BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGKA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah; b. bahwa demi tertib administrasi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pengesahan pendapatan dan belanja non APBD yang diterima langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, antara lain pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening Kas Umum Negara/ Rekening Kas umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan Negara/Daerah; c. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28
Embed
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 30 TAHUN 2019jdih.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/produk_hukum/Salinan...bupati bangka provinsi kepulauan bangka belitung salinan peraturan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DENGAN NAMA TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan semua penerimaan dan pengeluaran
Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum
Daerah dan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus dilakukan pencatatan dan pengesahan oleh Bendahara Umum Daerah;
b. bahwa demi tertib administrasi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah khususnya pengesahan
pendapatan dan belanja non APBD yang diterima langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bangka, antara lain pendapatan kas yang diterima Satuan Kerja/ Satuan Kerja Perangkat Daerah dan digunakan langsung tanpa disetor ke Rekening
Kas Umum Negara/ Rekening Kas umum Daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah
untuk diakui sebagai pendapatan Negara/Daerah;
c. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan
serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
2
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, Mekanisme
Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diterima
langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang–Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG MEKANISME
PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DANA NON
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG DITERIMA LANGSUNG OLEH ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
4
4. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah, selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten
Bangka.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala OPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat struktural/ fungsional/ Kepala Unit Kerja dibawah Kepala OPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah Pejabat yang melaksanakan sebagian fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat pada SKPKD yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
16. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya singkat SP3BP, adalah surat permintaan pengesahan yang diterbitkan oleh PA pada OPD kepada BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan berupa uang yang digunakan
langsung.
17. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya
disingkat SP2BP adalah surat yang diterbitkan oleh BUD untuk mengesahkan pendapatan, belanja dan pembiayaan berupa uang
berdasarkan SP3BP.
5
18. Surat Permintaan Pengesahan Belanja BOS yang selanjutnya disingkat SP2B BOS adalah surat perintah yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran
kepada Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS yang digunakan
langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri.
19. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya disingkat SPTJ adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Kepala Satuan Pendidikan
Negeri atas pendapatan dan atau belanja BOS yang sumber dananya berasal dari Dana BOS yang digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri.
20. Surat Pengesahan Belanja BOS yang selanjutnya disebut SPB BOS adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD selaku Bendarahara Umum Daerah
untuk mengesahkan pendapatan dan atau belanja BOS berdasarkan SP3B BOS.
21. Satuan Pendidikan Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri.
22. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga
selanjutnya disingkat MPHL-BJS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencatat/membukukan pendapatan hibah langsung untuk pencatatan persediaan dan
hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
23. Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung berupa Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL-BJS, adalah
dokumen yang diterbitkan oleh BUD sebagai persetujuan untuk mencatat pendapatan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga dan belanja barang untuk pencatatan persediaan dan hibah, belanja modal
untuk pencatatan aset tetap/aset lainnya dan hibah dan pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dan hibah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar dalam mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja dana non APBD dapat berjalan
dengan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana
non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, terdiri dari :
a. penyampaian SP3BP dan penerbitan SP2BP BLUD;
b. penyampaian SP2B dan penerbitan SPB BOS APBN; dan
c. penyampaian dan penerbitan MPHL-BJS;
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bangka mengatur tentang :
a. pendapatan berupa uang yang diterima OPD dan dapat digunakan langsung oleh OPD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke kas daerah;
b. pendapatan hibah berupa barang/jasa/surat berharga yang diterima OPD.
(2) Pengesahan Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendapatan BLUD;
b. pendapatan BOS APBN;
c. pendapatan hibah berupa uang atau barang/jasa/surat berharga; dan
d. pendapatan langsung lainnya yang menurut peraturan perundang
undangan harus disajikan dalam Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengesahan Pendapatan dan Belanja Dana non APBD yang diterima langsung oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka diatur dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
BAB IV
PENYAMPAIAN SP3BP DAN PENERBITAN SP2BP BLUD
Bagian Kesatu
Penyampaian SP3BP BLUD
Pasal 5
(1) Pejabat penandatanganan SP3BP adalah PA/KPA pada OPD.
(2) Untuk OPD yang memiliki Unit Pelaksana Teknis yang berstatus BLUD
yang mana melakukan penunjukan pemimpin BLUD berdasarkan aturan yang berlaku maka wewenang penandatanganan SP3BP ada di pemimpin
BLUD yang bertindak sebagai KPA.
7
(3) Periode penyampaian SP3BP ke BUD adalah setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.
(4) SP3BP dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi
keuangan yang digunakan oleh PPKD.
(5) SP3BP disampaikan ke BUD dengan melampirkan:
a. SPTJ yang ditandatangani oleh PA/KPA;
b. berita acara pemeriksaan kas yang ditandatangani oleh Bendahara yang ditunjuk/Pejabat Keuangan OPD;
c. bukti pengembalian uang dan pendapatan langsung (apabila menurut
peraturan perundang-undangan saldo uang harus dikembalikan); dan
d. fotokopi rekening koran terakhir atas rekening tempat penyimpanan
uang dan pendapatan langsung.
(6) Ketentuan mengenai format SP3BP, SPTJ dan berita acara pemeriksaan kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 huruf A, huruf B dan huruf
C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penerbitan SP2BP BLUD
Pasal 6
(1) BUD menerbitkan SP2BP berdasarkan SP3BP yang diajukan oleh OPD.
(2) SP2BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian terhadap SP3BP.
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5);
b. memeriksa kebenaran penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
SP3BP dengan SPTJ; dan
d. mencocokkan tanda tangan PA/KPA pada SP3BP dan tanda tangan PA/KPA pada SPTJ dengan spesimen tanda tangan.
(4) PPK-OPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan SP2BP.
(5) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Data Keuangan.
(6) Ketentuan mengenai format SP2BP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8
BAB V
PENYAMPAIAN SP2B DAN PENERBITAN SPB BOS APBN
Bagian Kesatu
Penyampaian SP2B BOS APBN
Pasal 7
(1) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari Dana BOS APBN yang digunakan langsung
oleh Satuan Pendidikan Negeri, Dinas Pendidikan mengajukan SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD.
(2) Format SP2B BOS APBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) SP2B BOS APBN dibuat menggunakan aplikasi yang telah dikoordinasikan
dengan PPKD selaku BUD serta aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan yang digunakan oleh PPKD.
(4) Admin yang bertugas mengelola aplikasi pengelolaan dana BOS APBN
berasal dari BUD dan Dinas Pendidikan .
(5) Pejabat penandatangan SP2B BOS APBN adalah Pengguna Anggaran pada
Dinas Pendidikan.
(6) Periode penyampaian SP2B BOS APBN ke PPKD selaku BUD dilakukan satu kali dalam tiga bulan (per triwulan).
(7) Penyampaian SP2B BOS APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh
Kepala Satuan Pendidikan Negeri;
b. Rincian Pendapatan dan Belanja Dana BOS APBN;
c. Verifikasi Surat Pertanggungjawaban Dana BOS APBN (ditandatangani dan di cap oleh pejabat yang berwenang);
d. Mekanisme penyampaian SP2B BOS APBN dimaksud sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf E, huruf F dan Huruf G yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penerbitan SPB BOS APBN
Pasal 8
(1) PPKD selaku BUD menerbitkan SPB BOS APBN berdasarkan SP2B BOS APBN yang diajukan oleh Dinas Pendidikan.
(2) SPB BOS APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pengujian administrasi terhadap SP2B BOS APBN.
(3) Pengujian secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. memeriksa kesesuaian kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6);
9
b. memeriksa kesesuaian kode kegiatan/output/jenis belanja sumber dana BOS APBN;
c. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
d. memeriksa jumlah belanja BOS APBN tidak melebihi ambang batas belanja sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA BOS APBN;
e. memeriksa kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada
SP2B BOS APBN dengan SPTJ; dan
f. mencocokkan tanda tangan Pengguna Anggaran pada SP2B dengan specimen tanda tangan.
(4) Format SPB BOS APBN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB VI
PENYAMPAIAN DAN PENERBITAN MPHL-BJS
Pasal 9
(1) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD dilakukan pada tahun anggaran berjalan
setelah dilakukan pengesahan penerimaan hibah langsung berupa barang/jasa/surat berharga ke PPKD.
(2) Penyampaian MPHL-BJS ke BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
(3) Ketentuan mengenai Format MPHL-BJS sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 10
(1) Atas pendapatan hibah dan belanja/pembiayaan langsung berupa
barang/jasa/surat berharga, PA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke BUD dengan dilampiri SPTMHL berupa barang/jasa/surat berharga.
(2) Ketentuan mengenai Format SPTMHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 11
(1) Atas dasar MPHL-BJS yang diajukan oleh OPD, BUD menerbitkan
Persetujuan MPHL-BJS.
(2) Ketentuan mengenai Format Persetujuan MPHL-BJS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 12
(1) Persetujuan MPHL-BJS diterbitkan oleh BUD setelah dilakukan pengujian.
(2) Pengujian MPHL-BJS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
10
b. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan;
c. menguji kesesuaian tandatangan pada MPHL-BJS dengan specimen tandatangan;
d. mencocokan nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang
dicantumkan dalam SPTMHL;
e. menguji kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-
BJS dengan SPTMHL; dan
f. memeriksa jumlah pendapatan hibah langsung berupa
barang/jasa/surat berharga sehingga sama dengan jumlah belanja barang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah barang/jasa/surat berharga diatur dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Pelaksanaan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD, pengelolaan Dana BOS
APBN sudah terintegrasi dengan aplikasi keuangan PPKD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 29 Mei 2019
BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN
Diundangkan di Sungailiat Pada tanggal 29 Mei 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,
Cap/dto
AKHMAD MUKHSIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 32
Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004
1
FORMAT SP3BP, SPTJ DAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
A. FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN (SP3BP) BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH.
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............................(1)
4. Kegiatan ............................................. (7)
Yang bertandatangan dibawah ini ...........................................................(8)
Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang
berhak menerima serta pembiayaan, yang dananya bersumber dari Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerja Sama dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah
dan digunakan langsung pada bulan .............. (9) tahun anggaran ..............(10) (Laporan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan terlampir).
Bukti-bukti pendapatan, belanja dan pembiayaan di atas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan
keperluan pemeriksaan aparat pengawas. Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Petunjuk Pengisian Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP)
BLUD: (1) Diisi Provinsi/Kabupaten/Kota; (2) Diisi unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (3) Diisi nomor SP2BP BLUD; (4) Diisi tanggal SP2BP BLUD; (5) Diisi kode unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (6) Diisi nama unit pelaksana teknis dinas/badan daerah; (7) Diisi nama BUD/Kuasa BUD; (8) Diisi tanggal penerbitan SP2BP BLUD; (9) Diisi nomor penerbitan SP2BP BLUD; (10) Diisi tahun anggaran penerbitan SP2BP BLUD; (11) Diisi jumlah saldo awal yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (12) Diisi jumlah pendapatan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (13) Diisi jumlah belanja yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (14) Diisi jumlah saldo akhir yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (15) Diisi jumlah penerimaan pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (16) Diisi jumlah pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam SP3BP BLUD; (17) Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun; dan (18) Diisi nama Jabatan (BUD/Kuasa BUD).
6
E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN BELANJA (SP2B)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B)
.......................... (1) Tanggal : ...................... (2) Nomor : .....................................................(3)
Kepala SKPD Dinas Pendidikan ............................. (4) memohon kepada :
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD
Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja BOS sejumlah
1. Saldo Awal Rp .............................................. (5) 2. Penerimaan Rp .............................................. (6) 3. Belanja Rp .............................................. (7)
a) Belanja Pegawai Rp .............................................. b) Belanja Barang dan Jasa Rp ..............................................
c) Belanja Modal Rp .............................................. 4. Saldo Akhir Rp .............................................. (8)
Untuk Semester ........................................ (9) Tahun Anggaran ............... (10)