Abstract
Indonesia is the state law and is not state power as regulated in the Article (1) Sub Article (3)
Indonesia Constitution of the year 1945 Its mean that the state and the government of Indonesia
is based the law not the power To implementing the concept of rule of law of Indonesia
government and to accomodete all interest of the people democracy constitutional and
parliamentary system are both of the other mechanism which used by Indonesia as mentioned in
the Constitution of 1945 Refering to the history of democracy development and the willingness
to make more effective and efficient of the parliament institution since the year of 2009
Indonesia started to use the parliament threshold (25) in the public election especially for
member of parliament Eventhough the implementation of the above system has been
complaining by the part of the people the parliament of Indonesia (DPR) has confirmed to
increase the parliamentary threshold (becoming 35) for the public election of the year 2014
Keywords Parliamentary threshold Public election Democracy
1 PENDAHULUAN
a Latar Belakang
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machstaat)1 Dengan telah dilakukannya
amandemen terhadap UUD 1945 maka Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan Isi
serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945
Sebagaimana disebutkan di atas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen
ketiga2 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum artinya di dalam interaksi
berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah
disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia
Penegasan tengang negara hukum di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat di
dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 19453
Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan dapat menimbulkan berbagai pemahaman (multi
tafsir) terhadap UUD 1945 Oleh karena itu pada saat terjadinya amandemen dan untuk
menghindari berbagai pemahaman (multi tafsir) maka Majlis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) saat itu berupaya untuk memasukan istilah negara hukum yang tadinya di dalam
Penjelasan UUD 1945 dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 Sebagai bagian dari
pelaksanaan negara hukum dimaksud dalam praktek katatanegaraan di berbagai negara
diimplementasikan dalam pembentukan lembaga parlemen sebagai lembaga perwakilan
1 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem Pemerintahan
I Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat)
1 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 2 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen) Negara Indonesia adalah negara hukum 3 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem pemerintahan negara ialah Indonesia negara berdasarkan
atas hukum (rechtstaat) Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat)
rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan
seluruh rakyat
Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen
dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian
(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan
barbagai sistem
Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di
berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif
dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu
perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa
memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar
keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana
efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri
Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)
yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih
akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu
dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga
parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai
dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan
Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi
buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan
di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini
mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system
ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan
sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat
banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien
Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi
kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas
yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu
banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun
demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu
bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak
berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum
memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan
penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum
ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang
berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK
Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25
menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan
seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4
Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD
KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat
nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa
4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012
Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu
membunuh keberagaman di daerahrdquo5
Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota
tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika
perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya
mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT
atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya
PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena
tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan
kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan
lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)
periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan
adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana
secara jujur adil bebas dan rahasia
Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan
reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)
dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis
Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang
pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah
5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
1 PENDAHULUAN
a Latar Belakang
Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara
Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machstaat)1 Dengan telah dilakukannya
amandemen terhadap UUD 1945 maka Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan Isi
serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945
Sebagaimana disebutkan di atas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen
ketiga2 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum artinya di dalam interaksi
berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah
disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia
Penegasan tengang negara hukum di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat di
dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 19453
Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan dapat menimbulkan berbagai pemahaman (multi
tafsir) terhadap UUD 1945 Oleh karena itu pada saat terjadinya amandemen dan untuk
menghindari berbagai pemahaman (multi tafsir) maka Majlis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) saat itu berupaya untuk memasukan istilah negara hukum yang tadinya di dalam
Penjelasan UUD 1945 dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 Sebagai bagian dari
pelaksanaan negara hukum dimaksud dalam praktek katatanegaraan di berbagai negara
diimplementasikan dalam pembentukan lembaga parlemen sebagai lembaga perwakilan
1 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem Pemerintahan
I Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat)
1 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 2 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen) Negara Indonesia adalah negara hukum 3 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem pemerintahan negara ialah Indonesia negara berdasarkan
atas hukum (rechtstaat) Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat)
rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan
seluruh rakyat
Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen
dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian
(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan
barbagai sistem
Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di
berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif
dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu
perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa
memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar
keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana
efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri
Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)
yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih
akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu
dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga
parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai
dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan
Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi
buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan
di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini
mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system
ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan
sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat
banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien
Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi
kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas
yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu
banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun
demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu
bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak
berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum
memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan
penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum
ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang
berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK
Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25
menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan
seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4
Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD
KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat
nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa
4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012
Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu
membunuh keberagaman di daerahrdquo5
Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota
tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika
perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya
mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT
atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya
PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena
tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan
kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan
lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)
periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan
adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana
secara jujur adil bebas dan rahasia
Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan
reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)
dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis
Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang
pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah
5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan
seluruh rakyat
Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen
dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari
lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian
(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan
barbagai sistem
Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di
berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif
dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu
perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa
memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar
keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana
efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri
Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)
yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih
akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu
dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga
parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai
dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan
Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi
buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan
di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini
mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system
ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan
sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat
banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien
Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi
kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas
yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu
banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun
demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu
bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak
berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum
memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan
penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum
ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang
berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK
Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25
menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan
seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4
Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD
KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat
nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa
4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012
Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu
membunuh keberagaman di daerahrdquo5
Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota
tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika
perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya
mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT
atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya
PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena
tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan
kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan
lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)
periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan
adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana
secara jujur adil bebas dan rahasia
Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan
reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)
dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis
Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang
pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah
5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi
buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan
di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini
mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system
ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan
sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat
banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien
Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi
kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas
yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu
banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun
demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu
bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak
berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum
memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan
penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum
ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang
berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK
Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25
menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan
seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4
Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD
KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat
nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa
4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012
Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu
membunuh keberagaman di daerahrdquo5
Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota
tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika
perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya
mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT
atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya
PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena
tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan
kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan
lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)
periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan
adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana
secara jujur adil bebas dan rahasia
Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan
reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)
dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis
Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang
pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah
5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu
membunuh keberagaman di daerahrdquo5
Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota
tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika
perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya
mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT
atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya
PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena
tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan
kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6
Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan
lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari
perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)
periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan
adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini
dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana
secara jujur adil bebas dan rahasia
Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan
reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)
dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis
Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan
Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang
No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang
pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah
5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk
duduk di dalam lembaga parlemen
b Permasalahan
Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut
1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi
2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi
di Indonesia
3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen
threshold
c Tujuan dan Manfaat
1 Tujuan
Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas
kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan
demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam
pemilihan umum
2 Manfaat
a Teoritis
Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat
teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold
secara khusus
b Praktis
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di
Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan
sistem parlemen threshold di Indonesia
d Kerangka Teori
Grand Theory (Teori Utama)
Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori
hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo
8 yang
berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman
modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh
Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum
dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu
mencakup empat elemen penting yaitu
1 Perlindungan hak azasi manusia
2 Pembagian kekuasaan
3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4 Peradilan tata usaha negara9
7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012
Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from
German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of
rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is
often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran
hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai
negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika
8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan
yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Middle Theory (Teori Pendukung)
Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada
teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10
ldquoequality before the lawrdquo11
ldquodue process of lawrdquo12
ldquolimitation of powerrdquo13
ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo
14dan ldquoprotection of human rightsrdquo
15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan
10
Ibid
The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires
boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws
should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi
barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang
mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum
Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum
tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid
Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each
individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or
included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before
the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau
kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di
mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada
seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di
depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka
hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12
Ibid
Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be
heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law
shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan
berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina
n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid
Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a
job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap
fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid
Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the
implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil
dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan
15 Ibid
Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and
individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk
melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep
hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo
Applied Theory (Teori Pelaksanaan)
Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu
kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16
ldquoParliament Systemrdquo
17ldquoPublic Ellection Systemrdquo
18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi
secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh
melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat
dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19
Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam
pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi
(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang
ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan
tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20
16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012
Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect
their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected
representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture
conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid
A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)
derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative
branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person
from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as
head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid
An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office
Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th
centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to
voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa
pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan
ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu
proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam
jabatan-jabatan kekuasaan negara21
Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu
ldquoparliamentrdquo22
yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo
Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23
dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan
suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan
kursi di DPR dan DPRD24
2 TINJAUAN UMUM
a Konsep Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam
kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25
Sebagai genus begrip yaitu
(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep
Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)
negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo
misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)
suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan
antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba
Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana
21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD
1945
b Konsep Negara Demokrasi
Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa
didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari
rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu
Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah
yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan
bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di
Indonesia dengan UUD 194526
dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat
Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum
dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan
sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan
ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak
dibatasi kekuasannya27
Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat
sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara
c Lembaga Parlemen
Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan
bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana
penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana
rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah
suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa
26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan
rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi
akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara
dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi
tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat
Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen
dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar
(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar
(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek
ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah
merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir
semaksimal mungkin
d Lembaga Partai Politik
Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan
kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan
ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki
keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi
politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di
dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan
menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single
party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara
para wakil yang ada di dalamnya
3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD
Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang
batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau
parlemen28
UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan
Pasal 105
Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD
KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil
perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah
pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100
Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)
Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta
pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka
BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu
dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang
bersangkutan
Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU
namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan
harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam
sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana
dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem
pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup
b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD
28
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum
mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah
mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di
lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya
25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29
UU No 10 Tahun 2008
Pasal 200
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh
para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan
oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi
peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota
Pasal 2001
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan
suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)
hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (3)
KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik
untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah
hari pemungutan suara
Pasal 202
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara
sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah
secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR
Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan
perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota
Pasal 203
Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan
suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan
perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan
Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah
jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai
politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)
c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan
DPRD
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan
penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara
nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya
lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen
Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas
parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai
politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari
jumlah suara yang sah secara nasional30
UU No 8 Tahun 2012
Pasal 206
Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara
untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri
oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu
Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan
oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan
Bawaslu Provinsi
Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota
ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta
pemilu dan bawasluKabupatenKota
Pasal 207
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai
politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara
Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon
anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan
suara
Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling
lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara
Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD
DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament
threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan
risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun
2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK
tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament
threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis
Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK
Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD
KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945
Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun
2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu
legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan
menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan
Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
4 PEMBAHASAN
a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi
Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di
dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya
dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara
Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang
demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di
muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di
dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)
terjaminnya hak azasi manusia
Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling
utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak
kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan
keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam
pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah
merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang
filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di
dalam implementasinya
Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu
sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh
keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang
tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem
ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen
b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang
demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia
berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231
Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali
percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman
Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden
Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era
reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo
Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa
kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah
dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde
baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)
partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia
telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya
telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap
demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi
sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945
Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam
pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit
31
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang
lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu
mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan
penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)
c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik
Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan
untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut
sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam
suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai
negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada
seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya
dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring
(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan
negara
suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah
benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah
salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan
keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat
terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan
salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap
calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai
politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat
baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih
karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat
5 PENUTUP
a Kesimpulan
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25
x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun
2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar
tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien
b Saran
1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun
materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi
2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen
khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar
lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen
hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja
3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota
legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas
saja yang akan dipilih oleh rakyat
6 Daftar Pustaka
CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta
2001
Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007
Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya
Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa
Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997
John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005
Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007
M Machfud MD Parliament Threshord Com
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No 12 Tahun 2003
Undang-Undang No 10 Tahun 2008
Undang-Undang No 8 Tahun 2012
7 Riwayat Hidup Penulis
Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi
Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan
studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada
tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya
(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II
PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai
HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan
tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah
Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas
Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II