER STUDY- Tjaturahono Budi

Sanjoto1, Saptono Putro

1, Juhadi

1 Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. (56-68)

vi | Musyawarah Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) 2019

Bagian 5.

IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI MELALUI

PENDIDIKAN IPS DALAM MEMPERKUAT JATI

DIRI BANGSA - Ricu Sidiq, Flores Tanjung, Najuah - Dosen

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosia, Universitas Negeri

Medan. (69-78)

Bagian 6.

URGENSI MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

DALAM KEBUTUHAN PENGUATAN JATIDIRI

BANGSA - Apeles L. Lonto dan Wenly R.J. Lolong - Dosen

Jurusan PPKn FIS Unima. (79-93)

Bagian 7.

PENGEMBANGAN MATERI STUDI MASYARAKAT

INDONESIA YANG BERWAWASAN KEINDONESIAN

– Lukitaningsih - Department of History Education, Universitas

Negeri Medan. (94-111)

Bagian 8.

MEMPERKUAT IDENTITAS KE INDONESIAAN

MELALUI PEMBELAJARAN ANTROPOLOGI

DALAM KURIKULUM IPS – Rosramadhana - Dosen Prodi

Pendidikan Antropologi FIS Unimed (112-121)

Bagian 9.

PERAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DALAM

PEMBANGUNAN BANGSA –Warsono - Guru Besar Prodi

PPKn FISH Unesa (122-137)

Bagian 10.

MERAJUT KE-INDONESIAAN: MENYELAMI

PIKIRAN FOUNDING FATHERS ASAL

MINANGKABAU TENTANG INTEGRASI BANGSA - Siti Fatimah, Uun Lionar - Fakultas Ilmu Sosial, Universitas

Negeri Padang. (138-163)

Peran Pendidikan IPS untuk Memperkuat KeIndonesiaan di Era Industri 4.0 | vii

Bagian 11.

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI AKAR MASALAH

DAN SOLUSI – Warsono - Dosen PMPKn FISH Universitas

Negeri Surabaya. (164-179)

Bagian 12.

ISLAMIC HISTORY DALAM KONTEKS SOSIO-

KULTURAL INDONESIA - Muhammad Turhan Yani -

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri

Surabaya. (180-186)

Bagian 13.

INDIGENISASI ILMU-ILMU SOSIAL DI INDONESIA:

LANGKAH YANG MASIH TERSEOK - Ajat Sudrajat –

Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (187-208)

Bagian 14.

FILSAFAT ILMU SOSIAL INDONESIA: ARTI

PENTING, KARAKTERISTIK DAN PROSPEK

PENGEMBANGANNYA - Heri Santoso – Dosen Filsafat

Ilmu Sosial – Universitas Gadjah Mada (209-222)

Bagian 15.

PENDIDIKAN GEOGRAFI DAN TANTANGAN ABAD 21 Dr. Muhammad Zid, M.Si dan Fauzi Ramadhoan AR, S.Pd. MA –

Universitas Negeri Jakarta (223-230)

Catatan Akhir 231

Peran Pendidikan IPS untuk Memperkuat KeIndonesiaan di Era Industri 4.0 | 1

==(1)==

MEMBANGUN INDONESIA :

DINAMIKA-KONTESTATIF DARI NATION KE

NATION STATE

Musta’in Mashud

Dosen Departemen Sosiologi FISIP-Universitas Airlangga

A. Potensi

Berdasarkan data Worldometers, jumlah penduduk saat ini adalah 269

juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di peringkat

keempat negara berpenduduk terbanyak di dunia setelah Tiongkok (1,42

miliar jiwa), India (1,37 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa).

Sebanyak 56% atau 150 juta jiwa dari penduduk Indonesia adalah masyarakat

urban. Jumlah penduduk Indonesia terus tumbuh dari 261,1 juta jiwa pada

2016 menjadi 263,9 juta jiwa pada 2017. Pada 2018, jumlah penduduk

Indonesia mencapai 266,7 juta jiwa.

Wilayah Indonesia membentang luas sepanjang 3.977 mil antara

Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Luas daratannya mencapai 1,9 juta

kilo meter persegi. Sedangkan luas lautan atau perairannya mencapai 3,3 juta

kilo meter persegi. Menurut CIA world Factbook, Indonesia memiliki luas

wilayah 1,904,569 km2 dengan jumlah pulau sebanyak 17,508 pulau. Oleh

karena itu, Indenesia mempunyai predikat sebagai negara maritim yang

memiliki garis pantai 95.181 km dan menjadikannya sebagai negara yang

memiliki garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada sudah lama melekat

kepada Indonesia.

Bila melihat peta terlihat pulau yang paling ujung utara dari wilayah

negara Indonesia, yakni Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Sedangkan yang

paling ujung selatan adalah pulau Ndana, Nusa Tenggara Timur. Sementara

di ujung Timur ada Pulau Liki, Papua dan yang paling ujung Barat ditempati

oleh Pulau Benggala.

Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau

suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air (BPS,

2010). Suku Jawa adalah kelompok terbesar di Indonesia dengan jumlah yang

https://www.worldometers.info/world-population/

2 | Musyawarah Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia (HISPISI) 2019

mencapai 41% dari total populasi. Berdasarkan data sensus Badan Pusat

Statistik (BPS) tahun 2010, terdapat 1.331 suku di Indonesia berdasarkan

provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sayangnya, hingga berita

ini diturunkan jumlah suku di Indonesia 2019 belum diketahui secara pasti.

Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding

terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Pulau Jawa dengan

jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa.

Sebaliknya, Papua barat yang penduduknya berjumlah 2 juta orang saja

memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa

Keragaman bangsa Indonesia, juga terlihat dari agama yang ada.

Selain agama-agama besar seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha,

juga terdapat aliran-aliran kepercayaan yang tersebar ke sluruh pelosok tnah

air, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat setidaknya

ada 187 organisasi penghayat kepercayaan di Indonesia. Dari angka itu

dilaporkan sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah penghayat

kepercayaan. Terdapat sekitar 12 juta jumlah penganut aliran kepercayaan,

meski belum valid.

Anugerah kemajemukan ini ditambah dengan potensi alamnya yang

luar biasa. Daratannya dipenuhi dengan hutan-hutan penopang paru-paru

dunia, di bawahnya terkandung kekayaan mineral yang banyak. Lautannya

mengandung potensi ekonomi biru tiada tara, di bawahnya tersimpan bukan

hanya ikan, tetapi cadangan migas dan mineral yang berlimpah. Indonesia

terletak di posisi geopolitik strategis karena diapit dua samudera besar, Hindia

dan Pasifik, dengan perairan yang menjadi lalu lintas 40 persen perdagangan

dunia (Iskandar, 2017). Indonesia juga mempunyai beberapa selat sibuk yang

menjadi urat nadi perdagangan dunia seperti Selat Malaka, Lombok, dan

Sunda. Kedudukan Indonesia sangat penting dalam kancah keamanan maritim

Asia Pasifik dan choke point jalur perdagangan dan pelayaran dunia.

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika

dan India dan negeri Muslim terbesar di dunia. Secara kuantitatif, jumlah

populasi Muslim Indonesia bahkan lebih besar dari gabungan jumlah umat

Islam di negara-negara Arab. Sekitar 207 juta Muslim lahir dan tinggal di

Indonesia, menyumbang hampir seperempat total populasi Muslim dunia

sebesar 1,57 miliar jiwa. Secara kualitatif, Islam dapat bersanding dengan

demokrasi dan bersimbiosis dengan nasionalisme (Iskandar, 2017)..

Tesis muram benturan peradaban (clash of civilization) antara

demokrasi Barat dan penentangnya, terutama Islam, tidak berlaku karena di

Indonesia Islam berjalan seiring dengan demokrasi, stabilitas politik, dan


pertumbuhan ekonomi. Saat ini hingga satu generasi ke depan, Indonesia

memperoleh bonus demografi dengan banyaknya penduduk usia produktif

yang menggerakkan perekonomian dari sisi produksi dan konsumsi. Ekonomi

Indonesia saat ini berada di peringkat ke-16 dunia dan diprediksi menjadi The

Next Economic Superpowers pada 2030. Pada saat itu, PDB Indonesia

diperkirakan menembus US$9,3 triliun, peringkat ketujuh terbesar di dunia

(McKinsey Global Institute, 2012: 1-2).

B. Dari Nation ke Nation State

Sejak kejatuhan Orde Baru kehidupan masyarakat Indonesia tampak

lebih dinamis. Dinamika sosial bangsa Indonesia sejak bergulirnya reformasi

1997 memang mengalami peningkatan yang cukup tinggi seiring dengan

dibukanya era keterbukaan dan demokratisasi. Ada kecenderungan kuat

masyarakat tengah mengalami euforia politik yang luar biasa sehingga acap

lepas kontrol. Era kebebasan yang dirasakan masyarakat sejak reformasi

seolah merupakan peluang bagi masyarakat yang pernah menjadi korban (dan

dikorbankan) oleh kekuatan sistem orde baru yang hegemonik, respressif dan

eksploitatif. Ironisnya, semangat reformasi yang banyak dipahami masyarakat

sebagai era kebebasan dan karena itu merupakan kesempatan

memperjuangkan dan atau menegakkan hak-hak rakyat yang tersikat selama

pemerintahan Orde Baru tidak bisa dengan segera terealisasi sebagai akibat

belum fungsionalnya institusi-institusi ekonomi dan hukum. Maka yang

terjadi kemudian adalah sikap tidak sabar dan tindakan anarkis: main hakim

sendiri yang seringkali menggunakan cara-cara kekerasan secara massal.

Di tengah optimisme terhadap potensi dan masa depan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita masih dihadapkan pada persoalan

nation-building Indonesia. Sebagaimana mayoritas nation-state di dunia,

Indonesia terbentuk dari berbagai suku bangsa yang berikrar menjadi satu

bangsa dalam sebuah teritori yang batas-batasnya diwarisi dari administrasi

pemerintahan kolonial. Dalam negara multibangsa (multinational state),

nasionalisme adalah proyek ideologis membangun rasa sebangsa yang

basisnya adalah teritorial kewargaan (civic nationalism), bukan sentimen etnis

berdasar klaim kesamaan asal-usul nenek moyang yang jauh dan kabur

(ethnic nationalism).

Hampir semua nation-state modern merupakan entitas legal teritorial

yang memayungi banyak suku bangsa dan bersifat multinasional. Dalam

pidato anugerah doktor honoris causa di Universitas Airlangga 2018, Iskandar

menyatakan bahwa hanya 9 persen dari seluruh negara-bangsa modern yang

memiliki kebangsaan tunggal, 29,5 persen di antaranya tak memiliki

mayoritas nasional (Rourke, 1986: 77). Sementara itu, Ra’anan (1990: 6-7)


menyatakan lebih dari 90 persen negara modern tidak terbentuk dari

kebangsaan tunggal (nation-state). Terkadang nation lebih besar ketimbang

state (multistate nationalities), tetapi kebanyakan state lebih besar daripada

nation (multinational state).

Orang-orang Quebec yang diklaim sebagai “orang Perancis” yang

ada di Kanada, orang-orang Palestina yang tersebar di Israel, Lebanon,

Jordania, dan Mesir, dan bangsa Kurdi yang terberai di Iran, Irak, dan Turkia

dalah contoh bangsa yang tersebar di banyak negara (multistate nationalities).

Contoh paling aktual adalah Rohingnya, suku bangsa yang kehilangan induk

negaranya dan terlunta-terlunta sebagai pencari suaka di banyak negara. Ada

juga varian bangsa yang terpecah ke dalam dua negara dan sama-sama

menjadi mayoritas seperti Korea Utara dan Korea Selatan serta Sudan dan

Sudan Selatan. Mayoritas nation-state modern adalah multinational state

seperti Indonesia. Dalam negara-bangsa majemuk seperti ini, tantangan

utamanya adalah membangun integrasi nasional berbasis kewargaan (civic

nationalism) tanpa menindas keragamaan ekspresi suku bangsa sebagai

naungan budaya dan afiliasi kulturalnya. Prinsipnya adalah kesetaraan non-

diskrimintif (Iskandar, 2018).

Dominasi etnis dominan dan diskriminasi terhadap etnis lain rentan

mengundang etnonasionalisme yaitu gerakan suatu kelompok etnis yang

mengupayakan self-rule, baik dengan cara kekerasan untuk menuntut negara

nasional terpisah (sovereign statehood) maupun dalam bentuk terbatas self-

rule seperti wewenang otonom dalam kebijakan pendidikan dan pemakaian

bahasa, aturan hukum yang terpisah, perpajakan, dan kontrol atas kekuatan

polisi lokal (Snyder, 2000: 203).

Konflik etnonasionalis telah melahirkan banyak negara baru. Dari

tahun 1945 -1973, 81 negara baru lahir dari klaim atas hak bangsa

menentukan nasib sendiri (the right of nation to self-determination) (Holton,

1998: 105). Setelah Perang Dingin, dunia menyaksikan pecahnya imperium-

imperium besar ke dalam kepingan negara-negara kecil berdaulat.

Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan pada 1945,

keanggotaan PBB mencakup 51 negara. Pada 1960, keanggotaannya

meningkat menjadi 100 negara, dan pada 1984 ketika Brunei Darussalam

bergabung, keanggotaannya telah mencapai 159 negara. Namibia dan

Liechtenstein bergabung pada 1990. Dalam dua setengah tahun sejak awal

1991 hingga pertengahan 1993, bertambah 25 negara —termasuk Estonia,

Latvia, Lithuania, Azerbaijan, Kyrgyztan, Tajikistan, Uzbekistan, Jorjia dan

Andorra. Pada musim semi tahun 1993, bekas republik Yugoslavia,

Makedonia, diizinkan bergabung dengan syarat Yunani dan anggota baru

tersebut menentukan nama bagi negara baru itu (Iskandar, 2018).


Kini keanggotaan PBB mencakup 193 negara. Tiga negara terakhir

anggota PBB adalah Timor Leste, Montenegro, dan Sudah Selatan. Tiga-

tiganya hasil referendum. Timor Leste adalah bekas Provinsi Indonesia, resmi

diterima sebagai anggota PBB pada September 2002. Montenegro, yang

mendeklarasikan diri merdeka dari Serbia pada 3 Juni 2006, diterima sebagai

anggota PBB pada 28 Juni 2006. Sudan Selatan menjadi negara merdeka pada

9 Juli 2011 setelah konflik bersaudara puluhan tahun dan hasil referendum

menunjukkan sekitar 99% pemilih menginginkan pisah dari Republik Sudan.

Sejauh ini, Indonesia relatif berhasil mencegah Balkanisasi dari

serangkaian konflik etnis yang menderanya. Namun, sebagai negara

majemuk, sentimen etnis di Indonesia tidak pernah “tidur” dan bisa bangun

dan meledak begitu bertemu faktor lain, terutama ketimpangan sosial dan

ekonomi. Kesalahan Orde Baru adalah mamaksakan proses integrasi nasional

dari atas melalui ideologisasi Pancasila dan mobilisasi kekuatan militer yang

represif. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia masih dalam proses menjadi

(process to be) meskipun proyek kebangsaan sudah dicanangkan sejak tahun

1928. Bangsa yang bhineka, bangsa yang majemuk, yang heterogen dan

plural. Bahasa dan Tanah Air memang sudah bisa dipersatukan, tetapi

tampaknya belum untuk menjadi bangsa yang satu (Iskandar, 2017).

Nasionalisme sebagai proyek menciptakan rasa sebangsa dari

komunitas yang beragam pada dasarmya tidak pernah selesai didefinisikan

sekali untuk selamanya (once and for all). Pergolakan berbasis etnis mewakili

sebagian besar kekecewaan bangsa (nation) terhadap negara (state) terkait

ketimpangan distribusi kesejahteraan serta dominasi kebudayaan kelompok

etnis oleh kelompok lainnya. Di berbagai negara poskolonial, peran negara

penting sebagai lokomotif pembangunan untuk memajukan kesejahteraan.

Namun, di tengah arus global neoliberalisme yang membunyikan lonceng

kematian nation-state (Ohmae, 1990; 1996), negara semakin kehilangan

peran dan fungsinya karena seluruh sendi-sendi kehidupan sosial telah

dikuasai dan didikte oleh kekuatan pasar. Ekonomi, politik, hukum, seni, dan

budaya telah ‘diperalat’ pasar untuk memuluskan kepentingannya. Bahkan

agama yang sejatinya adalah wilayah sakral telah dimanipulasi untuk

memperbesar surplus di industri kostum, fesyen, dan hiburan.

Pluralitas Masyarakat Indonesia

Sebagaimana dikemukakan di depan bahwa latar sosial demografis

bangsa Indonesia sangatlah beragam, baik sosial, budaya, geografis, agama,

aliran kepercayaan maupun sistem ekonominya. Meski berlatar beragam,

namun telah bersepakat menjadi kesatuan dalam bingkai persatuan Indonesia

(NKRI): Bhineka Tunggal Ika dengan bingkai Pancasila. Kalimat Bhineka


Tunggal Ika ini berasal dari Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma

mangrwa yang merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuna yaitu

kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit

sekitar abad ke-14. Statemen ini sungguh sangat istimewa karena

mengajarkan toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat Budha. Dengan

kalimat sederhana inilah Indonesia yang plural dapat hidup dan bertahan

hingga sekarang.

Masyarakat plural (majemuk) adalah suatu masyarakat yang terdiri

atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan

satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Sistem nilai yang dianut kurang

memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai keseluruhan, kurang memiliki

homoginitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk

saling memahami satu sama lain (Furnivall, 1939; Nasikun, 1995).

Karakterisktik masyarakat plural menurut Pierre L. Van den Berghe

mempunyai ciri (i) terjadi segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sub

kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain; (ii) Memiliki struktur sosial

yang terbagi-bagi kedalam lembaga-lembaga yang bersifat non

komplomenter; (iii) Kurang mengembangkan konsensus diantar para anggota-

anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (iv) Secara relatif

seringkali mengalami konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok

yang lain; (v) Secara relatif, integrasi sosial tumbuh diatas paksaan (coercion)

dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonom; dan (vi) Adanya

dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lain (Nasikun, 1995:33)

Sebagai masyarakat majemuk, potensi konflik relatif tinggi. Konflik

dapat mengambil bentuk yang lunak, subtle, sampai kepada bentuk-bentuk

yang keras dan terbuka: ketidaksukaan (dislikeness); ketidaksepakatan

(discord), ketidaksetujuan (disagreement), perseteruan (rivalry),

persaingan (competition), permusuban (hostility), oposisi (opposition),

kontak fisik (physical contact), dan sebagainya. Karena itu, perlu dibangun

dan kembangkan toleransi. Perbedaan dan kebhenikaan selain terlihat secara

horizontal (kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan etnis, agama, adat,dan

perbedaan kedaerahan, dst); juga secara vertikal seperti terlihat dari strata

sosial yang kian tidak saja semakin terdifferensi, tetapi juga terpolarisasi.

Konflik menjadi semakin problematik terlebih jika munculnya secara

akumulatif: ekonomi politik, rasial, sentimen agama, primordialisme,

etnosentrims: horiontal-vertikal. Konflik berbasis ekonomi akan segera

mengait dengan ekonomi, politik, identitas karena menyangkut eksistensi.

Pada dasarnya, konflik adalah hubungan yang memiliki sasaran dan

tujuan yang tidak sejalan dalam hubungan antara dua pihak atau lebih. Lebih

lanjut, konflik meliputi berbagai sikap dan tindakan yang menyebabkan

kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau lingkungan sekitar (Mitchel,2005).


Konflik dapat terjadi karena factor eksternal (asing) dan internal. Konflik

internal terjadi dengan menggunakan sumber daya di dalam negeri (manusia

dan dana), dan ini pun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu konflik vertikal

yang tercermin dari konflik antara pemerintah dengan masyarakat sipilnya

dan konflik horizontal yang terjadi di antara kelompok sipil sendiri. Gambar

berikut menunjukkan bagaimana tahapan konflik dari awal sampai akhir:

Sumber: Louis Kriesberg, “De-escalation Stage.” Beyond Intractability. Eds.

Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium,

University of Colorado, Boulder, September 2003 http://

www.beyondintractability.org/essay/de-escalation-stage.

Model di atas, menurut Yosua Praditya Suratman, Sekretariat Dewan

Analis Strategis menunjukan bahwa pada tahap latent conflict menandakan

setiap daerah/wilayah memiliki potensi konflik sama dengan daerah lainnya.

Namun yang membedakan adalah konflik tersebut muncul dengan latar

belakang yang berbeda. Pada tahap conflict emergence menjelaskan bahwa

konflik akan muncul apabila sudah terjadi perbedaan pendapat dan opini pada

sebagain kelompok atau individu. Kemudian, masuk pada tahap conflict

escalation menunjukan gesekan antar individu terjadi semakin meningkat

yang akhirnya menuju pada jalan buntu (stalemate). Tahap ini merupakan

tahapan yang paling tinggi dimana kelompok memutuskan untuk bertikai

dibandingkan mencari alternatif lain. Akan tetapi, dinamika konflik pasti akan

menurun dengan ditandai oleh penurunan eskalasi konflik melalui berbagai

negosiasi yang dilakukan oleh pihak yang bertikai. Tahap dispute settlement

menjadi bagian awal penyiapan upaya perdamaian. Akhirnya, upaya terakhir

yang harus dilakukan adalah tahap peace building untuk memulihkan

hubungan masingmasing pihak yang berseteru. Tujuannya adalah untuk

menghindari konflik serupa antar kelompok atau individu yang sama terulang

kembali.


Lebih lanjut, Suratman (tanpa tahun) mengemukakan bahwa

bergesernya ancaman konvensional kedalam bentuk ancaman non-

konvensional merupakan ancaman besar bagi Indonesia. Ancaman non-

konvensional berupa perang proxy sudah dan tengah dijalankan di Indonesia

kedalam beberapa bentuk, termasuk didalamnya adalah konflik internal.

Jumlah konflik internal, baik horizontal maupun vertikal yang semakin

meningkat sejak era reformasi dapat saja terjadi karena memang ada

pengaruh dan kepentingan asing. Perang proxy cenderung lebih dipilih oleh

kelompok kepentingan karena biayanya yang murah dibandingkan perang

konvensional, akan tetapi dampak dan daya hancurnya sangat signifikan.

Memang menjadi sulit apabila pemerintah mencoba melihat apakah konflik

terjadi secara alamiah atau ada unsur kesengajaan (by designed). Untuk itu

perlu melakukan pemetaan konflik internal yang telah dan sedang terjadi di

berbagai bidang, khususnya di luar bidang militer. Pemetaan ini akhirnya

akan menuntun pemerintah, terlebih aparat keamanan dalam menelusuri aktor

dan kelompok-kelompok kepentingan. Konflik internal saat ini memang

dilatarbelakangi oleh berbagai aspek, yaitu ideologi, politik, ekonomi, dan

sosial-budaya, yang berpotensi menjadi perang proxy di Indonesia. Akhirnya,

perang proxy akan tetap dipilih oleh aktornya mengingat sumber daya yang

digunakan (manusia dan alam) adalah milik negara yang dituju. Posisi

Indonesia yang strategis, serta besarnya kekayaan sumber daya alam yang

dimiliki, membuat Indonesia akan selalu berada di bawah bayang-bayang

ancaman perang proxy.

Perang proxy probabilitas terjadi semakin tinggi mengingat kondisi

masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan bersistem sosial kompleks.

Parekh, sebagaimana dikutip oleh Azra (2007), membagi masyarakat

multikultural atas lima model, yaitu:

Multikulturalisme isolasionis, mengacu pada masyarakat di mana berbagai

kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam

interaksi yang hanya minimal satu sama lain;

Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur

dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu

bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini merumuskan dan

menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang

sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan kepada kaum

minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan

meraka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak menantang kultur

dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di beberapa negara Eropa;

Multikulturalisme otonomis, masyarakat plural di mana kelompok-

kelompok kutural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (equality)

dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam


kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok-

pokok kultural ini adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang

memiliki hak yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang

kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana

semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar;

Multikulturalisme kritikal atau interaktif, yakni masyarakat plural di mana

kelompok-kelompok kultural tidak terlalu terfokus (concern) dengan

kehidupan kultural otonom; tetapi lebih membentuk penciptaan kolektif

yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif

mereka; dan

Multikulturalisme kosmopolitan, berusaha menghapus batas-batas kultural

sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat di mana setiap individu

tidak lagi terikat kepada budaya tertentu dan, sebaliknya, secara bebas

terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus

mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Menurut Azra, yang relevan untuk indonesia adalah model yang

kedua, multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur

dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi

kebutuhan kultur kaum minoritas (Azra. 2007: 14-15).

Sejak satu dasawarsa terakhir, banyak terjadi intoleransi agama

(religious intolerance) yang disertai dengan munculnya radikalisme serta

fundamentalisme. Tujuaan (akibat) intoleransi ini adalah berupa peniadaan

atau pengurangan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak asasi

manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar kesetaraan

pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar atas dasar

kesetaraan.

Kasus-kasus intoleransi agama di Indonesia pada umumnya

didominasi oleh kekerasan dan penyerangan, penyebaran kebencian,

pembatasan berpikir dan berkeyakinan, penyesatan dan pelaporan kelompok

yang diduga sesat, pembatasan aktifitas/ritual keagamaan, pemaksaan

keyakinan, dan konflik tempat ibadah. Sejak era Reformasi aksi-aksi

kekerasan atas nama agama terus meningkat, dibandingkan dengan beberapa

dasawarsa sebelumnya. Kasus-kasus pengeboman, pengrusakan tempat

ibadah, pembubaran acara keagamaan dari kelompok yang dianggap sesat,

sampai pada sweeping tempat-tempat hiburan dan warung makan yang buka

pada bulan Ramadhan, merupakan beberapa contoh yang menjadi

pemandangan yang biasa akhir-akhir ini.


Beberapa Konflik SARA yang pernah terjadi di Indonesia

Konflik Antar Agama di Situbondo pada tanggal 10 Oktober 1996.

Peristiwa ini terjadi dan dilatarbelakangi oleh sebab tidak puasnya

kasus hukum yang menimpa salah satu orang penghina agama Islam.

Karena tidak puas itu konflik terjadi, dimana pada saat itu dari

pihak penista agama disembunyikan dalam gereja. Sehingga

masyarakat mulai bergerak mencari cara masuk beberapa gereja,

Sekolah Kristen, Sekolah Katolik, juga toko milik para orang

Tionghoa di Situbondo.

Kerusuhan Poso Islam dan Nasrani juga sebuah contoh konflik antar

agama yang dampaknya sangat serius. Konflik sosial di antara umat

Islam dan Nasrani ini sampai berlarut panjang dan terbagi oleh tiga

bagian sebab kurang penanganan konflik tersebut. Ketiga waktu

kerusuhan poso tersebut Poso I terjadi antar tanggal 25 sampai 29

Desember 1998, Poso II terjadi antar tanggal 17 samapai 21 April

2000, sementara pada Poso III terjadi antar tanggal 16 Mei sampai

15 Juni 2000.

Konflik Agama di Ambon terjadi paling tragis meletup pada 19 Januari

1999. Konflik dan pertikaian yang melanda masyarakat Ambon-Lease

sejak Januari 1999, telah berkembang menjadi aksi kekerasan brutal yang

merenggut ribuan jiwa dan menghancurkan semua tatanan kehidupan

bermasyarakat. Konflik tersebut kemudian meluas dan menjadi kerusuhan

hebat antara umat Islam dan Kristen yang berujung pada banyaknya

orang meregang nyawa. Kedua kubu berbeda agama ini saling serang dan

bakar membakar bangunan serta sarana ibadah.

Tragedi Sampit, Suku Dayak vs Madura. Tragedi Sampit adalah konflik

berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa

Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak

dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor, di antaranya kasus orang

Dayak yang didiuga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus

pemerkosaan gadis Dayak.

Konflik Antar Agama Lampung Selatan yang terjadi pada tahun

2012, antar masyarakat desa Balinuraga dengan mayoritas umat

bergama Budha dan Masyarakat Desa Agom yang mayoritas agama

Islam. Konflik itu tidak hanya didasari pengaruh perkara kecil,

yakni gadis dari Desa Agom yang diganggugu oleh pemuda Desa

Balinuraga.


Konflik Tolikora Islam dan Nasrani di Tolikora Papua, terjadi pada

17 Juli 2015. Konflik yang dimulai dengan adanya insiden ngawur

pembakaran masjid dari para jemaat Gereja Injil itu diawali saat

masyarakat muslim hendak melakukan ibadah sholat Idul Fitri.

Karena konflik ini menyebabkan dua orang tewas dan sekitar 96

rumah warga muslim di bakar. Beruntung upaya rekonsiliasi

tersebut bisa segera dilaksanakan sehingga korban apapun tidak

bertambah lagi

Intoleransi agama juga diwarnai dengan munculnya fundamentalisme

Islam atau gerakan-gerakan Islam transnasional, yang menyatakan diri

sebagai antidemokrasi, dan mengusung ideologi intoleran seperti khilafah dan

takfiri. Ironisnya, sebagian besar umat Islam di Indonesia yang tertarik

terhadap kelompok Islam trans-nasional ini adalah dari kalangan akademisi.

C. Media Sosial (Social Media)

Kemajuan teknologi komunikasi dan social media selain bermanfaat

untuk mempermudah komunikasi yang konstruktif dan produktif; dalam

banyak hal juga bias sebaliknya, distortif dan kontraproduktif. Misalnya,

media Sosial dapat memainkan peranan baru dalam politik, baik dalam skala

lokal, nasional maupun internasional. Sosial media yang awalnya digunakan

untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kini juga dapat dimanfaatkan untuk

melakukan protes-protes politik, pemberontakan, dan melahirkan sejumlah

revolusi di berbagai negara di Timur Tengah yang dikenal dengan Arab

Spring.

Sosial media menjadi alat politik karena dianggap sebagai kanal

media yang murah, dapat menjangkau publik yang lebih luas dan ditargetkan,

serta tanpa hambatan batas geografis. Penggunaan sosial media

memungkinkan tidak hanya untuk mengkomunikasikan, berbagi atau

menangkap informasi, menganalisis dinamika sosio-politik dan

mengantisipasi tren ekonomikeuangan, tetapi juga untuk menggambarkan

kejadian, realitas model, mempengaruhi persepsi situasi tertentu, masalah

spesifik atau orang, dan mempengaruhi pilihan dan perilaku.

Aylin Manduric dalam tulisannya "Social Media as a Tool for

Information Warfare" menyebutkan sosial media sebagai senjata katakata

yang mempengaruhi hati dan pikiran audiens yang ditargetkan, dan senjata

pemusnah massal yang bisa berdampak pada target di dunia fisik. Aplikasi

media sosial bisa menjadi alat untuk konflik saat mereka jatuh ke tangan yang

salah.


Dalam konteks perang modern, sosial media juga dapat digunakan

sebagai senjata dalam Cyber Warfare, Information Conflict/Warfare, Hybrid

Warfare atau Netwar. Niekerk dan Maharaj menunjukkan bagaimana sosial

media berperan dalam konflik informasi, seperti terlihat pada gambar 1.

Sumber: Brett Van Niekerk, Manoj Maharaj, Social Media and Information Conflict,

International Journal of Communication 7, 2013, hal. 1175

Meskipun media sosial bukan satu-satunya faktor penting dalam

memicu konflik sosial, namun harus diakui peranannya akan menjadi

semakin penting karena factor massal dan random-nya. Artinya, informasi

apapun akan dengan mudah dan sangat cepat menyebar ke seluruh strata

sosial masyarakat; dan ironisnya tidak semua masyarakat mampu menfilter

kebenaran informasi. Faktor konteks dan kesiapan masyarakat menerima

informasi menjadi penting. Kerusuhan dan pemberontakan tidak dapat dihasut

melalui media sosial kecuali iklim politik dan sosial kondusif untuk kejadian

semacam itu. Media sosial dapat dianggap sebagai alat untuk mendukung atau

memfasilitasi konflik berbasis informasi, dan mungkin tidak akan cukup

untuk menciptakan koknflik atau kerusuhan sosial dengan sendirinya.

Artinya, kekuatan sosial media, tanpa didukung kekuatan di dunia nyata

(ofline) tidak akan bermakna apa-apa.

Buzzer buzzer merupakan akun-akun di media sosial yang tidak

mempunyai reputasi untuk dipertaruhkan. Buzzer biasanya merupakan

kelompok orang yang tidak jelas siapa identitasnya, kemudian biasanya


memiliki motif ideologis atau motif ekonomi di belakangnya, dan kemudian

menyebarkan informasi. Buzzer inilah yang dengan akun tak jelas acap

menjadi penyebar informasi provokatif dan tidak benar (hoaks). Sebaliknya,

bila ada akun yang memiliki nama yang jelas dan latar belakang yang jelas, ia

menyebutnya dengan influencer. Keduanya sama-sama memproduksi

informasi, tetapi berbeda tujuannya.

D. Upaya Memperkokoh Kebhinekaan

Founding Father bangsa ini menyadari bahwa keragaman yang ada

dalam masyarakat merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam

bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu

kewajaran sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang

harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang

ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia.

Hefner (dalam Mahfud, 2009: 83) memaparkan bahwa: pluralisme kultural di

Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah

mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki

pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat

dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini, khususnya Indonesia dipandang

sebagai “lokus klasik” bagi konsep masyarakat majemuk/plural (plural

society) yang diperkenalkan ke dunia. Pandangan Hefner yang mengatakan

bahwa Indonesia merupakan “lokus klasik” (tempat terbaik/ rujukan) bagi

konsep masyarakat (Lestari, 2015)

Pluralisme merupakan tantangan khususnya bagi agama-agama. Dari

sinilah arti penting pencarian titik temu (konvergensi) agama-agama.

Terdapat beberapa pertimbangan sebagai kerangka acuan akan arti

pentingnya pencarian konvergensi agama-agama. Pertama, secara praktis

pluralisme agama belum sepenuhnya dipahami umat beragama, sehingga

yang tampil ke permukaan justru sikap eksklusifisme beragama, yang merasa

ajaran yang paling benar hanyalah agama yang dipeluknya. Agama-agama

lain dituduh sesat, maka wajib dikikis atau pemeluknya ditobatkan, karena

baik agama maupun pemeluknya terkutuk dalam pandangan Tuhan. Di sinilah

akar konflik dimulai, meski pluralimse agama memang belum sepenuhnya

menjamin kerukunan hidup beragama. Kedua, di tengah-tengah pluralism

agama ini, hanyalah pemeluk agama tertentu (yang bersikap eksklusif) justru

masih cenderung memonopoli kebenaran agama (claim of truth) dan lahan

keselamatan (claim of salvation). Pahadal secara sosiologis, claim of truth

dan claim of salvation itu, selain membuat berbagai konflik sosial politik,

juga membawa berbagai macam perang antaragama (Sukidi, 1999)


Pluralisme dan pluralitas merupakan dua term yang sering digunakan

secara bergantian tanpa ada penjelasan apakah dua kata tersebut memiliki arti

sama atau berbeda. Adakalanya pluralisme dan pluralitas diartikan sama,

yakni sebuah keadaan yang bersifat plural, jamak atau banyak. Pluralisme

sebenarnya bukan hanya sekedar keadaan yang bersifat plural atau sekedar

pengakuan bahwa heterogenitas itu ada dalam realitas. Sejatinya pluralisme

merupakan sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara,

mengembangkan dan memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut.

Dalam konteks agama-agama, pluralisme mengacu kepada teori bahwa semua

agama, meskipun dengan jalan yang berbeda-beda, menuju kepada satu

tujuan yang sama, Yang Absolut, Yang Terakhir, yakni Tuhan

(Kuntowibisono, 2003). Locke mendasarkan pemikirannya bukan pada

wahyu dan keimanan, tetapi logika dan argumentasi hukum kodrat dan

rasionya.

Dalam pandangan pluralisme, kebenaran tidak hanya didasarkan

kriteria logika tetapi juga kriteria kebenaran lainnya. Pandangan Leibniz dan

Russel ini menolak kriteria kebenaran monisme (Fannani, 2003: 9). Oleh

karena itu, prinsip-prinsip pluralisme dinilai dapat menjawab permasalahan

dengan banyak alternative penyelesaian. Pluralisme agama diartikan sebagai

pandangan dan sikap bahwa hakikat agama tidak hanya satu tetapi banyak

dan beragam. Dengan demikian, pluralisme agama dapat diartikan sebagai

suatu teori yang merujuk pada hubungan antara berbagai tradisi agama,

perbedaan dan klaim-klaim kompetisinya. Armstrong (2001:27)

mengilustrasikan bahwa agama-agama besar di dunia memiliki konsepsi yang

beragam tentang Tuhan. Pemahaman tentang pluralisme dapat membantu

umat beragama dalam membangun dialog menuju keharmonisan dan

kerukunan berdasarkan nilai ketuhanan.

Mengerti dan memahami pluralitas berarti menerima pentingnya

kerukunan. Kerukunan adalah suatu kondisi damai, yang memungkinkan

semua elemen masyarakat bersikap saling menghargai dan saling

menghormati antara satu dengan yang lain. Konsep kerukunan ini merupakan

acuan untuk meminimalisir terjadinya konflik yang meretakkan sendi-sendi

keharmonisan dalam kehidupan masyarakat yang plural. Kerukunan umat

beragama di Indonesia mencakup tiga dimensi, yakni: kerukunan inter-umat

beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan umat beragama

dengan pemerintah. Ketiga dimensi inilah yang menjadi fokus perhatian

pemerintah dan setiap umat beragama, untuk membangun kerukunan dan

keharmonisan. Dalam mewujudkan trilogy kerukunan, diterbitkan regulasi

dan perundangundangan, serta intensifikasi dialog untuk menyelesaikan

masalah-masalah hubungan umat beragama (Mawardi, 1981: 9). Toleransi

beragama hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada mutual trust di antara


komunitas umat beragama Berkembangnya kekuatan civil society adalah

angin segar yang menjanjikan keharmonisan itu hadir dan menghiasi

perjalanan sejarah bangsa, yang oleh banyak pihak dinilai paling santun dan

toleran ini.

Secara teoritis fenomena untuk menciptakan harmoni dalam

keragaman dalam bingkai kerukunan hidup antar umat beragama, dapat

dilihat dari perspektif teori konstruksi perdamaian yang meliputi beberapa

unsur antara lain: effective channels of communication, effective system of

arbitration, integrative climate (Bridging social capital), critical mass of

peace enhancing leadership dan just structure

Tanpa mengurangi kontribusi agama dalam kehidupan sosial

terutama bila ditinjau dari fungsi integratif, ada faktor-faktor lain selain

agama yang ikut perpengaruh terhadap integrasi sosial. Faktor-faktor tersebut,

bila ditinjau dari teori perdamaian, menurut Luc (2006) meliputi beberapa hal

antara lain: an effective channels of communication, consultatition

andnegotitation, peace-enhancing structure and institutions, an integrative

political-psychological climate, a critical mass of peace building leadership,

and a supportive international environment.

Muhammad Iqbal menggambarkan kontruksi perdamaian tersebut sebagai

berikut:

Pilar

Channels of

Communica-

tion

Arbritration

System/Instituti

on

Integrative

climate (social

capital)

Peace

leadeship

Just

Structure

Aktor

Lembaga

Forum

Pertemuan

Warga, system

informasi,

asosiasi media

FORMAL:

Pengadilan,

peraturan

organisasi,

perangkat dan

penegak hukum

INFORMAL:

Lembaga adat,

institusi,

otoritas

keagamaan, dll

Organisasi

Sosial/Asosiasi

lintas (Bridging),

identitas

kelompok,

seperti kelompok

hoby, asosiasi,

sport, bismis,

ronda, dst

Tokoh

agama, adat,

LSM, pelaku

akr rumput,

politisi,

pemerintah,

pengusaha

Sistem

politik,

hukum,

birokrasi

(good

government

) dll

Peran Diskusi, klarifikasi, rumor,

control, penyelesaian konflik

dengan jalan NON-kekerasan

Membangun

TRUST,

membendung

politik identitas

Promosi jalan

non-

kekerasan,

de-mpbilisasi

ekstrimisme

Menciptaka

n keadilan

sebagai

dasar

perdamaian

Sumber: Materi Short-course CRCRS-Kemang RI, 14 Nov – 14 Desember, 2011


Mewujudkan budaya perdamaian dapat dilakukan melalui: pertama,

pendekatan budaya, kearifan lokal dan ikatan kekeluargaan yang sangat kuat di

kalangan masyarakat bawah; kedua, memiliki prinsip bahwa kekerasan tidak

bisa direspon dengan kekerasan; ketiga, menghormati dan menjaga eksistensi

agama lain dan budaya setempat; keempat, berpandangan bahwa semua agama

adalah ciptaan Tuhan. Karena itu menganggap dan menilai agama lain salah

atau sesat adalah sebuah kekeliruan (Muhaimin AG, 2004: 51).

Kerangka Berpikir Harmoni Kehidupan:

Konstruksi Perdamaian dalam relasi interaksi antar umat beragama

Ismail Suardi Wekke menulis dalam Kolaborasi Penelitiannya

dengan Korea Institute of South East Asia Studies (KISEAS), Korea Selatan

dalam Research Fellow Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA):

“Agama sejatinya adalah berdasarkan praktik lingkungan dan

dijadikan sebagai bagian dari sosial (Durkheim, 2002). Dengan

demikian, lingkungan sosial jugalah yang menentukan

bagaimana agama itu menjadi instrumen yang menggerakkan

masyarakat. Sementara di Tibet, agama menjadi alat untuk

menjaga kelangsungan lingkungan. Kesadaran ini diturunkan

oleh generasi sebelumnya dengan menekankan kepada sikap

etik keagamaan terhadap penjagaan lingkungan (Ramble,

2008). Begitu juga di Nepal, lingkungan dapat terjaga dan

dijadikan sebagai sandaran hidup bagi masyarakat karena

adanya faktor agama yang senantiasa mendukung kampanye

pelestarian lingkungan (Stevens, 1997).

Channels of communication

Institution

Integrative climate

Peace leadership

Just structure

Harmoni Kehidupan Antar Umat Beragama

Dialog

Antar

anggota

Masyarakat

/antar

Umatber

agama

Pluralitas

Ke

wargaan


Dengan dukungan politik, maka secara bersama-sama, agama

juga dapat dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan

legitimasi (West, 2006). Praktik di Papua Nugini menunjukkan

bahwa dengan kombinasi antara agama dan politik kemudian

menjadi kesatuan untuk memberikan arahan dan penekanan

terhadap agenda pemerintahan. Dalam lingkungan yang

terbatas, agama dapat pula menjadi bagian untuk menjadi

pertimbangan utama dalam pengelolaan kelas pembelajaran

bahasa (Wekke, dan Lubis, 2008).

Spirit persaudaraan dalam konteks keluarga disebut dengan

Satu Tungku Tiga Batu. Ketika sebuah tungku digunakan untuk

memasak, paling tidak memerlukan tiga batu. Lambang tiga

batu itulah menjadi metafora keragaman keyakinan. Sehingga

bagi sebuah keluarga, tidak ada masalah perbedaan agama

bahkan tiga agama sekalipun, tiga agama itu Islam, Protestan,

dan Katolik. Agama justru dijadikan alat untuk lebih bersatu

dan guyub untuk bersama-sama menopang keberlangsungan

masyarakat. Dengan perayaan agama akan menjadi sarana

dalam bertemunya kesempatan untuk saling mengunjungi,

menyapa, bertemu, dan berbagi. “Merayakan bersama” sebuah

momentum keagamaan untuk dijadikan waktu untuk membantu

keluarga yang lain. Perayaan idul fithri kesempatan bagi

masyarakat Protestan dan Katolik untuk membantu saudaranya

memasak sebagai persiapan menyambut hari raya. Sementara

bagi warga muslim ketika Natal juga menjadi kesempatan bagi

mereka untuk turut membantu memasak dan mempersiapkan

hidangan dalam menyambut tamu atau perayaan misa

sepanjang Desember.

Sementara di Kepulauan Raja Ampat dikenal Satu Rumah

Empat Pintu. Di samping Islam, Katolik, dan Protestan,

animisme juga diberikan penghormatan yang sama sebagai

bagian dari keluarga. Paling tidak dalam sebuah rumah

mereka memiliki keragaman agama antara satu dengan yang

lainnya bahkan sampai empat agama yang berbeda. Ini

menunjukkan bahwa mereka menempatkan toleransi sebagai

pilar kehidupan. Jikalau ada pilihan agama yang berbeda

dengan penghuni rumah, maka ini tidak dijadikan sebagai

sebuah alat untuk memecahkan ikatan kekeluarga. Ungkapan

“sa pu keluarga” yang berarti saya punya keluarga menjadi

dasar ikatan sosial dalam masyarakat. Sehingga agama apapun

itu, bukanlah hambatan dalam meruntukan persaudaraan yang


sudah terbangun sejak awal. Sementara agama dapat saja

berbeda dan mengalami pengubahan kapan saja

Menjelang MTQ tingkat Provinsi Papua Barat 2014, Imam

Masjid Al-Bitrul, Kiyai H. Saleh Jauhar mengalami pemukulan

dari pemuda mabuk ketika akan mengisi jadwal siaran di RRI

Kota Sorong. Saat itu masih gelap karena siaran dilaksanakan

di waktu shubuh. Kiyai Saleh tidak dapat mengenali pelaku.

Justru keluarga oknum yang beragama Protestan itulah yang

menyerahkan pelaku langsung ke kantor polisi. Sementara

pemuda gereja di Pasar Baru menjaga masjid al-Jihad sebagai

bentuk kehati-hatian karena merebaknya isu akan adanya

saling serang antar dua kelompok berbeda agama. Sementara

remaja masjid menjaga gereja Pantekosta yang berada di

Sorong Pusat. Dengan hitungan menit, Ketua Majelis Ulama

Indonesia Kota Sorong dan beberapa pastor dan pendeta sudah

bertemu kemudian mereka bersama-sama berkeliling ke

beberapa masjid dan gereja untuk menyampaikan kejadian

sebenarnya. Kurun waktu dua jam, isu yang beredar dapat

diredam dan tidak terjadi pertengkaran apapun juga yang

memang tidak diinginkan. Akhirnya MTQ berjalan dengan

sukses dan tanpa menemui kendala apapun juga. Karena Kota

Sorong merupakan tempat transit bagi seluruh kafilah yang

menuju Raja Ampat dengan menggunakan kapal fery. Jikalau

saja terjadi masalah di Kota Sorong, maka pelaksanaan MTQ

dapat saja gagal.

Sama halnya dengan perayaaan Natal, saat itu semua

penduduk Aimas berusaha untuk memeriahkan acara jamuan

makan yang dilaksanakan tokoh masyarakat Stepanus Malak.

Sementara di Malanu, Kota Sorong, Lamberthus Jitmau juga

melaksanakan syukuran Natal dengan menjamu masyarakat. Di

kedua tempat tersebut, masing-masing dimeriahkan dengan

penduduk untuk memberikan selamat Natal kepada empunya

acara. Tidak ada kekahawatiran akan soal makanan yang tidak

sesuai dengan kaidah Islam karena tukang masak yang

mempersiapkan hidangan justru berasal dari kalangan muslim.

Demikian pula alat-alat makan yang digunakan sepanjang

acara semuanya berasal dari perusahaan catering yang

dijalankan muslim. Sebelum dan setelah Natal, tetangga muslim

senantiasa membantu persiapan acara dan bahkan

membersihkan tempat acara sesuai perhelatan. Mereka juga

mengirimkan bingkisan kepada tetangga yang merayakan Natal


sebagaimana ketika umat Islam merayakan idul fithri dan idul

adha senantiasa mendapatkan kiriman bingkisan dari tetangga

Protestan dan Katolik.

Tulisan Wikke di atas menunjukkan sekaligus membuktikan bahwa

masyarakat kita sudah tidak menerima dan mengakui (internalized) sebagai

masyarakat majemuk. Semua lapisan masyarakan telah menyadari, mengakui

dan menerima kemajemukan sebagai suatu yang alami (natural) dan

sunnatullah. Itulah sebabnya, sejak lama, khususnya 28 Oktober 1928 bangsa

ini sudah tertransformasi menjadi Negara bangsa (nation state) : Negara

Kesatuan dan Persatuan Indonesia yang mengindikasikan adanya pengakuan

keragaman dan perbedaan-perbedaan di dalamnya namun tetap satu, yakni

bangsa Indonesia

Rasa kebangsaan (nasionalisme) penting bagi eksistensi suatu bangsa.

Nasionalisme Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan menurunan.

Beberapa tahun silam, Harian Kompas (15 Agustus 2005) pernah melakukan

jajak pendapat mengenai rasa kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap

kehidupan berbangsa. Hasilnya sungguh mengejutkan, rasa kebanggaan

sebagai bangsa Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Jika pada

tahun 2003 rasa kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di kalangan

masyarakat masih cukup tinggi (94,1 %), pada 2004 menjadi 88,6 % dan pada

2005 turun lagi mejadi 76,5%.

Mengutip Dodi Nandika (2016), kaum muda Indonesia dewasa ini

seolah kehilangan pegangan karena dihantam badai gelombang kapitalisme

global. Arus globalisasi ini terus-menerus menghantam sehingga mengikis

identitas nasional.

Rasa kebangsaan juga dikhawatirkan akan semakin memudar karena

faktor-faktor internal seperti kesenjangan (disparitas) sosial-ekonomi,

kesenjangan antar-wilayah, munculnya nasionalisme-etnik seperti yang terjadi di

negara-negara bekas Soviet dan Yugoslavia, konflik rasial, konflik-konflik

horizontal, menguatnya ideologi-ideologi tandingan terhadap Pancasila,

radikalisme agama, gagalnya transisi demokrasi secara damai, dan

ktidakmampuan para pemimpin dalam mengelola konflik dan kepentingan.

Krisis karakter bangsa itu berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan

bernegara kita. Akibat krisis karakter bangsa ini, berbagai tatanan kehidupan

berbangsa dan bernegara kita mengalami situasi yang memprihatinkan.

Kehidupan publik menurut Yudi Latif (2009: 80) akhirnya hanya merefleksikan

nilai-nilai buruk, dan kurang mengaktualisasikan nilai luhur masyarakat

Toleransi adalah nilai dan tradisi yang niscaya dalam sebuah

masyarakat yang majemuk dan multikultur. Menurut saya, semua agama dan

budaya, mengajarkan toleransi, apalagi dalam masyarakat majemuk dan


multikultur seperti Indonesia. Tanpa toleransi, masyarakat akan selalu berada

dalam suasana konfliktual yang destruktif, saling bermusuhan, penuh arogansi

dan tidak stabil. Toleransilah yang bisa membuat perbedaan menjadi kekuatan,

mentransformasikan keragaman menjadi keharmonisan. Toleransi

memungkinkan masyarakat plural bergerak maju secara dinamis dalam situasi

sosial yang damai dan stabil.

Seperti dikemukakan KH Abdurahman Wahid (1991), yang sering disebut

Bapak Toleransi dan Pluralisme Indonesia, tegaknya pluralisme masyarakat

bukan hanya terletak pada pola hidup berdampingan secara damai (peaceful

coexistence), karena hal demikian masih sangat rentan terhadap munculnya

kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa

menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu penghargaan terhadap pluralisme berarti

adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga

kelompok yang satu dengan yang lain bisa saling memberi dan menerima (take

and give). Kesadaran semacam inilah yang disebut toleransi plus. Gus Dur

menyatakan bahwa ia akan menerima dan menyampaikan kebenaran yang datang

dari manapun, apakah itu datang dari Injil, Bhagawad Gita, atau yang lain.

E. Mengapa Fundamentalis (Islam)?

Kendatipun fundamentalisme ada pada semua agama,

fundamentalisme Islam terbukti memainkan peran politik terpenting sejak

abad ke-18. Hal ini merujuk pada sejarah kehadiran Islam di mana

keberadaannya sebagai agama dan negara tak bisa dipisahkan. Banyak

pengamat menyebut bahwa ruang bagi sekulerisme dalam Islam tidak sebesar

pada agama-agama besar lain di dunia (Barber, 1995: 206). Sebagai alternatif

terhadap nation-state dan nasionalisme, kelompok fundamentalis

mengumumkan pernyataan kembali kepada nizâm Islam (Khilâfah

Islâmiyyah).

Gerakan ini, menurut Juergensmeyer (1993: 46) menjadi ancaman

serius bagi stabilitas nation-state di berbagai kawasan, di Timur Tengah,

Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah dan Asia Tenggara. Gerakan ini memiliki

lima karakteristik umum: menolak nasionalisme sekuler; menganggap

nasionalisme sekuler sebagai Barat dan neokolonial; penolakannya bersifat

fundamental, seringkali sengit dan keras; membalut perjuangannya dengan

retorika-retorika agama, ideologi dan kepemimpinan; dan menawarkan

alternatif religius bagi negara-bangsa sekuler

Menguatnya gerakan nizâm Islam di Timur Tengah dan Afrika

menyumbang spiral kekerasan dan konflik berdarah sejak meletus Arab

Spring (al-rabî’ al-‘Araby) pada 2010. Jutaan nyawa melayang, terusir, dan


sengsara akibat perang saudara di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, Irak, Sudan,

dan Somalia. Kelompok jihadis seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)

dan Jabhat an-Nushrahmemainkan peran penting dalam sejumlah tragedi

berdarah di negeri-negeri Muslim. Mereka adalah penjelmaan politik dari

madzhab “kebenaran tunggal” yang merekrut sejumlah pengikut militan di

berbagai tempat, termasuk Tanah Air. Islam sebagaimana tampak di Timur

Tengah dan Afrika ternyata tidak cukup menjadi faktor pemersatu (Iskandar,

2017).

Beberapa negara Afrika yang penduduknya hampir 100% Muslim

justru dilanda konflik yang parah. Negeri-negeri Timur Tengah yang sedang

diamuk perang juga mayoritas beragama Islam. Dalam kasus Arab Spring,

ketiadaan konsensus ideologis berubah menjadi bara api begitu sekelompok

orang berjuang menegakkan agenda Islam dalam corak yang keras, menuntut

formalisasi syariat Islam, atau mendirikan negara Islam. Pergolakan politik

yang ditimbulkan oleh gerakan fundamentalisme agama tidak sekadar

menciptakan rintangan bagi perdamaian dunia, tetapi menyumbang secara

aktif terjadinya kekacauan dunia yang sarat kekerasan. Menurut Tibi (1998:

113), gejala fundamentalisme agama adalah ekspresi ideologis dari

“kembalinya anarki.”

Islam dan nasionalisme pernah menjadi substansi yang paling serius

diperdebatkan dalam rangka penetapan dasar negara menjelang Indonesia

merdeka. Kendatipun Islam merupakan agama bagi golongan terbesar

penduduk Indonesia, para pendiri bangsa tidak merujuk kepada sumber-

sumber ajaran dan sejarah Islam untuk wawasan mereka tentang negara-

bangsa (Madjid, 2003: 84). Di tengah pertentangan antara kubu Islam dan

netral agama, sebuah rumusan kompromi yang dikenal dengan “Piagam

Jakarta 22 Juni 1945” menambahkan tujuh kata dalam dasar negara sehingga

berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan

Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia (Yamin, 1959: 153-54).

Sehari setelah Proklamasi, atas keberatan dari penduduk Indonesia

Timur dan demi menjaga keutuhan bangsa, para pendiri bangsa setuju

menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Sebagai gantinya, atas

kepeloporan KH Wahid Hasyim, Piagam Jakarta diganti dengan rumusan

Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana penambahan kata Esa menggarisbawahi

prinsip tauhid yang tidak terdapat pada agama lain. Dengan demikian,

Indonesia tidak menjadi negara Islam, tetapi negara monoteis (Feillard, 1999:

39).


Konvergensi antara Islam dan nasionalisme dalam NKRI merupakan

capaian dari upaya sintesis yang tidak mudah (uneasy synthesis) (Binder,

1979).Pancasila dan NKRI adalah jalan tengah simbiotik di antara dua arus

pandangan, yaitu pandangan yang ingin memisahkan agama dan negara

(sekularistik) dan pandangan yang ingin menyatukan keduanya dengan jargon

al-Islâm dîn wa dawlah. Para founding fathers telah meletakkan legacy bagi

tercapainya konsensus nasional.

Sintesis Islam-nasionalisme di Indonesia dipermudah oleh

karakteristik Islam Indonesia yang toleran dan pluralistik. Islam memang

agama terbesar yang paling banyak dipeluk oleh bangsa Indonesia, tetapi

ekspresi Islam Indonesia sangat beragam. Islam disebarkan di Indonesia

bukan melalui perang dan kampanye militer, tetapi melalui proses pembauran

dengan agama dan budaya yang sudah terlebih dulu ada di Nusantara.

Islamisasi di Indonesia tidak membabat secara radikal pengaruh-

pengaruh kepercayaan animisme, Hinduisme, dan Budhisme yang telah

berakar kuat di Jawa, Bali, dan pulau-pulau lainnya. Islam Indonesia,

terutama yang disebarkan oleh Wali Sanga, cukup toleran terhadap

kecenderungan-kecenderungan sinkretik sembari secara perlahan

menyusupkan pesan Islam ke dalam praktek kepercayaan kuno mereka.

Islamisasi yang dilakukan Wali Songo adalah substansialisasi Islam, yakni

tidak memerangi bentuk tetapi menyusupkan isi. Sintesis kreatif ini secara

baik ditunjukkan oleh model dakwah Sunan Kalijaga, yang menjelma dalam

istilah-istilah kejawen tetapi sebenarnya berisi Islam, seperti Sekaten, Dalang,

Jimat Kalimosodo, dan lain sebagainya (Syeirazi, 2013: 143) .

Survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

pada Juni 2017 menunjukkan, 79,3 persen responden menganggap NKRI

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah terbaik bagi rakyat Indonesia.

Hanya 9,2 persen yang mendukung Khilafah seperti perjuangan ISIS dan HTI (https://nasional.tempo.co/ read/news/2017/ 06/04/ 078881411/ survei-smrc-

mayoritas-masyarakat-tolak-isis-hti-dan-khilafah). Kebangkitan Islam di

Indonesia secara umum tidak menjelma sebagai fundamentalisme Islam,

melainkan Islam yang oleh Nakamura (1993: 24-5) disebut sebagai “Islam

yang modern dan cantik”.

Kelangsungan dan kejayaan NKRI akan sangat ditentukan oleh

kemampuannya menghadapi tiga tantangan sebagaimana diuraikan di atas

yaitu etnonasionalisme dan masalah kebhinekaan, fundamentalisme agama

yang berniat mendirikan Khilafah transnasional, dan fundamentalisme pasar

yang melahirkan frustrasi dan ketimpangan. NKRI akan eksis dan berjaya

kalau sanggup mengelola kebhinekaan dan mentransformasi kan nasionalisme

etnis (ethnic nationalism) menuju nasionalisme kewargaan (civic

nationalism). Masyarakat majemuk (plural society) yang terfragmentasi

https://nasional.tempo.co/%20read/news/2017/%2006/04/%20078881411/%20survei-smrc-mayoritas-masyarakat-tolak-isis-hti-dan-khilafah

https://nasional.tempo.co/%20read/news/2017/%2006/04/%20078881411/%20survei-smrc-mayoritas-masyarakat-tolak-isis-hti-dan-khilafah


harus ditransformasikan menjadi masyarakat multikultur (multicultural

society) yang mengakui dan menghargai kehadiran beragam kelompok dalam

kesatuan masyarakat luas, menerima perbedaan sosio-kultural mereka, serta

memberdayakan dan mendorong kontribusi mereka melalui penerapan

budaya inklusif dalam masyarakat luas (Rosado, 1996:2). Tugas negara

adalah menjamin politik pengakuan (the politics of recognition) terhadap

keberagaman masyarakat dan pengakuan terhadap kelompok minoritas

(Kymlicka, 1995).

F. Pendidikan Tinggi dan Pembentukan Karakter bangsa

Menurut Ketua Mata Kuliah Wajib Universitas Airlangga (MKWU-

UA), Santoso (2017), paling tidak terdapat tiga (3) tahapan membangun

karakter positif anak bangsa yangseharusnya menjadi tanggungjawab institusi

pendidikan, yakni (i) sebagai pembangun kembali karakter bangsa (character

builder). (ii) Sebagai pemberdaya karakter (character enabler). Pembangunan

kembali karakter bangsa tentunya tidak akan cukup, jika tidak dilakukan

pemberdayaan secara terus menerus. Bentuk praktisnya adalah kemauandan

hasrat yang kuat untuk menjadi role model dari pengembangan karakter

bangsa yang positif. (iii) Sebagai perekayasa karakter (character engineer).

Peran yang terakhir ini menuntut untuk terus menerus melakukan

pembelajaran. Harus diakui bahwa pengembangan karakter positif bangsa,

bagaimanapun juga, menuntut adanya modifikasi dan rekayasa yang tepat

disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Sebagai sistem nilai, maka nilai-nilai utama karakter bangsa yang

hendak dibentuk di Universitas Airlangga (UA) harus memiliki nilai praksis

dalam kehidupan kampus dan mewarnai perilaku kehidupan sehari-hari. Agar

nilai-nilai tersebut terimplementasi, maka perlu ada strategi pembentukan

karakter bangsa tidak hanya dalam kegiatan intra kurikuler, melainkan juga

ekstra kurikuler.

Mengacu pada Undang Undang Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1

yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembanghkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulian, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Mengacu pada isi UU tersebut, pada hakikatnya mahasiswa adalah

insan akademik yang sedang mengembangkan kepribadian (aspek kognitif,

afektif, dan perilaku) melalui beragam kegiatan yang dapat diikutinya sebagai

mahasiswa (Zainuddin, dkk, 2009: 26-27).


Kegiatan pendidikan karakter dalam grandscenario pendidikan di UA

bersifat berkelanjutan sesuai dengan tahap-tahapnya. Kegiatan ini

diselenggarakan tidak hanya pada saat mahasiswa baru, tetapi terus berlanjut

sampai pada semester akhir. Ranah pertama, Kegiatan ini bersifat

ekstrakurikuler tapi diselenggarakan intrakampus, agar pencapaian

keberhasilan mudah dipantau.

Kegiatan pendidikan karakter yang bertujuan untuk menguatkan

wawasan kebangsaan bagi mahasiswa ini bersinergi dengan kegiatan lainnya,

yang selama ini sudah diselenggarakan di lingkungan UA, antara lain, 1)

Penguatan kebersamaan mahasiswa dalam kehidupan di kampus melalui

kegiatan PPKMB, 2) Peningkatan kualitas karakter diri melalui kegiatan

Emotional Spritual Quession (ESQ), 3) Pembiasaan kehidupan berkarakter

unggul melalui Satuan Kredit Prestasi (SKP), dimana setiap mahasiswa UA

memiliki kewajiban untuk terlibat dalam salah satu kegiatan kemahasiswa

yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga.

Ranah kedua dalam strategi implementasi pendidikan karakter adalah

melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran

kurikuler, utamanya melalui pembelajaran Mata Kuliah Wajib Universitas

(MKWU). Pembelajaran MKWU memang merupakan program yang sama

bagi setiap perguruan tinggi, yang berbeda hanyalah metode pelaksanaannya.

MKWU di Universitas Airlangga masih mempertahankan content perkuliahan

dalam dua arus utama, yakni (i) Mata kuliah Pengembangan Kepribadian


(MPK) yang terdiri dari Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa, dan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan (ii) Mata kuliah

Berkehidupan Bersama (MBB) yakni Ilmu Sosial dan budaya Dasar (ISBD)

dan Ilmu Alamiah Dasar (IAD). Misalnya dilakukan melalui penguataan

kesadaran keragaman melalui study excursy mata kuliah pengembangan

kepribadian (MPK) yang berada dalam pengelolaan Mata Kuliah Wajib

Universitas (MKWU).

Daftar Pustaka

▪ Azra, Azyumardi, Merawat Kemajemukan Merawat Indonesia,

Yogyakarta, Impulse 2007.

▪ Barber, Benjamin (1995), Jihad Vs. Mc World. New York and Canada:

Times Books & Random House.

▪ Binder, Leonard (1979), The Ideological Revolution in the Middle East.

New York: Robert E. Krieger Publishing Co.

▪ Feillard, Andrée (1999), NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan

Makna. Yogyakarta: LKíS.

▪ Furnivall, J.S. Netherlands India. Cambridge: Cambridge University

Press, 1939

▪ Holton, Robert J. (1998), Globalization and Nation-State. London:

Macmillan Press Ltd.

▪ Iskandar, Muhaimin (2017), “Memperkokoh Politik Kebhinekaan”,

Pidato Pengukuhan Doktor Honoris Causa pada bidang Sosiologi Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Airlangga, 2017.

▪ Juergensmeyer, Mark (1993), The New Cold War? Religious Nationalism

Confronts the Secular State. Barkeley and Los Angeles: University of

California Press.

▪ _________(1995), “The New Religious State”, Comparative Politics,

Vol. 27, No. 4, (July).

▪ Lestari, Gina, BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH

MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA

Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Jurnal

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 1, Pebruari

2015 Yogyakarta

▪ Mahfud, C. (2005). Pendidikan Multikultural.Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

▪ Madjid, Nurcholish. 1992. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah

Kritis tentang


▪ Masalah keimanan, kemanusiaan dan Kemoderanan. Jakarta: Yayasan

wakaf Paramadina

▪ Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Rajawali Perss, 1995.

▪ Madjid, Nurcholish, Indonesia Kita. Jakarta: Universitas Paramadina.

2003.

▪ Mitchell, Christopher; “Conflict, Social Change, and Conflict Resolution:

An Enquiry”, Berghof Conflict Research, 2005, hlm 7, dalam http://

citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.

1.116.2268&rep=rep1&type=pdf

▪ Ohmae, Kenichi (1990), The Borderless World; Power and Strategy in

the Interlinked Economy. London: Harper Business.

▪ _________ (1996), The End of the Nation-State; The Rise of Regional

Economies. Hammersmith, London: HarperCollinsPublisher.

▪ Ohmae, Kenichi (1990), The Borderless World; Power and Strategy in

the Interlinked Economy. London: Harper Business.

▪ Rosado, Caleb (1996), “Toward a Definition of Multiculturalism,”

Published Paper at http://rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf

▪ Rourke, John T. (1986), International Politics on World Stage. Monterey,

California: Brooks/Cole Publishing Company.

▪ Santoso, Listiyono dan Moses, “Pendidikan Karakter Sebagai Strategi

Penguatan wawasan Kebangsaan mahasiswa”, Makalah. Tanpa tahun

▪ Snyder, Jack (2000), From Voting to Violence: Democratization and

Nationalist Conflict. New York, London: W.W. Norton & Company.

▪ Simatupang, T.B. (1991), Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos:

Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas

bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

▪ Suparlan, Supardi, Sukubangsa dan Hubungan Antar-Sukubangsa,

Jakarta; Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2005

▪ Rosado, Caleb (1996), “Toward a Definition of Multiculturalism,”

Published Paper at http://rosado.net/pdf/Def_of_Multiculturalism.pdf

▪ Simatupang, T.B. (1991), Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos:

Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas

bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa, dan Negara. Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan.

▪ Sukidi, “Dari Pluraisme Agama Menuju Konvergensi Agama-agama”,

KOMPAS, 17 Oktober 1998.

▪ Wahid, Abdurrahman, “Intelektual di Tengah Eksklusifisme”, Prisma,

No. 3, Maret 1991

▪ Wekke, Ismail Suardi, Agama, Persaudaraan dan Ikatan Emosional:

Harmoni Sosial Minoritas Muslim Papua Barat. Sekolah Tinggi Agama


Islam Negeri (STAIN) Sorong Research Fellow Universiti Sultan Zainal

Abidin (UniSZA), Malaysia

▪ Yamin, M. (1959), Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945,

Jilid I. Jakarta: Jajasan Prapanca.

Yosua Praditya Suratman, Yosua Praditya, Taxonomi of Internal Conflict that

Leads Into Proxy War in Indonesia; Sekretariat Dewan Analis Strategis

([email protected])


==(2)==

PENANAMAN NILAI KARAKTER PEDULI

LINGKUNGAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

MELALUI MODEL ECO-EDUTAINMENT DALAM

PEMBELAJARAN IPS DI SMP KOTA SEMARANG

Apik Budi Santoso; Dewi Liesnoor Setyowati; Wasino

(Dosen Fakultas Ilmu Sosial UNNES)

[email protected]

ABSTRAK

Pendidikan di lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai tempat yang

baik untuk penanaman dan pembentukan karakter peserta didiknya.

Penanaman karakter dalam pendidikan dapat menjadi dasar yang kuat bagi

penanaman karakter peduli lingkungan yang terarah dan terkontrol. Karakter

peduli lingkungan dapat ditanamkan melalui program-program yang ada

disekolah atau bahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Terutama

dalam pembelajaran IPS yang merupakan salah satu mata pelajaran yang

relevan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami

masalah-masalah kehidupan, baik secara konseptual maupun secara empirik.

Ditambah dengan kondisi global saat ini semakin memprihatinkan yang

disebabkan karena ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan

lingkungan tanpa batas serta kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan.

Selain itu, memasuki revolusi industri 4.0 yang mana pada era ini terjadi

kemajuan teknologi memberikan pengaruh pada hampir semua bidang

kehidupan manusia, yakni dengan adanya efektifitas dan efisiensi yang

ditawarkan oleh teknologi-teknologi pada era revolusi industri 4.0 membawa

dampak negatif dan merusak tatanan kehidupan lainnya. Salah satu dampak

revolusi industri 4.0 adalah dalam bidang industri. Prinsip industrialisasi

menyebabkan adanya masalah baru, yakni adanya polusi limbah yang

dihasilkan karena efek samping pabrik, mesin, dan bahan kimia yang

digunakan dalam proses industri. Limbah ini menyebabkan masalah baru

karena mencemari lingkungan. Sehingga, dengan adanya pembelajaran IPS di

SMP yang berorientasi pada pemecahan masalah lingkungan mampu

memberikan pendidikan dalam bentuk penanaman nilai karakter peduli

lingkungan. Adapun implementasi ini dilakukan melalui model pembelajaran


Eco-edutainment yang merupakan salah satu konsep belajar, aktif dengan

menggunakan alam sebagai media dan sumber belajar.

Hasil penelitian serta penerapan metode pembelajaran yang peneliti

lakukan di beberapa SMP di Kota Semarang, pelaksanaan pembelajaran yang

berwawasan lingkungan menyenangkan (Eco-edutainment) dilakukan dengan

beberapa cara dan metode. Diantaranya ialah dengan menggunakan metode

diskusi dengan media gambar dan puzzle, serta dengan menggunakan metode

field trip dengan menggunakan media air di sekitar lingkungan sekolah

sebagai objek yang diteliti. Penanaman nilai kepedulian terhadap lingkungan

yang dimaksudkan pada pembelajaran IPS ini ialah dengan cara mengajak

peserta didik untuk mengenali lingkungan di sekitar mereka, terutama

lingkungan yang terkena pencemaran. Baik itu pencemaran air, tanah,

maupun pencemaran udara. Beberapa nilai karakter peduli lingkungan yang

dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS melalui model eco-edutainment

adalah pemahaman terkait konsep peduli lingkungan yang diintegrasikan

pada materi yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung.

Kata Kunci: Karakter Peduli Lingkungan, Pembelajaran IPS,

Eco-edutainment, Revolusi Industri 4.0

A. Pendahuluan

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain itu bertujuan untuk

mengembangkan ptensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab (UU RI No.20 Tahun 2003 Pasal

3). Pendidikan karakter yang menurut Aqib (2011: 38) diartikan

sebagai bantuan sosial terhadap individu supaya dapat bertumbuh

dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang

lain. Pendidikan dalam hal ini memiliki dua tujuan yaitu membantu

peserta didik menjadi pintar dan membantunya menjadi lebih baik dan

melalui pendidikan menjadikan peserta didik sebagai bentuk dari

pembangunan karakter bangsaini.


Pendidikan di lingkungan sekolah dapat dijadikan sebagai tempat

yang baik untuk penanaman dan pembentukan karakter peserta

didiknya. Segala peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah dapat

diintegrasikan sebagai program penanaman karakter dalam kegiatan

belajar mengajar di kelas dengan dilakukan pendekatan terintegrasi

dengan berbagai mata pelajaran. Penanaman karakter dalam instansi

sekolah melalui pendidikan merupakan suatu upaya untuk membentuk

generasi yang mampu menempatkan dirinya dalam berbagai situasi.

Penanaman karakter melalui pendidikan di sekolah sangat penting,

terutama dalam membentuk karakter maupun perilaku individu yang

mencakup potensi kognitif, afektif, psikomotorik dan fungsi sosial

dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Kondisi global saat ini semakin memprihatinkan. Hal ini

disebabkan karena ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya

alam dan linkungan tanpa batas serta kurangnya rasa peduli terhadap

lingkungan. Selain itu, memasuki revolusi industri 4.0 yang mana pada

era ini terjadi kemajuan teknologi baru yang terintegrasi antara dunia

digital, fisik, dan biologis. Kemajuan teknologi tersebut memberikan

dampak atau pengaruh pada hampi semua bidang kehidupan manusia.

Kemajuan-kemajuan teknologi sangat membantu aktivitas sehari-hari

manusia, dimana era yang menjunjung otomatisasi dan digitalisasi

yang sangat membantu kewajiban industri atau perusahaan dan

meningkatkan proses produksinya dengan pengerjaannya yang lebih

efisien dan efektif.

Dibalik semua kecanggihan dan manfaat dari revolusi industri

4.0 juga membawa dampak buruk bagi kehidupan. Efektifitas dan

efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi-teknologi pada era revolusi

industri 4.0 juga turut membawa dampak yang arahnya negatif dan

merusak tatanan kehidupan lainnya. Salah satu dampak revolusi

industri 4.0 adalah dalam bidang industri. Prinsip industrialisasi dalam

hal ini menyebabkan adanya masalah baru, yakni adanya polusi limbah

yang dihasilkan karena efek samping pabrik, mesin, dan bahan kimia


yang digunakan dalam proses industri. Limbah ini menyebabkan

masalah baru karena mencemari lingkungan.

Berkaitan dengan perilaku manusia terhadap sumber daya alam

dan lingkungan yang cederung tidak peduli dan merusak, maka

prioritas utamanya adalah mengubah perilaku dalam upaya mengatasi

krisis lingkungan. Nilai karakter peduli lingkungan adalah salah satu

dari 18 karakter yang ditetapkan oleh Pusat Kurikulum Keenterian

Pendidikan dan Kebudayaan yang dimulai pada Tahun 2011, seluruh

tingkat pendidikan di Indonesia harus menyisipkan pendidikan karakter

tersebut. Karakter peduli lingkungan ini dideskripsikan sebagai sika

dan tindakan yang selalu beriupaya mencegah kerusakan pada

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya

untuk memperbaiki kerusakan alam yang terjadi (Listyarti, 2014: 7).

Bumi adalah satu-satunya tempat habitat manusia untuk hidup,

manusia merupakan makhluk yang dibekali akal diharapkan mampu

menjaga keberlangsungan hidup dan menyelamatkan bumi dari

kerusakan. Karakter peduli lingkungan merupakan salah satu karakter

yang wajib diimplimentasikan di setiap jenjang pendidikan.

Uno, H. B dan Mohammad, N. (2012: 36) menyatakan bahwa

penanaman, pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya menjaga

kelestarian lingkungan sangat baik apabila diterapkan melalui

pendidikan. Penanaman karakter dalam pendidikan dapat menjadi

dasar yang kuat bagi penanaman karakter peduli lingkungan yang

terarah dan terkontrol. Karakter peduli lingkungan dapat ditanamkan

melalui program-program yang ada disekolah atau bahkan dalam

proses pembelajaran di sekolah. Terutama dalam pembelajaran IPS

yang merupakan salah satu mata pelajaran yang relevan untuk

meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami masalah-

masalah kehidupan, baik secara konseptual maupun secara empirik. Di

SMP pendidikan IPS merupakan mata pelajaran terpadu yang

mengintegrasikan aspek Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antroplogi, dan

Ekonomi sehingga peserta didik memiliki peluang yang luas untuk

menguasai berbagai kompetensi dasar yang diperlukan dalam


memahami, mengidentifikasi, dan menemukan solusi pemecahan

masalah-masalah kehidupan (sosial). Oleh karena itu, tidak berlebihan

apabila pendidikan IPS harus dipertahankan dan dilaksanakan secara

konsisten dan konsekuen karena memiliki kontribusi yang signifikan

terhadap pengembangan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga

disini peserta didik akan dilatih untuk lebih kritis dalam pembelajaran.

Implementasi pembelajaran IPS di SMP yang berorientasi pada

pemecahan masalah lingkungan serta penanaman nilai karakter peduli

lingkungan dapat dilakukan melalui model pembelajaran Eco-

edutainment yang merupakan salah satu konsep belajar, aktif dengan

menggunakan alam sebagai media dam bahan pembelajaran untuk

belajar. Pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas tetapi

banyak menggunakan alam atau lingkungan sebagai sumber belajar.

Melalui model pembelajaran Eco-edutainment berupaya untuk

mendidik siswa supaya memahami dan mempraktikkan langsung cara

–cara penanganan masalah-masalah lingkungan, seperti pencemaran

tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air.

Penerapan model pembelajaran Eco-edutainment ini mempunyai

target pencapaian, dimana dalam ranah kognitif siswa mampu

mengetahui dan memahmai berbagai permasalahan lingkungan hidup

dan kependudukan serta dampak-dampaknya yang mengancam

keberlanjutan kehidupan di bumi. Ranah afektif, siswa dapat

menumbuhkan dalam dirinya kesadaran, sikap, dan perilaku, serta

membangkitkan keinginan berpartisipasi aktif di dalam pemecahan

permasalahan lingkungan hidup dan kependudukan.Ranah psikomtorik,

siswa memiliki keterampilan yang efektif dan aplikatif di dalam upaya

pencegahan dan penanggulangan terhadap berbagai permasalahan

lingkungan hidup dan kependudukan. Melalui model pembelajaran

Eco-edutainment di sekolah yang berbasis pendidikan alam ini

diharapkan dapat melahirkan peserta didik yang mempunyai pribadi

unggul dan berkarakter peduli lingkungan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana


pelaksanaan pembelajaran IPS berwawasan lingkungandi Kota

Semarang? 2) bagaimana penanaman nilai karakter peduli lingkungan

melalui model Eco-edutainment dalam pembelajaran IPS di SMP Kota

Semarangpada era revolusi industri 4.0? Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pelaksaan pembelajaran pembelajaran IPS berwawasan

lingkungan di Kota Semarang serta menanamkan nilai karakter peduli

lingkungan melalui model Eco-edutainment dalam pembelajaran IPS di

SMP Kota Semarang.

B. Metode Penelitian

Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian

kualitatif dilakukan upaya penafsiran atau pemaknaan suatu peristiwa,

interaksi, atau perilaku manusia dalam suatu waktu tertentu dengan

perspektif peneliti sendiri serta dilakukan dalam situasi yang wajar

(natural setting). Bogdan dan Taylor (1992 :21-22) menjelaskan bahwa

penelitian Kualitatif adalah salah saru prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku

orang-orang yang diamati. Penelitian di lakukan SMP 20, SMP 14,

SMP 38, SMP 28, SMP 32 dan SMP 16 Kota Semarang.

Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang serta rumusan masalah dan

pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini,

maka fokus penelitian ini adalah: 1) pelaksanaan pembelajaran IPS

berwawasan lingkungan di Kota Semarang. 2) penanaman nilai

karakter peduli lingkungan melalui model Eco-edutainment dalam

pembelajaran IPS di SMP Kota Semarang pada era revolusi industri

4.0.

Data dan Sumber Penelitian

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan

dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif.


Informasi tersebut akan digali dari beragam sumber data. Sumber data

penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder.

Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi data pokok mengenai

pembelajaran IPS di SMP Kota Semarang mulai dari perencanaan,

pelaksanaan hingga evaluasi. Data tersebut diperoleh melalui

wawancara, angket serta observasi di sekolah pada guru IPS dan siswa.

Untuk mendukung keakuratan data maka peneliti juga mengambil data

primer sesuai kebutuhan penelitian dengan menggunakan teknik

catatan lapangan.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa kurikulum, Silabus,

RPP, media pembelajaran yang digunakan guru, serta hasil belajar IPS

siswa dan juga kajian dari berbagai literatur ilmiah yang telah

dipublikasikan. Data ini diperoleh malalui teknik dokumentasi. Data

tersebut dimanfaatkan oleh peneliti dari pihak terkait dalam bentuk

data olahan yang dapat digunakan untuk mendukung data primer dalam

penelitian.

Teknik pengumpulan data

Keberadaan data dalam suatu penelitian memegang peranan yang

penting karena dipergunakan untuk menbuktikan suatu kebenaran

terhadap peristiwa atau kejadian yang diamati. Penelitiaan ini

mengunakan orang (peneliti) sebagai instrumen utama dalam

melaksanakan kegiataan pengumpulan data. Karena untuk memperoleh

data dari informan yang benar-benar menguasai dan berhubungan

langsung dengan permasalahan yang akan diamati selama proses

penelitian berlangsung. Teknik pengumpulan data yang peneliti

gunakan adalah wawancara dan interview, observasi, dokumentasi dan

catatan lapangan.


Wawancara dan Interview

Wawancara dilakukan kepada guru IPS dan juga Siswa SMP di

kota Semarang serta kepada kepada sekolAH tempat sekolah diteliti,

dan guru-guru mata pelajaran IPS di SMP 20, SMP 14, SMP 38, SMP

28, SMP 32 dan SMP 16 Kota Semarang.

Observasi

Observasi non-partisipan ini akan dilakukan dengan tujuan untuk

mengetahui berbagai aktivitas yang berlangsung terutama pada saat

pelaksanaan pembelajaran IPS serta penanaman nilai karakter peduli

lingkungan melalui model Eco-edutainment dalam pembelajaran IPS.

Dokumentasi

Dalam kajian penelitian ini dokumen yang sangat di butuhkan

antara lain kurikulum pembelajaran IPS, Silabus IPS, RPP IPS, yang

berwawasan lingkungan data hasil evaluasi pembelajaran IPS dan

sumber-sumber lain yang mendukung untuk memperkuat informasi

mengenai pelaksanaan Pembelajaran IPS dan penanaman nilai karakter

peduli lingkungan melalui model Eco-edutainment dalam pembelajaran

IPS.

Catatan Lapangan

Catatan lapangan ini digunakan untuk memperoleh data terkait

seperti apa/bagaimana pembelajaran IPS berlangsung, sarana dan

prasarana pembelajaran yang dipergunakan dan berbagai aktivitas yang

berlangsung dalam pembelajaran IPS maupun diluar pembelajaran IPS

yang dimana data tersebut menunjang dan dibutuhkan dalam penelitian

ini.

Focus Grup Discussion

Pelaksanaan Focus Grup Discussion (FGD) dilakukan untuk

mendapatkan data yang lebih akurat serta tidak melebar. Selain

mencari data, melalui FGD juga bertujuan mendapatkan masukan dari

para guru mengenai proses pembelajaran IPS yang menyenangkan


mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam

pembelajaran serta bagaimana penanaman nilai karakter peduli

lingkungan melalui model Eco-edutainment dalam pembelajaran IPS.

FGD dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terkait

dengan pembelajaran IPS SMP di Kota Semarang. Pihak tersebut

antara lain, antara guru IPS SMP Kota Semarang, forum MGMP IPS

Kota Semarang, serta pakar dalam bidang IPS.

Teknik Keabsahan Data

Penelitiaan yang dilakukan, apabila peneliti melaksanakan

pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat dengan teknik

yang tepat maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya dapat

dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dalam penelitian

menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data yang digunakan

yaitu (1)Triangulasi data (data triangulasi), (2)Triangulasi peneliti

(investigatortriangulasi), (3)Triangulasi metodologi (methodologic

triangulation), (4)Triangulasi teoritis (theoretical triangulation).

TeknikAnalisis Data

Analisis data kualitatif dalam Miles (1992: 74) terdiri dari tiga

alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Langkah-langkah yang di lakukan setelah pengumpulan

data dalam penelitian sebagai berikut: Pertama: Reduksi data: Reduksi

data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sebagai salah satu

bentuk dari analisis, maka proses mempertegas, memperpendek, dan

juga mengatur data merupakan sesuatau hal yang sangat penting untuk

dilaksanakan. Pada tahap ini, langkah-langkah analisis setelah

pengumpulan data selesai, maka peneliti mulai melakukan penyajian

dengan mereduksi data terlebih dahulu. Kedua: Penyajian data.

Sebagaimana dengan reduksi data, penyajian data tidak lepas dari

analisis. Analisis tetap merupakan suatu bagian yang tidak terpisah dari

penyajian data. Analisis tetap dilakukan selama dan sesudah penyajian


data selesai. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini berupa

kutipan-kutipan langsung dari kata-kata terwawancara. Ketiga:

Penarikan kesimpulan. Proses kesimpulan ini, peneliti menganalisa

antara hasil penelitian dengan dokumen yang berasal dari buku literatur

yang digunakan sebagai landasan teori. Setelah itu mengambil

kesimpulan awal, apabila dianggap kurang mantap oleh peneliti karena

ada kekurangan atau ada persoalan baru, maka akan melakukan reduksi

atau melihat hasil reduksi lagi dan melihat hasil penyajian data. Setelah

selesai dilanjutkan dengan mengambil data baru, begitu seterusnya

hingga penelitian selesai dengan mengambil data baru, begitu

seterusnya hingga selesai dengan menarik kesimpulan akhir.

C. Pembahasan

Pelaksanaan Pembelajaran Berwawasan Lingkungan

Pembelajaran merupakan suatu proses yang didalamnya terdapat

interaksi antara guru dan peserta didik dalam bentuk komunikasi yang

bersifat timbal balik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Proses

pembelajaran ini diarahkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan

yang telah ditetapkan. Dalam proses pembelajaran, guru dan peserta

didik merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Antara

ke duanya harus memiliki hubungan timbal balik yang serasi agar

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

Selama ini masih terdapat adanya permasalah yang terjadi dalam

proses pembelajaran. Diantara permasalahan tersebut ialah kurang

adanya dukungan pada peserta didik untuk mengembangkan

kemampuan dalam berpikir, yang ada ialah anak diarahkan untuk

menghafal informasi dan dipaksa untuk mengingat banyak informasi.

Hal ini tentu akan membuat sang anak menjadi jenuh dan juga tertekan

pada saat pembelajaran berlangsung. Metode mengajar dengan cara

seperti ini tidak sepenuhnya salah, namun melihat karakteristik anak

yang berbeda-beda menjadikan metode ini tidak tepat digunakan dalam

proses pembelajaran.


Salah satu mata pelajaran yang sering menggunakan metode

hafalan selama ini ialah mata pelajaran IPS. Banyaknya materi serta

informasi yang harus diserap oleh peserta didik menjadikan guru

menggunakan metode menghafal sebagai solusinya. Padahal jika guru

mampu membuat metode belajar yang tepat dan menyenangkan maka

kondisi belajar peserta didik akan lebih efektif dan tercapai tujuannya.

Pembelajaran yang menyenangkan tidak harus menggunakan media

dan alat yang sulit didapatkan, namun pembelajaran yang

menyenangkan ialah pembelajaran yang mampu membuat peserta didik

merasa nyaman dan senang serta inti dari tujuan pembelajaran dapat

tercapai secara maksimal.

Sesuai dengan hasil penelitian serta penerapan metode

pembelajaran yang peneliti lakukan di beberapa SMP di Kota

Semarang, pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan dapat

dilakukan dengan beberapa cara dan metode. Diantaranya ialah dengan

menggunakan metode diskusi dengan media gambar dan puzzle, serta

dengan menggunakan metode field trip dengan menggunakan media air

di sekitar lingkungan sekolah sebagai objek yang diteliti. Pelaksanaan

pembelajaran yang peneliti lakukan ini ialah pelaksanaan pembelajaran

dengan modeleco-edutainment. Metode Eco-edutainment sendiri

merupakan metode pembelajaran yang menyenangkan serta

berwawasan lingkungan. Pembelajaran IPS yang terkesan monoton

selama ini mampu dirubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan

serta dapat menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Nilai

peduli lingkungan ini sangatlah penting diterapkan pada diri peserta

didik sebagai bagian dari pencapaian pembelajaran IPS.

Penanaman nilai kepedulian terhadap lingkungan yang

dimaksudkan pada pembelajaran IPS ini ialah dengan cara mengajak

peserta didik untuk mengenali lingkungan di sekitar mereka, terutama

lingkungan yang terkena pencemaran. Baik itu pencemaran air, tanah,

maupun pencemaran udara. Materi pencemaran lingkungan ini

dimasukkan ke dalam materi interaksi antar Negara ASEAN karena

sesuai dengan materi ajar di kelas 8. Meskipun yang dibahas ialah


mengenai lingkungan di sekitar tempat tinggal peserta didik, namun

guru harus mampu mengaitkannya dengan kerja sama ASEAN yang

mana adanya pencemaran di negara Indonesia mampu mempengaruhi

kerjasama ASEAN. Berikut penjelasan mengenai pelaksanaan

pembelajaran berwawasan lingkungan menggunakan model eco-

edutainment yang diterapkan di enam SMP di Kota Semarang.

1) Metode Diskusi Menggunakan Media Gambar (Studi Kasus

Pencemaran Tanah)

Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang

menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Metode diskusi ini

merupakan salah satu cara penyajian pembelajaran dimana peserta

didik dihadapkan pada suatu permasalahan, yang dapat berupa

pernyataan ataupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas

dan dipecahkan bersama. Metode ini sering dipakai dalam proses

pembelajaran dikarenakan mudah dalam penerapannya. Selain itu,

metode ini juga mampu meningkatkan kreatifitas berpikir peserta didik

dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapinya.

Media gambar merupakan suatu bentuk visual yang hanya bisa

dilihat tetapi tidak mempunyai unsur suara ataupun audio. Dalam

penerapannya, peserta didik ditugaskan untuk menuangkan hasil

diskusinya dalam bentuk gambar yang sudah ditentukan temanya. Dari

hasil gambar tersebut menunjukkan bentuk permasalahan yang mereka

hadapi serta bagaimana solusi penyelesaian dari masalah yang ada.

Tema permasalahan yang diberikan kepada peserta didik ialah

mengenai pencemaran tanah yang meliputi aspek sosial, budaya,

ekonomi dan politik.

Dengan memberikan permasalahan kepada peserta didik tentang

pencemaran tanah yang berada di lingkungan mereka, hal ini mampu

memberikan rangsangan kepada peserta didik untuk dapat mencintai

lingkungan mereka. Ketika peserta didik mampu mencintai lingkungan,

maka akan tertanam nilai-nilai kepedulian dalam diri mereka. Nilai

kepedulian sangatlah penting dimiliki oleh peserta didik karena hal itu

mampu menciptakan rasa cinta terhadap negara mereka tinggal.


Dengan kata lain rasa nasionalisme akan tumbuh dalam diri peserta

didik yang akhirnya mampu menciptakan kesejahteraan dan rasa saling

jaga.

Adapun teknis pelaksanaan metode diskusi dengan menggunakan

media gambar ialah sebagaimana pembelajaran pada biasanya. Yakni

guru memasuki ruangan dengan mengucapkan salam dan membuka

pelajaran seperti biasa serta melakukan pretest. Setelah itu guru

menampilkan video mengenai pencemaran tanah dan siswa diminta

untuk mengamatinya. Kemudian guru memberikan penjelasan singkat

mengenai video yang telah ditampilkan dan mengaitkannya dengan

materi ASEAN. Setelah itu guru membagi peserta didik ke dalam

empat kelompok yang masing-masing kelompoknya melakukan diskusi

mengenai dampak serta solusi dari pencemaran tanah yang kemudian

hasil diskusinya dituangkan dalam bentuk gambar. Empat kelompok

tersebut membahas mengenai dampak pencemaran tanah dari aspek

ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Setelah diskusi selesai, siswa

melakukan presentasi singkat dan kemudian guru melakukan review.

Setelah semua proses pembelajaran selesai, peserta didik diminta untuk

mengerjakan posttest dan kemudian guru mengakhiri pembelajaran.

Metode pembelajaran ini menjadi menyenangkan karena siswa

diminta untuk menggambar setelah melakukan diskusi. Metode

menggambar ini menjadikan siswa merasa senang karena mereka dapat

menuangkan pikiran-pikiran mereka ke dalam bentuk gambar dan

membuat mereka dapat meningkatkan kreatifitas mereka.

2) Metode Diskusi dengan Media Puzzle (Studi Kasus Pencemaran

Udara)

Media puzzle dalam pembelajaran hampir sering digunakan

untuk anak-anak dalam rangka merangsang kemampuan berpikir

mereka saat masih kecil. Istilah puzzle berasal dari bahasa inggris yang

berarti teka-teki atau bongkar pasang. Dengan kata lain, media puzzle

diartikan sebagai media pembelajaran yang dimainkan dengan cara

membongkar pasang. Fungsi dari penggunaan media ini ialah untuk

melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran pada diri peserta didik

dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Selain


itu, media puzzle ini juga berfungsi untuk melatih daya ingat dan

berpikir sistematis.

Media puzzle ini cukup efektif diterapkan di kalangan peserta

didik pada jenjang SMP karena kondisi mental anak SMP yang masih

labil dan masih suka menyelesaikan permasalahan yang dapat diatasi

dengan mudah. Media ini juga efektif dalam pembelajaran IPS untuk

memberikan kesan pembelajaran yang lebih variatif. Penerapan media

ini menunjukkan bahwa mampu memberikan suasana yang

menyenangkan pada peserta didik dan mampu memberikan

pemahaman materi secara lebih baik. Gambar dalam puzzle meliputi

pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi kendaraan bermotor,

kebakaran hutan, asap pabrik, serta bau sampah yang mengganggu

kenyamanan penduduk di sekitar lokasi pencemaran.

Adapun teknis pelaksanaan metode ini hampir sama dengan

metode sebelumnya yakni diskusi yang mana peserta didik diberikan

puzzle dan kertas solusi yang kemudian harus mereka selesaikan

dengan melakukan diskusi bersama dengan kelompoknya. Sebelum

dan setelah siswa melakukan diskusi juga guru memberikan pemaparan

dan review mengenai materi yang sedang dipelajari. Kegiatan pretest

dan posttest juga dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari

peserta didik.

3) Metode Field Trip dengan Media Air (Studi Kasus Pencemaran

Air)

Metode field trip merupakan metode pembelajaran yang

dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek

tertentu yang berada di luar sekolah untuk melakukan penyelidikan

atau pembelajaran mengenai suatu peristiwa atau objek yang sedang

diamati. Metode yang digunakan peneliti di sini diterapkan pada SMP

N 14 dan SMP N 28 Kota Semarang. Penerapan metode ini ialah

dengan mengajak peserta didik ke luar sekolah untuk mengetahui

kondisi lingkungan yang ada di sekitar sekolah mereka. Objek yang

diteliti ialah pencemaran air yang terdapat di sekitar sekolah.

Pelaksanaan metode field trip ini ialah menugaskan peserta didik

untuk meneliti kondisi air di lingkungan sekolah yang meliputi air


mineral, air sumur, serta air selokan yang tercemar limbah. Dalam

penelitiannya, peserta didik diberikan alat berupa pH indikator yang

tujuannya untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan pada air

yang mereka teliti. Selain itu, peserta didik juga ditugasi untuk

melakukan wawancara terhadap warga di sekitar sekolah. Hasil dari

pengamatan yang mereka lakukan dengan mengukur tingkat keasaman

air disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.

Teknis pelaksanaannya ialah dengan melakukan kegiatan

pembelajaran seperti biasa di dalam kelas dan melakukan pretest

terlebih dahulu. Kemudian guru melakukan pendahuluan dengan

menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran yang akan dilakukan.

Setelah itu peserta didik dibagi ke dalam empat kelompok dan

ditugaskan untuk melakukan penelitian di luar kelas dengan tetap

didampingi oleh guru.

Penelitian yang dilakukan peserta didik bersifat menyenangkan

karena dapat membuat peserta didik menjadi fresh sebab dapat keluar

kelas. Apabila pembelajaran selalu dilakukan di dalam kelas, maka

mereka akan merasa bosan. Pengukuran terhadap air menggunakan pH

indikator yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui juga

membuat mereka menjadi penasaran yang pada akhirnya membuat

mereka tidak merasa tertekan saat melakukan pembelajaran. Kegiatan

selanjutnya setelah mereka melakukan wawancara dan pengukuran

serta diskusi singkat ialah menyusun laporan yang selanjutnya dari

laporan tersebut mereka presentasikan di kelas. Setelah semua

presentasi selesai dilakukan, guru memberikan sedikit review singkat

mengenai materi pelajaran dan kemudian melakukan posttest untuk

mengetahui seberapa besar metode ini mampu memberikan

pemahaman kepada peserta didik.

Penanaman Nilai Karakter Peduli Lingkungan Melalui Model

Eco-Edutainment dalam Pembelajaran IPS di SMP Kota Semarang

Pada Era Revolusi Industri 4.0

Penanaman karakter peduli lingkungan dalam pembelajaran

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun


ketrampilan yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan

masalah. Beberapa ketrampilan yang dibutuhkan tersebut diantaranya

ialah 1) berkomunikasi : mendengarkan, berbicara didepan umum,

menulis secara persuasive, 2) investigasi : merancang survei, studi

pustaka, melakukan wawancara, dan menganalisis data, 3) ketrampilan

bekerja dalam kelompok (group process) : kepemimpinan, kerjasama,

dan pengambilan keputusan. Maka diperlukan model dan metode

pembelajaran yang dapat mengasah ketrampilan tersebut.

Dalam pembelajaran IPS, guru dapat menggunakan metode

pembelajaran yang sesuai dengan tema pelajaran IPS. Model

pembelajaran IPS eco-edutainment dapat diterapkan dengan beberapa

metode pembelajaran yang sudah dijelaskan diatas tadi seperti

pembelajaran Field trip, jigsaw dan lain-lain. Metode-metode tersebut

sebagai metode yang mampu memperkenalkan ligkungan sekitar

peserta didik sebagai media maupun sumber belajar mata pelajaran IPS

khususnya yang terkait dengan lingkungan sekaligus sebagai jalan

memperkenalkan arti tentang pentingnya kelestarian lingkungan,

menjadikan peserta didik lebih memahami objek-objek yang dihadapi

karena pembelajaran yang kontekstual. Di Kota Semarang beberapa

SMP sudah melakukan model pembelajaran eco-edutainment tersebut

yakni di SMPN 20, SMPN 14, SMPN 38, SMPN 28, SMPN 32 dan

SMPN 16 Kota Semarang. Sekolah-sekolah tersebut menerapkan

model pembelajaran eco-edutainment dengan berorientasi pada

permasalahan lingkungan yang dihadapi masing-masing sekolah

seperti pencemaran air, pencemaran tanah dan pencemaran udara.

Dengan pembelajaran eco-edutainment yang menyenangkan dan

berwawasan lingkungan bisa menjadi jembatan bagi peserta didik

untuk memahami apa yang ada didalam buku dengan kenyataan yang

ada di lapangan. Pembelajaran yang kontekstual akan memberikan

peningkatan kapasitas pencapaian belajar melalui objek yang dipelajari

didalam maupun diluar kelasserta dapat menumbuhkan nilai karakter

peduli lingkungan.

Beberapa nilai karakter peduli lingkungan yang dapat diterapkan

dalam pembelajaran IPS melalui model eco-edutainment adalah


pemahaman terkait konsep peduli lingkungan yang diintegrasikan pada

materi yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung.

Contohnya saat pembelajaran eco-edutainment dengan metode field-

trip peserta didik akan diajak keluar kelas dan belajar langsung di

lingkungan sekitar sekolah, permasalahan yang diangkat disini adalah

pencemaran air. Sebelum peserta didik keluar kelas mereka akan diberi

pemahaman terlebih dahulu mengenai pencemaran air, ciri-cirinya,

dampaknya, dan cara-cara untuk menanggulangi pencemaran tersebut.

Setelah itu baru keluar kelas menuju lokasi pencemaran seperti di

sungai atau saluran air dekat sekolah. Disini peran guru akan sangat

penting untuk memberikan penanaman nilai kepada siswa karena disini

guru dapat memberikan penjelasan langsung kepada siswa tentang

pencemaran air tersebut. Kemudian siswa akan diberi tugas untuk

mengamati tentang pencemaran air itu bagaimana dan diberi tugas

untuk membuat semcam laporan observasi. Dalam observasi tersebut

siswa dituntut untuk mengetahui atau mempelajari secara langsung

tentang pencemaran air, maka dengan keadaan pembelajaran yang

menyenangkan tersebut siswa menjadi lebih empati terhadap

permasalahan lingkungan dan secara langsung ia mengetahui

bagaimana adanya dampak pencemaran lingkungan alam sehingga

kesadaran dalam diri peserta akan tertanam.

Arti terpenting dalam pembelajaran ini adalah ada pada upaya

pemahaman bahwa ada hubungan antara manusia dengan unsur fisik

alam dan tentu pemahaman mengenai bahwa peserta didik merupakan

bagian dari masyarakat modern yang mampu mengambil keputusan

yang luas yang bisa berakibat di keesokan hari atau di masa

mendatang. Sebagaimana contoh orang membuang sampah di sungai

hari ini maka di keesokan hari permasalahan pencemaran sungai

tersebut akan muncul. Maka pengambilan keputusan pada hari ini

sangat berpengaruh di masa mendatang, baik berakibat kecil maupun

besar. Sehingga pemahaman kepada peserta didik tentang pengaruh

hubungan antara manusia dengan lingkungan fisik (alam) dan

keputusan-keputusan yang diambil menjadi pokok pembelajaran yang

harus bisa ditanamkan oleh guru kepada siswa.


Di zaman modern sekarang pada era revolusi industri 4.0 ini

tentu permasalahan lingkungan sangat terasa sekali mulai dari sampah

yang semakin banyak, pemanasan global, pencemaran lingkungan dan

sebagainya. Maka untuk menjaga lingkungan hidup tetap baik di masa

mendatang diperlukan usaha untuk menjaganya terutama bagi generasi

muda. Penanaman karakter peduli lingkungan tentu menjadi hal

penting untuk kehidupan saat ini, jikalau generasi saat ini tidak di

ajarkan tentang arti peduli lingkungan maka kehidupan dimasa

mendatang akan terancam. Sehubungan dengan hal itu model

pembelajaran IPS eco-edutainment ini sangat cocok digunakan untuk

mananamkan nilai-nilai peduli lingkungan kepada peserta didik, karena

pada dasarnya mata pelajaran IPS yang memiliki

paradigmamembosankan di mata peserta didik akan hilang, karena

model pembelajaran ini yang menyenangkan dan berwawasan

lingkungan.

D. Simpulan

Dari hasil pelaksanaan kegiatan penelitian tentang Penanaman

Nilai Karakter Peduli Lingkungan di Era Revolusi Industri 4.0 melalui

model Eco-Edutainment dalam Pembelajaran IPS di SMP Kota

Semarang.dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Ada banyak model pembelajaran yang bisa di terapkan dalam Era

Revolusi Industri 4.0 salah satunya ialah model pembelajaran Eco-

edutainment atau pembelajaran yang menyenangkan dan berbasis

lingkungan. Yang cocok diterapkan dalam pembelajaran IPS

karena pembelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran

yeng kaitanya erat dengan lingkungan masyarakat dalam proses

pembelajarannya.

2) Model pembelajaran Eco-edutainment dapat di implementasikan

dalam pembealajaran melalui metode diskusi menggunakan media

gambar; detode Diskusi dengan media puzzle, metode field trip

yang membuat peserta didik lebih tertarik dalam pembelajaran.


3) Model pembelajaran Eco-edutainment dapat menumbuhkan

karakter peduli lingkungan pada peserta didik untuk dapat

diterapkan dan dimanfaatkan di masyarakat luas.

Daftar Pustaka

Aqib, Zainal. 2011. Pendidikan Karakter Membangun Perilaku Positif

Anak Bangsa. Bandung: Yrama Widya.

Bongdan, Robert dan Steven Taylor. 1992. Pengantar Metode

Kualitatif. Surabaya: Usaha Nasional.

Listryarti, Retno. 2014. Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif

Inovatif, dan Kreatif. Jakarta: Esensi.

Sanjaya, Wina. 2016. Strategi Pembe-lajaran; Berorientasi Standar

Proses Pendidikan. Jakarta: Prenamedia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

Uno, H. B dan Mohammad, N. 2012. Belajar dengan Pendekatan

PAILKEM (Pembelajaran Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif,

Efektif, Menarik). Jakarta: Bumi Aksara.


==(3)==

HAMBATAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

JURNAL ILMIAH: Pengalaman di Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang

Tsabit Azinar Ahmad

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,


Anggota Redaksi Paramita Historical Studies Journal

Email: [email protected]

ABSTRAK

Performa Indonesia dalam penulisan ilmiah di kancah internasional masih

belum memuaskan. Dalam data yang dirilis oleh scimagojr.com, sebuah situs

yang melakukan pemeringkatan terhadap karya ilmiah di dunia, Indonesia

masih menempati posisi ke-55 dunia di tahun 2018. Di tingkat Asia,

Indonesia berada pada peringkat 11, masih tertinggal dengan Singapura,

Malaysia, dan Thailand. Pada 2018, dokumen yang diunggah dari Indonesia

hanya sejumlah 54.146. Angka ini masih sangat tertinggal dibandingkan

dengan Thailand yang ada di peringkat 9 dengan dokumen sejumlah 139.682,

Malaysia di peringkat 8 (214.883 dokumen), dan Singapura di peringkat 6

(241.361 dokumen). Apabila dilihat dari aspek sitasi, ternyata, peringkat sitasi

Indonesia juga masih tergolong rendah dengan sitasi sejumlah 380.569.

sementara itu H Indeks masih sejumlah 175. Oleh karena itu, tulisan ini

bertujuan untuk menganalisis hambatan dan juga peluang dalam

pengembangan jurnal-jurnal ilmu sosial.

A. Pendahuluan

Pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan

surat edaran Nomor 152/R/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang

publikasi karya ilmiah. Dalam edaran tersebut seluruh lulusan

disyaratkan untuk menghasilkan makalah yang terbit dalam jurnal

mailto:[email protected]


ilmiah. Hal ini dilatarbelakangi pada saat ini jumlah karya ilmiah dari

perguruan tinggi Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan

dengan negara lain. Salah satu negara yang menajdi tolak ukur adalah

Malaysia.

Performa Indonesia dalam penulisan ilmiah di kancah

internasional masih belum memuaskan. Dalam data yang dirilis oleh

scimagojr.com, sebuah situs yang melakukan pemeringkatan terhadap

karya ilmiah di dunia, Indonesia masih menempati posisi ke-55 dunia

di tahun 2018. Di tingkat Asia, Indonesia berada pada peringkat 11,

masih tertinggal dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pada

2018, dokumen yang diunggah dari Indonesia hanya sejumlah 54.146.

Angka ini masih sangat tertinggal dibandingkan dengan Thailand yang

ada di peringkat 9 dengan dokumen sejumlah 139.682, Malaysia di

peringkat 8 (214.883 dokumen), dan Singapura di peringkat 6 (241.361

dokumen). Apabila dilihat dari aspek sitasi, ternyata, peringkat sitasi

Indonesia juga masih tergolong rendah dengan sitasi sejumlah 380.569.

sementara itu H Indeks masih sejumlah 175. Angka ini masih rendah

bila dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Singapura.

Masih belum optimalnya performa Indonesia dalam penulisan

ilmiah menjadi pekerjaan rumah yang segera dituntaskan.

Menindaklanjuti hal tersebutdi tahun 2017, Kementerian Riset

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengembangkan Science and

Technology Index (Sinta) yang mencoba merekam jejak digital karya

ilmiah yang dihasilkan oleh penulis di berbagai lembaga. Salah satu

lembaga yang masuk dalam kategori Sinta adalah perguruan tinggi,

termasuk di dalamnya adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam database Sinta sebagaimana tercatata dalam

sinta2.ristekdikti.go.id, UNNES ternyata masih belum mampu masuk

dalam 20 besar. Saat ini UNNES masih menempati posisi ke 22,

dengan Sinta score sejumlah 5.193. dibandingkan dengan LPTK lain,

unnes masih berada di bawah Universitas Pendidikan Indonesia dan

Universitas Negeri Yogyakarta.


Gambar 1. Posisi UNNES dalam database Sinta

Dari data di atas, ternyata sebagian besar naskah tidak berasal dari

Fakultas Ilmu Sosial. Kelangkaan naskah dari FIS tentu saja menjadi

persoalan tersendiri karena sebenarnya FIS selama ini selalu produktif

dalam melakukan penulisan ilmiah. Hal ini tentu saja memunculkan

permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Salah satu upaya untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan melakukan

analisis dan evaluasi terhadap sitasi karya ilmiah di Fakultas Ilmu

Sosial UNNES. Hal ini karena berdasarkan observasi awal, selama ini

manajemen sitasi yang dilakukan oleh sivitas akademika masih

menemukan beberapa kendala. Oleh karena itu, melalui kajian ini

diharapkan dapat dianalisis permasalahan dalam penyusunan karya

ilmiah dan pengelolaan publikasinya.

B. Urgensi Publikasi Ilmiah

Booth, Colomb, dan Williams (2003: 12-13), dalam buku mereka

yang berjudul The Craft of Research, memberikan setidaknya tiga

alasan mengapa menulis itu perlu. Pertama, Menulis untuk mengingat.

Para peneliti dan umumnya kita menulis informasi yang kita terima

agar mudah mengingatnya. Para peneliti dapat merencanakan dan


melaksanakan penelitian mereka dengan dengan bantuan tulisan—

mulai dari mendaftar sumber-sumber informasi, merakit ringkasan

penelitian, mencatat perubahan-perubahan yang mereka peroleh di

laboratorium. Sebagian kita mungkin dapat mengingat informasi yang

kita terima tanpa harus mencatatnya, tetapi sebagian besar kita sangat

mudah untuk menjadi pelupa. Itu pula mungkin alasan yang dipakai

para pencontek—membuat contekan untuk “membantu” mereka

mengingat jawaban soal ujian. Soal membantu ingatan, atau melawan

lupa seperti tertulis di bagian terdahulu, bahkan bukan tujuan para

mahasiswa atau para fresh(wo-)man di dunia akademik. Feminis besar

Simone de Beauvoir pun punya maksud yang sama ketika menulis.

Katanya, dalam Prime of Life, “I too must write in order to snatch that

vision from obliteration by time—[seperti Sartre, kekasihnya] aku pun

harus menulis untuk menangkap vision itu sebelum telanjur musnah

oleh waktu.”

Kedua, menulis untuk memahami—secara lebih baik. Alasan

kedua untuk menulis adalah untuk memahami sesuatu dengan lebih

baik. Seringkali kita menerima informasi secara sepotong-sepotong.

Akibatnya informasi yang kita terima ini sukar dipahami. Dengan men-

display informasi ini dalam bentuk tertulis, informasi yang sepotong-

sepotong ini dapat kita tampilkan dalam jalinan yang logis. Tidak

hanya itu, menulis membantu kita untuk berpikir. Menulis tidak saja

membantu kita memahami informasi tersebut. Lebih jauh lagi, melalui

tulisan kita dapat meramalkan lebih jauh kemungkinan-kemungkinan

yang muncul dari jalinan informasi yang kita susun.

Ketiga, Menulis untuk memperoleh pandangan—yang tegas. Alasan

mendasar dalam menulis adalah untuk mencurahkan isi kepala kita ke atas

kertas, yang darinya kita dapat melihat dengan jelas bagaimana

sesungguhnya pandangan kita tentang sesuatu. Kebanyakan kita

menganggap bahwa gagasan dan pemikiran kita tampak sangat sistematis

dan logis saat masih ada di benak kita. Tetapi segera setelah ide-ide itu

kita tuangkan dalam bentuk tulisan, segera akan tampak kontradiksi-

kontradiksi dan jalinan-jalinannya tang tidak logis. Tulisan membersihkan


sampah-sampah yang tidak perlu dalam gagasan kita. Dengan kata lain

tulisan memperjelas gagasan dan pikiran kita tentang sesuatu.

Tiga tujuan di atas menunjukkan dengan sangat jelas bahwa

menulis sangatlah penting untuk menunjang aktivitas belajar. Selain

tiga hal di atas aktivitas kepenulisan, sebagaimana penelitian pada

umumnya, juga memiliki sejumlah tujuan lain yang mungkin, misalnya

”mengungkap penyebab suatu masalah”, ”menguji hipotesis”,

”memverifikasi atau menggali ulang temuan orang lain”, “memahami

motivasi orang dalam bertindak”, ”meningkatkan kualitas hidup” dan

lain sebagainya (George, 2008: 4). Dengan demkikian, aktivitas

kepenulisan, sebagaimana aktivitas penelitian, menempati posisi yang

sangat penting dalam kehidupan kita.

Dalam proses penulisan karya ilmiah, salah satu bagian yang

menunjukkan etika akademik dan kejujuran ilmiah adalah dengan

memasukkan sitasi. Dengan demikian, sitasi menjadi bagian penting

dalam dunia akademik. Pentingnya melakukan sitasi diungkapkan oleh

Surachman (2014) yang menyatakan bahwa sitasi atau sitiran berfungsi

untuk memberikan informasi secara meyakinkan kepada pembaca.

Sekalin itu, menurut Judy Hunter dalam tulisannya berjudul the

Importance of Citation mengungkapkan bahwa sitasi bagi peneliti

adalah seperti mata uang. Artinya semakin banyak sitasi yang

dilakukan, maka kredit terhadap kontribusi keilmuan penulis semakin

tinggi. Melakukan kutipan juga menghargai hak-hak penulis yang

pertama kali mengemukakan ide. Selain itu sitasi memudahkan

seseorang utnuk mengecek kebenaran suatu tulisan (Surachman, 2014).

C. Hambatan dan Peluang Pengembangan Jurnal Ilmiah

Pengembangan publikasi ilmiah menjadi salah satu indikator

ketercapaian tri dharma perguruan tinggi. Akan tetapi, porsi terbitan

dari ilmu-ilmu sosial, terutama dari kalangan LPTK masih belum

memuaskan. Dari database Sinta, belum banyak jurnal sosial yang

dikelola oleh LPTK yang masuk dalam peringkat 1 dan 2. Hal ini tentu


saja menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Karena itu,

perlu diidentifikasi beberapa kendala dan bagaimana upaya menyikapi

permasalahan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan suatu terbitan ilmiah

sering kali menghadapi kendala. Berdasarkan dari pengalaman

pengelolaan jurnal, seringkali dijumpai kendala dalam aspek

manajerial. Untuk menganalisis hambatan ini, penulis menggunakan

pendekatan 5 M, yakni man, machine, method, money, dan material.

Berdasarkan pengalaman dari pengelolaan beberapa jurnal di Fakultas

Ilmu Sosial, hambatan-hambatan yang ditemui adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan Jurnal di

lingkungan Fakultas Ilmu Sosial

No Aspek Hambatan

1 Man a. Kuantitas peneglola jurnal masih terbatas

dan belum memadai

b. Kemampuan manajerial pengelola jurnal

masih belum optimal dalam mengelola

terbitan.

c. Kolaborasi pengelolaan lintas perguruan

tinggi masih belum terealisasi.

d. Belum optimalnya peran para editor dan

reviewer (mitra bebestari)

2 Machine a. Penggunaan email masih dominan

dibanding sistem jurnal elektronik.

b. Pengelola belum terbiasa dalam

pengelolaan jurnal elektronik, seperti

OJS.

c. Server jurnal yang dimiliki oleh

perguruan belum besar dan kadang

bermasalah, sehingga website tidak bsia

diakses.

3 Method a. Kelengkapan administratif dalam jurnal

ilmiah, seperti focus and scope, etika

publikasi, dan tampilan website belum

lengkap.


b. Belum memiliki SOP penerbitan, dan jika

sudah ada, penerapan standar operasional

terkadang masih belum konsisten.

c. Belum adanya panduan penulisan yang

jelas bagi penulis, sehingga format

tulisan masih bleum seragam.

4 Money a. Anggaran dalam pengelolaan jurnal

belum dialokasikan dengan maksimal.

b. Tuntutan jurnal sebagai media untuk

meningkatkan income generate.

5 Material a. Budaya publikasi ilmiah belum

melembaga di sebagian kalangan dosen

ilmu-ilmu sosial.

b. Kualitas naskah yang masih belum

maksimal.

c. Kebijakan “scopus” mengakibatkan

penulis cenderung untuk tidak

mempedulikan jurnal nasional.

Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan publikasi ilmiah

tersebut perlu segera diatasi. Ada beberapa langkah yang perlu

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa strategi

yang disarankan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Strategi Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No Aspek Hambatan

1 Man a. Penguatan kompetensi pengelola

publikasi ilmiah berbasis kolaborasi

dalam pengelolaan jurnal ilmiah.

b. Penyediaan staff yang memiliki tugas

khusus dalam bidang administrasi jurnal.

2 Machine a. Optimalisasi pengelolaan jurnal berbasis

sistem informasi, seperti OJS.

b. Penguatan server jurnal agar sistem

berjalan dengan optimal.

d. Pembiasaan pemanfaatan sistem online

bagi pengelola.


e. Pemanfaatan mesin pengecekan bahasa

dan plagiasi untuk meningkatkan kualitas

publikasi.

3 Method a. Pengembangan kelengkapan pada website

jurnal.

b. Pengembangan SOP penerbitan yang

operasional.

4 Money a. Memberikan alokasi anggaran untuk

pengelolaan jurnal.

b. Memberikan pengecualian terhadap jurnal

ilmiah sebagai bagian dari sumber income

generate.

5 Material a. Mengembangkan template untuk

memudahkan penulis dalam menyamakan

tata tulis jurnal.

b. Menyelenggarakan kegiatan manuscript

clinic secara berkala bagi calon penulis.

Selain hal di atas, hal yang tidak kalah penting untuk

diperhatikan adalah pengembalian marwah jurnal nasional agar tidak

dikesampingkan oleh penulis. Upaya ini dilakukan dengan menjaga

kualitas pengelolaan dan naskah. Melalui kegiatan kolaborasi

pengelolaan terbitan ilmiah, harapannya seluruh pihak berperan dalam

menopang pengelolaan dan kualitas terbitan tersebut.

D. Simpulan

Pengelolaan berkala ilmiah menjadi bagian penting pengembangan

keilmuan dan kemanusiaan. Akan tetapi ada beberapa kendala terkait

proses peralihan jurnal yang berorientasi pada terbitan elektronik.

Kegagapan dalam pengelolaan berkala ilmiah menjadi hambatan

utama, selain kualitas naskah yang masih perlu dibenahi. Untuk itu,

perlu pembiasaan dalam pengelolaan jurnal secara profesional agar

kualitas manajerial dan naskah bisa terjaga. Di satu sisi, kolaborasi

pengelolaan jurnal perlu mendapat perhatian agar permasalahan dapat

dipecahkan secara bersama-sama.


Daftar Pustaka

Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. 2003. The Craft of

Research. The University of Chicago Press: Chicago and

London.

George, M. W. 2008. The Elements of Library Research: What Every

Students Needs to Know. Princeton and Oxford: Princeton

University Press.

Surachman, Arif. 2014. “Manajemen Sitiran bagi Pustakawan.”

Makalah disampaikan pada Seminar Literasi Informasi bagi

Pustakawan, Gadjah Mada Library Fair, 25 Februari 2014.


==(4)==

PEMETAAN KETERSERAPAN ALUMNI JURUSAN

GEOGRAFI FIS UNNES DI DUNIA INDUSTRI

MELALUI METODE TRACER STUDY

Tjaturahono Budi Sanjoto1, Saptono Putro

1, Juhadi

1

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial


Email : [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan profil lulusan Jurusan

Geografi FIS UNNES tahun 2014-2018 dan Relevansi kurikulum di 3 Prodi

di Jurusan Geografi FIS UNNES dengan kebutuhan pasar kerja. Metode

penelitian Tracer Study ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan

survei. Subjek penelitian adalah lulusan pada 3 Prodi. Hasil pengumpulan

data dengan teknik online dan dokumentasi untuk memperoleh balikan dari

alumni. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik univariat

kemudian dideskripsikan sebagai gambaran profil dari lulusan. Berdasarkan

hasil penelitian diperoleh responden sebesar 91 orang Alumni Mahasiswa

dari tiga prodi, yaitu: 38 alumni S1 Pendidikan Geografi S1, 52 alumni S1

Geografi dan 1 alumni prodi D3 Survei dan Pemetaan Wilayah. Analisis data

menghasilkan 4 kategori, yaitu: (1) kategori masa tunggu kerja mahasiswa

dapat yang berdasarkan analisis data dominasi masa tunggu kerja alumni

mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang adalah < 5 bulan. (2) pendapatan alumni mahasiswa Jurusan

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan

persentase tertinggi dalam tingkat pendapatan alumni adalah < 1.000.000-

3.000.000. (3) kesesuaian pekerjaan alumni mahasiswa Jurusan Geografi,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang didominasi oleh 67 orang

mahasiswa bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan (4) kategori lanjut

studi alumni didominasi alumni yang tidak melanjutkan studi berjumlah 72

orang.

Kata Kunci: alumni, dunia industri, keterserapan, pemetaan, tracer study



ABSTRACK

This study aims to identify the profile of graduates of the Geography

Department of FIS UNNES in 2014-2018 and the relevance of the curriculum

in 3 study programs in the Geography Department of FIS UNNES with the

needs of the job market. The Tracer Study research method was conducted

descriptively with a survey approach. Research subjects are graduates in 3

study programs. Results of data collection using online techniques and

documentation to obtain feedback from alumni. The data analysis technique

used is univariate statistical analysis then described as a profile picture of

graduates. Based on the research results obtained by respondents of 91

Student Alumni from three study programs, namely: 38 alumni of S1

Geography Education, 52 alumni of Geography S1 and 1 alumni of D3

Survey and Mapping Study Area. Data analysis resulted in 4 categories,

namely: (1) the category of waiting periods for students working based on

data analysis of the dominance of the waiting hours for alumni of the

Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Semarang State

University was <5 months. (2) Alumni income of the Department of

Geography students, Faculty of Social Sciences, Semarang State University

with the highest percentage in the level of alumni income is <1,000,000-

3,000,000. (3) job suitability of alumni of the Department of Geography,

Faculty of Social Sciences, Semarang State University is dominated by 67

students working in accordance with educational qualifications (4) advanced

categories of alumni study dominated by alumni who did not continue their

studies totaling 72 people.

Keywords: alumni, industrial world, absorption, mapping, tracer study.

A. Pendahuluan

Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh

beberapa perguruan tinggi untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

Umpan balik ini dibutuhkan Jurusan Geografi dalam usahanya untuk

perbaikan serta pengembangan kualitas dan sistem pendidikan bahkan

bermanfaat pula bagi perguruan tinggi untuk memetakan dunia usaha

dan industri berdasarkan kompetensi.

Tracer Study perlu dilakukan secara melembaga rutin 2 tahunan,

terstruktur dan dengan metodologi yang tepat guna memperoleh hasil

yang terukur, akurat dan diketahui progres yang diharapkan. Dalam


setiap penyelenggaraannya, Tracer Study Jurusan Geografi FIS

UNNES mengalami perkembangan, baik dari sistem, sumber daya,

metode pelaksanaan dan juga hasil yang diperoleh. Hasil yang

diperoleh, pada tahun 2017 telah mencapai perolehan data hingga 74%.

Tujuan Tracer Study untuk mengetahui hasil pendidikan dalam bentuk

transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia usaha dan industri,

evaluasi proses pembelajaran, dan input pendidikan berupa penggalian

lebih lanjut terhadap informasi lulusan.

Tracer Study Jurusan Geografi FIS UNNES akan dilaksanakan

lagi pada tahun 2019. Target adalah alumni 3 Program Studi, yakni:

Pendidikan Geografi, Geografi, dan Survei Pemetaan Wilayah yang

lulus pada tahun 2014. Seluruh alumni 2014 diharapkan dapat ikut

berpartisipasi. Tracer study adalah penelitian mengenai situasi alumni

khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan

pemerolehan kompetensi selama kuliah di Jurusan Geografi FIS

UNNES. Di negara-negara maju, studi pelacakan jejak alumni adalah

studi utama yang telah dilaksanakan secara sistematis, institusional,

dan terus menerus. Maka tidak heran jika perguruan tinggi di negara

maju diakui relevansi keberadaannya karena mereka terus-menerus

melakukan evaluasi diri antara lain melalui tracer study. Manfaat tracer

study tidaklah terbatas pada perguruan tinggi saja, tetapi lebih jauh

lagi dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan (link)

antara dunia pendidikan tinggi dengan dunia kerja. Tracer study dapat

menyajikan informasi mendalam dan rinci mengenai kecocokan/match

kerja baik horisontal (antar berbagai bidang ilmu) maupun vertikal

(antar berbagai level/strata pendidikan). Dengan demikian, tracer study

dapat ikut membantu mengatasi permasalahan kesenjangan kesempatan

kerja dan upaya perbaikannya.

Bagi universitas, informasi mengenai kompetensi yang relevan

bagi dunia kerja dapat membantu upaya perbaikan kurikulum dan

sistem pembelajaran. Di sisi lain, dunia industri dan dunia kerja dapat

“melongok” ke dalam instistusi pendidikan tinggi melalui tracer study,


dan dengan demikian dapat menyiapkan diri dengan menyediakan

pelatihan-pelatihan yang lebih relevan bagi sarjana pencari kerja baru.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian Tracer Study ini dilakukan secara deskriptif

dengan pendekatan survei. Tahapannya terdiri dari penyusunan

instrumen penelitian, menyebarluaskan dan menginfokan kuesioner

melalui media sosial, mengecek dan menginfokan ulang dalam

pengisian kuisioner yang telah disebarkan agar responden semakin

bertambah, download data, analisis data berdasarkan menganalisis

masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan, tingkat

pendapatan, kesesuaian pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan,

melanjutkan studi yang dicerminkan dari pasca kelulusan dan

pembuatan laporan. Responden penelitian ini adalah alumni pada tiga

program studi di Jurusan Geografi sehingga populasi dalam penelitian

ini merupakan alumni dari Jurusan Geografi yang lulus pada tahun

2014 ke atas, dimana seluruh populasi dijadikan sebagai sampel

penelitian. Peubah yang diamati dan diukur dalam penelitian adalah

keterserapan alumni Jurusan Geografi yang lulus tahun 2014 ke atas di

dunia kerja industri, dimana informasi yang diperoleh terkait dengan 4

kategori yaitu: (1) kategori masa tunggu kerja mahasiswa. (2)

pendapatan alumni (3) kesesuaian pekerjaan alumni mahasiswa (4)

lanjut studi alumni.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Strategi untuk mendapatkan data dilakukan dengan membuat angket

google form kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan

penyebaran angket tracer studi melalui media sosial (Facebook,

Instagram, WhatshApp). Berdasarkan penyebaran angket tersebut,

responden yang diperoleh sebesar 91 orang Alumni Mahasiswa Jurusan

Geografi mulai lulus pada tahun 2014-sekarang dari tiga prodi dengan


rincian, yaitu: 38 orang alumni prodi S1 Pendidikan Geografi S1, 52

orang alumni S1 prodi Geografi dan 1 orang alumni prodi D3 Survei

dan Pemetaan Wilayah yang mengisi angket yang sudah ditentukan

sebelumnya.

Masa Tunggu Mendapatkan Pekerjaan

Berdasarkan Rekapitulasi perolehan data Tracer Studi Alumni

Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

Tahun 2019 dapat digunakan untuk analisis data kompetensi alumni .

Penggunaan analisis univariat digunakan untuk menganalisis masa

tunggu 91 orang alumni Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Semarang untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan hasil analisis berbantu IBM SPSS Versi.20 diperoleh hasil

sebagai berikut :

Tabel 4.1. Kategori_Masa_Tunggu_Kerja Alumni Mahasiswa Jurusan

Geografi Universitas Negeri Semarang

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Tidak di isi 13 14.3 14.3 14.3

< 5 Bulan 52 57.1 57.1 71.4

5 Bulan-12 Bulan 20 22.0 22.0 93.4

> 12 Bulan 6 6.6 6.6 100.0

Total 91 100.0 100.0

Sumber: Data Primer Penelitian Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dideskripsikan bahwa kategori masa

tunggu kerja mahasiswa dapat terbagi menjadi 4 kategori dengan

dominasi masa tunggu kerja alumni mahasiswa Jurusan Geografi,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang adalah < 5 Bulan,

selanjutnya kategori Tidak diisi sebanyak 13 Mahasiswa, < 5 Bulan


sebanyak 52 Mahasiswa, 5 Bulan-12 Bulan sebanyak 20 Mahasiswa

dan > 12 Bulan sebanyak 6 Mahasiswa.

Rekapitulasi Pendapatan Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi

Penggunaan analisis univariat selanjutnya digunakan untuk

menganalisis tingkat pendapatan alumni Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang setelah mendapatkan

pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis berbantu IBM SPSS Versi.20

diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2. Tingkat_Pendapatan Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi



Percent

Valid

Tidak diisi 21 23.1 23.1 23.1

< 1.000.000-3.000.000 26 28.6 28.6 51.6

> 3.000.000-5.000.000 20 22.0 22.0 73.6

> 5.000.000-

10.000.000 24 26.4 26.4 100.0

Total 91 100.0 100.0


Berdasarkan tabel 4.2 tingkat pendapatan alumni mahasiswa

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

dibagi menjadi 4 jenis. Persentase tertinggi dalam tingkat pendapatan

alumni adalah < 1.000.000-3.000.000 dengan persentase 28,6% atau

sebanyak 26 orang. tertinggi kedua dengan rentang gaji sebesar

>5.000.000-10.000.000 sebesar 26,4% (24 orang), Ketiga adalah

>3.000.000-5.000.000 sebanyak 20% (20 orang) dan pendapatan

dengan persentase terendah adalah yang memiliki rentang gaji tidak

diisi sebesar 23,1% saja (21 orang).


Rekapitulasi Kesesuaian Pekerjaan Alumni Mahasiswa Geografi

Penggunaan analisis univariat selanjutnya juga digunakan untuk

menganalisis kesesuaian pekerjaan alumni Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang sesuai dengan kualifikasi

pendidikan yang sudah berhasil ditempuh. Berdasarkan hasil analisis

berbantu IBM SPSS Versi.20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kesesuaian Pekerjaan Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi



Percent

Valid

Sesuai 67 62.0 73.6 73.6

Tidak Sesuai 21 19.4 23.1 96.7

Tidak Bekerja 3 2.8 3.3 100.0

Total 91 84.3 100.0

Missing System 17 15.7

Total 108 100.0


Berdasarkan tabel 4.3 kesesuaian pekerjaan alumni mahasiswa

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

didominasi oleh 67 orang mahasiswa bekerja sesuai dengan kualifikasi

pendidikan, selanjutnya 21 orang mahasiswa tidak bekerja tidak sesuai

dengan bidangnya dan 3 orang mahasiswa tidak bekerja. Mendukung

tabel diatas maka tabel 4.4 akan menguatkan rincian alumni mahasiswa

yang bekerja berdasarkan prodi di jurusan geografi. Berdasarkan tabel

dapat dideskripsikan bahwa alumni mahasiswa prodi pendidikan

geografi yang bekerja berjumlah 38 orang, alumni mahasiswa prodi

geografi berjumlah 52 orang dan 1 alumni mahasiswa prodi Survei dan

Pemetaan Wilayah seperti dibawah ini :


Tabel 4.4. Rincian Alumni Mahasiswa Bekerja Berdasarkan Prodi Jurusan

Geografi Universitas Negeri Semarang


Percent

Valid

Pendidikan Geografi 38 35.2 41.8 41.8

Geografi 52 48.1 57.1 98.9

Survei dan Pemetaan

Wilayah 1 .9 1.1 100.0

Total 91 84.3 100.0

Missing System 17 15.7

Total 108 100.0


Rekapitulasi Lanjut Studi Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi

Penggunaan analisis univariat juga digunakan untuk menganalisis

alumni Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang yang melanjutkan studi pendidikan. Berdasarkan hasil

analisis berbantu IBM SPSS Versi.20 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5. Rekapitulasi Lanjut_Studi Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi

Univeritas Negeri Semarang


Percent

Valid

Tidak Lanjut 72 79.1 79.1 79.1

Lanjut 19 20.9 20.9 100.0

Total 91 100.0 100.0



Berdasarkan tabel 4.5 alumni mahasiswa Jurusan Geografi,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang terdapat beberapa

orang yang melanjutkan studi dan tidak melanjutkan. Alumni yang

melanjutkan studi masih sedikit yaitu 19 orang sedangkan yang tidak

melanjutkan studi berjumlah lebih besar yaitu: 72 orang. Deskripsi

tentang rincian alumni mahasiswa yang melanjutkan studi berdasarkan

prodi dijurusan geografi dapat dilihat di tabel 4.6. yang menghasilkan

11 orang alumni mahasiswa prodi pendidikan geografi dan prodi

geografi sebanyak 8 orang.

Tabel 4.6. Rekapitulasi Lanjut_Studi Alumni Mahasiswa Jurusan Geografi

Univeritas Negeri Semarang


Percent

Valid

72 79.1 79.1 79.1

Pendidikan Geografi 11 12.1 12.1 91.2

Geografi 8 8.8 8.8 100.0

Total 91 100.0 100.0


Gambaran umum data yang diperoleh dan dianalisis maka dapat

dinyatakan bahwa lulusan yang dijadikan responden memiliki kondisi

dan sifat yang heterogen, baik dari jenis kelamin, umur asal daerah,

masa kelulusan, rentang waktu mendapatkan pekerjaan, perolehan gaji,

kesesuaian mendapatkan pekerjaan berdasarkan kualifikasi pendidikan

dan potensi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya. Perbedaan

yang terjadi berdasarkan analisis data tersebut dapat digunakan sebagai

dasar pembuatan garis besar strategi dan kebijakan Jurusan Geografi,

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang untuk meningkatkan

kompetensi lulusan serta menyiapkan calon lulusan agar lebih baik

daripada sebelumnya. Mengetahui masa tunggu kerja mahasiswa yang


didominasi oleh kategori 5 bulan merupakan sebuah prestasi lembaga

yang perlu dipertahankan karena pada masa kini untuk mencari

pekerjaan bukanlah suatu hal yang mudah, meskipun demikian masih

ada alumni mahasiswa jurusan geografi yang masih belum

mendapatkan pekerjaan serta ada yang membutuhkan waktu lebih dari

lima bulan untuk mendapatkannya. Strategi yang perlu dilakukan

adalah peningkatan mutu akademik dengan cara (1) Perekrutan dosen

yang ahli dalam bidangnya serta memiliki tanggung jawab secara

akademik dan moral. Perekrutan ini penting karena menurut Asmawi

(2005) Tanpa ada upaya meningkatkan kualitas dosen maka

perubahan-perubahan mendasar pada kurikulum dan metode belajar

mengajar akan timpang bahkan bisa menjadi kurang efektif. (2)

memilih dan mengembangkan kurikulum yang dihubungkan dengan

skill yang akan dibutuhkan dalam dunia kerja. Hal tersebut

dilatarbelakangi oleh pendapat Abdullah (1999) sebagian besar orang

tua ingin anaknya dapat bekerja sesuai kualifikasi pendidikan atau

pengalaman yang dimiliki. Begitu pula peserta didik berharap sekali

dapat mandiri dan memiliki perekonomian yang bagus dengan modal

ilmu pengetahuannya. (3) mengembangkan sarana dan prasarana baik

secara offline dan online yang bertujuan sebagai wahana

mengembangkan ilmu, keahlian mahasiswa dan alumni dengan akses

yang mudah (4) Pembudayaan dan penguasaan komunikasi dengan

menggunakan Bahasa asing terutama Inggris yang mempunyai potensi

besar dimasa kini dan mendatang. Berdasarkan Handayani (2016)

menegaskan pentingnya penguasaan bahasa inggris karena dalam

hampir semua teknologi masa kini menggunakan bahasa inggris.

Berdasarkan hal tersebut penguasaan Bahasa tersebut penting agar

kinerja yang dilakukan lebih efektif dan efisien bahkan kelebihan

berbahasa tersebut akan diprioritaskan untuk direkrut sebagai pegawai.

Strategi selain peningkatan mutu akademik juga dapat melakukan

kerjasama erat dengan lembaga-lembaga pendidikan dan non

pendidikan agar rekrutmen tenaga kerja dapat dilakukan lebih cepat

bahkan bisa mendapatkan prioritas secara khusus dalam memenuhi


kuota tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut Asmawi (2005) cara

kerjasama dengan cara melibatkan unsur mahasiswa, alumni dan

perusahaan-perusahaan yang mewakili dunia usaha dalam memberikan

masukan yang berguna untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi

yang diharapkan mampu berkiprah di era globalisasi, (5) meningkatkan

penguasaan dibidang Ilmu Teknologi (IT) agar dapat mendukung dan

meningkatkan kinerja saat sudah mendapat pekerjaan, Zulhimma

(2015) menguatkan bahwa membekali mahasiswa dengan penguasaan

teknologi informasi yang baik adalah karena kebutuhan akan

keterampilan tersebut masih sangat tinggi.

Perbedaan dalam pendapatan alumni yang persentase tertinggi

didominasi dengan pendapatan <1.000.000-3.000.000 masih perlu

ditingkatkan karena mengingat dimasa kini dan mendatang kebutuhan

dan tuntutan hidup akan semakin meningkat. Kebijakan yang dapat

dilakukan Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Semarang untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan

kurikulum kewirausahaan dan mewajibkan calon lulusan untuk

mengikutinya sehingga ketika lulus nanti alumni tidak

menggantungkan diri pada satu pendapatan saja, sedangkan bagi

alumni kewirausahaan dapat di. Manfaat kewirausahaan dijelaskan

oleh Menurut Alma (2008) seperti membuka peluang besar untuk

menampung tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran serta

sebagai generator pembangunan lingkungan, bidang produksi,

distribusi, pemeliharaan lingkungan, kesejahteraan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat diatas maka diharapkan ilmu kewirausahaan

perlu dikuasai agar manfaatnya dapat dirasakan baik sebelum lulus

maupun setelah lulus dari perguruan tinggi.

Analisis kesesuaian pekerjaan alumni Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang didominasi oleh 67

orang mahasiswa bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan

sehingga dengan perolehan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa

program, strategi dan kebijakan yang telah dilakukan di jurusan

tersebut sudah baik sehingga perlu peningkatan dalam berbagai segi


berdasarkan evaluasi yang sudah seharusnya dilakukan berdasarkan

pertimbangan pimpinan, dosen, lembaga-lembaga yang bekerjasama,

alumni maupun dari pihak mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya analisis

data alumni Jurusan Geografi Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

berdasarkan lanjutkan studi jumlahnya masih sedikit yaitu 19 orang

sedangkan yang tidak melanjutkan studi berjumlah lebih besar yaitu:

72 orang. Faktor utama yang menyebabkan alumni tidak bisa

melanjutkan studi lanjut adalah faktor biaya dan faktor peluang kerja

yang tidak jelas. Berdasarkan faktor tersebut maka dapat dilakukan

sosialisasi berisi informasi yang rinci tentang peluang beasiswa baik

dalam negeri maupun luar negeri yang bisa didapatkan, kiat-kiat

mendapatkan beasiswa beserta mendeskripsikan kesempatan kerja

yang bisa dimasuki ketika lulus dari studi lanjutan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tracer studi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Masa tunggu mendapatkan pekerjaan alumni mahasiswa Jurusan

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

didominasi masa tunggu kerja < 5 Bulan dengan persentase 57,1 %

dan terendah pada masa tunggu > 12 Bulan dengan persentase 6,6%.

2. Tingkat pendapatan alumni mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang tertinggi adalah <

1.000.000-3.000.000 sebanyak 26 atau 28,6% dan pendapatan

dengan persentase terendah adalah yang memiliki rentang gaji tidak

diisi sebesar 21 orang atau 23,1%.

3. Kesesuaian Pekerjaan alumni mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang didominasi oleh 67 orang

mahasiswa yang bekerja sesuai dengan kualifikasi pendidikan atau

sebesar 62.0%.

4. Rekapitulasi alumni mahasiswa Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Semarang yang lanjut studi sebesar 19


orang atau 20,9 % dengan rincian 11 atau 12.1% orang alumni

mahasiswa prodi pendidikan geografi dan prodi geografi sebanyak 8

orang atau 8,8 %

Daftar Pustaka

Abdullah Idi.1999. Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek,

Jakarta: Gaya Media Pratama.

Alma, B.2008. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta

Asmawi, M.R. 2005. Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu di

Perguruan Tinggi. Makara, Sosial Humaniora, Vol. 9, No. 2,: 66-

7.

Handayani, S.2016. Pentingnya Kemampuan Berbahasa Inggris

Sebagai Dalam Menyongsong ASEAN Community 2015. Jurnal

Profesi Pendidik. Vol 3,No. 1: 102-106.

Zulhimma. 2015. Tracer Study Alumni dalam Meningkatkan Mutu

Akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN

Dangsidimpuan. Tazkir Vol. 01, No. 2.


==(5)==

IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI MELALUI

PENDIDIKAN IPS DALAM MEMPERKUAT JATI

DIRI BANGSA

Ricu Sidiq, Flores Tanjung, Najuah

Dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosia, Universitas

Negeri Medan

[email protected]

ABSTRAK

Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam budaya, ras, suku, bahasa dan

agama tidak jarang menimbulkan konflik atau perpecahan. Hal ini terjadi

karena kurangnya kesadaran masarakat menerima sebuah perbedaan sebagai

bentuk rahmat Tuhan Yang Maha Esa bukan sebagai alasan terjadinya

perpecahan. Ironisnya, fenomena konflik yang dilatarbelakangi oleh

perbedaan kerap terjadi dikalangan pelajar, terlihat dari sering terjadinya

perkelahian dan tawuran antar pelajar. Hal ini menjadi indikator kurangnya

pemahaman nilai toleransi dalam diri peserta didik, padahal toleransi

membawa kehidupan yang damai dengan menghargai perbedaan yang ada.

Untuk itu peranan pendidikan IPS begitu diperlukan guna menanamkan nilai-

nilai toleransi pada peserta didik, sesuai dengan tujuannya untuk membantu

peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan

nilai yang diperlukan dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat.

Pendidikan IPS mampu memberikan penanaman nilai-nilai toleransi kepada

peserta didiknya. Jati diri bangsa diperkenalkan sebagai wawasan kebangsaan

dan mencari tahu siapa bangsa ini sesungguhnya. Perbedaan dapat dijadikan

sebagai penyatu anak bangsa. Dengan bertoleransi maka jati diri bangsa

Indonesia kuat.

Kata Kunci : Nilai Toleransi, Pendidikan IPS, Jati Diri Bangsa



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah bangsa besar dengan komposisi

penduduk yang beranekaragam dari Sabang sampai Merauke.

Keanekaragaman yang dimiliki Indonesia meliputi suku, ras, budaya,

bahasa, agama serta dari pulau-pulau yang berbeda. Perbedaan pada

dasarnya dapat menciptakan kedamaian maupun perpecahan,

tergantung bagaimana setiap individu menyikapinya. Perbedaan

bukanlah sumber perpecahan dan konflik melainkan suatu kekayaan

dan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa

Indonesia.

Konflik yang didasari perbedaan tidak hanya terjadi di dalam

lingkungan masyakarakat, namun juga sering terjadi pada pelajar. Saat

ini tidak jarang ditemukan perkelahian dan tawuran yang terjadi

diantara pelajar. Perbedaan semakin terlihat dan dijadikan alasan untuk

memicu konflik di antara pelajar, terlihat dari adanya perasaan lebih

unggul dibandingkan orang lain yang banyak terdapat dalam diri

pelajar. Fenomena ini membuktikan masih kurangnya pendewasaan

sehingga tidak ada sikap toleransi antar sesama dikalangan pelajar.

Menanggapi permasalahan di atas, perlu diterapkan

pembelajaran sikap dan pemberian nilai-nilai toleransi guna menyikapi

perbedaan yang ada pada diri bangsa Indonesia. Toleransi dapat

menjadi solusi agar setiap individu lebih mengenal dan mengakui

perbedaan, hingga selanjutnya mampu menghormati perbedaan satu

sama lain. Melalui toleransi, perbedaan bukanlah suatu hal yang

dihindari melainkan harus diakui dengan saling menghormati dan

menghargai. Dengan demikian proses ke Indonesiaan akan tetap

berjalan sampai sekarang tanpa menghilangkan jati diri bangsa.

Jati diri merupakan gambaran diri sebuah bangsa. Indonesia

dengan keberagamannya dikenal sebagai bangsa yang kaya disamping

kekayaan sumber daya alamnya. Identitas bangsa Indonesa yang positif

dapat dikembangkan dan dimantapkan sehingga tercapainya

keberlangsungan kehidupan yang damai dan sejahtera sesuai dengan


semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang selama ini melekat pada diri

bangsa Indonesia. Kehidupan damai dan sejahtera tentunya dapat

tercapai dengan penanaman nilai-nilai toleransi yang kuat diantara

masyarakat Indonesia

Nilai toleransi dapat ditemukan di dalam dunia pendidikan,

yaitu pada pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Pendidikan IPS

merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang memberikan

pembelajaran kepada peserta didik ilmu pengetahuan, keterampilan dan

nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan setiap individu dalam berbangsa

dan bernegara. Pendidikan IPS memberikan jawaban atas semua

permasalahan yang menyangkut permasalahan sosial di masyarakat

dengan mengimplentasikan nilai toleransi yang ada pada Pendidikan

IPS sehingga dapat memperkuat jati diri bangsa.

B. Pembahasan

Nilai Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerantia yang

berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran

(Hornby, 1995). Sedangkan dalam bahasa Inggris “tolerence” berarti

sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain

tanpa memerluka persetujuan (David, 1959). Menurut Kamus Umum

Bahasa Indonesia (W.J.S Poerdarminta, 2000) toleransi ialah sifat atau

sikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan)

pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakukan dan lain

sebagainya yang berbeda dengan pendiriannya sendiri.

Mengutip pendapat Walzer dalam Misrawi (2010) toleransi

harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara

lain: (1) sikap untuk menerima perbedaan; (2) mengubah

penyeragaman menjadi keragaman; (3) mengakui hak orang lain, (4)

menghargai eksistensi orang lain; (5) Mendukung secara antusias

terhadap perbedaan budaa dan keragaman ciptaan Tuhan Yang Maha


Esa. Secara sederhana dikemukakan bahwa toleransi adalah sikap

menerima dan tindakan menghargai setiap perbedaan yang ada. Usman

dan Widyanto (Vol. 2 No 1, 2019) menyebutkan bahwa keberadaan

toleransi sebagai nilai dasar yang saat ini sangat dibutuhkan untuk

membangun dan memperkokoh kohesi sosial dalam masyarakat yang

multikutur seperti Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya nilai-nilai

toleransi masyarakat diharapkan mampu hidup berdampingan dengan

damai diantara perbedaaan tanpa ada perilaku diskriminasi.

Pendidikan IPS

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosia (PIPS) pada hakekatnya

merupakan program pendidikan yang mengkaji persoalan kehidupan

manusia dalam interaksinya dengan lingkungan fisik maupun dengan

lingkungan sosialnya. Pendidikan IPS terdiri dari dua kata yaitu

pendidikan dan IPS. Pendidikan mengandung pengertian suatu

perbuatan yang disengaja untuk menjadikan manusia memiliki kualitas

yang baik. Sedangkan IPS merujuk pada kajian yang memusatkan

perhatiannya pada aktivitas kehidupan manusia (Supriatna, 2009).

Pendidikan IPS adalah disiplin ilmu-ilmu sosial ataupun integrasi dari

berbagai cabang ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi dan

antropologi yang disajikan berdasarkan prinsip pendidikan untuk

mengkaji masalah-masalah sosial.

Pendidikan IPS bertujuan sebagai mata pelajaran yang

mengajarkan bagaimana menjadi warga negar yang baik serta mampu

menyesuaikan diri diberbagai lingkungan sehingga menjadi individu

yang memiliki kemampuan bersosialisai yang baik (Hidayat, dkk.

2017). Sebagaimana uraian Depdiknas (2003) mengenai tujuan

pembelajaran pengetahuan sosial yaitu:

1. Tujuan pembelajaran pengetahuan sosial adalah a) memperoleh

pengetahuan; b mengembangkan kemampuan berpikir; c) melatih

kemampuan belajar mandiri; d) mengembangkan kebiasaan dan

keterampilan yang bermakna, serta; e) melatih menggunakan pola-

pola kehidupan di masyarakat.


2. Tujuan pengetahuan sosial adalah mempersiapkan anak untuk

menjadi warga negara yang baik, mengajarkan anak tentang cara

berpikir dan menyampaikan warisan kebudayaan kepada anak.

3. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar siswa mampu

hidup selaras, serasi, dan seimbang di lingkungannya.

Hasan (1996) mengelompokan tujuan umum pembelajaran IPS

kedalam 3 kategori, sebagai berikut:

1. Pengembangan kemampuan intelektual siswa dalam memahami

disiplin ilmu sosial, kemampuan berpikir dalam disiplin ilmu sosial,

kemampuan berpikir dalam disiplin ilmu-ilmu sosial, serta

kemampuan prosesual dalam mencari informasi, mengolah

informasi dan mengkomunikasikan hasil temuan yang terkait

disiplin ilmu sosial.

2. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial sebagai

anggota masyarakat, warga negara serta warga dunia dalam

berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan benar.

3. Pengembangan kepribadian siswa berkenaan dengan pengembangan

sikap yang positif, nilai, norma dan moral yang menjadi panutan

siswa.

Berdasarkan tujuan diatas, disimpulkan bahwa pendidikan IPS

bertanggungjawab membantu peserta didik dalam mengembangkan

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan dalam

menjalani kehidupan di dalam masyarakat. Pembelajaran IPS yang

powerful menurut NCSS memiliki karakteristik antara lain meaningfull

atau bermakna, Integrative atau terintegrasi, value based atau berbasis

nilai, challenging atau menantang dan activating atau mengaktifkan.

Salah satu dari prinsip belajar mengajar dalam IPS yang berkekuatan

tersebut adalah berbasis nilai (Rufaida, 2017).

Pendidikan IPS memuat didalamnya banyak nilai-nilai

toleransi, nilai bagaimana menjalin hubungan sosial dengan orang lain

yang dengan latar belakang yang berbeda. Nilai-nilai yang memberikan

pengajaran bahwa semua orang memiliki hak yang sama dan bebas


dalam menjalani hidup asal dalam kaidah-kaidah yang berlaku dan

diyakini. Pendidikan IPS memiliki tugas mengembangkan potensi

peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di

masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk perbaikan segala

ketimpangan, dan terampil mengatasi masalah yang terjadi di

masyarakat (Maryani, dkk. 2009).

Implementasi Nilai Toleransi Melalui Pendidikan IPS dalam

Memperkuat Jati Diri Bangsa

Era revolusi industri 4.0 saat ini menuntut semua kalangan

bangsa untuk mepersiapkan anak bangsanya dalam menghadapi

persaingan, disrupsi, dan ancaman disintegrasi global. Perubahan-

perubahan tersebut menunjukkan arti pentingnya nilai jati diri bangsa.

Penanaman nilai toleransi sangat diperlukan dalam memperkuat jati

diri bangsa pada peserta didik.

Indonesia dengan keanekaragamannya dan latar belakang yang

berbeda diperlukan pengantisipasian dan pengawasan terhadap bintik-

bintik permasalahan di dalam anak bangsa. Perbedaan sangat mudah

memicu konflik dan perpecahan. Sehingga diperlukan suatu cara untuk

mengatasi konflik, salah satunya dapat dilakukan dengan

mengimplentasikan nilai toleransi melalui pendidikan IPS dalam

memperkuat jati diri bangsa. Meskipun semua mata pelajaran

mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membimbing peserta

didik, tetapi pendidikan IPS memiliki porsi serta peranan yang cukup

besar dalam mendidik siswa menjadi anggota masyarakat yang sadar

akan nilai-nilai sosial dan mengembangkan sikap toleransi.

Nilai toleransi menjadi salah satu bentuk saling menghormati

sesama dan tidak memaksakan kehendak. Manusia yang menggangap

dirinya lebih tinggi, baik, dan benar kecederungan akan menimbulkan

sikap yang anti toleran. Sikap primordial yang menganggap budaya

lebih baik dari lainnya menjadi cikal untuk terjadinya perselisihan

(Widiyanto, 2017). Nilai toleransi yang dimiliki dalam pendidikan IPS

dapat dilihat dalam cakupan dimensi-dimensi yang dimilikinya dimana


Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan suatu kajian pengetahuan

yang mencakup empat dimensi yaitu: (1) Dimensi Pengetahuan

(Knowledge) meliputi fakta, konsep, generalisasi yang dipahami oleh

peserta didik; (2) Dimensi Keterampilan (Skill) meliputi Keterampilan

meneliti, Keterampilan berpikir, dan Keterampilan sosial; (3) Dimensi

Nilai dan Sikap (Values And Attiudes), dimensi nilai dan sikap ini

mencakup nilai-nilai antara lain nilai substansif dan nilai prosedural;

dan (4) Dimensi Tindakan (Action). Keempat dimensi IPS memiliki

karakteristik yang berbeda satu sama lain, namun keempat dimensi ini

saling melengkapi dan saling berkaitan satu sama lain (Nurjannah,

2017). Pada dimensi ketiga, dimensi nilai dan sikap mengandung

pemahaman akan nilai toleransi yang dapat dipelajari dan diamalkan

oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan dan tugas yang terkandung dalam pendidikan IPS perlu

di implementasikan oleh peserta didik sebagai anak bangsa. Guru mata

pelajaran pendidikan IPS memiliki tanggungjawab menyampaikan dan

menanamkan nilai-nilai toleransi yang terdapat pada pendidikan IPS

kepada peserta didik demi tercapainya jati diri bangsa yang kuat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS perlu

diperhatikan oleh elemen-elemen / pihak-pihak terkait di bidang

pendidikan, khususnya oleh guru sebagai pengembang kurikulum dan

ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapanngan, dituntut mampu

atau memiliki kecakapan dasar professional yang dapat diandalkan

sebagai tenaga pendidikan dan mampu mengembangkan pembelajaran

dimulai dari merencanakan, mengolah sampai menilai guna perbaikan

atau peningkatan mutu pembelajaran sesuai yang diharapkan.

(Maslihah, 2011)

Ketercapaian tujuan PIPS dipengaruhi oleh kemampuan guru

dalam mengembangkan media, sumber, alat dan strategi belajar serta

menguasai materi yang dikembangkan berdasarkan pada kehidupan riil

di sekitar kehidupan sehari-hari siswa. Dengan tercapainya ujuan

pembelajaran IPS diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan rasa

saling toleransi.


Hidup di tengah-tengah keberagaman dengan damai merupakan

keinginan setiap orang. Pendidikan IPS mampu memberikan

penanaman nilai-nilai toleransi kepada peserta didiknya. Jati diri

bangsa diperkenalkan sebagai wawasan kebangsaan dan mencari tahu

siapa bangsa ini sesungguhnya. Perbedaan dapat dijadikan sebagai

penyatu anak bangsa. Dengan bertoleransi maka jati diri bangsa

Indonesia kuat.

C. Penutup

Perbedaan merupakan anugerah dan rahmat dari Tuhan Yang

Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Perbedaan dapat membawa hal

positif dan hal negatif. Penyebab konflik antar individu dikarenakan

tidak adanya nilai toleransi pada individunya. Nilai toleransi dapat

memberikan pemahaman akan pengharggaan dan kebebasan pada

setiap individu.

Pendidikan IPS terdiri dari cabang-cabang ilmu sosial seperti

sejarah, budaya dan politik serta ekonomi. Pendidikan IPS merupakan

wadah yang dapat menyediakan pembelajaran nilai toleransi.

Pendidikan IPS memiliki tujuan membantu peserta didik dalam hal

pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai yang sangat penting dalam

kehidupan berbangsa bernegera. Pengimplementasian nilai-nilai

toleransi melalui pendidikan IPS diharapkan mampu memperkuat jati

diri bangsa.

Daftar Pustaka

David g. Gularnic. 1959. Webster’s World Dictionary of American

Languange. Clevelen and New York : The World Publishing

Company.

Deepdiknas. 2003. Kurikulum 2004 Standarr Kompetensi Mata

Pelajaran Pengetahuan Sosial SMP dan Mts. Jakarta:Depdiknas.


Hasan, H. 1996. Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial. Bandung : Jurusan

Sejarah IKIP.

Hidayat, dkk. 2017. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu.

Medan : Akasha Sakti.

Hornby AS. 1995. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Oxford ;

University Printing House. pp 67.

Maryani, Enok & Helius Syamsuddin. (2019). Pengembangan

Program Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Kompetensi

Keterampilan Sosial. Jurnal Penelitian. Vol. 9, No. 1. Edisi April

2019.

Maslihah, S. (2011). Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial,

Penyesuaian Sosial Di Lingkungan Sekolah Dan Prestasi

Akademik Siswa Smpit Assyfa Boarding School Subang Jawa

Barat. Jurnal Psikologi Undip, 10(2), 103–114.

Misrawi, Zuhairi. 2010. Pandangan Muslim Moderat, Toleransi,

Terorisme dan Oase Perdamaian. Jakarta : PT. Kompas Media

Nusantara.

Nurjannah. (2017). Pengembangan Pembelajaran IPS Berwawasan

Kebangsaan Sebagai Mata Kuliah Jati Diri di Fakultas Ilmu

Sosial Unimed. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. Vol. 9, No.

2. Edisi Desember 2017.

Rufaida, Hasna. (2017). Menumbuhkan Sikap Multikultural Melalui

Internalisasi Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran IPS.

Jurnal Sosio Didakika. Vol. 4, No. 1. Edisi Juni 2017.

Supriatna, N. dkk. 2009. Pendidikan IPS di SD. Bandung : UPI Press.

Usman, Muhammad & Widyanto, Anton. 2019. Internalisasi Nilai-

nilai Toleransi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di

SMA Negeri 1 Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Dayah, Jurnal of

Islamic Education. Vol 2, No, 1. 36-52.


W.J.S Poerwadarminta. 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta

: Balai Pustaka.

Widiyanto, Delfiyan. (2017). Pembelajaran Toleransi dan Keragaman

dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah

Dasar. Prosidding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III.

Edisi November 2017.


==(6)==

URGENSI MODEL PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

DALAM KEBUTUHAN PENGUATAN JATIDIRI

BANGSA

Apeles L. Lonto dan Wenly R.J. Lolong

(Dosen Jurusan PPKn FIS Unima, email:

[email protected]

Dosen Prodi Ilmu Hukum FIS Unima,

email: [email protected])

A. Pendahuluan

Kebutuhan mengeksiskan Indonesia menjadi hal yang utama

dalam kehidupan kenegaraan saat ini. Kehidupan kemasyarakatan

Indonesia saat ini menunjukkan adanya masalah yang merujuk kepada

persoalan latar identitas kesukuan, agama dan budaya. Dalam

kontestasi pemilihan umum baik legislatif, kepala daerah bahkan

kepala negara tidak jarang isu-isu terkait diatas sengaja dimunculkan

yang ironisnya justru digunakan untuk meraih dukungan publik.

Keperbedaan dalam hal ini sengaja ditonjolkan demi tujuan-tujuan

praktis untuk kepentingan individu maupun golongan yang dalam

kenyataan membahayakan kepentingan negara.

Padahal sejarah perjalanan kebangsaan Indonesia dalam

kenyataan justru menunjukkan munculnya rasa persatuan dan

perjuangan gigih seluruh anak bangsa untuk menuju kemerdekaan.

Mulyana menyebut latar kolonialisme di Indonesia telah memunculkan

kesadaran nasionalisme, yakni sebuah gerakan yang berkeinginan

untuk membentuk negara bangsa atas dasar kesamaan latar belakang.


Gerakan tersebut terwujudkan di Indonesia dengan lahirnya Negara

Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus

1945 (Mulyana, 2008).

Kamal menyebut bahwa berbagai konflik dalam kenyataan begitu

mewarnai perjalanan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara terutama

sejak berakhirnya rezim orde baru dengan konsep sentralistis dan

monokulturalnya yang dibungkus dengan kestabilan demi

pembangunan. Pergantian rezim orde baru dengan era reformasi sering

membuat era keterbukaan dari era keterkungkungan itu menjadi

kebablasan sehingga terjadi demokrasi yang kebablasan tanpa kendali

sebut saja demons- trasi yang anarkis, kerusuhan dll. Demikian juga

halnya dengan berbagai konflik berskala besar seperti konflik di

Ambon, Sambas, Sampit dan Poso dan sebagainya (Kamal, 2013).

Tidak saja konflik dalam kenyataan perjalanannya keIndonesiaan

saat ini mendapat tantangan luar biasa ketika disana-sini terjadi

peristiwa terorisme di dalam negeri. Seiring dengan itu, perkembangan

paham radikal terkait negara agama semakin mengemuka. Paham

radikal ini dalam kenyataan tidak menerima keberagaman sebagai

potensi negara, namun dianggap justru mengancam entitas kelompok.

KeIndonesiaan menjadi terancam dalam hal ini.

Retnasari menyebut kasus-kasus intoleransi dalam kenyataan

turut menambah runyam kehidupan keIndonesiaan saat ini. Ruang

kebencian bahkan dibuka di media internet. Kelangsungan negara

terancam pada elemen generasi muda. Dari jajak pendapat penelitian

yang dilakukan LIPI terungkap bahwa sekitar 25 % siswa mengatakan,

Pancasila tidak lagi relevan, 84 % setuju penerapan syariat Islam, 52,3

% setuju kekerasan agama, dan 14,2 % siswa mendukung aksi

pengeboman (Retnasari, 2018).

Fakta ini jelas bukan hal yang menggembirakan untuk kebutuhan

melanggengkan Indonesia sebagai sebuah negara. KeIndonesiaan yang

berlandaskan Pancasila sebagai landasan falsafah kebangsaan

Indonesia sejatinya berdiri diatas konsep keberagaman budaya.


Keragaman yang sejak dulu selalu dianggap sebagai potensi bagi

terwujudnya negara yang sejahtera, saat ini malah berbalik dianggap

sebagai ancaman bagi sekelompok orang yang justru merupakan anak

bangsa sendiri. Ancaman terhadap negara muncul dari dalam seiring

dengan berkembangnya paham-paham radikal yang intoleran terhadap

keragaman dalam negara. Masa depan negara dalam hal ini berada

dalam kondisi yang cukup membahayakan. Jatidiri kebangsaan

Indonesia dalam hal ini menjadi hal yang dipertaruhkan kedepannya.

Padahal di tengah tantangan tersebut diatas, pemerintahan negara

ini pun masih terus menghadapi ancaman separatis dalam negeri.

Kasus penembakan warga sipil juga beberapa peristiwa kerusuhan

yang terjadi di wilayah Papua dalam kenyataan diduga didalangi oleh

kelompok kriminal bersenjata yang menginginkan pemisahan Papua

dari Indonesia. Apa yang terjadi ini semakin mempertegas terhadap

adanya tantangan luar biasa terhadap eksistensi kenegaraan maupun

kebangsaan Indonesia.

Pada titik ini maka benarlah kemudian yang dikatakan Bunyamin

yang menyebut pluralitas masyarakat Indonesia justru menjadi

fenomena yang paradoks. Dalam pandangan Bunyamin keberagaman

dapat berpotensi positif sekaligus negatif. Pada satu sisi, keberagaman

tersebut merupakan kekayaan kultural yang mengekspresikan

kebesaran sebagai sebuah bangsa. Pada sisi lain, keberagaman akan

menjadi potensi yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan

dan peradaban jika tidak terwadahi dalam sistem penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara (Bunyamin, 2016).

Dalam kacamata filsafat pendidikan maka keseluruhan tantangan

persoalan diatas sesungguhnya merupakan persoalan nilai dalam diri

manusia Indonesia. Proposisi ini terbangun dari kesadaran bahwa

manusia menjadi sumber permasalahan yang ada diatas. Sementara

manusia dalam konteks ini merujuk pada manusia Indonesia. Nilai-

nilai yang ada dalam diri manusia Indonesia inilah yang menjadi

sumber persoalan.


Merujuk pada Fakhuriddin yang menyebut pendidikan sebagai

suatu ikhtiar untuk merubah manusia kearah yang lebih baik

Sementara inti dari perubahan diri manusia yang dimaksud adalah

perubahan nilai (Fakhruddin, 2014). Dalam hal ini maka harus

dikatakan bahwa penyelesaian terhadap persoalan negara diatas tidak

bisa tidak harus terfokus kepada penyelesaian kemanusiaan itu sendiri.

Terhadap tantangan persoalan yang demikian pilihan

pemerintahan negara pada umumnya memilih jalan penegakan hukum.

Faktanya penegakan hukum tidak pernah mampu memberikan hasil

yang maksimal jika tidak ditunjang dari faktor-faktor lainnya seperti

pendidikan. Pada konteks ini memang harus disadari akan adanya

hubungan antara hukum dan elemen sosial dalam kebutuhan

perekayasaan keadaan masyarakat (Lolong, 2017). Penegakan hukum

jelas bukan merupakan satu-satunya pilihan yang dapat dijadikan solusi

utama bagi penyelesaian masalah kebangsaan Indonesia.

Pendidikan diajukan sebagai jalan keluar kenegaraan Indonesia.

Artinya bahwa dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa tantangan

masa depan bangsa dan negara menjadi bergantung terhadap

bagaimana konsep dan model pendidikan dalam negara yang

mendukung untuk tujuan dimaksud. Padahal tantangannya justru

berada disini. Konsep dan model pendidikan dalam negara modern

Indonesia jelas perlu direkonseptualisasi dalam kebutuhan menghadapi

tantangan persoalan masa kini yang jelas berbeda dengan Indonesia di

masa lalu.

Kehidupan masa kini Indonesia jelas diperhadapkan dengan

tantangan hadirnya ideologi-ideologi yang mengancam pelestarian

negara. Negara berada dalam keadaan yang kritis dengan merujuk pada

kondisi semakin masifnya penyebaran paham intoleran dan radikal

dimana dalam kenyataannya mengancam eksistensi Indonesia sebagai

negara yang majemuk. Pertanyaannya kemudian ialah model

pendidikan bagaimanakah yang dianggap mampu menghadirkan

ketetapan pola pikir dan pola tindak pada individu warga negara bahwa

Indonesia ini terbangun diatas kondisi sosial yang majemuk?


Pada konteks inilah maka dihadirkan model pendidikan

multikulturalisme sebagai tawaran solusi terhadap tantangan

permasalahan Indonesia saat ini. Pendidikan multikulturalisme ini

diperkirakan mampu menghadirkan perubahan terhadap paradigma

sempit terkait fakta kemajemukan negara ini.

B. Kehadiran Model Pendidikan Multikulturalisme

Multikulturalisme diartikan Umar sebagai paham atau aliran

yang membahas tentang kemajemukan budaya. Paham atau aliran ini

kemudian berupaya untuk mengembangkan seluruh potensi manusia

yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi

keragaman budaya, etnis, suku, dan agama (Umar, 2012). Selanjutnya

Badrudin mengutip Suparlan menyebut multikulturalisme berakar kata

dari istilah multikultural. Gagasan pendidikan multikultural dibahas

dan diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa

Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya

hak-hak sipil (civil right movement). Tujuan utama dari gerakan ini

adalah untuk mengurangi praktik driskriminasi di tempat-tempat

publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga

pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap

kelompok minoritas. Selama itu, di Amerika dan negara-negara Eropa

Barat hanya dikenal adanya satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit

putih yang Kristen. Golongan-golongan lainnya yang ada dalam

masyarakat-masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas

dengan pembatasan hak-hak mereka (Badrudin, 2017).

Suparlan juga menyebut multikulturalisme sebagai konsep yang

mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan

multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan

perbedaaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan

mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan

masyarakat (Rahim, 2017). Parekh mengklasifikasikan model


multikulturalisme kedalam lima kategori yakni pertama,

multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai

kelompok kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat

dalam interaksi minimal satu sama lain. Kedua, multikulturalisme

akomodatif yang didefinisikan sebagai masyarakat yang memiliki

kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi

tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas. Masyarakat ini

merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-

ketentuan yang sensitif secara kultural, dan memberikan kebebasan

kepada kaum minoritas untuk mempertahankan dan mengembangkan

kebudayaan mereka. Begitupun sebaliknya, kaum minoritas tidak

menantang kultur dominan. Multikulturalisme ini diterapkan di

beberapa negara Eropa. Ketiga, multikulturalisme otonomis,

dikonsepkan sebagai masyarakat plural yang kelompok-kelompok

kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan (equality) dengan

budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka

politik yang secara kolektif bisa diterima. Perhatian pokok kultural ini

adalah untuk mempertahankan cara hidup mereka, yang memiliki hak

yang sama dengan kelompok dominan; mereka menantang kelompok

dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat yang semua

kelompoknya bisa eksis sebagai mitra sejajar. Keempat,

multikulturalisme kritikal/interaktif, yaitu masyarakat plural yang

kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned)

dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan

kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif

khas mereka. Kelima, multikulturalisme kosmopolitan, diartikan

sebagai masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-batas

kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat

setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya

secara bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan

sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing

(Irhandayaningsih, 2012).


Gagasan multikulturalisme dinilai sebagai gerakan yang

mengakomodir kesetaraan dalam perbedaan dan dipandang sebuah

konsep yang mampu meredam konflik vertikal dan horizontal dalam

masyarakat yang heterogen di mana tuntutan akan pengakuan atas

eksistensi dan keunikan budaya kelompok etnis sangat lumrah terjadi.

Masyarakat multikultural dirancang mampu memberikan ruang yang

luas bagi berbagai identitas kelompok untuk melaksanakan kehidupan

secara otonom. Dengan demikian, multikulturalisme, diharapkan

mampu menciptakan suatu sistem budaya (culture system), dan tatanan

sosial yang mapan dalam kehidupan masyarakat yang akan menjadi

pilar kedamaian (Kamal, 2013).

Dalam konteks KeIndonesiaan maka konsep paham

multikulturalis pada prinsipnya sangat lekat dengan Indonesia.

Azyumardi Azra menyebut bahwa kerangka konseptual tentang

masyarakat multikulturalisme sesungguhnya tidak terlalu baru di

Indonesia, sebab prinsip negara Indonesia adalah sebagai negara

”Bhinneka Tunggal Ika” yang mencerminkan bahwa meskipun

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, etnis

dan agama, tetapi terintegrasi dalam ikatan keikaan, kesatuan” (Rahim,

2017).

Muhaemin el-Ma’hady, menjelaskan pendidikan multikultural

dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman

kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural dari

suatu masyarakat tertentu. Pendidikan multikultural dapat disebut

sebagai model pendidikan keragaman kebudayaan dalam merespon

perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu

atau bahkan dunia secara keseluruhan. Pendapat lainnya merujuk pada

pandangan James Banks yang memberikan batasan pemahaman bahwa

pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of colour

(Rahim, 2017).

Faktanya memang harus diakui bahwa terdapat korelasi yang

begitu erat antara kenyataan keunikan budaya antara satu kelompok

masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Keragaman tersebut


secara pokok berhubungan erat dengan pola pikir, tingkah laku dan

karakter pribadi yang menjadi sebuah tradisi pada masing-masing

kelompok masyarakat Dalam kenyataan tradisi yang terbentuk akan

berlainan dari satu suku/daerah dengan suku/daerah yang lain. Pada

tataran inilah oleh beliau pergumulan antar budaya memberikan

peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan

menghormati satu sama lain. Proses untuk meminimalisir konflik inilah

memerlukan upaya pendidikan yang berwawasan multikultural dalam

rangka pemberdayaan masyarakat yang majemuk dan heterogen agar

saling memahami dan menghormati serta membentuk karakter yang

terbuka terhadap perbedaan (Ibrahim, 2013).

Tilaar dalam uraianya menjelaskan bahwa Pendidikan

multikultural memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) tujuannya membentuk” manusia budaya” dan menciptakan

masyarakat berbudaya (berperadaban)”;

2) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusian, nilai-nilai

bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (cultural);

3) metodenya demokratis, yang menghargai aspekaspek perbedaan dan

keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis);

dan

4) evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak

didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap

budaya lainnya (H.A.R. Tilaar, 2004).

Sementara itu dari aspek tujuan maka Judith H. Kazt menyebut

terdapat empat tujuan pendidikan multikultural yakni:

1) Memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik guna

mengenalkan secara kritis kemampuan evaluasi untuk melawan isu-

isu seperti realisme, demokrasi, partisipatory, dan exime.

2) Mengembangkan keterampilan peserta didik untuk klarifikasi nilai,

termasuk kajian untuk mentransmisikan nilai-nilai yang laten dan

manifes.


3) Menguji dinamika keberagaman budaya dan implikasinya kepada

strategi pembelajaran guru.

4) mengkaji variasi kebahasaan dan keberagaman gaya belajar peserta

didik sebagai dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran yang

sesuai (Rahim, 2017).

Mengacu pada batasan-batasan pengertian pendidikan

multikulturalisme diatas maka terdapat harapan besar dalam konteks

ini terhadap hadirnya perubahan perubahan pola pikir dan pola tindak

dalam masyarakat yang berkaitan dengan eksistensi negara. Model

pendidikan multikultural yang mengedepankan adanya persepsi,

apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya jelas akan

menghadirkan individu-individu warga negara yang memiliki

idealisme keIndonesiaan yang bersih dari paham-paham intoleran

terhadap keberagaman. Hal ini menjadi harapan Indonesia dimasa

depan. Negara ini jelas membutuhkan generasi yang mampu

melestarikan keberagaman dalam negara, dengan kesadaran utama

bahwa negara ini berdiri diatas kondisi keberagaman sejak awalnya.

Rahmawati Rahim menyebut terhadap gejolak dan realitas

kekinian bangsa Indonesia yang mengancam paradigma ke-Bhineka

Tungga Ikaan, diperlukan terobosan pemikiran mengenai konsep

pendidikan yang mampu memberdayakan manusia dan masyarakat

dengan perbedaan yang dimiliki. Konsep pendidikan Indonesia

haruslah mampu memenuhi kebutuhan mendesak bangsa Indonesia

saat ini untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional

Indonesia” yang terdiri dari keragaman etnis dan budaya tersebut.

Pendidikan multikultural dalam hal ini diajukan sebagai pilihan penting

mengingat pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas

dari keperbedaan yang dimiliki. Paradigma pendidikan multikultural

mancakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan,

penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam

berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain

(Rahim, 2017).


C. Mengintegrasikan Pendidikan Multikultural Dalam Sistem

Pendidikan Nasional

Mengutip Suyato maka Sudrajat mengurai bahwa pendidikan

menjadi elemen yang sangat penting dari kehidupan seseorang karena

merupakan aspek strategis bagi suatu negara yang terkait langsung

dengan penyediaan sumber daya manusia (SDM) berkualitas sebagai

penggerak utama pembangunan dalam perwujudan nation and

character building. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan

berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa.

Dalam lingkup kehidupan Nasional Pendidikan saat ini maka ditandai

oleh kondisi yang bersifat multikultural. Sementara praktik pendidikan

di Indonesia selama ini cenderung menekankan pada aspek kompetisi,

sehingga melahirkan individu-individu yang bersifat individualis

bahkan egois (Sudrajat, 2015).

Pendidikan multikultural yang materinya menurut Tilaar fokus

kepada menghadirkan pengajaran-pengajaran terhadap nilai-nilai luhur

kemanusian, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis

(cultural), jelas merupakan sebuah kebutuhan utama dalam konteks

sistem pendidikan nasional. Tantangannya kemudian ialah bagaimana

mengintegrasikan model pendidikan ini kedalam sistem pendidikan

nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional mengkonsepkan pendidikan sebagai “usaha agar

manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses

pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh

masyarakat.” Sementara definisi baku dimuat dalam Pasal 1 ayat 1 dari

Undang-Undang ini, yang lengkapnya menjelaskan bahwa “pendidikan

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan


negara.” Selanjutnya untuk pendidikan nasional sendiri diartikan

sebagai “pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-

nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap

tuntutan perubahan zaman” (UU RI No. 20 Tahun 2003).

Pendidikan multikultural berjalan dalam kesesuaian dan

keharmonisan dengan konteks batasan pengertian pendidikan nasional

diatas. Pendidikan multikultural dalam kehadirnya memprioritaskan

kesadaran akan keragaman kebudayaan manusia yang dalam konteks

Indonesia merujuk pada keragaman budaya Indonesia. Proses integrasi

pendidikan multikultural dalam kehidupan pendidikan nasional

menjadi hal yang utama disini.

Palipung dalam penelitiannya mengungkap metode

pengintegrasian pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan

yang berjalan disekolah. Menurutnya pendidikan multikultural dapat

dimasukkan lewat kegiatan pengembangan diri peserta didik juga

sekaligus dalam mata pelajaran. Untuk konteks pengintegrasian ini

maka dibutuhkan daya dukung seperti iklim sekolah, kurikulum

sekolah, sarana prasarana, peran guru, program dan kegiatan sekolah,

maupun peserta didik (Palipung, 2016).

Secara teknis dalam konteks pembelajaran maka Allisson

Cumming mengemukakan beberapa pendekatan yang digunakan

sebagai metode proses pengintegrasian pendidikan multikultural.

Pendekatan dimaksud ialah meliputi pendekatan kontribusi (the

contributions approach), pendekatan pengayaan (the additive

approach), pendekatan transformatif (the transformative approach),

pendekatan pembuatan keputusan dan aksi sosial (the decision making

and social approach) (Cumming-McCann, 2003).

Pendekatan kontribusi berfokus pada hadirnya aktivitas bersama

antara peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu menjalin

komunikasi dan berpartisipasi untuk saling memahami budaya, etnik

dan agama dari peserta didik yang lain. Pendekatan berikutnya yakni


pendekatan pengayaan pada intinya berupaya fokus terhadap

tumbuhnya kemampuan menemukan titik positif dari masing-masing

budaya, etnik dan agama. Titik pertautan antar budaya, etnik dan

agama menjadi hal yang penting. Selanjutnya, pendekatan

transformatif mengedepankan kemampuan peserta didik dalam melihat

segenap aspek dalam budaya, etnik dan agama dalam sikap yang kritis.

Sementara itu pendekatan pembuatan keputusan dan aksi sosial

berfokus kepada hadirnya aksi nyata di masyarakat yang berdampak

pada terjadinya perubahan secara sosial kemasyarakatan. Dalam

pendekatan ini pserta didik dituntut mengkaji isu sosial dan melakukan

tindakan dari hasil kajian terhadap isu sosial dimaksud.

Pendidikan multikultural pada hakekatnya mengedepankan

proses pengintegrasian nilai. Pada konteks ini maka ukuran nilai yang

akan diintegrasikan ini menjadi sangat penting. Lonto menyebut bahwa

pengintegrasian nilai oleh guru dalam kurikulum menjadi sebuah hal

yang mutlak dalam pendidikan karakter (Lonto, 2015). Persoalannya

kemudian ialah nilai-nilai apakah yang akan diintegrasikan dalam

kurikulum. Pilihan nilai inilai yang justru menjadi hal yang paling

penting disini.

Terdapat pilihan nilai yang pokok untuk diperhatikan disini yakni

pertama, kesadaran bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang

majemuk dan yang kedua ialah bahwa negara ini didirikan atas

kesepahaman dan kesepakatan bersama untuk menjadikan Pancasila

sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara sekaligus juga yang

terpenting ialah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Dalam konsep kedua nilai inilah pilihan nilai yang akan diintegrasikan

itu dapat berjalan. Pendidikan multikultural Indonesia pada intinya

harus mengandung dua nilai pokok tersebut sebagai jatidiri kebangsaan

Indonesia.


D. Penutup

Kemajemukan bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara

merupakan dua nilai pokok yang sejatinya harus dapat dihadirkan

dalam diri setiap warga negara Indonesia. Penguatan terhadap dua nilai

pokok ini menjadi tantangan masa kini di tengah ancaman terhadap

eksistensi negara. Dua nilai prinsip tersebut sebagai jatidiri

kebangsaan Indonesia secara operasional menjadi syarat mutlak

terhadap terjaminnya masa depan negara.

Pergeseran nilai terhadap kesadaran akan keberagaman yang

dahulunya secara ideal diposisikan sebagai potensi dan sumber daya

negara dalam kenyataan berubah ke arah yang negatif. Dimana

keberagaman justru dijadikan isu-isu politis dalam tujuan untuk

eksistensi kepentingan kelompok yang dalam hal ini jelas sangat

membahayakan kepentingan negara. Pertaruhan terhadap masa depan

negara inilah yang menyebabkan model pendidikan multikultural

menjadi pilihan penting untuk diintegrasikan dalam konsep pendidikan

nasional masa kini. Model pendidikan multikultural seperti diatas bila

nantinya terintegrasi secara baik dalam konsep kurikulum pendidikan

nasional diharapkan mampu menghadirkan individu-individu wargan

negara yang memiliki kepribadian baik dan menunjung tinggi nilai-

nilai penghargaan yang tinggi terhadap keberagaman dalam negara.

Daftar Pustaka

Bunyamin. (2016). Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat

Bermartabat. Jurnal Pendidikan Islam, 7(2), 1–20. Retrieved from

https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/175

Cumming-McCann, A. (2003). Multicultural Education: Connecting

Theory to Practice. Focus on Basics, 6(February), 9–12. Retrieved

from

http://www.ncsall.net/fileadmin/resources/fob/2003/fob_6b.pdf


Fakhruddin, A. (2014). Urgensi Pendidikan Nilai Untuk Memecahkan

Problematika Nilai Dalam Konteks Pendidikan Persekolahan.

Pendidikan Agama Islam Ta’lim, 12(1), 79–96. Retrieved from

http://jurnal.upi.edu/file/07_-_Urgensi_Pendidikan_Nilai_-

_Agus_F.pdf

H.A.R. Tilaar. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan

Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional.

Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Terhadap

Multikulturalisme Indonesia. Humanika, 15(9). Retrieved from

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/3988

/3664

Kamal, M. (2013). Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat

Indonesia Yang Majemuk. AL-Ta Lim, 20(3), 451.

https://doi.org/10.15548/jt.v20i3.42

Lolong, W. R. (2017). Penegasan Konstruksi hukum Sebagai Fakta

Sosial: Telaah Relasional Dalam Mengoptimalkan Kerja

Penegakan Hukum. In Meneguhkan Ilmu-Ilmu Sosial

Keindonesiaan (pp. 80–92). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Yogyakarta. Retrieved from

http://fis.uny.ac.id/sites/fis.uny.ac.id/files/FINAL PROSIDING

MISK FIS MEI 2017 %282%29_0.pdf#page=89

Lonto, A. L. (2015). Pengembangan Model Pendidikan Karakter

Berbasis Nilai Sosio-Kultural pada Siswa SMA di Minahasa.

MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan, 31(2), 319.

https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1416

Mulyana, A. (2008). Hubungan Etnis Dalam Pendidikan Sejarah di

Indonesia. In The International Seminar on Ethnics and

Education. Kuala Lumpur: , The Faculty of Education & Institute

Research of Ethnicity Universiti Kebangsaan Malaysia. Retrieved

from


http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/1966

08081991031-AGUS_MULYANA/Artikel_Malaysia.pdf

Palipung, N. (2016). Implementasi Pendidikan Multikultural di

Sekolah Insklusi SD Taman Muda Ibu Pawiyatan Tamansiswa

Yogyakarta, V, 558–566. Retrieved from

http://jurnal.upi.edu/file/07_-_Urgensi_Pendidikan_Nilai_-

_Agus_F.pdf

Rahim, R. (2017). Signifikansi Pendidikan Multikultural Terhadap

Kelompok Minoritas. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 12(1),

161–182. https://doi.org/10.42042/ANALISIS.V12I1.634

Retnasari, L. (2018). Strategi Pendidikan Multikultural Sebagai Upaya

Mencegah Radikalisme di Era Globalisasi. In Mengembangkan

Kompetensi Pendidik dalam Menghadapi Era Disrupsi (pp. 4–5).

Surakarta: Universitas Muhamadiyah Surakarta. Retrieved from

https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/10564

Sudrajat. (2015). Pendidikan Multikultural Untuk Meningkatkan

Kualitas Pembelajaran Ips Di Sekolah Dasar. Jipsindo, 1(1), 1–19.

https://doi.org/10.21831/jipsindo.v1i1.2874

Umar, A. K. (2012). Pendidikan Agama Berbasis Multikultural. At-

Ta’dib, 7(2), 2012.


==(7)==

PENGEMBANGAN MATERI STUDI MASYARAKAT

INDONESIA

YANG BERWAWASAN KEINDONESIAN

Lukitaningsih,

[email protected]

Department of History Education, Universitas Negeri Medan .

Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Etate, Medan, 20221,

Indonesia

ABSTRAK

Pembelajaran studi masyarakat Indonesia berbasis wawasan keIndonesian

memiliki peranan yang penting untuk membentuk karakter mahasiswa agar

menjadi lebih baik. Tantangan yang di alami mahasiswa dan dosen dalam

pembelajaran studi masyakat Indonesia bagaimana membangun karakter

keindonesiaan kepada mahasiswa yang terintergrasi melalui matakuliah studi

masyakat Indonesia sehingga senantiasa memberikan yang terbaik. Penelitian

ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembelajaran studi masyarakat

Indonesia dalam menghadapi era industri 4.0, dan mendeskripsikan implikasi

pada matakuliah studi masyakat Indonesia berwawasan keindonesia.

Pembelajaran studi masyakat Indonesia berbasis karakter budaya dan sosial

keindonesiaan merupakan proses pengembangan dan pembentukan

kecakapan mendasar yang tidak hanya menekankan pada ranah intelektual,

melainkan pula pada ranah emosional maupun spiritual yang berpengaruh

terhadap perilaku sosial budaya Indonesia kepada mahasiswa. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian library research (penelitian/studi pustaka)

dan field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan kualitatif

deskriptif serta menggunakan teknis analisis isi (content analisys) berupa

empat langkah yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data dan

pengambilan kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini



adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Data yang

diperlukan dalam penelitian ini berupa data teoritik dan data empirik. Sumber

data teoritik diambil dari referensi buku-buku dan referensi lainya yang sesuai

dengan kajian penelitian. Data empirik diambil dari hasil kegiatan observasi

dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa responden. Objek

penelitian ini adalah mahasiswa dan dosen muda studi masyakat Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) pelaksanaan pembelajaran studi

masyakat Indonesia berbasis karakter budaya keIndoesiaan dilakukan dengan

berbagai strategi, metode, model dan pendekatan yang dilakukan secara

terpadu, penanaman karakter juga dilakukan secara intensif baik dalam KBM.

2) pembelajaran studi masyakat Indonesia berbasis karakter, mahasiswa tidak

hanya diberi pemahaman teoritis saja, namun lebih jauh dan yang lebih utama

adalah dapat mengubah dan membentuk karakter perilaku mahasiswa agar

menjadi lebih baik dalam lingkungan kampus ataupun masyaraka. Dalam

mata kuliah studi masyakat Indonesia berbasis karakter ada beberapa faktor

pendukung seperti keteladanan dosen dan kesadaran diri, namun disisi lain

ada faktor penghambat seperti lingkungan dan perkembangan IPTEK.3)

pembelajaran studi masyakat Indonesia berbasis karakter lebih menekankan

kepada perilaku-perilaku aktual tentang bagaimana mahasiswa dapat disebut

berkepribadian baik atau tidak baik berdasarkan budaya, peraturan kampus

dan masyarakat.

Kata kunci: Pembelajaran studi masyarakat Indonesia, wawasan

keIndonesiaan

A. Pendahuluan

Tujuan pendidikan pada umumnya, untuk mempersiapkan

mahasiswa menghadapi masa depannya. Mahasiswa diharapkan

mampu memecahkan dan mengatasi masalah kehidupan yang

dihadapinya dengan cara yang baik, tepat, dan cepat

(Dimyanti,2013:24). Untuk itu mahasiswa perlu memiliki kecakapan

hidup. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang

untuk berani menghadapi masalah hidup dan kehidupan dengan wajar

tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari

serta menemukan solusinya. Ada empat jenis kecakapan hidup, yaitu:1)


kecakapan personal yang mencakup kecakapan mengenal diri dan

kecakapan berpikir rasional, 2) kecakapan sosial mencakup kecakapan

komunikasi dengan empati dan kecakapan bekerjasama, 3) kecakapan

akademik, dan 4) kecakapan vokasional (Eggen & Kauchak, 1988:45-

46). Untuk menjawab tantangan di atas Universitas Negeri Medan,

dalam meningkatkan kualitas mahasiswanya dilaksanakan kurikulum

2013 (KKNI-2013)

Kurikulum (KKNI)2013 dikembangkan untuk menyiapkan

mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir

kritis dan analisis, kemampuan berkarakter, menciptakan dan

mengatasi suatu permasalahan, serta memiliki rasa tanggung jawab

terhadap lingkungan kampus, dan masyarakat. Oleh karena itu

pembelajaran di luar kelas harus mampu meningkatkan interpersonal

dan intraper sonal mahasiswa. Pembelajaran studi masyarakat

Indonesia harus mampu meng arahkan mahasiswa aktif dalam mencari,

mengolah, mengkonstruksi dan menggu nakan pengetahuannya dalam

memecahkan sebuah permasalah sosial budaya dan lingkungan di

sekitarnya. Bahan ajar dengan pendekatan pembelajaran yang tepat

akan mendukung tujuan pembelajaran studi masyarakat Indonesia.

Tercapai tidaknya suatu tujuan pembelajaran ditentukan oleh banyak

faktor. Selain dosen faktor yang penting adalah sumber belajar seperti

buku, nateri, bahan ajar dan sebagainya. Perangkat pembelajaran pada

mata kuliah studi masyarakat Indonesia yang digunakan oleh

mahasiswa pendidikan sejarah adalah buku, tetapi buku yang ada

kurang menguraikan dan menganalisis tentang studi masyarakat yang

ada di Sumatera Utara. Masyarakat Sumatera Utara yang pluralisme,

multikultural sangat baik untuk dijadikan sebagai sumber belajar dan

bahan kajian serta analisis bagi mahasiswa untuk memahami identitas,

integritas, struktur sosial, perubahan sosial, pluralisme dan

multikultural serta budaya yang ada di Sumatera Utara.

Dengan adanya perangkat pembelajaran yang baik seperti buku,

nateri, media, dan lainnya, proses pembelajaran akan berjalan dengan

efektif, menarik dan bermakna sehingga tujuan pembelajaran akan


mudah tercapai. Buku yang tersedia digunakan oleh mahasiswa

maupun dosen lebih bersifat umum materinya atau lebih bersifat

generalisasi ke Indonesiaan, sehingga bila dianalisis isi materi buku

yang ada kurang mendukung terhadap tuntutan KKNI 2013, sehingga

perlu adanya revisi terhadap isi buku Studi Masyarakat Indonesia yang

berbasis berwawasan keindonesiaani.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dalam pembelajaran

studi masya rakat Indonesia sangat penting untuk dilakukan perbaikan

agar isi buku sesuai dengan tuntutan KKNI-13 dengan 6 tugas antara

lain : mahasiswa melakukan kritikal Jurnal, kritikal buku, mini riset,

projet ditambah dengan tugas harian. Salah satu solusinya adalah, perlu

dikembangkan bahan ajar berupa nateri yang berbasis berwawasan

keindonesiaani untuk digunakan dalam proses belajar mengajar pada

matakuliah studi masyarakat Indonesia yang kreatif, praktis dan

relevan dengan pembelajaran yang akan diselenggarakan. Melalui

pengembangan nateri, mahasiswa akan memahami konsep yang

mereka pelajari melalui pengalaman langsung, serta membantu mereka

dalam menyelesaikan 6 tugas KKNI. Hal ini dimaksudkan untuk

memberikan sajian materi studi masyarakat Indonesia lebih menarik

sehingga pembelajaran menjadi bermakna. Selain itu juga dapat

meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan dapat mencapai tujuan

pembelajaran yang telah dirumuskan. Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan : pertama menghasilkan Nateri studi masyarakat Indonesia yang

telah dikembangkan berbasis berwawasan keindonesiaani yang

memenuhi kriteria dalam pembelajaran. Kedua mendeskripsikan

efektifitas nateri studi masyarakat Indonesia berbasis berwawasan

keindonesiaani yang melibatkan kecerdasan intrapersonal dan

interpersonal. Ketiga mendeskripsikan hasil belajar mahasiswa yang

menggunakan pengembangan nateri studi masyarakat Indonesia

berbasis berwawasan keindonesiaani yang melibatkan kecerdasan

intrapersonal dan interpersonal.


B. Teori

Pengembangan Borg dan Gall

Menurut Borg dan Gall (1983:772) penelitian pendidikan

pengembangan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan

dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini

biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajai

temuan penelitian yangberkaitan dengan produk yang akan

dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini,

bidang pengujian dalam pengaturan dimana iaakan digunakan

akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang

ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian.

Sedang penelitian pengembangan menurut Dick and Carey

memiliki 10 tahapan sebagai berikut :

1). Analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan, Pada tahap

awal, peneliti perlu melakukan analisis kebutuhan untuk

menentukan tujuan program atau produk yang akan

dikembangkan. Kegiatan analisis kebutuhan ini peneliti

mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang segera perlu dipenuhi.

Analisis kinerja biasanya dilakukan untuk mengkaji problem dan

akar problem yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi

dan diskusi kelompok kecil.

2). Analisis pembelajaran, melakukan analisis pembelajaran,

mencakup ketrampilan, proses, pro sedur, dan tugas belajar untuk

mencapai tujuan pembelajaran.

3). Analisis konteks, mencakup kemampuan, sikap dan karakteristik

awal pembelajaran dalam latar pembelajaran.

4). Merumuskan tujuan performansi, merumuskan tujuan unjuk kerja

dilakukan dengan cara menjabarkan tujuan umum ke dalam tujuan

yang lebih spesifik yang berupa rumusan tujuan unjuk kerja atau

operasional.

5). Mengembangkan instrumen, mengembangkan instrumen

assesment, yang secara langsung berkaitan dengan tujuan khusus.


6). Mengembangkan strategi pembelajaran, yang secara dirancang

berkaitan dengan produk atau desain yang ingin dikembangkan.

7). Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran,

mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran

8). Merancang dan melakukan evaluasi, Ada tiga fase mendasar dalam

melaksanakan evaluasi yaitu: a) Uji coba one to one, b) uji coba

kelompok kecil, c) uji coba lapangan, yaitu uji coba ini melibatkan

subjek dalam kelas yang lebih besar yang melibatkan 2 sekolah.

9). Melakukan revisi pembelajaran, revisi ini dilakukan terhadap

proses (pembelajaran), prosedur, program atau produk dikaitkan

dengan langkah-langkah sebelumnya.

10). Merancang dan melakukan evaluasi sumatif, dilakukan dengan

tujuan untuk menentukan tingkat efektivitas produk, program atau

proses keseluruhan dibandingkan dengan produk lain.

Wawasan keIndonesiaan

Paham keIndonesiaan bagi bangsa merupakan suatau paham

yang menyatukan berbagai suku bangsa dan berbagai keturunan bangsa

asing dalam satu wadah kesatuan negara Indonesia. Dalam konsep ini

berarti tujuan adalah formal yaitu kesatuan dalam arti kesatuan rakyat

yang menjadi warga negara Indonesia ber bhineka tunggal ika, dan ber-

pancasila, maka nasionalisme Indonesia ditanamkan melalui nilai-nilai

Pancasila

Wawasan KeIndonesiaan diartikan sebagai cara memandang

atau pandangan, terhadap wilayah Indonesia, Indonesia diartikan

sebagai tempat, wilayah, bangsa, budaya, bahasa Indonesia..Jadi

semangat dan wawasan keIndonesiaan penting untuk ditumbuh-

kembangkan sebagai manifestasi dari rasa cinta tanah air, cinta budaya,

cinta bahasa Indonesia yang pada gilirannya membangkitkan kesadaran

kita akan arti nilai rasa kesatuan dan persatuan. Wawasan meliputi

mawas ke dalam an mawas ke luar. Mawas ke dalam artinya

memandang kepada diri bangsa Indonesia sendiri yang memiliki

wilayah tanah air yang luas, jumlah penduduk yang banyak,

keanekaragaman budaya, yang harus diletakkan dalam satu pandangan


Indonseia. Mawas ke luar yaitu memandang terhadap lingkungaan di

sekitar dan dunia internasional.

Masyarakat Indonesia harus memiliki integritas dan kredibilitas

yang kuat di era industri 4.0.supaya menjadi masyarakat yang

bermartabat, dan memliki sikap nasionalaisme, patriotisme,

menghargai bangsa, keberagaman dan kebhinekaan di Indonesia.

Pembelajaran studi masyarakat Indonesia berwawasan

keIndonesiaan

Ilmu studi masyarakat Indonesiai merupakan ilmu yang

mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, perilaku sosial manusia

dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Sebagai

sebuah ilmu, studi masyarakat Indonesiai merupakan pengetahuan

kemasyarakatan yang tersusun dari hasil-hasil pemikiran ilmiah dan

dapat di kontrol secara kritis oleh orang lain atau umum. Masyarakat

adalah sekelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki

kepentingan bersama, dan memiliki budaya.

Pembelajaran studi masyarakat Indonesiai adalah pembelajaran yang

memberikan pengalaman yang bermakna bagi mahasiswa, kreatif dan

konsep studi masyarakat Indonesiai dapat diaplikatif dalam kehidupan

sehari—hari. Dalam proses pembelajaran dosen harus mampu

menyajikan berbagai pengalaman belajar belajaryang sesuai dengan

karakter mahasiswa serta mengkombinasikan dan mengkonstruksi

model pembelajaran yang telah ada sehingga dapat diterapkan dalam

proses pembelajaran.

Menurut Dewey, proses pendidikan harus dilangsungkan

dengan berpangkal pada pengalaman anak sendiri/mahasiswa sendiri.

Tidak semua pengalaman itu bermanfaat, oleh karena itu pendidikan

(sekolah, kampus) harus menjadi tempat yang menyediakan bahan

ajar,sumber belajar terhadap pengalaman-pengalaman yang bermanfaat

yang dapat dialami oleh mahasiswa/siswa pada masa depannya

(Dewey, 2002).


Pentingnya belajar lewat pengalaman (learning by doing) yang

berarti bekerja, karena dengan bekarja memberikan pengalaman, dan

pengalaman menuntun proses berpikir seseorang/mahasiswa sehingga

mahasiswa tersebutdapat bertindak benar dan bijaksana. Pengalaman

juga mempengaruhi budi pekerti seseorang. Ada pengalaman yang

positif dan pengalaman yang negatif, pengalaman yang positif adalah

pengalaman yang benar, dan berguna serta diterapkan dalam hidup,

sedangkan pengalaman negatif adalah pengalaman yang merugikan

atau menghambat kehidupan dan tidak dipakai lagi (Dewey, 2002).

Oleh sebab itu dalam pembelajaran studi masyarakat Indonesiai perlu

mengkaitkan antara topik bahasan dengan pengalaman sehari-hari,

karakteristik, latarbelakang dari mahasiswa.

Pembelajaran studi masyarakat Indonesiai yang berwawasan

keindonesiaan melihat bagaimana keberagaman suku, etnis, agama

yang ada di Indonesia khusus di kota Medan terbingkai dalam kebhine

kaan, Melihat keberagaman masyarakat juga tidak bisa dipandang dari

logika kebenaran berpikir, Indikator kebenaran dalam logika Studi

masyarakat Indonesiai tidak bisa diukur dari jumlah keter capaian

tetapi dapat dilihat dari bagaimana masyarakat itu hidup bersama

dalam keberaga man dengan membangun karakter atau perilku-

perilaku yang saling menghargai, toleransi dalam keindonesiaan. Hal

ini yang harus ditanamkan pada pembelajaran sosilogi baik di

perguruan tinggi, sekolah dasar, sekolah menengah, sehingga dengan

masuk dan berkembang nya teknologi karakter berbudaya dan bersosial

yang berwawasan keindonesiaan tetap bertahan di diri mahasiswa

maupun siswa.

Desain pembelajaran studi masyarakat Indonesiai yang berwawasan

keindonesian harus diperkuat dengan pemahaman dosen dan

mahasiswa, guru dan siswa terhadap keberagaman masyarakat,

kebhinekaan dan ideologi yang dibangun atas pemikiran yang multi

kompleks. Pembelajaran studi masyarakat Indonesiai tentang

masyarakat yang pluralisme/beragam sudah ada pengetahuan awal

mahasis wa, yang didapat dari belajar melalui pengalaman, dengan


dilibatkan dalam interaksi sosial, sehingga mahasiswa memahami arti

dari keberaga man/pluralisme yang ada di Indonesia khususnya di

Sumatera Utara.

C. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan

(Research and Development) yang menghasilkan produk. Produk yang

dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah materi studi

masyarakat Indonesia berbasis berwawasan keindonesiaani. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang mengambil mata

kuliah studi masyarakat Indonesia (SMI) berjumlah 70 orang (tiga

kelas).Sedangkan sampel pada penelitian ini 1 kelas, satu kelas sebagai

kelas experimen dan 2 kelas sebagai kelas uji coba nateri lapangan,

pemilihan berdasarkan pada teknik purposive sampling. Desain

penelitian digunakan model pengembangan Dick & Carey. Di mana

model tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) langkah atau tahapan yaitu

analisis kebutuhan dan identifiasi tujuan umum, melakukan analisis

pembelajaran, menganalisis sikap dan karakteristik awal peserta didik,

merumuskan tujuan khusus, mengembangkan instrument assesment

mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih

bahan pembelajaran, merancang dan melakukan evaluasi formatif,

melakukan revisi pembelajaran, merancang dan melakukan evaluasi

sumatif. Namun tahapan pada penlitian ini dilakukan sedikit modifikasi

yang diadaptasi ke dalam prosedur pengembangan Borg and Gall.

Penelitian pengembangan menjadi 3 tahapan, yaitu : 1) identifikasi

masalah, 2) perancangan, 3) penyebaran. Peneliti berusaha untuk

menyesuaikan model pengembangan Dick & Carey dengan prosedur

pengembangan Borg and Gall. Pada tahap evaluasi produk, peneliti

hanya melakukan evaluasi formatif dari model pengembangan Dick &

Carey dapat dilihat pada bagan C.1.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan

tes, untuk mengukur aspek/ranah kognitif mahasiswa. Tes yang


digunakan berupa tes pilihan berganda dengan jumlah butir soal 10

soal, dan teknik non tes untuk penilaian atau evaluasi hasil belajar

mahasiswa dilakukan dengan menyebarkan angket, observasi,

wawancara, dan memeriksa dokumen.Teknik analisa data dalam

penelitian in dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:1) analisa data

validitas nateri studi masyarakat Indonesia, dan 2) analisis data hasil

belajar mahasiswa.

Bagan C.1 Model Pengembangan Dick & Carey

Identifikasi Masalah

Perancangan

Penyebaran

Analisis data validitas nateri, digunakan untuk menjawab

pertanyaan “apakah nateri studi masyarakat Indonesia yang

dikembangkan sesuai dengan berwawasan keindonesiaani? Kriteria

penilaian untuk setiap deskriptor pada lembar angket validasi adalah

Mengembangankan

instrumen

assesment

Mengembangkan

strategi pembelajaran

Mengembangkan &

memilih bahan ajar

Validasi Ahli Uji Produk

revisi valid

Analisis validasi praktisi &

hasil belajar mahasiswa

Produk nateri studi masyarakat Indonesia berbasis

berwawasan keindonesiaani di Sumatera Utara

pengumpulan

informasi

&pengamatan kelas

Analisis

kebutuhan

Analisis pendidik

Merumuskan

tujuan

Analisis karakter

peserta didik


sebagai berikut : Skor 1= sangat kurang baik/ sangat tidak setuju, skor

2= kurang baik/kurang setuju, skor 3 = baik/setuju, skor 4 = sangat

baik/sangat setuju.Kemudian skor yang didapat dianalisis menggunkan

persentase skor dengan menggunkan rumus :

Persentase skor = jumlah skor yang diperoleh x100%

Jumlah skor keseluruhan (Sudjana, 2009:133)

Klasifikasi angka dalam bentuk persen selanjutnya ditafsirkan dengan

kalimat yang bersifat kualitatif yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1. Kriteria persentase penilaian Nateri

Tingkat Pencapaian Tingkat Validitas

85,01% - 100% Sangat valid, atau dapat digunakan tanpa revisi

70,01% - 85% Cukup valid, ataudapat digunakan namun perlu direvisi

kecil

50,01 % - 70,0 % Kurang valid, disarankan tidak dipergunakan karena

perlu direvisi besar

01,00% -50,00% Tidak valid, atau tidak boleh dipergunakan

Sumber: Akbar, (2015:41)

Analisis data hasil belajar, digunakan untuk menjawab

pertanyaan “ bagaimana efektifitas peng embangan nateri studi

masyarakat Indonesia berbasis berwawasan keindonesiaani yang telah

dikembangkan terhadap hasil belajar mahasiswa. Skor yang diperoleh

mahasiswa melalui tes hasil belajar digunakan untuk menentukan

ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal mahasiswa. Ketuntasan

individu atu ketuntasan mahasiswaditentukan dengan rumus:

KB = T x100%

T1

Keterangan : KB = ketuntasan belajar, T = jumlah skor yang dicapai

mahasiswa terhadap seluruh butir soal, T1 = jumlah skor total seluruh

butir soal. (Trianto, 2010:241).


Sebagai standar ketuntasan belajar digunakan patokan yang

ditetapkan oleh Dikti dalam kurikulum KKNI, yaitu mahasiswa

dikatakan tuntas belajarnya jika proposi jawaban benar mahasiswa,

atau persen ketuntasan belajarnya > 70 %

Untuk mengetahui ketuntasan belajar secara klasikal digunakan

rumus :

Jumlah mahasiswa yang tuntas

PKK = --------------------------------------- X 100%

Jumlah mahasiswa keseluruhan

Keterangan : PKK =Persentase ketuntasan klasikal (Trianto,

2010:241)

Suatu kelas dikatakan tuntas belajar jika dikelas tersebut

terdapat 80% mahasiswa telah mencapai ketuntasan individual. Hasil

analisis ketuntasan individual dan ketuntasan klasikal selanjutnya

digunakan untuk mendeskripsikan kualitas nateri studi masyarakat

Indonesia berbasis berwawasan keindonesiaani. Setalah ketuntasan

mahasiswa dalam belajar secara individual dan klasikal tercapai, maka

nateri yang dikembangkan sudah efektif dan layak digunakan.

D. Pembahasan

Tahap pengumpulan informasi dan pengamatan kelas, tentang

permasalahan berkaitan buku SMI (studi masyarakat Indonesia)

informasi didapat dengan cara wawancara beberapa dosen yang

mengajar dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah SMI di jurusan

pendidikan sejarah, lalu peneliti membuat laporan untuk dianalisis

berdasarkan analisis kebutuhan yang data diambil dari observasi di

kelas terhadap kesesuaian tuntutat kurikulum 2013 dengan buku yang

digunakan. Kemudian menganalisis setiap pokok bahasan dengan cara

mengidentifikasi pokok bahasan utama yang diajarkan, mengumpulkan


dan memilih yang relevan dan menyusun kembali secara sistematis.

Lalu dilakukan analisis pendidik, karakter peserta didik dan

merumuskan tujuan.

Tahap kedua perancangan a) mengembangkan instrument

assesment kepada mahasiswa yang dikerjakan pada saat telah selesai

mempelajari nateri ini. Yang dikembangkan ranah kognitif dan sikap

atau afektif dan psikomotor mahasiswa juga dinilai meliputi c4, c5,

c6.nateri ini digunakan untuk 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan

diberikan tugas dalam bentuk diskusi kelompok atau mandiri, dan

memberikan nilai dalam bentuk pretesdan postes. b)mengembangkan

strategi pembelajaran, c) mengem bangkan dan memilih bahan

pembelajaran nateri.

Tahap ketiga penyebaran, nateri yang sudah

dirancangdivalidasiterlebih dahulu oleh tim ahli, kemudian setelah

dinyatakan validtim ahli selanjutnya divalidasi oleh praktisi. Semua

validator tersebut memberikan penilaian dengan cara memberikan skor

nilai pada setiap butir aspek instrumen penilaian. Kegiatan tahap

dimulai dari validasi terdiri dari ; a) kelayakan bahasa, b) kelayakan

materi, c) kelayakan penyajian,hasil analisis pakar terhadap nateri.

Berikut uji produk dan analisis praktisi (dosen) bertujuan

untuk mengetahui efektifitas produk nateri studi masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan uji produk dilakukan secara tersistem yaitu dimulai dari

uji coba perorangan, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan.

Disini akan di paparkan hasil dari setiap analisisdan uji coba dari

penelitian ini

Tabel 1. Hasil analisis ahli tata bahasa

No Indikator Deskriptor Pertemuan

I II III

1 Keakuratan Keakuratan

struktur kalimat

2 3 3


Keefektifan

kalimat

3 3 4

2 kejelasan informasi Pemahaman

terhadap pesan

3 3 3

3 Kesesuaian dengan

kaidah bahasa

Indonesia yang baik

dan benar

Ketepatan tata

bahasa

2 3 3

Ketepatan ejaan 2 2 3

4 Kesesuaian

perkembangan

mahasiswa

Kesesuaian tingkat

perkembangan

intelektual

mahasiswa

3 3 4

Kesesuaian tingkat

perkembangan

sosial emosional

3 3 4

Jumlah skor 18 20 24

Persentasi 64% 71% 86 %

Berdasarkan hasil penilaian ahli tata bahasa pada pertemuan

pertama didapat jumlah persentase 64%, dan berada pada kualifikasi

kurang valid, hal ini berarti pada bidang kebahasaan masih perlu

diperbaiki. Pada pertemuan kedua di peroleh skor 20dengan persentase

71%atau berada dalam kualifikasi cukup valid, namunmasih ada

beberapa hal yang harus diperbaiki, dan pada pertemuan ketiga

persentasi 86% dengan skor 24 dan berada dalam kualifikasi sangat valid

Tabel 2. Hasil analisis ahli materi


1 2 3

1 Kesesuaian

materi

Kelengkapan

materi

2 3 3


Keluasan

materi

3 3 3

Kedalaman

materi

2 3 3

2 Keakuratan

Materi

Keakuratan

konsep

2 3 4

Keakuratan

istilah

3 4 4

3 Kemutahiran

materi

Kesesuaian

materi secara

ilmiah

3 3 4

Gambar dan

ilutrasi

3 3 3

kemutahiran 2 3 3

4 Muatan materi

berwawasan

keindonesiaani

Kelengkapan

materi

berwawasan

keindonesiaani

3 3 4

Keluasan

materi

berdasarkan

budaya lokal

2 3 4

Kedalaman

materi

berdasarkan

budaya lokal

2 3 3

Jumlah 27 34 38

Persentase 61,36% 77,27% 86,36%


Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada validasi

pertama mendapatkan jumlah skor sebanyak 27 dengan persentase

sebesar 61,36%, yaitu berada dalam kualifikasi kurang valid sehingga

isi materi dari nateri perlu diperbaiki dan dikembangkan atau direvisi.

pada pertemuan kedua persetase sebesar 77,27%, yaitu berada dalam

kualifikasi cukup valid, dan pada peremuan ketiga skor 38 dengan

persentase 86,36%berada dalam kualifikasi sangat valid dan tidak perlu

lagi direvisi.

Tabel 3. Hasil analisis ahli penyajian


1 11 111

1 Teknik

penyajian

Konsistensi

sistematika penyajian

3 3 4

Keruntutan sajian 3 4 4

2 Pendukung

penyajian

Pendahuluan 3 3 4

Pengantar bab 3 3 4

Rangkuman 3 3 4

Daftar pustaka 3 3 3

3 Soft skill Interpersonal 3 3 4

Intrapersonal 3 4 4

Mendorong berpikir

kritis, kreatif, dan

inovatif

3 4 4

4 Koherensi

dan kerun

tutan alur

pikir

Ketertautan antar bab,

sub bab dan alinea

3 3 4

Keutuhan dan

keterpaduan makna

dalam bab

3 3 4


Jumlah skor 33 36 43

Persentase

75%

82%

98%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa skor validasi ahli dalam

bidang penyajian pada materi yang dikembangkan pada pertemuan

pertama dengan persentase 75% yang artinya berada dalam kualifikasi

cukup valid, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaki.

Selanjutnya pada pertemuan kedua diperoleh skor sebanyak 36 dengan

persentase 82% yang artinya masih berada dalam kualifikasi cukup

valid, dan pada pertemuan ketiga peresntase naik nilainya 98% berada

dalam kualifikasi sangat valid sehigga tidak lagi direvisi.

E. SIMPULAN

Mengemas pembelajaran studi masyarakat Indonesia

memerlukan suatu upaya tersendiri sehingga mahasiswa dapat

memiliki wawasan keindonesiaan terhadap kondisi masyarakat

Indonesia yang pluralisme, berragam budaya, suku, etnis, sehingga

terbangun rasa toleransi, keber samaan dalam berinteraksi sosial baik

dilingkungannya maupun masyarakat Indonesia. Menumbuhkan

perilaku-perilaku dan karakter yang mencerminkan akar budaya

Indonesia yang diterapkan dalam berinteraksi, menanamkan nilai-nilai

pancasila, nasionalisme, patriotisme yang menggambarkan karakter

mahasiswa/siswa berwawasan keindonesiaan.

Mahasiswa diharapkan dapat melakukan kerja atas beberapa

pengalaman yang bermakna dan menyadari bahwa mereka adalah

bagian dari dunia sosial untuk ikut memberikan kontribusi untuk

menyebarkan nilai-nilai pancasila, patriotisme, perilaku-perilaku

budaya Indonesia melalui teknologi digital baik dalam bentuk tulisan

maupun ucapan, sehingga mencerminkan karakter budaya yang

berwawasan Keindonesiaan.


Sesungguhnya apa yang dialami mahasiswa dalam kehidupan

sosialnya adalah bagian dari pengalamannya. Menghadirkan

pengalaman kehidupannya sehari-hari melalui pembelaja ran studi

masyarakat Indonesia memberi arti bagi mahasiswa itu untuk

menginternalisasikan pembelajaran studi masyarakat Indonesia dalam

kehidupan mereka menghadapi era industri 4.0, dengan tetap

mempertahan kan nilai-nilia, perilaku dan karakter yang bercirikan

wawasan keindonesiaan.

Daftar Pustaka

Budiningsih, Asri. 2008. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka

Cipta.

Dimyati, dkk (2013). Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka

Cipta.

Fudyartanta, K. 2010. Membangun Kepribadian dan Watak Bangsa Indonesia

yang Harmonis dan Intergal. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Tegeh,dkk. 2014. Model Penelitian Pengembangan. Yogyakarta: Graha

Ilmu.

Trianto. 2010. Mendesian Model pembelajaran Inovatif-Progresif.

Jakarta : Kencana

Akbar, Ali Sa’adun. 2015. Instrumen Perangkat Pembelajaran.

Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sujana, Nana. 2009. Penialaian hasil Proses Belajar Mengajar.

Bandung: Remaja Rosdakarya

Borg, Walter R, & Gall, Meredith D. 1983. Educational Research an

information(4 thed). New York: Longman Inc.


==(8)==

MEMPERKUAT IDENTITAS KE INDONESIAAN

MELALUI PEMBELAJARAN ANTROPOLOGI

DALAM KURIKULUM IPS

Rosramadhana

Dosen Prodi Pendidikan Antropologi FIS Unimed,

email:[email protected]

A. Pendahuluan

Fenomena pendidikan saat ini menjadi urgensi, untuk

menyikapi seluruh kejadian yang terjadi di Indonesia baik yang

mengenai manusia, agama, kebudayaan, moral, karakter dan indentitas

yang belakangan hangat diperbincangkan menjadi sebuah fakta yang

terkuak dalam sajian berita di media saat ini. IPS satu keilmuan yang

memberikan pencerahan akan berbagai fenomena yang terjadi di

masyarakat. Bangsa ini adalah bangsa yang majemuk, seperti dua sisi

mata uang. Kemajemukan ini dapat menjadi kebanggaan, namun juga

dapat menjadi pemicu konflik dan disintegrasi. Oleh karena itu kita

harus menjaganya dan bukan hanya sebagai penonton. Merawat

keberagaman tidak bisa dengan ucapan namun harus ada orang yang

mepunyai andil dan berperan aktif dan mampu menemukan solusi.

Pendekatan sosial cultural menjadi icon dalam menjawab persoalan

yang muncul dan peka menyikapi situasi yang terjadi dalam

masyarakat. Manfaat pembelajaran IPS adalah respon terhadap

masalah prilaku masyarakat yang menjadi keunikan.

Indentity culture bangsa kita jangan sampai hilang direnggut

oleh hal-hal yang tidak mendidik yang cenderung menghilangkan ke-

Indonesiaan kita. Dalam pandangan saat ini fenomena terorisme itu

juga muncul sebagai buah dari hilangnya indentitas seseorang,


hilangnya nasionalisme, sehingga membuat pencucian otak oleh

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap masa depan

Indonesia. Anak-anak dengan mudah dicuci otaknya oleh orang-orang

jahat dengan iming-imingan sejumlah uang untuk melakukan tindakan

keji seperti menaruh bom disuatu tempat, menjadi agen peredaran

narkoba dan lain sebagainya. Hari ini anak-anak juga sudah mulai

kehilangan identitasnya sebagai anak Indonesia ketika mereka tidak

tahu lagi apa isi Pancasila, bagaimana Indonesia yang multikultur dan

tidak tahu asal usul kebudayaan mereka. Budaya asli mulai tercemar

oleh westernisasi yang menyebabkan budaya Indonesia hampir pupus

da terancam hilang.

Disinilah peran guru dalam pembelajaran IPS khususnya

Antropologi sebagai jembatan sekaligus wadah bagi bangsa Indonesia

untuk menanamkan kepada anak Indonesia bahwa kita adalah

Indonesia, negara nultikultur, yang berintegritas dan harus memahami

secara hikmat makna toleransi . Pemahaman tentang Antropologi harus

ditanamkan kepada anak mulai dari tingkat SD sampai SMA, itu

"mutlak" adanya. Antropologi yang sempat hilang karena pergantian

Kurikulum harus kembali mewarnai lembaran pendidikan di Indonesia.

Mata pelajaran ini fokus memperkenalkan dan mewariskan kebudayaan

dan menjadi landasan pemersatu, dan mengimplementasikan toleransi

sebagai kekuatan dan menguatkan kita sebagai bangsa yang berdaulat.

Antropologi merupakan salah satu ilmu sosial yang kurang

diketahui padahal eksistensi Antropologi jelas dalam dinamika

masyarakat yang berbudaya. Namun semakin lama semakin redup

karena tidak ikut andilnya pembelajaran Antropologi pada kurikulum

saat ini yang memasukkan Antropologi sebagai ilmu sosial.

Antropologi hanya masuk kedalam sekolah yang menyediakan jurusan

bahasa, Sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama belum ada

pembelajaran Antropologi. Namun sebagian mengatakan bahwa

Antropologi sama dengan Sosiologi, padahal kedua ilmu ini berbeda.

Kemudian apa pentingnya Antropologi, banyak yang menganggap

Antropologi melulu membahas soal baju adat, rumah adat, ritual


adat,bahasa daerah dan lain lain. Tetapi sesungguhnya Antropologi

lebih dari itu. Sistem pendidikan sekarang lagi gencarnya

meningkatkan pendidikan berkarakter, hal ini berhubungan dengan

kepribadian anak Didik. Dalam hal ini mengapa Antropologi hanya

sedikit masuk dalam andil pendidikan. Sangat disayangkan, padahal

pendidikan berkarakter dan berkepribadian yang baik sangat kental

dengan pembelajaran Antropologi. Benar saja, moral anak bangsa

semakin hari semakin bobrok, hal ini dibuktikan dengan banyak

terjadinya kenakalan remaja bahkan sekarang sebagian merambah pada

dunia anak-anak. Selain itu tata Krama dan sopan santun anak-anak

dan remaja semakin menurun saja. Hal ini terjadi salah satunya karena

anak- anak sekarang kurang mengindahkan tradisi dari yang telah ada

sebelumnya. Berkembangnya zaman mengakibatkan memudarnya

tradisi yang dahulunya sangat di agungkan.

Anak- anak itu ibaratkan sebuah kertas putih, dimana kita pasti

gampang untuk mencoret coretnya dengan apa yang kita mau.

Memberikan pemahaman atas budaya dan tradisi yang ada jauh lebih

mudah ditanamkan. Sehingga dengan masuk andilnya pelajaran

Antropologi di sekolah memudahkan pemerintah dalam sistem

pendidikan untuk membangun karakter ramah dan anak-anak di

Indonesia.

B. Identitas sebagai Jati diri Ke Indonesiaan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman yang

paling beragam di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai macam

suku,agama dan ras. Ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa

negara heterogen merupakan negara yang sulit untuk dibangun. Ada

pula yang beranggabansebaliknya bahwa negara homogenlah yang

merupakan negara sulit dibangun. Indonesia merupakan negara

heterogen bukanlah negara yang sulit dibangun jika kelompok-

kelompok masyarakatnya dapat memahami dan menghargai perbedaan

satu sama lain. Memang,perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi pola


pikir sehigga terkadang antar satu masyarakat dengan masyarakat lain

sering terlibat konflik.

Konflik yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan

SARA. Konflik etnis yang terjadi di Kalimantan antara etnis Dayak

dengan Madura yang menim bulkan banyak korban luka-luka bahkan

korban jiwa. Konflik agama yang terjadi di daerah Tanjung Balai

antara umat Muslin dengan Budha. Sehingga banyak terjadi kerusuhan

dimana-mana hingga pembakaran rumah ibadah. Dan konflik ras yang

dikenal dengan kejadian “Mei Kelabu”. Kerusuhan ini terjadi antara

pribumi dan non pribumi (China) karena dianggap adanya diskriminasi

perlakuan pemerintah yang diterima oleh kalangan pribumi. Konflik ini

banyak menghasilkan korban jiwa dan luka-luka. Kejadian belakangan

ini juga terdapat konflik karena adanya pihak yang dianggap

menistakan Al-Quran. Semua konflik ini merupakan konflik antar

kelompok. Konflik terjadi karena adanya pola pikir yag berbeda. Untuk

meminimalisir masalah ini,masyarakat tidak perlu menyamakan semua

pola pikir. Masyarakat hanya perlu mengerti dan menghargai pola pikir

dari setiap kelompok lain dan menjunjung tinggi toleransi.

Setiap pola pikir kelompok dapat diketahui dari pembelajaran

Antropologi. Ilmu antropologi ini belum banyak diketahui oleh

masyarakat awam. Padahal ilmu antropologi sangat penting untuk

dipelajari bahkan dari jenjang sekolah dasar. Ilmu ini mempelajari

bagaimana manusia dengan segala pola pikirnya dan kebudayaan yang

dihasilkan dari pola pikir tersebut. Sehingga dengan pelajaran

Antropologi anak bangsa dapat mengerti dan menghargai setiap

perbeda. Ilmu Antropologi sangat penting untuk dipelajari dari tingkat

sekolah dasar karena banyak anak-anak yang terdoktrin dari

lingkungan maupun orangtua agar tidak bergaul dengan kelompok lain

slain kelompoknya. Hal ini membuat anak tersebut tumbuh menjadi

anak yang etnosentris yang hanya memandang kelompoknya lebih baik

dari kelompok lain. Jika hal ini dibiarkan begitu saja maka yakinlah

banyak konflik-konflik yang lahir nantinya. Doktrin umum juga

banyak terjadi,contohnya masyarakat jawa memiliki pandangan yang

negatif (takut) kepada masyarakat Batak karena masyarakat Batak


dianggab sangat kasar dan tidak sesuai dengan tata krama masyarakat

Jawa. Hal ini tentu membangun sterorype negatif masyarakat Jawa

terhadap Batak. Dalam pelajaran antropologi,anak-anak dapat

mengetahui alasan mengapa orang batak memiliki sifat kasar,bukan

karena orang Batak tidak menyukai kelompok diluar kelompoknya tapi

sifat itu terbentuk dari lingkungan tempat tinggalnya.

Konflik juga dapat terjadi karena adanya kesalahpahaman bahasa

yang digunakan. Banyak kata-kata yang sama dalam pengucapan dan

tulisan namun memiliki makna yang berbeda. Contohnya “godok-

godok” bagi masyarakat Jawa Medan merupakan kue pisang yang

digoreng. Namun “godok-godok” bagi masyarakat Minangkabau

Padang kata itu bermakna sesuatu yang tabu bahkan pantang utuk

diucapkan. Dengan mempelajari antropologi kita mampu mengontrol

dan menempatkan diri dengan siapa kita berhadapan sehingga konflik

pun tidak muncul.

Konflik yang selama ini terjadi seringkali dilatar belangi ketidak

pahaman individu memperlakukan orang lain karena kurangnya

pendekatan budaya yang berbeda dengannya. Padahal setiap suku

bangsa di Indonesia ini memilki kearifan lokal, nilai nilai leluhur,

norma dan aturan yang seharusnya sudah cukup kuat untuk menjadikan

bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki peradaban yang

tinggi. Setiap budaya suku bangsa jika mampu memelihara kearifan

luhur dan nilai-nilai bangsa yang mengatur masyarakatnya maka suatu

bangsa itu akan manpu untuk hidup damai dan bermartamat. Jika suatu

bangsa dan komponen didalamnya mau menghargai dan mencintai

perbedaan didalam negara itu pasti tidak akan ada negara lain yang

mengusik bahkan merebut budaya dalam negara itu.

Indonesia dikenal memiliki budaya lokal yang beragam yang jika

dimanfaatkan akan menjadi modal bagi pembangunan nasional.

Namun, di era seperti sekarang ini, budaya tersebut mulai tergerus oleh

globalisasi dan mulai kurang diminati. Oleh sebab itu, salah satu cara

untuk membangkitkan semangat pelestarian budaya, perlu diadakan

seminar nasional yang membahas tentang pendidikan, metode

pembelajaran, kajian gender, pariwisata, etnomedicine, folklore, dan


pendidikan karakter yang semuanya berbasis budaya lokal dan kearifan

lokal yang masih digemari hingga saat ini.

Upaya dalam melestarikan budaya lokal kita bisa ikut

bersumbangsih dalam membendung arus globalisasi mengerus nilai-

nilai luhur yang terkandung dalam setiap budaya lokal. Melalui

seminar ini diharapkan mampu menjadi sarana yang sangat efektif

untuk saling bertukar informasi/ide, maupun temuan mutakhir

mengenai berbagai bidang keilmuan yang bersifat lokal. Hal ini

diharapkan menjadi kontribusi dalam berbagai bidang baik pendidikan

berbasis budaya lokal, inventarisasi budaya-budaya lokal untuk

pengembangan nilai-nilai kearifan lokal khususnya di Sumatera Utara.

Niai kebinekaan menjadi dasar fundamental dan konsep budaya

lokal harus diperkenalkan sebagai upaya kepedulian terhadap

perkembangan kebudayaan di Indonesia, khususnya Sumatera Utara.

Pembahasan terkait budaya lokal akan dibahas sesuai dengan

perkembangan era revolusi industri 4.0. Hal ini berkaitan pula pada

dampak yang dihasilkan dari era disrupsi ini terhadap budaya lokal.

Kebudayaan lokal tentunya harus eksis sebab menjadi modal penting

yang dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dalam upaya

memperkuat identitas bangsa. Indonesia merupakan negara yang sangat

beragam. Keanekaragaman tersebut dikenal sebagai masyarakat

majemuk. Hal ini sebenarnya terjermin dari semboyan “Bhinneka

tunggal ika” yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan

yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, ras, bahasa dan

lain sebagainya. Dengan adanya kemajemukan tersebut menjadikan

Suku Bangsa Indonesia menjadi negara yang multikultur yang

memiliki nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan karena

dengan adanya perbedaan itu mampu mewarnai kehidupan.

Penerapan yang baik dari sebuah kebudayaan akan menghasilkan

kepribadian yang baik juga. akan tetapi banyak hal yang tidak bisa

dihindari adalah dengan masuknya budaya-budaya asing yang dapat

menggeser kebudayaan yang dimiliki sehingga pada akhirnya kita

selaku bangsa Indonesia kehilangan identitas. Fenomena yang hangat

diperbincangkan saat ini bahwa generasi bangsa yang mengaku bangsa


Indonesia tidak lagi mengenali budayanya sendiri sehingga nilai-nilai

yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita

akan hilang begitu saja.

Persoalan yang muncul dalam sebuah lembaga pendidikan adalah

peserta didik menyanyikan sebuah lagu daerah masing-masing relatif

sedikit yang mampu melakukannya. Hal yang paling miris peserta

didik juga menganggap kajian sejarah, budaya dan yang berhubungan

dengan ilmu sosial itu tidaklah menarik dan terkesan membosankan,

justru yang menarik itu bagi mereka membahas mengenai

perkembangan zaman yang sedang trend diperbincangkan misalnya

peluncuran gadget terbaru hingga membahas sampai ke aplikasi-

aplikasi yang ditawarkan dalam gadget tersebut.

Selain itu peserta didik juga lebih senang melihat siaran televisi

yang menyiarkan gosip-gosip artis yang tentunya menarik perhatian

mereka yang hangat untuk diperbincangkan ketimbang melihat siaran

televisi yang mengkaji tentang perkembangan bangsa dari segi sosial

dan budaya serta berita-berita yang bernuansa pendidikan. Melihat

realita yang terjadi dilapangan menurut hemat saya kecanggihan

teknologi khususnya masalah gadget yang terus-menerus berkembang

pesat justru memiliki dampak buruk sehingga generasi bangsa ini

sedang mengalami degradasi moral, hal itu terlihat ketika mereka

mengakses situs-situs yang tidak seharusnya mereka akses, selain itu

saya juga melihat fenomena yang belakangan ini marak terjadi di

kalangan generasi muda senang mengkonsumsi produk-produk dari

luar (budaya konsumerisme) daripada mengkonsumsi produk

negaranya sendiri , jadi sebenarnya tanpa disadari generasi penerus

bangsa ini sedang dijajah dengan produk-produk yang dikemas

sedemikian rupa oleh pihak-pihak kapitalis yang berasal dari luar

negaranya sendiri.

Fenomena yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi

khususnya masalah gadget juga menjadikan generasi bangsa ini

(peserta didik) yang sedang mengecap pendidikan di bangku SD, SMP

maupun SMA akan bersifat individualis sehingga interaksi sosial

diantara mereka sangat jarang terjadi karena mereka disibukkan dengan


aplikasi-aplikasi yang ditawarkan dalam gadget tersebut. Kurangnya

interaksi diantara mereka menjadikan hilangnya rasa peduli terhadap

sesama dan tidak sedikit diantara mereka juga yang mampu

meningkatkan daya saing dan daya juang yang tinggi. Pengaruh-

pengaruh kehadiran gaya hidup (lifestyle) budaya barat (westernisasi)

sangat mempengaruhi secara global tidak hanya dalam dunia

pendidikan ternyata berpengaruh juga hingga kelapisan-lapisan

masyarakat.

Menyikapi fenomena-fenomena tersebut maka pentinglah mata

pelajaran Antropologi dibuka kembali di sekolah khususnya dalam

jurusan IPS, bukan saja hanya untuk tingkat SMA melainkan sudah

seharusnya ke tingkat dasar (SD) mengingat mirisnya kondisi generasi

bangsa ini yang sudah tidak memahami lagi nilai-nilai juang dan nilai-

nilai yang terkandung dalam setiap unsur-unsur budaya dari etnis

masing-masing yang menyebabkan bangsa ini kehilangan identitas

maka perlu ditanamkan nilai-nilai tersebut sejak dini yang bisa

diaplikasikan dari tingkat sekolah dasar (SD) jadi ketika peserta didik

tersebut beranjak dari bangku sekolah dasar menuju sekolah menengah

pertama sudah semakin mendalami arti pentingnya menerapkan nilai-

nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hingga tingkat

sekolah menengah atas (SMA).

Oleh karena itu pemerintah harus memberi ruang bagi

Antropologi untuk dapat berperan dan berkompeten menjawab dan

menangani masalah yang sedang terjadi dan menimpa bangsa ini.

Mengingat bangsa ini juga yang rawan akan perpecahan baik konflik

SARA, kekerasan, paradigma-paradigma yang buruk, intoleransi dan

lain sebagainya yang mampu memecah bela kesatuan republik

Indonesia yang dilambangkan dengan burung garuda yang menjadi

semboyan bangsa ini sehingga semboyan itu seharusnya benar-benar

diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera bukan hanya

sebatas semboyan persatuan tapi tindakan tidak mencerminkan sama

sekali. Melihat kondisi tersebut sudah saatnya pemerintah membuka

mata pelajaran Antropologi di kurikulum IPS.


C. Penutup

Berdasarkan dari ketertarikannya membahas tentang aneka

ragam manusia yang dilihat dari segi fisik maupun non fisik,

Antropologi muncul sebagai sebuah ilmu pengetahuan baru dalam

ranah sosial. Kemunculannya yang dilandasi oleh rasa penasaran dan

ketertarikan orang-orang Eropa yang kala itu melihat ciri fisik, adat

istiadat serta kebudayaan yang berbeda dari apa yang mereka miliki

saat itu menjadi cikal bakal lahirnya ilmu Antropologi. Para etnografer

seperti pelaut, penyiar agama, penyair, musafir dan pegawai

pemerintah jajahan kala itu menjadi pembuka awal berdirinya ilmu

antropologi ini. Terlepas dari pada sejarahnya yang panjang

Antropologi nyatanya lahir sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang di

dalamnya meresapi berbagai perbedaan dan perbandingan mengenai

kebudayaan yang sama sekali berbeda antar sesama umat manusia.

Menyikapi hal tersebut pentingnya ilmu Antropologi dalaam

kurikulum IPS di sekolah diterapkan disebabkan sekolah merupakan

salah satu agen yang penting dan mampu menjadi sarana enkulturasi

yang menjadi dasar lahirnya segenap jiwa kebhinekaan di negeri

tercinta ini. Indonesia yang merupakan sebuah negara yang memiliki

aneka macam perbedaan dari berbagai sisi mulai dari suku, agama ras

bahkan kebudayaan menjadi sumber terjadinya disintegrasi bangsa jika

tak ditanamkan jiwa kesatuan terhadap bibit bangsa penerua negara ini.

Oleh karena itu ilmu Antropologi yang mampu memberikan warna

untuk penyelamatan identitas bangsa yang berlandaskan unity diversity.

Degradasi moral yang semakin mencuat membuat peran ilmu

Antropologi sangat terasa untuk membenahi ini. Budaya ketimuran

yang semakin memudar membuat Antropologi menjadi acuan dalam

memahami hal tersebut. Diskriminasi, pertikaian, tak mengindahkan

keberagaman, saling ejek karna warna kulit, perbedaan agama, suku,

streotyp yang hidup dan prejudice yang berkembang terhadap satu

kaum menjadi momok yang menakutkan yang siap menghantui bangsa

ini. Disintegrasi bangsa semakin marak terjadi dikarenakan kurangnya

pemahaman mengenai keberagaman yang harus diresapi


keberadaannya. Antropologi adalah ilmu yang konsern terhadap hal-hal

kecil semacam itu, yang peduli, sekaligus yang tak disadari hal-hal

kecil semacam itu akan berdampak besar terhadap kelangsungan

bangsa ini dan tergerusnya identitas yang kuat dari bangsa Indonesia

yang begitu kaya dengan keindahan budayanya.

Daftar Pustaka

Birx, H. James. 2011. 21st Century Anthropology: A Reference

Handbook (Volume 1 & 2). SAGE Publications

Coleman, Simon dan Helen Watson. 2005. Pengantar Antropologi.

Bandung: Nuansa

Ihromi, T.O. 2006. Pokok-Pokok Antropologi Budaya. Jakarta :

Yayasan Obor Indonesia

Kaplan, David & Robert A Manners. 2002. Teori Budaya. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar

King, Victor T. & William D. Wilder. 2012. Antropologi Modren Asia

Tenggara (Sebuah Pengantar). Bantul: Kreasi Wacana

Koentjaraningrat.2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka

Cipta

Koentjaraningrat. 1992. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta:

Dian Rakyat

Spredley. James P. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana

https://books.google.co.id/books?id=fsF1AwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=21st+Century+Anthropology:+A+Reference+Handbook&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiox9yq_PPjAhXUV3wKHWXtCVkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=21st%20Century%20Anthropology%3A%20A%20Reference%20Handbook&f=false

https://books.google.co.id/books?id=fsF1AwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=21st+Century+Anthropology:+A+Reference+Handbook&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiox9yq_PPjAhXUV3wKHWXtCVkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=21st%20Century%20Anthropology%3A%20A%20Reference%20Handbook&f=false

https://books.google.co.id/books?id=6S_o_kwiLTcC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

https://books.google.co.id/books?id=6S_o_kwiLTcC&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


==(9)==

PERAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL DALAM

PEMBANGUNAN BANGSA

Warsono

Guru Besar Prodi PPKn FISH Unesa

A. Pendahuluan

Peran ilmu sosial, maupun pendidikan ilmu sosial acapkali

ditempatkan pada posisi yang kurang penting dalam pembangaunan

nasional. Kontribusi ilmu sosial maupun pendidikan ilmu sosial dalam

pembangunan nasional dianggap tidak bisa diukur dan berdampak

langsung yang bisa dirasakan hasilnya. Sebagian pengambil kebijakan

lebih memilih paradigma kuantitatif dan positivistik, yang lebih

menekakan kepada ukuran-ukuran kuantitatif dan hasilnya bisa dilihat

segera. Memang, kontribusi ilmu sosial maupun pendidikan ilmu

sosial tidak bisa langsung dirasakan hasilnya. Hal ini disebabkan

kemampuan prediksi ilmu-ilmu sosial tidak setinggi ilmu alam, karena

manusia terus mengalami perubahan yang sangat cepat. Bahkan

manusia juga mampu menggunakan ilmunya untuk merespon apa yang

akan terjadi, sehingga sebelum yang diprediksikan terjadi, manusia

sudah melakukan tindakan antisipatif. Di sisi lain, hubungan

kausalitas dalam kehidupan manusia, yang menjadi obyek ilmu sosial,

juga tidak selalu linier dan tunggal (nomologik), sehingga sulit

dilakukan generalisasi. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang

hubungan antara variabelnya bersifat nomologik, sehingga bisa

diprediksi apa yang akan terjadi, dan apa yang menjadi penyebab

terjadinya suatu fenomena.

Apalagi pendidikan ilmu sosial, jelas tidak mungkin langsung

bisa dirasakan hasilnya, karena pendidikan merupakan suatu proses


yang membutuhkan waktu lama. Pendidikan bagaikan menanam pohon

yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa dinikmati

buahnya. Pendidikan adalah suatu proses untuk melakukan perubahan

dari tidak tahu menjadi tahu (knowledge), dari tidak mampu menjadi

mampu (skill), dan dari tidak mau menjadi mau (attitude).

Di sisi lain, ada juga yang mengganggap bahwa ilmu sosiallah

yang sering menjadi biang munculnya berbagai masalah dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdebatan dan kajian terhadap

suatu masalah jika dilihat dari perspektif ilmu sosial, seringkali tidak

ada titik temunya. Masing-masing menggunakan sudut pandang dan

teori yang berbeda, sehingga penjelasannya berbeda, dan kadang saling

bertentangan satu dengan lainnya. Implikasi dari perbedaan pendapat

dalam ilmu sosial juga sering berdampak pada tindakan yang anarkhis.

Sebagai contoh, yang melakukan aksi demo biasanya adalah para

mahasiswa dari ilmu sosial. Memang tidak menutup kemungkinan,

bahwa para mahasiswa ilmu sosial mencoba mempraktekkan teori yang

sedang mereka pelajari dalam kehidupan masyarakat sebagai

laboratorium ilmu sosial. Teori yang mereka pelajari menginspirasi

tindakan-tindakan berupa aksi dan advokasi terhadap masyarakat, yang

oleh sebagian orang dianggap mengganggu pembangunan.

Ilmu (science) dan teknologi memang sangat dibutuhkan, tetapi

keduanya hanyalah alat. Habibie pernah menyatakan bahwa ilmu dan

teknologi bagaikan parang bermata dua, yang sangat tergantung pada

subyek penggunanya yaitu orang/manusia. Ilmu di satu sisi bisa

membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah, namun di sisi lain

juga bisa menghancurkan kehidupan dan peradaban manusia. Contoh

hal ini telah ditunjukan dengan dijatuhkannya bom atom di Horoshima

dan Nagasaki pada perang dunia kedua. Perkembangan ilmu dan

teknologi sekarang semakin canggih, yang kemampuan dan daya

rusaknya juga semakin hebat. Oleh karena itu, tanpa kemanusiaan,

Ilmu dan teknologi bisa menjadi penghancur kehidupan itu sendiri.

Dalam kehidupan yang semakin kompleks sekarang ini, orang

pandai memang dibutuhkan, tetapi orang yang bijak (wisdom) jauh


lebih dibutuhkan, karena dalam bertindak mereka akan

mempertimbangkan bukan hanya aspek kebenaran, tetapi juga aspek

kebaikan (etika), keadilan, dan mempertimbangkan dari kepentingan

orang lain. Orang bijak akan semakin rendah hati sebagaimana

diungkapkan dalam pepatah Jawa “ilmu padi”, semakin berisi semakin

merunduk. Artinya semakin memiliki banyak ilmu, maka akan orang

tersebut akan semakin rendah hati, semakin banyak memberi manfaat

kepada lingkungan sekitarnya, dan semakin bertanggungjawab

terhadap tindakannya.

Paradigma yang diyakini saat ini adalah bahwa kemajuan suatu

bangsa tidak lagi ditentukan oleh sumber daya alam, jumlah penduduk,

atau usia dari suatu bangsa, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas sumber

daya manusianya. Meskipun demikian, indikator dari sumber daya

manusia yang berkualitas juga masih menjadi polemik yang tidak

pernah selesai. Apakah yang dimaksud sumber daya manusia yang

berkualitas adalah mereka yang menguasai ilmu dan teknologi?.

Kualitas sumber daya manusia tentu bukan hanya ditentukan oleh

kompetensinya dalam penguasaan ilmu dan teknologi, tetapi juga

kompetensi sebagai warga negara, warga bangsa, dan warga

masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD

1945, bahwa salah satu tujuan bernegara adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut jelas bahwa

yang dimaksud bukan hanya warga negara yang cerdas secara

intelektual, tetapi warga negara yang cerdas dalam berkehidupan.

Para pendiri negara telah menegaskan bahwa salah satu tujuan

negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti setiap warga

negara harus cerdas secara intelektual, juga cerdas secara sosial, dan

moral. Cerdas secara intelektual berarti memiliki kemampuan berpikir

kritis, kreatif, dan inovatif, sehingga menjadi modal bagi kemajuan

bangsa. Di sisi lain juga memiliki kemampuan berpikir analitis,

reflektif, dan abstraktif, sehingga mampu bersikap dan bertindak secara

secara bijak. Cerdas secara sosial berarti memahami bahwa Indonesia

merupakan masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, dan


budaya, yang harus diterima, dipahami, dan dihormati, sehingga dapat

hidup bersama dalam perbedaan (to live to gather). Sedangkan cerdas

secara moral, berarti memiliki integritas yang meliputi kejujuran,

kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Saat ini, kejujuran bagaikan barang langka yang sulit dicari.

Sikap tidak jujuran dan mental penerabas juga melanda pada generasi

muda. Perilaku menyontek di kalangan pelajar merupakan bukti dari

ketidakjujuran, dan ketidakbertangungjawaban pada diri sendiri. jika

pada saat menjadi pelajar atau mahasiswa saja sudah menyontek, bisa

diduga kelak ketika mereka menjadi pejabat akan melakukan korupsi.

Cerdas dalam kehidupan berkaitan dengan cara berpikir, sikap,

dan perbuatan dalam menghadapi realitas sosial atau bangsa. Bangsa

Indonesia yang majemuk membutuhkan sikap toleran terhadap

perbedaan dan kebersamaan (gotong royong) dalam mewujudkan

tujuan bersama. Kita sering menyaksikan bahwa suatu bangsa yang

maju peradabannya bisa hancur karena adanya sikap intoleransi, yang

memicu terjadinya konflik sosial maupun politik. Pembanguan yang

dilakukan selama bertahun-tahun bisa hancur dalam waktu singkat,

karena terjadi konflik sosial maupun politik, seperti yang terjadi di

beberapa negara Timur Tengah (Syria, Irak, dan Libiya). Pengalaman

di Indonesia juga menunjukan, bahwa konflik sosial mapun politik

membawa dampak kepada kerusakan, seperti yang terjadi di Ambon

dan Kalimantan berberapa tahun lalu.

B. Akar masalah

Persoalan sosial yang terjadi selama ini tampaknya disebabkan

oleh adanya krisis nasionalisme, krisis, nalar, dan krisis moral. Krisis

nasionalisme ditandai dengan adanya radikalisme yang ingin

menggoyah konsensus nasional. Sejak awal kemerdekaan kita telah

memiliki konsensus bahwa negara yang kita bangun adalah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD

1945 sebagai hukum dasarnya. Kita juga telah bersemboyan Bhinneka


Tunggal Ika (bersatu dalam perbedaan), karena bangsa Indonesia yang

kita bangun bertolak dari kenyataan kebhinekaan suku dan budaya.

Wacana negara khilafah, sikap anti Pancasila, dan sikap intoleransi

merupakan bentuk radikalisme.

Paham radikalisme bukan hanya melanda di lingkungan

perguruan tinggi, tetapi juga telah melanda kalangan mahasiswa dan

pelajar. Sikap tidak mau hormat kepada bendera merah putih, dan anti

terhadap Pancasila merupakan indikasi bahwa mereka telah terpapar

paham radikal. Beberapa survey termasuk yang dilakukan oleh Alvara

Research Center menunjukan bahwa kalangan mahasiswa dan pelajar

sudah terpapar radikalisme. Meskipun jumlahnya masih sekitar 23%

namun menunjukan adanya peningkatan sejak tahun 2010. Munculnya

sikap intoleransi dan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya,

bulan Agustus 2019 menunjukan bahwa perasaan sebagai satu bangsa

yang memiliki harkat dan martabat yang sama masih belum tertanam

kuat pada setiap warga bangsa. Sejak awal kita ingin membangun

negara diantas kemajemukan bangsa. Bangsa yang kita bangun adalah

bangsa yang terdiri dari berbagai suku dengan kebudayaannya masing-

masing. Atas dasar itulah kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal

Ika (bersatu dalam perbedaan).

Krisis nalar ditandai dengan adanya pola pikir diagonalistik yang

memandang perbedaan adalah dua hal yang kontradiksi, yaitu antara

benar dan salah; antara baik dan buruk, bahkan antara menang dan

kalah. Pola pikir seperti ini sangat potensial menimbulkan konflik dan

sikap intoleran. Mereka cenderung menyalahkan atau menjelekan yang

lain, karena jika tidak menyalahkan atau menjelekan yang lain, seakan

mereka sendiri yang salah atau jelek. Padahal perbedaan adalah taken

for granted, suatu yang kodrati, yang tidak bisa ditolak oleh siapaun

juga. Perbedaan bukanlah suatu yang selalu bertentangan, tetapi bisa

juga merupakan alternatif yang bisa dipilih. Kemampuan dan kemauan

untuk mengakui, menerima, dan menghargai terhadap perbedaan

menjadi sangat dibutuhkan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang

majemuk ini. Wacana intoleran, saling menjelekan yang disampaikan


oleh para elit selama pilkada DKI, yang masih berlanjut pada pilkada

tahun 2018, maupun pilpres tahun 2019 menunjukan bahwa para elit

politik juga belum menjadi warga negara yang “dewasa” dalam

berdemokrasi.

Sedangkan krisis moral ditandai dengan maraknya korupsi di

kalangan elit politik maupun birokrasi. Korupsi jelas akan menghambat

pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur. Mental penerabas yang disampaikan oleh

Koentjaraningrat, dan sifat munafik yang disampaikan oleh Muchtar

Lubis, tampaknya masih menjadi karakater buruk sebagian bangsa

Indonesia. Karakter tersebut tentu tidak lepas dari cara berpikir yang

parsial, material, dan hanya mementingkan diri sendiri.

C. Peran Pendidikan IPS

Tugas pendidikan adalah membangun manusia supaya menjadi

lebih manusiawi (memanusiakan manusia), sebagaimana yang

dikatakan oleh Dick Hartoko. Manusia sendiri merupakan makhluk

yang unik dan misterius. Unik, karena manusia terbentuk dari berbagai

unsur, yang berbeda. Secara kodrati, menurut Notonagoro, manusia

terdiri dari tiga kodrat, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan

kedudukan kodrat. Susunan kodrat, manusia terdiri dari jiwa dan raga.

Jiwa meliputi akal yang bisa membedakan benar salah, rasa yang

mebedakan indah dan tidak indah, dan karsa yang mebedakan baik dan

buruk. Adanya akal dalam diri manusia, sebagaimana dikatakan oleh

Rene Descartes dengan Cogito Ergo Sum, aku berpikir maka aku ada

sebagai manusia (human being). Sedangkan raga terdiri dari unsur

benda mati, tumbuhan, dan kebinatangan. Inilah yang oleh Aristoteles

disebut bahwa manusia adalah animal rational.

Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu yang

memiliki ke-aku-an (behaving meminjam istilah Erick From), dan

sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri, dalam arti

menjadi manusia). Sebagai makhluk sosial, setiap orang selalu


membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itu, kaum

esksitensialis mengatakan bahwa keberadaan manusia adalah

keberadaan bersama. Bahkan keberadaan manusia berbeda dengan

keberadaan makhluk lain, karena manusia memiliki kesadaran diri,

sehingga sadar akan keberadaannya.

Dalam konteks sosial, sifat ke-aku-an juga menjadi sumber

konflik sosial maupun politik. Keinginan setiap orang menjadikan

dirinya sebagai subyek dan menempatkan orang lain sebagai obyek

menjadi akar dari konflik sosial maupun politik. Masing-masing

berusaha “mengeksploitasi” orang lain. Pada tataran kolektif, rasa ke-

aku-an menyebabkan sikap primordialisme yang bisa berujung kepada

diskriminasi kelompok, suku, maupun agama. Padahal,

keanekaragaman baik suku maupun budaya merupakan suatu yang

kodrati. Oleh karena itu, pendidikan IPS harus mampu mengikis sikap

ke-aku-an peserta didik, dan membangun toleransi serta menumbuhkan

nilai-nilai kemanusiaan (humanity).

Dengan mengacu kepada tujuan negara dan realitas sosial yang

ada, maka pendidikan IPS memiliki peran yang strategis dalam

pembangunan bangsa, karena pendidikan IPS dimaksudkan untuk

menjadikan warga negara yang berguna, sebagaimana di disampaikan

oleh Daldjoeni (1992) bahwa pendidikan IPS bertujuan memberikan

pengertian yang mendasar, melatih berbagai keterampilan dan

mengembangkan berbagai sikap agar para siswa menjadi warga

masyarakat yang berguna. Dalam kurikulum 2013 juga dijelaskan

bahwa tujuan IPS adalah mengarahkan peserta didik menjadi warga

negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggungjawab, serta warga

dunia yang cinta damai. Hal ini sejalan dengan yang dirumuskan oleh

National Council for the Social Studies (NCSS), Social studies is the

integrated study of social sciences and humanities to promote civic

competence. The primary purpuse of social studies is to help young

people develop ability to make informed and reasoned decision for the

public good as citizen of culturally diverse, democratic society in

interdepedent world.


John Jarolimek (1982:4) menegaskan bahwa pendidikan IPS

tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga berkaitan

dengan keterampilan, sikap, dan nilai yang memungkinkan seseorang

bisa berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Kemampuan warga negara untuk

berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan

pemahaman, keyakinan, dan kesadaran bahwa kita sebagai satu bangsa

yang memiliki tujuan bersama. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan

tidak ada konflik sosial maupun politik yang bisa mengancam

persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan perlu dibangun kesadaran

sebagai sesama manusia (human being), agar bisa berpartisipasi dalam

mewujudkan kedamaian dunia.

Persoalannya adalah bagaimana membangun nasionalisme dan

membuat warga masyarakat yang berguna (Daldjoeni), warga negara

yang demokratis, bertanggungjawab, dan cinta damai?. Ini tidak hanya

berkaitan dengan kompetensi intelektual, atau kompetensi dalam

teknologi, tetapi berkaitan dengan karakter, dan pemahaman setiap

warga negara terhadap hakikat dirinya sebagai bangsa dan manusia,

sehingga menjadi lebih bijak dalam menghadapi persoalan sosial.

Pendidikan adalah upaya membuat warga negara yang berguna,

yang bertanggung jawab, dan cita damai sebagaimana yang

dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional. Menjadikan warga

yang berguna berarti membuat peserta didik memiliki kompetensi yang

berbasis pada potensi diri, agar mereka bisa hidup secara mandiri.

Tidak mungkin, seseorang bisa berguna bagi orang lain, jika masih

tergantung kepada orang lain. Oleh karena itu, pendidikan juga

dimaksudkan untuk membantu setiap orang mengembangkan potensi

yang dimiliki, sehingga bisa menjadi modal di masa depan.

Diantara potensi yang dimiliki oleh setiap orang adalah akal.

Akal merupakan potensi berpikir yang harus dibantu

pengembangannya melalui pendidikan. Oleh karena itu, salah satu

tujuan pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir

tingkat tinggi (higher order thinking) para peserta didik. Para guru


diharapkan mampu membantu dan membimbing setiap peserta didik

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dengan cara

memberi stimulus pertanyaan-pertanyaan yang kritis dan mendalam.

Bukan hanya pertanyaan apa ini apa itu (what), tetapi juga pertanyaan

bagaimana (how) dan mengapa (why), serta So what atau what next.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang mempu membangkitkan

kemampuan berpikir tingkat tinggi, karena berpikir pada hakikatnya

adalah menjawab pertanyaan.

Apa yang ditanyakan dan bagaimana cara bertanya lebih penting

daripada jawaban. Sebagaimana di katakan oleh James E. Ryan Dean

of Harvard University’s Graduate School of Education: whether we’re

in the boardroom or the clasroom, we spend far too much time and

energy looking for the right answer. But the truth is that the questions

are just as important as answers, often more so. If you ask the wrong

question for instance, you’re guaranted to get the wrong answer. A

good question, on other hand, inspires a good answer and, in the

process, invites deeper understanding and more meanngful conection

between people.

Memang jawaban yang diberikan akan sangat tergantung dari

pertanyaan yang diajukan. Jika pertanyaannya menggunakan kata tanya

what akan melahirkan pengetahuan deskriptif, tetapi jika

pertanyaannya menggunakan kata tanya how akan menghasilkan

pengetahuan prosedural, dan jika pertanyaanya menggunakan kata

tanya why akan menghasilkan penjelasanan (exsplanation). Bagaimana

cara bertanya tersebut juga menujukan kemampuan kognitif yang

diharapkan. Kemampuan kognitif yang dikemukan Bloom, juga

berkaitan dengan cara bertanya, Pertanyaan apa perbedaan, menuntut

jawaban yang berkaitan dengan kemampuan analisis. Pertanyaan apa

persamaan menuntut jawaban yang berkaitan dengan kemampuan

sintesis. Pertanyaan mengapa (why) menuntut kemampuan evaluasi

yang sudah tentu membutuhkan kemampuan analisis tingkat tinggi.

Ini berarti para guru atau dosen pendidikan IPS harus memiliki

keterampilan bertanya yang kritis dan mendalam, sehingga mendorong


peserta didik melahirkan gagasan-gagasan besarnya. Model

pembelajaran seperti ini oleh Plato disebut dengan metode kebidanan.

Analog seorang bidan yang membantu dalam proses kelahiran. Dalam

konteks ini yang dibantu adalah peserta didik untuk melahirkan ide-ide

dan pemikirannya, sehingga terus menghasilkan pengetahuan baru.

Dalam perspektif konstruktivise, guru membantu peserta didik untuk

membangun pengetahuan baru dari pengetahuan atau pengalaman

sebelumnya. Dengan bertanya, pengetahuan baru akan lahir.

Selain potensi akal, yang dimiliki oleh semua manusia adalah

hati nurani dan waktu. Akal, hati nurani, dan waktu merupakan

anugerah Allah Tuhan Yang Maha esa yang diberikan kepada semua

manusia apapun sukunya dan dimanapun berada. Perbedaan bagaimana

cara menggunakan ketiga potensi itulah yang menyebabkan terjadinya

perbedaan diantara bangsa-bangsa, suku-suku, atau orang perorang.

Ketiga potensi tersebut harus dikembangkan melalui pendidikan.

Jika akal lebih dominan dikembangkan melalui pendidikan di sekolah,

hati nurani dan manajemen waktu lebih dominan dikembangkan

melalui pendidikan keluarga dan masyarakat. Hati nurani sebagai

sumber kejujuran yang harus dipertahankan. Ketika seorang anak baru

lahir mereka memiliki fitrah, berupa kejujuran. Oleh karena itu, anak

kecil lebih jujur daripada orang dewasa, karena mereka belum bisa

berbohong.

Di tengah kemunafikan yang semakin marak saat ini, pendidikan

IPS harus mampu menjaga kejujuran dari peserta didik. Kejujuran

yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, harus dijaga, agar

tidak terkontaminasi oleh kemunafikan. Memang pendidikan yang

harus berperan pertama kali adalah keluarga. Keluargalah sebagai

fundasi pendidikan karakter, termasuk kejujuran. Lingkungan keluarga

yang tidak jujuran, secara langsung atau tidak akan mencemari

kesucian. Meskipun demikian, pendidikan IPS di SD harus terus

menjaga kejujuran, dan menanmkan karakter lain, seperti toleransi

terhadap perbedaan, karena perbedaan juga merupakan suatu yang

kodrati.


Pendidikan IPS juga harus bisa mendidik peserta didik tentang

manajemen waktu, karena waktu adalah pembatas yang terbatas.

Dalam arti setiap aktifitas selalu membutuhkan waktu, dan dalam satu

hari kurang lebih 24 Jam. Oleh karena itu, jika tidak bisa mengelola

waktu dengan baik akan kehilangan kesempatan, yang dalam bahasa

agama akan rugi. Salah satu bentuk pengelolaan waktu adalah disiplin,

dan membuat perencanaan.

Guru pendidikan IPS harus mampu melatih kedisiplinan dan

memberi stimulus peserta didik untuk membuat perencanaan dengan

matang dan cermat. Setiap kegiatan harus direncankan langkah-

langkahnya, urutan, sarana dan prasaran, serta waktu yang dibutuhkan.

Kedisplinan dan kemampuan membuat perencanaan merupakan modal

pembangunan bangsa yang sangat dibutuhkan sekarang dan masa

depan. Untuk itu, para guru IPS juga harus menjadi pembelajar, yang

terus mengembangkan rasa ingin tahunya, dan melatih kemapuan

bertanyanya. Guru tidak lagi harus terus menerus menjelaskan, tetapi

yang lebih penting adalah memberi pertanyaan-pertanyaan kritis dan

mendalam kepada peserta didik, agar peserta didik mampu

mengembangkan pemikiran tingkat tinggi.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam kurikulum 2013, yang

menekankan adanya integrasi antara pengetahuan, sikap, relegisitas,

dan tindakan, Guru IPS harus mampu meramu, bahan ajar (subyect

matter) yang ada dalam pendidikan IPS, seperti sejarah, geograsi,

sosiologi, ekonomi untuk mengembangkan kemampuan berpikir

tingkat tinggi dan membangun karakter peserta didik, sebagaimana

dikatakan oleh Thomas Lickona bahwa karakter meliputi knowing,

felling dan action. Melalui pendidikan IPS, peserta didik, didorong

untuk mengembangkan pemikiran yang kritis, obyektif dan positif,

sehingga terbebas dari cara berpikir yang diagonalistik. Dengan cara

berpikir tingkat tinggi diharapkan peserta didik tidak mudah

terhegemoni oleh berita-berita hoak, yang bisa memicu konflik wacana

sesama warga negara, seperti yang terjadi saat ini.


Pendidikan IPS juga diharapkan mampu membentuk sikap dan

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga

mereka terhindar dari sikap munafik, intoleransi, dan ketidakjujuran.

yang tidak dimiliki oleh pendidikan ilmu IPA. Tugas guru pendidikan

IPS adalah membentengi peserta didik dari sikap kemunafikan,

intoleransi, radikalisme, dan ketidakjujuran.

Materi pendidikan IPS bisa diawali dari lingkungan yang

dihadapi sehari-hari, baru kemudian dibawa ke kontek keilmuan

(geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi). Pengetahuan yang diberikan

juga harus dibawa sampai kepada pembentukan sikap dan keyakinan

bahwa sesuatu harus dilakukan atau tidak harus dilakukan, dengan

mempertimbangkan dampaknya. Apakah suatu tindakan itu akan

berdampak baik untuk kehidupan, bangsa dan negara, atau justru

berdampak tidak baik. Semua itu berdasarkan analisis yang rasional

dan obyektif. Dengan demikian sejak dini peserta didik sudah

dibimbing untuk berpikir tingkat tinggi, dan bersikap bijak yang lebih

mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dari pada

kepentingannya sendiri.


Contoh Model Pembelajaran IPS.

Gambar 1 Model mengembangkan nalar

Guru bisa mengambil kasus-kasus yang terjadi di lingkungan

sekitar, pada masing-masing bidang. Misalnya kebersihan Lingkungan

untuk tema keruangan dan lingkungan (geografi); sekarang dengan

lima tahun yang lalu (sejarah); pola konsumsi (ekonomi); di

masyarakat kota dan desa. Misal siswa diasuruh membandingkan

kebersihan lingkungan kota dan desa. Siswa disuruh menganalisis apa

saja yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan, dan

menganalisis apa yang menyebabkan lingkungan kotor, dan apa akibat

yang terjadi jika lingkungan kotor.

Mengembangkan Nalar

Keruangan dan

lingkungan

Waktu dan perubahan

Produksi, distribuksi

dan konsumsi

Individu dan

masyarakat

kewarga-negaraan

Kebudayaan dan

multikultur

Mengkaitakan

fenomema satu

dengan fenomena

lainnya

Menganalisis

hubungan sebab

akibat antara

fenomena2 tersebut

Menganalisis mana

yang sebab mana

akibat


Gambar 2 Model pengembangan sikap

Model pengembangan sikap bisa dilakukan dengan mengambil

thema kebersihan lingkungan yang dikaitkan dengan sikap-sikap lain

seperti dalam contoh di atas. Pengebangan sikap bisa dirasionalkan

dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertuang dalam contoh di

atas. Misal, mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Apa

yang terjadi jika kita semua membuang sampah sembarangan. Masing-

masing thema bisa dipertanyakan seperti contoh di atas. Dengan

demikian para siswa diajak untuk memahami mengapa kita harus

bersikap seperti itu. Apa akibatnya jika kita tidak bersikap seperti itu.

Dari pengetahuan dan sikap, kemudian kita lanjutkan kepada

suatu tindakan atau perilaku. Dengan mempertanyakan apa yag harus

kita lakukankan, agar terhindar dari keadaan yang tidak kita inginkan.

Misal, tentang kebersihan lingkungan, yang berkaitan dengan perilaku

membuang sampah. Kita tahu bahwa membuang sampah sembarangan

akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan sumber penyakit. Oleh

karena itu, apa yang harus kita lakukan agar tidak ada bau yang tidak

sedap dan tidak timbul penyakit? Sampah harus dikelola dengan baik

Mengembangkan sikap

Cinta lingkungan

Menghargai peninggalan

Mengendalikan keinginan

Menghargai perbedaan

Menghargai hak

Menghargai budaya

Bagaimana kita

harus mensikapi

terhadap fenomena

yang ada?

Mengapa kita harus

bersikap seperti

itu?

Apa akibatnya jika

kita tidak bersikap

seperti itu?


melalui pemisahan sampah basah dan kering dan kemudian membuang

di tempat sampah yang sudah disediakan.

Gambar 2 Model mengembangkan perilaku

Daftar Pusataka

Arends, I. Richard and Kilcher, Ann. 2010. Teaching for Student

Learning, Becoming an Accomplished Teacher. New York:

Routledge

Daldjoeni, N. 1992. Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan sosial. Bandung:

Penerbit Alumni.

Fukuyama, Francis.2005. Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata

Sosial Baru. Penterjemah Masri Maris. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Hartoko, Dick (ed) 1985. Memanusiakan Manusia Muda.

Yogyakarta:Kanisius

Jarolimek, John. 1982. Social Studies In elementary Education.New

York: Mc Millan Company.

Mengembangkan perilaku atau

tindakan

Menjaga kelestarian

fungsi lingkungan Menjaga

peninggalan sejarah bangsa

Bekerja keras

Tidak diskrininasi

Memetuhi peraturan

Membiasakan perilaku baik

Apa yang harus

kita lakukan agar

tidak terjadi hal

yang tidak kita

inginkan?

Mengapa kita

harus melakukan

tindakan seperti

itu?

Apa akibatnya

jika kita tidak

melakukan

tindakan seperti

itu?


Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pembangunan Bangsa Tentang

Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional.

Yogyakarta: Aditya Media.

Lickona, Thomas. 2012. Educating for Character Mendidik untuk

membentuk Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, Mochtar. 2001. Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungan

Jawab. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rury, L. John. 2005. Education and Social Change, Thema in the

History of American Schooling. New Jersey: Lawrence

Erlbaum Associates Publisher.

Ryan, E. James, 2017. Wait, What? And Life’s Other Essential

Questions. New York: HarperOne Publishing.

Siti Malikah Towaf; Sukamto; dkk. 2017. “Potensi Laboratorium

Alam di Lereng Gunung Kelud dan Implikasinya bagi

Pembelajaran IPS Terpadu Berbasis Lapangan”, dalam Inovasi

Belajar Responsif Budaya Lokal. Malang:UM Penerbit dan

Percetakan.

Warsono. 2016. Pancasila-Isme dalam Dinamika Pendidikan.

Surabaya: Unesa University Press.


==(10)==

MERAJUT KE-INDONESIAAN: MENYELAMI

PIKIRAN FOUNDING FATHERS ASAL

MINANGKABAU TENTANG INTEGRASI BANGSA

Siti Fatimah, Uun Lionar

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

[email protected]/ [email protected]

A. Pendahuluan

Wacana mengenai integrasi selalu menjadi topik penting ketika

membedah eksistensi Bangsa Indonesia, terutama dalam ruang sejarah

pasca kemerdekaan di tahun 1945. Sepertinya sulit untuk mengatakan

Indonesia yang belum berumur satu abad akan terbebas dari ancaman

disintegrasi, mengingat catatan sejarah telah membuktikan bahwa

dalam setiap periode kepemimpinan politik, ancaman disintegrasi

selalu muncul dengan isu-isu beragam yang terkemas dalam identitas

yang kental. Ancaman disintegrasi tersebut datang dari berbagai

penjuru dengan kompleksitas masalah yang terjadi pada tingkat lokal,

nasional, maupun internasional (Bertrand, 2012).

Arus utama pada tingkat lokal pasca reformasi adalah semakin

menguatnya etnosetrisme yang dibarengi dengan konflik-konflik

horizontal. Hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan reaksi atas praktik

sentralisasi yang dilakukan selama periode orde baru. Kungkungan

orde baru yang sentralistik tersebut telah menempatkan satu

kebudayaan sebagai “ruh” kebudayaan utama yang termanifestasikan

melalui praktik budaya Jawa. Kehadiran otonomi daerah yang

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi

lokal telah menempatkan daerah sebagai titik utama pembangunan

nasional. Namun, praktik otonomi daerah yang diharapkan memberi

mailto:[email protected]/


keleluasan kepada daerah tidak semulus yang dibayangkan, ekspresi

kebablasan dalam menyambut otonomi daerah telah menimbulkan

distorsi bahkan ancaman disintegrasi, setidaknya pada bidang politik

dan kebudayaan (Kacung Marijan, 2019; Latif, 2017).

Pada bidang politik, geliat demokrasi melalui pemilihan kepala

daerah (pilkada) telah menimbulkan konflik horizontal di tengah

masyarakat, bahkan Kementerian Dalam Negeri mencatat terdapat

beberapa daerah rawan konflik pada pilkada tahun 2018, diantaranya

Papua, Mimika, Paniai, Jayawijaya, Puncak, Timor Tengah Selatan,

Maluku, Konawe, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Jawa

Timur, dan Kalimantan Barat (Hidayat, 2018). Selain itu, kehadiran

“raja-raja kecil” sebagai pemenang kontestasi politik lokal telah

menempatkan mereka sebagai penguasa dominan yang mengendalikan

daerah (Sultan Hamengku Buwono X, 2008). Namun, kemenangan

tersebut terkadang tidak diimbangi dengan pemahaman utuh mengenai

tata kelola daerah, sehingga tidak sedikit ditemukan masalah yang

muncul. Cakrawala yang sempit demikian amat rentan menimbulkan

sikap egoisme kelompok, eksklusivisme teritorial, hingga

primordialisme.

Pada bidang kebudayaan, suatu yang begitu kentara pasca

reformasi adalah ekspresi pencarian identitas lokal, upaya ini dilakukan

melalui eksplorasi mencari keunggulan lokal pada daerah-daerah yang

baru berdiri atau mekar (Zuhdi, 2017). Namun, kendati usaha tersebut

tercapai dengan identitas yang unik, terkadang ekspresi publik sering

terjebak pada pengkultusan yang bersifat etnosentris dengan anggapan

bahwa identitas lain tidak lebih baik, atau malah “mengunggulkan”

identitas sendiri di tengah etnisitas yang beragam.

Ancaman disintegrasi tidak hanya terjadi pada tingkat lokal

yang mengedepankan semangat kedaerahan, namun juga pada tingkat

nasional yang terakumulasi melalui ekspresi yang beragam. Ancaman

disintegrasi memunculkan kompleksitas masalah yang berhubungan

dengan isu kebudayaan, politik, sosial, dan agama. Isu kebudayaan

yang masih “menganga” berkaitan dengan kecurigaan antar etnis,


kecurigaan tersebut berkaitan dengan pemberian label negatif oleh

suatu etnis atas etnis lain, label tersebut bahkan diwariskan dari satu

generasi ke generasi berikutnya hingga mengakar dalam sejarah

(Suryohadiprojo, 2001). Masyarakat Sunda di Jawa Barat masih

menempatkan kecurigaan pada etnis Jawa yang dianggap sebagai

“pengkhianat”, begitupun sebaliknya. Hal demikian adalah pewarisan

sejarah akibat Perang Bubat di masa Kerajaan Majapahit. Beberapa

tahun belakang usaha mengadakan rekonsiliasi gencar dilakukan oleh

pemerintah daerah. Salah satu usaha konkret adalah menyelenggarakan

dialog kebudayaan masyarakat Sunda dan Jawa. Selain itu sebagai

simbol perdamaian maka nama Majapahit dijadikan sebagai nama

salah satu jalan di Kota Bandung, sedangkan nama Padjajaran

dijadikan nama salah satu jalan di Kota Surabaya dan Yogyakarta

(merdeka.com, 2017).

Pada ranah politik, konstelasi yang terbangun beberapa tahun

ini menunjukkan geliat politik identitas (identity politics) yang terlalu

dominan bahkan berlebihan, hal ini sangat kontras jika dibandingkan

dengan periode awal kemerdekaan Indonesia (Latif, 2017). Pada

periode awal semangat politik tertuju pada pilihan-pilihan politik

ideologi yang mengedepankan gagasan dan pemikiran. Kehadiran

politik ideologi tersebut dibarengi dengan semangat ketokohan yang

otentik dari penggerak partai kala itu, seperti Sutan Syahrir yang

konsisten dengan garis sosialisme melalui PSI (Partai Sosialis

Indonesia), Mohammad Natsir yang konsisten dengan semangat ke-

Islam-an Masyumi, dan Soekarno dengan semangat nasionalis telah

menggerakkan eksistensi PNI (Partai Nasional Indonesia). Kenyataan

pada saat ini adalah orientasi politik mengalami sebuah reduksi

subtantif yang ditandai dengan perubahan orientasi tokoh politik, dari

politik gagasan menjadi politik identitas. Kehadiran politik identitas

yang mengedepankan simbol agama dan budaya sedikit banyak telah

membuat ruang publik menjadi gaduh, akibatnya semakin menguatnya

egosentris di dalam kelompok masyarakat hingga memunculkan rasa

saling curiga atas perbedaan yang sengaja diciptakan.


Pada ranah sosial, ketimpangan pembangunan telah

memunculkan banyak protes. Rasa ketidakadilan masih melekat pada

sebagian masyarakat daerah, terutama di Indonesia bagian timur.

Ketersediaan sarana pendidikan yang layak dan layanan kesehatan

yang memadai menjadi sorotan utama di samping kesejahteraan

masyarakat. Pulau Papua yang kaya akan emas seperti kata Koes Plus,

salah satu band legendaris Indonesia di tahun 90an “kolam susu”, pada

kenyataannya tidak menempatkan masyarakat Papua hidup dalam

keadaan sejahtera. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa kerusuhan yang

terjadi di Papua beberapa tahun belakangan ini, terakhir di Wamena,

adalah bentuk ekspresi masyarakat lokal merespon pembangunan yang

belum merata tersebut (Ikrar Nusa Bhakti & Natalius Pigay, 2019).

Dari uraian di atas, pada dasarnya Indonesia memiliki peluang

besar untuk tidak bersatu. Kompleksitas masalah “dari hulu hingga

hilir” yang dibarengi dengan keberagaman suku, etnis, dan ras menjadi

pendorong utama dan alasan bagi terjadinya disintegrasi. Namun,

realitas historis dan sosiologis menunjukkan bahwa di atas

kompleksitas masalah dan perbedaan tersebut ternyata kepulauan-

kepulauan bekas jajahan Belanda yang berbeda suku, etnis, dan ras

tersebut dapat dan masih bersatu menjadi sebuah bangsa besar. Sulit

untuk dipungkiri, sesungguhnya akar persatuan telah terbangun melalui

sejarah yang panjang, silang budaya yang terjadi sejak periode Hindu-

Budha, Islam, hingga pengaruh barat telah membentuk identitas bangsa

Indonesia (Lombard, 2018). Pencarian identitas yang khas tersebut

kemudian dilakukan oleh founding fathers melalui eksplorasi yang

menyelami ruang historis Kepulauan Nusantara. Bangunan renungan

menjadi dasar nilai kebangsaan dengan identitas yang satu di atas

keberagaman (unity in diversity).

Walau berasal dari berbagai daerah, founding fathers bangsa

telah menunjukkan sikap kebangsaan, melebur menjadi satu identitas

yang termanifestasikan melalui Sumpah Pemuda tahun 1928

“berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatu,

Indonesia”. Semangat tersebut kemudian dilanjutkan melalui


perumusan dasar negara Indonesia, Pancasila. Menariknya,

kesepakatan-kesepakatan yang terbangun merupakan hasil dialektika

adu gagasan antar tokoh yang mewakili banyak kelompok dan

golongan. Dengan pikiran yang terbuka telah mengantarkan mereka

menemukan titik temu atas pencarian identitas tersebut, hingga pada

akhirnya menjadi kesepakatan bersama sebagai konsep dalam

mendirikan republik yang bernama Indonesia.

Di antara founding fathers bangsa adalah mereka yang berasal

dari Minangkabau, seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim,

Muhammad Yamin, Sutan Syahrir, dan Tan Malaka. Keikutsertaan

mereka dalam merumuskan konsep kebangsaan telah melampaui batas

kultural Minangkabau. Di tengah ancaman disintegrasi, sudah

selayaknya memetik kearifan dari founding fathers asal Minangkabau

mengenai integrasi bangsa.

B. Ancaman Disintegrasi dalam Sejarah Indonesia

Sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada

tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah terbebas dari

ancaman perpecahan. Politik pecah belah (devide et impera) yang

dilakukan oleh Belanda dengan mendirikan negara boneka pada

periode revolusi pisik, merupakan upaya untuk melemahkan eksistensi

Republik yang baru berdiri tersebut (Kahin, 2013). Namun, upaya

tersebut kandas ketika seluruh komponen bangsa berekonsiliasi dan

menyepakati perlunya persatuan. Maka sejak tahun 1950 secara de

facto dan de jure Indonesia menjadi sebuah bangsa yang berdaulat.

Setelah berjuang menghadapi musuh dari luar, pada periode

kemerdekaan bangsa Indonesia harus berhadapan dengan ancaman

yang muncul dari dalam. Ancaman disintegrasi hadir dengan beragam

faktor yang dilandasi dengan semangat ideologi dan identitas

kedaerahan yang kental.


1. Gerakan Separatisme

Gerakan separatisme atau gerakan memisahkan diri yang

dilakukan sebuah komunitas dari sebuah bangsa merupakan gejala

universal yang sudah cukup lama berkembang, terkhusus di Asia

Tenggara, hal ini berkembang pasca Perang Dunia II (Cipto, 2003;

Sobandi, 2016). Tajamnya perbedaan etnis, bahasa, agama, dan budaya

di banyak negara di Asia menjadi faktor utama munculnya gerakan ini.

Dalam sejarah Indonesia, gerakan separatisme telah terjadi di

banyak tempat melewati spektrum waktu yang melintasi rezim

kepemimpinan, sejak demokrasi liberal, demokrasi terpimpin (orde

lama), orde baru, hingga era reformasi. Pada periode awal

kemerdekaan, gerakan separatisme muncul yang dilandasi atas

perbedaan ideologi dan kepentingan. Gerakan tersebut diantaranya

adalah Pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) di Madiun,

Pemberontakan DI/TII Kartosuwiryo, Gerakan 30S/PKI, PRRI dan

Permesta, GAM (Gerakan Aceh Merdeka), OPM (Organisasi Papua

Merdeka), RMS (Rakyat Maluku Selatan).

Pemberontakan PKI di Madiun merupakan aksi separatis

pertama pasca kemerdekaan. Pada tanggal 18 September 1948, Musso

yang baru kembali dari Moskow memproklamasikan berdirinya

Pemerintahan Soviet Indonesia. Tujuannya adalah menggelorakan

“Sebuah Jalan Baru untuk Republik Indonesia” dengan menjadi negara

komunis (Cribb & Kahin, 2012). Gerakan ini didukung oleh Amir

Syarifuddin yang ketika itu diberhentikan sebagai perdana menteri

akibat kegagalan dalam Perundingan Renville (8 Desember 1947 – 17

Januari 1948), perundingan ini dipandang sangat merugikan Indonesia.

Amir Syarifuddin membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang

beranggotakan kaum tani dan buruh. Basis gerilya PKI adalah Madiun,

namun Gerakan tersebut segera dapat ditumpas oleh Devisi Siliwangi

melalui instruksi Jenderal Sudirman kepada Kolonel Gatot Subroto di

Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Dalam pelarian,

Muso akhirnya tewas pada tanggal 31 Oktober 1948, sementara

beberapa tokoh lainnya melarikan diri ke luar negeri (Nugraha &

Winarti, 2018).


Kegagalan Perundingan Renville (1948) yang mengharuskan

hijrahnya pasukan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Jawa Barat ke

Jawa Tengah dan Yogyakarta telah menimbulkan banyak gejolak. S.M.

Kartosuwiryo di Jawa Barat beserta para pendukungnya pada tanggal 7

Agustus 1949 memproklamirkan berdirinya NII (Negara Islam

Indonesia). Tentara dan pendukungnya disebut TII (Tentara Islam

Indonesia). Gerakan tersebut kemudian disambut oleh Daud Beureueh

di Aceh, Amir Fatah dan Kyai Somolangu di Jawa Tengah, Ibnu Hajar

di Kalimantan Selatan, dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan

(Ricklefs, 2008). Pada tahun 1962 gerakan tersebut mulai redup dan

dapat ditumpas ketika pemimpinnya S.M. Kartosuwiryo terbunuh.

Setelah beberapa tahun redup akibat kegagalan di Madiun,

eksistensi PKI kembali bersinar ketika menjadi salah satu pemenang

pada Pemilihan Umum tahun 1955 (Suwarno, 2012). Doktrin Nasakom

(Nasionalis, Agama, Komunis) yang dikembangkan oleh Soekarno

memberi keleluasaan PKI untuk memperluas pengaruhnya. PKI

menjadi salah satu kekuatan penting pada masa demokrasi terpimpin,

bersama Soekarno dan Angkatan Darat. Pada tahun 1965 melalui isu

“Dewan Jenderal”, PKI kembali melakukan aksi dengan menculik dan

membunuh beberapa petinggi AD (Angkatan Darat) (Ahmad, 2016).

Peristiwa tersebut dikenang sebagai peristiwa kelam sekaligus

kontroversial dalam sejarah Indonesia.

Dalam kepemimpin Demokrasi Terpimpin, Soekarno selalu

mengedepankan jargon “revolusi” yang lebih konsen pada politik, hal

ini telah mengakibatkan pembangunan daerah menjadi terabaikan.

Merespon hal tersebut beberapa petinggi Angkatan Darat di daerah

seperti Letkol Ahmad Husein di Sumatera Barat, Kolonel Maludin

Simbolon di Sumatera Utara, Letkol R. Barlian di Sumatra Selatan, dan

Letkol Ventje Sumual di Sulawesi Utara mengajukan tuntutan agar

pemerintah pusat memperhatikan keseimbangan pembangunan antara

pusat dan daerah (Syamdani, 2009). Protes ini kemudian membesar

menjadi sebuah gerakan perlawanan, Letkol Ahmad Husein pada

tanggal 15 Februaru 1958 di Padang memproklamasikan berdirinya

PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Gerakan tersebut

https://id.wikipedia.org/wiki/Kolonel

https://id.wikipedia.org/wiki/Maludin_Simbolon

https://id.wikipedia.org/wiki/Maludin_Simbolon

https://id.wikipedia.org/wiki/Letkol

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=R._Barlian&action=edit&redlink=1

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan

https://id.wikipedia.org/wiki/Letkol

https://id.wikipedia.org/wiki/Ventje_Sumual

https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara


disambut oleh masyarakat Sulawesi Selatan dengan memproklamirkan

Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada tanggal 17 Februari 1958

(Asnan, 2007). Akhirnya gerakan tersebut redup ketika satu persatu

pemimpin gerakan menyerah hingga tahun 1961.

Memperhatikan kompleksitas masalah di pemerintahan pusat,

dan adanya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, maka

semakin membuka ruang bagi munculnya gerakan separatis yang

dilandasi atas kekecewaan daerah pada pemerintah pusat. Gerakan

OPM di Papua disanyalir akibat integrasi terlambatnya Papua masuk ke

wilayah Indonesia, hal ini sebenarnya merupakan bentuk politik devide

et impera yang diusahakan Belanda untuk menghambat proses

integrasi wilayah Indonesia (Korwa, 2013). Isu faktor perbedaan ras

antara orang Papua (Melanesoid) dengan orang Indonesia bagian barat

(Austronesoid) semakin menempatkan orang Papua pada posisi

resistensi untuk merdeka. Sementara itu, kemerdekaan Timor Timur di

tahun 1999 telah mencabut “duri dalam daging” yang sejak tahun 1975

bersarang dalam wilayah bekas jajahan Belanda. Integrasi wilayah

Timor Timur masuk sebagai bagian dari Republik Indonesia pada

dasarnya adalah suatu pemaksaan kehendak, hal ini dilatarbelakangi

oleh faktor historis yang pada kenyataannya Timor Timur adalah bekas

jajahan Portugis (Bertrand, 2012).

Di ujung utara pulau Sumatera, GAM sejak tahun 1976

menginginkan kemerdekaan dari wilayah Indonesia. Gerakan ini

muncul akibat dari rasa ketidakadilan pemerintah pusat dalam hal

pembangunan daerah, sementara Aceh pada periode revolusi telah

memberi sumbangsih bagi eksistensi republik (Reid, 2012). Melalui

banyak perundingan pada tahun 2005 antara GAM dan pemerintah

Indonesia menemukan titik temu dengan pemberian hak sebagai daerah

istimewa bagi Provinsi Aceh.

2. Konflik Antar Etnis dalam Sejarah Indonesia

Beberapa konflik horizontal pernah terjadi dalam sejarah

bangsa Indonesia, hal ini menurut Bertrand (2012) lebih

dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kecurigaan antar etnis, yang


menganggap etnis lain sebagai musuh Bersama. Hal demikian tercipta

dalam sejarah yang kemudian dikultuskan menjadi kecurigaan-

kecurigaan kolektif. Nasikun (2011) menyebutkan keadaan demikian

adalah konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia periode kolonial

yang majemuk dan tidak begitu terbuka.

Konflik yang terjadi antara suku Dayak dan Madura di Sampit

pada 18 Februari 2001 menimbulkan bekas luka mendalam bagi kedua

etnis. Peristiwa yang telah menewaskan ratusan orang tersebut menurut

Suryani (2016) tergolong konflik paling masif yang terjadi di Indonesia

pasca orde baru. Penyebab konflik ini diduga akibat adanya warga

Dayak yang dibantai oleh warga Madura. Tidak terima diberlakukan

demikian, warga Dayak sebagai suku asli di Sampit membalas

pembunuhan tersebut hingga menimbulkan bentrokan antara kedua

suku tersebut. Konflik ini adalah peristiwa kelam bagi etnis Dayak dan

Madura, karena hingga saat ini rekonsiliasi masih terjadi, dan akibat

tragedi tersebut pandangan sebagian orang berubah dengan

memposisikan orang Dayak sebagai etnis yang beringas, suka

membunuh, dan atribut lainnya yang berfokus kepada tuduhan kurang

memiliki rasa prikemanusiaan. Sementara bagi orang Madura sendiri

adalah trauma dan duka mendalam ketika mereka mengingat peristiwa

tersebut (Patji, 2003).

Konflik antar agama melanda Indonesia pada awal reformasi, di

tahun 1999. Di Ambon konflik antara umat Islam dan umat Kristen

tidak terbendung hingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan besar-

besaran. Kelompok umat Islam dan umat Kristen saling serang dan

menunjukkan kekuatannya, hingga menewaskan ratusan orang (Boedi,

2016). Diketahui akar penyebab dari konflik ini sudah lama muncul

yang kemudian meledak disaat simbol-simbol sakral keagamaan

dirusak.

Sementara itu, di Jakarta pada tahun 1999 tepatnya pada bulan

Mei terjadi penjarahan atas orang-orang Tionghoa. Penjarahan ini

disusul penganiayaan dan pemerkosaan. Sentimen kepada etnis

Tionghoa terjadi akibat kecemburuan ekonomi, faktor keyakinan, dan

rasial. Hal ini sebenarnya telah muncul sejak pra kemerdekaan. Etnis


Tionghoa dianggap sebagai kelompok minoritas yang telah menguasai

ekonomi Indonesia sehingga memunculkan dislike minority,

kecemburuan tersebut menemukan momentumnya ketika krisis

moneter melanda Indonesia sejak tahun 1997, maka etnis Tionghoa

dianggap sebagai dalang dari krisis tersebut. Anggapan demikian

terbangun karena selama pemerintah Soeharto banyak orang Tionghoa

yang mendapat posisi strategis dalam bidang ekonomi (Bertrand,

2012). Berdasarkan data yang dihimpun dari Tim Gabungan Pencari

Fakta 13-15 Mei 1998 yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia

pimpinan presiden B. J. Habibie, dipastikan bahwa terdapat 85

perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung

dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 (www.tionghoa.info, 2015).

Kecurigaan terhadap etnis Tionghoa hingga saat ini masih

melekat pada sebagian kalangan. Narasi yang terbangun selama ini

telah menempatkan mereka sebagai kelompok minoritas yang tidak

terlalu berperan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Padahal

jika ditelusuri sebenarnya terdapat beberapa tokoh yang mewakili etnis

Tionghoa dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia) diantaranya Liem Koen Hian, Oey

Tiang Tjoei, Oey Tjong Hauw, dan Tan Eng Hoa (Saafroedin Bahar,

Ananda B. Kusuma, & Nannie Hudawati, 1995). Namun, keterlibatan

mereka kian terpinggirkan dalam sejarah bangsa ketika orang-orang

Tionghoa dicap bukan “pribumi” dan dianggap terlibat dalam peristiwa

PKI tahun 1965. Hal ini semakin diperparah ketika rezim orde lama

dan orde baru “memasung” eksistensi mereka dalam puluhan tahun.

Sebenarnya founding fathers bangsa telah meletakkan dasar-

dasar persatuan di atas keberagaman etnis dan budaya. Keterwakilan

etnis dan golongan pada sidang BPUPKI merupakan ekspresi rasa

hayat yang tinggi dari founding fathers dalam memikirkan karangka

republik yang akan dibangun. Kehadiran perwakilan golongan dan

etnis menjadi penting agar Indonesia yang didirikan betul-betul

menjadi negara untuk semua etnis dan golongan. Melalui sidang

BPUPKI sesungguhnya founding fathers ingin menunjukkan bahwa

semangat persatuan dapat terbangun melalui dialog dan penghargaan


terhadap satu kelompok dengan kelompok lainnya. Akumulasi dari

peleburan sekat-sekat identitas golongan, daerah, dan keyakinan telah

melahirkan konsepsi yang kemudian menjadi dasar berdirinya Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

C. Founding Fathers dan Integrasi Bangsa

Sidney Hook (1990) menegaskan bahwa tidak semua aktor

sejarah dapat menjadi pahlawan. Namun, peluang untuk menjadi

pahlawan sangat besar ketika aktor sejarah mampu menghadirkan nilai-

nilai subtantif yang amat dibutuhkan masyarakat. Nilai-nilai tersebut

termanifestasikan melalui ucapan, sikap, dan perbuatan aktor sejarah

yang dapat diteladani oleh generasi berikutnya.

Dalam sejarah bangsa terdapat banyak aktor sejarah yang

kemudian dikultuskan pahlawan nasional, sebagian dari mereka

digelari founding fathers, bapak pendiri bangsa. Kehadiran mereka

dalam ruang sejarah bangsa telah menggerakkan zamannya melalui

perintisan hingga pendobrak kemerdekaan Republik Indonesia.

Beberapa diantara mereka berasal dari daerah dan budaya yang

berbeda, seperti Soekarno yang tumbuh dan besar dalam lingkungan

masyarakat Jawa, Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir hidup dalam

lingkungan masyarakat Minangkabau. Namun, perbedaan tersebut pada

kenyataannya tidak membatasi ruang gerak mereka untuk membangun

dialog persatuan. Melalui penerimaan atas keberagaman itulah benih-

benih Indonesia disemai dan dilahirkan.

Dalam ruang sejarah Minangkabau telah lahir banyak tokoh-

tokoh bangsa, seperti Tan Malaka, Muhammad Yamin, Mohammad

Hatta, Mohammad Natsir, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim dan lain

sebagainya. Kehadiran mereka dalam pergerakan kebangsaan

menunjukkan sesuatu yang unik. Walau lahir dan dibesarkan dalam

budaya yang sama, ternyata beberapa diantara mereka memilih cara

yang berbeda dalam petualangan memperjuangkan kemerdekaan.

Konsistensi mereka pada garis ideologi telah menciptakan dinamika


intelektual dan gagasan pada periode pergerakan dan masa awal

kemerdekaan.

Akumulasi dari eksistensi ideologis beberapa tokoh di atas

termanifestasikan dalam ide dan perbuatan yang mereka tawarkan

untuk republik pada periode awal kemerdekaan. Namun, di atas semua

itu pada dasarnya mengerucut pada kesamaan cita-cita yang mereka

ekspresikan melalui usaha merawat persatuan bangsa. Tiga tokoh di

bawah ini adalah mereka yang mewakili kelompok dengan garis

ideologi yang berbeda, pada masa pergerakan hingga kemerdekaan

Indonesia. Mohammad Hatta mewaliki garis ideologi nasionalis, Haji

Agus Salim mewakili garis ideologi Islam, sementara Sutan Sjahrir

mewakili garis ideologi sosialis.

1. Mohammad Hatta: Kemerdekaan untuk Semua

Mohammad Hatta lebih dikenal sebagai proklamator Republik

Indonesia. Julukan “dwi tunggal” melekat pada Mohammad Hatta dan

Soekarno yang bersama memperjuangkan kemerdekaan Republik

Indonesia. Namun, pada banyak hal sebenarnya Mohammad Hatta

tidak sama dengan Soekarno, begitu pun sebaliknya, kedua tokoh ini

sering kali berseberangan dalam ide, gagasan, dan perbuatan. Bahkan

Sukarno mengakui sendiri bahwa ia dan Hatta tidak pernah berada

dalam riak gelombang yang sama (Adams, 2007). Agaknya Hatta lebih

tenang dan memposisikan diri pada jalan pikiran dibandingkan

Soekarno yang lebih agresif dan menonjolkan diri. Hatta lebih

menempatkan pada kehati-hatian bersikap, sementara Soekarno

memilih manuver melalui agitasi massa yang menggerakkan emosi

rakyat.

Hatta hijrah ke Belanda di usia 19 tahun, ia melanjutkan studi

ekonomi di Handels Hoogeschool, Rotterdam. Kesempatan ini

diperolehnya karena berasal dari keluarga berada Minangkabau, akan

tetapi Hatta tidak semata-mata menggantungkan diri melalui dana yang

diberikan oleh keluarganya, melainkan menunjukkan kualitas

akademik dengan mendapatkan beasiswa. Selama di Belanda, Hatta


tidak menghabiskan waktu hanya untuk belajar di kampus, melainkan

ikut serta dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda yang

ketika itu bernama Indische Vereeniging. Beberapa tahun tergabung di

organisasi tersebut, Hatta ikut serta dalam menggantikan nama

Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging yang

kemudian di tahun 1925 diterjemahan ke bahasa Melayu menjadi

Perhimpunan Indonesia (PI). Bagi Hatta, penggunaan istilah

“Indonesia” sebagai penyebutan untuk Hindia Belanda masih jarang

digunakan (Kahin, 1980). Indonesische adalah sedikit dari

perkumpulan politik yang pertama kali mendengungkan istilah tersebut

untuk menamakan sebuah organisasi.

Geliat intelektual yang semakin kritis menunjukkan semakin

menguatnya kesadaran akan identitas kebangsaan. Pergerakan untuk

menentang kolonialisme disusun oleh pemuda-pemuda PI tersebut.

Pada tahun 1923, PI dengan berani mengumumkan tiga asas baru

berupa manifesto politik, yakni kemerdekaan Indonesia, self-help, dan

perjuangan ke arah persatuan gerakan. Manifesto Politik tersebut telah

dengan lantang menyuarakan kemerdekaan Indonesia, di samping

gagasan nasionalisme dan persatuan (Anderson, 2017).

Setelah beberapa tahun menjadi bendahara PI, di tahun 1926-

1929 Hatta diamanahkan untuk memimpin organisasi tersebut. Sebagai

ketua, Hatta banyak mengikuti pertemuan organisasi internasional

hingga mengikuti Congress Against Colonial Oppression and

Imperialism, suatu kongres melawan penindasan kolonialisme dan

imperialisme, di Brussels pada tanggal 10 hingga 15 Februari 1927.

Kongres ini dihadiri oleh tokoh anti kolonial terkenal dari Asia dan

Afrika, seperti Jawaharlal Nehru (India), Hafiz Ramadhan Bey (Mesir),

Messali Hadj (Aljazair), Hansin Liu (Tiongkok), dan Lamine Senghor

(Senegal). Pada kongres tersebut disepakati pendirian Liga Anti

Imperialisme, Hatta ikut serta sebagai salah satu komite eksekutif

bersama Nehru, Senghor, dan Messali Hadj.

Akibat keterlibatannya dalam liga tersebut, Hatta harus

menerima konsekuensi dicap sebagai orang yang menyebarluaskan


propaganda menentang Pemerintah Hindia Belanda. Pada September

1927 Hatta ditangkap oleh polisi Belanda. Sebagai bentuk gugatannya,

Hatta membela diri melalui pledoi yang terkenal Indonesia

Vrij (Indonesia Merdeka) (Cribb & Kahin, 2012).

Di tahun 1932, Hatta menamatkan studinya dan kembali ke

Indonesia. Menyandang gelar sebagai lulusan Belanda sebenarnya

sangat mudah bagi Hatta untuk mendapatkan pekerjaan, namun ia tidak

memilih jalan tersebut. Hatta melanjutkan perjuangan PI dengan

mendirikan PNI (Pendidikan Nasional Indonesia) Baru bersama Sutan

Syahrir. Berbeda dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) yang

didirikan Soekarno di tahun 1927, Hatta menempatkan politik kader

sebagai misi utama organisasi, baginya keberlanjutan perjuangan

organisasi sangat ditentukan oleh ketersediaan kader yang terdidik,

bukan seperti PNI bentukan Soekarno yang menurutnya hanya

mengandalkan agitasi massa rakyat (Hatta, 2018; Kahin, 1980).

Melalui PNI baru, Hatta melakukan pendidikan politik kepada para

kadernya, melalui misi lawatan ke daerah-daerah, ia mengunjungi

banyak tempat dan memberikan ceramah sekaligus berdiskusi

mengenai situasi politik saat itu. Menariknya, misi yang dilakukan

Hatta tidak lagi memandang identitas kultural kader, ia menerima

banyak anak muda dari beragam latar belakang budaya untuk ikut serta

bahu membahu terlibat dalam aktivitas PNI Baru.

Pendidikan politik dalam pikiran Hatta berfokus pada

membentuk karakter kader mandiri, menanamkan semangat

kebangsaan, dan demokrasi politik. Melalui karakter dan kemandirian

akan membentuk manusia yang kuat tanpa harus bersandar pada

bantuan pihak lain, sehingga dalam hal ini, non-kooperatif dipilih

sebagai asas PNI Baru dalam pergerakan. Mohammad Hatta juga

memiliki pemikiran bahwa membangun semangat kebangsaan pada

bangsa yang tidak merdeka artinya membangun manusianya,

menyadarkan dan mengarahkan (Utomo, 2018).

Pola politik kader bentukan Hatta dan Syahrir mendapat tempat

ketika para pemimpin seperti Soekarno, Syahrir, dan termasuk Hatta


ditangkap oleh pemerintah kolonial sekitar awal tahun 1930an. Ketika

Sukarno ditangkap oleh pemerintah Belanda maka Partindo lantas tidak

aktif karena tidak memiliki kader yang terdidik dan militan. Sementara

itu, kader-kader PNI Baru telah siap melanjutkan perjuangan tanpa

harus bergantung pada Hatta (Hatta, 2018).

Hatta dan Sjahrir ditangkap di Jakarta pada 25 Februari 1934.

Berbeda dengan Soekarno yang dibuang ke Ende, Hatta dibuang ke

pengasingan terburuk, tempat dimana orang-orang yang terlibat

pemberontakan PKI tahun 1926-1927 dibuang, yakni Boven Digul.

Hatta sepertinya sangat memahami semua konsekuensi dari jalan

politik yang ia pilih. Ia betul-betul sudah siap dengan risiko yang akan

diterima dari sikapnya melawan kolonialisme Belanda tersebut.

Buah pikir Hatta untuk berdirinya negara Indonesia tidak

sampai pada periode pergerakan, selepas dari pembuangan di tahun

1942, ia bersama Soekarno merajut “dwi tunggal” menghadapi

pendudukan Jepang. Ketika menjadi anggota BPUPKI (Badan

Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), Hatta

menempatkan gagasan mengenai Indonesia yang berlandaskan

“kebangsaan” dan “kedaulatan rakyat” (Widjajadi, 2018). Pikiran Hatta

yang moderat telah menjadi bingkai penghubung antar banyak

golongan ketika itu. Atas ilmu pengetahuan yang didapatnya di

Belanda dan ilmu agama dalam kultur Minangkabau telah menjadikan

Hatta sebagai pemikir yang nasionalis dan religius, ia hadir di antara

keberagaman sekaligus sebagai simpul pemersatu semuanya.

Dalam pandangan Hatta negara Indonesia yang berdiri harus

dapat mengakomodasi semua golongan tanpa terkecuali. Sikapnya

tersebut dapat dilacak ketika ia hadir sebagai penengah dalam

perdebatan sengit mengenai dasar negara Indonesia antara kelompok

Islam, nasionalis dan, non-Islam. Walau pun ia sendiri berasal dari

keluarga ulama Minangkabau, namun dalam pikirannya ia menolak

konsepsi negara Islam bagi Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945,

satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta berdialog dengan para

tokoh Islam, diantaranya Kasman Singodimedjo, Ki Bagus


Hadikoesoemo, Teuku Hasan, dan K.H. Wachid Hasjim. Dalam dialog

tersebut Hatta memberi keyakinan kepada tokoh-tokoh tersebut

mengenai penghapusan sila pertama dalam Pancasila yang amat

dipersoalkan oleh kelompok non-Islam, berupa “Kewajiban

Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya” (Hatta,

Subarjo, Maramis, Sunario, & Pringgodigdo, 1980). Negosiasi antara

Hatta dan utusan kelompok Islam mendapatkan titik temu dengan

diterimanya penghapusan tujuh kata tersebut. Peran Hatta dalam hal ini

terlihat sangat penting, sebagai tokoh panutan Hatta meyakinkan

kelompok Islam bahwa penyebutan “Ketuhanan Yang Maha Esa” lebih

pantas dan dipandang tepat agar persatuan bangsa tetap terjaga.

Namun, disamping itu Hatta tetap memandang pentingnya nilai

ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi Hatta

kalimat “Ketuhanan yang Maha Esa” merepresentasikan identitas

bangsa Indonesia yang berketuhanan.

Hatta juga telah menempatkan konsep demokrasi politik dan

demokrasi ekonomi sebagai suatu yang tidak terpisahkan antara satu

dengan yang lainnya. Prinsip demokrasi Indonesia tidak boleh

seutuhnya mengadopsi demokrasi politik barat yang liberal. Namun,

demokrasi Indonesia harus ditempatkan pada demokrasi ekonomi yang

disemangati nilai gotong royong. Oleh sebab itu, dalam Undang

Undang Dasar 1945 tersebut “Bumi, air, dan kekayaan alam yang

bermanfaat bagi orang banyak dan dipergunakan sebesar-besarnya

demi kemakmuran rakyat”, hal ini adalah wujud nyata dari pikiran

Hatta yang memandang negara sebagai pemenuhan kebutuhan dan

kesejahteraan rakyat (Hatta, 2014).

Setelah beberapa tahun di alam kemerdekaan hingga memasuki

tahun 1950an, perbedaan pendapat antara Hatta dan Soekarno yang

semakin tajam pada akhirnya mengharuskan Hatta mundur sebagai

Wakil Presiden pada tahun 1956. Faktor utama perbedaan pendapat

terletak pada keterlibatan PKI yang semakin dominan dalam

pemerintah dengan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis)

dan persoalan Irian Barat yang bagi Hatta tidak terlalu penting.


Menurut Cribb & Kahin (2012) sebenarnya banyak pihak yang melihat

Hatta dapat menjadi tokoh utama penentang Soekarno dan Demokrasi

Terpimpin. Tetapi Hatta tidak menunjukkan sikap resistensi yang

terbuka kepada Soekarno, hal ini dilakukannya dalam rangka untuk

menjaga integrasi bangsa yang baru berdiri ketika itu.

1. Haji Agus Salim: The Grand Old Man

Haji Agus Salim sebenarnya memiliki kesempatan untuk hidup

mewah kalau saja ia tetap pada posisinya bekerja sebagai agen Belanda

sepulang dari Mekkah. Namun, kesadarannya atas identitas begitu kuat

sehingga telah mengalihkan pikirannya untuk ikut serta berjuang

memercikkan semangat anti kolonial. Atas pilihannya tersebut telah

membuat putra Minangkabau ini hidup di luar kebiasaan pemimpin

politik lainnya. Haji Agus Salim konsisten berjuang dengan merelakan

hidup bermewah-mewahan.

Lahir di Koto Gadang (Sumatera Westkust) pada 8 Oktober 1884

dengan nama Musyudul Haq dari seorang Jaksa Pengadilan yang

terpandang, Sutan Mohamad Salim. Nama Agus Salim tersemat ketika

sapaan “Gus” melekat pada dirinya disaat sekolah di Europeesche

Lagere School (ELS), hingga menjadi Agus Salim yang berarti Agus

putra dari tuan Salim. Setelah lulus ELS pada 1897, Agus Salim

melanjutkan studinya ke Hogere Burger School (HBS) di Batavia. Dari

Batavia ia mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda.

Harapannya untuk melanjutkan studi tersebut ternyata tidak

terkabulkan hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja.

Eksistensi Haji Agus Salim dapat dilihat pada statusnya sebagai

penerjemah, aktivis politik, wartawan, diplomat ulung, negarawan,

alim ulama, dan intelektual. Peran tersebut dilakoninya dalam jiwa

zaman (zeitgeist) yang sedang bergejolak di awal abad 20. Agus Salim

ikut serta terlibat dalam dialektika zaman dengan menonjolkan

identitas keislaman dan keindonesiaan yang dominan, pilihan tersebut

telah menempatkan Agus Salim sebagai sosok the grand old man,

penopang eksistensi republik Indonesia yang tidak tergantikan. Dalam


sejarah bangsa Indonesia, Haji Agus Salim dikenal sebagai anggota

perumus Pembukaan Undang Undang Dasar tahun 1945, anggota

dewan Volksraad dan tokoh Serikat Islam di masa Pemerintah Hindia

Belanda, diplomat yang meraih pengakuan internasional pertama bagi

Republik Indonesia, dan Menteri Luar Negeri era revolusi.

Salah satu keunggulan yang melekat pada diri seorang Haji Agus

Salim, dan bahkan tidak dimiliki oleh founding father lainnya adalah

kepiawaiannya berbicara dalam banyak bahasa. Haji Agus Salim

menguasai beberapa bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Belanda,

Prancis, Arab, Turki, dan Jerman. Namun, di balik itu semua menurut

Willem Schermerhorn, ketua delegasi Belanda pada Perundingan

Linggarjati dalam sebuah catatannya menulis “hanya satu kelemahan

Agus Salim, yaitu selama hidupnya selalu melarat dan miskin” (Ma’rif,

2013). Agus Salim hingga akhir hayatnya tidak pernah mempersoalkan

hal tersebut, sebaliknya ia konsisten dengan prinsip-prinsipnya yang

mengedepankan pengorbanan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia.

Perjuangan Haji Agus Salim untuk eksistensi bangsa Indonesia

terlihat pada perannya sebagai Menteri Luar Negeri di kabinet Syahrir.

Ia adalah tokoh pembuka hubungan diplomatik dengan negara-negara

Arab, terutama negara Mesir. Hubungan ini sekaligus merupakan

bentuk pengakuan atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan

Belanda. Pemahamannya yang dalam mengenai Islam telah

menempatkan Haji Agus Salim sebagai penengah dalam perumusan

dasar negara.

2. Sutan Syahrir: Politics of Value

Syahrir adalah satu dari tujuh begawan revolusi Indonesia.

Ketujuh orang tersebut adalah Soekarno, Hatta, Syahrir, Amir

Sjarifoeddin, Tan Malaka, Sudirman, dan A. H. Nasution, dalam kadar

yang berbeda menentukan arah dan produk revolusi. Ketujuh

pemimpin tersebut dengan caranya masing-masing berkontribusi bagi

jalannya revolusi. Setelah revolusi usai, mereka pun mengalami


peruntungan yang berbeda, aliansi berbeda, dan perimbangan kekuatan

yang berbeda pula (Poeze, 2015).

Setelah lulus dari AMS (Algemene Middelbare School) tahun

1929, Syahrir melanjutkan sekolahnya ke Universiteit van Amsterdam,

Belanda, dengan mengambil konsentrasi Hukum. Tidak lama setelah

keberangkatannya itu, beberapa tokoh organisasi seperti

Sukarno, Gatot Mangkupradja, dan rekan-rekannya ditangkap oleh

Pemerintah Hindia Belanda karena dinilai melakukan propaganda

untuk menentang pemerintah. Keberuntungan memihak pada Syahrir,

karena ia menyegerakan berangkat ke Belanda.

Selama di Belanda, Syahrir bersentuhan dengan paham sosialis

yang didapatkannya melalui Sociaal Democratische Studenten Club

bentukan Partai Sosialis Demokrat Belanda. Melalui club ini Syahrir

untuk pertama kalinya membedah secara mendalam gagasan tokoh-

tokoh politik dunia yang sedang dikagumi pada saat itu,

seperti pemikiran Friedrich Engels, Otto Bauer, Karl Marx, Rosa

Luxemburg, dan lainnya (Seri Buku Tempo, 2012). Mendapatkan

kesempatan pendidikan di Eropa benar-benar membuat pemikiran

Syahrir menjadi terbuka dengan berbagai macam gagasan serta situasi

politik internasional yang sedang terjadi.

Mendapat kabar ada seorang pemuda yang berbakat dan menaruh

perhatian pada keadaan Hindia Belanda, Hatta ketika itu sebagai ketua

PI memanggil Sjahrir untuk membantu pergerakan PI, Sjahrir pun

dipercaya sebagai sekretaris. Sejak itulah hubungan kedua putra asal

Minangkabau tersebut terjalin, hingga menggagas terbentuknya PNI

Baru di tahun 1931 dengan mengedepankan asas kaderisasi partai

melalui pendidikan (Tirtoprodjo, 1996).

Pada tahun 1931, Syahrir memutuskan untuk kembali ke

Indonesia, dan meninggalkan studinya, niat Syahrir adalah untuk terjun

langsung dalam pergerakan bersama tokoh lainnya. Sesampai di

Indonesia ia diminta memimpin PNI Baru pada kongres PNI Baru di

Yogyakarta tahun 1932. Sekembali Hatta pada tahun 1933

https://www.uva.nl/en/home

https://id.wikipedia.org/wiki/Gatot_Mangkoepradja

https://books.google.co.id/books?id=vzwAExNhpRQC&lpg=PA58&ots=9Rmulw8t35&dq=Sociaal%20Democratische%20Studenten%20Club&pg=PA58#v=onepage&q=Sociaal%20Democratische%20Studenten%20Club&f=false

https://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Bauer

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg

https://en.wikipedia.org/wiki/Rosa_Luxemburg


kepemimpinan PNI Baru diserahkan kepadanya. Geliat aktivitas PNI

Baru dan organisasi pergerakan lainnya ternyata mengkhwatirkan

pemerintah, terutama bagi Gubernur Jenderal ketika itu Bonifacius

Cornelis de Jonge. Akhirnya, pada Februari 1934 Sjahrir dan Hatta

ditangkap, dan kemudian pada Desember 1934 mereka bersama tokoh

lain seperti Tjipto Mangunkusumo, Iwa Kusumasumantri

dibuang ke Boven Digoel, dan pada tahun 1936 dipindahkan ke Banda

Neira.

Syahrir dan Hatta menanti selama lima tahun untuk kemudian

dapat bebas ketika Jepang menduduki Hindia Belanda pada tahun

1942. Setelah bebas Syahrir dan Hatta pun bertemu dengan Soekarno.

Pertemuan tersebut ternyata menempatkan mereka untuk memilih jalan

berbeda dalam menghadapi Jepang. Soekarno dan Hatta memilih jalan

berkolaborasi dengan Jepang, sementara Syahrir memilih jalan

perjuangan secara underground dengan membangun basis massa

rakyat. Keputusan Soekarno dan Hatta berkolaborasi dengan Jepang

seringkali menjadi perdebatan yang tidak selesai dalam sejarah bangsa

Indonesia. Mengingat, pada satu sisi mereka menganggap cara

demikian adalah langkah terbaik dan strategis untuk mencapai

kemerdekaan Indonesia tanpa harus berperang melawan Jepang.

Sementara itu, bagi Tan Malaka, termasuk Syahrir, cara demikian

dinilai terlalu lemah dan berbelit. Bagi Tan Malaka musuh harus

dihadapi dengan perlawanan terang-terangan (Kahin, 2013). Namun,

antara Tan Malaka dan Syahrir juga memiliki perbedaan konsepsi,

agaknya Tan Malaka lebih radikal ketimbang Syahrir (Poeze, 2015).

Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia dihadapkan

dengan tantangan besar, yakni mempertahankan status

kemerdekaan dari serangan militer Belanda yang kembali

menancapkan kekuasaannya, serta memenangkan pengakuan dunia

internasional atas kemerdekaan Republik Indonesia melalui

jalan perundingan dan diplomasi. Di antara banyak tokoh, terdapat dua

pandangan yang berbeda dalam penyelesaian tersebut. Tan Malaka

menempatkan perjuangan tanpa perundingan, yang artinya

https://id.wikipedia.org/wiki/Bonifacius_Cornelis_de_Jonge

https://id.wikipedia.org/wiki/Bonifacius_Cornelis_de_Jonge

https://en.wikipedia.org/wiki/Tjipto_Mangoenkoesoemo

https://en.wikipedia.org/wiki/Iwa_Koesoemasoemantri

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Boven_Digoel

https://www.zenius.net/blog/7968/biografi-tan-malaka


kemerdekaan harus diperoleh melalui jalan perlawan. Sementara, bagi

Syahrir dan Hatta menganggap kemerdekaan yang realistis

sesungguhnya hanya bisa dicapai secara bertahap, rapi, dan elegan,

bukan frontal dengan angkat senjata.

Sebagai perdana Menteri yang diangkat pada 14 November 1945,

Syahrir dianggap oleh Belanda sebagai tokoh yang tidak berkolaborasi

dengan Jepang, dengan demikian sikap Belanda pun melunak dan

membuka ruang untuk mengadakan perundingan. Pada tahun 1946

Perundingan Linggarjati dilaksanakan, walau perundingan dirasa

merugikan Indonesia, tetapi bagi Syahrir adalah pintu untuk membawa

sengketa antara Belanda dan Indonesia ke sidang internasional.

Terbukti pada tahun-tahun berikutnya melalui Perjanjian Renville,

Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar telah melibatkan pihak

ketiga sebagai penengah.

Syahrir sebenarnya adalah perdana Menteri yang lihai dalam

berdiplomasi. Kelihaian tersebut akhirnya telah membuka mata dunia

untuk memperhatikan Indonesia yang ketika itu sedang bersengketa.

Perhatian pertama diberikan oleh India, hal ini berkat hubungan yang

dibangun oleh Syahrir, pada 20 Agustus 1946 Indonesia memberi

bantuan beras kepada India yang sedang mengalami krisis pangan. Jasa

baik tersebut kemudian disambut dengan hubungan diplomatis yang

harmonis hingga India membuka pintu bagi Syahrir untuk

memperkenalkan Indonesia melalui Konferensi Hubungan Negara-

negara Asia di New Delhi.

Perjuangan diplomasi Syahrir untuk Indonesia adalah

perwujudan menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang baru lahir. Gerak

politics of value yang ditampilkan Syahrir dalam PNI Baru dan

diplomasi politik pasca kemerdekaan merepresentasikan pikiranya

yang rasional. Jalan diplomasi yang dipilih merupakan jalan

perjuangan dalam mengimbangi perlawanan fisik yang digerakkan oleh

Jenderal Soedirman dan Tan Malaka.

http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/56892037

http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/56892037


D. Refleksi

Dewasa ini Indonesia sedang dihadapkan dengan krisis nasional

yang bersifat multidimensional. Jika tidak diperhatikan hal ini akan

menjadi faktor pemicu bagi munculnya disintegrasi bangsa.

Sesungguhnya persoalan tersebut merupakan warisan strategi pecah

belah Belanda yang hingga saat ini masih ter(di)wariskan oleh bangsa

Indonesia. Selama menjajah Indonesia, ternyata Belanda telah

membangun narasi-narasi propokatif yang ternyata telah membangun

sikap kecurigaan antar kelompok masyarakat. Munculnya reaksi protes

daerah berupa gerakan separatis, dan konflik horizontal yang

dilatarbelakangi oleh persoalan etnisitas menjadi masalah rentan yang

selalu dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Tidak berlebihan untuk mengatakan terdapat banyak persoalan

di tengah masyarakat yang belum tertangani dengan baik, dari

persoalan pembangunan yang belum merata di banyak daerah,

kesejahteraan sosial, hingga pada persoalan hukum yang masih

dipandang belum menjamin rasa keadilan. Sementara itu, usaha untuk

menuju perbaikan masih dirasakan “masih jauh panggang dari api”.

Keadaan demikian dapat dimaklumi mengingat Indonesia adalah

negara besar dengan jumlah penduduk hingga 260 juta jiwa lebih.

Dengan demikian, adalah konsekuensi logis bagi Indonesia untuk

selalu menghadirkan jawaban dan solusi atas persoalan yang muncul,

hingga terbangunnya harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara.

Sebenarnya founding fathers bangsa telah meletakkan

pandangan dan dasar-dasar kehidupan berbangsa yang jauh kedepan,

melalui rajutan identitas yang mengakar dalam budaya Nusantara.

Identitas tersebut melintasi sekat-sekat sektoral budaya, suku, dan ras.

Melalui semangat “Bhineka Tunggal Ika” maka perwujudan Indonesia

yang satu dalam keberagaman terbangun dalam identitas yang beragam

tersebut. Founding fathers sesungguhnya telah memikirkan Indonesia

kedepan merupakan negara yang besar, oleh sebab dalam

perjuangannya mereka menghadirkan narasi-narasi besar tentang


merawat persatuan, yang berkenaan dengan semangat tolerasi,

bergotong royong, dan keadilan sosial.

Pada dasarnya terdapat peluang besar bagi para founding

fathers untuk tidak bersatu dan tidak memikirkan persoalan persatuan

Indonesia, mengingat perbedaan kultur yang ada di antara mereka

menjadi faktor utama untuk membangun semangat etnosentris tersebut.

Namun, pikiran sempit tersebut telah ditepis oleh mereka melalui ide

dan gagasan besar untuk merajut persatuan bangsa. Berasal dari tempat

dan budaya yang berbeda tidak membuat mereka harus berpikir dalam

ruang budaya yang sempit, faktor-faktor pendidikan telah mengilhami

sekaligus menyadari mereka akan pentingnya persatuan di atas

keberagaman bangsa. Beberapa orang tokoh Minangkabau ikut serta

dalam membangun narasi besar tersebut, diantaranya Mohammad

Hatta menempatkan persatuan Indonesia untuk semua etnis dan agama,

baginya kemerdekaan harus diisi melalui peran semua komponen

bangsa. Syahrir melalui politic of value memandang persatuan bangsa

adalah hal penting agar kemerdekaan sejati dapat diraih. Sementara itu,

Haji Agus Salim menempatkan ruh agama sebagai kekuatan yang

melandasi perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan. Sudah

sewajarnya buah pikir mereka diwariskan untuk menjawab tantangan

disruption yang melanda Indonesia dan dunia saat ini.

Daftar Pustaka

Adams, C. (2007). Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Jakarta: Yayasan Bung Karno.

Ahmad, T. A. (2016). Sejarah Kontroversial di Indonesia (Perspektif

Pendidikan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Anderson, B. (2017). Revoloesi Pemuda. Dalam B. T. Wardaya (Ed.),

Membangun Republik (hlm. 45–90). Yogyakarta: Penerbit

Galangpress.

Asnan, G. (2007). Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun

1950-an. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.


Bertrand, J. (2012). Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia.

Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Boedi, T. S. (2016). Resolusi Konflik Agama Di Pulau Ambon. Jurnal

Ketahanan Nasional, 14(3), 51–60.

https://doi.org/10.22146/jkn.22305

Cipto, B. (2003). Gerakan Separatis Dan Dampaknya Terhadap

Pengembangan Demokrasi. Jurnal Fakultas Hukum UII,

XXVI(47), 89137.

Cribb, R., & Kahin, A. (2012). Kamus Sejarah Indonesia (G. Triwira,

Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.

Hatta, M. (2014). Demokrasi Kita: Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi

dan Kedaulatan Rakyat. Bandung: Sega Arsy.

Hatta, M. (2018). Berjuang dan Dibuang: Untuk Negeriku (Sebuah

Otobiografi). Jakarta: Kompas.

Hatta, M., Subarjo, A., Maramis, A. A., Sunario, & Pringgodigdo, A.

G. (1980). Uraian Pancasila. Jakarta: Mutiara.

Hidayat, F. (2018, Januari 23). Ini Daerah Rawan Konflik di Pilkada

2018 Versi Mendagri. Diambil 29 Oktober 2019, dari

Detiknews website: https://news.detik.com/berita/d-

3829909/ini-daerah-rawan-konflik-di-pilkada-2018-versi-

mendagri

Ikrar Nusa Bhakti, & Natalius Pigay. (2019). Menemukan Akar

Masalah dan Solusi Atas Konflik Papua: Supenkah? IKRA-ITH

HUMANIORA.

Kacung Marijan. (2019). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi

Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana.

Kahin, G. (1980). In Memoriam: Mohammad Hatta, (1902-1980).

Southeast Asia Program Publications at Cornell University,

(30), 112–119.

Kahin, G. (2013). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia (Tim

Komunitas Bambu, Penerj.). Depok: Komunitas Bambu.

Korwa, R. (2013). Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Jurnal

Politico, 2(1). Diambil dari


https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/156

7

Latif, Y. (2017). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan

Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Lombard, D. (2018). Nusa Jawa: Silang Budaya. Jakarta: Gramedia.

Ma’rif, A. S. (2013). Diplomat Jenaka Penopang Republik. Majalah

Tempo, 12.

merdeka.com. (2017, Oktober 4). Rekonsiliasi kultural Jawa-Sunda

dalam peristiwa Perang Bubat. Diambil 29 Oktober 2019, dari

Merdeka.com website:

https://www.merdeka.com/peristiwa/rekonsiliasi-kultural-jawa-

sunda-dalam-peristiwa-perang-bubat.html

Nasikun. (2011). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Nugraha, R. C., & Winarti, M. (2018). Kiprah Devisi Siliwangi dalam

Menghadapi Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948. Factum:

Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 7(2), 215–226.

Patji. (2003). Tragedi Sampit 2001 dan Imbasnya ke Palangkaraya

(Dari Konflik ke (Re)konstruksi). Jurnal Masyarakat dan

Budaya, 5(2). Diambil dari

http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/249

Poeze, H. (2015). Kerjasama Singkat Tan Malaka dan Sjahrir. Dalam

Tan Malaka dan Sjahrir dalam Kemelut Sejarah. Bandung:

Sega Arsy.

Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional. Depok:

Komunitas Bambu.

Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern (Tim Serambi,

Penerj.). Jakarta: Serambi.

Saafroedin Bahar, Ananda B. Kusuma, & Nannie Hudawati (Ed.).

(1995). Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) & Panitia

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Jakarta: Sekretariat

Negara Republik Indonesia.


Seri Buku Tempo. (2012). Bapak Bangsa; Sjahrir, Peran Besar Bung

Kecil. Jakarta: Tempo.

Sobandi, K. R. (2016). Separatisme di Asia Tenggara: Antara Penguasa

dan Gerakan Nasionalis Kelompok Minoritas. Jurnal Kajian

Wilayah, 2(1), 35–55. https://doi.org/10.14203/jkw.v2i1.320

Sultan Hamengku Buwono X. (2008). Merajut Kembali Keindonesiaan

Kita. Jakarta: Gramedia.

Suryani, D. (2016). Konflik dan Resolusi Konflik: Perbandingan di

Sambas dan Sampit. Jurnal Penelitian Politik, 16.

Suryohadiprojo, S. (2001). Integrasi Bangsa. Jurnal Ketahanan

Nasional, 6(2). Diambil dari http://i-

lib.ugm.ac.id/jurnal/detail.php?dataId=2988

Suwarno. (2012). Sejarah Politik Indonesia Modern. Yogyakarta:

Penerbit Ombak.

Syamdani. (2009). PRRI: Pemberontakan atau Bukan? Yogyakarta:

MedPress.

Tirtoprodjo, S. (1996). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.

Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta.

Utomo, I. N. (2018). PENDIDIKAN DALAM PEMIKIRAN

MOHAMMAD HATTA. Ilmu Sejarah - S1, 3(1). Diambil dari

http://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/ilmu-

sejarah/article/view/12061

Widjajadi, A. W. (2018). Perjumpaan dan Perpisahan Dwitunggal

Sukarno-Hatta. Diambil 28 Oktober 2019, dari Tirto.id website:

https://tirto.id/perjumpaan-dan-perpisahan-dwitunggal-sukarno-

hatta-cDYp

www.tionghoa.info. (2015, Mei 9). Korban Mei 1998: Mengapa Harus

Perempuan Tionghoa? | Tionghoa.INFO - Tradisi dan Budaya

Tionghoa. Diambil 29 Oktober 2019, dari

https://www.tionghoa.info/korban-mei-1998-mengapa-harus-

perempuan-tionghoa/

Zuhdi, S. (2017). Integrasi Bangsa dalam Bingkai Keindonesiaan.

Jakarta: Wedatama Widya Sastra.


==(11)==

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI AKAR MASALAH

DAN SOLUSI1

Warsono

Dosen PMPKn FISH Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan penyakit yang menggerogoti kesejahteraan

suatu bangsa. Dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dikorup oleh pejabat

yang hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya. Oleh

karena itu, selama ada korupsi, maka pembangunan tidak akan

berjalan. Begitu juga sebaliknya, selama pejabat terutama kepala

daerah tidak melakukan korupsi maka pembangunan di daerah tersebut

berjalan dengan baik. Dengan pembangunan, akan muncul lapangan

kerja, sehingga pendapatan masyarakat bisa ditingkatkan.

Memang dalam lima tahun ini upaya peningkatan indek persepsi

korupsi yang dilakukan oleh pemerintah bisa dikatakan cukup berhasil.

Hal ini ditandai dengan peningkatan peringkat dan skor dari tahun

2012 sampai tahun 2017. Pada tahun 2017 Indonesia berada pada

peringkat 96 dari 180 negara dengan skor 37. Pada tahun 2012

Indonesia berada pada peringkat di atas seratus, dengan skor 32. Di

kawasan negara asean IPK Indonesia memang berada di atas Philipna,

Vietnam, dan Kambojo, namun masih berada di bawah Malaysia, dan

Thailan.

1 Makalah disampaikan dalam seminar Nasional tentang Pendidikan Anti Korupsi

yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018.


Meskipun indek persepsi korupsi (IPK) di Indonesia terus

meningkat, namun korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan.

Indek persensi anti korupsi (IPAK) justru menurun dari 3,71 pada

tahun 2017 menjadi 3,66 pada tahun 2018 (sumber

http://databoks.katadata.co.id). Semakin rendah IPAK semakin rendah

perilaku anti korupsi. Fenomena yang terjadi di DPRD Kota Malang

dan beberapa kepala daerah yang tertangkap OTT KPK, termasuk

beberpa kepala daerah yang berjenis kelamin perempuan

mengindikasikan bahwa korupsi sudah menjadi budaya, dan dilakukan

oleh semua lapisan serta golongan. Partai politik yang berkaitan

dengan agamapun tidak mampu membebaskan kadernya dari perilaku

korupsi. Masih banyak elit politik yang terjerat kasus korupsi berasal

dari partai politik yang berbasis Islam. Agama sebagai sumber

moralitas seakan tidak berdaya untuk mencegah terjadinya korupsi.

Sebenarnya Indonesia telah memiliki instrumen untuk

membentuk karakter yang diharapkan bisa mencegah perilaku korup.

Secara formal, ada dua instrumen untuk membentu karakter, yaitu

pendidikan agama dan Pancasila. Semua warga negara tentu telah

memperoleh pendidikan agama maupun Pancasila, karena keduanya

masuk kedalam kurikulum wajib di sekolah, mulai dari sekolah dasar

(SD) sampai ke perguruan tinggi (PT). Agama sebagai pandangan

hidup dan sumber moral tidak membolehkan adanya korupsi. Tidak

ada agama yang dianut di Indonesia yang mengajarkan atau

membolehkan korupsi. Bahkan dalam ajaran agama perilaku korupsi

merupakan dosa, yang bisa menghantarkan manusia masuk neraka.

Sedangkan pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk

membentuk warga negara yang baik, yang patuh terhadap hukum,

mampu memahami dan mangamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai

pandangan hidup. Dengan demikian, pendidikan Pancasila secara

langsung atau tidak langsung membentuk sikap anti korupsi, karena

korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan

dengan nilai-nilai Pancasila. Namun kedua Instrumen tersebut belum

mampu membentuk karakter dan moral bangsa dan tidak mampu


mencegah perilaku korup. Perilaku korup justru lebih banyak dilakukan

oleh mereka yang berpendidikan tinggi, yang berarti lebih banyak

(lama) memperoleh pendidikan agama dan Pancasila.

B. Akar dari perilaku korusi

Yang perlu kita cari adalah apa yang menyebabkan terjadinya

korupsi. Begitu kuatnya dorongan untuk melakukan korupsi, sampai

agamapun seakan tidak berdaya mencegahnya. Ada beberapa faktor

yang menjadi pendorong terjadinya perilaku korupsi, dianataranya

adalah sistem demokrasi, pemahaman masyarakat tentang demokrasi

yang masih rendah atau tidak utuh, dan karakter yang buruk dari

seorang pejabat.

Pertama, sistem demokrasi secara tidak lansung menjadi

pendorong perilaku korupsi. Beaya politik di Indonesia yang harus

ditanggung oleh calon maupun partai politik pendukung calon cukup

besar. Beaya tersebut antara lain untuk kampanye, pembuatan alat

peraga kampanye (APK), membayar saksi. Partai politik yang tidak

memiliki dana cukup besar biasanya akan mengalami kesulitan untuk

mengusung kadernya yang tdak memiliki dana (miskin) untuk

dicalonkan menjadi kandidat dalam proses politik. Oleh karena itu,

meskipun banyak partai politik yang berhak ikut dalam pemilu, tidak

semuanya bisa mengajukan calon dalam pemilu, khususnya dalam

pilpres maupun pilkada.

Wacana mahar politik yang sering terdengar namun juga

seringkali diingkari oleh para pemimpin partai, sebenarnya merupakan

realita yang tidak bisa dielakan, karena untuk mengusung calon dalam

pilkada maupun pilpres membutuhkan dana yang besar. Dana yang

dibutuhkan untuk membayar saksi dengan asumsi setiap orang seratus

ribu rupiah, dengan jumlah TPS 546 ribu bisa mencapai sekitar 54,6

milyard. Menurut Arif Budiman ketua KPU, untuk pilpres tahun 2019

jumlah TPS bisa mencapai 780 ribu. Ini berarti dana yang digunakan

untuk membayar saksi akan lebih besar dibanding dengan pemilu tahun


sebelumnya. Belum lagi anggaran untuk membuat APK. Dengan

luasnya wilayah Indonesia tentu butuh dana besar untuk kampanye

maupu pembuatan APK.

Pertanyaannya adalah siapa yang harus menyediakan dana

tersebut?. Sudah tentu dana tersebut sebagian harus ditanggug oleh

calon dan partai politik. Jika ada sumbangan dari kelompok pengusaha

tentu tidak gratis. Semuanya akan diperhitungkan ketika calon nanti

menang dan sudah menduduki jabatan. Oleh karena itu, calon yang

menang dan sudah menduduki jabatan seringkali terpaksa melakukan

korupsi untuk membayar ‘hutang” dana pada saat pemilihan. Hal ini

bisa menjadi pendorong terjadinya tindak pidana korupsi.

Kedua, dalam masyarakat yang belum cerdas, dan belum

berdaya secara ekonomi, sistem demokrasi bisa menjadi faktor

terjadinya korupsi. Rakyat yang memiliki kedaulatan atas negara,

karena ketidakpahamannya justru “menjual” kedaulatannya. Mereka

terjebak kedalam cara berpikir yang sangat pragmatis, dengan

“menjual” hak suaranya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh

mereka yang haus akan jabatan untuk melakukan politik uang.

Apa yang dilakukan oleh warga negara dalam proses demokrasi

sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, keyakinan, dan keinginan

mereka (Rosenberg,2008:34-35). Sebagai contoh orang yang ingin

sehat, dan ia mengetahui dan percaya bahwa olah raga itu

meyehatkan, maka dia akan melakukan olah raga. Ketika seseorang

mengetahui bahwa pemilu itu pesta demokrasi, dan mereka ingi

memperoleh bagian dari pesta tersebut, karena mereka tidak yakin

bahwa siapapun yang terpilih tidak akan berdampak kepada kehidupan

dirinya, maka mereka akan cederung bertindak pragmatis dengan

menerima politik uang.

Politik uang yang dilakukan calon pejabat untuk “membeli” suara

rakyat dalam proses demokrasi memberi peluang terjadinya korupsi.

Pejabat yang sudah mengeluarkan banyak dana untuk “membeli” suara


rakyat sulit untuk tidak melakukan korupsi dalam rangka pengembalian

modalnya.

Beaya politik tersebut menjadi semakin mahal, ketika rakyat juga

tidak peduli dan apatis terhadap proses demokrasi. Ketikdakpedulian

ini bisa dilihat dari tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu. Dalam

sejarah demokrasi di Indonesia tingkat partisipasi politik tertinggi

terjadi pada masa awal orde baru, yaitu pada tahun 1971 yang

mencapai angka 96,6 %, terlepas ada tidaknya mobilisasi politik.

Kemudian sejak reformasi partisipasi politik justru terus menurun,

sedangkan golput justru semakin meningkat. Pada pilpres tahun 2009

partisipasi politik hanya mencapai 71,7 dan angka golput mencapai

28,3% (http://www.merdeka.com). Pada pilpres tahun 2014 partisipasi

politik menurun menjadi 69,68%, sedangkan golput meningkat

menjadi 30,42%. Ini tentu merupakan hal yang sangat ironis, karena

ketika rakyat diberi kebebasan dan hak politik justru partisipasi

politiknya semakin menurun dan golputnya semakin meningkat.

Ada kesalahan pemahanan sebagian besar rakyat terhadap

makna pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi. Pemilu sering

dimaknai sebagai pesta demokrasi. Terminologi ini bisa membawa

implikasi psikolgis bahwa mereka harus memperoleh sesuatu yang bisa

dinikmati secara langsung, sehingga mereka tidak mau datang ke

tempat pemunguntan suara (TPS), jika tidak ada iming-iming yang

akan diterima. Mereka menganggap memilih adalah hak, sehingga

mereka bisa saja tidak menggunakan haknya, jika dianggap tidak

memberi keuntungan secara pribadi dan sesaat. Pemahaman seperti ini

juga berkontribusi terhadap tindak pidana korupsi, karena ada politik

uang.

Hasil survey saya terhadap para mahasiswa menunjukan bahwa

sebagian besar (95%) mahasiswa tidak memahami demokrasi dan

pemilu secara mendasar. Esensi pemilu untuk menentukan masa

depaan bangsa melalui pemilihan pemipim (untuk pilpres dan pilkada)

dan wakil rakyat (pileg) tidak banyak dipahami oleh para mahasiswa.

Bahkan mereka juga terjebak pada cara berpikir yang pragmatis yang

http://www.merdeka.com/


melihat kepentingan sesaat dan untuk kepentingannya sendiri. Kondisi

seperti ini sangat rawan terhadap politik uang, yang bisa menjadi

penyebab terjadinya korupsi.

Ketiga, karakter atau mental penerabas. Koentjaraningrat telah

sejak lama mengingatkan adanya mental penerabas dalam budaya

masyarakat Indonesia. Mental penarabas merupakan cara pandang

dan kebiasaan untuk memperoleh sesuatu dengan menghalalkan segala

cara. Mental penerabas merupakan mental yang lebih banyak

berorientasi kepada materi dan duniawi. Kita sering menyaksikan ada

orang yang begitu memperoleh suatu jabatan lalu bersujud syukur dan

bersuka ria, tetapi ada juga yang ketika diberi jabatan dengan sedih dan

mengucapkan innalilahi wa innailaihi rojiun. Dua sikap tersebut

karena paradigma yang berbeda, yang satu berorientasi kepada

duniawi (kekuasaan) dan yang satunya berorientasi kepada akhirat

(relegius dan amanah). Yang orieentasi duniawi (kekuasaan) bermotif

untuk memperoleh sesuatu, sedangkan orientasi akhirat (relegius)

bermotif untuk memberi dan tanggung jawab (amanah).

Keduanya membawa konsekwensi yang berbeda. Bagi mereka

yang bersujud dan bersuka ria, memandang jabatan sebagai suatu

kekuasaan yang memberi kewenangan untuk berbuat. Sedangkan

mereka yang mengucapkan innalilahi wa innailaihi memandang jabatan

sebagai amanah, yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan

dengan baik.

Mereka yang memandang jabatan sebagai kekuasaan akan

berusaha memperoleh dengan berbagai cara, termasuk menggunakan

politik uang, karena dengan memiliki jabatan mereka akan memiliki

kewenangan untuk melakukan sesuatu. Dengan kewenangan yang

dimiliki, pejabat bisa membuat kebijakan sesuai dengan kehendaknya,

termasuk dijualbelikan. Banyak pejabat yang tertangkap KPK karena

diduga terlibat dalam kasus jual beli jabatan, seperti yang sedang

disangkakan kepada Taufiqurrahman bupati Nganjuk. Beliau disangka

telah memperjualbelikan jabatan kepala dinas di lingkunga kabupaten

Nganjuk. Yang menarik adalah banyak juga orang yang mau


“membeli” jabatan tersebut, karena ingin memiliki kewenangan yang

bisa digunakan untuk memperkaya diri alias korupsi.

Selain dijual, jabatan juga bisa dibagi-bagi kepada sanak saudara,

sehingga muncul istilah korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Pembagian jabatan kepada sanak saudara bisa menimbulkan dinasti

politik yang sangat rawan terhadap tindak korupsi. Korupsi yang

terjadi di berbagai daerah salah satunya juga disebabkan adanya dinasti

politik, karena terjadi akumulasi kekuasaan. Jika Lord Acton

menyebutkan bahwa power tend to corrup. Apa yang dikatakan oleh

Acton tersebut tidak hanya berlaku pada masa jabatan yang panjang,

tetapi juga dalam bentuk akumulasi jabatan pada keluarga (dinasti

politik). Maka pengumpulan kekuasaan kepada banyak orang dalam

suatu keluarga juga cenderung korup. Misal, ketika seorang kepala

daerah kemudian menjadikan saudaranya sebagai ketua DPRD, dan

anaknya menjadi salah satu pejabat di pemerintahan, potensi tindak

penyelahgunaan kekuasaan sangat tinggi. Hal ini juga telah terbukti di

berbagai daerah, seperti yang terjadi di Propinsi Tanggerang, dan

Kabupaten Klaten jawa Tengah. Oleh karena itu ada upaya untuk

menghindari terjadinya dinasti politik.

KKN juga berdampak kepada kinerja pejabat kurang baik, karena

tidak didasarkan kepada kompetensi, tetapi lebih didasarkan kepada

siapa yang memliki uang atau loyalitas. Kompetensi menjadi

pertimbangan yang ke sekian dalam memilih seorang pejabat, yang

penting ada uang atau memiliki loyalitas yang tinggi, sehingga bisa

saling melindungi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bagi yang memandang jabatan sebagai amanah, kalau bisa

berusaha menghindar, karena melihat beratnya tanggugjawab yang

harus diemban. Bagi mereka, jabatan adalah suatu yang harus

dipertanggungjawabkan, bukan hanya dihadapan bangsa dan negara,

tetapi juga kepada Tuhan Yang Esa. Oleh karena itu, dalam setiap

pengangkatan seorang menjadi pejabat ada pelantikan. Salah satu hal

yang ada dalam pelantikan adalah adanya sumpah jabatan. Para pajabat

yang dilantik harus mengucapkan sumpah di bawah kitab suci. Salah


satu subtansi sumpah adalah bahwa adanya pertanggungjawaban

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan menyaksikan dan tahu

apa yang nampak dan yang ada di dalam hati pejabat.

Sumpah dalam pelantikan seharusnya menjadi pengendali diri

dari setiap pejabat yang baru diangkat, agar dalam menduduki jabatan

bukan hanya kekuasaan semata yang dipandang, tetapi juga

mengemban suatu amanah untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sumpah ini juga merupakan salah satu prasyarat atas kewenangan yang

dimiliki oleh pejabat. Dalam pemerintahan, kasus ini pernah dialami

oleh Anggito Abimanyu. Meskipun yang bersangkutan telah memiliki

surat keputusan sebagai seorang menteri, tidak bisa memiliki

kewenangan karena tidak jadi dilantik.

Mereka yang memandang jabatan sebagai amanah tidak akan

membagi jabatan kepada sembarang orang yang tidak kompeten,

termasuk kepada sanak saudaranya, karena takut tidak mampu

mengemban amanah tersebut. Mereka juga tidak berani

memperjualbelikan jabatan karena takut dosa. Meskipun mereka

memiliki kekuasaan untuk mengangkat pejabat, tetapi harus

mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah sesuai dengan sumpah

yang diucapkan. Sebagai amanah, mereka akan memberikan jabatan

kepada orang yang memiliki kompetensi, sehingga mampu

melaksanakan apa yang ditugaskan dengan baik. Disinilah berlaku

pameo, jika suatu pekerjaan tidak diberikan kepada ahlinya, maka

tinggal menunggu kehancuran.

Apakah dua paradigma tersebut bisa disatukan dalam arti jabatan

dipandang sebagai kekuasaan dan sekaligus amanah?. Jawabannya

bisa ya bisa tidak, sangat terhgantung kepada karakter orangnya. Bagi

mereka yang memandang jabatan adalah amanah akan menggunakan

kekuasaannya dengan dilandasi oleh pertanggunganjawaban bukan

hanya kepada bangsa dan negara, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha

Esa, sehingga tidak berani menyalahgunakan untuk kepentingan diri

sendiri, kelompok atau golongannya. Sumpah yang diucapkan saat


pelantikan akan mendorong orang menggunakan kekuasaannya untuk

kepentingan bangsa dan negara, karena takut dosa.

Tetapi bagi mereka yang tidak memandang jabatan sebagai

kekuasaan, akan cenderung mengabaikan sumpah jabatan, sehingga

tanggungjawab moral terhadap Tuhan menjadi kabur. Memang tidak

mudah untuk menyatukan dua paradigma tersebut. Jabatan tidak hanya

membutuhkan kompetensi, tetapi juga membutuhkan moralitas.

Mencari orang-orang yang amanah memang tidak mudah, apalagi

orang yang memiliki kompetensi dan amanah tentu lebih sulit. Jabatan

yang tidak disertai dengan moralitas akan cenderung mengarah kepada

penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan harus dikontrol

oleh moralitas, agar tidak disalahgunakan apalagi dijualbelikan.

Munculnya berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan tindak

korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara diantaranya

disebabkan jabatan bukan dipandang sebagai amanah, tetapi lebih

dimaknai sebagai kekuasaan, yang memberi kewenangan untuk

melakukan suatu tindakan. Sumpah yang diucapkan pada saat

pelantikan tampaknya tidak lagi menjadi kekuatan moral yang selalu

membimbing dan menerangi setiap langkah yang diambil oleh pejabat,

tetapi hanya dipandang sebagai ritual belaka. Orientasi materi dan

keduniawian lebih mengedepan dari pada orientasi akhirat dan

kepentingan bangsa dan negara.

Keempat, yang mendorong perilaku korupsi adalah sikap

munafik. Adanya sikap munafik di masyarakat Indonesia juga sudah

disampaikan oleh Mucthar Lubis. Sikap munafik bersumber dari

ketidakjujuran kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain dan

Tuhan. Sikap munafik ini akan semakin memberi kontribusi terhadap

perilakuk korupsi jika bergandengan dengan mental penerabas. Para

koruptor, pada umumnya selain memiliki mental penerabas juga

munafik. Selah satu perwujudan sikap munafik adalah dalam bentuk

gaya hidup. Memang tidak semua gaya hidup berkaitan dengan

kemunafikan, tetapi gaya hidup yang berlebihan dan tidak sesuai

dengan kenyataan merupakan wujud kemunafikan.


Ketika seseorang menduduki suatu jabatan, kemudian merubah

gaya hidup, dengan alasan untuk menyesuaikan dengan jabatannya.

Padahal jabatan tidak ada hubugannya dengan gaya hidup. Jabatan

merupakan status yang diberi kepada seseorang untuk melaksanakan

suatu tugas tertentu, sehingga yang dibutuhkan adalah kompetensi,

bukan gaya hidup. Oleh karena itu, jabatan sebenarnya tidak ada

kaitannya dengan gaya hidup. Jabatan berkaitan dengan peran (role)

dan tanggungjawab seseorang. Namun serinkali, orang setelah

menduduki jabatan merubah gaya hidupnya.

Banyak koruptor yang sebagian uangnya untuk memenuhi gaya

hidup yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Barang-

barang mewah, seperti: mobil, jam tangan, tas, dan berbagai asesoris

untuk menunjang gaya hidup banyak ditemukan sebagai alat bukti

tindak pidana korupsi. Sikap munafik yang bersumber dari

ketidakjujuran terhadap diri sendiri juga menjadi penyebab terjadinya

korupsi.

C. Dampak dari korupsi

Dampak korupsi bukan hanya kemiskinan, tetapi juga

ketimpangan sosial yang bisa mengarah kepada konflik sosial. Korupsi

merupakan ketidakadilan, karena terjadi pengalihan uang negara

kepada seseorang atau sekelompok orang. Uang negara yang

seharusnya untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan rakyat, justru dikorup (diambil) oleh pejabat yang tidak

bermoral dan bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri atau

kelompoknya. Akibatnya pembangunan tidak bisa berjalan

sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, pembangunan bisa

dijadikan indikator adanya tindak korupsi. jika suatu daerah banyak

korupsinya, maka pembangunannya tidak akan berjalan, atau hasil

pembangunannya tidak baik. Atau jika suatu daerah tidak ada

pembangunan, bisa diduga terjadi korupsi.


Korupsi juga menyebabkan kemiskinan. Selama ada korupsi

pembangunan akan terhambat, dan hasilnya tidak optimal bahkan

mangkrak, seperti kasus Hambalang. Mangkraknya pembangunan

karena kasus korupsi, telah menyebabkan tidak optimalnya dana

negara. Dana yang diharapkan bisa segera bisa memberi manfaat

kepada masyarakat, menjadi sia-sia tidak berguna. Padahal

pembangunan dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tidak adanya

pembangunan, maka pendapatan masyarakat bisa menurun, karena

lapangan kerja tidak ada. Korupsi yang terjadi di daerah-daerah,

menyebabkan pembangunan tidak merata di semua wilayah. Akibatnya

terjadi ketimpangan sosial yang bisa memicu terjadinya konflik secara

horisontal.

Korupsi juga bisa merusak mental generasi muda, terutama anak-

anak. Tindak pindana korupsi yang marak diberitakan di media

massa, memberi image bahwa korupsi sudah merupakan hal biasa

(menjadi budaya), yang “boleh” dilakukan siapa saja. Pada awal

reformasi pada era pemerintahan Gus Dur, Gus Mus pernah

menyampaikan bahwa salah satu pelajaran yang berhasil ditanamkan

oleh Soeharto adalah korupsi. Hal ini terbukti, setelah reformasi,

korupsi semakin marak dilakukan bukan hanya di pusat, tetapi juga

dilakukan di daerah-daerah kabuputen dan kota, bahkan sampai ke

institusi yang paling bawah yaitu kecamatan dan kelurahan. Korupsi

juga tidak hanya dilakukan oleh mereka yang tua, tetapi juga banyak

dilakukan oleh mereka yang masih muda.

D. Pendidikan Anti Korupsi

Mengingat akar perilaku korupsi di Indonesia adalah sistem

pemilu, ketidakpahaman masyarakat tentang demokrasi, dan karakter

seseorang, untuk mengatasi atau mencegah perilaku korupsi tidak

cukup hanya dilakukan melalui pendidikan sekolah saja, tetapi juga

pendidikan di keluarga dan perubahan terhadap sistem pemilu.


Perlu dicari sistem yang lebih efisien dalam proses pemilu,

khususnya pilpres, dan pilkada. Upaya untuk mencegah perilaku

korupsi yang ditimbulkan oleh beaya politik yang tinggi, sudah

dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan piplpres, pileg dan

pilkada. Paling tidak dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaran

pemilu bisa dikurangi, karena dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Anggaran pemilu masih bisa ditekan lagi jika sistem pemilu

menggunakan teknologi informasi (electronic voting), sehingga tidak

membutuhkan saksi maupun tempat pemungutan suara. Namun e-

voting mensyaratkan masyarakat yang terdidik dan paham teknologi.

Persoalan yang mendasar penyebab korupsi adalah pemahaman

masyarakat tentang demokrasi dan karakter. Tentu ini harus diatasi

melalui pendidikan. Rendahnya pengetahuan atau kesalahan

pemahaman tentang demokrasi bisa diatasi melalui pendidikan di

sekolah. Sebenarnya, salah satu tugas partai politik adalah melakukan

pendidikan politik. Namun dalam kenyataannya, partai politik jarang

yang melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan pemahaman

konstituennya tentang sistem politik dan demokrasi yang berlaku di

Indonesia. Mereka sibuk mengurus dirinya sendiri, dan merebut

kekuasaan.

Sementara, pendidikan politik di sekolah maupun di perguruan

tinggi tidak terstruktur, dalam arti masuk ke dalam kurikulum.

Pendidikan politik di sekolah biasanya dititipkan dalam matapelajaran

Pkn atau pendidikan Pancasila. Di perguruan tinggi, kecuali jurusan

atau prodi ilmu politik, pendidikan politik bagi mahasiswa hanya

melalui matakuliah pendidikan Pancasila. Dan ini sangat tergantung

kepada dosennya, karena tidak ada bahasan khusus tentang sistem

demokrasi dan pemilu dalam matapelajaran PKn maupun matakuliah

pendidikan Pancasila. Apakah dosennya memasukan materi bagaimana

mencegah korupsi melalui sistem demokrasi sebagai pokok bahasan

atau tidak, tergantung pada minat dan kompetensi dosen. Selain itu,

juga apakah semua dosen pendidikan Pancasila memiliki pemahaman

yang luas dan mendalam tentang sistem politik dan demokrasi.


Dalam kenyataannya, tidak semua dosen pendidikan Pancasila

memiliki latar belakang dan pengetahuan yang cukup untuk membahas

sistem politik dan demokrasi secara luas dan mendalam, apalagi

sampai ke kajian filosofis. Faktor ini menyebabkankan pemahaman

mahasiswa tentang demokrasi sangat bervariasi dan kadang tidak

mendalam. Padahal ketidakpahaman tentang demokrasi merupakan

salah satu penyebab terjadinya tidak pidana korupsi, sebagaimana

diurakan di atas. Oleh karena itu, kalau kita ingin mencegah atau

paling tidak mengurangi tindak pindana korupsi, ketidak pahaman atau

kesalahan dalam memahami demokrasi yang terjadi di masyarakat

harus diluruskan.

Perlu adanya pendidikan politik di sekolah maupun di perguruan

tinggi, baik secara otonomon (berdiri sendiri) atau diintegrasikan pada

matapelajaran atau matakuliah Pkn atau pendidikan Pancasila, mulai

di sekolah menengah atas. Selian itu, perlu ada jaminan kompetensi

bagi guru atau dosen pengampu matapelajaran atau matakuliah Pkn

maupun pendidikan Pancasila, bahwa mereka memahami sistem

demokriasi secara baik, mampu meyakinkan dan menumbuhkan

kesadaran bahwa korupsi bisa dicegah oleh rakyat sebagai pemegang

kedaulatan dengan cara tidak “menjual” kedaualatanya. Disampaing

itu, rakyat juga harus cerdas dalam memilih dengan memperhatikan

rekam jejak para kandidat, tanpa terpengaruh oleh provokasi.

Untuk itu, perlu ada pendidikan tambahan bagi para guru Pkn

dan dosen pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, dengan catatan

para guru juga harus diberi tambahan wawasan dan pengetahuan

mengenai korupsi, bahaya korupsi, dan bagaimana mencegah. Di

samping itu, guru dan dosen harus bisa meyakinkan dan menyadarkan

para siswa dan mahasiswa bahwa korupsi bisa dicegah dengan cara

ikut berpartisipasi secara cerdas dalam pemilu, termasuk ikut

mengawasi proses demokrasi.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun karakter

atau mental anti korupsi, dengan menjaga kejujuran, menumbuhkan

rasa tanggung jawab terhadap tugas, bangsa dan negara, serta


mengajarkan hidup sederhana. Pendidikan karakter ini bisa dimulai

sejak di keluarga dan pendidikan dasar. Pendidikan agama dan

Pancasila di sekolah dasar lebih ditekankan pada pembentukan

karakater antikorupsi melalui metode pembiasaan dan percontohan.

Karakter yang ditanamkan antara lain adalah kejujuran, tanggung

jawab, tidak melanggar peraturan, menghormati hak orang lain,

keyakinan bahwa korupsi bukan hanya merugikan orang lain dan

menyebabkan kemiskinan, tetapi juga perbuatan dosa.

Sebagai bentuk kongkrit pendidikan korupsi di sekolah adalah

mengajarkan anak untuk tidak mencontek pada saat ulangan. Kejujuran

harus lebih dihargai daripada nilai atau prestasi. Hal ini sering

diabaikan oleh para guru dan orang tua, karena hanya ingin

memperoleh nilai yang tinggi, mereka membiarkan bahkan mendorong

anaknya untuk mencontek. Padahal mencontek, merupakan wujud dari

ketidak jujuran kepada diri sendiri, karena nilai yang diperoleh

sebenarnya bukan kemampuan dirinya, tetapi dari hasil temannya.

Mencontek juga merupakan wujud dari tindakan yang tidak

bertanggungjawab terhadap diri sendiri, karena menggantungkan

kepada orang lain. Menyontek juga merupakan wujud dari tindakan

yang tidak menghargai orang lain, karena mengambil hak orang lain

yang telah berusaha dan bekerja keras (belajar). Dan mencontek juga

merupakan perbuatan dosa, karena dilarang oleh agama.

Kebiasaan mencontek pada anak telah membentuk sikap dan

mental korupsi terhadap anak. Mereka sudah terbiasa tidak jujur, tidak

bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terbiasa melanggar peraturan,

dan terbiasa mengambil hak orang lain, serta terbiasa berbuat dosa.

Oleh karena itu, kepada anak-anak terutama yang masih di sekolah

dasar harus dijelaskan dan dipahamkan bahwa mencotek merupakan

suatu perilaku korupsi.

Ada joke (guyonan) di kalangan penoton sepak bola di

Indonesia, yang mempertanyakan mengapa sepak bola di Indonesia

sangat sering terjadi kerusuhan dan pelanggaran, sementara di Eropa

hampir jarang terjadi? Perbedaannya terletak pada pelatihnya. Jika


pelatih di Eropa mengajarkan kepada para pemainnya, “jangan

melakukan pelanggaran, meskipun wasit tidak tahu”. Sedangkan

pelatih Indonesia mengajarkan kepada pemainnya, silahkan melakukan

pelanggaran asal wasit tidak tahu’. Dua perintah itu sangat berbeda,

yang satu sangat bermoral, dan merupakan bentuk larangan untuk

melakukan pelanggaran, sedangkan yang satunya merupakan perintah

untuk melakukan pelanggaran. Pelajaran yang ingin disampaikan

dalam joke tersebut adalah jangan mentoleransi terhadap tindakan yang

tidak baik, apalagi menyuruh melakukan perbuatan yang tidak baik,

meskipun dengan dalih apapun juga. Perbuatan yang tidak baik harus

tetap dilarang dan dihindari.

Model pendidikan anti korupsi melalui kantin kejujuran, yang

pernah dilakukan di sekolah-sekolah bisa dibangun kembali, tetapi

dilakukan di sekolah dasar (SD dan SMP), karena siswa-siswa SD

masih belum banyak terkontaminasi dengan keburukan, dan masih

relatif lebih jujur daripada siswa-siswa SMA. Kejujuran yang menjadi

fitrahnya tersebut harus terus kita jaga, sehingga tumbuh menjadi

bangunan yang kokoh. Jika kantin kejujuran diterapkan di SMA

sudah terlambat dan tidak efektif, karena karakter mereka sudah rapuh

dan terkontaminasi oleh lingkungan yang lebih luas. Pendidikan

karakter melalui pembiasaan lebih tepat jika dilakukan pada usia dini,

atau pada pendidikan dasar, karena mereka masih belum banyak

terkontaminasi dengan berbagai karakter buruk.

Pendidikan antikorupsi di tingkat SMA dan perguruan tinggi,

harus dilakukan melalui pendektan scientifik yang menggunakan nalar

dan data. Mereka dilibatkan dalam proses mengidentifikasi permasalah,

menganalisis dampak yang ditimbulkan, sampai pada pencarian solusi

yang terbaik. Pendidikan tersebut bisa dilakukan dengan mengangkat

kasus (studi kasus) yang terjadi di masyarakat, seperti kasus korupsi

yang dilakukan oleh beberapa pejabat. Kasus tersebut dilontarkan

untuk diidentifikasi apa penyebabnya, apa dampaknya bagi bangsa dan

negara, serta bagi dirinya dan keluarganya, serta apa yang seharusnya

dilakukan agar tidak terjadi korupsi.


Daftar Pustaka

Fukuyama, Francis.2005. Guncangan Besar Kodrat Manusia dan Tata

Sosial Baru. Penterjemah Masri Maris. Jakarta: Gramedia

Pustaka Utama.

Hartoko, Dick (ed) 1985. Memanusiakan Manusia Muda.

Yogyakarta:Kanisius

Jarolimek, John. 1982. Social Studies In elementary Education.New

York: Mc Millan Company.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. Pembangunan Bangsa Tentang

Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional.

Yogyakarta: Aditya Media.

Lickona, Thomas. 2013. Mendidik untuk Membentuk Karakter.

Jakarta: Bumi Aksara.

Lubis, Mochtar. 2001. Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungan

Jawab. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rosenberg, Alexander. 2008. Philosophy of Social Science.

Philadelphia: Westview Press.

Warsono, 2016. Pancasila-isme dalam Dinamika Pendidikan, edisi

revisi. Surabaya: Unesa University Press.

Warsono, 2016. Gus Dur, Intelektual Organik-Tradisional Wacana

Politik Kiai pada Era Pemerintaha Gus Dur. Surabaya: Unesa

University Press.


==(12)==

ISLAMIC HISTORY DALAM KONTEKS SOSIO-

KULTURAL INDONESIA

Muhammad Turhan Yani

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri

Surabaya

Pendahuluan

Realitas sosio-kultural Indonesia telah memberikan angin segar

bagi siapapun untuk dapat tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat Nusantara saat itu. Islam merupakan salah satu fakta

sejarah bagaimana masyarakat Nusantara saat itu dapat menerima

dengan terbuka dan dapat bersentuhan secara harmonis dengan

kedatangan Islam. Melalui para pemimpin Islam yang sangat arif dan

bijaksana dalam mengenalkan Islam saat itu, maka akhirnya Islam

dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat tanpa ada konflik dan

pertumpahan darah dengan masyarakat Nusantara. Dalam konteks

kajian sosio-kultural berkaitan dengan kajian ini, tulisan ini mencoba

mengemukakan perspektif dari beberapa ahli yang telah memberi

perhatian terhadap kajian tersebut.

Perspektif Islamic History di Nusantara

Terdapat beberapa teori terkait dengan Sejarah Islam (Islamic

History) di Nusantara, yakni teori Gujarat, teori Makkah, dan teori

Persia. Menurut Ahmad Mansur Suyanegara dalam Khozin (2006)

dinyatakan, munculnya tiga teori berbeda ini disinyalir akibat dari

kurangnya informasi yang bersumber dari fakta peninggalan agama

Islam di Nusantara. Pada skripsi tertua hanya membicarakan tentang

adanya kekuasaan politik Islam, Samudera Pasai pada abad ke-13


Masehi. Dalam teori Gujarat dinyatakan bahwa Islam masuk ke

Nusantara melalui perdagangan yang dilakukan oleh pedagang India

Muslim. Peletak dasar teori ini adalah Snouck Hurgronje, W.F.

Stutterheim, dan Clifford Geertz. Untuk memperkuat teori ini, Geertz

menitikbertkan pada perkembangan ajaran Islam di Indonesia yang

lebih diwarnai oleh ajaran Hindu, Budha, bahkan animisme sebagai

ajaran yang telah lama berkembang sebelum Islam. Hal ini akibat

putusnya hubungan Indonesia dengan negara sumber Islam, yakni

Makkah dan Kairo. Sedangkan teori Makkah dikemukakan oleh

Hamka pada tahun 1958 yang dinyatakan bahwa Islam masuk ke

Nusantara pada abad ke-7 Masehi melalui peranan bangsa Arab

sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia, kemudian diikuti oleh

orang Persiadan Gujarat. Gujarat dinyatakan sebagai tempat singgah

semata dan Makkah sebagai pusatnya. Sementara itu teori Persia yang

dicetuskan oleh P. A. Hoesein Djajadiningrat mengatakan bahwa Islam

masuk ke Nusantara berasal dari Persia, singgah ke Gujarat pada abad

ke-13 Masehi. Teori ini menitikberatkan tinjauannya pada kesamaan

kebudayaan di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan Persia

dalam beberapa hal, di antaranya peringatan 10 Muharram atau Asyura,

kesamaan ajaran Syekh Siti Jenar dengan al-Hallaj, nisan pada makam

Malik Saleh (1297) dan makam Malik Ibrahim (1419) di Gresik

dipesan dari Gujarat (Khozin : 2006: 35-40).

Menurut Sadli, pengaruh Islamisasi pada awalnya hanya

berpusat di Pasai, namun selanjutnya meluas ke Aceh, pesisir

Sumatera, semenanjung Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin,

Lombok, dan sebagainya. Dalam proses Islamisasi di Aceh itu,

ungkapan-ungkapan Afala Ta’lamun, Tafaqquh fi al-Din, dan lain-lain

menjadi suatu tradisi. Para ulama yang datang menyebarkan agama

Islam membuat satu kelompok Zawiyah di dalam masjid. Dalam

kelompok itu ia menyampaikan ajaran Islam atau mendiskusikan

permasalahan-permasalahan yang timbul berkaitan dengan ajaran

Islam. Zawiyah ini didatangi oleh orang dewasa bahkan Sultan Malik

al-Saleh, Raja Pasai, senang mengikuti pertemuan ini yang diadakan


setiap habis shalat Jumat. Di istana mereka mengadakan pertemuan-

pertemuan dan diskusi keagamaan dan istana menjadi pusat

pengembangan intelektual Islam (Sadli, 2001 : 27).

Menurut B.J Boland kalau dibuat suatu perbandingan antara

para pemimpin Islam di Aceh dan di Jawa dalam cara berpikir, terdapat

perbedaan. Perbedaan tersebut paling tidak, tampak pada masa pasca

kemerdekaan sampai Orde Lama berakhir, yaitu mulanya beberapa

pemimpin Islam di Jawa memimpikan diproklamasikannya suatu

negara Islam, sesudahnya baru mereka akan mewujudkan cita-cita ini

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara yang sama tampaknya

orang-orang Aceh pertama-tama berjuang untuk diakuinya Aceh

sebagai ”daerah istimewa” dan masih mencoba untuk

mengonsolidasikan kedudukan Aceh sebagai suatu provinsi. Lalu

kemudian menjadikan status daerah Aceh ini sebagai titik tolak untuk

merumuskan makna yang sesungguhnya dari sebutan sebagai ”Serambi

Mekkah”, tempat melaksanakan hukum Islam itu.

Masyarakat Aceh memang memiliki ciri watak Islam. Daerah

Aceh mungkin merupakan satu-satunya daerah di Indonesia tempat

orang saling memberi salam dengan ucapan assalamualaikum.

Sembahyang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat

Aceh... Jika bertanya kepada orang Aceh di daerah Aceh apakah

mereka menginginkan didirikannya semacam negara Islam tingkat

provinsi di daerahnya, maka akan memperoleh jawaban yang sama

dengan jawaban di daerah lain, ”Kami tidak berkeinginan untuk

membangun suatu negara Islam, tetapi kami ingin menafsirkan hukum

Islam untuk kaum muslimin di sini dan menjadikan beberap unsurnya

agar dapat diterapkan dalam praktek bagi mereka. Sebagai hasil

kompromi antara Aceh dan ”Jakarta”, pada tanggal 26 Mei 1959

Provinsi Aceh diakui sebagai suatu daerah administrasi pemerintahan

istimewa. Secara khusus otonomi ini diwujudkan dalam bidang agama,

adat, dan pendidikan...Selama berabad-abad masyarakat Aceh telah

memeluk agama Islam dengan sangat taat sehingga daerah ini diberi

kehormatan ”Serambi Mekkah”. Islam mengilhami rakyat Aceh dalam


perjuangan kemerdekaan menentang kolonialisme. Bahkan Snouck

Hurgronje menasihati pemerintah kolonial agar menyadari bahwa

rakyat Indonesia mayoritas telah memeluk Islam dan bahwa

keterbelakangannya dalam bidang sosial dan budaya tidak dapat

dijadikan dalih untuk mengizinkan misi-misi Kristen untuk bergerak

dalam daerah-daerah seperti Aceh (Boland, 1985 : 182-187).

Islam dan Sosio-Kultural Indonesia

Islamisasi di Indonesia dalam kasus Jawa tidak lepas dari peran

Walisongo, bahkan menurut kalangan muslim Indonesia, khususnya

muslim Jawa, Walisongo diyakini sebagai figur yang bijak dalam

mendakwakan Islam kepada masyarakat dan mereka dalam sejarah

perkembangan Islam dikenang telah memiliki jasa besar dalam proses

Islamisasi di Jawa yang saat itu masih sangat kental dengan tradisi

sinkretis, namun mereka dapat menjalankan proses Islamisasi Jawa

secara damai dan harmoni. Kearifan dan kebijaksanaan Walisongo

dalam mengenalkan dan mendakwahkan Islam di Nusantara

merupakan cerminan dari kejernihan hati dan akal pikiran seorang

ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama.

Menurut Saifuddin Zuhri dalam Abdurrahman Mas’ud (2005),

warna damai dan semangat harmoni dapat terlihat jelas dalam kasus

Sunan Kalijaga. Dialah arsitek tipikal pemerintahan regional

kabupaten-kabupaten di Jawa. Sistem Kabupaten di Jawa tidak lepas

dari komponen-komponen tipikal kabupaten, alun-alun, dan masjid

agung. Ajaran ini kemudian dipopulerkan oleh Sultan Agung. Menarik

untuk dijadikan renungan sejarah bahwa barangkali masjid-masjid

”agung” di Jawa saat ini, adalah bentuk modelling yang tidak disadari

atas historisitas peninggalan Sultan Agung. Dalam desainnya, di

samping kanan atau kiri kabupaten terbangunlah Masjid Agung. Posisi

ini adalah pertanda bijak kehidupan harmonis antara raja-raja atau

bupati-bupati dan ulama. Adapun pendidikan Islam atau juga transmisi

Islam yang dipelopori oleh Walisongo merupakan perjuangan brilliant

yang diimplementasikan dengan cara sederhana, yaitu menunjukkan

jalan dan alternatif baru yang tidak mengusik tradisi dan kebiasaan


lokal, serta mudah ditangkap oleh orang awam karena pendekatan-

pendekatan yang digunakan Walisongo konkrit realis, tidak ”njlimet”,

dan menyatu dengan kehidupan masyarakat. Usaha-usaha ini dalam

konsep modern sering diterjemahkan sebagai ”model of development

from within”(Mas’ud, 2005: 2015).

Sementara itu menurut Sholih Muadi dan Sofwani, hal yang

demikian merupakan produk akulturasi antara sistem pendidikan Islam

dan Hindu yang telah berlangsung sejak zaman keemasan kerajaan

Islam, saat itu pesantren telah dirancang untuk berperan dalam

mengembangkan dan menghasilkan birokrat kerajaan atau pejabat

bangsawan yang memahami etika Islam dan budaya Jawa. Kini

pesantren telah berhasil menghasilkan pemimpin yang tidak hanya

beragama Islam saja akan tetapi juga membina budaya Jawa (Muadi

dan Sofwani, 2018 : 233).

Selanjutnyan bagaimana dengan keadaan pada masa Orde Baru

? menurut Yudi Latif, pada masa Orde Baru, negara membebaskan

intelegensia Muslim dalam birokrasi dari stigma sebagai lawan Orde

Baru dan membantu memecahkan hambatan psikologis untuk

mengekspresikan dan menyosialisasikan Islam kultural di lingkungan

birokrasi. Birokrat Muslim kini secara terbuka, misalnya, melakukan

shalat berjamaah, mengadakan acara keagamaan dan merayakan hari

besar Islam. Mereka juga mendirikan musalla dan masjid di kantor-

kantor pemerintah. Secara pelan tapi pasti, birokrat Muslim berani

mengekspresikan identitas Islam mereka, yang diekspresikan melalui

penciptaan tradisi baru seperti pembiasaan ucapan salam

(assalamualaikum) dan naik haji. Mulailah terjadi rujuk antara Muslim

Abangan dan Santri di tubuh birokrasi karena yang disebut pertama

secara lambat laun mulai bergabung ke dalam ”rumah” Islam kultural.

Banyak birokrat Muslim Abangan mulai belajar lebih banyak tentang

Islam dengan mengundang guru Islam privat ke rumah-rumah mereka,

termasuk keluarga Soeharto, dan pada akhir tahun 1970-an terdapat hal

yang mengejutkan, salah satunya adalah B. J. Habibie ketika melihat

dan mendengar Soeharto memimpin dan memuka sidang kabinet


dengan menggunakan peci dan dan mengucapkan ”bismillah” (Latif,

2005 : 562).

Sampai era reformasi sekarang ini, penciptaan tradisi keislaman

dalam berbagai variasinya masih kental dan tampak di kalangan

birokrasi pemerintahan dan bahkan sudah merambah ke berbagai

instansi swasta, dan sudah tidak ada rasa kekhawatiran lagi bagi

seseorang yang ingin menunjukkan identitas keislaman mereka dalam

kehidupannya sehari-hari. Indonesia dengan ciri masyarakat

multikulturalnya telah memberikan kesempatan kepada siapapun warga

negara dan kelompok masyarakat untuk mengekspresikan ajaran

agama, tradisi, dan lain sebagainya sepanjang tidak bertentangan

dengan ideologi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggakl Ika maka

semuanya berhak untuk menikmati hidup dengan nyaman di Bumi

Pertiwi Indonesia.

Simpulan

Masyarakat harmonis akan mudah terwujud sekalipun di tengah

keberagaman agama, suku bangsa, budaya, golongan, dan lain

sebagainya apabila semuanya mengedepankan sikap penghormatan

akan keberadaan masing-masing (toleransi) dan jalinan komunikasi

yang dilandasi kasih sayang. Bangsa Indonesia dengan sosio-

kulturalnya telah mampu menunjukkan kepada dunia bahwa kehidupan

yang aman dan damai telah dirasakan oleh semua lapisan masyarakat

dan semua kelompok yang berbeda agama, suku, budaya, golongan,

dan lain sebagainya yang hidup di bumi pertiwi Indonesia.


Daftar Pustaka

B.J Boland. 1985. Pergumulan Islam di Indonesia. Jakarta : Grafiti

Press.

Khozin, 2006. Jejak-jejak Pendidikan Islam di Indonesia. Malang,

UMM Press.

Latif, Yudi. 2005. Intelegensia Muslim dan Kuasa : Genealogi

Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20. Bandung : Mizan.

Mas’ud, Abdurrahman. 2005. Religion of the Pesantren dalam

Religious Harmony : Problems, Practice and Education

(Proceeding Konferensi Regional International Association for

the History og Religions (Yogyakarta dan Semarang : UIN Sunan

Kalijaga dan IAIN Walisongo).

Muadi, Sholih, Sofwani, Ahmad. 2018. Acculturation of Islam and

Javanese Culture in Public Servant Ethics. UIN Malang. Jurnal

Elharakah Volume 20, Nomor 2.

Z.A. Sadli. 2001. Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh, dalam Abudin

Nata (ed.) Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-

lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta : Grasindo,

2001.


==(13)==

INDIGENISASI ILMU-ILMU SOSIAL DI INDONESIA:

LANGKAH YANG MASIH TERSEOK

Ajat Sudrajat2

[email protected]

Indigenous knowledge, demikian istilah yang dipakai oleh

CBNRM (Community-Based Natural Resource Management Program)

didefinisikan sebagai pengetahuan yang dibangun oleh sekelompok

orang sepanjang generasi dalam hubungannya dengan alam. Pada

umumnya pengetahuan yang demikian berkembang pada lingkungan

lokal dan secara khusus sesuai dengan kepentingan dan keadaan

penduduk lokal. Pengetahuan ini berkembang sepanjang waktu dan

terus berkembang. Pengetahuan ini berkembang bersandarkan pada

penga-laman, berlaku terus-menerus bahkan berabad-aba, sesuai

dengan kebudayaan lokal, dan selalu mengalami dinamika dan

perubahan.3

Indigenous knowledge kadang-kadang dipertentangkan dengan

“pengetahuan ilmiah, Barat, dan internasional" atau “pengetahuan

modern” --pengetahuan yang dikembangkan oleh universitas dan

lembaga-lembaga riset yang menggunakan pendekatan-pendekatan

formal ilmiah. Namun demikian, menurut Agrawal, terdapat tumpang

tindih antara pengetahuan indgenis dan pengetahuan Barat, dan sangat

sulit untuk membedakan diantara keduanya. Apalagi dalam

2 Dosen pada Jurusan Pendidikan Sejarah, Program Studi Ilmu

Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 3 Steve Langill dan Sam Landon, Indigenous Knowledge,

Canada: IDRC-Lib, 1998, hlm. 7.


kenyataannya, pengetahuan indigenis selalu berkembang, dan kaang-

kadang sulit untuk menentukan apakah pengetahuan atau teknologi itu

benar-benar indigenis atau mengadopsi dari luar.4

Sejalan dengan penggunaan istilah indigenous knowledge di

atas, istilah indigenization dipakai dalam kerangka yang hampir senada

meskipun dalam perspektif yang lain. Secara etimologis, indigenisasi

sepadan dengan istilah pribumisasi atau pempribumian. Terminologi

indigenisasi memiliki bermacam-macam makna. Apabila ditinjau dari

aspek sosiologis pengetahuan, indigenisasi memiliki makna berbeda-

beda di negara yang satu dengan yang lain. Istilah indigenisasi muncul

dan berkembang terutama di bekas negara jajahan Barat. Di Filipina

misalnya, indigenisasi memiliki dua maka, yakni, pertama, perlunya

membangun teori dan metodologi yang lebih cepat untuk memahami

masyarakat Filipina dan untuk memecahkan masalah sosial yang

dianggap khusus bagi masyarakat; kedua, dimaknai sebagai

pembentukan teori dan ‘metode pribumi’ atau metodologi ilmu sosial

khas Filipina. Dengan demikian, indigenisasi tidak hanya berhenti pada

tataran teoritis, tetapi juga pada tataran metodologis.5

Di Malaysia, indigenisasi menemukan bentuknya dalam

gerakan ‘domestikasi’ yang dimaksudkan sebagai ‘penjinakan’

terhadap ilmu-ilmu sosial, terutama antropologi dan sosiologi.

Penjinakan dilakukan dengan mengorganaisasikan ke dalam studi

lapangan atau studi antropologis yang bermotif etnis. Kasus

indigenisasi yang menjadi domestikasi di Malaysia menunjukkan

besarnya intervensi politik dalam kebijakan pengembangan ilmu sosial.

Sementara itu, indigenisasi di dunia Islam atau dalam pemikiran Islam

sering diidentikkan dengan pengertian Islamisasi ilmu-pengetahuan,

4 Steve Langill dan Sam Landon, Indigenous Knowledge,

Canada: IDRC-Lib, 1998, hlm. 7. 5 Hari Santoso dan Listiyono Santoso, Filsafat Ilmu Sosial:

Ikhtiar Awal Pribumisasi Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta, Gama Media,

2003, hlm. 54-55.


yang sekaligus sebagai reaksi atas sekularisasi dan westernisasi ilmu,

dengan tokoh utamanya Ismail Raji al-Faruqi.6

Ignes Kleden, seperti dinyatakan oleh Hari dan Listiyono,

pengertian pribumisasi ilmu sosial di Indonesia, dipandang sebagai

gerakan partikularisme. Dalam pengertian ini terkandung

kecenderungan untuk mengecualikan ilmu-ilmu sosial dari komunitas

ilmu sosial inernasional. Kecenderungan tersebut disebabkan alasan

politis bahwa masalah-masalah sosial suatu bangsa atau negeri tidak

dapat dipecahkan oleh komunitas akademis internasional, melainan

harus dipecahkan oleh sarana-sarana lain yang lebih sesuai dengan

kekhususan historis cultural dan lokalitas ssio-geografisnya.7

Cermin Kegelisahan Intelektual

Dalam rubrik DIALOG, Prisma nomor 9 tahun 1984, yang

diberi judul “Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia”, Taufik Abdullah

(Ketua HIPIS Pertama, selama dua periode kepengurusan dari1974-

1979) memberikan ulasan atas permasalahan yang membelit bangsa

dan kualitas manusia Indonesia dikaitkan dengan peran yang

dimainkan oleh Ilmu-Ilmu Sosial. Menurutnya, teori-teori yang ada

sekarang ini, lahir dan berkembang dari kegelisahan dan keprihatinan

intelektual yang terjadi di dunia Barat. Teori-teori tersebut lahir dan

berkembang di saat Barat sedang berada dalam suatu tahap peralihan

dari masyarakat agraris menuju masyarakat kapitalis industri. Ketika

negara menempatkan orang dari suasana primordial yang akrab ke

dalam suasana yang makin impersonal, dan juga, di saat optimisme

akan kemampuan akal mengalahkan alam belum mereda. Lebih jauh

dinyatakannya, dari sudut pandang yang semacam inilah bisa

6 Ismail Raji al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, Bandung:

Pustaka, 1995. 7 Hari Santoso dan Listiyono Santoso, Filsafat Ilmu Sosial:


2003, hlm. 55.


dimengerti bahwa sejak kira-kira sepuluh tahun terakhir ini (1970an) di

Asia Tenggara, bahkan di kawasan Pasifik, hasrat untuk mengadakan

indigenization atau pempribumian konsep dan teori-teori ilmu-ilmu

sosial sangat dirasakan.8

Apa yang dinyatakan Taufik Abdullah di atas sesungguhnya

sejalan dengan perbincangan yang muncul pada saat dilakukannya

simposium UNESCO dan UN Asia Development Institute pada tahun

1980an yang menyatakan mengenai pentingnya mencari dan

memperkuat identitas ilmu sosial Asia; bahaya kolonialisme akademis;

perlunya pembebasan pikiran dari penjara yang dibuat untuk Dunia

Ketiga; dan pentingnya usaha untuk berdikari dalam ilmu sosial.9

Sampai-sampai Sordjatmoko dengan tegas mengemukakan, betapa

masih terbatasnya pengetahuan kita mengenai keanekaragaman wajah

kemiskinan serta ketidaktahuan kita mengenai struktur sosial dan

kebudayaan kemiskinan di negeri kita.10

Gugatan yang senada muncul dari Darodjatun Kuntjoro-Jakti,

seraya menyatakan, adalah suatu hal yang ironis tapi merupakan fakta

yang terlihat jelas, betapa kalangan cendekiawan Dunia Ketiga, praktis

bersikap pasif di hadapan semua persoalan yang melilit dan sedang

dihadapi bangsanya. Kalangan yang terdidik ini ternyata praktis tidak

ikut serta dalam usaha penyelesaian masalah-masalah besar dari

bangsanya, kalau pun mereka terlibat, belum dalam posisi yang orisinal

yang benar-benar mewakili kepentingan Dunia Ketiga –sumbangan

pikiran yang berupa alternatif pemikiran yang sifatnya merdeka. Kaum

8 Taufik Adullah, “Ilmu Sosial dan Realitas Indonesia”, dalam

Prisma, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.58-59. 9 Farchan Bulkin, “Ilmu Sosial dan Dimensi Manusia”, dalam

Prisma, Nomor 9, Tahun 1984, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 33. 10 Soedjatmoko, “Dimensi-Dimensi Struktural Kemiskinan”,

dalam Alfian dkk. (ed.), Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai,

Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1980, hlm. 50.


cendekiawan Dunia Ketiga belum melahirkan pemikiran-pemikiran

alternatif yang merupakan tandingan dari pemikian Barat.11

Lebih lanjut dinyatakan Darodjatun Kuntjoro-Jakti, bahkan

yang lebih ironis, ilmuwan Dunia Ketiga mengoper secara lengkap

keseluruhan rincian sistem dan praktiknya, sementara para

cendekiawan Barat mempertanyakan ‘relevansinya’ dari pikiran

mereka yang terdahulu, dan mereka pun bahkan sudah

meninggalkannya. Kenyataan yang demikian menimbulkan kesan

bahwa seolah-olah para cendekiawan Dunia Ketiga tersebut bukan

hanya ‘statis’ tetapi juga ‘enggan berubah’, bahkan tidak ingin repot

berpikir dua atau tiga kali untuk menyesuaikan ilmu ‘kulakan’nya

dengan konteks negaranya. Padahal, hanya dengan mempertimbangkan

sasaran, konteks, dan memberikan alteratif, kesan bahwa cendekiawan

Dunia Ketiga seperti sekumpulan “orang Barat” di “Dunia Timur”

mestinya dapat dihindari.12

Setelah sekian lama atau setelah 30 tahun berlalu sejak

keresahan, kegelisahan, kerisauan, dan sekaligus kesadaran intelektual

itu muncul, maka pertanyaan yang mengemuka sekarang adalah, sudah

sejauh mana para ilmuwan sosial memperkuat identitas keindonesiaan

dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu sosial? Sudahkah para

ilmuwan sosial mampu melepaskan diri dari penjara pola kolonialisme

akademik? Adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa para

ilmuwan sosial telah memiliki ilmu sosial yang mandiri? Jawaban yang

11 Darodjatun Kuntjoro-Jakti, “Cendekiawan Dunia Ketiga:

Orang “Barat” di Dunia “Timur”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed

Natsir (Peny.), Cendekiwan dan Politik, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.

220. 12 Darodjatun Kuntjoro-Jakti, “Cendekiawan Dunia Ketiga:

Orang “Barat” di Dunia “Timur”, dalam Aswab Mahasin dan Ismed

Natsir (Peny.), Cendekiwan dan Politik, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm.

235.


jujur dan terbuka dari pertanyaan-pertanyaan di atas tentu sangat

ditunggu.

Kegelisahan itulah yang tampaknya dirasakan juga oleh Ketua

Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia (MWA UI), KH Said Aqil

Siradj. Pada saat terpilih sebagai Ketua MWA UI yang baru, Selasa, 15

Mei 2012, Said Aqil Siradj mengatakan, bahwa “pribumisasi ilmu

pengetahuan di Indonesia sudah saatnya dilakukan”. Ilmu pengetahuan

yang diperoleh dari luar hendaknya digali secara epistemologi,

sehingga bisa dilakukan pembaruan bahkan penemuan baru. Jangan

hanya menerima, dan membiarkan bahasa Indonesia menjadi kacau

karena kebanjiran istilah asing, ujarnya lebih lanjut. Langkah

pribumisasi mesti dilanjutkan untuk menemukan teori-teori baru, baik

di bidang sosial, humaniora, maupun eksakta, sehingga, ilmu

pengetahuan yang dikembangkan ilmuwan Indonesia bisa melahirkan

teknologi yang maju dan setara dengan penemuan bangsa lain.

Lebih lanjut dinyatakannya, bahwa tugas tradisional untuk

memajukan perkembangan ilmu pengetahuan dan mendorong

perubahan sosial belum bisa dituntaskan oleh perguruan tinggi di

negeri ini. Dalam situasi pancaroba semuanya berubah, sementara

masyarakat tidak siap menghadapi perubahan tersebut. Situasi seperti

ini mengharuskan perguruan tinggi melakukan langkah aksiologis,

keluar dari kampus untuk mengkaji solusi berbagai persoalan yang

terjadi.

Ia menantang UI untuk melakukan penggalian epistemologi,

melakukan inovasi, dan invensi di berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Sebagai barometer bagi perguruan tinggi lain di Indonesia, UI

diharapkan mampu melakukan pribumisasi ilmu pengetahuan yang

diperoleh dari luar. Hilangkan sikap konsumtif dalam bidang teori dan


pemikiran. Sudah saatnya akademisi muncul sebagai penggagas ide

baru, demikian ditegaskan Said Aqil Siradj.13

Kritik terhadap ilmuwan sosial Indonesia selama ini adalah

karena mereka terlalu mengagung-agungkan teori Barat dan belum

dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada teori Barat tersebut.

Padahal, teori Barat tersebut dilahirkan dalam konteks sosio-historis

dan sosio-kultural yang berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Kecenderungan ilmuwan tersebut dapat dipahami jika dikaitkan dengan

sejarah pendidikan para ilmuwan sosial Indonesia generasi pertama.

Kebanyakan ilmuwan sosial Indonesia adalah hasil pendidikan Barat,

terutama Belanda dan Amerika.14

Kondisi ilmuwan sosial Indonesia,

seperti disinyalir oleh Ignas Kleden mirip dengan ilmuwan bazar,

sebagaimana pedagang bazar dalam tindakan ekonomi. Salah satu

cirinya antara lain cenderung menjadi pedagang pengecer dan bukan

pedagang grosir, ilmuwan sosial juga cenderung mengecer ilmunya

sehingga tidaklah terbentuk suatu body of social science knowledge

yang handal.15

Kritik yang lebih konprehensif muncul dalam sebuah buku

yang ditulis oleh Syed Farid Alatas dengan judul Diskursus Alternatif

dalam Ilmu Sosial Asia, yang diterbitkan Mizan Publika tahun 2010.16

Spirit dari buku tersebut menegaskan bahwa penjajahan akademis

13

Republika, “Saatnya Pribumisasi Ilmu Pengetahuan

Dilakukan”, http:// www. republika. co.id/berita/

nasional/umum/12/05/16/m43diu-saatnya-pribumisasi-

ilmupengetahuan -dilakukan, Rabu, 16 Mei 2012. 14 Hanneman Samuel, Geneologi Kekuasaan Ilmu Sosial

Indonesia: Dari Kolonialisme Belanda hingga Modernisme Amerika,

Jakarta: Kepik Ungu, 2010. 15 Heri Santoso, Filsafat Ilmu Sosial Indonesia, Yogyakarta:

Pustaka Rasmedia, 2007, hlm. 26. 16 Syed Farid Alatas, Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial

Asia: Terhadap Terhadap Eurosentrisme, Jakarta: Mizan Publika,

2010.


adalah fenomena yang setara dengan penjajahan ekonomi dan politik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk membebaskan diri dari

belenggu penjajahan itu. Dunia akademik yang terjajah adalah ketika

bangsa penjajah berupaya melakukan kontrol atas ilmu pengetahuan di

daerah jajahannya. Mereka menciptakan struktur kebergantungan

akademis dan berusaha memonopoli penyebarluasan ide-ide ilmu

pengetahuan yang tentu saja bias kepentingan penjajah.17

Bacaan Yanu Endar Prasetyo terhadap buku yang ditulis Syed

Farid Alatas menegaskan bahwa Alatas berhasil mendiagnosis dan

mengidentifikasi setidaknya delapan persoalan utama yang

membelenggu ilmu sosial Asia untuk tumbuh dan berkembang secara

universal:

Pertama, adanya bias Eurosentris, sehingga ide, model, pilihan

masalah, metodologi dan bahkan prioritas riset cenderung semata-mata

“membebek” pada karya Amerika, Inggris, Prancis dan Jerman.

Eurosentrisme adalah sebuah teori sejarah dunia yang menempatkan

Eropa sebagai sesuatu yang unik dan superior. Oleh karenanya,

terbangun konstruksi yang melegitimasi bangsa Eropa untuk

melakukan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk melalui ide-ide

rasionalisme, kapitalisme hingga pembangunanisme yang justru

merintangi kemajuan ekonomi, politik dan akademis bagi negara-

negara koloninya di Asia.

Kedua, adanya kecenderungan pengabaian pada filsafat dan

sastra lokal. Dalam konteks ini, filsafat khas Timur hanya dijadikan

bahan atau objek kajian saja, tetapi tidak pernah berhasil diangkat

menjadi sumber untuk konsep-konsep ilmu sosial.

Ketiga, ilmuwan sosial Asia gagal keluar dari jebakan teori dan

metode yang berbau Euro-Amerika. Akibatnya, ilmu sosial Asia sangat

17 Yanu Endar Prasetyo, “Keluar dari Penjajahan Akademik”,

peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul Diskursus Alternatif

dalam Ilmu Sosial Asia, pada Harian Republika.


kekurangan ide-ide orisinil dalam menumbuhkan perspektif, aliran,

konsep atau inovasi dalam metode penelitiannya.

Keempat, adanya penyakit mimesis yang akut, yakni peniruan

atau pengadopsian yang tidak kritis terhadap model ilmu sosial Barat.

Hal ini menandakan keberhasilan internalisasi gagasan-gagasan

Orientalisme dari Barat yang disebarluaskan dan dikonsumsi oleh

wilayah yang menjadi objek konstruksi Orientalis.

Kelima, lahirnya diskursus yang secara esensialis

memposisikan masyarakat non-Barat itu memiliki ciri yang merupakan

kebalikan dari masyarakat Barat, yaitu barbar, terbelakang, dan

irasional.

Keenam, hilangnya sudut pandang minoritas, baik secara etnis

maupun kelompok yang terpinggirkan lainnya, dalam catatan-catatan

akademis ilmuwan Asia pada umumnya. Ilmu sosial selama ini telah

nyata-nyata terdominasi oleh perspektif yang elitis, sehingga tidak

berhasil menyuarakan pandangan-pandangan minoritas di Asia sendiri.

Ketujuh, persekutuan antara akademisi dengan negara. Hal ini

tampak dalam peran-peran yang dimainkan disiplin geografi dan

antropologi pada masa kolonial yang digunakan oleh negara untuk

mempromosikan persatuan, kontrol atas kebijakan, dan penciptaan

sebuah kebudayaan nasional.

Kedelapan, dominasi intelektual Dunia Ketiga oleh kekuatan-

kekuatan ilmu sosial Dunia Pertama (AS, Inggris, Prancis). Hal ini

dilanggengkan dalam bentuk kebergantungan ide, teori dan konsep,

media gagasan, teknologi pendidikan, bantuan dana, dan investasi

pendidikan.

Ilmuwan di Asia tampaknya keasyikan mempelajari masyara-

katnya sendiri. Riset-riset mereka kebanyakan berupa riset empiris

yang terkait kebijakan, sehingga sangat minim sumbangannya terhadap

pengembangan teori. Dalam situasi demikian, buku yang ditulis Farid

Alatas, berusaha untuk menyerukan kembali pentingnya diskursus


alternatif dalam tradisi ilmu sosial di Asia. Kebergantungan akademis

yang dilanggengkan melalui pelatihan dan kucuran dana riset dari

Amerika dan Eropa harus dikurangi. Prioritas tinggi haruslah diberikan

guna mengembangkan publikasi lokal seperti jurnal, kertas kerja, dan

monograf yang perlahan akan melepaskan kalangan akademisi dari

keterikatan tema-tema riset yang didikte oleh muatan publikasi

Amerika dan Eropa. Jepang telah memberi contoh yang baik tentang

bagaimana melakukan transformasi itu. Jepang tidak melakukan

diskriminasi penilaian terhadap terbitan-terbitan di dalam negerinya.

Meskipun buku yang ditulis Farid Alatas sudah sangat

sistematis dan disajikan dengan bahasa sesederhana mungkin, tetap

saja buku tersebut lebih cocok dibaca oleh mereka yang telah cukup

dalam bergelut dengan ilmu-ilmu sosial. Banyaknya contoh kasus yang

dikemukakan secara sekilas membuat mereka yang awam akan sedikit

kesulitan merangkai contoh-contoh yang disajikan menjadi sebuah

gambaran utuh. Meskipun begitu, kehadiran buku tersebut telah

memberikan sumbangan berarti bagi kalangan-kalangan ilmuwan yang

siap untuk keluar dari zona ‘kemapanan akademik’ yang selama ini

ternyata berisi peniruan-peniruan belaka yang minim koreksi (captive

mind).18

Sejalan dengan gagasan Farid Alatas di atas, seruan Said Aqil

Siradj yang juga menyuarakan kegelisahan, sudah semestinya

diapresiasi, karena studi-studi sosial terhadap Dunia Ketiga cenderung

tidak dilakukan secara objektif tetapi mengandung muatan asumsi

inferioritas terhadap objek yang mereka teliti sehingga perumusan teori

juga akan sangat dipengaruhi oleh posisi negara penjajah dan terjajah.

Sebagai contoh gejala Eurosentrimse dalam studi sosial, adalah

penelitian yang dilakukan oleh ilmuan Belanda terhadap masalah

kemiskinan yang merajalela di pedesaaan-pedesaan di daerah Jawa

akhir abad ke-19. J.H. Boeke, ahli sosiologi dan antropologi ekonomi

18Yanu Endar Prasetyo, “Keluar dari Penjajahan Akademik”,

peresensi buku Syed Farid Alatas yang berjudul Diskursus Alternatif

dalam Ilmu Sosial Asia, pada Harian Republika.


di Universitas Leiden, sebagai universitas yang paling maju dalam

kajian indologi, memimpin penelitian tersebut. Hasil penelitian tersebut

menyatakan bahwa kemiskinan masyarakat pedesaan di Jawa

disebabkan kekalahan mereka dalam persaingan ekonomi akibat dari

mentalitas yang rendah dalam aktivitas ekonomi, yaitu sifat malas.19

Sementara itu, fakta-fakta sosial lainnya seperti pemerasan dan

eksploitasi kaum penjajah, dan pemiskinan secara terstuktur seperti

rendahnya dukungan pendidikan bagi masyarakat tidak dijadikan

indikator dan fokus studinya dalam merumuskan faktor penyebab

kemiskinan tersebut, demikian penilaian Yudi Ahmad Faisal.20

Ilmu Sosial Transformatif (Model Purwo Santoso)

Sebagai lembaga pengembangan ilmu, dalam pandangan Purwo

Santoso, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk

menjamin komunitas keilmuannya memiliki kapasitas tinggi dalam

menyerap dan mengembangkan ilmu. Namun, pada kenyataannya, ada

sejumlah orang yang mengatakan bahwa ilmu di negeri ini mengalami

kemandegan, dan ada juga yang menilai terlilit krisis. Gejalanya

antara lain tampak pada minimnya kontribusi para ilmuwan sosial

Indonesia dalam pengembangan ilmu, baik di tataran teoritik maupun

metodologis. llmuwan sosial di negeri ini masih terkesan dan

terhipnotis oleh para teoritikus asing. Ketika berdebat tentang kondisi

keindonesiaan, pada umunya, rujukan mereka adalah hasil pemikiran

para Indiolog atau Indonesianis non-Indonesia, semisal teori dual

society yang dirumuskan Booke, teori politik aliran yang ditawarkan

Herbert Feith dan Lance Castle, dan ada teori tentang kekuasaan dalam

19 Heri Santoso, Filsafat Ilmu Sosial Indonesia, Yogyakarta:

Pustaka Rasmedia, 2007, hlm. 13. 20

Yudi Ahmad Faisal, “Ilmu Sosial dan Hegemoni Barat”,

http://sosbud. kompasiana.com/2011/01/23/ilmu-sosial-dan-hegemoni-

barat/23 January 2011.

http://sosbud/


masyarakat Jawa yang ditawarkan oleh Benedict Anderson,21

demikian

pula dengan konsep Geertz tentang abangan, santri, dan priyayi dalam

masyarakat Jawa22

Hal pertama yang disasar oleh Purwo Santoso dan dianggap

menjadi penyebab lemahnya daya kritis para sarjana perguruan tinggi,

baik S1,S2, dan S3, antara lain terkait dengan model pembelajaran

yang dilakukan perguruan tinggi selama ini. Untuk menjelaskan

kenyataan ini, Purwo merujuk pada studi Carlile tentang sistem

informasi yang dilakukan dalam hubungan antar bangsa, yaitu adanya

tiga derajat learning organization: (1) sintaktis, (2) semantik, dan (3)

transformatif.23

Ketiganya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dalam derajat pembelajaran model sintaktis, perhatian utama

adalah ketepatan menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran.

Mereka hanya mentransfer ilmu dan memproses informasi secara apa

adanya. Komunitas yang terlibat tidak hirau akan persoalan

metodologis. Belajar pada dasarya adalah hanya untuk meniru dan

meniru. Obsesi mereka adalah penguasaan ontologis dalam bidang

ilmunya.

Tataran kedua adalah pembelajaran model semantik. Pada

tataran ini terjadi proses penafsiran terhadap fenomena atau teori-teori

dari pada sekedar hanya menerima. Ada keberanian untuk melakukan

penafsiran atau memahami makna yang tersirat di balik fenomena.

Proses menafsir memang berisiko terjadinya kesalahan, tetapi pada saat

yang sama juga berpotensi menghasilkan pengetahuan baru berkat

kecanggihan atau kepiawaian metodologi keilmuan.

21 Purwo Santoso, Ilmu Sosial Transformatif, disampaikan

dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu

Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 3. 22 Clifford Geertz, Abangan, Santri, dan Priyayi dalam

Masyarakat Jawa, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989. 23 Purwo Santoso, Ilmu Sosial Transformatif, disampaikan


Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 4.


Sedangkan pembelajaran model transformatif ditandai oleh

kemampuan mengambil manfaat berdasarkan kebutuhan yang jelas dan

pada saat yang sama paham, fasih dalam menghayati, dan menerapkan

metodologi yang tersedia. Berangkat dari kesadaran konteks dan

pemahaman akan berbagai peluang yang terbuka, mereka terus

menerus terlibat dalam upaya memajukan ilmu pengetahuan.

Boleh jadi, salah satu penyumbang kemendegan ilmu sosial di

Indonesia karena model pembelajarannya yang masih berwatak

sintaktis. Pembelajaran yang berlangsung di perguruan tinggi sekedar

untuk menyampaikan dan memberi tahu suatu teori dan tahu lebih

banyak teori-teori. Ilmuwan sosial di sini, khususnya para dosen di

perguruan tinggi, hanya berfungsi sebagai perantara yang mengoper

ilmu-ilmu yang telah diperolehnya untuk disampaikan kepada para

mahasiswa. Untuk menggairahkan pengembangan ilmu sosial, model

pembelajaran yang mestinya dikembangkan di perguruan tinggi adalah

model yang transformatif.

Hal kedua yang disasar dan menjadi tema utama dari pemikiran

Purwo Santoso adalah apa yang disebutnya sebagai ilmu sosial

transformatif. Ilmu sosial yang dimaksud di sini mencakup berbagai

disiplin, termasuk Sosiologi, IImu Politik, IImu Eknomi, Antropologi,

Sejarah, Ilmu Hukum dan seterusnya. Istilah transformatil di sini

dipakai dalam pengertian yang longgar, sekadar untuk menandai cara

kerja ilmuwan yang tidak hanya berjuang untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaannya sendiri, namun peduli. Sungguh pun demikian, ilmu

sosial transformatif bukanlah ilmu tentang ketrampilan (vokasi). Watak

transformatif ilmu sosial bukan ditentukan oleh ketrampilan teknis,

melainkan ditentukan oleh komitmennya untuk mewujudkan realitas

baru sesuai dengan yang diteorikannya. 24





Watak transformatif tersebut tentu harus didasari dengan

kejelasan pilihan epistemologisnya. Oleh karena itu, dalam

pengembangan ilmu sosial transformatif, keberadaan metode keilmuan

yang mengedepankan obyektivitas tidak harus ditolak, namun harus

disadari kenaifannya. Kemudian dicarikan cara untuk mengkompensasi

keperluannya untuk transformatif. Watak transfonnatif juga ditentukan

oleh pilihan aksiologisnya. Ilmu sosial dikembangkan bukan sekadar

akumulasi teori, melainkan juga untuk memperbaiki relasi sosial yang

terjalin. Dan akhimya, menghasilkan realitas sosial yang dinilai jauh

lebih baik. Misal, ketika membahas good governance, maka

kepeduliannya bukan hanya pada ukuran dan ciri-ciri good governance,

melainkan sampai pada menghasilkan perilaku bersama yang

memenuhi ukuran dan ciri-ciri yang dimaksud.25

Untuk menuju pengembangan ilmu sosial transformatif ini

perlu dipertimbangkan pentingnya support system dalam

pengembangan kapasitas metodologis. Menurutnya, ada contoh yang

bisa menjadi rujukan yaitu London School of Economics and Political

Science yang mendirikan Methodology Institute. Lembaga ini

beranggung jawab untuk mengawal kompetensi metodologi keilmuan

dan metode penelitian civitas akademikanya. Setidaknya semua dosen

dan kandidat doktor harus belajar di lembaga ini, meskipun tidak harus

mengumpulkan SKS. Selanjutnya diperlukan langkah-langkah konkrit

yang menjadi agenda kolektif, antara lain: (1) pengrajin jejaring

ilmuwan atau social crafting; (2) mobilisasi kegelisahan; (3) konversi

kegelisahan menjadi karya-karya dan amalan ilmiah, serta; (4)

reproduksi tapak akademik menjadi kultur akademik.

Sekali lagi, ketrampilan social crafting sangat diperlukan untuk

menggalang agenda yang berbasis kegelisahan kolektif dalam

komunitas keilmuan yang ada. Tokoh-tokoh kunci dalam komunitas

yang ada dituntut untuk mengoptimalkan kepemimpinannya demi





menghasilkan karya-karya yang menjawab tantangan yang telah

dirumuskan. Lebih dari itu, perlu inovasi untuk memungkinkan

produk-produk keilmuannya dapat dibaca dan disajkan ke hadapan

publik.26

Sebagai contoh, di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Yogyakarta misalnya, sejak dua tahun lalu, telah didirikan sebuah

forum yang diberi nama Forum Ilmu Sosial Transformatif (FISTrans

Insitute). Forum ini secara berkala melakukan diskusi bulanan dan

pada saat tertentu menyelenggarakan seminar nasional dengan

mengundang para narasumber yang memiliki kapasitas. FISTrans

Institute antara lain telah menghadirkan Prof. Syed Farid Alatas

(Universitas Nasional Singapura) dan Prof. Dr. Purwo Santoso (Fisipol

UGM). Meskipun masih dalam bentuk pencarian format, FISTrans

Institute sudah melahirkan dua buah buku dengan judul: (1) Menuju

Indigenousasi Ilmu Sosial Indonesa: Sebuah Gugatan atas Penjajahan

Akademik, dan (2) Membongkar Hegemoni Negara Kapitalis atas

Negara Berkembang: Mozaik Pemikiran Ilmu Sosial Profetik.27

Ilmu Sosial Profetik (Model Kuntowidjoyo)

Gagasan munculnya ilmu sosial profetik, bermula dan diawali

dengan munculnya perdebatan di sekitar pemikiran Muslim

Abdurrahman mengenai istilah Teologi Trans-formatif. Istilah ‘teologi’

yang digunakan di sini, adalah dimaksudkan agar agama diberi tafsir

baru dalam rangka memahami realitas. Selanjutnya, metode yang

efektif untuk maksud tersebut adalah dengan mengelaborasi ajaran-

ajaran agama ke dalam bentuk suatu teori sosial. Lingkup yang menjadi

sasaran dari pemikiran ini adalah lebih pada rekayasa sosial untuk

tranformasi sosial.



Sosial dan Politik UGM, pada tanggal 19 April 2011, hlm. 12. 27 Ajat Sudrajat, Laporan Tahunan Dekan FIS UNY pada Dies

Natalis Ke-48 FIS UNY, Yogyakarta: FIS UNY, 2003.


Namun demikian, penggunaan istilah ‘teologi’ di sini,

tampaknya, mengundang banyak pertanyaan, karena banyak yang

memahaminya dalam kerangka aspek-aspek normatif yang bersifat

permanen seperti pada pemahaman terhadap Ilmu Kalam atau Ilmu

Tauhid. Untuk menghindari problem istilah yang berkepanjangan,

Kuntowijoyo, dengan memperhatikan lingkup yang menjadi garapan

adalah aspek yang bersifat empiris, histori, dan temporal, menurutnya

sebutan ‘ilmu sosial’ lebih bisa diterima tanpa harus diberi pretensi

doktrinal.

Sampai di sini, munculah gagasan ‘Ilmu Sosial Transformatif’.

Namun demikian, gagasan ini harus dibedakan dengan gagasan yang

muncul belakangan yang dikemukakan Purwo Santoso di atas, yang

merupakan judul pidato pengukuhan guru besarnya pada tahun 2011.

Dalam benak-pikiran Kuntowijoyo selanjutnya, ilmu sosial yang

bagaimanakah yang dapat dipakai untuk melakukan transformasi

sosial?. Ilmu sosial tranformatif yang tergambar dalam pikiran

Kuntowijoyo adalah ilmu sosial yang tidak seperti ilmu-ilmu sosial

akademis maupun ilmu-ilmu sosial kritis, yang tidak berhenti hanya

untuk menjelaskan fenomena sosial, namun juga berupaya untuk

mentransformasikannya. Tapi kemudian muncul persoalan, ke arah

mana transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa?.

Sampai di sini, menurut Kuntowijoyo, ilmu-ilmu sosial transformatif

tidak bisa memberikan jawaban yang jelas.28

Dalam rangka menjawab pertanyaan itulah, Kuntowijoyo

mengemukakan bahwa yang dibutuhkan sekarang ini adalah ilmu-ilmu

sosial profetik, yaitu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah

fenomena sosial, tetapi juga memberi petunjuk ke arah mana

transformasi itu dilakukan, untuk apa, dan oleh siapa. Oleh karena itu,

ilmu sosial sosial profetik tidak sekedar mengubah demi perubahan,

tetapi mengubah berdasarkan cita-cita etik dan profetik tertentu. Dalam

28 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi,

dan Etika, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 86.


pengertian ini, maka ilmu sosial profetik secara sengaja memuat

kandungan nilai-nilai dari cita-cita perubahan yang diidamkan

masyarakatnya.

Menurutnya, perubahan itu semestinya didasarkan pada cita-

cita humanisasi-emansipasi, liberasi, dan transendensi. Tiga muatan

nilai ini, ia ambil dari kandungan yang ada dalam QS Ali ‘Imran (3),

ayat 110: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk

manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang

munkar, dan beriman kepada Allah…”. Tiga muatan inilah yang

menjadi ciri ilmu sosial profetik. Dengan kandungan nilai-nilai

humanisasi, liberasi, dan transendensi, ilmu sosial profetik diarahkan

untuk rekayasa masyrakat menuju cita-cita sosio-etiknya di masa

depan.29

Gagasan ilmu sosial profetik, dalam pengakuan Kunntowijoyo,

sebenarnya juga diilhami oleh pemikiran Muhammad Iqbal, khususnya

ketika Iqbal berbicara tentang peristiwa mi’raj Nabi Muhammad saw.

Seandainya Nabi Muhammad saw adalah seorang mistikus atau sufi,

kata Iqbal, tentu beliau tidak ingin kembali ke bumi, karena telah

merasa bersatu dengan Tuhan dan berada di sisi-Nya. Justru, yang

terjadi adalah, Nabi Muhammad saw kembali ke bumi untuk

menggerakkan dan melakukan perubahan sosial, untuk mengubah

jalannya sejarah. Nabi Muhammad saw mulai melakukan transformasi

sosial budaya berdasarkan cita-cita profetik.30

Tiga nilai yang menjadi muatan ilmu sosial profetik dijelaskan

lebih lanjut oleh Kuntowijoyo sebagai berikut:

Pertama, tujuan humanisasi adalah memanusiakan manusia. Ia

melihat terjadinya proses dehumanisasi yang menimpa masyarakat

dewasa ini. Masyarakat industrial yang sedang berjalan sekarang ini


dan Etika, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 87. 30 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi,



telah menempatkan manusia berada dalam masyarakat abstrak tanpa

wajah kemanusiaan. Manusia mengalami objektivasi ketika berada di

tengah-tengah mesin-mesin politik dan mesin-mesin pasar. Ilmu dan

teknologi juga telah membantu kecenderungan reduksionalistik yang

melihat manusia dengan cara parsial.

Humanisasi model Kuntowijoyo, menurut penjelasan dalam

Wikipedia, sesuai dengan semangat liberalisme Barat. Hanya saja perlu

segera ditambahkan, jika peradaban Barat lahir dan bertumpu pada

humanisme antroposentris, konsep humanisme Kuntowijoyo berakar

pada humanisme teosentris. Karenanya, humanisasi tidak dapat

dipahami secara utuh tanpa memahami konsep transendensi yang

menjadi dasarnya.31

Kedua, tujuan liberasi adalah pembebasan dari kekejaman

kemiskinan stuktural, keangkuhan teknologi, dan pemerasan

kelimpahan. Banyak orang yang terperangkap dalam kesadaran

teknokratis dan tergusur oleh ekonomi raksasa. Oleh karena itu,

manusia harus bisa membebaskan diri dari belenggu-belenggu yang

dibangunnya sendiri.

Liberasi dalam ilmu sosial profetik, seperti dipaparkan dalam

Wikipedia, juga sejalan dengan prinsip yang ada dalam faham

sosialisme (marxisme, komunisme, teori ketergantungan, dan teologi

pembebasan). Hanya saja ilmu sosial profetik tidak hendak menjadikan

liberasinya sebagai ideologi sebagaimana komunisme. Liberasi ilmu

sosial profetik adalah dalam konteks ilmu, ilmu yang didasari nilai-

nilai luhur transendental. Jika nilai-nilai liberatif dalam teologi

pembebasan dipahami dalam konteks ajaran teologis, maka nilai-nilai

liberatif dalam ilmu sosial profetik dipahami dan didudukkan dalam

konteks ilmu sosial yang memiliki tanggung jawab profetik untuk

membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, pemerasan

31 Wikipedia, ”Ilmu Sosial Profetik”, diunduh dari

http://id.wikipedia.org/ wiki/Ilmu_Sosial_Profetik.

http://id.wikipedia.org/


kelimpahan, dominasi struktur yang menindas dan hegemoni kesadaran

palsu.32

Ketiga, tujuan transendensi adalah menambahkan dimensi

transedental dalam kebudayaan. Banyak orang yang sudah

terperangkap dan menyerah kepada arus hedonisme, materialisme, dan

budaya yang dekaden. Menurutnya, harus ada yang dilakukan untuk

mengatasi dan memberikan jalan keluar atas masalah ini, yaitu

membersihkan diri dengan mengingatkan kembali dimensi

transendental yang menjadi bagian sah dari fitrah kemanusiaan. Dunia

ini harus dihayati dan dirasakan sebagai rahmat Tuhan, sekaligus

merasakan sentuhan kebesaran-Nya.33

Seperti telah dinyatakan di atas, transendensi adalah dasar dari

humanisasi dan liberasi. Transendensi memberi arah kemana dan untuk

tujuan apa humanisasi dan liberasi itu dilakukan. Transendensi dalam

ilmu sosial profetik di samping berfungsi sebagai dasar nilai bagi

praksis humanisasi dan liberasi, juga berfungsi sebagai kritik. Dengan

kritik transendensi, kemajuan teknologi dapat diarahkan untuk

mengabdi pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada

kehancurannya. Melalui kritik transendensi, masyarakat akan

dibebaskan dari kesadaran materialistik, di mana posisi ekonomi

seseorang menentukan kesadarannya untuk menuju kesadaran

transendental. Nilai transendensi di sini dapat dan akan menjadi tolok

ukur kemajuan dan kemunduran manusia.34

Dengan ilmu sosial profetik, seorang ilmuwan sosial mestinya

melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu reorientasi terhadap

mode of thought atau mode of inquiry, bahwa sumber ilmu pengetahuan

32 Wikipedia, ”Ilmu Sosial Profetik”, diunduh dari

http://id.wikipedia.org/ wiki/Ilmu_Sosial_Profetik. 33 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi,

dan Etika, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 88. 34 Wikipedia, ”Ilmu Sosial Profetik”, diunduh dari

http://id.wikipedia.org/ wiki/Ilmu_Sosial_Profetik.




itu tidak hanya dari rasio dan empiri, tetapi juga dari wahyu.35

Sementara itu, apabila ilmu sosial yang akan dibangun bercorak

indigenis, menurut Heri Santoso dan Listiyono Santoso, sumber

pengetahuan meliputi empiri, rasio, intuisi, kepercayaan, otoritas, dan

wahyu. Masing-masing sumber pengetahuan tersebut diakui, namun

ditempatkan secara proporsional.36

Berangkat dari ilmu sosial profetik ini, demikian menurut

Kuntowijoyo, sesungguhnya para ilmuwan sosial Indonesia tidak perlu

galau dan mengidap kekhawatiran yang berlebihan terhadap dominasi

sains Barat. Betatapun dalam proses pembangunan dan pengembangan

sebuah teori, seorang ilmuwan tidak dapat menghindarkan terjadinya

peminjaman dari dan sintesis dengan khazanah ilmu Barat. Sekalipun

pada tujuan akhir yang ingin dicapai harus terus berusaha untuk

mendekati cita-cita otentik, akan tetapi dalam proses globalisasi dan

universalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini,

seorang ilmuwan harus tetap membuka diri terhadap seluruh warisan

kebudayaan.37

Selain dua gagasan yang dikemukakan Kuntowijoyo dengan

Ilmu Sosial Profetiknya (ISP) dan Purwo Santoso dengan Ilmu Sosial

Transformatifnya (IST), Farid Alatas mengemukakan sifat diskursus

alternatif yang ditawarkannya dengan memerinci ciri-cirinya sebagai

berikut:

1. Titik berangkat diskursus alternatif adalah kritik terhadap

Eurosentrisme dan Orientalisme dalam ilmu sosial;


dan Etika, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2006, hlm. 88. 36 Hari Santoso dan Listiyono Santoso, Filsafat Ilmu Sosial:


2003, hlm. 77. 37 Kuntowijoyo, Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi,



2. Diskursus alternative mengangkat masalah metodologis dan

epistemologis dalam telaah masyarakat, historiografi, atau filsafat

sejarah;

3. Diskursus alternatif secara implisit atau eksplisit menaruh perhatian

pada analisis masalah yang ditimbulkan oleh pembagian kerja dalam

ilmu sosial, di mana ilmu sosial Asia mendapati dirinya dalam

keadaan konformitas, tiruan, dan tidak orisinal;

4. Diskursus alternatif berkomitmen untuk merekonstruksi diskursus

sosial dan sejarah mencakup pembangunan konsep, kategori, dan

agenda riset yang relevan dengan kondisi local atau regional;

5. Diskursus alternatif berkomitmen untuk memunculkan masalah

orisinal dalam telaah sosial dan sejarah;

6. Diskursus alternatif mengakui semua peradaban dan praktik budaya

sebagai sumber ide ilmu sosial; dan

7. Diskursus alternatif tidak mendukung penolakan atas ilmu sosial

Barat secara in toto (keseluruhan).38

Catatan Penutup

Manusia sejati atau manusia yang menjadi, menurut Ali

Syariati, adalah manusia tiga dimensional, manusia dengan tiga talenta

utama, yaitu kesadaran, kemampuan berkehedak, dan daya cipta.

Manusia tiga dimensional ini adalah manusia yang selalu berperang

melawan dan berusaha membebaskan diri kekuatan deterministik yang

cenderung membatasi dan membelengu kesadaran diri, kemampuan

berkehendak, dan daya ciptanya.39

Seseorang yang memiliki kesadaran

yang penuh akan diri dan masyarakatnya, diperkuat dengan

38 Syed Farid Alatas, Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial


2010, hlm. 77-78. 39 Ali Syariati, Tugas Cendekiawan Muslim, Jakarta: Srigunting,

1996, hlm. 60.


kemampuan, dan daya kreativnya, ia dengan segera dapat memahami

realitas dan selanjutnya akan mampu dan sekaligus melakukan

kontruksi terhadap diri dan masyarakatnya. Para ilmuwan sosial

Indonesia, dalam konteks ini, seperti yang dikemukakan oleh Alatas,

akan segera terbebas dari apa yang ia sebut dengan benak terbelenggu

(captive mind). Captive mind di sini didefinisikan sebagai pikiran

meniru yang tak kritis, terdominasi sumber-sumber eksternal, yang

menyimpang dari perspektif inde-penden.40

Searah dengan pemikiran di atas, ada baiknya untuk

mempertimbangkan langkah yang dilakukan oleh para penggagas

indigenous psychology di masyarakat Asia Timur yang mengusulkan

strategi epistemologis dengan menggunakan realisme konstruktif

sebagai dasar filosofisnya.41

Dengan menggunakan realism konstruktif

ini, para ilmuwan sosial dapat mengonstruksikan microworld teori

ilmiah, dan menggunakan microworld ini sebagai kerangka acuan

untuk melaksanakan penelitian empirik tentang lifeworld

masyarakatnya.

40 Syed Farid Alatas, Diskursus Alternatif Dalam Ilmu Sosial


2010, hlm.35. 41 Uichol Kim, Kuo-Shu Yang, dan Kwang-Juo Hwang (ed.),

Indigenous and Cultural Psychology: Memahami Orang dalam

Konteksnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 167.


==(14)==

FILSAFAT ILMU SOSIAL INDONESIA: ARTI

PENTING, KARAKTERISTIK DAN PROSPEK

PENGEMBANGANNYA

Heri Santoso42

Pengantar

Jika menyimak judul tulisan ini secara kritis, tentu

memunculkan beberapa pertanyaan mendasar yang perlu dijawab, yaitu

: (1) Apa urgensi atau arti pentingnya menghadirkan filsafat ilmu sosial

Indonesia? Bukankah selama ini telah ada filsafat ilmu sosial yang

berkembang di dunia; (2) Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu

sosial Indonesia? Apakah filsafat ilmu sosial yang berkembang di

Indonsia, dengan berbagai aliran pemikiran dan mazhabnya, ataukah

filsafat ilmu sosial yang dibangun berdasarkan keyakinan dan kerangka

pikir filsafatnya orang Indonesia; (3) Jika akan benar-benar

mengembangkan filsafat ilmu sosial Indonesia, apa sesungguhnya yang

menjadi karakteristik atau pembeda sekaligus persamaannya dengan

filsafat ilmu sosial yang telah berkembang di dunia saat ini?; dan (4)

Sebagai suatu gagasan, tentu konsep filsafat ilmu sosial ini akan

menghadapi dukungan dan sanggahan dari komunitas epistemis ilmu

sosial, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Apa tantangan yang

harus dihadapi dan bagaimana strategi pengembangan filsafat ilmu

sosial Indonesia?

Tulisan singkat ini dimaksudkan untuk menjawab empat

persoalan mendasar di atas. Mengingat kompleksitas permasalahan,

maka tulisan ini menggunakan pendekatan filsafat ilmu, lebih khusus

42

Doktor Filsafat Universitas Gadjah Mada, Dosen untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Sosial.


lagi filsafat ilmu sosial. Pendekatan filsafat ilmu sosial

mempersyaratkan kajian awal dengan pendekatan historis-sosiologis-

kultural, dilanjutkan dengan pendekatan epistemologis, aksiologis dan

metafisis ilmu.

Arti Penting Filsafat Ilmu Sosial Indonesia

Untuk menganalisis arti penting kehadiran filsafat ilmu sosial

Indonesia, penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu

pendekatan historis-sosiologis-kultural dan pendekatan filosofis.

Secara historis-sosiologis-kultural, pengembangan ilmu sosial di

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonisasi. Gagasan

menghadirkan filsafat ilmu sosial Indonesia dalam kajian teoritis

sesungguhnya merupakan bagian dari kajian gagasan indigenisasi atau

pribumisasi ilmu-ilmu di Indonesia. Tesis Heri Santosoi (1999) yang

berjudul Konsep Pribumisasi Ilmu Sosial di Indonesia Abad XX,

menunjukkan bahwa ilmu dikembangkan tidak bebas dari kepentingan,

maka pengembangan ilmu di Indonesia seharusnya tidak lepas dari

kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Indigenisasi di Indonesia telah menjadi gerakan untuk

membangun jati diri ilmu sosial di Indonesia agar tidak a-historis dan

tidak tercerabut dari akar sosio-historis kultural Indonesia. Dari tesis

tersebut diperoleh kejelasan bahwa secara historis ilmu sosial yang

dikembangkan di Indonesia lebih banyak didominasi oleh asumsi dan

paradigma ilmu sosial yang berkembang di Barat, terutama indologis

yang dibawa oleh Belanda untuk kepentingan kolonisasi. Setelah

Indonesia merdeka, ternyata tidak serta-merta hegemoni ilmu sosial

barat itu begitu saja hilang, dominasi pemikiran Amerika dan Eropa

masih belum dapat digantikan. Gagasan pemikiran indigenisasi ilmu di

Indonesia menjadi wacana publik yang hangat di kalangan ilmuwan

Indonesia pada tahun 1980-an. Di antara pemikiran yang berkembang

itu antara lain pemikiran Ignas Kleden yang memberi argumentasi

mengapa indigenisasi atau pribumisasi ilmu itu urgent untuk dilakukan.


Ada sekurang-kurangnya tiga alasan penting mengapa

indigenisasi perlu dikembangkan di Indonesia, yaitu : Pertama, alasan

akademis, artinya ilmu sosial di Dunia Ketiga termasuk Indonesia

berawal, berpreferensi, dan dikembangkan atas dasar filsafat dan

kepercayaan Barat. Negara-negara Dunia Ketiga dirasakan lebih efektif

membentuk ilmu sosialnya sendiri didasarkan atas temuan lokal,

diorganisasikan menurut cara penjelasan setempat atau interpretasi

berdasarkan pemikiran pribumi. Kedua, alasan ideologis, pribumisasi

ilmu dikembangkan sebagai bentuk reaksi atas hegenomi ideologi

asing dalam dunia keilmuan. Ketiga, alasan teoritis, artinya teori sosial

tidak semata-mata memiliki daya penjelas, namun juga memiliki

implikasi politis dan nilai, maka diperlukan pengembangan paradigma

yang digali dari pemikiran local genius agar terhindar dari manipulasi

ideologis dari suatu teori ilmiah asing.ii

Secara historis-sosiologis-kultural, gagasan pribumi ilmu sosial

tersebut mengalami pasang surut dalam wacana akademis di Indonesia

hingga saat ini. Kegelisahan atas kemacetan ilmu sosial Indonesia dan

kegelisahan untuk membangun ilmu sosial berkarakter Indonesia masih

senantiasa hangat di kalangan akademisi terutama UGM, UNY,

UNAIR, UNHASiii

(Santoso, 2015). Pada perkembangan terbaru

(2019), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Rencana

Strategisnya (2018-2023)iv

mencantumkan program strategis dalam

rangka penguatan pemahaman Pancasila akan dikembangkan Pancasila

sebagai ilmu.

Secara filosofis, pengembangan ilmu sangat dipengaruhi oleh

filsafat ilmu yang melatarbelakanginya, sementara filsafat ilmu sangat

dipengaruhi oleh asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang

mendasarinya. Asumsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sangat

dipengaruhi oleh ideologi dan filsafat hidup yang mendasarinya. Jika

penalaran dapat diterima, maka filsafat ilmu sosial yang dikembangkan

di Indonesia seharusnya sejalan dengan filsafat ilmu yang

dikembangkan oleh bangsa Indonesia. Filsafat ilmu yang

dikembangkan oleh bangsa Indonesia seharusnya mengacu kepada


keyakinan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang bersumber

pada ideologi dan filsafat hidup bangsa Indonesia. Berdasarkan

penalaran ini, kehadiran filsafat ilmu sosial Indonesia secara filosofis

dapat dipertanggungjawabkan. Justru mengabaikan hal tersebut, justru

bertentangan dengan hakikat filsafat ilmu sosial, yang sangat lekat

dengan filosofi masyarakat pendukungnya.

Model dan Karakteristik Filsafat Ilmu Sosial Indonesia

Bangunan komunitas epistemis filsafat ilmu sosial Indonesia

memang belum terbangun kokoh di Indonesia, namun berbagai upaya

perintisan dalam rangka mengembangkan model-model pemikiran

filsafat ilmu sosial Indonesia sudah banyak dirintis. Demi akurasi data

dan ketajaman analisis, maka tulisan ini mengambil fokus model-

model yang telah dikembangkan para ilmuwan di Universitas Gadjah

Mada (UGM). Pemilihan UGM sebagai sampel dalam tulisan ini

didasarkan atas pertimbangan subjektif dan objektif. Pertimbangan

subjektif, penulis sejak tahun 1989 hingga saat ini (2019) intensif dan

berinteraksi dengan gagasan dan komunitas pengembangan filsafat

ilmu sosial di UGM. Argumentasi objektif, UGM sebagai universitas

negeri pertama yang didirikan Republik dan memiliki prestasi

akademik yang diakui di dalam dan di luar negeri telah memberi

sejumlah bukti adanya model-model pemikiran alternatif yang dapat

dianggap sebagai embrio bagi pengembangan filsafat ilmu sosial

Indonesia.

Beberapa model yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan

UGM berdasarkan hasil penelitian terdahuluv menunjukkan bahwa:

pertama, para ilmuwan UGM telah mengembangkan sejumlah model

ilmu sosial alternatif, yaitu (1) Filsafat dan Ilmu ke-Pancasilaan serta

Ilmu Negara dan Hukum Pancasila (INHP) oleh Notonagoro, terutama

konsep tentang Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara

yang paling fundamental, konsep lembaga negara, konsep manusia

monopluralis, teori isi arti dan susunan sila-sila Pancasila yang bersifat


hierakhis piramidal; (2) Ilmu Ekonomi Pancasila (IEP) oleh Mubyarto

yang dibangun berdasarkan moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

kerakyatan, dan keadilan sosial; dan (3) Ilmu Sosial Profetik (ISP) oleh

Kuntowijoyo yang dimaksudkan sebagai konsep ilmu sosial alternatif

yang dimaksudkan untuk humanisasi, liberasi dan transendensi.

Kedua, berdasarkan kajian sejarah pemikiran, terbukti bahwa telah

ada sejumlah ilmuwan UGM yang menawarkan dan menjustifikasi

konsep dan model pengembangan ilmu yang bersumber pada nilai-nilai

kearifan lokal, dalam hal ini nilai-nilai Ke-UGM-an, yang salah satu

intinya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila

bagi UGM dimaknai sebagai (1) pegangan, (2) orientasi dan (3)

paradigma pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ketiga,

konsep pengembangan ilmu yang dikembangkan oleh para ilmuwan

UGM tersebut sesungguhnya dibangun atas dasar asumsi aksiologis

ilmu bahwa ilmu itu tidak bebas nilai dan bersifat teleologis demi

keadaban, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan. Asumsi

aksiologis ilmu ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan metafisis

masyarakat UGM yang mengakui keberadaan dengan segala

kekuasaan-Nya. Asumsi aksiologis dan metafisis ini berimplikasi pada

pandangan epistemologis bahwa keberadaan wahyu, otoritas nabi,

keyakinan dan musyawarah merupakan sumber pengetahuan dan

kebenaran yang dapat memperkaya konsep sumber pengetahuan ilmiah

selama ini yang didominasi faham rasionalisme dan empirisisme.

Dari sejumlah model yang dikembangkan oleh para ilmuwan

UGM ini kiranya ada sejumlah persamaan yang pada akhirnya dapat

diidentifikasi sebagai suatu karakterakteristik, sebagai embrio untuk

menggali karakteristik filsafat ilmu sosial Indonesia. Di antara

karakteristik yang menonjol antara lain : (1) ilmu sosial yang

dikembangkan selalu mempertimbangkan konteks sosio-historis-

kultural-dan filosofis keindonesiaan. Kenyataan ini mengantarkan pada

kelahiran ilmu-ilmu sosial yang lebih historis, bukan ahistoris, dan

kontekstual, bukan sekedar tektual yang kehilangan konteks; (2) secara

filosofis, ilmu sosial yang dikembangkan dapat berasal dari filosofi


asing yang kemudian dilakukan filterisasi, adaptasi dan modifikasi,

atau mengembangkan ilmu sosial yang berangkat dari filosofi bangsa

Indonesia, baik yang tercermin dalam adat-istiadat dan budaya bangsa,

keyakinan dan kehidupan keagamaan, dan praktek hidup berbangsa dan

bernegara yang dicoba diungkapkan menggunakan bahasa ilmiah agar

dipahami oleh publik akademik di luar Indonesia.

Tantangan dan Persoalan yang Muncul

Bila Pancasila ingin diangkat menjadi dasar filosofis

pengembangan ilmu di Indonesia, kiranya bukan tanpa masalah.

Berbagai masalah akan muncul, secara sosiologis tentu akan muncul

pro dan kontra terhadap gagasan ini. Pihak yang kontra akan skeptis

mengembangkan filsafat ilmu sosial yang berdasar pada nilai-nilai

Pancasila. Sementara itu, pihak yang pro akan selalu berargumentasi

bahwa filsafat ilmu sosial Indonesia merupakan keniscayaan bahkan

menjadi panggilan perjuangan bagi ilmuwan Indonesia untuk

merealisasikannya. Pertanyaan mendasar yang mereka ajukan pada

pihak yang keberatan adalah mungkinkah kita mengembangkan ilmu

sosial di Indonesia tercerabut dari akar historis-sosio-kultural dan

filosofis keindonesiaan?

Pancasila sebagai pemikiran local genius, jika ingin

dikembangkan sebagai dasar filosofis pengembangan ilmu tentu tidak

mudah. Ada beberapa kesulitan besar jika ingin mengangkat Pancasila

dalam tataran filosofis, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk

itu. Kesulitan itu antara lain: pertama, adanya heterogenitas dan

kompleksitas pemikiran atau perspektif tentang Pancasila dan

pemikiran yang digali dari Pancasila. Pranarka menguraikan berbagai

heterogenitas pemikiran Pancasila, antara lain : (1) heterogenitas di

dalam cara merumuskan unsur-unsur Pancasila; (2) heterogenitas di

dalam cara menguraikan argumentasi; (3) heterogenitas status

Pancasila: (4) heterogenitas di dalam apresiasi terhadap Pancasila; (5)

heterogenitas mengenai sumber Pancasila; (6) heterogenitas tafsir


Pancasila; (7) kompleksitas dan heterogenitas di dalam pendekatan

intelektual.vi

HETEROGENITAS DAN KOMPLEKSITAS PEMIKIRAN PANCASILA

TERSEBUT MEMBAWA IMPLIKASI PADA KESULITAN MERUMUSKAN

PERSPEKTIF FILOSOFIS PANCASILA. KESULITAN INI SEMAKIN BERTAMBAH

MANAKALA PANCASILA BUKANLAH IDEOLOGI ATAU KARYA FILSAFAT

PERORANGAN, SEBAGAIMANA ARISTOTELIANISME ATAU MARXISME.

PANCASILA MERUPAKAN KARYA KOMUNAL SERTA MERUPAKAN HASIL

INTERSUBJEKTIF DAN IDEALISME TOKOH-TOKOH PENDIRI BANGSA

(FOUNDING FATHERS). KESULITAN KEDUA, PANCASILA PADA AWALNYA

TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI FILSAFAT SISTEMATIK SEBAGAIMANA

DALAM TRADISI FILSAFAT BARAT. PANCASILA PADA AWALNYA ADALAH

SEMACAM KONSENSUS POLITIK, DAN BARU KEMUDIAN PADA

PERKEMBANGANNYA DIJADIKAN DASAR FALSAFAH NEGARA DAN IDEOLOGI

NEGARA.

SEKALIPUN ADA TANTANGAN DAN KESULITAN UNTUK

MENGANGKAT PANCASILA PADA TATARAN DISKUSI FILSAFAT ILMU SOSIAL,

NAMUN UPAYA UNTUK MENGKONSEPTUALISASIKAN PANCASILA DALAM

DISKUSI AKADEMIS TELAH TERBUKTI DALAM SEJARAH. SATU HAL YANG

DAPAT DIRUJUK SEBAGAI CONTOH ADALAH MUNCULNYA KONSEP

PEMIKIRAN TENTANG SISTEM EKONOMI PANCASILAvii

. KONSEP-KONSEP LAIN

YANG MENYEMARAKKAN DISKURSUS AKADEMIS MENGENAI PANCASILA

ANTARA LAIN TEMA-TEMA DISKUSI DEMOKRASI PANCASILA, TEORI-TEORI

NEGARA, TEORI-TEORI HUKUM, DLL. TERLEPAS APAKAH ORANG SETUJU

ATAU TIDAK DENGAN KONSEP TERSEBUT, UPAYA PENGGALIAN,

EKSPLISITASI, SISTEMATISASI DAN KONSEPTUALISASI PANCASILA PADA

TATARAN AKADEMIS INI PATUT MENDAPAT PENGHARGAAN. HAL INI

DIMAKSUDKAN AGAR PANCASILA TIDAK DITUDUH ABSURD, UTOPIS, DAN

TIDAK MEMILIKI KONSEP YANG JELAS, SERTA SELALU CENDERUNG

BERSIFAT BUKAN INI DAN BUKAN ITU.

KEBERANIAN MENGEKPLISITKAN CIRI PERSPEKTIF PANCASILA

DALAM WACANA AKADEMIS INI TENTU BERISIKO MENGUNDANG

PERDEBATAN ANTARA “YANG PRO” DAN “YANG KONTRA”. HAL INI TIDAK

MENJADI MASALAH DALAM DUNIA AKADEMIS, KARENA KRITIK DAN

TANGGAPAN ITULAH YANG AKAN SEMAKIN MENGEKPLISITKAN PERSPEKTIF

PANCASILA. BERANGKAT DARI KESULITAN BESAR TERSEBUT, UNTUK DAPAT

MENGUNGKAP PERSPEKTIF PANCASILA, MAKA PERTAMA-TAMA YANG

PERLU DICARI ADALAH APA CIRI-CIRI UTAMA PEMIKIRAN FILOSOFIS YANG

TERKANDUNG DALAM PANCASILA.


SEJAUH PENELUSURAN LITERATUR DAN BERBAGAI DISKUSI YANG

BERKEMBANG DI DALAM SEJARAH, CIRI UTAMA PANCASILA DAPAT

TERANGKUM DALAM PRINSIP BHINNEKA TUNGGAL IKA.viii

UNGKAPAN

BHINNEKA TUNGGAL IKA INI, BUKANLAH SLOGAN POLITIS SEMATA, TETAPI

DI DALAMNYA MENGIMPLIKASIKAN PANDANGAN FILOSOFIS YANG BERBEDA

DENGAN PANDANGAN FILSAFAT LAIN.

Secara historis istilah “Bhinneka Tunggal Ika” tercantum dalam

Kitab Sutasoma karya Empu Tantular dalam bait kelima Camto

CXXXIX yang berbunyi:

Rwaneka dhatu winuwas wara Buddha wisma

Bhineka rakwa ring apan kena parwanosaa

Mangkang jinatwa kalawan siwatwa tunggal,

Bhinneka tunggal ika tan hana Dharma mangrawa

It is said that the well known Buddha and Siwa are two

different substances

They are indeed different, yet how is it possible to recognize

their difference in a glance

Since the Truth of Jina and (the Truth of) Siva is One.

They are indeed different, but they are of the same kind, are

there are no division in Truthix

Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah pengakuan

terhadap keanekaan dan adanya kesatuan di antara keanekaan tersebut.

Keanekaan dan kesatuan tidak dapat dipisahkan, tak ubahnya dengan

sekeping mata uang pada kedua belah sisinya. Keanekaan merupakan

kenyataan objektif sedangkan kesatuan merupakan formulasi subjektif

yang bertitik tolak dari keanekaragaman.x

BERTITIK TOLAK DARI PRINSIP BHINNEKA TUNGGAL IKA INI,

PENULIS BERUSAHA MENGEMBANGKAN KONSEP FILOSOFIS YANG DAPAT

DIJADIKAN RUJUKAN UNTUK MENGEMBANGKAN LANDASAN ONTOLOGIS,

EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS ILMU SOSIAL.


DASAR PARADIGMATIK FILSAFAT ILMU SOSIAL PERSPEKTIF

PANCASILA

Mengacu pada pengertian paradigma sebagaimana diungkapkan

oleh Ritzer di atas, maka sekiranya Pancasila hendak diangkat dalam

perdebatan paradigmatis ilmu sosial, maka pemikiran Pancasila perlu

menjawab secara eksplisit persoalan-persoalan utama paradigma, yaitu

: (1) apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu sosial? (2) apa

yang harus dipelajari, pertanyaan-pertanyaan apa yang semestinya

dijawab? (3) bagaimana semestinya pertanyaan-pertanyaan itu diajukan

dan aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan jawaban

yang diperoleh?

MENJAWAB PERTANYAAN-PERTANYAAN DI ATAS, PEMIKIRAN

PANCASILA DAPAT MEMBERI JAWABAN BAHWA PERSOALAN POKOK ILMU

SOSIAL DI INDONESIA ADALAH REALITAS SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA

DENGAN SEGALA DIMENSI DAN KEUNIKANNYA. MASALAH YANG HARUS

DIPELAJARI ADALAH PROBLEMATIKA SOSIAL YANG TIMBUL TERUTAMA DI

INDONESIA. PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG SEMESTINYA DIJAWAB

ADALAH BAGAIMANA ILMU SOSIAL DAPAT MEMBANTU MEWUJUDKAN

KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA. PERTANYAAN YANG SEMESTINYA

DIAJUKAN ADALAH PERTANYAAN YANG RELEVAN UNTUK MEWUJUDKAN

SUATU TATANAN MASYARAKAT YANG BERKETUHANAN, BERKEMANUSIAAN,

BERSATU, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN SOSIAL. ATURAN YANG HARUS

DIIKUTI UNTUK MENAFSIRKAN JAWABAN YANG DIPEROLEH ADALAH

SEJAUHMANA JAWABAN ITU MENGARAH PADA PENCAPAAN TUJUAN

MASYARAKAT SEBAGAIMANA YANG DIUNGKAPKAN DALAM CITA-CITA

TERSEBUT. HAL YANG PERLU DIPAHAMI ADALAH ADANYA KEBHINNEKAAN

REALITAS DAN PANDANGAN, NAMUN TUNGGAL IKA DALAM HAL TUJUAN:

YAITU KEADILAN SOSIAL.

GAGASAN TENTANG PEMIKIRAN LOCAL GENIUS YANG TERKANDUNG

DALAM PANCASILA TERSEBUT DAPAT DIRUMUSKAN SEBAGAIMANA DAPAT

DILIHAT DALAM TABEL BERIKUT INI. UPAYA KONSEPTUALISASI INI

DIKEMBANGKAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMIKIRAN DALAM

PENGEMBANGAN PARADIGMA ILMU SOSIAL.


Pokok Pemikiran Filosofis Pancasila tentang Dasar Ontologis Ilmu

Sosial

Ketika dihadapkan pada pertanyaan fundamental tentang

bagaimana pandangan filsafat Pancasila tentang hakikat realitas sosial?

Maka kiranya pemikiran filsafat Pancasila dapat dirumuskan dalam

pokok-pokok pemikiran ontologis sebagai berikut:

a. Objek ilmu sosial adalah realitas sosial, yang berarti mengkaji

manusia Indonesia seutuhnya yang multidimensional, kompleks,

plural, dan dinamis (Bhinneka) tetapi dalam wadah keindonesiaan

(Tunggal Ika).

b. Realitas sosial harus dipahami sebagaimana memahami hakikat

manusia monopluralis (Bhinneka Tunggal Ika), yang ditinjau dari

susunan kodratnya, terdiri atas unsur jiwa dan raga, ditinjau dari

sifat kodratnya merupakan makhluk individu sekaligus makhluk

sosial, dan ditinjau dari kedudukan kodratnya merupakan makhluk

pribadi mandiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan (mengacu pada

konsep manusia monopluralis Notonagoro).

c. Realitas sosial keindonesiaan dicirikan oleh pluralitas

(kebhinnekaan) dalam aspek horisontal (agama, etnis, sejarah, dll)

maupun aspek vertikal (kaya miskin, pemerintah-rakyat, pandai-

bodoh, kuat-lemah, dll.), namun mereka semua dalam satu wadah

Indonesia. (tunggal ika).

Pokok Pemikiran Filosofis Pancasila tentang Dasar Epistemologis

Ilmu Sosial


bagaimana pandangan filsafat Pancasila tentang hakikat pengetahuan

dan metode untuk memperolehnya? Maka kiranya pemikiran filsafat

Pancasila dapat dirumuskan dalam pokok-pokok pemikiran

epistemologis sebagai berikut:


a. Realitas sosial yang berbhinneka tunggal ika tersebut mensyaratkan

pendekatan yang komprehensif. Pendekatan tunggal tidaklah

memadai untuk mengalisis masalah yang kompleks.

b. Sumber kebenaran yang lazim digunakan dalam ilmu sosial yaitu

empiri dan rasio tidak dipertentangkan tetapi bersifat komplementer

dan didukung dengan pengakuan atas sumber kebenaran lain

seperti otoritas, keimanan, dan wahyu. Sumber-sumber kebenaran

ini tidak saling menegasikan tetapi saling mendukung dan

menempatkannya secara proporsional. Pemaksaan satu pendekatan

pada objek yang kompleks hanyalah akan melahirkan kebenaran

yang partikular, reduktif dan naif.

c. Teori kebenaran yang digunakan untuk menguji teori-teori sosial

dapat berupa teori korespondensi, koherensi, pragmatis, konsensus

dan teori-teori lain sejauh hal tersebut tidak dijadikan kebenaran

yang mutlak.

d. Jenis kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu sosial dalam perspektif

Pancasila ini adalah kebenaran yang bersifat koeksistensi

(kebenaran di dalam kebersamaan, artinya masih mau

mendengarkan kebenaran yang dihasilkan oleh pengetahuan lain

seperti kebenaran yang dihasilkan oleh pengetahuan sehari-hari,

ideologi, teknologi, seni, filosofi, dan agama) dan masih pada

tataran hipotetis (kebenaran yang masih diuji terus-menerus).

e. Berbagai metode dimungkinkan asal sesuai dengan objek kajiannya

yang bersifat multidimensional, kompleks, plural dan dinamis

(bhinneka) namun masih dalam wadah keindonesiaan (tunggal ika).

Pokok Pemikiran Filosofis Pancasila tentang Dasar Aksiologis

Ilmu Sosial


bagaimana pandangan filsafat Pancasila tentang hakikat nilai? Maka

kiranya pemikiran filsafat Pancasila dapat dirumuskan dalam pokok-


pokok pemikiran aksiologis sebagai berikut:

a. Tujuan akhir pengembangan ilmu sosial dengan paradigma

Pancasila adalah terciptanya negara yang berkeadilan sosial, yang

dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan

kerakyatan.

b. Tujuan penelitian ilmu sosial dapat dimaksudkan untuk eksplanasi,

pemaknaan, maupun transformasi sosial.

c. Ilmuwan di dalam bekerja tidak mungkin terlepas dari nilai dan

kepentingan, terutama nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan, dan keadilan serta kepentingan untuk

kemaslahatan bersama masyarakat Indonesia. Kepentingan tidak

dinafikan, namun kepentingan seperti apa yang diperjuangkan perlu

diekplisitasikan dan dikomunikasikan untuk mendapat persetujuan

bersama.

Ketika dihadapkan pada pertanyaan paradigma apa yang dapat

dan perlu dikembangkan di Indonesia, jawabannya adalah bahwa

ilmuwan sosial Indonesia sangat terbuka dengan kebhinnekaan

paradigma yang ada, tetapi tentu ada tunggal ika dalam hal nilai yang

dianut yaitu nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,

dan keadilan dan dalam tujuan yaitu keadilan sosial. Pada tataran

epistemologis kiranya perlu ada parameter yang jelas untuk menilai

relevansi suatu paradigma apakah perlu dikembangkan atau tidak di

Indonesia. Meminjam pemikiran Ignas Kleden (1984), paradigma-

paradigma tersebut perlu dikritik empiris, kritik epistemologis, dan

kritik ideologis.

Kritik empiris dimaksudkan untuk menguji apakah paradigma

tersebut mampu menjawab permasalahan realitas sosial keindonesiaan

yang khas. Kritik epistemologis dimaksudkan untuk menguji tingkat

konsistensi dan koherensi dari bangunan teoritiknya, dari tingkat

filosofi hingga metode dan teknik yang dikembangkannya. Kritik

ideologis dimaksudkan untuk mengungkap selubung ideologi yang

menyertai paradigma ilmu sosial tersebut apakah bertentangan dengan


ideologi Pancasila. Kiranya perlu juga ditambahkan, bahwa apapun

paradigma yang dibangun pada tataran terakhir akan diuji dengan

pertanyaan apakah paradigma tersebut memberi sumbangan pada

penciptaan masyarakat yang berkeadilan sosial? Berdasarkan kerangka

uji kritis ini maka keberadaan paradigma Positivisme, Postpositivisme,

Critical Theory, dan Konstruktivisme dapat diterima sejauh teruji dan

ditempatkan secara proporsional dan terbuka untuk didiskusikan dan

dikritik.

Sebagai penutup dapat ditegaskan kembali bahwa ilmu sosial di

Indonesia sedang menghadapi masalah serius terutama dalam rangka

memecahkan persoalan sosial dan kemanusiaan yang semakin

kompleks. Wacana Postmodernisme membuka peluang seluas-luasnya

untuk mengembangkan ilmu sosial dengan mengacu kepada local

genius. Berdasarkan argumentasi dari analisis sejarah kebudayaan

Indonesia dan argumentasi dari hasil studi mengenai Hukum Adat

Indonesia, Pancasila layak diangkat sebagai pemikiran local genius

Indonesia.

Pancasila sebagai pemikiran local genius Indonesia ini dapat

dikembangkan sebagai landasan filosofi ilmu sosial di Indonesia,

walaupun tentu banyak tantangannya. Ciri khas dari pemikiran

Pancasila ini adalah pemikiran Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mencoba

memahami pluralitas dalam satu pemahaman yang komprehensif tanpa

harus menafikan adanya pluralitas tersebut. Berbagai paradigma yang

berkembang di Indonesia kiranya perlu dilakukan kritik empiris, kritik

epistemologis, dan kritik ideologis yang pada akhirnya diuji apakah

memberi sumbangan bagi penciptaan masyarakat yang berkeadilan

sosial. Penulis menyadari tulisan ini barulah merupakan eksplorasi

awal pada tataran semangat dan filosofi, karena itu ia masih

memerlukan eksplorasi lebih lanjut pada tataran teori, metode, dan

teknik.

Tantangan yang harus dihadapi oleh para pemikir yang ingin

mengembangkan filsafat ilmu sosial Indonesia yang tidak kalah

pentingnya adalah aktualisasi pada tataran teoritis-paradigmatis.


Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra (2011: 4-12) guru besar

Antropologi UGM, syarat untuk menjadikan konsep sebagai

“paradigma” kiranya harus memenuhi beberapa unsur (komponen),

antara lain: (1) asumsi-asumsi/anggapan-anggapan dasar (basic

assumptions); (2) etos/nilai-nilai (ethos/values); (3) model-model; (4)

masalah yang diteliti/yang ingin dijawab; (5) konsep-konsep pokok

(main concept, key words); (6) metode-metode penelitian; (7) metode

analisis; (8) hasil analisis/teori; dan (9) representasi.

Artinya, bila filsafat ilmu sosial akan dikembangkan kiranya

perlu dukungan kejelasan paradigma yang dikembangkannya baik pada

tataran asumsi atau anggapan dasar sampai pada tahapan representasi.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa

mengembangkan filsafat ilmu sosial Indonesia, terutama dalam arti

mengembangkan filsafat ilmu sosial berbasis nilai-nilai ke-Indonesiaan

adalah suatu keniscayaan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai model

pengembangan ilmu sosial alternatif yang telah dikembangkan oleh

para ilmu Indonsia, khususnya ilmuwan Universitas Gadjah Mada yang

mencoba menawarkan ilmu sosial yang dibangun dari filosofi bangsa

dan negara Indonesia atau Pancasila. Sekalipun demikian masih ada

sejumlah tantangan yang harus dihadapi ketika ingin mengembangkan

filsafat ilmu sosial Pancasila, yaitu harus memberi klarifikasi dan

mengembangkan gagasan ini pada tataran paradigmatis teoritis dari

asumsi dasar hingga representasinya dalam bangun keilmuan sosial.


==(15)==

PENDIDIKAN GEOGRAFI DAN TANTANGAN

ABAD 21

Dr. Muhammad Zid, M.Si dan Fauzi Ramadhoan AR,

S.Pd. MA (Dosen Geografi FIS UNJ, email: [email protected])

A. Pendahuluan

Ketika kebanyakan orang mendengar kata Pendidikan Geografi,

kebanyakan dari masyarakat umum akan berfikir tentang mata

pelajaran yang menghafal nama-nama lokasi, misalnya nama provinsi

dan ibukotanya. Sebagian lagi beranggapan geografi adalah ilmu

tentang peta, misalnya peta buta. Pendapat ini tidaklah salah, namun

sebenarnya ini menandakan bahwa pemahaman akan ilmu geografi di

tatanan masyarakat masih berada pada pemahaman tingkat awal.

Ilmu geografi secara esensi merupakan ilmu yang komprehensif.

Seorang geograf akan memiliki pola pikir yang sangat luas, mampu

melihat keadaan dari berbagai macam sudut pandang. Hal ini

dikarenakan prinsip pemikirin seorang geograf yang menggunakan

standar lengkap 5W+1H (What, Who, Where, When, Why, dan How)

dalam setiap memandang suatu fenomena dipermukaan bumi beserta

permasalahannya. Sejalan dengan asal kata geografi yang berasal dari

bahasa Yunani (geo: bumi; graphien: gambaran), geograf akan

menganalisis suatu masalah di bumi dari berbagai macam aspek. Arti

dari diksi “graphien” bukan hanya tentang “gambar” peta pada satu

bidang datar secara harfiah, melainkan “gambaran” atau analisis secara

mendalam yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Pada

tahapan awal (identifikasi) seorang geograf akan mempertanyakan apa

fenomena yang terjadi, siapa saja objek dan subjek dari fenomena

tersebut, dimana saja fenomena tersebut berlangsung, dan kapan saja


fenomena itu terjadi. Kemudian pada tahap lanjut (analisis), mengapa

fenomena tersebut dapat terjadi, apa saja faktor-faktor yang

menyebabkannya dan bagaimana tahapan fenomena tersebut

berlangsung. Dengan analisis yang mendalam seperti yang telah

dijabarkan, seorang geograf akan mampu menunjukan fakta fenomena

kejadian tidak hanya berdasarkan data dalam bentuk deskripsi atau

tabel tetapi juga dalam bentuk grafis (peta).

Ilmu geografi terus mengalami perkembangan sejak zaman

Erasthosthenes pada tahun 276–194 sebelum masehi hingga saat ini

(Roller, 2010). Pada awal perkembangannya geografi adalah filosofi

manusia dalam mengenal lingkungan sekitar tempat tinggal mereka.

Seiring dengan penjelajahan manusia ke berbagai tempat seperti yang

di lakukan Marcopolo dan Columbus pada abad ke 16 dan 17,

pemahaman tentang geografi pun semakin berkembang dengan

terciptanya peta sebagai alat untuk navigasi, meskipun peta yang di

hasilkan belum memiliki skala koordinat yang presisi. Pada abad ke 18

geografi yang awalnya hanya sebagai filosofi manusia dalam

memikirkan tentang ruang kwilayahan mulai berubah menjadi subjek

bidang keilmuan akademik. Berbagai macam universitas di Eropa

mendedikasikan diri untuk memperdalam ilmu geografi. Kini dalam

dua abad terakhir, khususnya sejak akhir abad ke 20 hingga saat ini

abad ke 21, teknologi komputer telah banyak mempengaruhi

perkembangan geografi. Ilmu geografi menjadi masukan yang sangat

esensial bagi manusia dalam mengelola atau merencanakan aktifitas

pembangunan wilayah di bumi. Pendekatan geografi sudah tidak hanya

tentang identifikasi keruangan, tetapi juga pendekatan ekologis

(hubungan antara mahluk hidup dengan lingkungan) dan pendekatan

kompleks wilayah (komparasi dari berbagai sudut pandang pada

berbagai tempat). Dengan demikian kajian yang dilakukan seorang

geograf bisa disebut komprehensif dan mampu memberikan gambaran

yang sangat jelas dan holistik. Tidak heran jika geografi di juluki ilmu

tentang dunia (the world discipline) atau juga ilmu yang menjembatani


antara kehidupan manusia dengan lingkungan sekitarnya (the bridge

between the human and the physical sciences) (Pattison, 1990).

Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, teradapat kesalahan

paradigma dalam penempatan pendidikan geografi di sekolah. Pada

level pendidikan dasar (SD) dan menengah (SMP dan SMA), geografi

di ”kotak”kan hanya pada rumpun ilmu sosial. Alhasil seluruh siswa

(khususnya SMA) tidak diwajibkan untuk mempelajari ilmu geografi,

hanya siswa dari rumpun sosial saja. Padahal jika kita melihat pada

level pendidikan tinggi di universitas, geografi tersebar pada dua

rumpun bidang keilmuan yaitu saintifik dan humaniora. Misalnya

Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada menempatkan

geografi pada rumpun saintifik, sedangkan Universitas Negeri Jakarta,

Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Negeri Malang

menempatkan geografi pada rumpun sosial humaniora. Hal ini

sebenarnya sudah dapat menjadi indikator bukti bahwa geografi adalah

sebuah multi-disiplin ilmu yang memiliki lingkup kajian dari berbagai

macam bidang keilmuan. Seyogianya, jika kita menginginkan siswa

yang mampu memandang suatu permasalahan dari sudut pandang yang

luas dan komprehensif, maka geografi sebagai suatu multi disiplin ilmu

sebaiknya diwajibkan sebagai mata pelajaran mendasar yang di ampuh

bagi seluruh siswa.

B. Esensi Pendidikan Geografi

Hal utama yang diajarkan dalam pendidikan geografi tidak hanya

hanya pengetahuan tentang informasi kebumian, apalagi di jaman serba

digital dimana saat ini informasi bukanlah sesuatu yang sulit didapati,

tetapi “sudut pandang” dalam melihat suatu fenomena di bumi.

Seorang yang mempelajari geografi akan memiliki pemahaman

berbeda dalam melihat suatu fenomena. Secara umum siswa yang

mempelajari geografi akan mempelajari suatu fenomena di bumi dari

sudut pandang spasial dan ekologikal. Sudut pandang spasial akan

mempertanyakan “dimana fenomena tersebut berada?” dan “kenapa

suatu fenomena ada di sana?” baik dalam menyikapi fenomena

manusia (human) ataupun fisik (physical). Perspektif ekologikal akan


melihat fenomena kejadian di bumi dalam bentuk hubungan yang

saling berkaitan antara elemen benda hidup dan elemen benda tidak

hidup. Perspektif ekologikal juga berkaitan dengan dinamika hubungan

dalam suatu sistem yang kompleks, seperti kehidupan bermasyarakat

dan alam (ekosistem) ( Demirci & Miguel, 2018).

Dalam menunjang pandangan tersebut, setidaknya dalam

pembelajaran geografi menuntut siswa untuk memiliki beberapa

pengetahuan mendasar. Pertama adalah memahami bumi dari sisi

spasial (berkaitan tentang posisi suatu objek di bumi, termasuk juga

lokasi absolut atau lokasi relatif). Kedua, mengetahui berbagai tempat

dan wilayah strategis. Ketiga dinamika fisik bumi. Keempat dinamika

manusia dalam ruang. Kelima lingkungan dan masyarakat, dan

Keenam pemanfaatan geografi dalam kehidupan sehari-hari (Heffron,

2012).

Dengan mempelajari bumi dari sudut pandang spasial, peserrt

didik akan mengetahui cara menggunakan peta, memanfaatkan

teknologi geospasial (GPS, google maps, Gojek, dll), dan mampu

berfikir spasial dalam menyampaikan informasi. Mental maps (sudut

pandang seseorang terhadap wilayah) siswa akan semakin tajam dalam

menganalisis dan mengolah informasi tentang orang, tempat, dan

lingkungan dari sudut pandang spasial. Mempelajari tempat dan

wilayah akan memberikan pemahaman siswa dalam mengetahui

karakteristik dari setiap tempat, baik kehidupan manusia atau kondisi

alamnya. Hingga bagaimana kondisi alam mempengaruhi aktifitas serta

budaya manusia pada suatu lokasi tertentu. Memahami dinamika fisik

bumi akan mengajarkan siswa proses terjadinya dan pola berbagai

macam kondisi fisik permukaan bumi, juga bagaimana karakteristik

dan distribusi spasial ekosistem dan bioma di bumi.

Memahami dinamika manusia dalam ruang merupakan salah satu

kajian yang paling menarik. Hal ini karena kajian ini paling dekat

dengan kita sebagai manusia dalam memandang ruang tempat kita

tinggal. Secara mendasar kita akan mempelajari karakteristik,

distribusi, dan migrasi populasi manuisa diatas geosfer. Kemudian


karakteristik, distribusi, dan kompleksitas kebudayaan yang tercipta

setelahnya. Lalu pola dan arah ketergantungan perekonomian antar

wilayah. Kemudian proses, pola, dan peran kawasan pemukiman.

Hingga pada akhirnya kerja sama dan konflik dalam mempengaruhi

pembagian wilayah di permukaan bumi.

Memahami lingkungan dan kehidupan bermasyarakat dari sudut

pandang spasial, akan di awali dari bagaimana kondisi alam

mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Kemudian respon dari

masyarakat dalam memodifikasi kondisi fisik alam sesuai dengan

kebutuhan kehiduppannya. Hingga pada akhirnya adalah kesadaran

dalam penggunaan, pendistribusian, dan pemanfaatan dari sumber daya

alam secara bijak. Pada akhirnya pemahaman akan geografi tidak

hanya untuk menginterpretasikan bagaimana dinamika kehidupan di

bumi pada masa lalu dan sekarang, namun juga untuk merencanakan

kehidupan di masa depan.

C. Tantangan Pendidikan Geografi Abad 21

Dalam konteks Pendidikan secara umum, dan kepentingan

manusia sebagai warga negara dunia, UNESCO membuat empat pilar

pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be and

live together in peace. Pendidikan tidak hanya sebagai media untuk

memberikan informasi kepada peserta didik, tetapi juga sebagai

landasan bagi mereka dalam mengkreasikan ide dan pemikiran mereka

kedalam dunia nyata. Tentunya dengan azas kebersamaan dan

kedamaian demi keberlangsungan umat manusia. Pola pendidikan

konvensional yang hanya berprinsip learning to know, sudah harus di

sempurnakan. Semakin sering peserta didik menerapkan

pemahamannya selama menuntut ilmu kedalam perilaku dan tindakan

dunia nyata menandakan keberhasilan pendidik di abad 21. Untuk

mencapai keberhasilan tersebut setidaknya empat kecakapan utama

harus dimiliki oleh peserta didik yaitu; berfikir kritis dalam

memecahkan masalah (Critical Thinking), berkomunikasi dengan baik

(Communication Skills), Kreativitas dan Inovasi (Creativity and

Innovation), dan berkolaborasi (Collaboration).


Kondisi dunia pada saat ini dimana lingkungan fisik banyak

mengalami penurunan kualitas (Boyes & Stanisstreet, 1996),

perekonomian global yang semakin kompetitif, kesenjangan sosial

antar wilayah yang semakin tinggi, menyebabkan kita sebagai manusia

semakin bergantung satu dengan lainnya. Untuk memahami dan

merespon tantangan tersebut di butuhkan keterampilan dan kapasitas

dalam berfikir logis, analistis, sistematis, sintetis, kritis, dan kreatif

dalam memecahkan masalah aktual.

Tidak pernah dalam sejarah umat manusia seseorang wajib

memiliki pemahaman geografi yang baik selain saat ini (Bednarz,

Heffron, & Huynh, 2013). Dunia kita merupakan sistem yang sangat

kompleks dan tidak tergantikan sebagai tempat manusia dapat hidup.

Kita semakin memiliki ketergantungan satu dengan lainnya, baik

secara ekonomi, lingkungan, politik, sosial, dan budaya. Namun tidak

semua pendidik dan peserta didik memahami aspek-aspek yang paling

mendasar pada dunia tempat mereka tinggal. Tanpa adanya intervensi

eksplisit dan fokus khusus pada literasi geografi oleh para pendidik,

pengembang kurikulum, dan pembuat kebijakan, maka peserta didik

akan kesulitan dalam bersaing dan bertahan hidup di masa yang akan

dating (Lambert, Solem, & Tani, 2015). Kita harus menyadari bahwa

alam memiliki keterbatasan dan keseimbangannya sendiri, sebagai

manusia kita sudah harus berfikir tidak hanya mengambil hasil alam

tetapi juga melestarikannya. Pembelajaran Ilmu Geografi di Abad 21

harus diwarnai oleh ciri geografi sebagai ilmu sintesis – integrative

dengan tiga pendekatan yaitu identifikasi keruangan, hubungan antara

mahluk hidup dengan lingkungan dan komparasi dari berbagai sudut

pandang pada berbagai tempat demi keberlanjutan kehidupan manusia.

Penutup

Paradigma pembelajaran, termasuk Geografi pada abad ke 21

wajib mencakup empat kecakapan yang harus dimiliki peserta didik

dari berbagai jenjang dan tingkat Pendidikan. Kecakapan tersebut


yaitu creativity and innovative, critical thinking and problem solving,

communication, dan collaboration. Tanpa adanya empat aspek

kecakapan tersebut maka kualitas sumberdaya manusia di Indonesia

pada era industri 4.0 dan revolusi sosial 5.0 akan sangat sulit untuk

berkompetisi dengan warga dunia lainnya. Tujuan dari pembelajaran

ilmu geografi secara global adalah untuk membekali peserta didik

dengan pengetahuan, keterampilan serta perspektif geografi, antara lain

memiliki kesadaran terhadap pentingnya ruang, manusia sebagai

bagian tidak terpisahkan dari lingkungan fisik dan sosialnya, kesadaran

terhadap keanekaragaman etnis, ras, suku bangsa wilayah, sehingga

peserta didik memiliki sikap menjunjung tinggi dan toleran terhadap

berbagai perbedaan. Dalam konteks ke-Indonesiaan, Ilmu Geografi

penting diajarkan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, hal ini

karena negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara

multikultural dalam hal etnis, suku bangsa, Bahasa daerah, agama,

hukum adat, tradisi yang kesemuanya bias menjadi potensi integrasi

bangsa dan menjadi potensi disintegrasi bangsa manakala tidak

dikelola dan dipelihara dengan baik. Salah satu pihak yang memiliki

tanggung jawab dalam merawat keanekaragaman bangsa Indonesia

adalah Pelajaran Geografi dan sebagai ujung tombaknya adalah

pendidik atau Guru Geografi.

Referensi

Bednarz, S. W., Heffron, S., & Huynh, N. T. (2013). A Road Map for

21st Century Geography Education. 74.

Boyes, E., & Stanisstreet, M. (1996). Threats to the global atmospheric

environment: The extent of pupil understanding. International

Research in Geographical and Environmental Education, 5(3),

186–195. https://doi.org/10.1080/10382046.1996.9965009

Demirci, A., & Miguel, R. De. (2018). Geography Education for

Global Understanding.


https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-319-77216-5 Library

Heffron, S. G. (2012). GFL2! The Updated Geography for Life:

National Geography Standards, Second Edition. Geography

Teacher, 9(2), 43–48.

https://doi.org/10.1080/19338341.2012.679889

Lambert, D., Solem, M., & Tani, S. (2015). Achieving Human

Potential Through Geography Education: A Capabilities

Approach to Curriculum Making in Schools. Annals of the

Association of American Geographers, 105(4), 723–735.

https://doi.org/10.1080/00045608.2015.1022128

Pattison, W. D. (1990). The four traditions of geography. Journal of

Geography, 89(5), 202–206.

https://doi.org/10.1080/00221349008979196

Roller, D. W. (2010). Eratosthenes’ “Geography.” Retrieved from

https://books.google.co.id/books?id=8peKyWK_SWsC


CATATAN AKHIR

i Heri Santoso, 1999, “Konsep Pribumisasi Ilmu Sosial di Indonesia

Abad XX”, Tesis Program S2 Ilmu Filsafat, Program Pasca Sarjana,

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. ii

Kleden, 1987, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES,

Jakarta, hal. 20-23 iii

Heri Santoso, dkk., 2015, Membangun Kedaulatan Ilmu di

Perguruan Tinggi, Hasil Riset PSP UGM, Yogyakarta. iv

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI),

2018, Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2018-

2023, BPIP RI, Jakarta. v Heri Santoso, Koento Wibisono, dan Arqom Kuswandjono, 2016,

“Konsep Landasan Filosofis Pengembangan Ilmu yang Bersumber pada

Nilai-nilai Ke-UGM-an”, Jurnal Kawistara, UGM, Yogyakarta.

vi Uraian lebih lanjut lihat Pranarka, 1985, Sejarah Pemikiran Tentang

Pancasila, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, hal. 335-362. vii

Baca : Mubyarto, 1987, Ekonomi Pancasila, Gagasan dan

Kemungkinan, LP3ES, Jakarta; dan Gunawan Sumodiningrat, 1999,

Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif, Impac Wahana Cipta,

Jakarta viii

Hardono Hadi, 1994, Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila,

Kanisius, Yogyakarta ix Soewito-Santoso, 1975: 81-82 dikutip oleh Rizal Mustansyir, 1995,

“Perkembangan Pemikiran Ludwig Wittgenstein sebagai Sarana

Refleksi terhadap Bhinneka Tunggal Ika”, Tesis pada PS Ilmu Filsafat,

PPS UGM, Yogyakarta, hal. 139.

x Ibid.

Seri Bunga Rampai - Universitas Negeri Surabayafish.unesa.ac.id/download/1. BOOKSCHAPTER HISPISI... · menjadi urat nadi perdagangan dunia seperti Selat Malaka, Lombok, dan Sunda.

Documents