Politik & HAM | 3 SENIN, 13 SEPTEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA Kami tidak dengar pemerintahan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi lagi.’’ Emerson Yuntho Koordinator Monitoring Peradilan ICW P EMERINTAH terke- san mengabaikan kri- tik masyarakat untuk memberikan remisi bagi koruptor. Terjadi kemun- duran komitmen pemberan- tasan korupsi. Bagi Koordinator Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, kemarin, pemberian remisi kepada koruptor dalam perayaan Idul Fitri merupakan rapor merah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono- Boediono. Bahkan, lanjutnya, ada kesan pemerintahan Yudhoyono-Boe- diono masih prokoruptor de- ngan mengabaikan kritik dari masyarakat terkait pemberian remisi terhadap koruptor pada 17 Agustus. “Komitmen pemberantasan korupsi dipertanyakan. Kami tidak dengar pemerintahan sebagai garda terdepan pembe- rantasan korupsi lagi,” tegas- nya. Sedikitnya, tujuh koruptor di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta, menda- patkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Kepala Rutan Cipinang Edi Kurniadi di Jakarta, Jumat JAKSA Agung Hendarman Supandji mengaku belum me- ngetahui secara pasti kapan nama penggantinya akan di- umumkan Presiden. Kendati demikian, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM- Pidsus) itu mengaku sudah mengajukan delapan nama yang semuanya berasal dari lingkaran dalam Kejaksaan Agung sendiri. “Saya sudah mengajukan delapan nama. Mereka semua berasal dari eselon satu,” urai- nya tatkala ditemui dalam open house Hari Raya Idul Fitri di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (10/9). “Mereka semua adik-adik saya. Perbedaan umur saya dan mereka berselisih enam tahun. Kalau saya bisa mengantarkan adik-adik saya untuk regene- rasi, tentunya saya cukup ber- bangga hati,” jabarnya. Hendarman menyatakan Kejaksaan Agung sudah me- miliki mekanisme tersendiri untuk menilai rekam jejak calon tersebut. Sebuah tim indepen- den dibentuk untuk menjamin “INSIDEN ini murni kriminal, bukan konflik antaragama,” begitu kata Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo. Namun menurut sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola, ancaman ter- hadap kelompok minoritas, termasuk kasus penyerangan terhadap pendeta dan aktivis Gereja HKBP di Bekasi sudah masuk keadaan darurat. Pernyataan Kapolda Metro Jaya diperkuat anak buahnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar, yang mengatakan pemukulan atas Pendeta HKBP Pondok Timur Indah Bekasi Luspida Simanjuntak dan penatua Asia Sihombing Lumbantoruan ti- dak bermotifkan agama. Boy berdalih, penusukan itu terjadi dengan tiba-tiba, se- (10/9) menjelaskan, koruptor yang mendapat remisi anta- ra lain Abdul Hadi Djamal, Dudhie Makmun Murod, dan Syahrial Oesman. Ia memaparkan, Abdul Hadi dan Syahrial mendapat remisi satu bulan, sedangkan Dudhie mendapat remisi 15 hari. Pada- hal, belum satu bulan lalu mere- ka mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Abdul Hadi adalah terpidana kasus penyuapan Departemen Perhubungan fasilitas laut dan udara di kawasan Timur Indo- nesia. Dudhie adalah mantan anggota DPR dari PDIP yang terlibat kasus traveller’s cheque dalam pemilihan Deputi Gu- netralitas. Hendarman berharap, sia- pa pun penggantinya nanti tidak bermental asal bapak senang. Justru, penggantinya itu mampu bertindak tegas dan memiliki sikap moral yang baik ke dalam ataupun ke luar Kejaksaan Agung. Lebih lanjut, ia menyatakan dirinya tidak melihat perlu- nya calon dari luar Gedung Bundar. Baginya, calon-calon Jaksa Agung setidaknya perlu memiliki pengalaman selama 31 tahun. “Saya tidak melihat orang luar, tapi kalau Bapak (Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono) memilih orang luar, hingga tidak dapat dikatakan peristiwa itu bermotif konflik agama. Boy meminta kepada semua pihak jangan buru-buru mengaitkan peristiwa itu de- ngan persoalan agama. Thamrin Amal Tomagola menilai kasus itu membuktikan Presiden Susilo Bambang Yu- dhoyono tidak maksimal dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara. Menurut Thamrin, SBY tidak memiliki parameter jelas dalam menalar isu yang fundamental. Misalnya, pada pertemuan de- ngan para pemimpin redaksi belum lama ini, SBY tidak memasukkan isu hubungan antargolongan ke dalam dela- pan masalah nasional. “Bibit permasalahan yang bisa memicu pergolakan antar- bernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Sementara Syarial adalah mantan Guber- nur Sumatra Selatan yang men- jadi terpidana kasus alih fungsi hutan lindung di Sumsel. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan ko- ruptor yang memenuhi syarat tetap berhak mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Selain koruptor, Patrialis mengakui beberapa narapidana kasus terorisme juga mendapatkan remisi. Kepala Lembaga Pemasya- rakatan (LP) Kembang Kuning, Cilacap, Jawa Tengah, Herry Yunianto mengatakan enam narapidana kasus terorisme mendapat remisi pada Hari Raya Idul Fitri. Surat edaran Mahkamah Agung (MA) te- lah menyiapkan edaran khusus tentang penanganan tindak pidana korupsi. Tujuannya, untuk menindak lebih serius perkara korupsi. “Mengingatkan hakim un- tuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan persidangan korupsi,” ucap juru bicara MA Hatta Ali di Jakarta, kemarin. Dengan surat edaran itu, sambungnya, semangat pem- berantasan korupsi diharapkan bisa terjaga. “Supaya hakim le- bih serius menangani masalah korupsi,” imbuh Hatta. (Rin/*/Ant/P-1) setyawati@ mediaindonesia.com ya tidak apa-apa,” imbuhnya. Menyoal suksesi Kapolri, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengung- kapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa Komisi Ke- polisian Nasional (Kompolnas) telah menyodorkan tiga nama calon pengganti Kapolri Jen- deral Bambang Hendarso Da- nuri ke Presiden. Tiga calon itu adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Nanan Soekarna, Kepala Lem- baga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Imam Sudjarwo, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ito Sumardi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan akan mengajukan satu nama saja untuk calon Kapolri ke DPR. “Iya (satu), kira-kira begitu,” ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Calon Kapolri yang akan diajukan, lanjut Sudi, pada prinsipnya bukan untuk men- jalani seleksi, melainkan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. (*/Rin/P-3) golongan tidak dianggap pen- ting oleh Presiden,” katanya. Dia menegaskan, situasi dua bulan terakhir sudah mengan- cam kelompok minoritas pada tingkat darurat. Praktisi hukum Todung Mul- ya Lubis berpendapat, ada unsur politik di balik peristiwa penusukan di Bekasi. Dia me- nyebut ada politik pembiaran dalam kasus yang mengancam pluralisme. “Politik pembiaran tidak boleh diberlakukan terus- menerus. Pihak kepolisian ha- rus melakukan investigasi atas kasus ini dan penyelesaiannya harus tuntas,” tegas Todung. Sebagai bangsa yang berbine- ka, kata Todung, seharusnya peristiwa seperti itu tak boleh terjadi. “Kita adalah bangsa Diskon Hukuman Koruptor masih Berlanjut Belum lewat satu bulan, koruptor dapat remisi lagi. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus dipertanyakan. Setyawati Kelompok Minoritas dalam Keadaan Darurat Calon Jaksa Agung dari Internal PANGLIMA TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan akan membina Kolonel Pener- bang Adji Suradji yang dinilai melanggar kode etik karena menulis opini di media massa yang mengkritik kepemimpin- an Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dalam kehidupan TNI, ten- tu kita melakukan pembinaan lagi supaya ke depan tidak ada lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib,” ujar Djoko di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/9). Ia kembali menegaskan bah- wa dalam tatanan militer secara universal, prajurit TNI menga- nut disiplin, hukum, dan tata tertib. Adji, lanjut dia, hanya diberi teguran dan pembinaan karena pelanggaran kode etik. (Rin/Ant/P-2) DINAMIKA Demokrat tidak Tahu Isu Reshuffle KETUAUmum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu soal rencana Presi- den yang disebut-sebut akan merombak kabinetnya. Menu- rutnya, sekalipun Demokrat merupakan partai penyokong pemerintah, partainya tidak berhak ikut campur di dalam perombakan itu, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. “Kalau soal reshuffle, hidung saya belum mencium aroma itu,” ujar Anas di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat (10/9). “Reshuffle itu sebaiknya tidak didesak apalagi diorder dengan kepentingan di luar pe- merintahan. Kalau mendukung penuh sistem presidensial, kita kembalikan pada asasnya,” tuturnya. (Rin/P-2) PDIP Dukung Ketua KPK Empat Tahun PDIP mendukung keinginan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korup- si (KPK) yang menginginkan masa jabatan Ketua KPK sela- ma empat tahun. Hal itu disam- paikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/9). “Soal masa jabatan saya lebih cenderung ke empat tahun. Ja- ngan sampai setahun karena ti- dak ada artinya,” kata Tjahjo. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menya- takan niat pemerintah untuk membahas masa jabatan Ke- tua KPK. Untuk itu, Tjahjo menyarankan agar ada perte- muan khusus antara Presiden, pimpinan DPR, dan para ketua fraksi untuk mencapai konsen- sus. (Din/P-2) yang pluralistik. Semua kelom- pok punya hak untuk hidup di Indonesia. Tidak ada kelompok yang bisa menghilangkan hak orang lain untuk hidup.” Presiden Yudhoyono me- ngutus Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaning- sih untuk menjelaskan kasus tersebut, sedangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengutuk keras kasus itu. Dia minta polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Polisi Bekasi kemarin menangkap dua orang. Tapi, menurut Ka- polres Metro Bekasi Kombes Imam Sugianto, belum tentu kedua orang itu tersangka pela- ku. Kabar terakhir kedua orang itu telah dibebaskan. (GG/CC/NJ/*/X-10) Hendarman Supandji Jaksa Agung MI/SUMARYANTO Mabes TNI akan Bina Kolonel Adji Suradji
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Politik & HAM | 3SENIN, 13 SEPTEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA
Kami tidak dengar pemerintahan sebagai garda terdepan pembe rantasan korupsi lagi.’’
Emerson YunthoKoordinator Monitoring Peradilan ICW
PEMERINTAH terke-san mengabaikan kri-tik masyarakat untuk memberikan remisi
bagi koruptor. Terjadi kemun-duran komitmen pemberan-tasan korupsi.
Bagi Koordinator Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di Jakarta, kemarin, pemberian remisi kepada koruptor dalam perayaan Idul Fitri merupakan rapor merah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Bahkan, lanjutnya, ada kesan pemerintahan Yudhoyono-Boe-diono masih prokoruptor de-ngan mengabaikan kritik dari masyarakat terkait pemberian remisi terhadap koruptor pada 17 Agustus.
“Komitmen pemberantasan korupsi dipertanyakan. Kami tidak dengar pemerintahan sebagai garda terdepan pembe-rantasan korupsi lagi,” tegas-nya.
Sedikitnya, tujuh koruptor di Rumah Ta hanan (Rutan) Kelas I Cipinang, Jakarta, menda-patkan remisi Hari Raya Idul Fitri. Kepala Rutan Cipinang Edi Kurniadi di Jakarta, Jumat
JAKSA Agung Hendarman Supandji mengaku belum me-ngetahui secara pasti kapan nama penggantinya akan di-umumkan Presiden. Kendati demikian, mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM-Pidsus) itu mengaku sudah mengajukan delapan nama yang semuanya berasal dari lingkaran dalam Kejaksaan Agung sendiri.
“Saya sudah mengajukan delapan nama. Mereka semua berasal dari eselon satu,” urai-nya tatkala ditemui dalam open house Hari Raya Idul Fitri di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (10/9).
“Mereka semua adik-adik saya. Perbedaan umur saya dan mereka berselisih enam tahun. Kalau saya bisa meng antarkan adik-adik saya untuk regene-rasi, tentunya saya cukup ber-bangga hati,” jabarnya.
Hendarman menyatakan Kejaksaan Agung sudah me-miliki mekanisme tersendiri untuk menilai rekam jejak calon tersebut. Sebuah tim indepen-den dibentuk untuk menjamin
“INSIDEN ini murni kriminal, bukan konflik antaragama,” begitu kata Kapolda Metro Jaya Irjen Timur Pradopo. Namun menurut sosiolog UI Thamrin Amal Tomagola, ancaman ter-hadap kelompok minoritas, termasuk kasus penyerangan terhadap pendeta dan aktivis Gereja HKBP di Bekasi sudah masuk keadaan darurat.
Pernyataan Kapolda Metro Jaya diperkuat anak buahnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafl i Amar, yang mengatakan pemukulan atas Pendeta HKBP Pondok Timur Indah Bekasi Luspida Simanjuntak dan penatua Asia Sihombing Lumbantoruan ti-dak bermotifkan agama.
Boy berdalih, penusukan itu terjadi dengan tiba-tiba, se-
(10/9) menjelaskan, koruptor yang mendapat remisi anta-ra lain Abdul Hadi Djamal, Dudhie Makmun Murod, dan Syahrial Oesman.
Ia memaparkan, Abdul Hadi dan Syahrial mendapat remisi satu bulan, sedangkan Dudhie mendapat remisi 15 hari. Pada-hal, belum satu bulan lalu mere-ka mendapat remisi pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
Abdul Hadi adalah terpidana kasus pe nyuap an Departemen Perhu bungan fasilitas laut dan udara di kawasan Timur Indo-nesia. Dudhie adalah mantan anggota DPR dari PDIP yang terlibat kasus traveller’s cheque dalam pemilihan Deputi Gu-
netralitas.Hendarman berharap, sia-
pa pun penggantinya nanti tidak bermental asal bapak senang. Justru, penggantinya itu mampu bertindak tegas dan memiliki sikap moral yang baik ke dalam ataupun ke luar Kejaksaan Agung.
Lebih lanjut, ia menyatakan dirinya tidak melihat perlu-nya calon dari luar Gedung Bundar. Baginya, calon-calon Jaksa Agung setidaknya perlu memiliki pengalaman selama 31 tahun. “Saya tidak melihat orang luar, tapi kalau Bapak (Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono) memilih orang luar,
hingga tidak dapat dikatakan peristiwa itu bermotif konfl ik agama. Boy meminta kepada semua pihak jangan buru-buru mengaitkan peristiwa itu de-ngan persoalan agama.
Thamrin Amal Tomagola menilai kasus itu membuktikan Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono tidak maksimal dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.
Menurut Thamrin, SBY tidak memiliki parameter jelas dalam menalar isu yang fundamental. Misalnya, pada pertemuan de-ngan para pemimpin redaksi belum lama ini, SBY tidak memasukkan isu hubungan antargolongan ke dalam dela-pan masalah nasional.
“Bibit permasalahan yang bisa memicu pergolakan antar-
bernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Sementara Syarial adalah mantan Guber-nur Sumatra Selatan yang men-jadi terpidana kasus alih fungsi hutan lindung di Sumsel.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menegaskan ko-ruptor yang memenuhi syarat tetap berhak mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1431 H. Selain koruptor, Patrialis mengakui beberapa narapidana kasus terorisme juga mendapatkan remisi.
Kepala Lembaga Pemasya-rakatan (LP) Kembang Kuning, Cilacap, Jawa Tengah, Herry Yunianto mengatakan enam narapidana kasus terorisme mendapat remisi pada Hari Raya Idul Fitri.
Surat edaranMahkamah Agung (MA) te-
lah menyiapkan edaran khusus tentang penanganan tindak pidana korupsi. Tujuannya, untuk menindak lebih serius perkara korupsi.
“Mengingatkan hakim un-tuk lebih memperhatikan dan memprioritaskan persidangan korupsi,” ucap juru bicara MA Hatta Ali di Jakarta, kemarin.
Dengan surat edaran itu, sambungnya, semangat pem-berantasan korupsi diharapkan bisa terjaga. “Supaya hakim le-bih serius menangani masalah korupsi,” imbuh Hatta. (Rin/*/Ant/P-1)
ya tidak apa-apa,” imbuhnya.Menyoal suksesi Kapolri,
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengung-kapkan dirinya mendapatkan informasi bahwa Komisi Ke-polisian Nasional (Kompolnas) telah menyodorkan tiga nama calon pengganti Kapolri Jen-deral Bambang Hendarso Da-nuri ke Presiden. Tiga calon itu adalah Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Nanan Soekarna, Kepala Lem-baga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Imam Sudjarwo, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Ito Sumardi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diperkirakan akan mengajukan satu nama saja untuk calon Kapolri ke DPR. “Iya (satu), kira-kira begitu,” ujar Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Calon Kapolri yang akan diajukan, lanjut Sudi, pada prinsipnya bukan untuk men-jalani seleksi, melainkan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. (*/Rin/P-3)
golongan tidak dianggap pen-ting oleh Presiden,” katanya.
Dia menegaskan, situasi dua bulan terakhir sudah mengan-cam kelompok minoritas pada tingkat darurat.
Praktisi hukum Todung Mul-ya Lubis berpendapat, ada unsur politik di balik peristiwa penusukan di Bekasi. Dia me-nyebut ada politik pembiaran dalam kasus yang mengancam pluralisme.
“Politik pembiaran tidak boleh diberlakukan terus-menerus. Pihak kepolisian ha-rus melakukan investigasi atas kasus ini dan penyelesaiannya harus tuntas,” tegas Todung.
Sebagai bangsa yang berbine-ka, kata Todung, seharusnya peristiwa seperti itu tak boleh terjadi. “Kita adalah bangsa
Diskon Hukuman Koruptor
masih BerlanjutBelum lewat satu bulan, koruptor dapat remisi lagi. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi terus dipertanyakan.
Setyawati
Kelompok Minoritas dalam Keadaan Darurat
Calon Jaksa Agung dari Internal
PANGLIMA TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan akan membina Kolonel Pener-bang Adji Suradji yang dinilai melanggar kode etik karena menulis opini di media massa yang mengkritik kepemimpin-an Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
“Dalam kehidupan TNI, ten-tu kita melakukan pembinaan lagi supaya ke depan tidak ada lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib,” ujar Djoko di Istana Negara Jakarta, Jumat (10/9).
Ia kembali menegaskan bah-wa dalam tatanan militer secara universal, prajurit TNI menga-nut disiplin, hukum, dan tata tertib. Adji, lanjut dia, hanya diberi teguran dan pembinaan karena pelanggaran kode etik. (Rin/Ant/P-2)
DINAMIKA
Demokrat tidak Tahu Isu Reshuffle
KETUA Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku tidak tahu soal rencana Presi-den yang disebut-sebut akan merombak kabinetnya. Menu-rutnya, sekalipun Demokrat merupakan partai penyokong pemerintah, partainya tidak berhak ikut campur di dalam perombakan itu, mengingat hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
“Kalau soal reshuffl e, hidung saya belum mencium aroma itu,” ujar Anas di Kompleks Istana Negara Jakarta, Jumat (10/9). “Reshuffl e itu sebaik nya tidak didesak apalagi dior der dengan kepentingan di luar pe-merintahan. Kalau mendukung penuh sistem presidensial, kita kembalikan pada asasnya,” tuturnya. (Rin/P-2)
PDIP Dukung Ketua KPK Empat Tahun
PDIP mendukung keinginan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberan tasan Korup-si (KPK) yang menginginkan masa jabatan Ketua KPK sela-ma empat tahun. Hal itu disam-paikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/9).
“Soal masa jabatan saya lebih cenderung ke empat tahun. Ja-ngan sampai setahun karena ti-dak ada artinya,” kata Tjahjo.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menya-takan niat pemerintah untuk membahas masa jabatan Ke-tua KPK. Untuk itu, Tjahjo menyarankan agar ada perte-muan khusus antara Presiden, pimpinan DPR, dan para ketua fraksi untuk mencapai konsen-sus. (Din/P-2)
yang pluralistik. Semua kelom-pok punya hak untuk hidup di Indonesia. Tidak ada kelompok yang bisa menghilangkan hak orang lain untuk hidup.”
Presiden Yudhoyono me-ngutus Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaning-sih untuk menjelaskan kasus tersebut, sedangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengutuk keras kasus itu.
Dia minta polisi bergerak cepat menangkap pelaku. Polisi Bekasi kemarin menangkap dua orang. Tapi, menurut Ka-polres Metro Bekasi Kombes Imam Sugianto, belum tentu kedua orang itu tersangka pela-ku. Kabar terakhir kedua orang itu telah dibebaskan. (GG/CC/NJ/*/X-10)
Hendarman SupandjiJaksa Agung
MI/SUMARYANTO
Mabes TNI akan Bina Kolonel Adji Suradji
Related Documents
