BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia telah merdeka selama 65 tahun sejak 17 Agustus 1945 dimana untuk pertama kalinya kemerdekaan Indonesia di proklamirkan oleh Soekarno- Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu itu Indonesia mengalami pergantian kekuasan pemerintahan mulai dari masa kekuasaan Orde lama (Orla), Orde Baru (Orba) hingga masa sekarang ini dimana masyarakat Indonesia menyebutnya dengan sebutan Orde Reformasi. Indonesia pernah dipimpin oleh 6 orang Presiden dengan berbagai latar belakang berbeda mulai dari yang berlatar belakang seorang tentara (militer), ilmuwan, yang hanya lulusan sekolah SMA, bahkan seorang ulama pun pernah merasakan duduk dalam kekuasaan di negeri ini. Indonesia pernah dipimpin oleh seorang Presiden Soekarno yang merupakan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan Presiden pertama negeri ini yang berlatar belakang pendidikan Insinyur yang diraihnya pada 25 Mei 1926 di THS (Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian hari menjadi Institut Teknik Bandung (ITB), selanjutnya Soeharto yang notabene adalah 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia telah merdeka selama 65 tahun sejak 17 Agustus 1945
dimana untuk pertama kalinya kemerdekaan Indonesia di proklamirkan oleh
Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu itu
Indonesia mengalami pergantian kekuasan pemerintahan mulai dari masa
kekuasaan Orde lama (Orla), Orde Baru (Orba) hingga masa sekarang ini
dimana masyarakat Indonesia menyebutnya dengan sebutan Orde Reformasi.
Indonesia pernah dipimpin oleh 6 orang Presiden dengan berbagai latar
belakang berbeda mulai dari yang berlatar belakang seorang tentara (militer),
ilmuwan, yang hanya lulusan sekolah SMA, bahkan seorang ulama pun
pernah merasakan duduk dalam kekuasaan di negeri ini. Indonesia pernah
dipimpin oleh seorang Presiden Soekarno yang merupakan proklamator
kemerdekaan Republik Indonesia dan merupakan Presiden pertama negeri ini
yang berlatar belakang pendidikan Insinyur yang diraihnya pada 25 Mei 1926
di THS (Technische Hooge-School), Sekolah Teknik Tinggi yang kemudian
hari menjadi Institut Teknik Bandung (ITB), selanjutnya Soeharto yang
notabene adalah seorang Jenderal bintang lima selama kurang lebih 32 tahun
memimpin bangsa ini dengan segala kelebihan dan ketidakpuasan yang
dialami masyarakat Indonesia di bawah era kepemimpina Soeharto.
Pada masa era reformasi yang dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya
saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan
wakil presiden BJ Habibie. Indonesia telah mengalami 5 pergantian
kepemimpinan. Presiden BJ. Habibie yang berlatar belakang seorang ilmuwan
merupakan presiden pertama di era yang mengharapkan kemajuan dan
perubahan dalam masyarakat Indonesia yang selama 32 tahun berada di
bawah bayang-bayang Soeharto. Abdurrahman wahid (Gus Dur) yang berlatar
belakang seorang ulama, Megawati Soekarno Putri yang tidak pernah
menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah, dan Susilo Bambang Yudhoyono
1
yang berpangkat Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000
secara bergantian menduduki kekuasaan tertinggi di negeri yang berpenduduk
kurang lebih 230 Juta jiwa. Khusus Susilo Bambang Yudhoyono, beliau
menjabat Presiden RI hingga 2 kali periode sejak 2004 hingga 2014 nanti.
Sampai saat ini jabatan yang dipegang oleh Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai Presiden RI adalah terlama sejak berakhirnya kekuasaan Soeharto
(Orde baru) dan BJ. Habibie merupakan seorang Presiden dan Wakil Presiden
di era reformasi yang masa pemerintahanya terpendek dalam sejarah
Indonesia. Beliau menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden
dan takdir Allah menuntun beliau menggantikan Soeharto yang
mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. BJ.
Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai
presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan
demikian beliau hanya 1 tahun dan 5 bulan menjabat sebagai presiden RI.
Inilah yang menjadi titik tolak pemikiran dalam penulisan ini, bagaimana
seorang BJ. Habibie yang dalam pemerintahannya berlangsung dalam kurun
waktu begitu singkat harus menata kembali sebuah negara dengan
kemajemukan penduduknya yang selama kurang lebih 32 tahun harus
terbelenggu dibawah kekuasaan Soeharto. BJ Habibe adalah seorang Presiden
RI yang menduduki puncak kekuasaan tertinggi di negeri ini ketika rakyat
menginginkan adanya perubahan dalam segala sapek kehidupan. Kalo di
ibaratkan cuaca, Habibie ada pada cuaca dingin karena sebelumnya rakyat
begitu terbuai dalam tidur panjangnya pada masa orde baru menuju cuaca
panas, dimana rakyat Indonesia terbangun dan menginginkan perubahan.
B. Identifikasi Masalah
Masa pemerintahan BJ. Habibie yang begitu amat singkat telah
menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam hubungannya dengan
bagaimana seorang BJ. Habibie harus mengurus dan menata suatu negara
yang secara luas wilayah dan jumlah penduduk termasuk salah satu yang
terbesar didunia. Seperti kita ketahui dalam menata kehidupan seorang
2
manusia tanpa dipungkiri selalu terlibat berbagai aspek kehidupan baik
politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan yang
semuanya merupakan sistem yang tidak terpisahkan.
C. RumusanMasalah
Dalam penyusunan makalah ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kehidupan BJ Habibie sebelum jadi Presiden RI yang ke 3 ?
2. Bagaimana kebijakan Presiden BJ Habibie dalam Pembangunan ekonomi
Indonesia ?
3. Bagaimana kebijakan Presiden BJ Habibie mengenai sistem politik di
Indonesia ?
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan
Tujuan penulisan ini adalah selain untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Sosiologi Politik juga untuk memperoleh gambaran tentang
bagaimana situasi Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden BJ. Habibie
dalam bidang ekonomi dan politik. Adapun manfaat yang diharapkan dalam
penulisan ini antara lain untuk menambah pengetahuan penulis dan pembaca
tentang situasi ekonomi dan politik Indoensia dibawah kepemimpinan
Presiden BJ. Habibie.
3
BAB II
PEMBAHASAN
A. Kehidupan BJ. Habibie
Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang
lebih dikenal sebagai BJ Habibie merupakan Presiden ke 3 Republik
Indonesia setelah Soekarno “Sang Proklamator RI” dan Soeharto yang
terkenal dengan “dinasti” cendana-nya. BJ. Habibie lahir di Pare-pare
Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Beliau terlahir “blaster” antara orang
Jawa (ibunya) dengan orang Sulawesi Selatan (ayahnya). Beliau merupakan
anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie
dan RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie yang menikah dengan Hasri
Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniai dua orang putra yaitu
Ilham Akbar dan Thareq Kemal. Sang Habibie muda harus kehilangan
ayahnya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena
serangan jantung. Tak lama setelah ayahnya meninggal, Habibie pindah ke
Bandung untuk menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di
sekolah yang setingkat SMA tersebut, beliau mulai tampak menonjol
prestasinya, Habibie telah menunjukkan kecerdasan dan semangat tinggi pada
ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya Fisika.
Pada tahun 1954 beliau menamatkan pendidikannya di Gouvernments
Middlebare School dan selanjutnya meneruskan pendidikan ke jenjang
perguruan tinggi tepatnya di Institut Teknik Bandung (ITB) di kota Bandung.
Di Perguruan Tinggi yang berdiri pada tanggal 2 Maret 1959 yang
sebelumnya bernama Technische Hoogeschool di mana presiden Indonesia
pertama, Soekarno meraih gelar Insinyurnya dalam bidang Teknik Sipil dan
merupakan sekolah tinggi teknik pertama di Indonesia, BJ Habibie kuliah
selama kurang lebih 6 bulan di jurusan Teknik Mesin namun bukan berarti
Habibie berhenti kuliah. Ini dikarenakan Habibie muda melanjutkan studynya
di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule (RWTH) di kota Aachen,
4
Jerman jurusan Teknik Penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang,
di RWTH Aachen, Jerman, menerima gelar diplom ingineur pada 1960 dan
gelar doktor ingineur pada 1965 dengan predikat summa cum laude.
Keberhasilan Habibie dalam pendidikannya tak lain karena dukungan seorang
ibu yang yang bekerja keras dalam membiayai anaknya dengan usaha
cateringnya karena habibie kuliah keluar negeri bukan karena mendapatkan
bea siswa.
Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, BJ Habibie sudah mulai
bekerja untuk menghidupi keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, BJ
Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm atau MBB di kota
Hamburg, Jerman (1965-1969) sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan
pada Analisis Struktrur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala
Divisi Metode dan Teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan
militer di MBB (1969-1973). Atas kinerja dan kebriliannya, 4 tahun
kemudian, ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus Direktur Teknologi
di MBB periode 1973-1978 serta menjadi Penasihast Senior bidang teknologi
untuk Dewan Direktur MBB (1978 ). Dialah menjadi satu-satunya orang Asia
yang berhasil menduduki jabatan nomor dua di perusahaan pesawat terbang
Jerman ini. Sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali
ke Indonesia.
1. Habibie Bertemu Dengan Soeharto
Ada cerita menarik tentang bagaimana Habibie bertemu dengan
Soeharto. Salah satu pertanyaan umum dan masih banyak orang tidak
mengetahui adalah bagaimana Habibie yang tinggal di Pulau Celebes
(Sulawesi) bisa bertemu dan akrab dengan Soeharto yang menghabiskan
hampir seluruh hidupnya di Pulau Jawa ? Pertemuan pertama kali Habibie
dengan Soeharto terjadi pada tahun 1950 ketika Habibie berumur 14
tahun. Pada saat itu, Soeharto (Letnan Kolonel) datang ke Makasar dalam
rangka memerangi pemberontakan / separatis di Indonesia Timur pada
masa pemerintah Soekarno. Letkol Soeharto tinggal berseberangan dengan
rumah keluarga Alwi Abdul Jalil Habibie. Karena ibunda Habibie
5
merupakan orang Jawa, maka Soeharto pun (orang Jawa) diterima sangat
baik oleh keluarga Habibie. Bahkan, Soeharto turut hadir ketika ayahanda
Habibie meninggal. Selain itu, berkat jasa Soeharto adik Habibie
menemukan jodohnya dengan anak buah (prajurit) Letkol Soeharto.
Kedekatan Soeharto-Habibie terus berlanjut meskipun Soeharto telah
kembali ke Pulau Jawa setelah berhasil memberantas pemberontakan di
Indonesia Timur.
2. Habibie Kembali ke Indonesia
Pada tahun 1968, BJ Habibie telah mengundang sejumlah insinyur
untuk bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Sekitar 40 insinyur
Indonesia akhirnya dapat bekerja di MBB atas rekomendasi Pak Habibie.
Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan skill dan pengalaman (SDM)
insinyur Indonesia untuk suatu saat bisa kembali ke Indonesia dan
membuat produk industri dirgantara (dan kemudian maritim dan darat).
Dan ketika Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutowo ke Jerman untuk
menemui seraya membujuk Habibie pulang ke Indonesia, BJ Habibie
langsung bersedia dan melepaskan jabatan, posisi dan prestise tinggi di
Jerman. Hal ini dilakukan BJ Habibie demi memberi sumbangsih ilmu dan
teknologi pada bangsa ini. Pada 1974 di usia 38 tahun, BJ Habibie pulang
ke tanah air. Ia pun diangkat menjadi penasihat pemerintah (langsung
dibawah Presiden) di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi
tinggi hingga tahun 1978. Meskipun demikian dari tahun 1974-1978,
Habibie masih sering pulang pergi ke Jerman karena masih menjabat
sebagai Vice Presiden dan Direktur Teknologi di MBB. Habibie mulai
benar-benar fokus setelah ia melepaskan jabatan tingginya di Perusahaan
Pesawat Jerman MBB pada 1978. Dan sejak itu, dari tahun 1978 hingga
1997, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi sekaligus
merangkap sebagai Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT). Disamping itu Habibie juga diangkat sebagai Ketua Dewan Riset
Nasional dan berbagai jabatan lainnya.
6
Ketika menjadi Menristek, Habibie mengimplementasikan visinya
yakni membawa Indonesia menjadi negara industri berteknologi tinggi. Ia
mendorong adanya lompatan dalam strategi pembangunan yakni
melompat dari agraris langsung menuju negara industri maju. Visinya
yang langsung membawa Indonesia menjadi negara Industri mendapat
pertentangan dari berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri yang
menghendaki pembangunan secara bertahap yang dimulai dari fokus
investasi di bidang pertanian. Pola pikir Pak Habibie disambut dengan
baik oleh Pak Harto.Pres. Soeharto pun bersedia menggangarkan dana
ekstra dari APBN untuk pengembangan proyek teknologi Habibie. Dan
pada tahun 1989, Soeharto memberikan “kekuasan” lebih pada Habibie
dengan memberikan kepercayaan Habibie untuk memimpin industri-
industri strategis seperti Pindad, PAL, dan IPTN yang sekarang berubah
menjadi PT Dirgantara Indonesia.
3. Habibie Menuju RI 1
BJ Habibie adalah seoarang sosok dimana disatu sisi ia begitu
sangat dikagumi namun disisi lain banyak pula yang tidak sependapat
dengan pemikirannya. Setelah kurang lebih selama 20 tahun Habibie
menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dan jabatan
strategis lainnya. Pada tanggal 11 Maret 1997 beliau di pilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Wakil Presiden mendampingi
Soeharto yang untuk ketujuh kalinya sejak 12 Maret 1967 diangkat oleh
MPR sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1997, Indonesia
dan negara lainnya di Asia terkena krisis financial yang berdampak sangat
signifikan dalam mengubah kehidupan masyarakat. Indonesia baik
dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum maupun keamanan.
Masyarakat Indonesia menginginkan adanya suatu perubahan disegala
aspek kehidupan dan puncaknya pada 12 Mei 1998 dengan dimotori oleh
mahasiswa munculah Gerakan Reformasi yang merupakan suatu gerakan
untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan, terutama perbaikan
dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Reformasi merupakan
7
suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan
perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan.
Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa
pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang
politik, ekonomi dan hukum. Perlu ditekankan Orde baru adalah sebutan
dimana Soeharto menjadi pucuk kekuasaan tertinggi di Indonesia. Tekad
Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan
melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah
Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan
pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus
mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan
akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru
tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai
Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak
dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.
Demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya akan
menimbulkan permasalahan politik. Ada kesan kedaulatan rakyat berada di
tangan sekelompok tertentu, bahkan lebih banyak di pegang oleh para
penguasa. Dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “Kedaulatan
adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Keadaan
seperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi
pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan
munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan
reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dan MPR yang
dipandang sarat dengan nuansa KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar
dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang
dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :
1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan
Wewenang DPR / MPR
8
3. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
4. UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
5. UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap telah
menimbulkan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Monopoli sumber
ekonomi oleh kelompok tertentu, konglomerasi, tidak mempu menghapuskan
kemiskinan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemilihan umum
tahun 1997 ditandai dengan kemenangan Golkar secara mutlak. Golkar yang
meraih kemenangan mutlak memberi dukungan terhadap pencalonan kembali
Soeharto sebagai Presiden dalam Sidang Umum MPR tahun 1998 – 2003.
Sedangkan di kalangan masyarakat yang dimotori oleh para mahasiswa
berkembang arus yang sangat kuat untuk menolak kembali pencalonan
Soeharto sebagai Presiden. Krisis finansial yang melanda Negara-negara di
Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, dan ternyata ekonomi Indonesia belum
mampu untuk menghadapi krisis global tersebut. Krisi ekonomi Indonesia
berawal dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah, maka pertumbuhan ekonomi
Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin
bertambah lesu. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu
dengan dilikuidasainya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu
untuk membantu bank-bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Ternyata usaha yang dilakukan
pemerintah ini tidak dapat memberikan hasil, karena pinjaman bank-bank
bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat di kembalikan
begitu saja.
Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia
tidak terlepas dari masalah utang luar negeri. Namun, utang luar negeri
Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang Negara, tetapi sebagian lagi
merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6
februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar Amerika Serikat, utang pihak
swasta mencapai 73,962 miliar dollar Amerika Serikat. Akibat dari utang-
9
utang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin
menipis. Keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan di
Indonesia yang di anggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta
tingginya kredit macet. Demontrasi di lakukan oleh para mahasiswa
bertambah gencar setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM
dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncak aksi para mahasiswa
terjadi tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa
yang semula damai itu berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya
empat orang mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hartanto,
Hendriawan Lesmana, dan Hafidhin Royan. Tragedi Trisakti itu telah
mendorong munculnya solidaritas dari kalangan kampus dan masyarakat yang
menantang kebijakan pemerintahan yang dipandang tidak demokratis dan
tidak merakyat.
Pada saat kejadian Presiden Soeharto masih ada di Mesir dalam rangka
kunjungan kenegaraan dan sekembalinya dari Mesir tuntutan dari masyarakat
agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin banyak disampaikan.
Rencana kunjungan mahasiswa ke Gedung DPR / MPR untuk melakukan
dialog dengan para pimpinan DPR / MPR akhirnya berubah menjadi mimbar
bebas dan mereka memilih untuk tetap tinggal di gedung wakil rakyat tersebut
sebelum tuntutan reformasi total di penuhinya. Tekanan-tekanan para
mahasiswa lewat demontrasinya agar presiden Soeharto mengundurkan diri
akhirnya mendapat tanggapan dari Harmoko sebagai pimpinan DPR / MPR.
Maka pada tanggal 18 Mei 1998 pimpinan DPR/MPR mengeluarkan
pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Akhirnya Pada tanggal
21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto
meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan Ketua dan beberapa
anggota dari Mahkamah Agung. Dan Tepat pada pukul 09.10 wakil presiden
B.J. Habibie mengucapkan sumpah sebagai presiden Republik Indonesia,
dengan disaksikan pimpinan Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu, Presiden
Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai Presiden yang ke-3.
10
B. Ekonomi Indonesia pada Masa Presiden BJ Habibie
Presiden BJ Habibie adalah presiden pertama di era reformasi. Dalam
periode awal menjabat presiden beliau masing dianggap berbau rezim Orde
Baru dan kepanjangan dari tangan Soeharto, maklum dia adalah salah satu
orang yang paling dekat dan di percaya oleh Soeharto. Habibie mewarisi
kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto termasuk keadaan
ekonomi Indonesia yang mengalami keterpurukan yang otomatis
menyebabkan kesejahteraan rakyat makin menurun. Sebelum berpikir jauh,
alangkah baiknya mengetahui dari definisi ekonomi itu sendiri. Ekonomi
merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas yang
berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang
dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani oikos yang berarti
“keluarga, rumah tangga” dan nomos, atau “peraturan, aturan, hukum,” dan
secara garis besar diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen
rumah tangga.”. Menurut Bapak Ekonomi yaitu Adam Smith (1723 – 1790)
dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of
Nation, biasa disingkat The Wealth of Nation, yang diterbitkan pada tahun
1776 Ilmu ekonomi adalah Bahan kajian yang mempelajari upaya manusia
memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan
kesejahteraan. Jadi bagaimana kebijakan Habibie dalam kepemimpinannya
untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidup rakyat Indonesia, inilah
yang jadi pembahasan.
Sejak krisis moneter yang melanda Indonesia pada pertengahan tahgun
1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian yang tidak sedikit,
bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya
untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi
masalah yang cukup berat karena disatu sisi perusahaan mengalami kerugaian
yang cukup besar dan disisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji.
Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak
perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk
mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Kondisi perekonomian semakin
11
memburuk, karena pada akhir tahun 1997 persedian sembilan bahan pokok
sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini menyebabkan harga-harga barang
naik tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda
masyarakat. Ini adalah kesalahan Pemerintah Orde Baru yang mempunyai
tujuan menjadikan Negara Republik Indonesia sebagai negara industri, namun
tidak mempertimbangkan kondisi riil di Masyarakat Indonesia yang
merupakan sebuah masyarakat agrasis dan tingkat pendidikan yang tergolong
masih rendah. Dan ujung-ujungnya masyarakat miskin Indonesia menjadi
bertambah dan bertambah pula beban pemerintah dalam mendongkrak
perekonomian guna meningkatkan kesejehteraan rakyat. Habibie yang
menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba
parah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie adalah berusaha untuk
dapat mengatasi krisis ekonomi dan untuk menjalankan pemerintahan,
Presiden Habibie tidak mungkin dapat melaksanakannya sendiri tanpa dibantu
oleh menteri-menteri dari kabinetnya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden
Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang
dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang
menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI),
Golkar, PPP, dan PDI.
Langkah pertama yang dilakukan BJ Habibie dalam mengatasi krisis
ekonomi Indonesia antara lain mendapatkan kembali dukungan dari Dana
Moneter Internasional (IMF) dan komunitas negara-negara donor untuk
program pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mulai positif pada
Triwulan I dan II tahun 1999. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian
Indonesia mengalami pemulihan. Untuk mewadahi reformasi ekonomi telah
diberlakukan beberapa Undang-Undang yang mendukung persaingan sehat,
seperti UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat dan
UU Perlindungan Konsumen. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan
ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menimbulkan persai ngan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan
12
umum. Sedangkan Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan
antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha. Dan semuanya berdasarkan
kepada asas Demokrasi Ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Serta untuk mecapai
tujuan menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha
yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang
sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha
kecil.
Pengembangan ekonomi kerakyatan yang dalam rangka
memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat
ketahanan ekonomi sosial penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah
dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama. Nilai tukar rupiah terjun
bebas dari Rp 2.000 per dolar AS menjadi Rp 12.000-an per dolar pada awal
terjadinya krisis moneter dan utang luar negeri yang jatuh tempo sehinga
membengkak akibat depresiasi (penyusutan) rupiah. Hal ini diperbarah oleh
perbankan swasta yang mengalami kesulitan likuiditas. Inflasi meroket diatas
50%, dan pengangguran mulai terjadi dimana-mana. Ada beberapa hal yang
dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian
Indonesia antaranya :
1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia
agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independent
berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dalam
rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 (tiga) pilar yang merupakan 3
(tiga) bidang utama tugas Bank Indonesia yaitu :
13
a. Menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi Bank
2. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan
seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang
segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Banyaknya utang
perusahaan swasta yang jatuh tempo dan tak mampu membayarnya dan
pada akhirnya pemerintah mengambil alih bank-bank yang bermasalah
dengan tujuan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia yang pada masa itu
masih rapuh.
3. Menaikan nilai tukar rupiah
Selama lima bulan pertama tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap
dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-
rata mencapai sekitar Rp9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar
Rp8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah
cenderung di atas Rp10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei.
Kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak bulan Mei 1998
terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. nilai tukar rupiah
menguat hingga Rp. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahnnya.
4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Pada tanggal 15 januari 1998 (masih orde baru ) Indonesia telah
menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau Lol) dengan
IMF. Salah satunya adalah memberikan bantuan (pinjaman) kepada bank-
bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan
berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah
krisis. Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) merupakan
konsekuensi diterbitkannya kebijakan pemerintah yang tertuang dalam
Kepres No.26/1998 dan Kepres No.55/1998. Keppres itu terbit setelah
sebelumnya didahului munculnya Surat Gubernur BI (Soedradjad
14
Djiwandono, ketika itu) tertanggal 26 Desember 1997 kepada Presiden
dan disetujui oleh Presiden Soeharto sesuai surat Mensesneg No.R
183/M.sesneg/12/19997. Atas dasar hukum itulah Bank Indonesia
melaksanakan penyaluran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)
kepada perbankan nasional. Total BLBI yang dikucurkan hingga program
penyehatan perbankan nasional selesai mencapai Rp144,5 triliun, dana itu
tersalur ke 48 bank. Pada tahun 1999 di zaman Presiden BJ Habibie
sebanyak 48 Bankir penerima BLBI melakukan penyelesaiaan settlement
aset atas BLBI yang diterimanya melalui berbagai macam perjanjian
dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang terdiri dari
lima bankir mengikat perjanjian dengan skema Master of Settlement
Acquisition Agreement (MSAA) dimana nilai aset yang diserahkan
kepada pemerintah sama dengan total hutang BLBI yakni sebesar Rp89,2
triliun, tiga bankir menyelesaikan utang dengan mengikat perjanjian
Master of Refinancing and Notes Issuence Agreement (MRNIA) dimana
nilai aset lebih kecil dibandingkan hutang BLBI yang diterima sehingga
harus ditambah personal guarantee dengan total utang BLBI sebesar
Rp22,7 triliun.Selain itu terdapat 25 bankir mengikat perjanjian
penyelesaian hutang melalui skema Akte Pengakuan Utang (APU) sebesar
Rp20.8 triliun, sementara 15 bankir semua asetnya langsung ditangani
oleh Bank Indonesia yang sampai hari ini belum jelas pertanggung
jawabannya sebesar Rp11,8 triliun. Jadi untuk MSAA dan MRNIA saja
sudah 77 % mewakili penyelesaain BLBI. Khusus untuk perjanjian APU
tidak semua menandatanganinnya di era Presiden Habibie, sebagian di era
Presiden Abdurahman ‘Gusdur’ Wahid, sebagian lagi dimasa Presiden
Megawati. Sementara sebagian yang tidak kooperatif dan diserahkan
kepolisi pada masa pemerintahan Megawati jumlahnya delapan orang,
diantarannya Atang Latief (Bank Bira), James Januardy (Bank Namura),
Ulung Bursa (Lautan Berlian).
Beberapa keberhasilan ekonomi di era Habibie sebenarnya tidak lepas
dari usaha kerja keras para kabinetnya yang reformis. Namun, perlu disadari
15
bahwa Habibie bukanlah presiden yang benar-benar reformis dalam menolak
kebijakan ekonomi ala IMF. Dengan keterbatasannya, beliau terpaksa
menjalani 50 butir kesepakatan (LoI) antara pemerintah Indonesia dengan
IMF, sehingga penangganan krisis ekonomi di Indonesia pada hakikatnya
lebih pada penyembuhan dengan “obat generik”, bukan penyembuhan
ekonomi “terapis” ataupun “obat tradisional”. Sehingga ketika meninggalkan
tampuk kekuasaan, Indonesia masih rapuh. Disisi lain, Habibie masih sangat
mempercayai tokoh-tokoh Orde baru duduk di kabinetnya, padahal
masyarakat menuntut reformasi. Dan tampaknya, Habibie memang
menempatkan dirinya sebagai Presiden Transisi, bukan Presiden yang
Reformis.
C. Politik Indonesia Pada Masa Presiden BJ Habibie
Apa sih yang di maksud dengan politik ? mungkin ini pertanyaan yang
terbesit di otak kita ketika pertama kita membicarakan politk di negeri ini.
Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani ”polis” yang berarti kota
yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai
macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut
Miriam Budiardjo dalam buku ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, ilmu politik adalah
ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan. Politik diartikan sebagai usaha-
usaha untuk mencapai kehidupan yang baik. Beberapa definisi berbeda juga
diberikan oleh para ahli , misalnya:
1. Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu
politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2. Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang
serasi dalam menangani pemerintahan.
3. Dilain pihak pemikir Prancis seperti Paul Janet menyikapi ilmu politik
sebagai ilmu yang mengatur perkembangan negara begitu juga prinsip-
prinsip pemerintahan, Pendapat ini didukung juga oleh R.N. Gilchrist.
16
Presiden Habibie mengadakan reformasi dalam bidang politik dan
berusaha menciptakan politik yang transparan, yang selama orde baru
Indonesia selalu diwarnai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Korupsi
(bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah, korupsi
adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri,
yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik
yang dipercayakan kepada mereka. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan
tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam
melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau
fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar
kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri,
terutama dl jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah. Nepotisme berarti
lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya bukan
berdasarkan kemampuannya.
Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan
pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa
saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat
umum maupun unjuk rasa atau demontrasi. Namun khusus demontrasi, setiap
organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demontrasi hendaknya
mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk
melakukan demontrasi tersebut. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para
pengunjuk rasa, pemerintahan bersama (DPR) berhasil merampungkan
perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi.
adalah UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat
di Muka Umum. Adanya undang – undang tersebut menunjukkan bahwa
pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya.
Agenda reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa yang antara lain
penghapusan Dwi fungsi ABRI dan Otonomi daerah yang seluas-luasnya
menjadi perhatian BJ Habibie dalam kebijakan politiknya.
17
Pengertian Dwifungsi ABRI adalah fungsi yang melekat dan dimiliki
pada seluruh prajurit ABRI sebagai kekuatan hankam dan kekuatan sosial
politik dalam rangka perjuangan nasional untuk mencapai tujuan nasional
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (SK. Menhankam Pangab No. Skep
614/VI/1982). Memang Dwi fungsi ABRI telah ada sejak masa Revolusi
Kemerdekaan, walaupun pada masa itu belum ada undang-undang yang
mengatur tentang penetapan Dwi Fungsi ABRI. Tetapi dalam masa rezim
Orde Baru, Dwi Fungsi ABRI benar-benar menjelma dalam setiap sendi-sendi
dan unsur pemerintahan, ini menunjukan bahwa militer ingin lebih berperan
dalam menentukan hajat hidup rakyat Indonesia bukan hanya menjadi alat
pertahanan negara, tetapi juga berkecimpung dalam lembaga-lembaga
legislatif dan eksekutif. Menanggapi munculnya gugatan terhadap peran
dwifungsi ABRI menyusul turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, ABRI
melakukan langkah-langkah pembaharuan dalam perannya di bidang sosial-
politik.Setelah reformasi dilaksanakan, peran ABRI di Perwakilan Rakyat
DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang.
Langkah lain yang di tempuh adalah ABRI semula terdiri dari empat angkatan
yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara serta Kepolisian RI, namun mulai
tanggal 5 Mei 1999 Polri memisahkan diri dari ABRI dan kemudian berganti
nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI pun berubah menjadi TNI
yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Pembangunan Indonesia pada masa orde baru yang tidak merata dan
timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian
disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat dapat
membawa negeri ini ke arah disintergrasi bangsa. Namun UU Otonomi
Daerah yang dilahirkan pada masa pemerintahan Habibie berhasil
memberikan landasan yang kokoh bagi Indonesia untuk tidak terjerumus
kedalam nasib yang sama seperti Negara Yugoslavia dan Uni Soviet. Otonomi
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku. Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim
18
Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas
nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu :
1. mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada
daerah
2. pembentukan negara federal; atau
3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum
desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun
1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Pada tahun 1999, Atas desakan publik, Pemilu yang baru segera
dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti Kemudian
ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa
kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu
adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk
dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang
merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini
kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk
memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Ini berarti bahwa dengan
pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan
DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri
memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun
2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi
sebelumnya. Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu,
pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah RUU
disetujui DPR dan disahkan menjadi UU, presiden membentuk Komisi
Pemilihan Umum (KPU) yang anggota-anggotanya adalah wakil dari partai
politik dan wakil dari pemerintah. Satu hal yang secara sangat menonjol
membedakan Pemilu 1999 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971
19
adalah Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali peserta. Ini dimungkinkan
karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peserta Pemilu kali
ini adalah 48 partai. Ini sudah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah
partai yang ada dan terdaftar di Departemen Kehakiman dan HAM, yakni 141
partai. Meskipun masa persiapannya tergolong singkat, pelaksanaan
pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni
tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan
banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan
damai, tanpa ada kekacauan yang berarti.
Dengan terselenggaranya Pemilu 1999 yang dimenangkan oleh Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan pimpinan Megawati Soekarno Putri,
BJ Habibie telah menunjukan dan mengajari kita tentang pendidikan politik
dalam arti demokrasi yang sebenarnya. Karena “demokratis”-nya Habibie,
maka ia pun memberikan opsi referendum bagi rakyat Timor-Timur untuk
menentukan sikap masa depannya. Timor-timur menjadi bagian Indonesia
pada 17 Juli 1976. Namun, perlu dicatat bahwa Habibie bukanlah orang yang
bodoh dengan mudah memberikan opsi referendum tanpa alasan yang jelas
dan tepat. Habibie sebagai Presiden RI memberikan opsi referendum kepada
rakyat Timor-Timur mengingat bahwa Timor-Timur tidak masuk dalam peta
wilayah Indonesia sejak deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17
Agustus 1945. Secara yuridis, wilayah kesatuan negara Indonesai sejak 17
Agustus 1945 adalah wilayah bekas kekuasaan kolonialisme Belanda yakni
dari Sabang (Aceh) hingga Merauke (Irian Jaya/ Papua). Ketika Indonesia
merdeka, Timor-Timur merupakan wilayah jajahan Portugis. Setelah
referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, di bawah perjanjian
yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk
Timor timur memilih merdeka dari Indonesia dan menjadi Negara Timor
Leste. Inilah yang dianggap sebagai kebijakan yang salah oleh masyarakat
Indonesia dan mendorong adanya usaha untuk menjatuhkan Habibie dari kursi
kepresidenan.
20
Pada sidang umum MPR tahun 1999, laporan pertanggungjawaban BJ
Habibie sebagai Presiden di tolak oleh MPR. Akibatnya Habibie tidak akan
mencalonkan lagi sebagai Presiden sebagai gantinya pada tanggal 20 Oktober
1999 KH. Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI ke 4 dan
Megawati Soekarno Putri sebagai pimpinan partai pemenang pemilu menjadi
Wakil Presiden RI ke 8. Dengan demikian berakirlah tugas sang Presiden
Transisi dalam memimpin Republik Indonesia. Meski diliputi lepasnya Timor
Timur, transformasi dari Orde Baru ke Era Reformasi berjalan relatif lancer.
Hal ini tak lepas dari peran Habibie yang berhasil meletakkan pondasi baru
yang terbukti lebih kokoh dan kuat menghadapi perubahan jaman.
21
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
BJ. Habibie lahir di Pare-pare Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936.
Beliau terlahir “blaster” antara orang Jawa (ibunya) dengan orang Sulawesi
Selatan (ayahnya).
Pada tahun 1954 beliau menamatkan pendidikannya di Gouvernments
Middlebare School dan selanjutnya meneruskan pendidikan ke jenjang
perguruan tinggi tepatnya di Institut Teknik Bandung (ITB) di kota Bandung.
BJ Habibie kuliah selama kurang lebih 6 bulan di jurusan Teknik Mesin
namun bukan berarti Habibie berhenti kuliah. Ini dikarenakan Habibie muda
melanjutkan studynya di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule
(RWTH) di kota Aachen, Jerman jurusan Teknik Penerbangan spesialisasi
konstruksi pesawat terbang, di RWTH Aachen, Jerman, menerima gelar
diplom ingineur pada 1960 dan gelar doktor ingineur pada 1965 dengan
predikat summa cum laude.
Setelah menjabat sebagai presiden, ada beberapa hal yang dilakukan
oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia
antaranya :
1. Merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia
agar lebih fokus mengurusi perekonomian.
2. Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
3. Menaikan nilai tukar rupiah
4. Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang diisyaratkan oleh IMF.
Presiden Habibie mengadakan reformasi dalam bidang politik dan
berusaha menciptakan politik yang transparan, yang selama orde baru
Indonesia selalu diwarnai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada masa
pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka
umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin
menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk
rasa atau demontrasi.
22
B. Saran
Sebaiknya kita sebagai generasi muda janganlah cepat mengambil
tindakan yang dapat merugikan semua kalangan seperti tawuran atau demo
karena semua yang kita lakukan haruslah berdasarkan akal sehat sehingga apa
kita perbuat tidak sampai memakan korban jiwa. Dan bagi pemerintah atau
aparat janganlah cepat-cepat mengambil tindakan seperti mengeluarkan
senjata (pistol) apabila masyarakat atau mahasiswa yang melakukan demo.
Sebaiknya ajaklah mereka berunding dan mencari jalan keluar yang lebih
baik.
23
DAFTAR PUSTAKA
Zaenal ali, 2008, 100 0rang Indonesia paling berpengaruh, Yogyakarta, Narasi.
BJ Habibie, 2006, Detik-Detik yang Menentukan. Jakarta, THC Mandiri.
A. Makmur Makka., 2008, A True Life of Habibie, Bandung, Pustaka Iman.
Marulak Pardede, 1998, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta.
http://id.wikipedia.org
http://www.bappenas.go.id
http://perpustakaan.bappenas.go.id
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/
http://sesepwira.blogspot.com
Diterbitkan Sesep Wira's Blog pada jam 19.05
Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook