SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
41
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN …anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/2019/salinan_juknis_rehab.pdf · usia dini, pengasuhan, pendidikan pra -sekolah dasar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak
Usia Dini Tahun 2019;
Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 101 Tahun
2018 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
192);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 136);
6. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137
Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146
Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia
Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1679);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22
Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 923)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun
2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 576);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18
tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 654);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43
tahun 2018 tentang Rincian Tugas Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1697);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN REHABILITASI/RENOVASI GEDUNG PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI TAHUN 2019.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan Rehabilitasi/Renovasi Gedung Pendidikan Anak Usia
Dini Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2019
Direktur Jenderal,
ttd
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,
ttd
Agus Salim
NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN REHABILITASI GEDUNG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan
akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi
terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan
dengan program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa
Cita ke-5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke-
6 “meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional”, dan Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter
bangsa”.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)
pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak
dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada
dengan komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan bahwa pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan
dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak
usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas,
sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen
pemerintah berangkat dari kesadaran akan keberlanjutan suatu bangsa
yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan
itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil
penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan sangat
berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Sebagai salah satu langkah startegis dalam mewujudkan perluasan akses
dan peningkatan kualitas PAUD pada tahun 2019, Pemerintah dalam hal ini
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program bantuan pemerintah
untuk Rehabilitasi Gedung PAUD pada Tahun 2019.
Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD pada Tahun 2019
dimaksudkan untuk membantu meningkatkan mutu prasarana PAUD yang
merupakan bagian dari strategi untuk mendukung peningkatan akses
layanan PAUD berkualitas.
Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik
(good) dan bersih (clean), terbuka (transparant), dan bertanggungjawab
(accountable) telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) Percontohan Tahun 2019 agar tepat sasaran, tepat guna, dan tepat
waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku.
B. Tujuan Petunjuk Teknis
Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas,
Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan setempat,
yayasan/organisasi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam
pengelolaan, pendayagunaan, pertanggungjawaban, supervisi, dan
pengawasan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
C. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Terlaksananya Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
ketentuan.
BAB II
PROGRAM BANTUAN REHABILITASI GEDUNG PAUD
A. Pengertian
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 adalah bantuan pemerintah
dalam bentuk uang yang diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggara
program PAUD untuk merehabilitasi Gedung PAUD sesuai dengan tingkat
kerusakan.
B. Tujuan Penggunaan Bantuan
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 ditujukan untuk:
1. Mengembalikan kelayakan fungsi prasarana PAUD.
2. Mendukung peningkatan mutu prasarana PAUD.
3. Mendukung peningkatan layanan PAUD yang berkualitas.
C. Prinsip Pelaksanaan Rehabilitasi
Bantuan Rehabilitasi Tahun 2019 dilaksanakan dengan prinsip:
1. terbuka (transparan), dapat diakses oleh semua pihak;
2. akuntabel, penerima bantuan bertanggungjawab atas pelaporan dan
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana, dan serah
terima pekerjaan;
3. swakelola oleh Penerima Bantuan dengan membentuk Tim Pembangunan
Rehabilitasi.
D. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019.
E. Penerima Bantuan
Penerima bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD adalah Satuan Pendidikan
penyelenggara program PAUD yang membutuhkan rehabilitasi gedung.
F. Persyaratan Penerima Bantuan
Lembaga yang mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis sebagai berikut.
1. Persyaratan Administrasi
a. Memiliki NPSN
b. Memiliki izin operasional/penyelenggaraan minimal 3 tahun beroperasi
c. Memiliki anak didik sekurangnya 25 orang
d. Memiliki pendidik PAUD sekurangnya satu orang yang telah mengikuti
Pelatihan PAUD
e. Tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) PAUD
f. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur
Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud.
2. Persyaratan Teknis
a. Bangunan yang diajukan tidak menyatu dengan rumah tempat tinggal.
b. Foto dokumentasi kerusakan bangunan PAUD yang diajukan untuk
direhab.
c. Gambar denah bangunan yang akan direhab.
d. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
e. Jadwal Pelaksanaan
f. Surat Hak atas tanah, atas nama Lembaga PAUD/Yayasan
G. Bentuk Bantuan
Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini mengalokasi dana bantuan rehabilitasi
Gedung PAUD sejumlah Rp25.900.000.000,00 (dua puluh lima milyar
sembilan ratus juta rupiah), paling sedikit untuk 370 lembaga penerima
bantuan.
Bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan rincian besar bantuan sebagai
berikut:
1. Besar bantuan untuk pekerjaan rehabilitasi Gedung PAUD yang
diberikan kepada masing-masing penerima bantuan ditetapkan oleh
pemberi bantuan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan dan
indeks harga satuan biaya yang disahkan oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan/atau harga survey.
2. Dana bantuan rehabilitasi gedung dikategorikan ke dalam 3 kategori,
rehab ringan, rehab sedang dan rehab berat.
Besarnya biaya Rehabilitasi disesuaikan dengan tingkat kerusakannya,
yang ditentukan sebagai berikut:
1. Tingkat kerusakan ringan, biayanya maksimum adalah sebesar 30% dari
harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
2. Tingkat kerusakan sedang, biayanya maksimum adalah sebesar 45%
dari harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama;
3. Tingkat kerusakan berat, biayanya maksimum adalah sebesar 65% dari
harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung baru yang
berlaku, untuk tipe/kelas dan lokasi yang sama.
H. Rincian Penggunaan Bantuan
Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD diperuntukan untuk pekerjaan rehabilitasi
Gedung PAUD beserta biaya operasional dengan rincian sebagai berikut:
1. Pekerjaan Rehabilitasi Gedung PAUD
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Biaya Operasional
a. Perencanaan
b. Pengawasan
c. Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2. Biaya konstruksi/pembangunan fisik Minimal 94%
a. Biaya operasional perencanaan digunakan untuk honorarium tenaga
perencana rehabilitasi gedung dan hal yang berhubungan dengan
perencanaan (contoh:penyusunan RAB, transport survey harga
setempat).
b. Biaya operasional pengawasan digunakan untuk honorarium Tenaga
Pengawas Pembangunan dan hal yang berhubungan dengan pengawasan
(contoh: transport rapat, konsumsi).
c. Biaya operasional pengelolaan digunakan untuk administrasi dan
pelaporan tentang pengelolaan bantuan termasuk penggandaan dokumen
yang diperlukan, rapat, dan ATK.
BAB III
TATA CARA PENGAJUAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN REHAB KELAS PAUD
A. Mekanisme Kerja Penyaluran Dana Bantuan
r
1. Direktorat Pembinaan PAUD bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan tentang rencana
penyaluran Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 melalui
Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas,
Kemendikbud Tahun 2019.
b. Menetapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Rehabilitasi.
- Verifikasi usulan bantuan
- Merekomendasikan usulan bantuan
- Melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan
Penerima Bantuan
Kemendikbud
Ditjen PAUD dan DIKMAS
Direktorat Pembinaan PAUD
Kabupaten/Kota
- Sosialisasi
- Penilaian
- Penetapan Penerima Bantuan
- Penyaluran/Pencairan dana bantuan
- Pembinaan
UPT PAUD dan DIKMAS
- Membantu mensosialisasikan bantuan ke
Kab/Kota
- Membantu mengkoordinasi dengan Kab/Kota
untuk pengajuan calon penerima bantuan
- Merekomendasikan usulan bantuan
- Membuat pengajuan
Melaksanakan pembangunan sesuai dokumen yang
disepakati
- Menyampaikan laporan hasil pekerjaan
- Memanfaatkan gedung hasil pekerjaan setelah mendapat
BAST
c. Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan PAUD tentang
Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019.
d. Melaksanakan seleksi usulan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun
2019.
e. Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari tahap
penilaian pengajuan bantuan dari pengusul.
f. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019.
g. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penerima Bantuan
h. Melaksanakan proses pencairan: SPP, SPM, SP2D, menyalurkan dana
bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui bank penyalur
i. Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019 kepada penerima bantuan dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
j. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019 kepada penerima bantuan.
k. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan
Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019.
l. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam
rangka melaksanakan pengawasan Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD
Tahun 2019 jika diperlukan.
m.Melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Bantuan Rehabilitasi
Gedung PAUD Tahun 2019.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas bertugas dan
bertanggung jawab:
a. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam mensosialisasikan
bantuan pembangunan PAUD Percontohan ke Kabupaten/ kota sesuai
dengan kebutuhan daerah berdasarkan data hasil pemetaan mutu.
b. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam hal mengkoordinir
dokumen pengajuan dari Kabupaten/Kota.
c. Memberikan rekomendasi atas usulan bantuan Rehabilitasi Gedung
PAUD.
d. Melakukan monitoring dan pembinaan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggung jawab:
a. Meneliti kebenaran dan keabsahan dokumen pengajuan.
b. Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan rehabilitasi Gedung
PAUD dari pemerintah desa atau masyarakat (apabila pengajuan bukan
dari Dinas Pendidikan).
c. Melakukan koordinasi dengan Lembaga penerima bantuan rehabilitasi
dalam rangka monitoring dan evaluasi.
4. Penerima Bantuan Rehabilitasi Gedung PAUD Tahun 2019 bertugas
dan bertanggung jawab untuk:
a. Menunjuk Perencana bangunan dan pengawas bangunan sesuai
kriteria yang ditetapkan
b. Membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuan sesuai dengan
ketentuan yang dipersyaratkan dalam persyaratan Administrasi dan
Persyaratan Teknis.
c. mengarsipkan fotokopi usulan bantuan serta lampirannya.
d. menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan
dana bantuan
e. melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama (termasuk
gambar, jadwal, dan RAB) yang disepakati dengan Pemberi Bantuan.
f. Menyampaikan laporan awal
g. Mendokumentasikan:
1) Pelaksanaan pekerjaan sejak dari kondisi awal sebelum
pembangunan.
2) Semua Kuitansi dan Nota bukti penggunaan dana untuk
pembangunan dan pembelian APE mebel.
3) Membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran kedalam Buku
Kas Umum.
h. Menyampaikan laporan akhir setelah pelaksanaan rehabilitasi Gedung
PAUD selesai.
i. menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada
PPK yang ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
B. Tata Kelola Pengajuan dan Pencairan Bantuan
1. Pengajuan Usulan Bantuan
a. Calon penerima dana bantuan menyusun kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam Petunjuk
Teknis ini.
b. Usulan /proposal memuat:
1) Judul Sampul Usulan (Contoh Format terlampir);
2) Surat Permohonan Bantuan (Contoh Format terlampir);
3) Alasan, Tujuan, Hasil yang diharapkan (Contoh Format terlampir);
4) Profil Lembaga Pengusul (Contoh Format terlampir );
5) Surat rekomendasi dari dinas pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas
setempat/Pejabat yang berwenang (Contoh Format terlampir);
6) Dokumen kepemilikan hak atas lahan atas nama pengusul yang