APA saja yang dilakukan aparat pemerintah saat melanglang buana membawa nama negara dan mencari ilmu ke mancane- gara? Di lingkungan Kemen- terian Pertahanan, disiplin ala militer juga diterapkan selama kunjungan kerja. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Per- tahanan Puguh Santoso me- maparkan, pihaknya member- lakukan aturan yang sangat ketat untuk perjalanan dinas. Setiap uang yang dikeluarkan akan dihitung dan dipertang- gungjawabkan. Hal itu dilakukan mengacu pada norma-norma Menteri Keuangan, Bappenas, dan BPK. “Semua dihitung, makan, hotel, sampai boarding pass harus ada pertanggungjawaban admi- nistrasi. Ini harus kita ikuti. Kalau tidak, urusannya bisa panjang,” tegasnya. Tidak hanya disiplin uang, Kementerian juga menerapkan disiplin waktu kerja. “Tidak ada jalan-jalan. Tiket selalu dibeli satu paket untuk pergi pulang, sehingga sudah dipas- tikan tanggalnya. Kalau dia melanggar, bisa kena sanksi disiplin. Sekali saja tercela, se- lesai sudah kariernya. Sekali itu saja ke luar negeri, setelah itu masuk kotak,” ujar Puguh. Kalaupun ada kegiatan jalan- jalan, menurut dia, bukanlah untuk berfoya-foya, melainkan menjadi bagian dari program untuk pertukaran budaya. “Jalan-jalan itu biasanya me- manfaatkan program yang ada. Ada free program, kami diajak jalan-jalan sama tuan rumah, melihat budaya dan makan bersama,” tuturnya. Perjalanan dinas ke luar negeri, sambung dia, juga di- lakukan untuk pendidikan dan pertukaran pelajar. Ia menegas- kan, setiap perjalanan ke luar negeri yang dilakukan, pasti diterjemahkan ke dalam hasil yang konkret. Alasan perjalanan luar ne- geri lainnya, menurut Puguh, adalah untuk memasarkan produk-produk alutsista di negara kita. Dari pengakuan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, mereka mengaku be- lum pernah membawa anggota keluarga saat kunjungan kerja ke luar negeri. Demikian di- ungkapkan Kepala Bagian Hu- mas Kementerian Hukum dan HAM Martua Batubara saat ditemui di kantornya, Jumat (22/10). “Meskipun dibiayai dengan uang sendiri, toh bisa ke luar negeri tanpa melalui perjalanan dinas kan?” Mengenai berapa dan siapa saja yang turut serta dalam perjalanan dinas ke luar negeri, kata Martua, itu tergantung substansi kegiatannya. Ia men- contohkan, apabila perjalanan dinas itu berkaitan dengan mutual legal assisstance, tentu yang akan dikirim adalah pe- jabat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). “Berapa orang AHU yang dikirim? Tentu tergan- tung pada rencana anggaran biaya (RAB). Dalam RAB itu sudah ditentukan jumlah orang per kegiatan,” terangnya. Martua menambahkan, tidak semua kegiatan di luar negeri dibiayai dengan uang negara. “Ada juga bantuan asing yang sifatnya grant dan hibah.” Apa pun dalih dari peme- rintah, perjalanan dinas peme- rintah memang perlu diawasi ketat, sebab pos anggaran terse- but rawan diselewengkan. Sebagai contoh, audit BPK semester I 2010 membuktikan, di Kementerian Dalam Ne- geri, realisasi perjalanan dinas eselon I menggunakan bukti perjalanan yang tidak benar. sehingga terdapat indikasi kerugian negara Rp1,57 miliar. (NJ/Ide/Din/*/P-3) SENIN, 25 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA | 23 Politik & HAM AN DIBIAYAI NEGARA Sekali Melanggar Langsung Masuk Kotak Sekali saja tercela, selesai sudah kariernya. Sekali itu saja ke luar negeri, setelah itu masuk kotak.” Puguh Santoso Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan FOKUS INTERNASIONAL BACA BESOK! Tema: Prancis Bergolak gara-gara Usia Pensiun dak diminta pemahamannya bahwa para menteri perlu bisa me- nahan diri,” ujar Kuntoro di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10). Dicontohkan Kuntoro ketika presiden ke luar negeri sudah ditentukan acara yang penting dan yang tidak penting. Bila acara tersebut dapat diselesai- kan dalam dua hari, kenapa harus berada di sana selama empat hari. Hal serupa juga dilontar- kan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ia meminta agar pemerintah daerah menghemat anggaran per- jalanan dinas. Pertanggungjawaban Wakil Ketua Komisi Pember- antasan Korupsi (KPK) Chan- dra M Hamzah mengusulkan agar ada kebijakan tentang penggunaan peraturan at cost dalam setiap lembaga perihal penggunaan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri, da- ripada menggunakan sistem lump sum. Ia pun mencontohkan, jika menggunakan sistem lump sum, saat membeli tiket, peng- hasilan tambahan bisa dida- patkan dengan mencari tiket yang lebih murah. Atau untuk penginapan, dengan menginap di tempat kerabat, sehingga uang yang seharusnya untuk membayar hotel bisa menjadi penghasilan tersendiri. Chandra juga menegas- kan, perlu ada pertanggung- jawaban yang jelas dari setiap rupiah yang dikeluarkan saat berkunjung ke luar negeri. Baik itu pertanggungjawaban keuangan maupun pertang- gungjawaban hasil kerja di sana. “Pertanggungjawaban keuangan harus ada. Kalau sistem at cost, kan dikumpulkan bon-bonnya,” ujarnya sambil menunjukkan bon yang telah dikumpulkannya. Ditambahkan Chandra, ke- putusan berangkat ke luar negeri juga dilihat dari aspek kegunaan serta efisiensi. Jika keberangkatan adalah untuk belajar, perlu diperhitungkan, apakah lebih murah mengun- dang orang tersebut ke negeri kita atau memberangkatkan orang ke sana. Perjalanan dinas di dalam dan ke luar negeri yang dilaku- kan kementerian dan lembaga negara memerlukan biaya de- ngan jumlah fantastis. Untuk tahun 2010, sedikitnya Rp19,5 triliun disiapkan untuk keper- luan ke luar negeri Presiden, Kementerian, DPR, dan lem- baga negara lainnya. Anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri pejabat negara bahkan empat kali lipat dari biaya jaminan kesehatan masyara- kat miskin (Jamkesmas) Rp4,6 triliun untuk tahun 2010. Ang- garan perjalanan ke luar ne- geri terbesar dimiliki Presiden yakni sebesar Rp179 miliar. Rangking kedua ditempati oleh DPR dengan anggaran sebesar Rp170 miliar, dan rang- king ketiga ditempati Kemente- rian Kesehatan sebesar Rp145 miliar. (Ide/Rin/CC/P-3) bhawono@ mediaindonesia.com EBET
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
APA saja yang dilakukan aparat pemerintah saat melanglang buana membawa nama negara dan mencari ilmu ke mancane-gara? Di lingkungan Kemen-terian Pertahanan, disiplin ala militer juga diterapkan selama kunjungan kerja.
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Per-tahanan Puguh Santoso me-maparkan, pihaknya member-lakukan aturan yang sangat ketat untuk perjalanan dinas. Setiap uang yang dikeluarkan akan dihitung dan dipertang-gungjawabkan.
Hal itu dilakukan mengacu pada norma-norma Menteri Keuangan, Bappenas, dan BPK. “Semua dihitung, makan, hotel, sampai boarding pass harus ada pertanggungjawaban admi-nistrasi. Ini harus kita ikuti. Kalau tidak, urusannya bisa panjang,” tegasnya.
Tidak hanya disiplin uang, Kementerian juga menerapkan disiplin waktu kerja. “Tidak ada jalan-jalan. Tiket selalu dibeli satu paket untuk pergi pulang, sehingga sudah dipas-tikan tanggalnya. Kalau dia melanggar, bisa kena sanksi disiplin. Sekali saja tercela, se-lesai sudah kariernya. Sekali itu saja ke luar negeri, setelah itu masuk kotak,” ujar Puguh.
Kalaupun ada kegiatan jalan-jalan, menurut dia, bukanlah untuk berfoya-foya, melainkan menjadi bagian dari program untuk pertukaran budaya. “Jalan-jalan itu biasanya me-manfaatkan program yang ada. Ada free program, kami diajak jalan-jalan sama tuan rumah, melihat budaya dan makan bersama,” tuturnya.
Perjalanan dinas ke luar negeri, sambung dia, juga di-lakukan untuk pendidikan dan
pertukaran pelajar. Ia menegas-kan, setiap perjalanan ke luar negeri yang dilakukan, pasti diterjemahkan ke dalam hasil yang konkret.
Alasan perjalanan luar ne-geri lainnya, menurut Puguh, adalah untuk memasarkan
produk-produk alutsista di negara kita.
Dari pengakuan pejabat di Kementerian Hukum dan HAM, mereka mengaku be-lum pernah membawa anggota keluarga saat kunjungan kerja ke luar negeri. Demikian di-ungkapkan Kepala Bagian Hu-mas Kementerian Hukum dan HAM Martua Batubara saat ditemui di kantornya, Jumat (22/10). “Meskipun dibiayai dengan uang sendiri, toh bisa ke luar negeri tanpa melalui perjalanan dinas kan?”
Mengenai berapa dan siapa saja yang turut serta dalam perjalanan dinas ke luar negeri, kata Martua, itu tergantung substansi kegiatannya. Ia men-contohkan, apabila perjalanan dinas itu berkaitan dengan mutual legal assisstance, tentu yang akan dikirim adalah pe-jabat dari Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum (AHU). “Berapa orang AHU yang dikirim? Tentu tergan-tung pada rencana anggaran biaya (RAB). Dalam RAB itu sudah ditentukan jumlah orang per kegiatan,” terangnya.
Martua menambahkan, tidak semua kegiatan di luar negeri dibiayai dengan uang negara. “Ada juga bantuan asing yang sifatnya grant dan hibah.”
Apa pun dalih dari peme-rintah, perjalanan dinas peme-rintah memang perlu diawasi ketat, sebab pos anggaran terse-but rawan diselewengkan.
Sebagai contoh, audit BPK semester I 2010 membuktikan, di Kementerian Dalam Ne-geri, realisasi perjalanan dinas eselon I menggunakan bukti perjalanan yang tidak benar. sehingga terdapat indikasi kerugian negara Rp1,57 miliar. (NJ/Ide/Din/*/P-3)
SENIN, 25 OKTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA | 23 Politik & HAM
AN DIBIAYAI NEGARA
Sekali Melanggar Langsung Masuk Kotak
Sekali saja tercela, selesai sudah kariernya. Sekali itu saja ke luar negeri, setelah itu masuk kotak.”
Puguh SantosoDirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan
FOKUSINTERNASIONAL
BACA BESOK!Tema:
Prancis Bergolakgara-gara Usia Pensiun
dak diminta pemahamannya bahwa
para menteri perlu bisa me-nahan diri,” ujar Kuntoro di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/10).
Dicontohkan Kuntoro ketika presiden ke luar negeri sudah ditentukan acara yang penting dan yang tidak penting. Bila acara tersebut dapat diselesai-kan dalam dua hari, kenapa harus berada di sana selama empat hari.
Hal serupa juga dilontar-kan Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi. Ia meminta agar pemerintah daerah menghemat anggaran per-jalanan dinas.
PertanggungjawabanWakil Ketua Komisi Pember-
antasan Korupsi (KPK) Chan-dra M Hamzah mengusulkan agar ada kebijakan tentang penggunaan peraturan at cost dalam setiap lembaga perihal penggunaan anggaran untuk perjalanan ke luar negeri, da-ripada menggunakan sistem lump sum.
Ia pun mencontohkan, jika menggunakan sistem lump sum, saat membeli tiket, peng-hasilan tambahan bisa dida-patkan dengan mencari tiket yang lebih murah. Atau untuk penginapan, dengan menginap di tempat kerabat, sehingga uang yang seharusnya untuk membayar hotel bisa menjadi penghasilan tersendiri.
Chandra juga menegas-kan, perlu ada pertanggung-jawaban yang jelas dari setiap rupiah yang dikeluarkan saat berkunjung ke luar negeri.
Baik itu pertanggungjawaban keuangan maupun pertang-gungjawaban hasil kerja di sana. “Pertanggungjawaban keuangan harus ada. Kalau sistem at cost, kan dikumpulkan bon-bonnya,” ujarnya sambil menunjukkan bon yang telah dikumpulkannya.
Ditambahkan Chandra, ke-putusan berangkat ke luar negeri juga dilihat dari aspek kegunaan serta efi siensi. Jika keberangkatan adalah untuk belajar, perlu diperhitungkan, apakah lebih murah mengun-
dang orang tersebut ke negeri kita atau memberangkatkan orang ke sana.
Perjalanan dinas di dalam dan ke luar negeri yang dilaku-kan kementerian dan lembaga negara memerlukan biaya de-ngan jumlah fantastis. Untuk tahun 2010, sedikitnya Rp19,5 triliun disiapkan untuk keper-luan ke luar negeri Presiden, Kementerian, DPR, dan lem-baga negara lainnya.
Anggaran yang disediakan untuk perjalanan dinas ke luar negeri pejabat negara bahkan
empat kali lipat dari biaya jaminan kesehatan masyara-kat miskin (Jamkesmas) Rp4,6 triliun untuk tahun 2010. Ang-garan perjalanan ke luar ne-geri terbesar dimiliki Presiden yakni sebesar Rp179 miliar.
Rangking kedua ditempati oleh DPR dengan anggaran sebesar Rp170 miliar, dan rang-king ketiga ditempati Kemente-rian Kesehatan sebesar Rp145 miliar. (Ide/Rin/CC/P-3)
EBET
Related Documents
