SEMARANG - PRESENTASI BHP2A

7/21/2019 SEMARANG - PRESENTASI BHP2A

1/53


2/53

CURRICULUM VITAE

NAMA : dr. RUDY SAPOELETE, Akp.,SH.,MH.,MBA

TEMPAT TINGGAL : PONDOK JATI CQ -1 SIDOARJO JAWA TIMUR

HP. : 081 650 9811.

PEKERJAAN : DIREKTUR RS BERSALIN B D S DISURABAYAADVOKAT DI KANTOR LAW OFFICE & LEGAL CONSULTANT

BAMBANG

SOETJIPTO & ASSOCIATES

PENGALAMAN PENDIDIKAN :1. FK UNIVERSITAS BRAWIJAYA DI MALANG

2. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIONMARKETING AT WEST COAST INSTITUTE

OF MANAGEMENT & TECHNOLOGY PERTH AUSTRALIA

3. PENDIDIKAN AKUPUNKTUR MEDIS DEPDIKBUD

3. FH UNIVERSITAS NAROTAMA DI SURABAYA

4. PENDIDIKAN KEPROFESIAN DAN PENDIDIKAN ADVOKAT UNIVERSITAS SURABAYA DI

SURABAYA5. MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA DI SURABAYA

PENGALAMAN ORGANISASI PROFESI :1. SEKRETARIS IDI CABANG SIDOARJO 20022010

2. KETUA BIDANG ORGANISASI IDI WILAYAH JATIM 20082011

3. KETUA BHP2A IDI WILAYAH JATIM 2011SEKARANG

4. KETUA BHP2A IDI CABANG SIDOARJO 2010SEKARANG

5. SEKRETARIS BHP2A PB IDI Pusat di Jakarta 20092012


3/53

TUGAS DAN WEWENANG

Melakukan pembinaan dan pengawasan praktik

kedokteran serta kesadaran hukum kedokteran /

kesehatan

Membela anggota dalam memperoleh rasa keadilandalam menjalankan profesinya baik yang menyangkut

masalah etika, disiplin, hukum, administrasi maupun

organisasi

Menjalin hubungan dan kerjasama dengan instansiterkait


4/53

PROGRAM

PEMBINAAN

PEMBELAAN

KOORDINASI


5/53

PEMBINAA

N PROMOTIF

PREVENTIF


6/53

PROMOTIF

True of law

Safety on the work

Citra profesi yang lebih baik (anggota

dan masyarakat)

Meningkatkan Yankes

Azas manfaat


7/53

PREVENTIF

Melakukan penyuluhan / presentasi, diskusi danworkshop tentang Hukum Kesehatan

Melakukan pembinaan anggota yang telah diberi

sanksi etik, disiplin dan hukum

Melakukan advokasi perundangundangan

(Perda, Permen, Perpres, PP dan UU)

Mengadakan pertemuan profesi atau antar

profesi kesehatan guna memahamiperkembangan hukum.

Optimalisasi kerja sama antar instansi.

Eq : POLRI - MoU


8/53

PEMBELAAN

1. LAPORAN / PENGADUAN - TEMUAN

2. DIAGNOSA

3. PENATALAKSANAAN

4. REHABILITASI


9/53

LAPORAN / PENGADUAN -

TEMUAN Laporan / pengaduan

Dengan Kuasa hukum ( Pengacara / LSM )

Tanpa Kuasa hukum ( Pasien Sendiri /

Keluarga Pasien )

Temuan pengurus / Laporan Anggota IDI lain

dan atau dari Masyarakat.


10/53

DIAGNOSA

Verifikasi permasalahan dengan memanggil

terlapor / teradu

Membuat kajian dan atau analisa

permasalahan

Melakukan kajian hukum kesehatan terkait

permasalahan tersebut

Membuat kesimpulan sementara ( etik /disiplin / hukum )


11/53

PENATALAKSAAN

Putih (tidak ada unsur etik, disiplin maupunhukum), maka BHP2A berkewajibanmelakukan Pembelaan anggota terlapor /

teradu dengan berkoordinasi dengan IDIwilayah / cabang dimana tempat anggotaterlapor / teradu berasal, dengan membuatpernyataan dan kesimpulan yang sama.

Abuabu (belum jelas unsurnya) : perluverifikasi masalah, analisa dan kajian

Hitam : Jelasm


12/53

Etik, maka IDI wajib mengarahkan dan

menyerahkan ke MKEK, dan BHP2A wajib

melakukan pendampingan dan pembelaan

sesuai dengan AD / ART IDI, memenuhi

syarat dan ketentuan anggota IDI. Disiplin, maka IDI wajib melaporkan ke

MKDKI, dan BHP2A wajib melakukan

pendampingan dan pembelaan anggotaterlapor / teradu, memenuhi syarat dan

ketentuan anggota IDI.


13/53

Hukum, BHP2A melakukan pendampingan

dan pembelaan dengan ketentuan

memenuhi syarat sebagai anggota IDI,

sebatas memberikan arahan / petunjukproses penegakan hukum, agar tidak keluar

dari norma hukum yang berlaku. Dan bila

diperlukan mencarikan penasehat hukum /advokat yang kompeten akan permasalahan

hukum dan menguasai Hukum Kesehatan.

Upaya penyelesaian disiplin dan hukum

(Pidana / Perdata) dengan melakukanpendekatan penyelesaian secara Mediasi.


14/53

REHABILITASI

Memulihkan nama baik setelah selesai

menjalani sanksi etika, disiplin atau hukum

Memberikan motivasi untuk bersemangatkembali bekerja sesuai kode etik kedokteran

Mengingatkan untuk selalu bekerja sesuai

norma yang berlaku dan etika profesi


15/53


16/53

HUB. PB IDI IDI WILAYAH

IDI Cabang

Hubungan BHP2A PB IDI, Wilayah dan

Cabang adalah hubungan koordinasi bukan

komando Dalam Rangka Pembinaan atau Pembelaan,

BHP2A Cabang dapat meminta ke BHP2A

Wilayah dan atau langsung ke BHP2A Pusat


17/53

BHP2A MKEK / MKDKI /

PENEGAK HUKUM Pendampingan dan pembelaan anggota terkait etika, disiplin

dan hukum dapat dilakukan BHP2A cabang dan atau wilayah

apabila pelaporan / pengaduan masalah berada di cabang

dan atau wilayah

Pelaporan / pengaduan ke BHP2A PB IDI sedangkanpermasalahan tersebut berada di cabang / wilayah maka

BHP2A PB IDI melakukan pelimpahan masalah tersebut ke

cabang / wilayah terkait dalam rangka memberdayakan

BHP2A cabang / wilayah untuk dapat melakukan upaya

penyelesaian secara maksimal, sedangkan BHP2A PB IDI

melakukan koordinasi dan pemantauan.

Jika cabang / wilayah mengalami kesulitan dalam upaya

tersebut, BHP2A PB IDI tetap melakukan koordinasi cabang /

wilayah terkait, upaya penyelesaian atau pembelaan.

ALUR KERJA BHP2A


18/53

Semua Surat / Informasi

Buku Register Besar

Register Umum

Pembahasan dalam rapat rutin

(2x sebulan)

Agenda Pembahasan

Tim : Pembahasan

k/p Pendelegasian

Sekjen - PB IDI

Terprogram :

- Pembinaan

- Advokasi

-Antar Institusi / Antar Instansi

Urgent

Biasa

Seleksi : Sekretaris / Ketua BHP2A

ALUR KERJA BHP2A


19/53


20/53

PRAKTIK

KEDOKTERAN

ETIKA

KODE ETIK KEDOKTERAN

/KODEKI

DAHULU


21/53


22/53

ETIKA

KEDOKTERAN

UU PK

HUKUM

KEDOKERAN

HUBUNGAN DGTEMAN SEJAWAT

DISIPLIN

KEDOKTERAN

1. KEWAJIBAN UMUM

2. KEWAJIBAN THD PASIEN

3. KEWAJIBAN TERHADAP

DIRI SENIRI

LEX

SPESIALIS

ETIKA


23/53

ATURAN PRAKTIK

KEDOKTERAN

UU PRAKTIK

KEDOKTERAN

UU TENTANG RS

UU TENTANGKESEHATAN

ATURAN KKI

ATURAN IDI / PDGI

ATURAN KEMENKES

ATURAN

KHUSUS

ATURAN

PELAKSANA

ATURAN

PELENGKAP

KUHP, KUHPERD

ATURAN PRAKTIK

KEDOKTERAN


24/53

KEDUDUKAN Dr / Drg DALAM

PRAKTIK

SEBELUM UU PRADOK

BERLAKUREGULATOR DEPKES

PEMERINTAH PUSAT /

PEMDA

KKI

REGULATOR

SETELAH BERLAKUNYA UU PRADOK

ORGANISASI PROFESI


25/53

1. KKI,

2. ORGANISASI PROFESI

(PASAL 54)

UUPK

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRAKTIK

KEDOKTERAN

1. KKI,

2. ORGANISASI PROFESI,3. PEMERINTAH PUSAT,

4. PEMDA

(PASAL 71)

KHUSUS

UMUM


26/53

PERADILAN Dr / Drg

Disiplin Pidana Perdata Etika

MKDKI

Pencabutan STR/

SIP

Polisi,jaksa

hakim

Denda/Kurungan

PenjaraGanti Rugi

Hakim IDI / PDGI

Cabut Reko

mendasi

Dr / Drg


27/53

Pasal 66

(1)Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan

atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik

kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya

dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau

menggugat kerugian perdata ke pengadilan


28/53

MALPRAKTIK

UUPK

ADMINISTRASI

DENDA

STR

SIP

PAPAN NAMA

KEWAJIBAN DOKTER :

PIDANA

DENDA

REKAM

MEDIS

RAHASIAKEDOKTERAN

SPM,SOP

MERUJUK

GAWAT

DARURAT

STR WNA

PEKERJAKAN

DOKTER TANPA

STR / SIP


29/53

Dr / Drg PASIEN

MATI, LUKA BERAT, KERUGIAN

DUGAAN

MALPRAKTIK

POLISI

JAKSA

HAKIM

MKEK IDI / PDGI MKDKI

DUGAAN MALPRAKTIK ( UMUM )


30/53

Dugaan Malpraktik (Pidana)

KUHP 359/360

dugaan kelalaian

TDK SESUAI SPM SESUAI SPM

DOKTER PASIEN

MATI/LUKABERAT/ringan

POLISI SAKSI AHLI IDI / PDGIDAN KPTSN MKEK

JAKSA SP3

Informedconsent

Rekam medis

PENGADILAN SP/SEBA

B AKIBAT


31/53

Risiko Medis

(Kecelakaan Medis)

Keadaan yg tdk dikehendaki oleh pasien ataupun

dokter sendiri dan dokter telah berusaha

semaksimal mungkin dengan telah memenuhi

stand profesi, dan SOP, namunkecelakaan tetap

terjadi.

Tdk dpt dipersalahkan (verwijtbaarheid)Tdk dpt dicegah (vermijtbaarheid)

Tdk dpt diduga sebelumnya (verzienbaarheid)


32/53

UU RS PSL 46

RUMAH SAKIT BERTANGGUNG

JAWAB SECARA HUKUM TERHADAP

SEMUA KERUGIANYANGDITIMBULKAN ATAS KELALAIAN

YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA

KESEHATAN DI RUMAH SAKIT.

PSL 1367 kuhperd tdk berlaku?

ATURAN INTERNAL RS/HOSPITAL BY


33/53

ATURAN INTERNAL RS/HOSPITAL BY

LAW

PASAL 29 AYAT 1 Huruf r

Yang dimaksud dengan peraturan internalRumah Sakit (Hospital bylaws) adalah

peraturan organisasi Rumah Sakit (corporatebylaws) dan peraturan staf medis Rumah Sakit(medical staff bylaw) yang disusun dalamrangka menyelenggarakan tata kelolaperusahaan yang baik (good corporate

governance) dan tata kelola klinis yang baik(good clinical governance). Dalam peraturanstaf medis Rumah Sakit (medical staf f by law )antara lain d iatur kewenangan k l inis (Cl inicalPrivi lege).


34/53

YANG DIMAKSUD KEWENANGAN KLINIS PADAPASAL 29 huruf r UU RS ,adalah kewenangan

klinis seorang dokter/dokter spesialis dalammelakukan praktek kedokteran di RS

Kewenangan Klinis(Clinic al Privi lege)ini Harusberdasarkan :

1. standar profesi yang dikeluarkan oleh organisasiprofesi

2. Rekomendasi ijin praktek yg dikeluarkan organisasiprofesi

3. berdasarkan pendidikannya dan sertifikatkompetensinya

4. Berdasarkan standart kompetensi yg telahdisahkan oleh KKI


35/53

Dr / DrgDr / Drg

SPESIALISRESIDENCO ASS

KEPANJANGAN

TANGAN

SUPERVISOR

MANDIRI

SESUAI STANDART

KOMPETENSINYA

MANDIRI SESUAI

KOMPETENSI HRS

BERDASARKAN

DELEGASI

WEWENANG DR

SUPERVISOR

TANGGUNGJWB

HUKUM SENDIRI

TGGJWB HUKUM

SUPERVISOR

PERAWAT/

BIdAN

SESUAI

STANDART/SERTI

FIKAT

KOMPETENSI

KEPANJANGA

N TANGAN

TANGGUNGJWB HUKUM


36/53

KEWENANGAN


37/53

DOKTER

TINDAKAN MEDIS

PROMOTIV. PREVENTIV

KURATIV

DISPENSING

OBAT

RAWAT INAP

PERSALINAN,ANC,IUD

,KB SUNTIK, IMPLAN

STANDART

KOMPETENSI

1. UUPK PSL 35 BUTIR I

2. UU OBAT KERAS NO419

3. UU PSIKOTROPIKA,

NARKOTIKA

MERACIK OBAT

KEWENANGAN

Dr / Drg

TERPENCIL


38/53

PRAKTEKKEDOKTERAN

(PASAL 35)

a. mewawancarai pasien;

b. memeriksa fisik dan mental pasien;c. menentukan pemeriksaan penunjang;

d. menegakkan diagnosis;

e. menentukan penatalaksanaan danpengobatan pasien;

f. melakukan tindakan kedokteran atau

kedokteran gigi;g. menulis resep obat dan alat

kesehatan;

h. menerbitkan surat keterangan dokteratau dokter gigi;

i. menyimpan obat dalam jumlah

dan jenis yang diizinkan; danj. meracik dan menyerahkan

obat kepada pasien, bagi yangpraktik di daerah Terpencilyang tidak ada apotek.


39/53


40/53

TRIAS

HUKUM KEDOKTERAN

REKAM MEDIS

INFORMED CONSENT

RAHASIA KEDOKTERAN


41/53

REKAM MEDIS

REKAM MEDIS

BERKAS YANG BERISI CATATAN DAN DOKUMEN :A. DATA NON MEDIS : IDENTITAS

B. DATA MEDIS : PEMERIKSAAN, DIAGNOSA, PENGOBATAN, TINDAKAN ,

PENUNJANG LAIN

Catatan :

1. DOKUMEN REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK Dr , Drg / SARKES.

2. ISI REKAM MEDIS MERUPAKAN MILIK PASIEN

3. SEGI HUKUM REKAM MEDIS MERUPAKAN BARANG BUKTI.

4. KERAHASIAN REKAM MEDIS ADALAH TANGGUNG JAWAB SARKES DAN PASIEN5. MASA KADALUARSA REKAM MEDIS 5 THN ( PERMENKES 149 a TAHUN 1989 )

UU PK PASAL 46 DAN 47 , 51 Huruf a, dan SANKSI PADA PASAL 79 Huruf b


42/53

PASAL 46 UUPK

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam

menjalankan praktik kedokteran wajib membuat

rekam medis.(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai

menerima pelayanan kesehatan.

(3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhinama, waktu, dan tanda tangan petugas yang

memberikan pelayanan atau tindakan.


43/53


44/53

MANFAAT REKAM MEDIS

1.ALAT KOMUNIKASI ANTAR DOKTER

2. DASAR PERENCANAAN DAN PENGOBATAN

3. BUKTI UPAYA KESEHATAN4. BAHAN ANALISIS KINERJA PERAWATAN

KESEHATAN

5. BAHAN PENELITIAN ILMU KESEHATAN


45/53

RESUME MEDIS

1. ALASAN PASIEN DI RAWAT INAP ( ANAMNESA )2. HASIL PENTING PEMERIKSAAN PENYAKIT

3. PENGOBATAN DAN TINDAKAN MEDIS4. KEADAAN PASIEN TERAKHIR SEBELUM

PULANG5. ANJURAN PENGOBATAN DAN PERAWATAN


46/53

INFORMED CONSENT

INFORMASI PERSETUJUAN

PERSETUJUAN YANG TIMBUL ANTARA PASIEN / KELUARGADENGAN DOKTER / SARANA PELAYANAN KESEHATAN, ATAS

DASAR PENJELASAN RENCANA TINDAKAN YANG AKANDILAKUKAN OLEH DOKTER YANG MERAWAT UNTUK

KEPERLUAN DIAGNOSTIK / TERAPI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN DOKTER

Permenkes 269 tahun 2008

TUJUAN


47/53

INFORMED CONSENT

INFO MEDIS PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

-PENYAKIT

-RENCANA TINDAKAN

-RESIKO-ALTERNATIF

- OLEH PASIEN

- KELUARGA

TERDEKAT

- INDIKASI MEDIS

- SESUAI STANDAR PROFESI

- TELITI DAN HATIHATI- ADA PERSETUJUAN

( PERSETUJUAN PASIEN / KELUARGA ATAS INFORMASI MENGENAITINDAKAN MEDIS YANG AKAN DILAKUKAN )


48/53

INFORMED CONSENT

INFORMED CONSENT

1. PERSETUJUAN NON EKSPRESIF / IMPLIED CONSENT (DIANGGAP DIBERIKAN )

Apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien dapat ditarik

kesimpulan bahwa pasien yang bersangkutan memberikanpersetujuan

Ex. Isyarat mau di suntik, gawat darurat

2. PERSETUJUAN EKSPRESIF( DINYATAKAN TERTULIS DAN LISAN )

Apabila secara faktual pasien mau menjalani secara prosedursecara medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya

Ex. Umumnya dilakukan, format yang jelas.


49/53

PENOLAKAN INFORMED CONSENT

DILAKUKAN OLEH PASIEN DAN ATAU KELUARGA TERDEKAT

SETELAH ADANYA PENJELASAN OLEH DOKTER

PEMAHAMAN SECARA TERTULIS AKIBAT TANGGUNG JAWAB PASIEN

HUBUNGAN DOKTER DENGAN PASIEN TETAP DIJAGA DAN

DIPERTAHANKAN

PENGHENTIAN / PENUNDAAN BANTUAN HIDUP HARUSPERSETUJUAN KELUARGA TERDEKAT PASIEN

PERSETUJUAN PENGHENTIAN SETELAH ADA

PENYELESAIAN OLEH DOKTER

DIBUAT SECARA TERTULIS


50/53

INFORMED CONSENT

JANGAN DILUPAKAN !!!

INF1. PASIEN MEMPUNYAI KESEMPATAN BERTANYA

2. PASIEN DIBERIKAN KESEMPATAN

MENDISKUSIKAN RENCANA ITU DENGAN

KELUARGA

3. PASIEN DAPAT MENGGUNAKAN INFORMASI

UNTUK MEMBANTU MEMBUAT KEPUTUSAN

YANG TERBAIK

4. PASIEN DAPAT MENGKOMUNIKASIKANKEPUTUSAN ITU KE DOKTER YANG

MENANGANINYA

RAHASIA KEDOKTERAN


51/53

RAHASIA KEDOKTERAN

SESUATU HAL YANG BERHUBUNGAN KERAHASIAAN

ANTARA DOKTER DAN PASIEN YANG TIDAK BOLEH

UNTUK DIKETAHUI OLEH ORANG YANG TIDAK

BERKEPENTINGAN ATAU TIDAK BERHAK MENGETAHUIHAL ITU.


52/53

RAHASIA KEDOKTERAN

DAPAT DIBUKA :

1. UNTUK KEPENTINGAN KESEHATAN PASIEN

2. PERMINTAAN, SEIJIN PASIEN3. PERMINTAAN PENEGAK HUKUM ( Perintah PN )

4. PERMINTAAN INSTANSI / LEMBAGA SESUAIPERATURAN PERUNDANGAN

5. KEPENTINGAN PENELITIAN, PENDIDIKAN,AUDIT MEDIK ( TIDAK MENYEBUTKANIDENTITAS )


53/53

SEMARANG - PRESENTASI BHP2A

Documents