POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN B.J HABIBIE

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASAPEMERINTAHAN PRESIDEN B.J HABIBIE

MAKALAHUNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

Politik Luar Negeri Indonesia

Oleh :

Fiqih Adhalistiya Susanto

140120400111062

Marisya Anugrah 145120401111008

Riza Mola Melati 145120401111004

Safira Rizki Amalia 145120401111003

Yuni Kurnia 145120401111014

Kelas A-HI-2

UNIVERSITAS BRAWIJAYAFAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL

MARET 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Politik Luar Negri Indonesia, Politik Luar

Negri dibedakan menjadi 6 masa atau periode, yang setiap

masanya ditandai dengan adanya presiden atau pemerintahan yang

berganti atau berbeda. Periode pertama adalah Periode Presiden

pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno, Periode kedua adalah

Soeharto, Periode ketiga B.J Habibie, Periode keempat

Abdurahman Wahid, diteruskan dengan periode Megawati

Soekarnoputri dan yang terakir adalah Periode Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono. Setiap periode memiliki fokus kebijakan

atau politik luar negri sendiri, walaupun sering tetap

digunakan, dalam pelaksanaan pencapaian fokus tersebut setiap

presiden memiliki cara dan karakteristik yang berbeda-beda.

Perbedaan fokus dan cara mencapai fokus tersebut dipengaruhi

oleh berbagai aspek, yaitu isue global yang terjadi saat itu;

kasakteristik internal suatu negara, termasuk pembuat

keputusan atau Foreign Policy Maker dan siapa yang berpengaruh

dalam pemerintahan saat itu; kemudia psikology pemimpin,

bagaimanakah karakteristik seorang pemimpin, ideologi dan

kepercayaan yang dimilikinya.

Pada akir periode kedua yaitu akhir periode presiden

Soeharto, terjadi banyak sekali masalah yang membuat keadaaan

domestik atau keadaan Indonesia sendiri kacau balau. Keadaan

domestic yang kacau balau terlebih lagi pada tahun 1998

terjadi demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa yang

dipicu oleh berbagai masalah domesti seperti krisis moneter,

KKN dan kekuasaan ABRI yang luas. Tragedi 1998 tersebut

mengakiri masa pemerintahan Soeharto, yang kemudian

dilanjutkan oleh Habibie selaku Wakil Presiden Republik

Indonesia. Ditengah kekacauan yang ditinggalkan oleh periode

sebelumnya, Presiden Habibie tidak hanya harus memulihkan

keadaan domestik namun juga harus memulihkan Politik Luar

Negri Indonesia yang terkena akibat dari Tragedi 1998.

Presiden Habibie bertanggung jawab akan kelanjutan politik

domestik dan politik luar negri. Terjadinya masalah pada

periode Soeharto mengakibatkan politik luar negri Indonesia

ikut mengalami kemunduran, walaupun pada masa periode Soeharto

banyak sekali kemajuan yang dicapai Indonesia dalam Politik

dan Kebijakan Luar Negrinya. Tugas Periode berikutnyalah untuk

memulihkan kekacauan Politik Luar Negri Indonesia

sepeninggalan Presiden Soeharto.

Berdasarkan uraian diatas, kami penulis tertarik untuk

membuat makalah dan mempresentasikan makalah yang berjudul

Politik Luar Negeri Indonesia Pada Masa Pemerintahan Presiden

B.J Habibie.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana profil biografi B.J Habibie ?

2. Bagaimana awal mula B.J Habibie menjadi presiden

Indonesia ?

3. Bagaimana keadaan politik, ekonomi, sosial pada masa

pemerintahan B.J Habibie?

4. Siapa sajakah yang berpengaruh dalam pembuatan Foreign

Policy periode B.J Habibie dan apa peran mereka dalam

pembentukan Foreign Policy tersebut?

5. Apakah fokus Foreign Policy pada periode Presiden B.J

Habibie?

6. Bagaimanakah Kebijakan atau cara yang diambil dalam

memenuhi Fokus Foreign Policy pada periode B.J Habibie?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menjelaskan profil biografi B.J Habibie.

2. Untuk menjelaskan awal mula B.J Habibie menjadi

presiden Indonesia.

3. Untuk menjelaskan keadaan politik, ekonomi, sosial

pada masa pemerintahan B.J Habibie.

4. Untuk menjelaskan siapa yang berpengaruh dalam

pembuatan Foreign Policy periode B.J Habibie dan apa

peran mereka dalam pembentukan Foreign Policy.

5. Untuk menjelaskan fokus Foreign Policy pada periode

Presiden B.J Habibie.

6. Untuk menjelaskan Kebijakan atau cara yang diambil

dalam memenuhi Fokus Foreign Policy pada periode B.J

Habibie.

BAB II

PEMBAHASAN

1. Biografi sekilas B.J Habibie

Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf

Habibie atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bapak

Bj.Habibie merupakan mantan presiden ketiga Negara Republik

Indonesia dengan masa kemimpinan yang termasuk kedalam jangka

yang amat pendek yaitu hanya sekitar setahun. Dengan masa

jabatan yang terhitung dari tanggal 21 Mei 1998 – 20 Oktober

1999 presiden ini telah mampumenghadirkan warna serta dinamika

dalam masa kepemimpinannya.1 Presiden ketiga ini merupakan

menteri riset dan teknologi pertama Republik Indonesia.2 Bj.

Habibie termasuk salah seorang insane yang mampu mengharumkan

nama Indonesia di kanca dunia, karena apabila kita melihat

lebih rinci terkait biografi beliau banyak hal yang

menunjukkan bahwa ia merupakan salah satu bangs Indonesia yang

berwawasan tinggi dan kompeten dalam sepakterjangnya.

Contohnya saja beliau pernah bekerja di Messerschmitt-Bölkow-

Blohm atau MBB Hamburg yang merupakan suatu perusahaan pesawat

terbang ternama di Jerman selama 4 tahun pada tahun 1965

hingga 1969 dengan posisi sebagai Kepala Peneliti dan

1 http://www.profilpedia.com/2014/05/biografi-bj-habibie-sang-presiden-ke-3.html diakses pada Rabu, 29 April 2015

2 Ibid, diakses pada 29 April 2015

Pengembangan pada Analisis Struktur Pesawat terbang, dan

karirnya yang bagus cenderung meningkat hingga ia dipercaya

menjadi Vice President sekaligus direktur Teknologi di MBB periode

1973-1978.3 Beliau juga sempat meraih penghargaan atas

pembuatan pesawat terbang kelas internassional pada ajang

tahunan yang diselenggarakan di Beijing, China tahun 1992 dari

pemerintah China yaitu Theodhore van Karman Award, yang

dianugerahkan oleh International Council for Aeronautical

Sciences) pada pertemuan tahunan dan konggres ke-18 ICAs.4

Beliau mempunyai prestasi pendidikan yang terbilang amat baik

yaitu dengan dengan menempuh perkuliahan S1 di Teknik Mesin

Institut Teknologi Bandung (ITB), dan dilanjutkan ke Rhenisch

Wesfalische Tehnische Hochscule – Jerman pada 1955, kemudian

ia menikah dengan istrinya yaitu ibu Hasri Ainun Besari pada

tahun 1964.5

2. Awal mula B.J Habibie menjadi presiden Indonesia

Era pemerintahan B J Habibie dimulai dengan tuntutan

rakyat Indonesia akan adanya reformasi pemerintahan dari

sistem otokrasi ke sistem demokrasi. Semangat demokratisasi

pun digalakkan untuk menggalang dukungan rakyat terhadap

pemerintahannya. Namun, rakyat Indonesia pada masa itu hanya3 http://profil.merdeka.com/indonesia/b/baharuddin-jusuf-habibie/ diaksespada 29 April 2015

4http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/27/biografi-dan-sejarah-kepimpinan- seorang-bj-habibie-546528.html diakses pada 29 April 20155 http://profil.merdeka.com/indonesia/b/baharuddin-jusuf-habibie/ diaksespada 29 April 2015

melihat era pemerintahan Habibie sebagai era transisioal

pemerintahan Orde Baru dengan era reformasi yang dianggap

masih membawa carut marut Orde Baru. Di sisi lain, Habibie

menghadapi sisa kebobrokan Orde Baru yang meninggalkan krisis

moneter di Indonesia. Fokus politik luar negeri Indonesia

kemudian ditata untuk membangun kembali ekonomi Indonesia dan

memperbaiki stabilitas keamanan di Indonesia. Instrumen yang

digunakan Hbibie untuk dapat memenuhi kepentingan nasional

Indonesia dalam masa transisi antara lain pengelolaan

investasi swasta, diplomasi terhadap bantuan asing,

perdagangan bebas, kekuatan militer dan sistem politik yang

demokratis.6 Sementara itu, Indonesia juga harus menyelesaikan

berbegai persoalan yang menjadi warisan Orde Baru yang

menyebabkan munculnya krisis legitimasi yang cukup parah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Habibie mencoba melakukan

berbagai aksi untuk mendapatkan dukungan internasional.7

Setelah menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden RI,

Suharto menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J.

Habibie. Pada saat itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie

diambil sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden

Republik Indonesia yang baru di Istana Negara. Pada tanggal 21

Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden

Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden dihadapan

ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal

itu pula, dan berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Presiden menunjuk

Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi

6 Widhiasih, 2013.7 Mashad, 2008:185.

presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua

Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu,

Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai

presiden yang ke-3. Naiknya Habibie menjadi presiden

menggantikan Presiden Soeharto menjadi polemik dikalangan ahli

hukum. Sebagian ahli menilai hal itu konstitusional, namun ada

juga yang berpendapat inkonstitusional. Adanya perbedaan

pendapat itu disebabkan karena hukum yang kita miliki kurang

lengkap, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

Diantara mereka menyatakan pengangkatan Habibie menjadi

presiden konstitusional, berpegang pada Pasal 8 UUD 1945 yang

menyatakan bahwa "Bila Presiden mangkat, berhenti atau tidak

dapat melakukan kewajibannya, ia diganti oleh Wakil Presiden

sampai habis waktunya". Tetapi yang menyatakan bahwa naiknya

Habibie sebagai presiden yang inkonstitusional berpegang pada

ketentuan Pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Sebelum

presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan

sumpah atau janji di depan MPR atau DPR". Sementara, Habibie

tidak melakukan hal itu dan ia mengucapkan sumpah dan janji di

depan Mahkamah Agung dan personil MPR dan DPR yang bukan

bersifat kelembagaan. Dalam ketentuan lain yang terdapat pada

Tap MPR No. VII/MPR/1973, memungkinkan bahwa sumpah dam janji

itu diucapkan didepan Mahkamah Agung. Namun, pada saat Habibie

menerima jabatan sebagai presiden tidak ada alasan bahwa

sumpah dan janji presiden dilakukan di depan MPR atau DPR,

Artinya sumpah dan janji presiden dapat dilakukan di depan

rapat DPR, meskipun saat itu Gedung MPR/DPR masih diduduki dan

dikuasai oleh para mahasiswa. Bahkan Soeharto seharusnya

mengembalikan dulu mandatanya kepada MPR, yang mengangkatnya

menjadi presiden. Apabila dilihat dari segi hukum materiil,

maka naiknya Habibie menjadi presiden adalah sah dan

konstitusional. Namun secara hukum formal hal itu tidak

konstitusional, sebab perbuatan hukum yang sangat penting

yaitu pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari Soeharto kepada

Habibie harus melalui acara resmi yang konstitusional. Apabila

perbuatan hukum itu dihasilkan dari acara yang tidak

konstitusional, maka perbuatan hukum itu menjadi tidak sah.

Pada saat itu memang DPR tidak memungkinkan untuk bersidang,

karena Gedung DPR/MPR diduduki oleh puluhan ribu mahasiswa dan

para cendekiawan. Dengan demikian, hal ini dapat dinyatakan

sebagai suatu alasan yang kuat dan hal itu harus dinyatakan

sendiri oleh DPR. 8

3. Keadaan politik, ekonomi, sosial pada masa pemerintahan

B.J Habibie

Bangsa dan negara saat itu kacau balau pasca pengunduran

diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan

maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah

Indonesia. Bahkan dia harus menghadapi perpecahan militer yang

saat itu terjadi pertentangan kubu Wiranto, Prabowo dan

berbagai faksi militer internal lainnya. Segera setelah8 Tio Sandiago, masa pemerintahan BJ Habibie, diakses melalui http://wartasejarah.blogspot.com/2014/11/masa-pemerintahan-presiden-bj-habibie.html pada 18 November 2014.

memperoleh kekuasaan Presiden Habibie dengan cepat membentuk

sebuah Kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali

mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan

komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi.

Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi

kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Habibie telah membawa bangsa ini lebih dikenal dunia sebagai

bangsa berteknologi tinggi. Meski belum bisa memproduksi mobil

nasional tetapi sudah mampu memproduksi pesawat yang mulai

dipesan negara lain. Pada masa pemerintahannya yang singkat

itu dilahirkan berbagai produk undang-undang yang penting bagi

bangsa ini melangkah maju di era reformasi. Habibie berhasil

mengusulkan ke DPR UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat,

perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU

otonomi daerah. Beberapa pengamat menilai melalui penerapan UU

otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi

sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan

di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para ahli meyakini

bahwa tanpa UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan

mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Habibie juga memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan

aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik

baru yakni sebanyak 48 partai politik. Saat jadi Presiden

dengan tegas dan berani dia langsung membebaskan narapidana

politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota

DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto)

dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman

karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994). Habibie

juga langsung mencabut larangan berdirinya serikat-serikat

buruh independen yang pada saat masa orde baru adalah

merupakan hal paling tabu. Hanya dalam waktu singkat

pemerintahnya telah mengusulkan membentuk tiga undang-undang

politik yang penting dan demokratis yaitu: UU No. 2 tahun 1999

tentang Partai Politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu dan

UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR. Meski

seorang pakar teknologi, dengan gemilang di bidang ekonomi, ia

berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih

berkisar antara Rp 12.000 – Rp 15.000. Namun pada akhir

pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya

ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp

6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di

era pemerintahan manapun selanjutnya. Meski bukan pakar

ekonomi dengan cerdas Habibie menyelesaikan krisis moneter dan

perbaikan ekonomi Indonesia, B.J. Habibie melakukan langkah-

langkah restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui

pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara, melikuidasi

beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah

terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00, membentuk

lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri,

mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF,

mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat, mengesahkan UU No. 8

tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal

dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi

dan social menjadi tidak optimal. Selain itu, dorongan IMF

untuk menerapkan Structural Adjustment Program (Program

Penyesuaian Struktural) di Indonesia tidak menambah ringan

beban ekonomi bangsa. Penyebabnya adalah bahwa paket-paket

kebijakan yang disodorkan oleh IMF tersebut sebenarnya tidak

sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Premis

IMF yang melihat bahwa adanya peningkatan ketahan ekonomi

suatu Negara akan secara langsung berimbas pada peningkatan

ketahanan social masyarakat, kemudian terpatahkan dalam kasus

Indonesia. Kondisi social dan ekonomi masyarakat Indonesia

tidak menunjukkan hasil yang membaik. Memburuknya kondisi

social dan ekonomi Indonesia pascareformasi salah satunya

dapat dilihat dari poin kebijakan penghapusan subsidi bagi

masyarakat yang disodorkan oleh IMF. Pemerintah tidak boleh

memberikan subsidi yang signifikan untuk meningkatkan

perekonomian masyarakat, baik itu dalam bentuk subsidi usaha

maupun proteksionisme terhadap sector ekonomi local.

Meningkatnya angka pengangguran, melambatnya laju pertumbuhan

ekonomi, dan makin meningginya angka kriminalitas menjadi

warna dari krisis multidimensi yang dihadapi oleh Indonesia

pascareformasi. Menurunnya investasi asing di Indonesia juga

menjadi salah satu penyebab melambatnya kinerja ekonomi ini.

Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk

menanggulangi krisis multidimensi tesebut.9

Keadaan politik saat itu, tekanan internasional yang

tinggi dan lemahnya legitimasi politik memang sangat

9 http://nerurin.blogspot.com/2012/03/sejarah-orde-baru-dan-orde-reformasi.html diakses pada 6 maret 2012.

mempengaruhi perubahan kebijakan Habibie terhadap Timor-Timur.

Kritik dan tekanan tinggi terhadap Habibie mengenai isu Timor-

Timur berasal dari Amerika Serikat dan Australia. Dalam

pertemuan tahunan CGI (Consultative Group on Indonesia) di

Paris akhir bulan Juni 1998, Amerika Serikat mengkritik keras

mengenai isu pelanggaran HAM di Timor-Timur. Lalu Kongres AS

pun pada bulan Oktober 1998 secara tegas menunda bantuan

peralatan militer dan pelatihak pasukan untuk Indonesia. Hal

ini dapat disimpulkan secara jelas bahwa kritik AS bukan atas

dasar status politik Timor-Timur, melainkan mengenai isu

pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Dengan kata lain, demi

mendapatkan bantuan ekonomi dari AS, pemerintah Habibie harus

memikirkan jalan lain dalam menghadapi kritik ini, yaitu

dengan cara melakukan perubahan kebijakan mengenai isu Timor-

Timur. 10

Setelah kebijakan referendum ditetapkan, hal ini menimbulkan

efek salah satunya dengan terjadinya pelanggaran HAM oleh

milisi pro-Indonesia di sana. Melihat hal ini, Sekretaris

Jenderal PBB, Koffi Annan memberikan ultimatum kepada

pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan kasus tersebut

dan menghentikan kekerasan yang ada di sana, dan sebagai

tambahannya, Koffi Annan mengirimkan pasukan perdamaian PBB

yang dipimpin oleh komando pasukan Australia guna menciptakan

dan menjaga perdamaian.11

10 Kai He, Indonesia’s Foreign Policy After Soeharto : International Pressure, Democratization, and Policy Change, Oxford University Press, 2007, page 12. Diakses melalui https://coretcoretkuliah.wordpress.com/2010/05/23/the-dynamics-of-indonesia-australia-relations-over-east-timor-in-habibie-era-1998-1999/ pada 23 Mei 2010 oleh Eduardus.11 D.Murphy dan J.McBeth, (1999) ‘Scorched Earth: East Timor’, Far Eastern Economic Review, 162, halaman 10–14. Diakses melalui

4. Aktor yang berpengaruh dalam pembuatan Foreign Policy

periode B.J Habibie dan apa peran mereka dalam

pembentukan Foreign Policy

Politik luar negeri tentu tidak lepas dari peran aktor

pembuat kebijakan luar negeri. Polugri era reformasi diwarnai

oleh peran dari beberapa aktor: presiden, sebagai aktor utama,

serta TNI sebagai aktor sekunder.

a. Presiden

Sebagai presiden, Habibie memang berperan besar dalam

proses pengambilan kebijakan. Pada awal masa

pemerintahannya, banyak terdapat permasalahan legitimasi

dan krisis moneter, yang mengakibatkan kurangnya

kepercayaan masyarakat domestik dan internasional

terhadapnya.Untuk memperoleh dukungan internasional,

Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) menyangkut

masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu,

pemerintahan B.J. Habibie pun berhasil mendorong

ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah

hak-hak pekerja, serta membentuk Komnas Perempuan. Dalam

permasalahan Timor-Timur, Habibie juga berusaha mencari

dukungan internasional dengan menawarkan referendum,

apakah Timor-Timur ingin tetap menjadi bagian dari

https://coretcoretkuliah.wordpress.com/2010/05/23/the-dynamics-of-indonesia-australia-relations-over-east-timor-in-habibie-era-1998-1999/ pada 23 Mei 2010 oleh Eduardus.

Republik Indonesia ataukah ingin melepaskan diri dari

Indonesia.Sayangnya, kebijakan referendum Habibie yang

dimaksudkan untuk mencari dukungan internasional ini

malah berbalik menyerang Habibie karena ternyata Timor-

Timur lebih memilih opsi yang kedua untuk memerdekakan

wilayahnya sendiri terlepas dari Indonesia.Rakyat

menganggap Habibie bertanggung jawab atas lepasnya

Timor-Timur dari Indonesia.Belum lagi isu tindakan

kekerasan yang dilakukan TNI di wilayah Timor-Timur,

sehingga dunia internasional juga menganggap Habibie

tidak mampu mengendalikan TNI, karena TNI mendukung

referendum Timor-Timur namun nyatanya terdapat tindak

kekerasan yang dilakukan TNI di Timor-Timur.12

b. TNI

Pada masa reformasi era presiden BJ Habibie, TNI adalah

salah satu aktor politik luar negeri yang cukup

berpengaruh dalam kepemerintahan negara Republik

Indonesia.Dalam masa pemerintahan Presiden BJ Habibie

yang melanjutkan era Soeharto, beliau membuat kebijakan

terkait reformasi militer.Ada beberapa hal yang perlu

dicatat sebagai bagian positif penataan militer pada era

ini dalam hal penataan masalah pertahanan dan kemanan

serta perubahan paradigma militer.Pada tanggal 1

Februari 1999, BJ Habibie mengesahkan UU No.4 tahun 1999

tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD. Didalam Undang-Undang

ini diatur tentang keberadaan militer didalam

kelembagaan MPR, DPR dan DPRD sebagai berikut :12 Ganewati, 2008.

Jumlah anggota MPR sebanyak 700 orang : DPR, 500

orang. Utusan Daerah 135 orang.

Jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang dimana

anggota ABRI yang diangkat sebanyak 38 orang.

Jumlah Anggota DPRD I sekurang-kurangnya 45 orang

dan maksimal 100 orang termasuk 10% ABRI yang

diangkat.

Anggota DPRD II sekurang-kurangnya 20 orang dan

maksimal 45 orang termasuk 10% ABRI yang

diangkat.

Jumlah Jumlah anggota DPR / MPR ABRI yang

diangkat di dalam UU No.4 tahun 1999, lebih

sedikit jumlahnya dibandingkan Undang-Undang

sebelumnya UU No.5 tahun 1995 sebanyak 75

orang.Selain itu, Habibie melakukan perubahan

dalam ABRI dengan merubah nama ABRI menjadi TNI,

serta memisahkan TNI dengan Polri.

5. Fokus Foreign Policy pada periode Presiden B.J Habibie.

Politik luar negeri Indonesia dari awal merdeka hingga

sekarang mengalami banyak pasang surut seiring dengan

perubahan tampuk kepemimpinan.Lain pemimpin, lain karakter dan

fokus politik luar negerinya.Hal ini karena berdasarkan skema

tahapan pembuatan kebijakan luar negeri Kegley menjabarkan

bahwa hal-hal yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar

negeri ada 3 yaitu kondisi internasional, kondisi domestik,

karakter pemimpin.

Fokus politik luar negeri Indonesia pun berubah-ubah dari masa

ke masa mengikuti perubahan kondisi politik global dan politik

domestik yang ada. Sering kali, fokus politik luar negeri di

era kepemimpinan tertentu menjadi pembeda politik luar negeri

di era kepemimpinan tersebut dengan era kepemimpinan lain.

Fokus politik luar negeri Indonesia era awal reformasi pun tak

luput dari sorotan meskipun B.J Habibie, presiden di awal

reformasi, hanya menjabat tidak kurang dari 2 tahun.

Dalam menjalankan politik luar negeri era reformasi, terdapat

3 fokus utama yaitu pemulihan citra Indonesia, mendahulukan

stabilisasi sosial dan politik, memobilisasi sumber daya demi

memperoleh bantuan ekonomi.

a)         Pemulihan citra Indonesia

Fokus pertama adalah pemulihan citra Indonesia di mata

internasional.Sebab, ketika orde baru berada di ambang

kehancuran, banyak permasalahan yang diwariskan kepada

kepemimpinan yang baru, utamanya adalah krisis

multidimensional yang menyebabkan keterpurukan yang

dialami Indonesia tidak sebatas permasalahan ekonomi-

politik tetapi juga merambah ke aspek sosial-

budaya.Menurut Dhurorudin Mashad.13

Realitas ekonomi dan politik domestik pasca orde baru

telah menyebabkan posisi dan kredibilitas Indonesia di

13 Ganewati, 2007:185.

luar negeri sangat merosot. Pemulihan citra ini dilakukan

agar pemerintah Indonesia yang belum mendapat legitimasi

yang kuat di lingkungan domestik karena dianggap hanya

meneruskan langkah orde baru, mendapat dukungan

internasional lagi selepas krisis.Upaya pemulihan citra

ini memperoleh keberhasilan, meskipun tidak sepenuhnya,

dibuktikan dengan Indonesia diberi kepercayaan oleh dua

institusi penting di kancah internasional yakni IMF dan

World Bank.

b)         Mendahulukan stabilisasi sosial, ekonomi dan

politik

Fokus kedua adalah mendahulukan stabilisasi ekonomi,

sosial dan politik.Hal ini karena pemerintahan

B.J.Habibie hirau cukup besar terhadap perbaikan dalam

negeri akibat krisis multidimensional.14

Karakter politik luar neneri Indonesia era pemerintahan

BJ Habibie dikatakan no profile, hal tersebut karena tidak

adanya peranan Indonesia secara jelas dalam implementasi

politik luar negerinya. Dalam usaha menjaga stabilitas

sosial, ekonomi dan politik dalam negeri Habibie

berusaha mendapatkan  dukungan  internasional  melalui 

berbagai  cara, antara lain :  pemerintahan Habibie

menghasilkan dua Undang- Undang (UU) yang berkaitan

dengan perlindungan atas hak asasi manusia yaitu UU

no.5/1998 mengenai Pengesahan Convention against Torture

and other Cruel,Inhuman or Degrading Treatment or14 Ganewati, 2007:185.

Punishment dan UU no.29/1999 mengenai Pengesahan

Convention on the Elimination of All Forms of Racial

Discrimination 1965.Selain  itu,  pemerintahan  Habibie

berhasil  mendorong  ratifikasi  empat  konvensi

internasional  dalam  masalah  hak-hak  pekerja. 

Pembentukan  Komnas  Perempuan  juga dilakukan pada masa

pemerintahan Habibie. akan tetapi Habibie kurang

berhasil dalam menyikapi masalah Timor-Timur. Pada 

kasus Timor-Timur Juni 1998 Habibie mengeluarkan

pernyataan adanya pemberlakuan otonomi seluas-luasnya

untuk provinsi Timor Timur. Hingga pada akhirnya

Indonesia harus kehilangan Timor- Timur, akibatnya

Habibie kehilangan kepercayaan baik dimata masyarakat

internasional maupun  domestik.

c)         Memobilisasi sumber daya demi memperoleh bantuan ekonomi.

Implementasi yang dilakukan Habibie terutama lebih

ditekankan pada upaya pendekatan kepada Barat, utamanya

Eropa.sebagai upaya untuk memperoleh dukungan

kepemimpinannya yang mewarisi carut-marutnya ekonomi dan

politik. Kepemimpinan Habibie akhirnya mendapat dukungan

internasional ketika menawarkan referendum kepada Timor-

Timur. Dengan catatan positif bidang HAM Habibie relatif

berhasil menarik perhatian internasional sebagai

kompensasi atas minimnya legitimasi dalam negeri, seperti

terlihat dalam hubungan Habibie dan IMF.jika di era

Soeharto, IMF mendesak menghentikan proyek pembuatan

pesawat rancangan Habibie yang berbiaya tinggi,

belakangan di era Habibie justru tidak dipersoalkan lagi.

IMF dan bank dunia justru mencairkan program bantuan

untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milliar dolar

AS, bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milliar

dolar AS. 15

6. Kebijakan atau cara yang diambil dalam memenuhi Fokus

Foreign Policy pada periode B.J Habibie.

Korelasi antara legitimasi politik dari publik kepada

pemerintah dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri

dapat digambarkan melalui 4 pola umum, yaitu :

States will compromise in deeds when political legitimacy is

low and international pressure is high.

States will compromise in words when both political

legitimacy and international pressure are low.

States will balance externally when both political legitimacy and

international pressure are high.

States will balance internally when political legitimacy is high

and international pressure is low.16

Di tingkat domestik, ia melakukan restorasi mengenai

kebebesan pers, selain itu ia juga melepaskan beberapa

tahanan politik di era rezim Soeharto, dan juga

memperkenalkan undang-undang yang memungkinkan untuk

15 Ganewati, hal.186-187.16 Op.Cit. Kai He. Page 8.

dilakukannya pengalihan kewenangan politik dan fiskal

kepada daerah atau yang lebih dikenal dengan kebijakan

otonomi daerah. Di tingkat internasional, Habibie melakukan

“terobosan” dalam hal isu Timor-Timur, dimana yang selama

23 tahun berada di bawah kontrol Indonesia. Hal ini

dikarenakan atas dasar keinginan Habibie untuk memperoleh

simpati publik internasional dan berharap untuk mendapatkan

bantuan dana untuk menangani krisis finansial yang sedang

dialami Indonesia. Walaupun pendekatan-pendekatan ini

berhasil mendapatkan beberapa pujian baik dari tingkat

internasional, namun di tingkat domestik pelaksanaan

kebijakan baru ini dianggap sebagai contoh kasus dari usaha

Habibie yang gagal.17

17 Op.Cit. Kai He. Page 10.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf

Habibie atau yang biasa dikenal dengan sebutan Bapak

Bj.Habibie merupakan mantan presiden ketiga Negara

Republik Indonesia dengan masa kemimpinan yang termasuk

kedalam jangka yang amat pendek yaitu hanya sekitar

setahun. Dengan masa jabatan yang terhitung dari tanggal

21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 presiden ini telah

mampumenghadirkan warna serta dinamika dalam masa

kepemimpinannya. Era pemerintahan B J Habibie dimulai

dengan tuntutan rakyat Indonesia akan adanya reformasi

pemerintahan dari sistem otokrasi ke sistem demokrasi.

Semangat demokratisasi pun digalakkan untuk menggalang

dukungan rakyat terhadap pemerintahannya. Setelah

menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden RI, Suharto

menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie.

Pada saat itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie diambil

sumpahnya oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik

Indonesia yang baru di Istana Negara. Kondisi politik,

sosial dan ekonomi pada saat itu mewarisi kebobrokan pada

masa orde baru, negala saat itu mengalami inflasi yang

tinggi, penurunan mata uang rupiah terhadap dolar, serta

keadaan politik yang diwarnai dengan lepasnya timor-

timur. Aktor yang berperan saat itu dominan presiden

dengan TNI. Sedangkan fokus kebijakan polugrinya adalah

pemulihan citra Indonesia, mendahulukan stabilisasi

sosial, ekonomi dan politik, memobilisasi sumber daya

demi memperoleh bantuan ekonomi. Di tingkat domestik, ia

melakukan restorasi mengenai kebebesan pers, selain itu

ia juga melepaskan beberapa tahanan politik di era rezim

Soeharto, dan juga memperkenalkan undang-undang yang

memungkinkan untuk dilakukannya pengalihan kewenangan

politik dan fiskal kepada daerah atau yang lebih dikenal

dengan kebijakan otonomi daerah. Di tingkat

internasional, Habibie melakukan “terobosan” dalam hal

isu Timor-Timur, dimana yang selama 23 tahun berada di

bawah kontrol Indonesia.

SARAN

Pemerintahan habibie yang pada awalnya memperoleh

jabatan dengan penyerahan mandat tanpa melakukan

pemilihan umum sulit diterima karena Indonesia sebagai

negara Demokrasi harus melakukan semua hal dengan

persetujuan rakyat secara bersama-sama. Pemerintahan era

ini muncul karena ingin merubah sistem pemerintahan era

orde baru yang otokrasi menjadi demokrasi seharusnya

mampu membasmi semua masalah yang berangsur selama orde

baru tetapi penyelesaian tersebut tak membuahkan hasil

yang memuaskan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan

Habibie dalam kebijakan domestik dan luar negerinya

menghasilkan beberapa kebanggaan dan prestasi namun

disisi lain keputusan Habibie dalam kebijakan referendum

tentang Timor-Timur tersebut adalah kesalahan terbesar

yang dilakukan Habibie pada masa pemerintahannya dan

diharapkan hal-hal serupa tersebut tidak terjadi di

pemerintahan – pemerintahan selanjutnya agar Indonesia

memiliki kedaulatan dalam segala hal. Hal-hal yang

terjadi di masa pemerintahan yang lampau dapat di jadikan

tolak ukur, pembelajaran, serta pengalaman dalam

melakukan kebijakan dalam negara untuk saat ini dan di

masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Kai He, Indonesia’s Foreign Policy After Soeharto : International Pressure,Democratization, and Policy Change, Oxford University Press, 2007,page 12. D.Murphy dan J.McBeth, (1999) ‘Scorched Earth: East Timor’, FarEastern Economic Review, 162, halaman 10–14.

Wuryandari, Ganewati, dkk. 2007. Politik Luar Negeri Indonesia di TenghPusaran Politik Domestik. Jakarta: Pusat Penelitian Politik- LIPI

http://www.profilpedia.com/2014/05/biografi-bj-habibie-sang-presiden-ke-3.html

http://edukasi.kompasiana.com/2013/03/27/biografi-dan-sejarah-kepimpinan-seorang-bj-habibie-546528.html

http://profil.merdeka.com/indonesia/b/baharuddin-jusuf-habibie/

http://profil.merdeka.com/indonesia/b/baharuddin-jusuf-habibie/

http://wartasejarah.blogspot.com/2014/11/masa-pemerintahan-presiden-bj-habibie.html

http://nerurin.blogspot.com/2012/03/sejarah-orde-baru-dan-orde-reformasi.html

https://coretcoretkuliah.wordpress.com/2010/05/23/the-dynamics-of-indonesia-australia-relations-over-east-timor-in-habibie-era-1998-1999/