SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU DAN REVITALISASI GEDUNG TAHUN 2018 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Percontohan Melalui Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
57
Embed
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN …anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/Juknis/2018/juknis... · Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERCONTOHAN
MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU DAN REVITALISASI GEDUNG
TAHUN 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis
Bantuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Percontohan
Melalui Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi
Gedung Tahun 2018;
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
2. Keputusan Presiden Nomor 91/M Tahun 2015 tentang
Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 593);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 381);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK
TEKNIS BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PERCONTOHAN MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG
BARU DAN REVITALISASI GEDUNG TAHUN 2018.
Pasal 1
Petunjuk Teknis Bantuan PAUD Percontohan Melalui
Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun
2018, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat ini.
Pasal 2
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2018
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 22 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
PAUD PERCONTOHAN MELALUI
PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU DAN
REVITALISASI GEDUNG TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peningkatan
akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi
terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan
program prioritas yang diamanatkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita ke-5
“meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, Nawa Cita ke- 6
“meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional”, dan
Nawa Cita ke-8 yaitu “melakukan revolusi karakter bangsa”. Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada poin
ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif
melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Keberlanjutan suatu bangsa
ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus
dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Jumlah Anak Usia Dini usia 3-6
tanun tahun 2017/2018 sebanyak 19.234.500 orang dengan Angka Partisipasi
Kasar sebesar 74,28%.
Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD)
merupakan pendidikan yang paling mendasar, dan PAUD yang berkualitas akan
sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.
Pelaksanaan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Unit Gedung Baru dan
Revitalisasi Gedung PAUD Tahun 2018 dimaksudkan untuk membantu
penyediaan prasarana PAUD yang merupakan bagian dari strategi untuk
mendukung peningkatan akses layanan PAUD berkualitas.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tanggungjawab bersama Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat atas pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan nasional, maka Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat khususunya Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyelenggarakan Pelaksanaan Bantuan
PAUD Percontohan Melalui Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi
Gedung Tahun 2018.
Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan, serta akuntabilitas pelaksanaan bantuan PAUD Percontohan melalui
Unit Gedung Baru dan Revitaliasi Gedung Tahun 2018, agar tepat sasaran dan
tepat waktu serta sesuai ketentuan yang berlaku, maka diterbitkan Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan Unit
Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas
Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013
tentang Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
47 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Ditjen
PAUD dan Dikmas
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2018.
C. Tujuan Petunjuk Teknis
1. Sebagai acuan bagi Direktorat Pembinaan PAUD dalam menetapkan dan
menyalurkan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan Unit
Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
2. Sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas dalam
memberikan rekomendasi kepada calon penerima Bantuan yang akan
mengajukan bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan Unit
Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
3. Sebagai acuan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam memberikan
rekomendasi kepada calon penerima Bantuan PAUD Percontohan Melalui
Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
4. Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah/Organisasi/Yayasan/Masyarakat/
Lembaga PAUD yang akan mengajukan Bantuan PAUD Percontohan Melalui
Pembangunan Unit Gedung Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018.
BAB II
PROGRAM BANTUAN PAUD PERCONTOHAN MELALUI UNIT GEDUNG BARU
DAN REVITALISASI GEDUNG
A. Pengertian
PAUD Percontohan adalah satuan PAUD yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah/masyarakat yang dapat menjadi rujukan bagi satuan
PAUD lain di sekitarnya dalam pemenuhan Standar Nasional PAUD.
Bantuan Unit Gedung Baru PAUD (UGB) Percontohan adalah bantuan
pemerintah dalam bentuk uang yang dilaksanakan untuk pembangunan UGB
yang dirintis sebagai rujukan pemenuhan Standar Nasional PAUD khususnya
standar Prasarana Gedung PAUD yang dilaksanakan sendiri oleh lembaga
penerima bantuan.
Bantuan Revitalisasi Gedung PAUD adalah bantuan pemerintah dalam
bentuk uang, dilaksanakan untuk pengembangan lembaga PAUD yang akan
digunakan sebagai PAUD Percontohan.
B. Tujuan Penggunaan Bantuan
1. Meningkatkan layanan PAUD berkualitas;
2. Menjadikan percontohan/rujukan pemenuhan sarana dan prasarana PAUD
sesuai peraturan tentang Standar Nasional PAUD;
3. Tersedianya lembaga PAUD yang dapat dijadikan sebagai tempat rujukan
bagi pengelolaan program dan pembelajaran PAUD di wilayahnya.
4. Terselenggaranya program pembelajaran yang berpusat kepada anak dan
sesuai tahapan tumbuh kembang anak.
5. Menggerakkan inovasi dan motivasi untuk pelaksanaan PAUD berkualitas.
6. Pusat magang, percontohan, dan peningkatan kualitas layanan program
PAUD yang sesuai dengan kondisi, potensi dan budaya.
C. Sasaran Penerima Bantuan
1. Pemerintah Daerah/Masyarakat yang belum mempunyai dan berkomitmen
mendirikan PAUD Percontohan;
2. Yayasan/Organisasi/Lembaga PAUD yang berkomitmen meningkatkan
kelayakan dan kualitas menjadi PAUD Percontohan.
D. Waktu Pelaksanaan
No. Kegiatan Waktu
Tahap I Tahap II 1 Penerimaan proposal Akhir Mei 2018 Akhir Juni 2018 2 Seleksi proposal Akhir Mei 2018 Akhir Juni 2018 3 Penetapan calon penerima
bantuan Juni 2018 Juli 2018
4 Proses pencairan/penyaluran bantuan
Juni 2018 Juli 2018
5 Pelaksanaan bantuan Juli – Oktober 2018
Agustus – November 2018
6 Pelaporan dan Penyerahan BAST-BMN oleh penerima bantuan
November 2018
Desember 2018
E. Indikator Keberhasilan
1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat
sasaran;
2. Adanya pembangunan UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai
ketentuan.
F. Prinsip Pelaksanaan Pembangunan
1. Pembangunan PAUD Percontohan melalui UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun
2018 dilaksanakan dengan prinsip terbuka (transparan) dan bertanggung
jawab (akuntabel).
2. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan,
penggunaan dana, serah terima pekerjaan.
3. Penerima Bantuan UGB PAUD Percontohan membentuk Unit Pengelola
Keuangan dan Kegiatan (UPKK), dan penerima bantuan Revitalisasi Gedung
membentuk Tim Pelaksana Pembangunan. Masing-masing melibatkan
masyarakat.
G. Tugas dan Tanggung Jawab
Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan PAUD
Percontohan Melalui UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018 dapat diuraikan
sebagai berikut:
1. Direktorat Pembinaan PAUD
a. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan kepada dinas pendidikan
tentang rencana penyaluran Bantuan PAUD Percontohan Melalui UGB dan
Revitalisasi Gedung Tahun 2018 melalui Anggaran (DIPA) Direktorat
Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemendikbud Tahun 2018.
b. Menetapkan gambar kerja dan rencana anggaran biaya pembangunan.
c. Menerbitkan SK Direktur Pembinaan PAUD tentang Pembentukan Tim
Penilai Usulan Bantuan PAUD Percontohan Melalui UGB dan Revitalisasi
Gedung Tahun 2018.
d. Melaksanakan seleksi usulan Bantuan PAUD Percontohan Melalui UGB
dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
e. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan PAUD Percontohan Melalui
UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
f. Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan PAUD
Percontohan Melalui UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018 kepada
lembaga penerima bantuan.
g. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan PAUD
Percontohan Melalui UGB dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018;
h. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan dalam rangka
melaksanakan pengawasan Bantuan PAUD Percontohan Melalui UGB dan
Revitalisasi Gedung Tahun 2018 jika diperlukan.
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) PAUD dan Dikmas
a. Menerima, mengadministrasikan, dan menyimpan proposal/permohonan
bantuan;
b. Melakukan verifikasi berdasarkan proposal;
c. Melakukan penilaian administrasi dan teknis;
d. Memberikan rekomendasi atas proposal;
e. Mengusulkan calon penerima bantuan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Memberikan surat rekomendasi atas proposal.
b. Mengarsipkan proposal dan SK Penetapan Penerima Bantuan.
c. Dapat membuat dan mengajukan proposal UGB PAUD Percontohan tahun
2018 kepada Direktur Pembinaan PAUD.
d. Membantu Direktorat Pembinaan PAUD dalam melaksanakan pengawasan
kepada Penerima Bantuan;
e. Membentuk dan menetapkan UPKK untuk UGB dan Tim Pelaksana
Pembangunan untuk Revitalisasi Gedung Tahun 2018 yang diajukan oleh
dinas pendidikan.
4. Pengusul Bantuan PAUD Percontohan Melalui UGB dan Revitalisasi Gedung
Tahun 2018 bertugas dan bertanggung jawab untuk:
a. Membuat dan mengajukan proposal/permohonan bantuan
b. Mengarsipkan fotokopi proposal bantuan
c. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan
dana bantuan
d. Membentuk UPKK bagi pengusul UGB PAUD, dan membentuk Tim
Pelaksana Pembangunan bagi pengusul Revitalisasi Gedung PAUD.
Pembentukan tersebut dengan melibatkan masyarakat.
e. Melaksanakan pekerjaan mengacu gambar kerja dan RAB
f. Melengkapi usulan pencairan dana bantuan
g. Mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan
h. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan
i. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan
pekerjaan;
j. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan kepada PPK;
k. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dari
Direktorat Pembinaan PAUD.
5. UPKK pada pengusul UGB PAUD/Tim Pelaksana Revitalisasi Gedung PAUD:
UPKK/Tim Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Gedung PAUD paling sedikit
terdiri atas orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk
menguji tagihan, memerintahkan pembayaran, dan melaksanakan
pembayaran. Orang yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang tersebut
tidak boleh saling merangkap.
UPKK/Tim Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Gedung PAUD dibantu oleh
Tim Teknis yang terdiri dari Perencana, Pelaksana, dan Pengawas dan SK
Penetapan Tim Teknis ditandatangani oleh Ketua UPKK/Ketua Tim Pelaksana
Pembangunan Revitalisasi Gedung PAUD.
UPKK/Tim Pelaksana Pembangunan Revitalisasi Gedung PAUD bertugas:
a. membuat rincian mengenai rencana kegiatan pembangunan gedung,
penyediaan alat permainan edukatif dan meubelair, dan biaya operasional
yang diperlukan.
b. Melaksanakan pengelolaan bantuan
c. menyampaikan bukti penerimaan dana tahap I.
d. mengadministrasikan seluruh dokumen administrasi yang terkait dengan
e. proses pembangunan gedung, penyediaan sarana maupun dokumen yang
terkait dengan penarikan dan penggunaan dana bantuan.
f. menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana Tahap I sebagai
dasar penagihan pencairan dana Tahap II.
g. mencatat seluruh penerimaan dan penggunaan dana secara rinci, teratur,
dan dengan bukti-bukti pengeluaran.
h. Membuat laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir penggunaan dana
bantuan kepada Direktorat Pembinaan PAUD ditembuskan kepada dinas
pendidikan sesuai kewenangannya.
BAB III
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN PAUD PERCONTOHAN
MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU DAN REVITALISASI GEDUNG
A. Pemberi Bantuan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bantuan sebagaimana
tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018.
B. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Persyaratan Umum
a. Dokumen kepemilikan hak atas lahan oleh pemerintah daerah/lembaga
yayasan/organisasi/masyarakat dikuatkan dengan Akta Tanah/SK Bupati
tentang peruntukan lahan untuk PAUD;
b. Memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau UPT PAUD dan Dikmas;
c. Lokasi usulan UGB/Revitalisasi berada di pemukiman yang padat populasi
anak usia dini atau memiliki prospek akan menjadi pusat pemukiman
penduduk;
d. Memiliki potensi untuk dijadikan rujukan PAUD disekitarnya;
e. Bersedia menyelenggarakan minimal dua layanan program PAUD (Taman
1) Total luas lahan kosong siap bangun minimal 1.000 m2.
2) Tanah datar, lokasi tanah tidak memiliki beda tinggi/kemiringan yang
curam.
3) Melampirkan foto dan eksisting sekitar lokasi calon bangunan UGB
PAUD Percontohan.
4) Menyertakan denah lokasi yang disertai dengan arah mata angin,
batas-batas dan ukuran tanah.
b. Revitalisasi Gedung PAUD:
1) Total lahan yang dimiliki minimal 1.000 m2
2) Sudah memiliki bangunan ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang
guru, dan toilet tetapi belum memadai sebagai PAUD Percontohan;
3) Memerlukan pembangunan gedung untuk, antara lain: ruang
serbaguna, tambahan ruang kelas, perpustakaan, rehabilitasi ruang
kelas yang mempunyai toilet, ruang tidur anak, tempat cuci tangan
agar layak sebagai PAUD Percontohan; dan/atau sesuai kebutuhan
lembaga penerima bantuan.
4) Melampirkan foto bangunan PAUD yang saat ini sudah ada dan akan
dijadikan PAUD Percontohan.
C. Kelengkapan Pengajuan Bantuan
1. UGB PAUD :
a. Surat Permohonan Bantuan;
b. SK UPKK yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab lembaga calon penerima
bantuan;
c. Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan/UPT PAUD dan Dikmas
setempat;
d. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari
Penanggung Jawab lembaga calon penerima bantuan yang berisi
kesanggupan:
1) menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan
kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD;
2) menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD Percontohan
untuk keberlangsungan penyelenggaraan layanan PAUD;
3) menampung minimal 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga
tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD;
e. Bersedia menandatangani pakta integritas
f. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) setelah
memperoleh dan menggunakan bantuan;
g. Melampirkan fotokopi rekening atas nama UPKK;
h. Melampirkan fotokopi NPWP Dinas Pendidikan;
i. Melampirkan surat pernyataan keabsahan/keaslian dokumen;
j. Foto kopi Surat Kepemilikan Lahan;
k. Denah Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi Tanah, dan
Ukuran Tanah;
l. Foto lahan dan denah batas-batas lokasi lokasi calon bangunan Unit
Gedung Baru PAUD Percontohan Tahun 2018
2. Revitalisasi Gedung PAUD :
a. Surat Permohonan Bantuan
b. Lahan milik lembaga PAUD/yayasan/organisasi/masyarakat;
c. Memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
atau UPT PAUD dan Dikmas setempat;
d. Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari
Penanggung Jawab lembaga calon penerima bantuan yang berisi
kesanggupan:
1) Sanggup menyediakan pendidik yang mengarah pada pemenuhan
kualifikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD;
2) menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD Percontohan
untuk keberlangsungan penyelenggaraan layanan PAUD;
3) menampung minimal 30% anak usia dini yang berasal dari keluarga
tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD;
e. Bersedia menandatangani pakta integritas.
f. Melampirkan profil lembaga pengusul bantuan;
g. Bersedia menampung minimal 30% anak usia dini yang berasal dari
keluarga tidak mampu untuk mendapat layanan PAUD.
h. Rekening atas nama Lembaga PAUD
i. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
j. Telah melaksanakan layanan PAUD;
k. Bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
sebelum menerima bantuan.
l. Bersedia membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
setelah memperoleh dan menggunakan bantuan.
m. Pengelola Lembaga PAUD menetapkan Tim Pelaksana Bantuan
Revitalisasi Gedung PAUD.
D. Bentuk Bantuan
Bantuan diberikan dalam bentuk uang. Pencairan dana bantuan dilakukan
dalam 2 (dua) tahap.
Alokasi dana bantuan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima
milyar rupiah) untuk 125 paket bantuan dengan rincian sebagai berikut:
1. Alokasi dana bantuan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima
milyar rupiah) akan disalurkan dalam 25 paket UGB.
2. Alokasi dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar
rupiah) akan disalurkan dalam 100 paket Revitalisasi Gedung
E. Rincian Penggunaan Bantuan
No Penggunaan Dana Bantuan Persentase
1. Biaya Operasional
a. Perencanaan
b. Pengawasan
c. Pengelolaan
Maksimal
3%
2%
1%
2. Biaya konstruksi/pembangunan fisik Minimal 84%
3. APE dan meubelair Maksimal 10%
Biaya konstruksi/pembangunan fisik digunakan untuk pembangunan UGB
PAUD/Revitalisasi Gedung PAUD mengacu pada gambar kerja dan rencana
anggaran biaya yang telah disepakati oleh Penerima Bantuan dengan Direktorat
Pembinaan PAUD.
Biaya pengelolaan dapat digunakan untuk:
Biaya administrasi dan pelaporan tentang pengelolaan bantuan termasuk
penggandaan dokumen yang diperlukan, rapat UPKK/Tim Pelaksana;
Transportasi survei barang dan ATK;
Honor UPKK/Tim Pelaksana Pembangunan (selain pengawas dan perencana)
dll.
Biaya untuk penyediaan APE dan meubelair digunakan untuk menunjang
pembelajaran dan melengkapi fasilitas bangunan PAUD Percontohan. Pemilihan APE
didasarkan pada upaya optimalisasi seluruh aspek perkembangan anak usia dini
dengan merujuk pada keamanan dan kualitas APE, dan kearifan lokal.
F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan
1. Pengajuan Proposal
Calon penerima dana bantuan menyusun kelengkapan persyaratan
administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini.
Proposal ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
melalui UPT PAUD dan Dikmas sebagaimana Lampiran II.
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dapat melakukan
penunjukkan kepada:
a. Lembaga penyelenggara program di daerah Tertinggal, Terluar, dan
Terdepan (3T), perbatasan dengan negara lain
b. Lembaga Penyelenggara Program PAUD yang terkena bencana
c. Lembaga terakreditasi atau berkinerja baik
d. Lembaga yang menjadi implementasi model /program
e. Lembaga yang menerima penghargaan atas prestasi tertentu
f. Lembaga-lembaga di wilayah yang belum ada UPT PAUD dan Dikmas.
Lembaga yang ditunjuk mengajukan permohonan/permintaan bantuan ke
alamat:
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud
u.p. Kepala Subdit Sarana dan Prasarana
Gedung E Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman
Senayan - Jakarta
Jakarta 10270 Telp. (021) 57900502
Proposal yang masuk langsung ke Direktorat Pembinaan PAUD maupun
melalui UPT PAUD dan Dikmas menjadi milik Direktorat Pembinaan PAUD.
UPT PAUD dan Dikmas berkewajiban mengadministrasikan dan menyimpan
proposal beserta kelengkapannya.
2. Mekanisme Seleksi
a. Tim verifikasi melakukan verifikasi sesuai dengan proposal yang diajukan
yang dibuktikan dengan berita acara verifikasi.
b. Berdasarkan berita acara verifikasi, Pejabat Pembuat Komitmen
menetapkan lembaga penerima bantuan dalam bentuk surat keputusan
yang disahkan oleh KPA
c. Direktorat Pembinaan PAUD dapat juga menerima usulan permohonan
bantuan dari Stakeholder dan melakukan verifikasi berdasarkan data dan
informasi yang akurat dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi
anggaran. Proses selanjutnya menyesuaikan tahapan b dan c.
3. Penetapan Penerima Bantuan
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sub Direktorat (Subdit) Sarana dan
Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD membentuk Tim Pengelola Proposal
untuk melakukan pengelolaan proposal bantuan dengan kelengkapan
persyaratan administrasi dan teknis.
b. Tim Pengelola Proposal terdiri atas tim administrasi dan tim penilai
c. Tim Penilai Proposal melaksanakan penilaian proposal
d. Tim Pengelola Proposal menyampaikan hasil penilaian kepada PPK Sub
Direktorat Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD untuk
ditetapkan sebagai penerima Bantuan.
PPK dapat menetapkan penerima bantuan:
1) berdasarkan usulan tim penilai proposal berdasarkan hasil
penilaian/evaluasi;
2) berdasarkan data dan informasi yang akurat; dan/atau
3) berdasarkan verifikasi/visitasi langsung ke lembaga oleh pihak berwenang
dengan tetap mengacu pada persyaratan administrasi dan teknis;
PPK menetapkan Lembaga Penerima bantuan, yang memuat :
1) identitas penerima bantuan
2) nominal uang
3) nomor rekening penerima bantuan
4. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
Perjanjian kerjasama merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana
bantuan. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh Ketua UPKK/ Ketua Tim
Pelaksana Pembangunan dan PPK. Adapun mekanisme penandatanganan
perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut.
a. PPK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan PAUD menyiapkan
perjanjian kerja sama yang memuat:
1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2) jumlah bantuan yang diberikan;
3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana
yang disepakati
5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa
dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6) sanksi; dan
7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah
pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
b. PPK dan lembaga penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sama;
5. Waktu Pencairan
Pelaksanaan bantuan ditetapkan sebagai berikut:
1. Pencairan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada tahun anggaran 2018
2. Pencairan tahap 1 dilaksanakan setelah penandatanganan perjanjian
kerja sama
3. Pekerjaan pembangunan fisik mulai dilaksanakan setelah pencairan
tahap 1
4. Pencairan tahap 2 setelah pelaksana kegiatan melaporkan kegiatan
minimal 50%. Isi laporan berupa kemajuan pekerjaan fisik yang
ditandatangani pengawas dan Ketua Tim Pelaksana/Ketua UPKK dan
dokumentasi pekerjaan 0 s/d 50%
5. Pelaksanaan Pekerjaan selama 120 hari kalender terhitung sejak satu
minggu dana tahap 1 masuk ke rekening lembaga penerima bantuan.
6. Laporan akhir pengelolaan bantuan dan penyerahan Berita Acara Serah
Terima Barang Milik Negara (BAST-BMN) diserahkan setelah pekerjaan
fisik selesai 100 %, dibuktikan:
Laporan penggunaan dana, print out dokumentasi pekerjaan 0 s/d
100%, laporan kemajuan pekerjaan fisik 0 s/d/ 100%, Buku Kas
Umum, laporan pajak, kuitansi dan nota pembelanjaan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB).
6. Tahapan Penyaluran
Penyaluran Bantuan PAUD Percontohan Melalui Unit Gedung Baru dan
Revitalisasi Gedung PAUD Tahun 2018 dilakukan dalam 2 (dua) tahap
pencairan sebagai berikut.
Tahap
Penarikan
Besaran Dana
Bantuan
Kemajuan
Pekerjaan
Tahap I 70% 0%
Tahap II 30% 50%
a. PPK mengajukan permintaan pembayaran tahap I dengan melampirkan:
1) perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan PPK;
2) kuitansi bukti penerimaan uang Tahap I yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan dan PPK
3) Rencana anggaran dan biaya;
b. PPK mengajukan permintaan pembayaran tahap II, dengan melampirkan
1) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan foto dokumentasi.
2) kuitansi bukti penerimaan dana tahap II yang telah ditandatangani
oleh penerima;
3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)
c. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur
1) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur
yang ditunjuk
2) Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan
yang telah ditentukan
3) PPK melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh
penerima bantuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan
Petunjuk Teknis ini.
4) PPK mengajukan permintaan pencairan dana (SPP)
5) Pejabat penadatangan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan
permohonan SP2D kepada KPPN
6) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur
7) PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana
kepada lembaga penerima bantuan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan
Jangka waktu pelaksanaan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Unit Gedung
Baru dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018 adalah maksimal 120 (seratus dua
puluh) hari kalender, terhitung satu minggu setelah dana masuk ke rekening
penerima bantuan.
8. Perubahan Pelaksanaan
Perubahan pelaksanaan dari rencana semula yang dicantumkan dalam proposal
harus memperoleh persetujuan tertulis dari PPK.
Perubahan pelaksanaan diatur sebagai berikut.
1. Penerima bantuan menyampaikan usulan perubahan rencana gambar,
rencana anggaran biaya, waktu pelaksanaan dan atau hal hal lain terkait
dengan pelaksanaan bantuan ini, secara tertulis kepada PPK disertai dengan
alasan perubahan;
2. PPK menelaah usulan perubahan tersebut. Apabila setuju PPK
menyampaikan surat persetujuan atas usulan tersebut;
F. Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Penerima bantuan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan
pemanfaatan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban bantuan
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari
penyimpangan. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada
akhir tahun anggaran, meliputi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan
penggunaan dana bantuan.
Lembaga penerima dana Bantuan PAUD Percontohan Melalui Unit Gedung Baru
dan Revitalisasi Gedung Tahun 2018 menyampaikan:
1. laporan awal (penerimaan dana tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan);
2. laporan kemajuan pekerjaan;
3. laporan akhir, meliputi:
a. Laporan pertanggungjawaban bantuan
b. Dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
d. Berita Acara Serah Terima,
Jika terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti surat
setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan
perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan
pertanggungjawaban bantuan.
2. Laporan Penggunaan Dana Bantuan
Lampiran laporan penggunaan dana bantuan:
1. Kuitansi dan Bukti Pembelian
Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:
a. Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi
stempel perusahaan/toko.
b. Faktur/nota pembelian.
2. Bea Materai Setiap Kuitansi Pembelian/Pembayaran:
a. sampai dengan Rp 250.000,- tidak perlu dibubuhi materai.
b. senilai di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- harus dibubuhi
materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
c. senilai di atas Rp 1.000.000,- harus dibubuhi materai Rp 6.000,- (enam
ribu rupiah).
materai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika pembelian
dikenai stempel toko/penjual.
BAST adalah surat yang menyatakan bahwa pihak penerima bantuan telah
menyelesaikan seluruh pekerjaannya termasuk didalamnya laporan tentang
penggunaan dana dan penyetoran ke kas negara jika ada sisa dana.
SPTB adalah surat pernyataan yang diterbitkan lembaga penerima bantuan yang
memuat bahwa:
1) Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada
yang berhak menerima;
2) Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang
telah dilaksanakan;
3) Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh
aparat pengawas fungsional pemerintah;
4) Apabila dikemudian hari, pernyataan yang dibuat ini mengakibatkan kerugian
negara maka pembuat surat pernyataan ini siap dituntut penggantian
kerugian negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Contoh BAST dan SPTB terdapat dalam format terlampir;
1) BAST dan SPTB di verifikasi oleh PPK dan hasilnya disampaikan kepada
penerima bantuan;
2) BAST dan SPTB yang sudah benar dicetak dan ditandatangani oleh kepala
dinas pendidikan atau yang diberi kuasa dan dikirim ke alamat Pejabat
Pembuat Komitmen pada Subdit Sarana dan Prasarana, Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Komplek Kemendikbud Gedung E
Lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta dengan dilampiri
foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Untuk foto maksimal 2
lembar dengan latar belakang spanduk kegiatan. Khusus untuk SPTB
ditandatangani di atas materai Rp 6.000,-
3. Ketentuan Perpajakan
Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan
perpajakan yang berlaku. Contoh perhitungan pemungutan/pemotongan
pajak terdapat dalam format terlampir.
Kewajiban perpajakan yang terkait dengan dana bantuan dikenakan pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Contoh:
Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,- tidak dikenakan pajak,
pembelanjaan barang di atas Rp 1.000.000,- dikenakan PPN 10%, sedangkan
pembelanjaan barang di atas Rp 2.000.000,- dikenakan PPN 10% dan PPh
pasal 22 sebesar 1,5%, jika penjual atau lembaga tidak ada NPWP maka pajak
yang dibayarkan sebesar 3%.
Lembaga berkewajiban untuk:
a. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai
peraturan perpajakan;
b. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.
4. Sanksi
Penerima bantuan yang melanggar peraturan dapat diberikan sanksi berupa
teguran, kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara, dan/atau
diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN
Dalam rangka tertib administrasi, lembaga penerima dana bantuan harus
melakukan pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara. Adapun
penyebab lembaga penerima dana bantuan harus mengembalikan dana bantuan
antara lain:
1. Pembatalan oleh pihak Direktorat Pembinaan Pendidikan AnakUsia Dini
karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;
2. Pembatalan oleh pihak lembaga penerima dana bantuan, karena hal-hal
tertentu;
3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;
4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena
sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan; dan
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku
setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.
Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:
1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2018) disetor dengan
menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu
menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu
Kementerian/Lembaga);
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2019) disetor
dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan
aplikasi Simponi- /e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara
Lainnya).
Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan
ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk
penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor
Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-billing
adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa
pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)
sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru. Untuk
informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:
Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini, Ditjen PAUD dan Dikmas, Telepon:021-57900502
BAB V
PENGENDALIAN
A. Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintah Daerah/Masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima dana bantuan
dan semua dokumen pencairan dana dilengkapi, maka:
1. Dana bantuan akan dicairkan dan masuk dalam rekening Penerima Bantuan.
2. Dana bantuan yang sudah masuk dalam rekening, maka penerima bantuan
wajib melaporkan kepada PPK berupa laporan awal bahwa dana sudah
masuk rekening dan akan melaksanakan kegiatan pada tanggal, bulan dan
tahun serta lokasi pelaksanaan.
3. Penerima dana bantuan wajib melaksanakan kegiatan dan memberikan
laporan pelaksanaan kegiatan Direktorat Pembinaan PAUD dengan tembusan
kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.
4. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib didokumentasi (administrasi kegiatan,
dokumen visual kegiatan, dan administrasi keuangan)
5. Wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tembusan dan Dinas Pendidikan
kabupaten/kota setempat sesuai kewenangannya.
B. Supervisi
1. Unsur Ditjen PAUD dan Dikmas (unit kerja pusat dan UPT Pusat) memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan
supervisi pelaksanaan kegiatan;
Dana Bantuan diterima lewat rekening Penerima Bantuan
Penerima Bantuan melaporkan bahwa dana sudah diterima dan memberi lapoan awal
Penerima Bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan petunjuk teknis
Penerima Bantuan menyimpan dokumen dan administrasi kegiatan
Penerima Bantuan menyampaikan laporan secara rinci kepada Diektorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi oleh Unsur Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
Pengawasan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), BPK, BPKP, Itjen Kemendikbud dan Aparat Pengawas
lainnya, serta Masyarakat
6
1 2 3 4 55
Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan
7
2. unsur dinas pendidikan kabupaten/kota sesuai kewenangannya (kepala
dinas, kepala bidang/kepala seksi dan pengawas/penilik memiliki tugas dan
tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi
pelaksanaan kegiatan);
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak
dibiayai dari penerima dana bantuan.
C. Pengawasan
1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan
pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi
penyelewengan dalam pelaksanaan.
2. Masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh membebani anggaran
pelaksanaan kegiatan/dana bantuan.
D. Penutup
Kami sampaikan kepada semua pihak agar ”jangan tergiur oleh berbagai
rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk
iming-iming dan permintaan dana kepada lembaga”. Direktorat Pembinaan
PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis, profesional
dan transparan.
Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti
dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan PAUD.
Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Email : [email protected] Call Center : 0821 1213 1323 SMS : 1193 Telp : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323 No Fax : 021-3453085 Website : www.saberpungli.id
Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.
DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA
KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PAUD
Direktur Jenderal,
TTD.
Harris Iskandar
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 22
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN PAUD PERCONTOHAN MELALUI
PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU DAN
REVITALISASI GEDUNG PAUD TAHUN 2018
Formulir isian
Format 1. Proposal
1. Daftar Isi Proposal
2. Judul Proposal
3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan
4. Surat Permohonan Bantuan
5. Profil Lembaga PAUD Pengusul Bantuan
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
7. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen
8. Pakta Integritas
9. SK Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan
10. SK Tim Pelaksana Pembangunan bagi Pengusul Bantuan Revitalisasi
Gedung PAUD
11. Berita Acara Penetapan Tim Teknis
12. SK Tim Teknis
13. Foto kopi buku rekening UPKK/Lembaga PAUD
14. Foto kopi NPWP Dinas Pendidikan Kab/Kota..../Lembaga
PAUD/Yayasan/Organisasi
15. Foto kopi Surat Kepemilikan Lahan
16. Denah Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi Tanah, dan
Ukuran Tanah
17. Foto lahan, denah, dan batas-batas lokasi UGB/Revitalisasi
18. Foto eksisting bangunan (khusus untuk bantuan Revitalisasi Lembaga
PAUD)
Format 2. Contoh Sampul/Cover Usulan
PROPOSAL
PERMOHONAN BANTUAN
PAUD PERCONTOHAN MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU/
REVITALISASI GEDUNG*)
TAHUN 2018
Ditujukan kepada :
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta
Diajukan oleh:
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/Organisasi/
Lembaga PAUD* :............................
Alamat :............................
Desa/Kel. :............................
Kecamatan :...........................
Kabupaten/Kota*) :............................
Propinsi :...........................
Telp./Hp :...........................
*) Pilih salah satu
Format 3. Contoh Surat Rekomendasi
KOP DINAS PENDIDIKAN*
SURAT REKOMENDASI
Nomor : ……/……….…./…../2018
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*……… setelah dilakukan visitasi/verifikasi
terhadap usulan Pemerintah Daerah/Lembaga PAUD*..... yang mengusulkan
permohonan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan Unit Gedung
Baru/Revitalisasi Gedung PAUD* Tahun 2018, yang ditujukan kepada
Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan
rekomendasi kepada :
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/Organisasi/
Lembaga PAUD* :.....................................
Nama Penanggungjawab* :.....................................
Alamat :.....................................
Untuk mengajukan Usulan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan
Unit Gedung Baru/Revitalisasi Gedung*) Tahun 2018.
Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
...………, ............… 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Ttd/cap
(Nama terang)
NIP.
*) Pilih salah satu
Format 4. Contoh Surat Permohonan Bantuan
KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA PAUD*
Nomor : .............. .............. 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan PAUD Percontohan Melalui Pembangunan
Unit Gedung Baru/Revitalisasi Gedung PAUD*) Tahun 2018
Yang terhormat,
Direktur Pembinaan PAUD
Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas
Kemendikbud, Gedung E Lantai 7,
Jl. Jenderal Sudirman Senayan,
Jakarta 10270
Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/Organisasi/
Lembaga PAUD* :.............................
Alamat :...............................
Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di
daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan PAUD Percontohan
Melalui Pembangunan Unit Gedung Baru / Revitalisasi Gedung*) Tahun 2018
kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai bahan pertimbangan Ibu, kami lampirkan:
1. Proposal Bantuan
2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan
Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih.
......, tgl-bln-thn
Pemerintah Daerah/Yayasan/Organisasi/
Penanggung Jawab/Pengelola Lembaga PAUD*
Materai Rp 6.000,-
stempel & ttd stempel & ttd
........................ ………………................
Nama Terang Nama Terang
NIP
*) Pilih salah satu
Format 5. Profil Lembaga Pengusul Bantuan
PROFIL PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA PAUD
PENGUSUL BANTUAN PAUD PERCONTOHAN
MELALUI PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU / REVITALISASI GEDUNG
PAUD* TAHUN 2018
A. IDENTITAS PENGUSUL
1. Nama Pemerintah Daerah/Yayasan/Organisasi/
Lembaga PAUD : ……………………….
2. Alamat
a. Jalan :…………………………………….
b. RT/RW/Dusun : …………………………….........
c. Desa/Kelurahan*) : …………………………............
d. Kecamatan : …………………………………...
e. Kabupaten/Kota*) : …………………………………..
f. Propinsi : …………………………............
g. Kode Pos : ……………………………….....
h. No. Telp/HP : …………………………………..
i. Email : …………………………………..
3. Penanggung Jawab
a. Nama Lengkap : ………………………….
b. Jabatan : ………………………………….
c. No. Telp/HP : ……………………………….
d. Email : ………………………………….
B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1. Status Kepemilikan Lahan:
(...........) Milik Pemerintah Daerah
(...........) Milik Pemerintah Desa
(...........) Milik Yayasan
2. Surat Kepemilikan Lahan:
(...........) Tidak Ada
(...........) Ada, fotokopi surat kepemilikan lahan terlampir
3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi PAUD Percontohan Tahun
2018 sebesar ......................... m2
4. Data Peserta/Calon Peserta Didik
No Nama Peserta/
Calon Peserta Didik
Tanggal
Lahir
Nama
Orang
Tua
Pekerjaan
Orang Tua
Alamat
1
2
3
Dst
5. Data Calon Pendidik/Tenaga Kependidikan
No Nama Jenis
Kelamin Jabatan
Pendidikan
Terakhir
Masa
Kerja
6. Program PAUD yang Akan Dilaksanakan
\
No
Jenis Program
(TK/KB/TPA/S
PS)
Jumlah
Peserta/Cal
on Peserta
Didik
Tahun
Berdiri
(jika
sudah
ada)
Izin Pendirian/Operasional
(jika sudah punya
Dikeluark
an Oleh
Nomor Tahun
1
2
3
4
JUMLAH
Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS
atau lainnya.
*) pilih salah satu
Format 6. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN/ORGANISASI/LEMBAGA
PAUD*..............
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .........................................
Jabatan : .........................................
CONTOH JADWAL PELAKSANAN PEMBANGUNAN PAUD PERCONTOHAN MELALUI UGB/REVITALISASI GEDUNG*
Nama Lembaga: ................................... Desa : ................................... Kecamatan : ................................... Kabupaten/Kota : .................................. Provinsi : ...................................
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I PEKERJAAN PENDAHULUAN 6,369,799 0.85 0.04 0.43 0.34 0.04 0.85
0.21 0.21 0.21 0.21
II. PEKERJAAN PONDASI & TANAH 102,057,032 13.69 0.68 1.37 2.74 4.11 2.74 1.37 0.68
1.37 2.74 2.74 2.74 2.74 1.37
III PEKERJAAN BETON DAN DINDING 128,263,612 17.20 0.86 1.72 1.72 5.16 3.44 3.44 0.86
1.72 1.72 1.72 3.44 5.16 1.72 1.72
IV PEKERJAAN KUSEN PINTU DAN JENDELA 70,633,130 9.47 0.47 0.47 0.47 0.95 0.95 2.84 1.89 0.47 0.47 0.47
0.47 0.47 0.95 0.95 0.95 1.89 1.89 0.95 0.95
V PEKERJAAN KAP ATAP 113,565,344 15.23 1.52 3.05 3.05 3.05 3.05 0.76 0.76
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, TTD.
Agus Salim NIP 196308311988121001
NAMA KEGIATAN : BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD PERCONTOHAN/REVITALISASI GEDUNG PAUD* TAHUN 2018
LOKASI KEGIATAN : ......………………………………………………………. PELAKSANA : SWAKELOLA (UPKK/TIM PELAKSANA
PEMBANGUNAN) NILAI KEGIATAN : Rp. …………………………………………. SUMBER DANA PEMERINTAH : APBN TAHUN ANGGARAN 2018 NILAI DANA SWADAYA MASYARAKAT : Rp. ………………………..………………… JANGKA WAKTU KEGIATAN : ………………………..…S/D……………………………..