Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan ...LKJiP PA. LUWUK 2015 Halaman - 2 Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di Tahun yang akan datang dalam

LKJiP PA. LUWUK 2015 Halaman - 1

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah

memberikan rahmat dan hikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat

menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2015 dan

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Luwuk.

Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah sebagai

konsekwensi adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang

melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja

(LKJIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015 ini disusun. LKJIP ini

menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk selama tahun 2015

yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres

No.7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu

laporan , jo Surat Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Instansi Pemerintah, namun LKJIP ini juga merupakan

kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan

kinerja organisasi secara menyeluruh.

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015

Tanggal 17 Nopember 2015 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen

perjanjian kinerja tahun 2016 sesuai dengan Sistem Kinerja. Berdasarkan Surat Keputusan

Pengadilan Sgama Luwuk Nomor: W19-A2/643/KP.04.5/12/2015, Tanggal 30 Desember

2015 tentang TEAM KERJA LAPORAN PENGADILAN AGAMA LUWUK TAHUN 2015,

maka Laporan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015 ini di susun sebagai bagian

informasi pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian

visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015,

meskipun jauh dari kesempurnaan namun kiranya dapat memenuhi kewajiban sebagai

bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber

informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja,

rencana anggaran dan rencana strategis bagi Pengadilan Pengadilan Agama Luwuk di masa

mendatang dalam menjalankan Tupoksinya.


Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di Tahun yang

akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Luwuk,

serta berguna dan bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pencari keadilan.

Luwuk, 04 Januari 2016

Ketua Pengadilan Agama Luwuk

Drs. H. Abdul Manaf

NIP. 19621116 199403 1 001


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................... 1

Daftar Isi .................................................................................................................... 2

Ringkasan Eksekutif ..................................................................................................... 3

Bab I. Pendahuluan, ...................................................................................... 7

A. Latar Belakang; ............................................................................... 7

B. Tugas dan fungsi; ............................................................................ 7

C. Sistematika Penyajian....................................................................... 9

Bab II. Perencanaan Srategis ........................................................................... 10

A. Rencana Strategis 2015-2019........................................................... 10

1. Visi dan Misi ............................................................................... 10

2. Tujuan sasaran strategis .............................................................. 11

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Luwuk .......................... 12

C. Perjanjian Kinerja ( Dokumen Penetapan Kinerja ) Tahun 2016...... 16

Bab III. Kinerja; .............................................................................................. 19

A. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 19

Bab IV.Penutup, ................................................................................................. 38

A. Kesimpulan ..................................................................................... 38

B. Saran. ............................................................................................. 38


RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam sistem birokrasi modern, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan sebuah

pemerintahan yang baik (good govermance).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015

adalah merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban sebagai instansi peradilan dalam

melaksanakan tugas-tugas selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan, yang juga sekaligus

dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Kinerja Instansi Pemerintah, jo Surat

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Instansi Pemerintah, selanjutnya LKJIP tersebut secara operasionalnya di atur

oleh Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian ditindaklanjuti

dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015 Tanggal 17

Nopember 2015 tentang Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen perjanjian kinerja

tahun 2016.

LKJIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja Pengadilan Agama Luwuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai

Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan Pengadilan

Agma Banggai Sebagai Lembaga Peradilan yang Agung melalui kekuasaan kehakiman, serta

mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang

berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat yang berada di wilayah

perbatasan. dengan dana DIPA yang terbatas serta sumber daya Manusia yang sangat

terbatas, berupaya mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Pengadilan Agama Luwuk selama kurun waktu tahun 2015 telah menunjukan

kinerja dengan penyelesaian perkara, mulai sisa perkara tahun 2014 dan perkara masuk

tahun 2015, secara keseluruhan perkara yang harus diselesaikan pengadilan Agama Luwuk

tahun 2015 sebanyak 756 perkara atau meningkat 2 kali lipat dari target sekitar 204 %,

dengan sisa Sebanyak 47 perkara atau sekitar 6,6 % dari perkara yang harus diselesaikan

pada Pengadilan Agama Luwuk tahun 2014. selama tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk


telah melakukan penyelesaian perkara sebanyak 708 perkara atau dalam capaian

persentase sebesar 191,3 % dari satuan indikator jumlah perkara ditargetkan selesai tahun

2015 sebanyak 370 perkara, dengan sisa perkara yang menjadi tunggakan sebanyak 48

perkara atau dalam capaian persentase sebesar 6,77 % dari total perkara yang harus di

selesaikan.

Dari nilai sisi capain kinerja berdasarkan indikator Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun

2015 sebagimana tertuang dalam dokumen indikator kinerja tahunan 2014 yang mana

untuk kinerja kepaniteraan dengan satuan indikator jumlah perkara ditargetkan selesai

sebanyak 370 perkara. Bedasarkan realisasi jumlah perkara selesai mencapai 708 perkara.

Dengan demikian terjadi realisasi kinerja kepaniteraan dari sisi kuntitatif sebesar 191,3%.

sehingganya dapat disimpulkan Pengadilan Agama Luwuk mengalami peningkatan realisasi

kinerja dari target sebelumnya.

Dari sisi keuangan, bahwa Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk

mendapatkan alokasi anggaran yang terbagi dalam dua unit eselon I yakni anggaran dalam

DIPA Bagian Anggaran 005.01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor :

DIPA-005.01.2.307300/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 4.528.528.000

(Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu

Rupiah) dengan kode Satker 307300 yang bersumber dari Dana APBN, yang kemudian

telah di Revisi sampai dengan Revisi Ke 2 sehingga Anggaran Pengadilan Agama Luwuk

dengan Kode Satker 307300 pada tahun 2015 menjadi Rp. 3.856.083.000,- (Tiga Milyar

Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dan DIPA Bagian

Anggaran 005.04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Nomor: DIPA-005.04.2.309066/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp.

39.705.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan kode

Satker 309066 yang juga bersumber dari APBN. Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja

Kegiatan Tahun 2015 maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, terselengaranya operasional dan

pemeliharaan perkantoran kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan

pencapaian rencana tingkat capaian kelompok indikator input 98,90%, output

100%, dan outcome 100%.

b. Pelaksananaan tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan

peradilan dibawahnya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian


rencana tingkat capaian kelompok indikator input 99,72%, output 99,72% dan

outcome 99,72%.

c. Pelaksanaan Program Perkara Prodeo dan Sidang Keliling untuk menjangkau segenap

lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana

tingkat capaian kelompok indikator input 92,34%, output 92,34% dan outcome

92,34%.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Luwuk dalam

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat

Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 677-1/SEK/01/SK/XII/2015 tentang

Penyampaian LKJiP 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, Pengadilan

Agama Luwuk yang berada pada Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu

institusi negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Instansi

Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi

dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan

yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Agama Luwuk membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKJIP ) Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Agama Luwuk

merupakan Lembaga Peradilan Tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah

Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan

Agama Luwuk sebagai kawal depan (voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan

berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-

orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu diatur oleh Undang-

undang.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas

adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Agama )


Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada

Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat

administrasi peradilan di daerah hukumnya.

Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan

seksama.

2. Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan para Panitera

Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian tekhnis Pengadilan

Agama Luwuk.

Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim

dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata yang diterima di

Kepaniteraan.

Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang

berlaku.

Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-

surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di

kepaniteraan.

Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas

Kasubag Kepegawaian dan Ortala, Umum dan Keuangan, Perencanaan, IT dan

Pelaporan serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama

Luwuk.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas

penggunaan anggaran.

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan

dan pemanfaatan Barang Milik Negara ( BMN ).


C. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Agama

Luwuk selama tahun 2015 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LKJIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penulisan

Laporan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penulisan.

- Bab II. Rencana Strategis, dijelaskan mengenai Rencana Strategi dan Rencana

Kinerja. Disini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan

serta Indikator Kinerja Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yang akan

dilaksanakan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Luwuk

Tahun 2015-2019.

- Bab III. Kinerja, diuraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi serta Analisis Kinerja,

termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan,

hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah

antisipatif yang diambil.

- Bab IV . Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang Keberhasilan dan

Kegagalan, Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Kinerja

Pengadilan Agama Luwuk serta Strategi Pemecahan Masalah yang akan

dilaksanakan di tahun mendatang.

- LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Rencana Kinerja Tahun 2016

4. Penetapan Kinerja Tahun 2016

5. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

6. SK. Tim Penyusun Laporan LKJIP


BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan

pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-

undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Luwuk diselaraskan denga arah

kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana

pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional

Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman, maka

Pengadilan Agama adalah bagian istitusi peradilan yang mengemban visi dan misi

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena itu visi dan misi Pengadilan

Agama Luwuk merupakan tindak lanjut visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Berdasarkan Rencana Stratejik (Strategic Action Plan) Mahkamah Agung RI.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Luwuk...

Adapun visi dari Pengadilan Agama Luwuk,adalah:

“Menjadikan Pengadilan Agama Luwuk Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Yang bersih dan berwibawah Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”


Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Luwuk menetapkan misi

yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan Transparansi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka

peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan

efisien

4. Mengupayakan pelaksanakan pengawasan yang efektif.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Luwuk

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Luwuk adalah

sebagai berikut :

1. Menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesional,

efisien, efektif, berkeadilan, bersih, akuntabel dan partisipatif serta tanggap

terhadap aspirasi masyarakat pencari keadilan.

2. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

3. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan

Agama Luwuk adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


5. Peningkatan kualitas SDM

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

7. Meningkatnya kualitas pengawasan

8. Kuatnya institusi Pengadilan Agama dengan dukungan sarana prasarana yang

memadai;

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Luwuk

Pengadilan Agama Luwuk telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.

Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor: Nomor: W13/OT.01.2/KP.04.5/I/2016

tanggal 4 Januari 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK


pengelolaan penyelesaian

perkara

yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan

perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti.

Memadainya dukungan

sarana dalam pelaksanaan

tupoksi

Persentase tersedianya Sarana dan Prasaran Aparatur

Pengadaan Server, Pengadaan Mubelair, perangkat

IT, Pembangunan pagar kantor

A. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Luwuk,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.


Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk, sebagai berikut:

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

1. Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

- CT

- CG

- LAINNYA

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan

50%

90%

90%

100%

100%

100%

2. Peningkatan aksesibilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Verzet

- Banding

- Kasasi


100%

99%

100%

100%


3. Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase berkas perkara

yang diajukan kasasi yang

disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas perkara

yang diajukan PK yang

disampaikan secara lengkap

c. Persentase berkas yang

diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

d. Persentase penyampaian

relaas pemberitahuan isi

putusan tepat waktu,

tempat dan para pihak

e. Persentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

f. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

g. Persentase responden yang

puas terhadap proses

peradilan

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%


masyarakat terhadap


a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang

dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

100%

100%

5. Peningkatan kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang

lulus diklat teknis

b. Prosentase pegawai yang

lulus diklat non yudisial

100%

100%

6. Meningkatnya kepatuhan Persentase permohonan


terhadap putusan

pengadilan.

eksekusi atas putusan perkara

perdata tertentu yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

100%

7. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan

internal/eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%

100%

C. Penetapan Kinerja Tahun 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Luwuk,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Luwuk, sebagai berikut:

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Luwuk

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang berhasil

dengan perdamaian

10%

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

- CT

- CG

100%

100%


- Lainya 100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan

- CT

- CG

- Lainya

90%

95%

95%

d. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan

100%

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 5 bulan

100%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Verzet

- Banding

- Kasasi


-

1%

-

-

3. Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap

-

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke

Majelis

100%

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak.

100%

d. Prosentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

-

e. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

100%


f. Persentase responden yang puas

terhadap proses peradilan

-


masyarakat terhadap


a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang

keliling

100%

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

-

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang ditindaklanjuti

-

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%


BAB III

KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi

organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk

mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan

suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. sebagai mekanisme untuk memberikan

reward/punishment, melainkan sebagai variabel manajemen untuk memperbaiki

kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015 dilakukan dengan

cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai

atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja,

mengacu pada indikator kinerja utama. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Pada akhir Tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk. telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Oleh karena itu capaian kinerja secara akumulatif pengadilan agama Luwuk

selama tahun 2015 khususnya dalam menerima, memeriksa dan meyelesaikan perkara

yang diajukan oleh para pihak pencari keadilan sebagai berikut :

- Sisa perkara tahun 2014 : 47 perkara

- Perkara masuk 2015 : 709 perkara (termasuk 1 perkara

Verzet)

Total yang harus diselesaikan : 756 perkara

Jumlah perkara masuk tahun 2015 sebanyak 709 perkara di atas dapat

dikalasifikasi dalam jenis perkara sebagai berikut:

- Cerai talak : 173 perkara


- Cerai Gugat : 305 perkara

- Harta bersama : 5 perkara

- Perwalian : 1 perkara

- Penguasaan Anak : 1 perkara

- Asal Usul Anak : 3 perkara

- Istbat Nikah : 206 perkara

- Dispensasi Kawin : 1 perkara

- Wali Adhal : 1 perkara

- Kewarisan : 8 perkara

- P3HP : 2 perkara

- Lain-Lain : 3 Perkara

Dari jumlah sisa perkara tahun 2014 dan perkara masuk tahun 2015, secara

keseluruhan perkara yang harus diselesaikan pengadilan Agama Luwuk tahun 2015

sebanyak 756 perkara atau meningkat 2 kali lipat dari target sekitar 204 %, dengan

sisa Sebanyak 47 perkara atau sekitar 6,6 % dari perkara yang harus diselesaikan pada

Pengadilan Agama Luwuk tahun 2014. Dari keseluruhan perkara yang ditangani pada

tahun 2015 secara akumulatif Pengadilan Agama Luwuk telah menyelesaikannya

dengan kategori sebagai berikut:

a. Dicabut sebanyak : 44 perkara

b. Dikabulkan sebanyak : 643 perkara

c. Tidak diterima : 8 perkara

d. Ditolak sebanyak : 7 perkara

e. Di Coret : 1 Perkara

f. Digugurkan : 5 perkara

J u m l a h : 708 perkara

Berdasarkan kategori penyelesaian perkara di atas dengan dasar perkara yang

harus diproses dan jumlah perkara yang putus, maka selama tahun 2015 Pengadilan

Agama Luwuk telah melakukan penyelesaian perkara sebanyak 708 perkara atau

dalam capaian persentase sebesar 191,3 % dari satuan indikator jumlah perkara

ditargetkan selesai tahun 2015 sebanyak 370 perkara, dengan sisa perkara yang

menjadi tunggakan sebanyak 48 perkara atau dalam capaian persentase sebesar 6,77

% dari total perkara yang harus di selesaikan.


Dari nilai sisi capain kinerja berdasarkan indikator Rencana Kerja Tahunan

(RKT) tahun 2015 sebagimana tertuang dalam dokumen indikator kinerja tahunan

2014 yang mana untuk kinerja kepaniteraan dengan satuan indikator jumlah perkara

ditargetkan selesai sebanyak 370 perkara. Bedasarkan realisasi jumlah perkara selesai

mencapai 708 perkara. Dengan demikian terjadi realisasi kinerja kepaniteraan dari sisi

kuntitatif sebesar 191,3%. sehingganya dapat disimpulkan Pengadilan Agama Luwuk

mengalami peningkatan realisasi kinerja dari target sebelumnya.

Adanya tundaan perkara sebanyak 48 perkara atau sebesar 6,77% selain

diakibatkan karena jumlah perkara yang cukup banyak pada tahun 2015, juga

diakibatkan oleh beberapa faktor lain yang mempengaruhi. Faktor pengaruh tersebut

yakni perkara yang tertunda terdapat beberapa perkara gaib, sehingganya praktis

harus dilakukan penundaan sidang sesuai dengan kehendak hukum acara. Disamping

itu perkara yang mengalami tundaan terdapat perkara baru yang masuk atau terdaftar

pada bulan Desember 2015. Dengan adanya tundaan perkara tahun 2015 bukan

diakibatkan oleh kinerja yang kurang maksimal, namun adalah keharusan sebagai

akibat adanya faktor pengaruh yang tidak dapat dihindari oleh hakim dan unsur

terkait dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Luwuk.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan, akan diuraikan

sebagai berikut :

Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran

Target

Realisasi

Capaian

%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 370 135 36,48%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian

37 11 29,72%


c. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

47

47

100%

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

100

200

70

151

271

225

151%

135,5%

321%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

370 708 191,35%

f. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

- - -

Persentase Mediasi Yang Menjadi Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tentang Mediasi

perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui proses

mediasi agar perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada Tahun 2015 pengadilan Agama Luwuk menerima perkara sebanyak 709

perkara dari jumlah perkara tersebut bila para pihak hadir maka diupayakan

dengan jalan mediasi, dan perkara yang dapat dilaksanakan mediasi 135 perkara

dan yang menjadi perdamaian hanya 11 perkara atau 8,14%. Hal ini dikarenakan

perkara yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi

dan menjadi perdamaian kedua belah pihak.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai,

sebagai berikut:

1. Bahwa semua perkara yang masuk telah melalui proses Perdamaian di tingkat

desa dan KUA Kecamatan

2. Bahwa salah satu pihak berkeras untuk didamaikan walaupun pihak lain masih

ingin didamaikan

3. Bahwa alasan untuk berperkara karena tidak ada keharmonisan.


Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi

perdamaian sebagai berikut:

Perkara

Capaian Tahun

2013 2014 2015

Mediasi 0 4 11

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan kinerja pada perkara

gugatan perdata yang menjadi perdamaian dari capaian tahun 2013 dengan capai

2013 sebanyak 0 % dan capai tahun 2014 sebanyak 6,81 % atau bila di bandingkan

dengan capaian Tahun 2015 terjadi peningkatan dengan pencapaian 275 % dari

tahun sebelumnya 2014.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

Perkara yang masuk tahun 2013 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun

tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya,

penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan

Desember 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk

di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih

dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan Tahun 2014 sebanyak 47 perkara dan pada Tahun

2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 47 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata

yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara

Tahun

2013

Capaian %

2014

Capaian %

2015

Capaian %

Sisa Perkara

- CT

- CG

- Lainya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan kinerja pada sisa

perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capaian tahun 2013

sebanyak 100% dan capai tahun 2014 sebanyak 100% dengan capaian Tahun

2015 sebanyak 100 %.

Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perkara Cerai Talak

Perkara cerai talak yang masuk pada Tahun 2015 sebanyak 46 perkara,

diselesaikan sebanyak 44 perkara dan sisa 2 perkara capaiannya 95,65%.

Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Luwuk Cerai Talak Tahun 2015

No Bulan Masuk Putus

1. Januari 20 14

2. Pebruari 12 11

3. Maret 14 11

4. April 11 12

5. Mei 10 7

6. Juni 9 13

7. Juli 5 7

8. Agustus 18 12

9. September 25 12

10. Oktober 23 17

11. Nopember 15 15

12. Desember 11 20

Jumlah 173 151

- Perkara Cerai Gugat

Perkara cerai gugat yang masuk pada Tahun 2013 sebanyak 96 perkara,

diselesaikan sebanyak 75 perkara sedangkan perkara yang dicabut untuk cerai

gugat sebanyak 11 Perkara dan sisa 10 perkara capaiannya 86,67%.


Keadaan Perkara Di Pengadilan Agama Luwuk Cerai Gugat Tahun 2015


1. Januari 27 20

2. Pebruari 31 20

3. Maret 20 24

4. April 24 25

5 Mei 23 15

6 Juni 24 22

7 Juli 11 14

8 Agustus 20 20

9 September 41 20

10 Oktober 22 26

11 Nopember 43 30

12 Desember 19 35

Jumlah 305 271

- Penyelesaian Perkara Lainnya

Perkara Lainnya yang masuk pada Tahun 2015 sebanyak 9 perkara, diselesaikan

sebanyak 9 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Lainnya Di Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015


1. Januari 8 5

2. Pebruari 41 5

3. Maret 2 41

4. April 47 47

5 Mei 1 3

6 Juni 6 3

7 Juli 21 4


8 Agustus 91 21

9 September 7 88

10 Oktober 2 4

11 Nopember 2 4

12 Desember 3 3

Jumlah 231 228

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

2. Peningkatan

aksebilitas

putusan Hakim

Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

-Peninjauan Kembali

5

2

0 %

5

2

0%

100%

100%

-

A. Keuangan

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran

Pencapaian Sasaran Aspek Keuangan.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan

yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok

inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap

kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui

realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk

mendapatkan prosentasenya.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka dapat

diuraikan sebagai berikut :


d. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, terselengaranya operasional dan

pemeliharaan perkantoran kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


100%, dan outcome 100%.

e. Pelaksananaan tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah

Agung dan peradilan dibawahnya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


99,72% dan outcome 99,72%.

f. Pelaksanaan Program Perkara Prodeo dan Sidang Keliling untuk menjangkau

segenap lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan


92,34% dan outcome 92,34%.

Untuk lebih jelas akan diuraikan bahwa Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk

mendapatkan Dua alokasi anggaran yang terbagi dalam dua unit eselon I yakni

anggaran dalam DIPA Bagian Anggaran 005.01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah

Agung RI Nomor : DIPA-005.01.2.307300/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar

Rp. 4.528.528.000 (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus

Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan kode Satker 307300 yang bersumber dari

Dana APBN, yang kemudian telah di Revisi sampai dengan Revisi Ke 2 sehingga

Anggaran Pengadilan Agama Luwuk dengan Kode Satker 307300 pada tahun 2015

menjadi Rp. 3.856.083.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta

Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Dan DIPA Bagian Anggaran 005.04 Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: DIPA-

005.04.2.309066/2015 Tanggal 14 Nopember 2014 sebesar Rp. 39.705.000,- (Tiga

Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) dengan kode Satker 309066 yang

juga bersumber dari APBN.

Jika dibandingkan dengan dua alokasi anggaran pada tahun 2014 DIPA BA-ES

1 005.01.307300 sebesar Rp. 3.520.245.000 (Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Ribu

Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). artinya terdapat kenaikan anggaran 8,70

%. Hal Ini disebabkan karena pada tahun 2014 Alokasi Anggaran Pengadilan Agama

Luwuk (307300) hanya untuk membiayai Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan

pada tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk disamping mendapat Alokasi Anggaran


untuk Belanja modal juga mendapat alokasi belanja Pegawai yang cukup Besar. Dan

DIPA BA-ES 1 005.04.309066 sebesar Rp. 39.705.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta

Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah), terjadi kenaikan anggaran sekitar 31,73 % yang

dipengaruhi dengan dialokasikannya anggaran berupa layanan Pos Bantuan Hukum

pada tahun 2015 yang pada tahun 2014 tidak teralokasikan. Adapun perincian alokasi

anggaran Pengadilan Agama Luwuk tahun 2015 terdiri dari :

DIPA BA-ES 01 No : DIPA-005.01.2.307300/2015 Tanggal 05 Nopember

2014 sebesar Rp. Rp. 3.856.083.000

NO KEGIATAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) (%)

1 Belanja Pegawai 3.462.983.000 3.090.827.535 89,25

2 Belanja Barang 353.100.000 352.566.382 99,85

3 Belanja Modal 40.000.000 39.820.000 99,55

3.856.083.000 3.483.213.917 90,33J U M L A H

DIPA BA-ES 01 No : DIPA-005.04.2.309066/2015 Tanggal 05 Nopember

2014 yang hanya terdiri dari belanja barang sebesar Rp. 39.705.000,-

NO KEGIATAN PAGU (Rp.) REALISASI (Rp.) (%)

1 Belanja Pegawai - - 0,00

2 Belanja Barang 39.705.000 18.612.000 46,88

3 Belanja Modal - - 0,00

39.705.000 18.612.000 46,88J U M L A H

1. Belanja Pegawai :

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat

yang penggunaannya antara lain untuk gaji, tunjangan dan lembur.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementrian / Lembaga (RKA-KL)

Pagu Belanja Pegawai dalam DIPA Pengadilan Agama Luwuk (307300)

dalam Rincian RKA-KL Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 4.135.428.000,-

yang telah mengalami revisi terkait Penyelesaian Pagu Minus pada belanja

Pegawai Lainnya dan revisi antar satker sehingga mengalami perubahan

anggaran menjadi Rp. 3.462.983.000,-

b Pelaksanaan Anggaran.

Realisasi Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 3.090.827.535,- dengan presentase

89.25% .


c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember

2015 sebesar Rp. 372.166.221,-atau presentase sebesar 10.75 %, hal ini

disebabkan karena jumlah realisasi lebih kecil dari pada pagu yang ada

dalam DIPA Tahun Anggaran 2015.

Rincian Belanja Pegawai Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk

berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi / Pelaksanaan dan Sisa Anggaran / Saldo per-

AKUN sebagai berikut :

5111 Belanja Gaji dan tunjangan PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS (Pagu) Rp. 1.138.298.000

Realisasi Rp. 993.083.880

Sisa Rp. 145.214.120

511119 Belanja pembulatan (Pagu) Rp. 29.000

Realisasi Rp. 28.301

Sisa Rp. 699

511121 Belanja Tunj.Suami/Istri PNS (Pagu) Rp. 88.807.000


Sisa Rp. 9.918.630

511122 Belanja Tunj. Anak PNS (Pagu) Rp. 28.586.000


Sisa Rp. 1.190.046

511123 Belanja Tunj.Struktural PNS (Pagu) Rp. 20.410.000


Sisa Rp. 5.040.000

511124 Belanja Tunj.Fungsional PNS (Pagu)Rp. 1.449.780.000

Realisasi Rp.1.361.760.000

Sisa Rp. 88.020.000


511125 Belanja PPH PNS (Pagu) Rp. 244.431.000

Realisasi Rp.204.289.550

Sisa Rp. 40.141.450

511126 Belanja Tunj. Beras PNS (Pagu) Rp. 100.792.000


Sisa Rp. 28.359.520

511129 Belanja uang makan PNS (Pagu) Rp. 210.400.000


Sisa Rp. 27.631.000

511151 Belanja Tunj.Umum PNS (Pagu) Rp. 19.450.000


Sisa Rp. 13.140.000

511157 Bel. Tunj.Kemahalan Hakim (Pagu) Rp. 162.000.000


Sisa Rp. 13.500.000

5122 Belanja Lembur

2. Belanja Barang

Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang

habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya biaya

pemeliharaan dan perjalanan Dinas. Belanja barang meliputi belanja barang

Operasional dan Belanja Barang Non Operasional. Pada belanja barang tahun

2015 Pengadilan Agama Luwuk mendapatkan sumber alokasi dana dari DIPA BA-

ES005.01 dan DIPA BA-ES005.04 Adapun Sumber dana dari DIPA BA-ES 005.04

adalah DIPA Teknis yang dikhususkan untuk PembiayaanPenyelesaian Perkara,

Perkara Prodeo dan Sidang Keliling.



Pagu Belanja Barang dalam DIPA BA-ES 005.01 Pengadilan agama

Luwuk dan dalam Rincian RKA-KL Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.

353.100.000.

Pagu Belanja Barang dalam DIPA BA-ES 005.04 Pengadilan Agama

Luwuk dan dalam Rincian RKA-KL Tahun Anggaran 2015 semula mendapat

alokasi sebesar Rp. 39.705.000.

b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk

Tahun Anggaran 2015 untuk DIPA BA-ES 005.01 sebesar Rp. 352.566.382

dengan presentase 99.85 %. Realisasi ini cukup tinggi disebabkan karena pagu

belanja yang tersedia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan

kebutuhan yang harus dipenuhi.

Realisasi Belanja Barang pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk

Tahun Anggaran 2015 untuk DIPA BA-ES 005.04 sebesar Rp. 21.093.000,-

dengan presentase 46.88 %. Realisasi ini mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan tahun 2014 karena berkurangnya volume perkara

prodeo yang bisa direalisasikan dan dengan adanya alokasi anggaran baru

berupa Pos Bantuan Hukum yang terkendala teknis pelaksanaannya.


Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Barang untuk DIPA BA-ES005.01

per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 533.618 dengan prosentase 0.15 %.

Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Barang untuk DIPA BA-ES005.04

per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 21.093.000,- dengan prosentase 53.12 %.

Adapun Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 untuk DIPA

BA-ES 005.01 berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi / Pelaksanaan dan Sisa

Anggaran per AKUN sebagai berikut :

Belanja Barang Operasional

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Pemeliharaan Gedung Kantor dan Lingkungannya

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pagu Rp. 13.180.000

Realisasi Rp. 13.180.000 (100 %)


Sisa Nihil ( 0 %)

Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

523121 Belanja Perawatan Kendaraan Roda 2

Pagu Rp. 4.500.000

Realisasi Rp. 4.500.000 (100 %)

Sisa Nihil ( 0 %)

523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

Pagu Rp. 10.000.000

Realisasi Rp. 10.000.000 (100 %)

Sisa Nihil ( 0 %)

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pagu Rp. 6.100.000

Realisasi Rp. 6.100.000 (100 %)

Sisa Nihil ( 0 %)

Langganan Daya Dan Jasa

522111 Belanja Langganan Listrik

Pagu Rp. 37.200.000

Realisasi Rp. 37.200.000 (100%)

Sisa NIHIL (0%)

522112 Belanja Langganan Telepon

Pagu Rp. 9.900.000

Realisasi Rp. 9.366.382 (94,61 %)

Sisa Rp. 553.618 (5,39 %)

522113 Belanja Langganan Air

Pagu Rp. 1.200.000

Realisasi Rp. 1.200.000 (100 %)

Sisa Rp. NIHIL (0 %)

Pengiriman Surat-Surat/Paket/Barang Dinas

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat

Pagu Rp. 1.800.000

Realisasi Rp. 1.800.000 (100 %)


Sisa Nihil ( 0 %)

Operasional Perkantoran dan Pimpinan

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

Pagu Rp. 108.900.000

Realisasi Rp. 108.900.000 (100,00 %)

Sisa Nihil ( 0,00 % )

521811 Belanja Barang Persediaan

Pagu Rp. 21.600.000

Realisasi Rp. 21.600.000 (100,00 %)

Sisa Nihil ( 0,00 % )

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Pagu Rp. 33.150.000

Realisasi Rp. 33.150.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Polikelinin/Obat-Obatan

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya

Pagu Rp. 900.000

Realisasi Rp. 900.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Belanja Barang Non Operasional

Perjalanan Dinas Untuk Konsultasi Ke Tingkat Banding


Pagu Rp. 2.830.000

Realisasi Rp. 2.830.000 (100 %)

Sisa Rp. Nihil (0 %)

524111 Belanja Perjalanan Biasa

Pagu Rp. 86.720.000

Realisasi Rp. 86.720.000 (100 %)


524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota


Pagu Rp. 3.520.000

Realisasi Rp. 3.520.000 (100 %)


Penyusunan Program dan Rencana Kerja (RKAKL)


Pagu Rp. 1.000.000

Realisasi Rp. 1.000.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan

521211 Belanja Bahan

Pagu Rp. 2.100.000

Realisasi Rp. 2.100.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)


Pagu Rp. 900.000

Realisasi Rp. 900.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi


Pagu Rp. 3.600.000

Realisasi Rp. 3.600.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi


Pagu Rp. 4.000.000

Realisasi Rp. 4.000.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

9). Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

Pagu Rp. 28.680.000


Realisasi Rp. 28.680.000 (100 %)

Sisa Nihil (0 %)

Dan Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 untuk BA-ES 005.04

berdasarkan Pagu DIPA, Realisasi/Pelaksanaan dan Sisa Anggaran per Akun

sebagai berikut :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara dan Penanganan Perkara Prodeo

A. Penyelesaian Administrasi Perkara


Pagu Rp. 1.905.000

Realisasi Rp. 1.425.000 (74,80 %)

Sisa Rp. 480.000 (25,20 %)

B. Penyelenggaraan Pelayan Posbakum

522191 Belanja Jasa Lainnya

Pagu Rp. 19.200.000

Realisasi Rp. 0 (0 %)

Sisa Rp. 19.200.000 (100 %)

C. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Pagu Rp. 15.600.000

Realisasi Rp. 15.600.000 (100 %)

Sisa Rp. 0 (0 %)

D. Pembebasan Biaya Perkara

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Pagu Rp. 3.000.000

Realisasi Rp. 1.587.000 (52,90 %)

Sisa Rp. 1.413.000 (47,10 %)

3. Belanja Modal


Pagu Belanja Modal dalam DIPA Pengadilan agama Luwuk dan dalam

Rincian RKA-KL Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 40.000.000.


b. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Modal pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Luwuk

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 39.820.000 dengan presentase 99.55 %.


Sisa Anggaran Pelaksanaan Belanja Modal per 31 Desember 2015

sebesar Rp. 180.000 dengan prosentase 0.45 %.

Adapun Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 berdasarkan

Pagu DIPA, Realisasi / Pelaksanaan dan Sisa Anggaran per AKUN sebagai

berikut :

Belanja Modal

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Teknologi Informasi

Pagu Rp. 40.000.000

Realisasi Rp. 39.820.000 (99,55 %)

Sisa 180.000 (0,45 %)

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator

sasaran;menetapkan rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator

sasaran;menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada

Tahun 2015 Pengadilan Agama Luwuk menetapkan 2(dua) sasaran. Dalam DIPA 01

Dua sasaran tersebut telah direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat

capaian (target) sebesar ,99,06%.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013 maka dapat

dilaporkan sebagai berikut :

a. Tersedianya dukungan manajemen dan Tugas teknis dalam penyelengaraan fungsi

peradilan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 99.06

%.

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung penyelengaraan

peradilan/penyelengaraan peradilan berbasis teknologi. Sasaran tersebut

dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian .99,06%.


Dan pada DIPA 04 dengan 3 (tiga) sasaran pokok. Dua sasaran tersebut telah

direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar

109,52%


BAB I V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2015

memuat laporan pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Luwuk telah melaksanakan

dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan dari kebijakan, program dan

kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi tujuan dan sasaran.

2. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Luwuk Tahun 2015 diharapkan dapat

memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dilakukan oleh

Pengadilan Agama Luwuk, dan LKJIP ini merupakan wujud Tranparansi dan

Pengadilan Agama Luwuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta

kewajiban yang diembannya.

3. Penyerapan anggaran semaksimal mungkin telah dialokasikan sesuai kebutuhan dan

aturan yang telah ditetapkan. Kalaupun ada anggaran yang belum terserap hal

tersebut lebih disebabkan persoalan teknis yang tidak mungkin dilanggar sesuai

prinsip . Penyerapan anggaran pada prinsipnya telah mencapai target yang

diinginkan. Dengan tersedianya anggaran sangat menunjang lancarnya pelaksanaan

tugas dan fungsi peradilan untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

B. SARAN

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Mahkamah Agung Cq. Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Palu, kiranya :

1. Melengkapi sarana an prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, karena

masih banyak kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Oleh karenanya

penambahan dan peningkatan anggaran dari tahun berjalan sangat diharapkan untuk

tahun berikutnya.


2. Adanaya kurang sinergi antara perencanaan dan penganggaran dengan

penjabaran program dan kegiatan, idealnya harus sesuai dengan agenda yang tertuang

dalam renstra, sehingga tidak terdapat kesulitan dalam pemetaan program dan

kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Karenanya untuk pemecahan masalah yang

dihadapi perlu kiranya dilakukan alokasi anggaran berbasis renstra masing-masing

satker agar Dokumen Renstra dan LKJiP bisa dengan mudah untuk di singkronkan.

sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud dengan maksimal.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan ...LKJiP PA. LUWUK 2015 Halaman - 2 Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di Tahun yang akan datang dalam

Documents