SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) HAMZANWADI SELONG TERAKREDITASI Alamat : Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid No. 70 Pancor-Selong Lotim Telp. (0376) 21394, 22953 Faz. 22954 Email : [email protected]SILABUS KULIAH Mata Kuliah : Sosiologi Politik Kode MK : - SKS/JS : 2 Dosen : Robyan E. Bafadal, M.Si Jurusan : Pendidikan IPS Prodi : Pendidikan Sosiologi Jenjang : Strata Satu (S.1) Semester : Ganjil 1. Manfaat Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai irisan antara ilmu sosiologi dan ilmu politik, yang kemudian melahirkan pendekatan sosiologi politik. Pendekatan ini lahir disebabkan banyaknya fenomena politik yang tidak bisa dijelaskan semata-mata dengan pendekatan politik an sich tetapi membutuhkan pemahaman yang utuh tentang masyarakat. 2. Deskripsi Mata Kuliah Kata politik tentulah tidak asing dalam benak setiap orang karena sesungguhnya tiap manusia adalah mahluk politik (people is political animal). Mata kuliah ini akan merupakan lanjutan dari Mata Kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik. Materi kuliah ini meliputi Ruang Lingkup Sosiologi Politik, Pendekatan dalam Ilmu Politik, Pemikiran Tokoh dalam Sosiologi Politik, Isu-isu kontemporer, dan Hubungan Islam-Pancasila di Indonesia. Dalam pembelajaran, mata kuliah ini mengembangkan Pendekatan Konstruktivisme, dimana mahasiswa dan dosen bersama-sama membangun pemahaman terhadap konsep-konsep. 3. Standar Kompetensi Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu menganalisis fenomena politik dengan menggunakan teori-teori sosiologi
69
Embed
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP ... · 2. Fenomena Konflik di Indonesia Tanya Jawab B.2 XIV Menganalisa Budaya Politik 1. Pengertian Budaya Politik 2. Budaya Politik
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) HAMZANWADI SELONG
TERAKREDITASI Alamat : Jalan TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid No. 70 Pancor-Selong Lotim
1. MAURICE DUVERGER, 2005, SOSIOLOGI POLITIK, DITERJEMAHKAN OLEH DANIEL DHAKIDAE, RAJAWALI PRESS: JAKARTA
2. MICHAEL RUSH DAN PHILLIP ALTHOFF, 2005, PENGANTAR SOSIOLOGI POLITIK, ALIH BAHASA OLEH KARTINI KARTONO, RAJAWALI PRESS : JAKARTA
3. RAFAEL RAGA MARAN, 2007, PENGANTAR SOSIOLOGI POLITIK, RINEKA CIPTA : JAKARTA
4. NG PHILIPUS DAN NURUL AINI, 2004, SOSIOLOGI DAN POLITIK, RAJAWALI PRESS : JAKARTA
5. MIRIAM BUDIARDJO, 2001, DASAR-DASAR ILMU POLITIK, GRAMEDIA : JAKARTA
PENILAIAN
• Ada dua aspek yang akan dinilai
1. Aspek Kognitif : Hasil Ujian Tulis dan Tugas
2. Aspek Afektif : Kehadiran dan keaktifan di dalam kelas
3. Aspek Psikomotorik : Penyelesaian Tugas
• Nilai Akhir (NA) mahasiswa ditentukan berdasarkan:
– Penilaian kehadiran (HDR) dengan bobot 1
– Penilaian Tugas (TGS) dengan bobot 5
– Penilaian hasil Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 4
Nilai akhir….
PENILAIAN...(2)
• Nilai Akhir (NA) ditetapkan dengan rumus :
NA = (1 X HDR) + (5 X TGS) + (4 X UAS)
10
Metode belajar…..
SKOR NA BOBOT
80 – 100 A 4
65 – 79 B 3
55 – 64 C 2
40 – 54 D 1
< 40 E 0
PERTEMUAN II
RUANG LINGKUP
STUDI SOSIOLOGI POLITIK
PENGERTIAN SOSIOLOGI
MENURUT RUSH DAN ALTHOFF (2005)
• SOSIOLOGI MERUPAKAN ILMU YANG
MEMBAHAS KELOMPOK2 SOSIAL
• STUDI MENGENAI INTERAKSI MANUSIA DAN
INTERRELASINYA
• PUSAT PERHATIAN SOSIOLOGI ADALAH
INTERAKSI MANUSIA DAN DAN RELASINYA DG
MASYARAKAT
PENGERTIAN POLITIK
Drs. BAMBANG SH, MS, DIKTAT TEORI POLITIK, ADA
5 PENGERTIAN POLITIK
1. PEMBICARAAN TENTANG KEBAIKAN BERSAMA
2. SEGALA PEMBICARAAN TENTANG NEGARA
3. DISTRIBUSI KEKUASAAN DALAM MASY.
4. SEGALA AKTIVITAS TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK
5. PEMBICARAAN TENTANG KESEPAKATAN
BERSAMA
KESIMPULAN
1. PENGARUH STRUKTUR MASY. TERHADAP
STRUKTUR POLITIK
2. MENGANALISA FENOMENA POLITIK DENGAN
TEORI-TEORI SOSIOLOGI
PERDEBATAN DALAM SOSIO-POL
• PARA AHLI SEPAKAT BERFOKUS PADAPEMBICARAN MENGENAI KEKUASAAN
• NAMUN MEREKA BERBEDA PENDAPAT PADALINGKUP MANA
1. PADA LEVEL NEGARA, KARENA MERUPAKANORGAN YANG KHAS
2. PADA LEVEL MASY. KARENA (FENOMENA) DINEGARA SAMA SAJA DENGAN LEVEL MASY
• PADA MASA KINI, ILMUWAN LEBIH SEPAKATDENGAN PENDAPAT KEDUA
PERTEMUAN IV
KONSEP DASAR DALAM
SOSIOLOGI POLITIK
DEFINISI KEKUASAAN
MIRIAM BUDIARDJO, DASAR-DASAR ILMU POLITIK
• KEMAMPUAN UNTUK MENGENDALIKAN TINGKAH LAKU ORANG LAIN, BAIK SECARA LANGSUNG DG PERINTAH MAUPUN TIDAK LANGSUNG DG ALAT DAN CARA YG TERSEDIA (ROBERT M. MACIVER)
• KEMAMPUAN SESEORANG ATAU SEKELOMPOK MANUSIA UNTUK MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU SESEORANG ATAU SEKELOMPOK ORANG LAIN SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TINGKAH LAKU ITU MENJADI SESUAI DENGAN KEINGINAN DAN TUJUAN DARI ORANG YANG MEMPUNYAI KEKUASAAN (MIRIAM BUDIARDJO)
SUMBER-SUMBER KEKUASAAN
INU KENCANA SYAFII, DASAR-DASAR ILMU
PEMERINTAHAN, ADA 5 SUMBER KEKUASAAN:
1. LEGITIMATE POWER -> PENGANGKATAN
2. COERSIVE POWER -> KEKERASAN (FISIK)
3. EXPERT POWER -> KEAHLIAN
4. REWARD POWER -> UPAH/TRANSAKSIONAL
5. REVERENT POWER -> PENAMPILAN FISIK
KEWENANGAN
• KEWENANGAN ADA HAKEKATNYA ADALAH KEKUASAAN; AKAN TETAPI KEKUASAAN TIDAK SELALU BERUPA KEWENANGAN
• KEWENANGAN = KEKUASAAN YANG ABSAH
• WEWENANG (AUTHORITY) MERUPAKAN KEKUASAAN FORMAL, BERHAK MENGELUARKAN PERINTAH DAN MEMBUAT PERATURAN, SERTA BERHAK MENGHARAPKAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN TSB (LASWEL DAN KAPLAN)
SUMBER KEWENANGAN
MENURUT CHARLES ANDRIAN ADA 5 SUMBER
KEWENANGAN
1. SUMBER PRIMORDIAL -> KETURUNAN
2. SUMBER YANG DIANGGAP SUCI -> TUHAN
3. SUMBER PRIBADI -> KHARISMA
4. SUMBER INSTRUMENTAL -> KEAHLIAN,
KEKAYAAN, KETRAMPILAN
5. SUMBER LEGAL-KONSTITUSIONAL -> NEGARA
LEGITIMASI
• PADA SETIAP MANUSIA MEMILIKI POTENSI KEKUASAAN
• KEKUASAAN TAK BERARTI APA-APA TANPA ADA PENGAKUAN DARI ORANG LAIN, DIKENAL JUGA DGN ISTILAH LEGITIMASI
• LEGITIMASI MERUPAKAN PENERIMAAN ATAU PENGAKUAN TERHADAP HAK SESEORANG ATAU SEKELOMPOK KECIL ORANG UNTUK MEMERINTAH SERTA MEMBUAT DAN MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGIKAT SELURUH ANGGOTA MASY.
PENUGASAN 1
• SILAHKAN MENYAKSIKAN FILM ‘GIE’
• KEMUDIAN BUATLAH ESSAY SEBANYAK 1 LEMBAR (2-3 PARAGRAF)
• ESSAY BERISI JAWABAN BEBERAPA PERTANYAAN SEBAGAI BERIKUT?
1. MENGAPA GIE SEJAK KECIL MEMANDANG PERLU UNTUK MELAKUKAN PERLAWANAN/KRITIK?
2. BAGAIMANA PANDANGAN GIE TENTANG POLITIK?
3. BAGAIMANA PENDAPAT GIE TENTANG KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM POLITIK PRAKTIS?
PERTEMUAN VI
TEORITISI SOSIO-POL
TEORITISI SOSIO-POL
• ADA BANYAK; MARX, WEBER, PARETO,
DURKHEIM, MOSCA
• MASING2 MEMILIKI KONTRIBUSI BESAR
DALAM STUDI SOSIO-POL
• MARX DAN WEBER YANG AKAN DIBAHAS
KEMUDIAN
KARL MARX
• MEMBAGI MASY. BERDASARKAN
PENGUASAAN ALAT2 PRODUKSI
• MASY : BORJUIS DAN PROLETAR; SALING
BERKONFLIK
• AGAMA ADALAH CANDU KAUM PROLETAR
MAX WEBER
• AGAMA SBG SPIRIT (ETIKA CALVINIS)
• KONSEP OTORITAS; TRADISIONAL, CHARISME,
LEGAL-RASIONAL
• PEREBUTAN OTORITAS
PERTEMUAN VII
TITIK PANDANG DALAM
SOSIOLOGI POLITIK
TITIK PANDANG DALAM SOSIOLOGI POLITIK
SETIDAKNYA ADA 4 PENDEKATAN DALAM
SOSIOLOGI POLITIK :
1. PENDEKATAN HISTORIS
2. PENDEKATAN KOMPARATIF
3. PENDEKATAN INSTITUSIONAL
4. PENDEKATAN BEHAVIORAL
PENDEKATAN HISTORIS
• MENCARI KARYA TEORITISI SOSIOLOGI POLITIK
KLASIK
• DIGUNAKAN UNTUK MENEMUKAN JAWABAN
ATAS PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
• MENJADI SALAH SATU PERSPEKTIF, YG
DIBATASI KONTEKS DAN WAKTU
• CONTOH :
PENDEKATAN INSTITUSIONAL
• MENJADIKAN INSTITUSI DAN LEMBAGA
SOSIAL SEBAGAI UNIT ANALISIS
• SETIAP ORANG DIPANDANG BERPERILAKU
DALAM KERANGKA INSTITUSIONAL
• CONTOH : MAHFUD MD, DEMOKRASI DAN
KONSTITUSI DI INDONESIA
PENDEKATAN KOMPARATIF
• MEMPELAJARI GEJALA-GEJALA SOSIAL POLITIK
DARI SUATU MASYARAKAT
• DIGUNAKAN UNTUK MENYOROTI FENOMENA
YANG DIHADAPI
• CONTOH : MOHTAR MAS’OED, EKONOMI
POLITIK ORDE BARU
PENDEKATAN BEHAVIORAL
• MENJADIKAN INDIVIDU SEBAGAI UNIT
ANALISIS
• ATAS DASAR ITU DIBUAT GENERALISASI
(GEJALA UMUM) MELALUI VERIFIKASI YANG
KETAT
• CONTOH : SAIFUL MUJANI, MUSLIM
DEMOKRAT
PERTEMUAN X
STRUKTUR POLITIK
MATERI HARI INI
• PENGERTIAN STUKTUR POLITIK
• SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POL.
• FUNGSI STRUKTUR POLITIK
PENGERTIAN
• STRUKTUR
� PELEMBAGAAN HUBUNGAN ORGANISASI ANTARA
KOMPONEN2 YG MEMBENTUK BANGUNAN ITU
� STRUKTUR BANGUNAN MELIPUTI HUBUNGAN ANTAR
MANUSIA, MAUPUN ANTARA MANUSIA DENGAN
PEMERINTAH
PENGERTIAN…(2)
STRUKTUR POLITIK
“PELEMBAGAAN HUBUNGAN DI ANTARA
KOMPONEN2 YANG MEMBANGUN SEBUAH
SISTEM POLITIK”
SUPRA DAN INFRASTRUKTUR
• INFRASTRUKTUR POLITIK
SUASANA POLITIK YANG TERJADI DI MASYARAKAT; TERDIRI ATAS PARTAI POLITIK, KELOMPOK KEPENTINGAN, KELOMPOK PENEKAN, MEDIA MASSA, PEMIMPIN OPINI
• SUPRASTRUKTUR POLITIK
SUASANA KEHIDUPAN POLITIK DI DALAM PEMERINTAHAN DAN BERHUBUNGAN DENGAN PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA2 NEGARA; YAITU EKSEKUTIF, YUDIKATIF, DAN LEGISLATIF
SUPRA DAN….(2)
• SUPRA DAN INFRASTRUKTUR POL SALING MEMPENGARUHI,
DIMANA SUPRA SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN AKAN
MENDAPAT MASUKAN BERUPA TUNTUTAN DAN ASPIRASI
DAN INFRA; DAN SEBALIKNYA INFRA AKAN MELAKSANAKAN
YANG ADA DALAM SUPRA
FUNGSI STRUKTUR POL.
FUNGSI STRUKTUR POL MELIPUTI
1. PENDIDIKAN POLITIK
2. MEMPERTEMUKAN KEPENTINGAN
3. PENYAMPAIAN KEPENTINGAN
4. SELEKSI KEPEMIMPINAN
5. KOMUNIKASI POLITIK
TERIMA KASIH
PERTEMUAN XI
PARTAI POLITIK
PENGERTIAN
• CARL J FRIEDRICH
SEKELOMPOK MANUSIA YANG TERORGANISIR
SECARA STABIL DG TUJUAN MEREBUT ATAU
MEMPERTAHANKAN PENGUASAAN THD
PEMERINTAHAN BAGI PIMPINAN PARTAINYA,
DAN BERDASARKAN PENGUASAAN INI
MEMBERIKAN KPD ANGGOTA PARTAINYA
KEMANFAATAN YANG IDIIL DAN MATERIIL
PENGERTIAN…(2)
• R.H. SOLTAU
SEKELOMPOK WN YANG SEDIKIT BANYAK
TERORGANISIR, YG BERTINDAK SEBAGAI SATU
KESATUAN POLITIK DAN YANG – DENGAN
MEMANFAATKAN KEKUASAANNYA UNTUK
MEMILIH – BERTUJUAN MENGUASAI
PEMERINTAHAN DAN MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN UMUM MEREKA
PENGERTIAN…(3)
• MIRIAM BUDIARDJO
SUATU KELOMPOK YG TERORGANISIR YG
ANGGOTA2-NYA MEMPUNYAI ORIENTASI,
NILAI2, DAN CITA2 YG SAMA; MEMILIKI TUJUAN
MEMPEROLEH KEKUASAAN POLITIK DAN
MEREBUT KEDUDUKAN POLITIK – (BIASANYA)
DGN CARA KONSTITUSIONIIL – UNTUK
MELAKSANAKAN KEBIJAKSANAAN2 MEREKA
ASAL MUASAL KEMUNCULAN
MAURICE DUVERGER ‘ASAL MUASAL PARTAI POLITIK’
• BERAWAL DARI INTRA PARLEMEN
BERMULA DARI KEDEKATAN GEOOGRAFIS ANGGOTA -> PERSAMAAN CITA-CITA -> IDEOLOGIS
• BERMULA DARI EKSTRA PARLEMEN
�SERIKAT BURUH
�SEKTE GEREJA
�MASYARAKAT FILOSOFIS
FUNGSI PARTAI POLITIK
MIRIAM BUDIARDJO ‘DASAR-DASAR ILMU POLITIK’
FUNGSI PARTAI POLITIK SBG BERIKUT :
1. SARANA KOMUNIKASI POLITIK
2. SARANA SOSIALISASI POLITIK
3. SARANA REKRUITMEN POLITIK
4. SARANA PENGATUR KONFLIK
PARPOL DI INDONESIA
• DIDASARI ATAS ANALISIS SISTEM SOSIAL
INDONESIA, J NASIKUN (‘SISTEM SOSIAL
INDONESIA’) MERAMALKAN JUMLAH PARPOL
(YG SIGNIFIKAN DUKUNGANNYA) MENJADI 12,
SEBAGAIMANA TERLIHAT DALAM GAMBAR
PARPOL…(2)
SUKU-BANGSA
DAERAH
ISLAM SANTRI ISLAM NON-SANTRI KRISTEN
KOTA
(W.CILIK)
DESA
(PRIYAYI)
DESA
(W.CILIK)
KOTA
(PRIYAYI)
KOTA
(PRIYAYI)
DESA
(W.CILIK)
JAWA 1 2 3 4 5 6
NON-JAWA 7 8 9 10 11 12
PERTEMUAN XII
SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI POLITIK
MATERI HARI INI
• PENGERTIAN PARTISIPASI POLITIK
• BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POLITIK
• JENIS-JENIS PARTISIPASI POLITIK
• PARTISIPASI DAN PERILAKU POLITIK
PENGERTIAN
Keith Faults
• Keterlibatan secara aktif (the active engagement) dariindividu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan
• Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisiterhadap pemerintah
• Partisipasi politik merupakan pengertian yang luasmencakup aktivitas mendukung atau terlibat dalamsuatu pemerintahan serta aktivitas yang berkaitandengan penolakan atau beroposisi kepada pemerintah.
PENGERTIAN…(2)
Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson • Sebagai kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-
pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatankeputusan oleh pemerintah, bisa bersifat individual ataukolektif, terorganisir atau spontan, mantap dan sporadis, secara damai, atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif
• Ruang lingkupnya lebih luas, tidak hanya mencakupbentuk yang legal saja, tapi termasuk juga yang ilegal.
• Dengan demikian protes-protes, huruhara, demonstrasi –dan malahan bentuk-bentuk kekerasan pemberontakanyang dimaksudkan untuk mempengaruhi pejabat-pejabatpemerintah – merupakan bentuk partisipasi politik.
BENTUK-BENTUK PARTISIPASI POL.
Konvensional Non-Konvensional
- Pemberian Suara (voting)
- Diskusi politik
- Kegiatan kampanye
- Membentuk dan bergabung dalam
kelompok kepentingan
- Komunikasi individual dengan pejabat
politik dan administratif
- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- Tindak kekerasan politik terhadap
harta benda (perusakan,
pengeboman, pembakaran)
- Tindakan kekerasan politik terhadap
manusia (penculikan, pembunuhan)
- Perang gerilya dan revolusi
JENIS-JENIS PARTISIPASI POL.
• PARTISIPASI OTONOM = KEINGINAN SENDIRI
• PARTISIPASI MOBILISASI = ATAS DESAKAN
PIHAK LAIN
• KAITAN DENGAN PEMILU
�NEGARA BERKEMBANG = VOTING TINGGI,
SIFAT MOBILISASI
�NEGARA MAJU = VOTING RENDAH, SIFAT
OTONOM
PERTEMUAN XIV
KONFLIK
SOSIAL-POLITIK
MATERI HARI INI
• MARX : KONFLIK KELAS
• DAHRENDORF : PENGELOMPOKAN SOSIAL
• COSER : FUNGSIONALISME KONFLIK
• KONFLIK DI INDONESIA
MARX : KONFLIK KELAS
• BERDASARKAN PENGUASAAN ALAT PRODUKSI MASY DIBAGI MENJADI DUA, YI BORJUIS DAN PROLETAR
• SATU DENGAN YANG LAIN AKAN BERKONFLIK UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN
• PADA AKHIRNYA DIMENANGKAN KAUM PROLETAR DAN TERCIPTA MASY TANPA KELAS (KOMUNISME)
Dahrendorf……
DAHRENDORF : PENGELOMPOKAN
SOSIAL
• MASY DIBAGI BERDASARKAN POSISINYA PADA
KEKUASAAN
• ADA KELOMPOK YANG TURUT SERTA, DAN
ADA YANG TIDAK
• KONFLIK TERJADI DALAM MEMPEREBUTKAN
KEIKUTSERTAAN DALAM KEKUASAAN
Coser…..
COSER : FUNGSIONAL KONFLIK
• TIDAK SELAMANYA KONFLIK BERSIFAT
MERUSAK
• KONFLIK BERMANFAAT UNTUK
PEMBENTUKAN DAN BERTAHANNYA
KELOMPOK SOSIAL
• JUGA UNTUK MENCEGAH PEMBEKUAN SOSIAL
Di indonesia….
KONFLIK DI INDONESIA
• KONFLIK TAK DAPAT DIHINDARI TAPI PERLU
MANAJEMEN AGAR TAK BERSIFAT MERUSAK
(ANARKI)
• KONFLIK BERUJUNG ANARKI DISEBABKAN
1. KETIDAKPUASAN MASYARAKAT
2. MACETNYA SALURAN POLITIK
3. RASIONALITAS TUJUAN
PERTEMUAN XV
BUDAYA POLITIK
PENGERTIAN
• BUDAYA POLITIK ADALAH POLA TINGKAHLAKU DAN ORIENTASINYA TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK YANG DIHAYATI OLEH PARA ANGGOTA SISTEM POLITIK (RUSADI KANTAPRAWIRA)
• BUDAYA POLITIK MERUPAKAN PERSEPSI MANUSIA, POLA SIKAPNYA TERHADAP BERBAGAI MASALAH POLITIK DAN PERISTIWA POLITIK TERBAWA PULA KE DALAM PEMBENTUKAN STRUKTUR DAN PROSES KEGIATAN POLITIK MASYARAKAT MAUPUN PEMERINTAH(AN)