Sejarah perkembangan HAM di dunia
Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia Barat (Eropa).
Seorang filsufInggris padaabadke-17,John Locke, merumuskan adanya
hak alamiah (naturalrights) yang melekat pada setiap diri manusia,
yaitu hak atas hidup, hak kebebasan,dan hak milik. Pada waktu itu,
hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) danpolitik. Sejarah
perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya tiga
peristiwapenting di dunia Barat, yaitu Magna Charta, Revolusi
Amerika, dan RevolusiPrancis.a. Magna Charta (1215)Piagam
perjanjian antara Raja Johndari Inggris dengan para
bangsawandisebut Magna Charta. Isinya adalahpemberian jaminan
beberapa hak oleh rajakepada para bangsawan besertaketurunannya,
seperti hak untuk tidakdipenjarakan tanpa adanya
pemeriksaanpengadilan. Jaminan itu diberikan sebagaibalasan atas
bantuan biaya pemerintahanyang telah diberikan oleh parabangsawan.
Sejak saat itu, jaminan haktersebut berkembang dan menjadi
bagiandarisistemkonstitusional Inggris.b. Revolusi Amerika
(1276)Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan
Inggrisdisebut Revolusi Amerika.Declaration of
Independence(DeklarasiKemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi
negara merdeka tanggal 4 Juli1776 merupakan hasil dari revolusi
ini.c. Revolusi Prancis (1789)Revolusi Prancis adalah bentuk
perlawanan rakyat Prancis kepadarajanya sendiri (Louis XVI) yang
telah bertindak sewenang-wenang danabsolut.Declarationdes droitsde
Ihomme et du citoyen(PernyataanHak-Hak Manusia dan Warga Negara)
dihasilkan oleh Revolusi Prancis.Pernyataan ini memuat tiga hal:
hak atas kebebasan (liberty), kesamaan(egality), dan persaudaraan
(fraternite).Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin
luas. Sejakpermulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang
menjadi empat macamkebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini
pertama kali diperkenalkan olehPresiden Amerika Serikat, Franklin
D. Rooselvelt.Keempat macam macam kebebasan itu meliputi:a.
kebebasan untuk beragama (freedom ofreligion),b. kebebasan untuk
berbicara dan berpendapat(freedom of speech),c. kebebasan dari
kemelaratan (freedom fromwant), dand. kebebasan dari ketakutan
(freedom fromfear).Adapun berdasarkan sejarah perkembangannya,ada
tiga generasi hak asasi manusia.a. Generasi pertama adalah hak
sipil dan politikyang bermula di dunia Barat (Eropa), contohnya,hak
atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan,hak atas kesamaan di
muka peradilan, hakkebebasan berpikir dan berpendapat, hak
beragama,hak berkumpul, dan hak untuk berserikat.b. Generasi kedua
adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkanoleh
Negara-negara sosialis di Eropa Timur, misalnya, hak atas
pekerjaan,hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat
pekerja, hak ataspangan, kesehatan, hak atas perumahan, hak atas
pendidikan, dan hak atasjaminan sosial.c. Generasi ketiga adalah
hak perdamaian dan pembangunan yang diperjuangkanoleh negara-negara
berkembang (Asia-Afrika). Misalnya, hak bebas dariancaman musuh,
hak setiap bangsa untuk merdeka, hak sederajat denganbangsa lain,
dan hak mendapatkan kedamaian.Hak asasi manusia kini sudah diakui
seluruh dunia dan bersifat universal,meliputi berbagai bidang
kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negaraBarat saja.
Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer
didunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948
mencanangkanDeclarationUniversal of Human Rights(Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia).Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut
dengan tegas menyatakan: Sekalian orangdilahirkan merdeka dan
mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Merekadikaruniai akal dan
budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalampersaudaraan.
Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral duniainternasional
pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini kemudian
dijadikanpedoman dan standar minimum penegakan hak asasi manusia
oleh negara-negarayang tergabung dalam berbagai organisasi dan
kelompok regional yang diwujudkandalam konstitusi atau
undang-undang dasar setiap negara.Hasil rumusan mengenai hak asasi
manusia oleh negara-negara di dunia,antara lain, dijabarkan
dalam:a.Declaration on The Rights of Peoples to Peace(Deklarasi Hak
Bangsaatas Perdamaian) oleh negara-negara Dunia Ketiga pada tahun
1984;b.Bangkok Declaration, diterima oleh negara-negara Asia pada
tahun 1993;c. Deklarasi universal dari negara-negara yang tergabung
dalam PBB tahun1993;d.African Charter on Human and Peoples Rights
(Banjul Charter)olehnegara-negara Afrika yang tergabung dalam
Persatuan Afrika (OAU) padatahun 1981;e.Declaration on The Rights
to Development(Deklarasi Hak atasPembangunan) pada tahun 1986 oleh
negara-negara Dunia Ketiga;f.Cairo Declaration on Human Rights in
Islamoleh negara-negara yangtergabung dalam OKI (Organisasi
Konferensi Islam) tahun 1990.
Sejarah HAM di IndonesiaSejarah perkembangan hak asasi manusia
(HAM) di Indonesia sudah ada sejak lama. Indonesia adalah negara
berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini dapat
kita lihat dengan tegas di dalam penjelasan UUD tahun 1945. Dalam
negara hukum mengandung pengertian setiap warga negara mempunyai
kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang
mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.Salah satu
tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah
pergaulan masyarakat, sedangkan keadilan adalah salah satu refleksi
dari pelaksanaan hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan
yang erat, karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Keterkaitan
antara hak asasi manusia dan hukum adalah keterkaitan yang erat,
karena dalam pelaksanaan hak asasi manusia adalah masuk ke dalam
persoalan hukum dan harus diatur melalui ketentuan hukum.Dalam
negara kesatuan RI sumber dari tertib hukum adalah Pancasila
artinya dalam pembuatan suatu produk hukum haruslah berlandaskan
dan sesuai dengan kaedah Pancasila. Sebagai suatu falsafah bangsa
Pancasila juga memberikan warna dan arah, bagaimana seharusnya
hukum itu diterapkan pada masyarakat sehingga terciptanya suatu
pola hidup bermasyarkat sesuai dengan hukum dan Pancasila.Mengenai
persoalan hak asasi manusia dalam pandangan Pancasila bahwa manusia
sebagai mahkluk Tuhan ditempatkan dalam keluhuran harkat dan
martabatnya dengan kesadaran mengemban kodrat sebagai mahluk
individu dan mahkluk sosial yang dikaruniai hak, kebebasan dan
kewajiban asasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan
bermasyarakat haruslah mewujudkan keselarasan hubungan:1. Antara
manusia dengan penciptanya.2. Antara manusia dengan manusia.3.
Antara manusia dengan masyarakat dan negara.4. Antara manusia
dengan lingkungannya.5. Antara manusia dalam hubungan antar
bangsa.Maka dapat dilihat kritetia hak asasi manusia menurut
Pancasila adalah hak dan kewajiban asasi manusia, dimana hak dan
kewajiban asasi ini melekat pada manusia sebagai karunia Tuhan yang
mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan
bernegara berdasrkan Pancasila dan UUD tahun 1945.Di samping
Pancasila sebagai landasan filosofis, perlu dilihat UUD tahun 1945
sebagai landasan konstitusional. Dalam membicarakan UUD tahun 1945
haruslah melihat secara keseluruhan artinya melihat UUD tahun 1945
dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya. Pembukaan UUD tahun
1945 merupakan sumber motivasi, sumber inspirasi cita-cita hukum,
cita-cita moral sebagai staatsfundamental norm Indonesia.Thomas
Hobbes mengatakan bahwa setiap bangsa cenderung mempertahankan
kehidupannya, sehinggga semua kegiatan manusia dan masyarakat
manusia digerakkan oleh naluri dasar untuk mempertahankan hidup
serta harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bangsa.
Pandangannya ini sesuai dengan bangsa Indonesia yang telah
menentukan jalan hidupnya sendiri sejak tanggal 17 Agustus 1945
sebagai tonggak sejarah dan indikasi bahwa Indonesia telah
melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan Indonesia telah
melaksanakan prinsip-prinsip HAM, bahkan berperan aktif dalam
kancah internasional baik di dalam maupun di luar forum PBB.Peran
Indonesia dalam perjuangan hak asasi internasional sejalan dengan
tekad bangsa Inodnesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD tahun 1945
untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia telah aktif
dalam usaha menegakkan penghormatan hak-hak asasi manusia di forum
internasional sesuai dengan prinsip-prinsip PBB.Salah satu peran
aktif di Indonesia yang penting, setelah diterimanya Universal
Declaration of Human Rights oleh negara-negara yang tergabung dalam
PBB tahun 1948, adalah diselengarakannya Konferensi Asia Afrika di
Bandung pada tahun 1955 yang menghasilkan Deklarasi Bandung yang
memuat pernyataan sikap negara-negara peserta bertekad untuk
menjunjung tinggi:1. Penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia
yang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB2.
Penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial semua
Negara3. Pengakuan atas persamaan derajat semua ras dan semua
bangsa besar dan kecil4. Tidak akan melakukan intervensi dan
mempengaruhi urusan dalam negari lain5. Penghormatan atas hak
setiap bangsa untuk mempertahankan dirinya baik secara
sendiri-sendiri maupun kolektif sesuai dengan prinsip-prinsip yang
terkandung dalam Piagam PBB6. Menghindarkan diri dari penggunaan
cara pertahanan kolektif untuk kepentingan tertentu dari sikap
kekuatan besar dan menghindarkan diri dari tindak melakukan tekanan
terhadap negara lain7. Menahan diri dari tindakan-tindakan atau
penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau
kemerdekaan politik setiap Negara8. Menyelesaikan segala sengketa
internasional dengan cara damai seperti negoisasi, konsiliasi,
arbitrase atau pengadilan serta cara-cara lain yang dipilih oleh
para pihak sesuai dengan ketentuam Piagam PBB9. Menjunjung tinggi
kepentingan timbal balik dan kerjasama internasional.10.
Menghormati prinsip keadilan dan kewajiban-kewajiban
internasional.Bagi bangsa Indonesia pelaksanaan HAM telah tercermin
di dalam Pembukaan UUD tahun 1945 dan batang tubuhnya yang menjadi
hukum dasar tertulis dan acuan untuk setiap peraturan hukum yang di
Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD
tahun 1945 telah digali dari akar budaya bangsa yang hidup jauh
sebelum lahirnya Deklarasi HAM Internasional (The Universal
Declaration of Human Rights 1948).Di dunia ini terdapat
perbedaan-perbedaan yang menyolok di berbagai bidang seperti di
tingkat internasional dikenal negara maju, negara berkembang dan
negara miskin, negara adikuasa dengan dunia ketiga, negara liberal
dengan negara komunis dan di tingkat nasional pun terdapat hal-hal
yang berbeda.Dalam konterks Pembukaan UUD tahun 1945 dapat dililhat
bahwa bersirinya Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan
untuk menegakkan HAM Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.
Pembukaan UUD tahun 1945 dengan jelas mencerminkan tekad bangsa
Indonesia untuk menjunjung tinggi HAM dari penindasan penjajah
Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.Sesuai dengan
rumusan yang tertulis secara eksplisit dan berdasarkan pandangan
hidup dalam masyarakat Indonesia tekad melepaskan diri dari
penjajahan itu akan diisi dengan upaya-upaya mempertahankan
eksistensi bangsa dengan:1. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia
yang melilndungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia2. Memajukan kesejahteraan umum3. Mencerdaskan kehidupan
bangsa4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Tujuan tersebut
dilandasi oleh falsafah hukum yang menjadi landasan hak dan
kewajiban asasi seluruh warga negara Indonesia yaitu Pancasila.
Pancasila adalah dasar yang melandasi segala hukum dan
kebijaksanaan yang berlaku di negara Republik Indonesia.Hal ini
berarti Pancasila menjadi titik tolak pikir dan tindakan termasuk
dalam merumuskan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi HAM. Karena Pancasila merupakan akar filosofis jiwa dan budaya
bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku yang
memiliki berbagai macam corak budaya. Dasar-dasar pemikiran dan
orientasi Pancasila pada hakekatnya bertumpu pada dan nilai-nilai
yang terdapat dalam budaya bangsa. Kebudayaan bangsa tersebar di
seluruh kepulauan Indonesia yang terdiri dari kebudayaan
tradisional yang telah hidup berabad-abad, maupun kebudayaan yang
sudah modern yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lain.
Selain itu, Pancasila juga mempunyai nilai historis yang
mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia yang panjang dengan
pengorbanan baik harta maupun jiwa sejak berdirinya Budi Utomo pada
permulaan abad XX (tahun 1908)yang diikuti dengnan berbagai
peristiwa sejarah dalam upaya melepaskan diri dari belunggu
penjajahan. Perjuangan yang memperlihatkan dinamika bangsa yang
memberikan khas corak yang khas bagi Pancasila sebagai pencerminan
bangsa yang ingin kemerdekaan dan kemandirian. Maka Pancasila harus
dipegang teguh sebagai prinsip utama.Kebebasan dasar dan hak-hak
dasar yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat
diingkari. Dilihat dari pilihan yang telah ditetapkan bersama
terutama dari Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Father) yang
bercita-cita terbentuknya negara hukum yang demokratik, maka jiwa
atau roh negara hukum demokratik tersebut ada sejauh mana hak asasi
itu dijalani dan dihormati. Apabila dilihat UUD sebelum
diamandemen, hak asasi tidak tercantum dalam suatu piagam yang
terpisah melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Jumlahnya
terbatas dan diumumkan secara singkat. Karena situasi yang mendesak
pada pendudukan Jepang tidak ada waktu untuk membicarakan HAM lebih
dalam. Lagipula, waktu UUD 1945 dibuat Deklarasi Hak Asasi Manusia
PBB belum lahir, HAM diatur di Pembukaan UUD 1945 yang kemudian
dijabarkan dalam Batang Tubuh yaitu pasal 26, pasal 27, pasal 28,
pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34.Dari kajian
pasal-pasal tersebut dikemukakan:1. HAM itu meliputi baik yang
bersifat klasik maupun yang bersifat sosial. HAM/ warganegara yang
bersifat klasik terdapat dalam pasal 27 ayat (1), pasal 28, pasal
29 ayat (2). Yang bersifat sosial dirumuskan dalam pasal 27 ayat
(2), pasal 31 ayat (1) dan pasal 24. Sedangkan rumusan dalam pasal
30 tidak termasuk dalam HAM yang klasik maupun yang sosial. Dengan
demikian HAM yang timbul karena hukum (legal rights).2. HAM yang
berkenaan dengan semua orang yang berkedudukan sebagai penduduk
tidak dirumuskan dengan hak melainkan dengan kemerdekaan. Contohnya
bunyi pasal 28 dan pasal 29 ayat (2).3. HAM yang berkenaan dengan
warga negara Indonesia dengan tegas dikatakan tidak. Hal ini dapat
dibaca dalam pasal 27 ayat (2), pasal 30 ayat (1) dan pasal 31 ayat
(1).4. Sebagian besar rakyat masih dalam keadaan serba kurang
(pendidikan dan kebutuhan hidup)5. Belum/tidak adanya hukum atau
peraturan positif aplikasi dalam kehidupan bernegara.HAM di
Indonesia sebagai pemikiran paradigma tidaklah lahir bersamaan
dengan Deklarasi HAM PBB 1948. Bahwa HAM bagi bangsa Indonesia
bukan barang asing terbukti dengan terjadinya perdebatan yang
terjadi dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan
Kemerdekaan Indonesia). Sidang periode pertama BPUPKI terbagai dua
yaitu, pertama berlangsung dari tanggal 19 Mei 1945 hingga 1 Juni
1945. Sidang periode kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai
16 Juli 1945. Sidang I BPUPKI mendengar pidato Soekarno, Muhammad
Yamin, Soepomo, Muhammad Hatta terlihat perbedaan pandangan mereka
mengenai konsep-konsep kebebasan seperti di negara Barat.Di lain
pihak, Muhammad Hatta khawatir jika jaminan kebebasan tidak
dicantumkan dalam UUD, hak-hak masyarakat tidak akan ada artinya
dihadapan negara. Kemudian masih pada masa sidang II, terjadi
perdebatan langsung antara para tokoh tersebut. Dalam rancangan
undang-undang dasar yang sedang dibahas pada waktu itu Muhammad
Hatta tidak menemukan pasal tentang HAM dan kebebasan, karena itu
beliau angkat bicara, Saya menginginkan pasal-pasal yang mengakui
HAM.Namun Soepomo menapik Muhammad Hatta, pasal-pasal tersebut
tidak perlu ada karena hanya akan memberikan peluang kepada paham
individualisme, perseorangan, padahal kita ingin kekeluargaan,
katanya. Dalam perdebatan ini, Soepomo didukung oleh Soekarno
sedangkan Muhammad Hatta didukung oleh Muhammad Yamin.Akhirnya para
pendiri Republik Indonesia dengan jiwa besar setuju untuk kompromi.
Maka lahirlah pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 UUD tahun 1945.
Proses perumusan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sejak awal
pendekatan musyawarah mufakat sudah muncul sebagai fakta-fakta
sejarah yang menyangkut proses penyusunan pasal 28 UUD tahun 1945
diungkapkan oleh Muhammad Yamin.Di Indonesia HAM telah mendapat
tempat dan diatur di dalam:1. UUD tahun 19452. Tap MPR No
XVII/MPR/1998 tentang HAM3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang
HAM4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen5. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM6.
Konvensi Internasional Anti Apartheid dalam Olahraga yang
diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 48 tahun 1993 tanggal 26
Mei 19937. Konvensi tentang Hak-Hak Anak tahun 19998 yang
diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25
Agustus 19908. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1979 yang diratifikasi dengan
Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984.9. Konvensi
tentang Hak-Hak Politik Kaum Wanita tahun 1953 yang diratifikasi
dengan Undang-Undang No. 68 tahun 1998.10. Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam secara Tidak
Manusiawi dalam Merendahkan Martabat Manusia Lainnya tahun 1984
yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 tanggal 24 September
1998.11. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 29
tanggal 25 Mei 1999.Sehubungan dengan hak-hak diatas untuk
menciptakan dan mencapai cita-cita yang diinginkan oleh Bapak
Pendiri Negara kita maka perlulah ada pengaturan mengenai HAM itu
sendiri yang mana dapat dilihat sebagai berikut:Dalam Pancasila1.
Ketuhanan Yang Maha Esa Kesadaran masyarakat Indonesia akan
perbedaan agama yang terdapat dalam kesehariannya dikembangkan
dengan adanya toleransi antar umat beragama dan juga hormat
menghormati antara pemeluk agama aliran kepercayaan yang
berbeda-beda.2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Dengan sila ini,
manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajat
yang sama hak dan kewajibannya tanpa membedakan suku, agama dan
kepercayaan dan jenis kelamin.3. Persatuan Indonesia Dalam sila ini
manusia menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa
dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.4. Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijksanaan dalam Permusyawaratan
Perwakilan Dalam sila ini manusia Indonesia sebagai warga negara
mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hal ini tampak
jelas dari sistem perwakilan rakyat.5. Keadilan Sosial bagi Seluruh
Rakyat Indonesia Dengan sila ini maka mansuia Indonesia menyadari
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan
sosial.Hak-Hak Asasi Manusia dalam UUD tahun 1945UUD tahun 1945
sudah memuat beberapa hak asasi manusai baik dalam Pembukaan maupun
dalam Batang Tubuh.Di dalam pembukanya yaitu mulai dari alinea I
sampai alinea IV semuanya mengatur tentang HAM, sedangkan dalam
Batang Tubuh UUD tahun 1945 HAM diatur dalam pasal:1. Dalam pasal 1
ayat (1) dikatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini mengandung pengertian
bahwa negara kita adalah negara yang demokratik negara yang tidak
mengakui absolutisme yaitu bersifat sewenang-wenang oleh sebab itu
ketentuan ini mengakui hak manusia.2. Dalam pasal 27 ayat (1) yaitu
pasal yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pasal ini
menentukan persamaan hak di depan hukum dan pemerintahan, persamaan
untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.3. Pasal 28 yaitu yang mengatur kebebasan untuk
berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.HAM dalam peraturan
perundang-undangan yaitu:1. Dalam KUHP yaitu hak manusia tercantum
dengan dianutnya asas legalitas.2. Dalam BW yang terdapat dalam
pasal 1 ayat (2) anak yang di dalam kandungan seorang perempuan
dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak
menghendakinya.3. UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman4. UU No. 8 tahun 1981 yaitu KUHAP yang mengatur tentang
perlindungan HAM misalnya bantuan hukum, ganti ruhi maupun
rehabilitasi.5. UU No 9 tahun 1986 yaitu Pengadilan Tata Usaha
Negara, di dalam undang-undang ini pengakuan dan perlindungan
hak-hak asasi juga terdapat pengaturan dalam pasal 4 yang
menyatakan bahwa PTUN adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan bagi
rakyat pencari keadilan terhadap sengketa TUN (Tata Usaha
Negara).6. UU No 39 tahun 1999 tentang HAM7. UU No. 26 tahun 2000
tentang Peradilan terhadap Pelanggaran HAM.Demikianlah perkembangan
sejarah HAM di Indonesia dan pengaturan yang dibuat dalam rangka
untuk menegakkan masyarakat damai dan sejahtera.Sejarah HAM di
InggrisHak asasi manusia di Amerika SerikatDari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas
Pada tahun 1776,Thomas JeffersondalamDeklarasi Kemerdekaan
Amerika Serikatmengajukan filosofi bahwa hak asasi manusia melekat
pada semua orang, menegaskan bahwa "semua semua orang diciptakan
sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh Penciptanya dengan Hak-hak
yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di antara hak-hak itu adalah
Kehidupan, Kemerdekaan, dan upaya mengejar Kebahagiaan."
SejarawanJoseph J. Ellismenyebut Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikat sebagai "pernyataan hak asasi manusia dalam sejarah
tertulis yang paling sering dikutip".[1]Hak asasi manusia di
Amerika Serikatsecara hukum dilindungi olehKonstitusi Amerika
Serikatdanamendemen-amandemennya,[2][3]disepakati melalui traktat,
dan ditetapkan secara legislatif melalui Kongres, badan
perundang-undangan negara bagian, dan plebisit (referendum negara
bagian). Pengadilan federal di Amerika Serikat memiliki yurisdiksi
atas hukum hak asasi internasional sebagai pertanyaan federal, yang
terjadi berdasarkan hukum internasional yang merupakan bagian dari
hukum Amerika Serikat.[4]DiTiga Belas KoloniAmerika Britania,
organisasi hak asasi manusia pertama kali didirikan olehAnthony
Benezetpada tahun 1775 dengan tujuan menghapus perbudakan. Setahun
kemudian,Deklarasi Kemerdekaan Amerika
Serikatmenganjurkankemerdekaan sipilberdasarkan "kebenaran yang
dapat membuktikan dirinya sendiri" bahwa mereka dikaruniai oleh
Penciptanya dengan Hak-hak yang tidak dapat disangkal, dan bahwa di
antara hak-hak itu adalah Kehidupan, Kemerdekaan, dan upaya
mengejar Kebahagiaan.[5]Pandangan kemerdekaan manusia ini menerima
sebagai dalil bahwa hak-hak fundamental tidak diberikan oleh
pemerintah, melainkan tidak dapat disangkal dan melekat pada setiap
individu, anteseden pemerintah.[6]Dengan menjunjung prinsip-prinsip
tersebut, Konstitusi Amerika Serikat diadopsi pada tahun 1787,
sehingga terbentuk sebuahrepublikyang menjamin sejumlah kemerdekaan
sipil dan hak-hak. Kemerdekaan dan hak-hak tersebut lebih lanjut
dikodifikasi dalamBill of Rights(sepuluh amandemen Konstitusi) dan
selanjutnya diperluas dari masa ke masa untuk dapat diterapkan
secara menyeluruh melalui putusan yudisial dan undang-undang, serta
mencerminkan norma-norma masyarakat yang terus berkembang.
Perbudakan dihapus secara konstitusional pada tahun 1865, dan hak
pilih wanita ditetapkan secara nasional pada tahun 1920.Pada abad
ke-20, Amerika Serikat memegang peran utama dalam
pendirianPerserikatan Bangsa-Bangsadan penyusunanPernyataan Umum
tentang Hak-Hak Asasi Manusia.[7]Sebagian besar Pernyataan Umum
tentang Hak-Hak Asasi Manusia mengambil model sebagian dariU.S.
Bill of Rights.[8]
SEJARAH SINGKAT HAM
Sejarah singkat HAM
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak
manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang
melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak
tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini
dimiliki oleh manusia semata mata karena ia manusia, bukan karena
pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia
itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain,
atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya,
yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat
diabaikan.Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat
yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia.
Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja
dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini
dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat
kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul
atau berhubungan dengan sesama manusia.Pada setiap hak melekat
kewajiban. Karena itu,selain ada hak asasi manusia, ada juga
kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan
demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam
menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan,
menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang
lain.Kesadaran akan hak asasi manusia , harga diri , harkat dan
martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi.
Hal itu disebabkan oleh hak hak kemanusiaan yang sudah ada sejak
manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada
diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia
ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.
Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada
pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat
dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila
dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus
memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan
falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi
manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya,
melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung
dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini
disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat
dilaksanakan secara multak tanpa memperhatikan hak orang
lain.Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam
melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain,maka yang
terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Negara Republik Indonesia
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan
dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak
terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan
ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusisan, kesejahteraan,
kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.
Sejarah HAM di Inggris