SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR TAHUN 2018 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang petunjuk teknis bantuan pemerintah bidang Pendidikan Anak Usia Dini;
46
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG …anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/Juknis/2018/juknis... · petunjuk teknis bantuan pembangunan unit gedung baru pendidikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR
TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang
petunjuk teknis bantuan pemerintah bidang Pendidikan Anak
Usia Dini;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun
2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI DAERAH TERTINGGAL,
TERDEPAN, TERLUAR TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Pendidikan Anak Usia
Dini di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Tahun 2018 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 03
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT
GEDUNG BARU PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI DAERAH TERTINGGAL,
TERDEPAN, TERLUAR TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan
akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi
terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan
program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-5
“meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke- 6
“meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dan
Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”. Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin ke-empat, yakni
memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan
manusia berkualitas sejak dini. Keberlanjutan suatu bangsa ditentukan oleh
kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak
anak masih berusia dini.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD)
merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan
sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2017 Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan
memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan
Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018”. Dengan
adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh
Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) termasuk daerah
yang terkena bencana/pinggiran, perbatasan/daerah pesisir/tepi
pantai/termajinalkan, daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan,
serta akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T
Tahun 2018, agar tepat sasaran dan tepat waktu serta sesuai ketentuan yang
berlaku, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan UGB PAUD di
Daerah 3T Tahun 2018.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014
tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud tahun
2015-2019;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD tahun
2018
C. Tujuan Petunjuk Teknis
1. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan dan
menyalurkan bantuan;
2. Sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas dalam
memberikan rekomendasi kepada lembaga/organisasi yang mengajukan
bantuan;
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan setempat dalam memberikan
rekomendasi kepada lembaga/organisasi yang mengajukan bantuan;
4. Sebagai acuan bagi lembaga/organisasi yang mengajukan bantuan.
BAB II
PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UGB PAUD DI DAERAH 3T
A. Pengertian
Bantuan Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 adalah bantuan
pemerintah dalam bentuk uang untuk pembangunan gedung baru di daerah 3T
termasuk daerah yang terkena bencana/pinggiran, perbatasan/ daerah
pesisir/tepi pantai/termajinalkan, daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat yang pembangunannya dilaksanakan sendiri oleh lembaga penerima
bantuan.
B. Tujuan Penggunaan Bantuan
1. Tersedianya lembaga PAUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T);
2. Pemerataan kesempatan pembelajaran bagi anak usia dini di wilayah 3T; dan
3. Meningkatkan layanan PAUD berkualitas.
C. Sasaran Penerima Bantuan
Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan PAUD di
daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) termasuk di Provinsi Papua, Papua
Barat, daerah marjinal, dan yang membuka layanan ABK;
D. Waktu Pelaksanaan
No. Kegiatan Waktu
Tahap I Tahap II 1 Penerimaan proposal Akhir Mei 2018 Akhir Juni 2018 2 Seleksi proposal Akhir Mei 2018 Akhir Juni 2018 3 Penetapan calon penerima
bantuan Juni 2018 Juli 2018
4 Proses pencairan/penyaluran bantuan
Juni 2018 Juli 2018
5 Pelaksanaan bantuan Juli – Oktober 2018
Agustus – November 2018
6 Pelaporan dan Penyerahan BAST-BMN oleh penerima bantuan
November 2018
Desember 2018
E. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Terselenggaranya bantuan sesuai ketentuan dalam juknis;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan secara benar sesuai
ketentuan.
F. Prinsip Pelaksanaan Pembangunan
1. Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 dilaksanakan dengan
prinsip terbuka (transparan) dan bertanggung jawab (akuntabel).
2. Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,
penggunaan dana, dan serah terima pekerjaan. Pertanggungjawaban yang
tidak selesai akan muncul di Neraca sebagai Persediaan.
3. Penerima bantuan membentuk Tim Pembangunan dengan melibatkan
masyarakat.
G. Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan UGB PAUD
di Daerah 3T Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Direktorat Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Sosialisasi dan menginformasikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota tentang rencana penyaluran Bantuan UGB PAUD di
Daerah 3T Tahun 2018 melalui Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan
PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud Tahun 2018.
b. Membentuk Tim Pengelola Proposal
c. Melaksanakan seleksi calon penerima bantuan
d. Menetapkan calon Penerima Bantuan
e. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
f. Melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2D, menyalurkan dana
bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui bank penyalur
g. Menyampaikan foto kopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) kepada penerima bantuan dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
h. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan UGB
PAUD di Daerah 3T Tahun 2018.
i. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam
rangka melaksanakan pengawasan Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T
Tahun 2018 jika diperlukan.
j. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Bantuan UGB PAUD di
Daerah 3T Tahun 2018.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas
a. Menerima, mengadministrasikan, dan menyimpan proposal/permohonan
bantuan;
b. Melakukan verifikasi berdasarkan proposal;
c. Melakukan penilaian administrasi dan teknis;
d. Memberikan rekomendasi atas proposal;
e. Mengusulkan calon penerima bantuan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada satuan
PAUD dan satuan PNF yang menyelenggarakan program PAUD tentang
rencana penyaluran Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018.
b. Memberikan surat rekomendasi terhadap proposal bantuan UGB PAUD di
Daerah 3T Tahun 2018 yang memenuhi persyaratan.
c. Mengarsipkan foto kopi proposal dan SK Penetapan Penerimaan
Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 yang disampaikan oleh
Direktorat Pembinaan PAUD.
d. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan program bantuan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018.
3. Satuan PAUD penerima bantuan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Membuat dan mengajukan proposal/permohonan bantuan
b. Mengarsipkan fotokopi proposal bantuan
c. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan dana
bantuan
d. Membentuk Tim pelaksana pembangunan dengan melibatkan masyarakat.
e. Melaksanakan pekerjaan sesuai gambar dan RAB
f. Melengkapi usulan pencairan dana bantuan
g. Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan
h. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
i. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan
pekerjaan
j. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PPK
k. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari
Direktorat Pembinaan PAUD
BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN
A. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan mengalokasikan dana Bantuan Pembangunan UGB PAUD di Daerah
3T Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018.
B. Persyaratan Penerima Bantuan
Penerima Bantuan Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018, harus
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.
1. Persyaratan Administrasi
a. Mengajukan proposal Bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen
PAUD dan Dikmas, Kemendikbud;
b. Dokumen kepemilikan hak atas lahan yang jelas peruntukkannya untuk
penyelenggaraan program PAUD;
c. Melampirkan Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
d. Lokasi berada di daerah 3T termasuk daerah yang terkena
Format 3. Contoh Surat Permohonan Bantuan Pembangunan
Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T
KOP LEMBAGA PAUD
Nomor : .............. 2018 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD Daerah 3T Tahun 2018 Yang terhormat, Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud, Gedung E Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga PAUD :............................. Alamat :..................... Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di daerah kami, bersama ini kami mengajukan proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018, kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai bahan pertimbangan Ibu, kami lampirkan : 1. Proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T
Tahun 2018 2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota* Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih. ......, tgl-bln-thn
Kepala satuan PAUD/Pengelola
Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd ………………................ Nama Terang
Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Propinsi …… *) Pilih salah satu
Format 3: Contoh Surat Permohonan Rekomendasi
KOP LEMBAGA/ORGANISASI
Nomor : 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (u.p. Kepala Bidang
yang membidangi PAUD) atau UPT PAUD dan Dikmas /pejabat berwenang yang
memberikan rekomendasi
Jalan ……………………………………………………..
Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan mutu layanan PAUD, bersama ini kami
sampaikan berkas permohonan Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2018
yang ditujukan kepada Direktur Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,
Kemendikbud.
Sehubungan hal tersebut di atas, dan sesuai persyaratan dalam petunjuk teknis
Bantuan Ruang Kelas Baru PAUD Tahun 2018, kami mohon bapak/ibu dapat
memberikan rekomendasi kepada lembaga/ organisasi/yayasan kami
Telepon/HP yang dapat di hub : …………..………………………………………
E-mail : ………………………………………………….
Sebagai pertimbangan Kami bertanggung jawab penuh atas keabsahan
dokumen terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya
kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,
Ketua ………………
Ttd & stempel
……………………..…
(nama terang)
Format 4. Contoh Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA *
SURAT REKOMENDASI
Nomor : ……/……….…./…../2018
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*……… setelah dilakukan visitasi/verifikasi
terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan permohonan Bantuan Pembangunan
Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018, yang ditujukan kepada
Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :
Nama Satuan PAUD :.....................................
Nama Kepala Satuan PAUD :.....................................
Alamat :.....................................
Untuk mengajukan Proposal Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di
Daerah 3T Tahun 2018.
Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
...………, ............… 2017
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Ttd/cap
Nama terang
NIP.
*) Pilih salah satu
Format 5. Contoh Profil Pengusul Bantuan
PROFIL LEMBAGA PAUD PENGUSUL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD
DI DAERAH 3T TAHUN 2018
A. IDENTITAS PENGUSUL
1.Nama Lembaga PAUD : ………………………. 2.NPSN : ……………………….
3. Alamat
a. Jalan :……………………………………. : ………………………………….
b. RT/RW/Dusun : ……………………………. c. Desa/K elurahan*) : …………………………. d. Kecamatan : …………………………………. e. Kabupaten/Kota*) : …………………………………. f. Propinsi : …………………………. g. Kode Pos : ………………………………. h. No. Telp/HP : …………………………………. i. Email : ………………………………….
4. Kepala Sekolah
a. Nama Lengkap : …………………………. b. Jabatan : …………………………………. c. No. Telp/HP : ………………………………. d. Email : ………………………………….
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI 1.Status Kepemilikan Lahan: (...........) Milik Pemerintah Daerah (...........) Milik Pemerintah Desa (...........) Milik Yayasan (...........) Lain-lain. (Sebutkan).................
2. Surat Kepemilikan Lahan: (...........) Tidak Ada (...........) Ada, copy surat kepemilikan lahan terlampir
3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi Bangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 sebesar ......................... m2
4. Data Peserta/Calon Peserta Didik No Nama Peserta/
Calon Peserta Didik Tanggal Lahir
Nama Orang Tua
Pekerjaan Orang Tua
Alamat
1 2 3 dst
5. Data Calon Pendidik/Tenaga Kependidikan
No Nama Jenis
Kelamin Jabatan
Pendidikan Terakhir
Masa Kerja
1. Program PAUD yang Akan Dilaksanakan
No Jenis Program (TK/KB/TPA/SPS)
Jumlah Peserta/Calon Peserta Didik
Tahun Berdiri (jika
sudah ada)
Izin Pendirian/Operasional (jika sudah punya
Dikeluarkan Oleh
Nomor Tahun
1 2 3 4 JUMLAH
Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS atau lainnya
Format 6. Format SPTJM
KOP LEMBAGA PAUD
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) PENERIMA DANA PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN UGB DI DAERAH 3T
TAHUN 2017
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ......................................... Jabatan : ......................................... Nama Lembaga : ......................................... Alamat Jalan : ......................................... Desa/Kelurahan : ......................................... Kecamatan : ......................................... Kabupaten/Kota : ......................................... Propinsi : ......................................... Kode Pos : ......................................... Telepon/HP : ......................................... Email : .........................................
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas:
1. kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait
pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban
bantuan;
2. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan pembangunan UGB PAUD di
Daerah 3T;
3. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta
penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan;
Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau di proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.
......, tgl-bln-thn
Pengelola/Kepala Satuan PAUD......
Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd ………………................ nama terang
Format 7. Pakta Integritas
KOP LEMBAGA PAUD
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................... Jabatan : Pengelola/Kepala Sekolah Alamat Lembaga : ...................................... dalam rangka pekerjaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018, pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini; 3. Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun
yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2018
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
............, tgl-bln-thn
Kepala/Pengelola Satuan PAUD...... Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd
………………................ Nama Terang
Format 8. Contoh Foto Copy Rekening dan Saldo
CONTOH COPY BUKU REKENING BAGIAN DEPAN
CONTOH COPY BUKU REKENING BAGIAN SALDO (saldo akhir minimal Rp 250.000,-)
KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA ............. NOMOR : KEP-
TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD 3T
TAHUN 2017
Mengingat : a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan,
d. Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD 3T Tahun 2018 KESATU : Membentuk Tim Pembangunan UGB PAUD 3T Tahun 2018
Sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran Keputusan Ini KEDUA : Tim Pembangunan sebagaimana butir Kesatu di atas berfungsi
sebagai pelaksana teknis dan pengelolaan dana bantuan pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018.
KETIGA : Tim Pembangunan UGB PAUD 3T diangkat dengan masa tugas
periode Tahun Anggaran 2017. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada Tanggal : Pengelola Lembaga....* Ttd & stempel ..................................
Keterangan: * = ditulis nama lembaganya
LAMPIRAN : Surat Keputusan Pengelola Lembaga.................* Nomor : KEP – / Tanggal : Tentang : Susunan Tim Pembangunan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018
SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN UGB PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2018
NO NAMA JABATAN DALAM TIM JABATAN DILUAR TIM/KRITERIA 1
Penanggung Jawab Pengelola/Kepala Satuan PAUD
Pengelola Keuangan
1 Bendahara Bendahara Lembaga
2 Administrasi Keuangan Guru/TU
Pelaksana Pembangunan
1 Ketua Pengelola/Kepala Satuan PAUD
2 Sekretaris Guru/Wali Murid/Tokoh Masyarakat
3 Perencana Minimal lulusan SMA atau sederajat
4 Pengawas Minimal lulusan SMA atau sederajat
5 Anggota Guru/Wali Murid/Tokoh Masyarakat
6
7
DST
Pada Tanggal : Pengelola/Kepala Satuan PAUD............* Ttd & stempel ................................. NIP.
LAPORAN
A. FORMAT LAPORAN AWAL
KOP LEMBAGA PAUD
Nomor : .............. 2018
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Awal
Bantuan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018
Yang terhormat,
Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Pembinaan PAUD
Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pengelola : .............................
Nama Lembaga :.............................
Alamat Lembaga :.....................
Kami sampaikan bahwa PAUD/KB/TK/SPS*)...... telah menerima 70% dana
bantuan UGB PAUD di Daerah 3T Tahun 2018 sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh
puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening ............... a.n............. Untuk
selanjutnya digunakan sebagai uang muka pekerjaan Ruang Kelas Baru PAUD
Tahun 2018.
Bersamaan ini, kami lampirkan Foto kopi Rekening dan Foto kopi saldo setelah
dana masuk dalam rekening
Atas perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.
.....,.........................................
Kepala Sekolah
stempel & ttd
………………................
Nama Terang
NIP
Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...