Page 1 of 3 SAMBUTAN KEPALA PPATK PADA ACARA DISEMINASI PERATURAN PPATK TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KE PPATK Yang Kami Hormati, - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bp. Robert Pakpahan - Wakil Kepala PPATK, Bp. Dian Ediana Rae - Sekretaris Utama PPATK, Bp. Rinardi - Deputi Bidang Pencegahan PPATK, Bp. Muhammad Sigit - Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Bp. Irjen Pol Firman Shantyabudi - Wakil Direktur Tipideksus POLRI, Bp. Kombes Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga, - Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, dan para peserta Diseminasi yang berbahagia Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk dapat bekerja, berkarya, dan berjuang untuk terus memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Kami menyampaikan ucapan terima kasih karena di sela-sela kesibukan, Bapak/Ibu berkenan menghadiri acara Diseminasi pada pagi hari ini. Kami juga menghargai kecintaan Bapak/Ibu terhadap bangsa ini, dan kepedulian Bapak/Ibu terhadap persoalan bangsa saat ini, khususnya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Tindak Pidana lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Tindak pidana pencucian uang adalah merupakan saluran akhir dari tindak pidana lainnya yang menghasilkan harta kekayaan, sehingga penelusuran terhadap harta hasil tindak pidana yang akan dilakukan pencucian uang sangatlah penting, terutama pada saat mengungkap tindak pidana pencucian uang dan untuk mengetahui tindak pidana asal apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan pendekatan follow the money sebagai salah satu metode penyidikan tindak pidana di bidang ekonomi. Dengan follow the money, penyidik menelusuri aliran dana atau harta kekayaan dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan melalui sistem keuangan, perdagangan, atau jasa-jasa lain yang terkait dengan transaksi keuangan.
36
Embed
SAMBUTAN KEPALA PPATK PADA ACARA DISEMINASI … · 2018. 12. 14. · Page 1 of 3 SAMBUTAN KEPALA PPATK PADA ACARA DISEMINASI PERATURAN PPATK TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1 of 3
SAMBUTAN KEPALA PPATK
PADA ACARA DISEMINASI PERATURAN PPATK TENTANG TATA CARA PERMINTAAN
INFORMASI KE PPATK
Yang Kami Hormati,
- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bp. Robert Pakpahan
- Wakil Kepala PPATK, Bp. Dian Ediana Rae
- Sekretaris Utama PPATK, Bp. Rinardi
- Deputi Bidang Pencegahan PPATK, Bp. Muhammad Sigit
- Deputi Bidang Pemberantasan PPATK, Bp. Irjen Pol Firman Shantyabudi
PERATURAN PPATK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KE PPATK
DISAMPAIKAN OLEH:FIRMAN SHANTYABUDI – DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN
TREYresearch
DASAR HUKUM
2
• Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang (UU TPPU) mengatur mengenai kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi, baik dalam lingkup nasional maupuninternasional
• Pasal 44 ayat (1) huruf e UU TPPU dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PerPres Nomor 50 Tahun 2011 tentang tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK menyatakan dalamrangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaanlaporan dan informasi PPATK dapat meneruskan informasidan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
TREYresearch
HISTORI PENYEMPURNAAN PERATURAN PPATK MENGENAI TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI KE PPATK• TAHUN 2006
• Disusun berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun2003. Adapun Peraturan PPATK ini hanya mengatur kewenangan PPATK dan jenis instansi peminta yang dapat meminta informasi ke PPATK
• TAHUN 2009
• Disusun berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun2003. Adapun peraturan PPATK ini hanya mengatur tata cara permintaaninformasi ke PPATK yang bersifat umum dan belum dirinci sehinggaberdampak timbulnya interpretasi dalam pelaksanannya.
• TAHUN 2013
• Disusun berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan PPATK inimemuat tata cara permintaan informasi ke PPATK yang lebih rinci, termasuk mengatur persyaratan permintaan informasi ke PPATK, sertatata cara pemenuhan informasi oleh PPATK. Namun, sehungungandengan semakin meningkatnya jumlah permintaan dan variasi informasiyang dimintakan ke PPATK, maka berdampak timbulnya interpretasi yang ebrsifat ekstensif dalam pelaksanannya
• TAHUN 2018
• Disusun berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan PPATK ini telahmemuat rincian tata cara permintaan informasi yang dipisahkanberdasarkan kepentingan atau tujuan permintaan informasi, memuatrincian tata cara penyampaian informasi oleh PPATK, serta kriteriapemenuhan permintaan informasi yang diprioritaskan oleh PPATK 3
TREYresearch
LATAR BELAKANG AMANDEMEN PERATURAN PPATK
• Meningkatnya jumlah permintaan informasi ke PPATK
• Semakin bervariasinya pihak peminta informasi ke PPATK
• Meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan PPATK kepada pihak peminta informasi
• Memperkecil risiko kebocoran informasi
• Sebagai sarana untuk membangun kerja sama berdasarkan prinsip mutualisme
TREYresearch
STATISTIK PERBANDINGAN DISEMINASI HASIL ANALISIS DENGAN INFORMASI – 2013 S.D 2017
TAHUN JUMLAH HA JUMLAH INF TOTAL2013 309 96 4052014 453 192 6452015 356 261 6172016 437 333 7702017 363 369 732
TOTAL 1918 1251 3169
APGAKUM & NON-APGAKUM INSTANSI HA INF TOTAL %APGAKUM BNN 32 8 40 1.262
• lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindakpidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang
• seleksi pengangkatan pejabat strategis
• penanganan tindak pidana oleh selain penyidik tindakpidana pencucian uang
• audit investigasi
• financial intelligence unit negara lain
• pencegahan dan pemberantasan tindak pidanapencucian uang, termasuk tindak pidana pendanaanterorisme
TREYresearch
SUBSTANSI AMANDEMEN (1)• Menyusun ulang definisi Informasi yang terdapat dalam
ketentuan umum Perka No.8/2013 sehingga tidak terbatas pada (penafsiran) data dan/atau keterangan yang dimiliki oleh PPATK atau yang telah terdapat dalam basis data PPATK.
• Ketentuan Seleksi Pejabat serta pembatasan permintaan untukkeperluan seleksi pejabat hanya dilakukan oleh Tim Penilai Akhir(TPA).
• Penegasan terhadap pihak dalam negeri yang dapat memintainformasi ke PPATK, meliputi:
• Untuk permintaan informasi yang berasal dari Kejati dan Polda, ditandatangani oleh Kajati, Kapolda, atau Pejabatsetingkat Asisten atau Direktur di tingkat Polda dan Kejati, apabila Kejati atau Kapolda berhalangan;
• Untuk informasi dalam rangka penagihan kewajiban pajakdan permintaan informasi oleh DJBC, ditantangani oleh Direktur yang membidangi penyidikan atau penegakanhukum pada Kantor Pusat.
Add a footer 9
TREYresearch
SUBSTANSI AMANDEMEN (2)
• Pengaturan tentang kewajiban-kewajiban pihak peminta
• Kewajiban untuk menyampaikan feedback berupafeedback kualitas dan tindak lanjut (pemanfaatan);
• Kewajiban untuk melakukan penyimpanan, dokumentasi, serta menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi yang diterima.
• Kewajiban untuk menggunakan Secure Online Communication (SOC).
• Ketentuan mengenai verifikasi permintaan informasi yang disampaikan ke PPATK, meliputi:
• Dalam hal persyaratan informasi yang disampaikan tidaklengkap, maka pihak peminta harus melengkapi persyaratanagar dapat ditindaklanjuti PPATK.
Add a footer 10
TREYresearch
SUBSTANSI AMANDEMEN (3)
• Penambahan persyaratan lain dalammengajukan permintaan informasi kePPATK, antara lain:
• Informasi mengenai keterkaitan pihakyang dimintakan transaksikeuangannya dengan perkara yang sedang ditangani;
• Informasi mengenai nominal kerugianyang ditimbulkan, potensi kerugiankeuangan negara, potensi penerimaanpajak, atau nominal penggelapanpajak yang diuraikan dalam kasusposisi;
• Copy surat tugas/sprinlid/sprindik/ yang menjadi dasar permintaaninformasi ke PPATK;
• Mencantumkan identitas lengkappejabat atau pegawai yang ditunjukuntuk menjadi penghubung denganPPATK.
• Mendefinisikan lingkup pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dapat dimintakan ke PPATK, khususnyadalam hal peminta informasi merupakanlembagan non-penegakan hukum.
• Egmont Principle yang menjadi acuandalam melakukan kerjasama pertukaraninformasi secara internasional.
TREYresearch
PPATK MEMENUHI PERMINTAAN INFORMASI BERDASARKAN KRITERIA PRIORITAS
• kasus berkaitan dengan tindak pidana berisiko tinggi dalamNational Risk Assessment (NRA)
• kasus yang menjadi perhatian masyarakat, membahayakannegara, dan/atau mengakibatkan kerugian besar
• penanganan kasus yang merupakan Program PrioritasPemerintah
• permintaan informasi dari FIU negara lain denganmempertimbangkan aspek mutualisme atau resiprokal
• permintaan informasi/kasus yang menjadi perhatian Kepala dan Wakil Kepala PPATK
• permintaan informasi untuk keperluan optimalisasi penerimaannegara
• optimalisasi pemanfaatan data PPATK terutama yang digunakanuntuk penyidikan tindak pidana pencucian uang
12
TREYresearch
UMPAN BALIK KE PPATK ATAS PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI
• PPATK meminta umpan balik atas pemanfaatan informasi yang telah disampaikan ke pihak peminta Informasi, baik pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
• Permintaan umpan balik atas pemanfaatan informasi dilakukan bertujuan:
• penanganan tindak pidana pencucian uang yang efektif
• penyusunan riset, tipologi, serta analisis strategis mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal
• evaluasi kualitas informasi yang disampaikan oleh PPATK
• penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan rezim antipencucian uang dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas
• pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
TREYresearch
STATISTIK UMPAN BALIK ATAS HASIL ANALISIS & INFORMASI
14
KELOMPOK HA & INF FEEDBACK %
Apgakum 2332 1571 67,367
Non-Apgakum 837 164 19,593
TOTAL 3169 1735 54,749
TREYresearch
HARAPAN PPATK ATAS AMANDEMEN PERATURAN PPATK
• Efektivitas pemenuhan informasi kepada pihakpeminta semakin baik.
• Kualitas informasi PPATK semakin meningkat.
• Proses penanganan perkara oleh Aparat PenegakHukum semakin baik dengan ditandai oleh semakin banyaknya kasus-kasus yang diputusdengan UU TPPU.
• Optimalisasi Assets Tracing dan Assets Recovery.
• Optimalisasi penerimaan negara dari sektorperpajakan.
• Efektivitas pemenuhan bantuan hukum timbalbalik dalam perkara pidana semakin baik.
15
TREYresearch
Thank YouPPATK
+21 385 0455
www.ppatk.go.id
PPATK
16
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERMINTAAN INFORMASI KE PPATK
DALAM RANGKA MENDUKUNG OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA
DARI SEKTOR PERPAJAKAN, SERTA TANTANGAN DAN PEMANFAATAN
INFORMASI DARI PPATK
Jakarta, 13 Desember 2018
PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, DAN PENGAWASAN DATA SESUAI SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ/2015
DATA
DATA EKSTERNAL/ PIHAK KETIGA DATA INTERNAL
Instansi, Lembaga, Asosiasi, Pihak Lain Wajib Pajak
PENGOLAHAN DATA SPT
Data SPT WP
DJP
PRODUKSI DATA
Data ProduksiUnit Kerja DJP
Data elektronik pendukung
SPT
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
Data ILAP ber‐PMK(Pasal 35A ayat 1)
Data ILAP non PMK(Pasal 35A ayat 2)
PENCARIAN DATA EKSTERNAL
1. PEMBANGUNAN DATA
2. PEMANFAATAN DATA
Data SPT Lawan
Transaksi
Competent Authority
Data Eksternal Luar Negeri
3. PEN
GAW
ASAN
DA
TA
Produksi Data
PengolahanData PihakKetiga
PengolahanData SPT
Penghasilan/Peredaran Usaha
Biaya
Aktiva
Kewajiban
Modal
Kredit Pajak(Bukti potong + PM)
SPT
ElemenSPT
SubjekPajak(Non NPWP)
VSData
Risk Engine for Risk Profile Mapping
Penyandingan (Matching)
Risk Profile
Potential Tax Gap
Pengawasan (Klarifikasi)PemeriksaanPenyidikan
DSE sebagai prioritasEkstensifikasi
Intensifikasi
Ekstensifikasi
Analisis MakroKebijakan/Renstra
Business Model Pemanfaatan DataBusiness Model Pemanfaatan Data
Unit DJP
KPDE
KPP/UPDDP
USER
C T A
Compliance Risk Management
Feedback
Pertukaran Data dan InformasiDJP‐PPATK
Gakum(LO)PPATK DJP
Proaktif Reaktif
Data Proaktif: Data yang dikirimkan dari PPATK atas inisiatif PPATK
Data Reaktif: Data yang dikirimkan PPATK atas permintaan dari DJP
Kesepakatan Bersama antara DJP dan PPATK Nomor: NK-51/1.02/PPATK/10/11Nomor: KEP-268/PJ/2011
Penyidikan TPPU
Penyidikan
Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan
Pengembangan dan Analisis
Kegiatan Penagihan
Penggalian Potensi
EOI
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
Satuan Tugas Kerja Sama antara DJP dan PPATK
Optimalisasi Penegakan Hukum PerpajakanKMK 487/KM.1/2015KMK 1456.2/KM.1/2016KMK 817/KM.1/2017
Optimalisasi Penegakan Hukum di Bidang PenagihanKMK 488/KM.1/2015KMK 1456.1/KM.1/2016KMK 816/KM.1/2017
Optimalisasi Penerimaan Negara di Sektor PerpajakanKMK 489/KM.1/2015KMK 1456/KM.1/2016KMK 818/KM.1/2017
Tahun 2018 sedang dalam penyusunan Kesepakatan Bersama DJP dan PPATK
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
Rincian Tindak Lanjut Data Proaktif
No Thn Surat
Diterima
Tindak Lanjut
Dik Rik
Bukper
Pemsus Analisis Pemanfaatan
Data
Pengarsipan
Sementara
Total*
1 s.d.
2013
69 2 17 41 - 13 6 79
2 2014 12 - 3 1 6 3 4 17
3 2015 55 - 6 14 5 25 11 61
4 2016 31 - 2 1 2 20 6 31
5 2017 13 - 1 - 2 10 - 13
6 2018 17 - 3 2 7 4 1 17
Total 178 2 29 57 17 65 23 198
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI
RINCIAN DATA REAKTIF
PROSES Tahun
s.d.
2013
2014 2015 2016 2017 2018
Penyidikan TPPU - - 1 1 1 -
Penyidikan 8 6 4 5 2 15
Pemeriksaan Bukper 1 5 10 7 11 25
Pengembangan dan
Analisis
2 18 40 78 77 16
Pemeriksaan - 9 72 72 8 71
Penagihan - - 1 4 13 6
Penggalian Potensi - - - 1 3 -
EOI - - 1 3 2 -
TOTAL PERMINTAAN 11 39 129 171 117 133
Gedung Mar’ie Muhammad KPDJPJalan Jend. Gatot Subroto NO. 40-42, Jakarta 12190 (021) 520208/5251509
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik
DalamMasalah Pidana;4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;5. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak PidanaPencucian Uang;
6. Mekanisme ICPO-Interpol.
TINDAK LANJUT PERMINTAAN INFO KPD PPATK
• Bareskrim Polri membuat Surat Kabareskrim PolriNomor B/486/IX/Res.2.6/2018/Bareskrim tanggal 5Oktober 2018 tentang mekanisme permintaaninformasi ke OJK dan PPATK;
• Bareskrim Polri membuat Surat Kabareskrim PolriNomor B/6218/IX/Res.2/2018/Bareskrim tanggal 5Oktober 2018 tentang penerapan undang undangpencegahan dan pemberantasan TPPU kepada paraKapolda
• Bareskrim Polri membuat Surat Kabareskrim PolriNomor B/6259/IX/Res.2/2018/Bareskrim tanggal 8Oktober 2018 tentang pengiriman format permintaaninformasi ke PPATK kepada para Kapolda