Sekretariat Perdesaan Sehat Asisten Deputi Urusan Sumber Daya Kesehatan

DATA BALITA GIZI BURUK DAN TENAGA KESEHATAN

DI 158 DAERAH TERTINGGAL (BERDASARKAN PODES, 2011)

Sekretariat Perdesaan SehatAsisten Deputi Urusan Sumber Daya KesehatanDeputi Bidang Pengembangan Sumber Daya

Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur Visi 2025

Mencapai target prioritas pembangunan nasional di bidang Kesehatan di wilayah DTTTPK

Misi

Percepatan peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaan

Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui pelibatan aktif masyarakat perdesaan dalam memperkuat pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

Strategi Utama

Ketersediaan Dokter Puskesmas pada setiap Puskesmas

Ketersediaan Bidan Desa pada setiap Desa

Ketersediaan Air Bersih untuk setiap Rumah Tangga

Ketersediaan Sanitasi yang baik untuk setiap Rumah Tangga

Gizi yang seimbang bagi ibu hamil, Ibu Menyusui, bayi dan balita

Strategi Pelaksanaan

Komitmen yang kuat dan dukungan regulasi Koordinasi dan sinergi kebijakan melalui kelembagaan PS

Pelaksanaan prinsip Ketersediaan, Keteraksesan, Keberterimaan dan Kualitas dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan

Prasyarat Keberhasilan

PERDESAAN SEHAT

2

Ringkasan Deskripsi 5 W + 1 H Perdesaan SehatWhat • Upaya Kebijakan Percepatan Pembangunan Kualitas

Kesehatan Berbasis Perdesaan. • Dengan arah kebijakan: (1) Percepatan keterjangkauan

pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas berdasar struktur kependudukan di wilayah perdesaam; dan (2) Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dalam memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar

• Dijalankan dengan strategi 5 Pilar Perdesaan Sehatwhy • Pemenuhan hak dasar sehat (PN 3) masyarakat di daerah

tertinggal (PN 10)• Memenuhi kebutuhan instrumen kebijakan PPDT sesuai

tupoksi KPDT untuk menjawab masalah status kesehatan yang rendah di DT sesuai karakterisitik DT.

where • 158 Kabupaten DT yang memiliki IPM di bawah 72,2 dan AHH di bawah 68,8

who • Pokja Perdesaan Sehat di Pusat; Manajemen Kewilayahan (PT 7 Regions dan Forum Multistakeholders PS di Propinsi dan Kabupaten); dan Relawan PS di Perdesaan (lihat Bagan Pokja)

when 2012: persiapan; 2013 - 2014: penguatan dan keberlanjutanHow Tata Kelola berdasar Permen PDT No. 1 Tahuin 2013

PERBANDINGAN RERATA UHHDT, NON DT & NASIONAL

4

CAPAIAN IPM DAN AHH DAERAH TERTINGGAL

5

INDIKATOR AHH>= 68.6 < 68.8

TAHUN 2010 2014 2010 2014*  

IPM   

 >=72.2

  7

  19

  2

  16

< 72.2   

16 27 158 121

Keterangan : * Proyeksi berdasarkan pertumbuhan IPM 2009-20121. KUDRAN I ( >= 72.2 DAN >= 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG BERHASIL MENCAPAI POSISI YANG DIHARAPKAN.

TERJADI PENINGKATAN JUMLAH KABUPATEN DARI 7 (2010) MENJADI 19 (2014).2. KUADRAN II ( >= 72.2 DAN < 68.8 ) ADALAH KABUPATEN DENGAN KOMPONEN YANG BERHASIL MENINGKATKAN IPM

(KESELURUHAN) NAMUN MASIH HARUS MENINGKATKAN STATUS KUALITAS KESEHATAN MASYARAKATNYA. TERJADI PENINGKATAN KABUPATEN DARI 2 (2010) MENJADI 6 (2014).

3. KUADARAN III ( < 72.2 DAN < 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG MASIH BELUM MENCAPAI TARGET 72.2 DAN 68.8. PADA TAHUN 2010 BERJUMLAH 158 KABUPATEN, DAN PADA TAHUN 2014 BERJUMLAH 121 KABUPATEN. TERDAPAT 37 KABUPATEN YANG BERHASIL MENGUBAH POSISINYA MENJADI DAERAH YANG MEMILIKI STATUS KESEHATAN LEBIH BAIK.

4. KUADRAN IV ( < 72.2 DAN >= 68.8) ADALAH KABUPATEN YANG BARU BERHASIL MENINGKAT STATUS KESEHATAN (AHH) PENDUDUKNYA, NAMUN KOMPONEN LAINNYA (SELAIN KESEHATAN) MASIH BELUM BERHASIL.

KUADRAN I KUADRAN II

KUADRAN III KUADRAN IV

HASIL ANALISIS & REVIEWHasil review berdasarkan data SUSENAS 2010 dan RISKESDAS:1. Terdapat 9 Kabupaten yang memiliki IPM di atas

target PN 10 tahun 72,2 yaitu: 1) Kab. Seruyan , 2) Kab. Malinau, 3) Kab. SITARO, 4) Kab. Aceh Besar, 5) Kab. Kutai Barat, 6) Kab. Nunukan, 7)Kab. Kep. Sangihe, 8) Kab. Kep. Talaud dan 9) Kab. Pidie Jaya;

2. Berdasarkan analisis kebutuhan kinerja IPM dari 67,7-72,2 dibutuhkan peningkatan IPM setiap tahun 0,9 digit dan atau saat ini (2012) telah terdapat minimal 50% atau sebanyak 92 DT yang IPM nya di atas 72,2 (pertambahan 19 Kabupaten setiap tahun).

3. Berdasarkan analisis indikator kinerja utama Kementerian/Lembaga sesuai hal ini akibat : – Belum adnya rumusan kebijakan percepatan

pembangunan kesehatan yang akan menjadi acuan bersama seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

– Jumlah kabupaten yang memiliki rumusan percepatan pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi lokal belum sesuai rencana

– jumlah kabupaten yang terfasilitasi percepatan pembangunan kesehatan, pendidikan dan ekonomi lokal belum sesuai rencana

– Jumlah alokasi program dan kegiatan dari K/L terkait belum menunjukkan keberpihakan di daerah tertinggal

TARGET DAN TREN IPM & AHH DAERAH TERTINGGAL

• Target AHH Thn 2025 (RPJP KESEHATAN) adalah 73,7. Trend DT dengan capaian sekarang pada thn 2025 diproyeksikan 70,18. Diperlukan kenaikan 0,56 pertahun untuk mencapai target 2025 (73,7). Selama sepuluh tahun (2005-2014) rata rata kenaikan AHH DT adalah 0,26 pertahun. Diperlukan percepatan dengan fokus dan lokus yang tepat, dengan keterlibatan semua pihak.

• Tren IPM dan AHH di daerah tertinggal dibandingkan angka nasional dan non-DT memperlihatkan bahwa terdapat gap yang semakin lebar sehingga diperlukan upaya percepatan dan pemihakan pada peningkatan IPM dan AHH di DT

RPJM 2010-2014

?

8AKB INDONESIA HASIL SDKI 2012 PERBANDINGAN AKI DAN AKB DENGAN NEGARA LAIN (WORLD

BANK, 2012)

Hasil SDKI 2012 • Adanya sedikit peningkatan status

kesehatan terkait AKB : dari 34 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 32 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012)

• Adanya penurunan status kesehatan terkait AKI : dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012)

AKI & AKB

KASUS GIZI BURUK BERDASARKAN JUMLAH KASUS DAN RATA-RATA

LINGKUPKASUS GIZI

BURUK (ORANG)

RATA-RATA PER KABUPATEN/ KOTA

Nasional 111.351 224

Daerah Tertinggal

52.866 289Daerah Non Tertinggal

58.485 225

RATA-RATA KASUS GIZI BURUK PERKABUPATEN DI DAERAH TERTINGGAL LEBIH BANYAK DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA NASIONAL DAN DAERAH TIDAK TERTINGGAL (PODES 2011).

NO KATEGORI JUMLAH DESA

PERSENTASE (%)

1 ≤ 5 BALITA GIZI BURUK 22418

92,6

2 >5 BALITA GIZI BURUK 1795 7,4TOTAL 24213 100

KASUS GIZI BURUK TINGKAT DESA DI 158 KABUPATEN TERTINGGAL (PODES, 2011)

SEJUMLAH 24.213 DESA DI 158 KABUPATEN DT MEMILIKI TOTAL 46.927 BALTA GIZI BURUK (PODES, 2011) . SEBAGIAN BESAR DESA (92,6%) MEMILIKI ≤ 5 BALITA GIZI BURUK

≤ 5 BALITA GIZI BURUK2241893%

> 5 BALITA GIZI BURUK17957%

NO KATEGORI JUMLAH DESA

PERSENTASE (%)

1 < 9 NAKES 97 92,62 ≥ 9 NAKES 86 7,4

TOTAL 183 100

JUMLAH TENAGA KESEHATAN (TERMASUK TENAGA GIZI DAN SANITARIAN)

DI 183 KABUPATEN TERTINGGAL (PODES, 2011)

SEJUMLAH 3200 PUSKESMAS DI 183 KABUPATEN DT MEMILIKI TOTAL 27.714 TENAGA KESEHATAN. RERATA MEMILIKI 9 ORANG TENAGA KESEHATAN (TERMASUK TENAGA GIZI DAN SANITARIAN)

< 9 NAKES

9753%

≥9 NAKES

8647%

TERIMA KASIH

RINCIAN DATA TERLAMPIR