SALINAN
NOMOR 15, 2017
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MALANG,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pemerintah Daerah, perlu menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten daerah Tingkat II Malang (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 3354 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor ..... Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ....);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 518);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor ... Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Malang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun
2016-2036;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun
2016-2036;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun
2016-2036;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara
Tahun 2016-2036;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun
2016-2036;
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan
Zonasi bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut
Tahun 2016-2036;
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30)
27. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017
tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (Berita
Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor ....,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor ....);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD
dalam
penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya
disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD
adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun
2018.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat
Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Malang
Tahun Anggaran 2018.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran
(RKA)
Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau
masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran
dan tujuan pembangunan daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan
pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya
tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)
dalam
bentuk barang/jasa.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu
pelaksanaan Tahun 2018.
(2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam
rangka
penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.
(3) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan
Daerah
tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3
(1) Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam
Penyusunan
Renja-SKPD, KUA dan PPAS, serta APBD.
(2) Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara
perencanaan
pembangunan Nasional dan perencanaan pembangunan Daerah.
BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4
(1) Sistematika RKPD meliputi :
a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang; Dasar Hukum; Hubungan Antar
Dokumen; dan Sistematika Dokumen RKPD; serta
Maksud dan Tujuan.
b. BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
2016 dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan
Pembangunan Daerah.
c. BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH memuat Arah
Kebijakan Ekonomi Daerah; dan Arah Kebijakan
Keuangan Daerah
d. BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta
Prioritas Pembangunan
e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH TAHUN 2018
Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial; Arah
Kebijakan Pengembangan Wilayah; Prioritas
Pembangunan Spasial Tahun 2018 serta Matrik
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.
f. BAB VI : PENUTUP
(2) Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.
BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
(1) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikecualikan terhadap
program/kegiatan yang
tidak tercantum dalam Matrik Rekapitulasi Rencana Program
dan
Kegiatan dapat tetap diproses penyusunan KUA dan PPAS dalam
rangka
penyusunan Rancangan APBD, apabila memenuhi ketentuan
sebagai
berikut :
a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana yang
bersifat
specific grant atau dengan peruntukan khusus, yang
peruntukannya
memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
b. merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan
Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan
program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat specific
grant
atau dengan peruntukan khusus;
c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari
Pemerintah
Pusat/Provinsi; dan/atau
d. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan
dalam Peraturan Perundang-undangan.
(2) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini
merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan
pembiayaan daerah pada tahun berkenaan, dan bukan merupakan
plafon anggaran usulan program/kegiatan.
(3) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang
disampaikan
oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini merupakan pagu indikatif
tiap-tiap
program/kegiatan berdasarkan perkiraan/asumsi, dan bukan
merupakan plafon anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan.
(4) Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing
Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota
ini
merupakan perkiraan, sedangkan kepastian lokasi mengacu pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
(5) Sumber dana pada tiap-tiap usulan program/kegiatan yang
disampaikan
oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini tidak mengikat.
(6) Bahwa perubahan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan
daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pagu anggaran tiap
usulan
program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat berubah pada saat proses
penyusunan
KUA-PPAS maupun penyusunan RAPBD.
(7) Sedangkan kepastian sumber dana sebagaimana dimaksud pada
ayat (5)
ditentukan dalam dokumen APBD.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Walikota Malang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
PeraturanWalikota Malang ini dengan menempatkannnya dalam Berita
Daerah KotaMalang.
Ditetapkan di MalangPada tangga1 3 Mi
WALIKOTA MALANG,
MOCH.ANTON
Diundangkan di Malangpada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,
ttd.
IDRUS
BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017 NOMOR 15
.196503021990031019
1
LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam paradigma otonomi daerah yang berpedoman pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan
hak,
wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah
dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas
pelayanan publik dan daya saing Daerah, yang sekaligus
merupakan
perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan
nasional. Dalam konteks otonomi daerah, urusan pemerintahan
konkuren
atau yang didefinisikan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi
antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun pembagian urusan
pemerintahan
konkuren antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan
eksternalitas, serta
kepentingan strategis nasional.
Untuk mencapai target pembangunan daerah secara efektif dan
optimal sesuai semangat otonomi daerah, tiap-tiap Daerah
diberikan
kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang
merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik,
partisipatif,
politis, serta atas-bawah/top-down dan bawah-atas/bottom-up,
dan
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif,
akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan
lingkungan.
2
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) merupakan
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dan
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi
Daerah,
prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan
berpedoman
pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional
yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dalam sistem pengelolaan
keuangan
daerah yang diantaranya meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan
dan
Belanja Daerah (APBD), RKPD memiliki nilai strategis karena
menjadi
pedoman Kepala Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam
rangka
penyusunan Rancangan APBD.
Menindaklanjuti amanat ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur perihal perencanaan pembangunan
daerah,
Pemerintah Kota Malang melakukan penyusunan RKPD Tahun 2018
yang
didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)
Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2013-2018, dimana RKPD Tahun
2018 merupakan periode akhir RPJMD Tahun 2013-2018 dan
bertujuan
untuk menyelesaikan target pembangunan 5 (lima) tahun dalam
rangka
mewujudkan program pembangunan yang selaras dengan Visi dan
Misi
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. RKPD tahun 2018 akan
menjadi
dasar penyusunan KUA-PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan
Rancangan APBD Tahun 2018, yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
Mengingat kedudukan strategis RKPD sebagai landasan
penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD
dan
sebagai bahan evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD, maka
dalam
penyusunannya perlu berpedoman pada ketentuan
perundang-undangan
teknis yang mengatur, diantaranya Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
Peraturan
3
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan
antara perencanaan dan penganggaran tahunan.
Penyusunan RKPD dilakukan dengan prinsipprinsip sebagai
berikut :
a. perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dalam
sistem perencanaan pembangunan nasional;
b. perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran
dan
kewenangan masingmasing;
c. perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana
tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d. perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi
dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika
perkembangan
daerah dan nasional;
e. perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik
(specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan
(achievable),
memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability)
dan
memperhatikan fungsi waktu (time-bound), yang disingkat
SMART.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor . Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja
Pemerintah Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor . Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun
2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Malang Tahun 2010-2030;
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-
2018;
5
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Utara Tahun 2016-2036;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Barat Tahun 2016-2036;
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Tengah Tahun 2016-2036;
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Tenggara Tahun 2016-2036;
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Timur Tahun 2016-2036;
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Rencana
Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi bagian Wilayah
Perkotaan
Malang Timur Laut Tahun 2016-2036;
24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan
Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun
2013-
2018;
26. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2015
tentang
Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
RKPD Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan teknis
operasional untuk kurun waktu Tahun 2018 yang merupakan
penjabaran
dari RPJMD Tahun 2013-2018 dengan mengacu pada Peraturan
Presiden
Nomor .. Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun
2018 serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor .. Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur
Tahun 2018.
6
Penyusunan RKPD Tahun 2018 ditujukan sebagai upaya untuk
mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis
antara
perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan
Kabupaten/Kota
sekitarnya. Oleh karenanya substansi RKPD Tahun 2018 harus
selaras
dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen
perencanaan
tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen
perencanaan
lain, sehingga terjadi sinergitas antara perencanaan
pembangunan
nasional dan provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.
Dokumen RKPD Tahun 2018 akan menjadi dasar atau landasan
dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2018 dalam rangka penyusunan
Rancangan APBD Tahun 2018, sekaligus sebagai bahan evaluasi
Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2018 oleh Gubernur.
1.4 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Tahun 2018 ini adalah mewujudkan
perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terintegrasi,
baik
antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan
pembangunan Nasional maupun antara perencanaan pembangunan
daerah jangka menengah dengan perencanaan pembangunan daerah
tahunan, serta guna mewujudkan konsistensi dan sinergitas
antara
proses perencanaan dengan proses penganggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Tahun 2018 meliputi :
a. Mengoperasionalkan RPJMD Tahun 2013-2018 ke dalam
langkah-
langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur khususnya
untuk
periode perencanaan pembangunan tahun 2018;
b. Memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
c. Sebagai landasan dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun 2018
dalam
rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018;
d. Sebagai bahan evaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
2018
oleh Gubernur.
1.5 Sistematika
Dokumen RKPD Tahun 2018 disusun dengan Sistematika sebagai
berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
7
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar
Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen
RKPD.
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi
Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2016
dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan
Daerah.
BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan
Keuangan Daerah
BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas
Pembangunan
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2018
Memuat Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial, Arah Kebijakan
Pengembangan Wilayah, Prioritas Pembangunan Spasial Tahun
2018 serta Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan.
BAB VI : PENUTUP
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
a. Karakteristik Lokasi dan Wilayah :
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kota Malang memiliki wilayah seluas 110,06 km2 dan terdiri
atas 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan sebagaimana tabel
berikut :
Tabel 2.1
Luas Wilayah Kota Malang Berdasarkan Kecamatan
No Kecamatan
Jumlah Kelurahan
dalam Wilayah
Kecamatan
Luas Wilayah (Km2)
Persentase Terhadap Luas Kota
(%)
1 Kedungkandang 12 39,89 36,24
2 Sukun 11 20,97 19,05
3 Klojen 11 8,83 8,02
4 Blimbing 11 17,77 16,15
5 Lowokwaru 12 22,60 20,53
Total 57 110,06 100
Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
Keseluruhan wilayah Kota Malang berbatasan langsung
dengan wilayah Kabupaten Malang.
2) Letak dan Kondisi Geografis
Secara astronomis, Kota Malang terletak pada 07O4648 LS-
8O4642 LS dan 112O3142 BT-112O4848 BT, dan secara
geografis, letak Kota Malang berbatasan langsung dengan
kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, yakni
:
Sebelah utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan
Karangploso
Sebelah timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan
Tumpang
9
Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan
Pakisaji
Sebelah barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau
3) Topografi
Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Malang
merupakan dataran dengan dikelilingi deretan bukit dan
pegunungan. Kota Malang terletak pada ketinggian antara
440-667 m (dpal), dengan keadaan kemiringan tanah
(topografi) Kota Malang dapat diklasifikasikan sebagai
berikut
:
a) Kemiringan 0-8% tersebar diseluruh kecamatan di Kota
Malang. Kelas kemiringan ini tergelong datar agak landai.
Kondisi tanah yang berada pada kelas kemiringan ini
sangat potensial untuk dijadikan permukiman, pertanian,
dan perkebunan.
b) Kemiringan 8-15% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong landai agak miring. Kelas kemiringan ini berada
di seluruh kecamatan di Kota Malang. Kondisi tanah pada
kelas kemiringan ini cocok untuk dijadikan berbagai jenis
usaha konservasi tanah dan air.
c) Kemiringan 15-25% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong miring agak curam. Kelas kemiringan ini juga
berada diseluruh kecamatan Kota Malang namun hanya
pada lokasi-lokasi tertentu seperti sempadan sungai.
Wilayah terluas pada kemiringan ini yaitu Kecamatan
Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru.
d) Kemiringan 25-45% merupakan kelas kemiringan yang
tergolong curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang
berada disekitar sempadan sungai. Namun wilayah terluas
yang berada pada kelas kemiringan ini yaitu Kecamatan
Kedungkandang dan Kecamatan Lowokwaru yang
memiliki ketinggian tempat tertinggi di Kota Malang.
Kondisi tanah pada kelas kemiringan ini kurang baik
untuk dijadikan pertanian namun demikian perlu dikelola
dengan memilih tanaman yang bisa digunakan untuk
konservasi.
10
e) Kemiringan >45% merupakan kelas kemiringan sangat
curam. Kelas kemiringan ini di Kota Malang berada di
Kecamatan Kedungkandang. Kondisi tanah pada kelas
kemiringan ini sangat rentan terhadap erosi maka
sebaiknya perlu upaya pelestarian hutan.
4) Geologi
Kondisi geologi dan geografis menunjukan bahwa Kota
Malang tersusun atas batuan beku dari vulkan dan batuan
sedimen dengan bentuk lahan berupa dataran vulkan,
dataran aluvial, dan perbukitan vulkan tua. Geologi Kota
Malang dapat dijabarkan dengan kode Qptm, Qpkb, Qpw, dan
Qpvb yang berarti seluruh batuan terbentuk pada zaman
kuarter serta yang kedua pada zaman Holosen dan Plistosen.
Litologi Kota Malang menunjukan bahwa tanahnya kaya akan
sumberdaya air dengan komposisi litologi Andesit, Basalt,
Aluvium, dan Tefra berbutir halus.
5) Hidrologi
Sungai-sungai di Kota Malang seluruhnya bermuara ke
Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang menjadi bagian
dari Wilayah DAS Brantas. Sungai-sungai yang terbesar
antara lain Sungai Brantas, Sungai Amprong, dan Sungai
Bango. Penampang morfologi sungai-sungai ini umumnya
berbentuk U dengan beberapa bagian menunjukan wilayah
dataran banjir yang luas pada kemiringan 0-3%.
6) Klimatologi
Sebagaimana wilayah Indonesia pada umumnya, Kota
Malang mempunyai 2 iklim yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Musim hujan berlangsung mulai dari Bulan
Oktober sampai Bulan Maret, dan musim kemarau
berlangsung mulai Bulan April sampai dengan Bulan
September.
Menurut hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso
curah hujan (CH) yang relatif tinggi selama tahun 2015
terjadi
di awal dan penghujung tahun. CH tertinggi terjadi pada
Bulan Desember yaitu mencapai 433 mm3, yang terjadi
11
selama 18 hari. Sedangkan CH tertinggi selanjutnya terjadi
pada Bulan Maret yang mencatat angka 496 mm3 dengan
jumlah hari hujan sejumlah 20 hari. Adapun pada periode
Bulan Juli hingga Bulan Oktober tidak terjadi hujan sama
sekali.
b. Potensi Pengembangan Wilayah
Pembangunan kewilayahan Kota Malang mengacu pada
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur dan
RTRW Kota Malang. Dalam RTRW Kota Malang Tahun 2010-
2030 yang ditetapkan dengan perda Kota Malang Nomor 4 Tahun
2011, dimana telah dirumuskan pembangunan Kota Malang
untuk 20 tahun kedepan. Rencana pengembangan wilayah
dimaksud ditungkan dalam bentuk rencana struktur ruang,
rencana pola ruang, rencana kawasan strategis, arahan
pemanfaatan ruang dan arahan pengendalian ruang.
Pengembangan struktur wilayah Kota Malang dibagi
menjadi 6 (enam) Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) dirinci
sebagai berikut:
1) BWP Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen.
Fungsi utama yaitu pemerintahan, perkantoran,
perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan, dan
peribadatan.
2) BWP Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru
dan Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Lowokwaru.
Fungsi utama yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa,
industri besar/menengah dan kecil serta wisata budaya.
3) BWP Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan
Blimbing. Fungsi utama yaitu terminal, industri,
perdagangan dan jasa, pendidikan, dan sarana olahraga.
4) BWP Malang Timur, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perkantoran, terminal,
industi, dan sarana olahraga.
5) BWP Malang Tenggara, Meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Sukun dan sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi
12
utama yaitu perdagangan dan jasa, sport center (GOR Ken
Arok), gedung convention center, industri, dan perumahan.
6) BWP Malang Barat, meliputi sebagian wilayah Kecamatan
Sukun. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa dan
pendidikan.
c. Wilayah Rawan Bencana
Pengembangan potensi sumberdaya dan infrastruktur
di Kota Malang berdampak pada perubahan ekosistem dan
akhirnya menyebabkan degradasi lingkungan sehingga terjadi
bencana. Kondisi lingkungan yang menggejala diurakan dalam
data perkecamatan berikut ini :
1) Kecamatan Kedungkandang
Kecamatan Kedungkandang merupakan kecamatan terluas
di Kota Malang. Penggunaan lahan terluas di Kecamatan
Kedungkandang adalah lahan kosong yang bisa berindikasi
beruupa lahan pertanian atau perkebunan. Gangguan atau
bencana yang sering terjadi di Kecamatan Kedungkandang
terbesar adalah banjir dan tanah langsor kemudian
kebakaran serta kekeringan. Banjir terjadi pada zona banjir
di sepanjang aliran sungai begitu juga dengan tanah longsor
pada daerah sempadan sungai. Kejadian kebakaran dominan
terjadi pada wilayah penggunaan lahan permukiman
disebelah utara, sedangkan kekeringan berada pada topografi
tertinggi di Kota Malang yaitu perbukitan buring dibelah
tenggara Kota Malang.
2) Kecamatan Sukun
Kecamatan Sukun merupakan kecamatan yang berada di
sebelah barat Kota Malang. Gangguan atau bencana yang
dominan sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan
kemudian kebakaran. Hampir sebagian wilayah selatan
Kecamatan Sukun menjadi kawasan yang sering banjir
karena merupakan salah satu ordo sungai besar yang
mengalirkan air kea rah Kabuapten Malang dan berada pada
zona banjir (kemiringan 0-3%). Kejadian tanah longsor di
Kecamatan Sukun juga berada pada daerah igir atau
13
sempadan sugai di daerah sekitar zona banjir. Kejadian
kebakaran di Kecamatan Sukun tidak seluas kecamatan-
kecamatan yang lain di Kota Malang, daerah yang sering
terjadi kebakaran adalah Kecamatan Sukun bagian selatan.
3) Kecamatan Klojen
Kecamatan Klojen adalah kecamatan terkecil di Kota Malang
dengan tingkat kepadatan pemukiman tertinggi. Gangguan
atau bencana yang lebih sering terjadi di Kecamatan Klojen
adalah kebakaran dan kemudian banjir. Dengan tingkat
kepadatan permukiman yang tinggi menyebabkan tingkat
terjadinya kebakaran di Kecamatan Klojen lebih lebih banyak
daripada kecamatan lain di Kota Malang. Untuk gangguan
atau bencana banjir, lebih sering terjadi pada Kecamatan
Klojen bagian selatan dimana berada pada zona banjir
kemiringan 0-3% dan merupakan salah satu ordo yang
mengalirkan air dari sub-sub ordo.
4) Kecamatan Blimbing
Kecamatan Blimbing merupakan kecamatan yang memiliki
penggunaan lahan pemukiman yang luas. Gangguan atau
bencana yang sering terjadi di Kecamatan Blimbing adalah
kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Tingkat kepadatan
pemukiman yang tinggi dapat menyebabkan kebakaran
meluas. Banjir yang terjadi di Kecamatan Blimbing berada
pada zona banjir di kemiringan 0-3% di sekitar aliran sungai
di Kecamatan Blimbing, begitu juga dengan longsor yang
terjadi di Kecamatan Blimbing berada pada daerah igir-igir
sungai yang memiliki volume atau debit yang tinggi.
5) Kecamatan Lowokwaru
Kecamatan lowokwaru merupakan kecamatan yang memiliki
topografi bergelombang hampir sama dengan Kecamatan
Kedungkandang yang sebagian memiliki topografi tinggi.
Gangguan atau bencana yang sering terjadi di Kecamatan
Lowokwaru adalah banjir, tanah longsor, dan kemudian
kebakaran. Banjir dan tanah longsor lebih dominan karena
sungai-sungai yang mengalir berasal dari topografi agak
tinggi dan masuk pada zona banjir (kemiringan 0-3%) di
14
Kecamatan Klojen sehingga menimbulkan banjir dibeberapa
titik. Untuk tanah longsor, hampir sama dengan kecamatan-
kecamatan lain yaitu berada pada daerah igir-igir sungai
atau
sempadan-sempadan sungai. Bencana kebakaran yang
terjadi di Kecamatan Lowokwaru tidak terlalu dominan
karena sebagian wilayahnya berupa lahan kosong dan RTH,
yang sering terjadi kebakaran adalah Kecamatan Lowokwaru
bagian timur yang memiliki tingkat kepadatan pemukiman
yang tinggi.
d. Demografi
Jumlah penduduk Kota Malang per 31 Desember 2016
sebesar 895.387, yang tersebar di 5 Keamatan, jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan
jumlah penduduk sebesar 13.593 jiwa. Kecamatan dengan
jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Kedungkandang
sebesar 208.979 jiwa yang terbagi ke dalam 63.580 Kepala
Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan Klojen merupakan
kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni
sebanyak 110.136 jiwa yang terbagi ke dalam 35.739 KK,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan
Per 31 Desember 2016
No Kecamatan Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Persentase Terhadap Jumlah
Penduduk Kota (%)
Jumlah KK
1. Kedungkandang 208.979 23 63.580
2. Sukun 206.612 23 64.154
3. Klojen 110.136 12 35.739
4. Blimbing 196.847 22 61.278
5. Lowokwaru 172.813 19 53.676
Total 895.387 100 278.427
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diolah)
15
Dari segi kepadatan penduduk, Kecamatan Klojen
merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementera
Kecamatan Kedungkandang menjadi kecamatan dengan tingkat
kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana tabel berikut
:
Tabel 2.3
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kecamatan
Per 31 Desember 2016
No Kecamatan Jumlah
Penduduk (Jiwa)
Luas Wilayah (Km2)
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1. Kedungkandang 208.979 39,89 5.239
2. Sukun 206.612 20,97 9.853
3. Klojen 110.136 8,83 12.473
4. Blimbing 196.847 17,77 11.077
5. Lowokwaru 172.813 22,60 7.647
Total 895.387 110,06 8.135
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Diolah)
Berdasarkan aspek usia, sebagian besar penduduk di
Kota Malang terkategori sebagai penduduk usia produktif,
yakni
pada rentang usia 15-64 tahun sebesar 634.196 jiwa atau 71%
dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah penduduk yang
termasuk ke dalam kategori penduduk usia tidak produktif
sebanyak 261.191 jiwa atau 29% dari total penduduk. Adapun
uraian jumlah penduduk berdasarkan klasifikasi usia
sebagaimana tabel berikut :
16
Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kota Malang
Berdasarkan Kelompok Umur
Per 31 Desember 2016
No Kelompok
Umur (Tahun)
Jumlah (Jiwa)
Persentase Terhadap Jumlah
Penduduk (%)
1 0 - 4 58,513 7%
2 5 - 9 68,879 8%
3 10 - 14 68,592 8%
4 15 - 19 68,140 8%
5 20 - 24 65,858 7%
6 25 - 29 67,326 8%
7 30 - 34 79,104 9%
8 35 - 39 79,369 9%
9 40 - 44 69,610 8%
10 45 - 49 64,765 7%
11 50 - 54 56,127 6%
12 55 - 59 47,932 5%
13 60 - 64 35,965 4%
14 65 65,207 7%
Total 895,387 100%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Berdasarkan data di atas maka dapat dihitung bahwa
besaran Angka Beban Tanggungan di Kota Malang adalah 41,18.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi :
1) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Malang selama
periode tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :
17
Tabel 2.5
PDRB-ADHB Kota Malang
Tahun 2011-2015
No Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah)
1 2011 34.967.994,40
2 2012 38.747.007,80
3 2013 42.819.853,00
4 2014 46.562.885,00
5 2015 51.827.980,30
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
Khusus untuk PDRB-ADHB Kota Malang Tahun 2015,
jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.
14.977.100.000.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan
sebesar Rp. 13.734.300.000.000,-.
Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun
2010 Kota Malang selama periode tahun 2011-2015
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.6
PDRB-ADHK Kota Malang
TAHUN 2011-2015
No Tahun PDRB-ADHK (juta rupiah)
1 2011 33.275.691,00
2 2012 35.355.740,00
3 2013 37.547.740,00
4 2014 39.724.310,00
5 2015 41.951.560,00
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
Khusus untuk PDRB-ADHK Kota Malang Tahun 2015,
jumlah terbesar diperoleh dari sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.
13.022.700.000.000,- dan dari sektor Industri Pengolahan
sebesar Rp. 10.261.700.000.000,-.
18
2) Laju Inflasi
Laju inflasi Kota Malang dalam kurun waktu tiga tahun
terakhir (2012-2016) cenderung mengalami penurunan,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.7
Laju Inflasi Kota Malang
Tahun 2012-2016
No Tahun Laju Inflasi (%)
1 2012 4,60
2 2013 7,92
3 2014 8,14
4 2015 3,32
5 2016 2,62
Sumber : Bank Indonesia
Untuk tahun 2016, laju inflasi Kota Malang lebih rendah
daripada Provinsi Jawa Timur sebesar 2,74% dan Nasional
sebesar 3,02%. Kelompok pengeluaran yang memberikan
sumbangan terbesar terjadinya inflasi adalah kelompok
Bahan Makanan sebesar 0.93 persen, diikuti kelompok
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar
0.68 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga
sebesar 0.65 persen, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas,
dan Bahan Bakar sebesar 0,37 persen, , kelompok Sandang
sebesar 0,25 persen, dan andil terendah ialah kelompok
Kesehatan sebesar 0,12 persen. Sedangkan kelompok
pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok
Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yaitu sebesar 1-
0.37 persen.
3) Pendapatan Per Kapita
Pendapatan Per Kapita ADHB Kota Malang selama periode
tahun 2011-2015 sebagaimana tabel berikut :
19
Tabel 2.8
Pendapatan Per Kapita-ADHB Kota Malang
Tahun 2011-2015
No Tahun Pendapatan
Per Kapita-ADHK (Rp/Tahun)
1 2011 39.099.130,31
2 2012 46.034.225,73
3 2013 50.692.259,52
4 2014 55.040.627,77
5 2015 60.881.125,41
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
Sedangkan Pendapatan Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHK) Tahun 2010 Kota Malang selama periode tahun 2011-
2015 sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.9
Pendapatan Per Kapita-ADHK Kota Malang
Tahun 2011-2015
No Tahun Pendapatan
Per Kapita-ADHK (Rp/Tahun)
1 2011 37.206.897,36
2 2012 42.005.156,23
3 2013 44.450.871,43
4 2014 46.956.947,80
5 2015 49.279.523,74
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun)
4) Indeks Harga Konsumen (IHK)
IHK Kota Malang selama periode tahun 2012-2016 dengan
data per Bulan Desember pada tiap tahunnya sebagaimana
tabel berikut :
20
Tabel 2.10
IHK Kota Malang Tahun 2014-2016
No Tahun IHK
1 2012 135,88
2 2013 146,64
3 2014 119,16
4 2015 123,12
5 2016 126,35
Sumber : Bank Indonesia
5) Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai dampak atau akibat melambatnya perekonomian
nasional dan perekonomian regional jawa timur,
pertumbuhan ekonomi Kota Malang selama periode tahun
2011-2015 turut melambat sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.11
Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang
Tahun 2011-2015
No Tahun Pertumbuhan Ekonomi
(%)
1 2011 6,04%
2 2012 6,26%
3 2013 6,18%
4 2014 5,82%
5 2015 5,61%
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
TPT Kota Malang termasuk tinggi, hal ini diantaranya
dikarenakan besarnya jumlah mahasiswa yang sedang
menempuh pendidikan di berbagai Perguruan
Tinggi/Sekolah Tinggi baik Negeri maupun Swasta di Kota
Malang. Adapun TPT selama periode tahun 2011-2015
sebagaimana tabel berikut :
21
Tabel 2.12
TPT Kota Malang Tahun 2011-2015
No Tahun TPT (%)
1 2011 5,19%
2 2012 7,68%
3 2013 7,69%
4 2014 7,22%
5 2015 7,28%
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
7) Persentase Kemiskinan
Persentase kemiskinan Kota Malang termasuk rendah
dibandingkan kabupaten/kota lain se Jawa Timur, bahkan
untuk tahun 2015, Angka Kemiskinan Kota Malang
merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota
se Jawa Timur. Adapun Persentase Kemiskinan selama
periode tahun 2011-2015 cenderung mengalami tren
penurunan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.12
Persentase Kemiskinan Kota Malang
Tahun 2011-2015
No Tahun Persentase Kemiskinan Sumber
Data
1 2011 5,50% BPS
2 2012 5,21% BPS
3 2013 4,85% BPS
4 2014 4,80% BPS
5 2015 4,60% BPS
Sedangkan untuk tahun 2016, sementara belum ada rilis
data dari BPS, maka data terkait jumlah penduduk miskin
mengacu pada Data Individu/Keluarga Pra Sejahtera Kota
Malang yang dirilis oleh berbagai sumber sebagai berikut :
22
Tabel 2.13
Data Individu/Keluarga Pra Sejahtera Kota Malang
Tahun 2016
No Program Jumlah Sumber Data
1 PBI-JKN 129,314 KEMENSOS 2 PBI-DAERAH 25,051 DINSOS 3 USULAN
PBI 56,967 DINSOS
b. Fokus Kesejahteraan Sosial
1) Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf Kota Malang sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.14
Angka Melek Huruf Kota Malang
Tahun 2014-2016
No Tahun Jumlah
1 2014 97,51%
2 2015 99,91%
3 2016 99,91%
Sumber : LAKIP Kota Malang
2) Partisipasi Peserta Didik
Partisipasi peserta didik di Kota Malang didasarkan pada
Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.15
Angka Partisipasi SD/MI dan SMP/MTs
Tahun 2014-2016
No Uraian 2014 2015 2016
1 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
93,92% 95,99% 95,86%
2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
82,46% 85,87% 82,79%
3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
93,16% 76,83% 85,13%
23
4 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs
68,90% 58,52% 62,99%
Sumber : LAKIP Kota Malang
c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Analisis seni budaya dan olah raga dilakukan berdasarkan
capaian atas indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub
olah
raga dan jumlah gedung olah raga sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.16
Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
Tahun 2010-2016
No Capaian Pembangunan Tahun
2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 Jumlah grup kesenian per
10.000 penduduk. 39 42 45 45 45 45
2 Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.
1 2 2 2 2 2
3 Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk.
141 142 145 145 150 150
4 Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk.
4 4 4 4 4 4
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
Berdasarkan data capaian di atas dapat dilihat bahwa sarana
prasarana pendukung perkembangan seni budaya dan olahraga
telah terbangun di Kota Malang, dan diharapkan dapat
mendukung upaya perkembangan seni budaya dan olahraga di
Kota Malang.
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
a. Fokus Layanan Urusan Wajib
Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang
berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut
sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.17
Urusan Wajib dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah
Pelaksana 1. Pendidikan Dinas Pendidikan 2. Kesehatan Dinas
Kesehatan 3. Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
24
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja
6. Sosial Dinas Sosial 7. Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja 8.
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10. Pertanahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 12. Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
14. Perhubungan Dinas Perhubungan 15. Komunikasi dan
Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17. Penanaman Modal Dinas Perizinan dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
18. Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
19. Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
20. Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika
21. Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
22. Perpustakaan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
23. Kearsipan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
b. Layanan Urusan Pilihan
Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang
berikut Perangkat Daerah pelaksana urusan tersebut
sebagaimana tabel berikut :
25
Tabel 2.18
Urusan Pilihan dan Perangkat Daerah Pelaksana Urusan
No Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah
Pelaksana 1. Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan 2. Pariwisata Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 3. Pertanian Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan 4. Perdagangan Dinas Perdagangan 5.
Perindustrian Dinas Perindustrian
Sumber : Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Menurut lapangan usahanya, PDRB baik ADHB maupu ADHK
Kota Malang pada tahun 2015 terbesar pada sektor Perdagangan
Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
Tabel 2.19
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan
Usaha di Kota Malang (miliar rupiah) Tahun 20132015
Lapangan Usaha/Industri 2013 2014 2015
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
127,2 142,7 157,5
B Pertambangan dan Penggalian
44,3 50,3 51,7
C Industri Pengolahan 12.090,5 12.637,7 13.734,3 D Pengadaan
Listrik dan Gas 12,9 13,0 14,5
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
86,8 91,2 97,1
F Konstruksi 5.191,2 5.848,4 6.496,5
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
12.363,8 13.257,1 14.977,1
H Transportasi dan Pergudangan
972,0 1.119,2 1.250,6
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.871,4 2.271,3 2.484,7
J Informasi dan Komunikasi 1.711,1 1.834,7 2.057,3 K Jasa
Keuangan dan Asuransi 1.200,0 1.359,6 1.538,5 L Real Estate 590,6
633,6 729,6
M,N Jasa Perusahaan 315,9 348,6 399,5
26
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
721,5 733,6 788,6
P Jasa Pendidikan 3.290,7 3.728,5 4.224,5 Q Jasa Kesehatan dan
Kegiatan
Sosial 973,9 1.135,6 1.292,0
R,S,T,U
Jasa lainnya 1.256,1 1.358,0 1.534,0
Produk Domestik Regional Bruto 42.819,87 46.563,26 51.827,98
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
Tabel 2.20
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut
Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah) Tahun 20132015
Lapangan Usaha/Industri 2013 2014 2015
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
103,2 105,1 107,4
B Pertambangan dan Penggalian
40,5 39,8 38,4
C Industri Pengolahan 9.738,0 10.011,8 10.261,7
D Pengadaan Listrik dan Gas 15,4 15,5 15,5
E Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
81,4 83,9 87,0
F Konstruksi 4.592,7 4.998,5 5.263,4
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor
11.586,3 12.221,5 13.022,7
H Transportasi dan Pergudangan
912,2 977,5 1.044,3
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
1.549,8 1.712,0 1.851,0
J Informasi dan Komunikasi 1.704,4 1.843,1 1.993,1
K Jasa Keuangan dan Asuransi 977,0 1.042,6 1.117,0
L Real Estate 545,7 585,3 627,8
M,N Jasa Perusahaan 262,8 285,8 310,8
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
602,7 603,4 625,8
P Jasa Pendidikan 2.730,4 2.957,3 3.203,1
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
887,3 967,8 1.062,9
R,S,T,U
Jasa lainnya 1.217,9 1.273,3 1.319,6
Produk Domestik Regional Bruto 37.547,74 39.724,31 41.951,56
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
27
Adapun pengeluaran rata-rata perkapita per bulannya pada
tahun 2015 sebagai berikut :
Tabel 2.21
Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Golongan
Pengeluaran dan
Kelompok Barang di Kota Malang (rupiah), 2015
No Golongan Pengeluaran Makanan Bukan
Makanan Jumlah
1 200.000-299.999 140.870 117.563 258.433 2 300.000-499.999
231.779 153.965 385.743 3 500.000-749.999 344.594 278.087 622.681 4
750.000-999.999 421.589 438.027 859.616 5 > 999.999 683.960
1.303.139 1.987 09 Jumlah 458.737 669.699 1.128.436
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
Tabel 2.22
Persentase Rumah Tangga Menurut Kelompok Pengeluaran Perkapita
Sebulan,
2015
No Golongan Pengeluaran Presentase
1 200.000-299.999 3,25 2 300.000-499.999 19,49 3 500.000-749.999
24,37 4 750.000-999.999 14,00 5 > 999.999 38,89 Total 100,00
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Tabel 2.23
Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan jalan di Kota Malang,
2015
Category
Status Jalan (Km)
Negara Prop Kota
2013 2014 2013 2014 2013 2014 1 Jenis Permukaan
Aspal/Aspalted 1,45 1,45 48,95 48,95 140,78 140,78
Kerikil/Gravel - - -
Tanah/Earth - - -
Tdk Dirinci - - -
JJumlah 1,45 1,45 48,95 48,95 140,78 140,78
2 Kondisi Jalan
28
Baik/Goods 1,45 1,45 48,45 48,45 135,19 137,30
Sedang/Medium - - -
Rusak/Risk - - 0,50 0,50 5,59 3,48
Rusak Berat/Sureusly - - - - - -
Jumlah 1,45 1,45 48,95 48,95 140,78 140,78
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
Tabel 2.24
Jumlah Pasar Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota Malang,
2015
Kecamatan Kelas
I II III IV V
1 Kedungkandang 1 2 3 - - 2 Sukun 2 1 - - 1 3 Klojen 6 4 1 3 - 4
Blimbing 2 - - - - 5 Lowokwaru 2 - - - -
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
Tabel 2.25
Jumlah Tempat Peribadatan di Kota Malang, 2015
No Tempat Peribadatan Jumlah
1 Masjid 572
2 Mushola 1163
3 Gereja Protestan 96
4 Gereja Katholik 35
5 Pura 2
6 Vihara 9
7 Kelenteng 1
Total 1878
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
c. Fokus Iklim Berinvestasi
Kota Malang berkomitmen untuk mewujudkan kondisi daerah
yang nyaman guna menarik investor untuk menanamkan
modalnya di Kota Malang, karena kenyamanan lingkungan
suatu daerah akan berkontribusi signifikan terhadap jumlah
minat investor untuk menanamkan modal, serta biasanya
tingkat kenyamanan daerah cenderung berbanding lurus
dengan tingkat investasi daerah.
29
Salah satu faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat
kenyamanan suatu daerah adalah tingkat kriminalitas daerah,
dimana untuk Kota Malang datanya sebagai berikut :
Tabel 2.26
Jumlah Tindak Pidana dan Penyelesaiannya Menurut Kepolisian
Sektor di
Kota Malang, 2015
No Kepolisian Sektor Lapor Selesai Sisa
1. Kedungkandang 216 165 51
2. Sukun 196 106 90
3. Klojen 188 154 34
4. Blimbing 234 99 135
5. Lowokwaru 523 253 270
6. Sat Reskrim Polres Kota Malang
1.984 864 1.120
Kota Malang 3.341 1.641 1.700
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka Tahun 2016)
Tabel 2.27
Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Malang Tahun 2016
No Bidang Pelayanan Nilai SKM Konversi
Mutu Pelayanan
Kinerja Bidang
Pelayanan 1 Pendidikan 77,44 B Baik 2 Kesehatan 73,94 B Baik 3
Perizinan 71,91 B Baik
4 PU & Penataan Ruang
73.39 B Baik
5
Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman
70.5 B Baik
6 Ketentraman, Ketertiban Umum, & LIMNAS
73.81 B Baik
7 Sosial 75.41 B Baik Rata-Rata SKM Kota
Malang 73.8 B Baik
Sumber: Hasil SKM Kota Malang tahun 2016
d. Fokus Sumber Daya Manusia
Salah satu parameter atau satuan ukur dalam menilai kualitas
sumberdaya manusia adalah melalui pengukuran Indeks
Pembangunan Manusia, dimana untuk Kota Malang sebagai
berikut :
30
1) Indeks Pembangunan Manusia
Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia Kota Malang
Tahun 2013-2015
No Tahun Jumlah
1 2013 78,78
2 2014 79,07
3 2015 80,05
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
2) Indeks Pendidikan
Tabel 2.29
Indeks Pendidikan Kota Malang
Tahun 2013-2015
No Tahun Jumlah
1 2013 89,79
2 2014 88,94
3 2015 76,05
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
3) Indeks Harapan Hidup
Tabel 2.30
Indeks Harapan Hidup Kota Malang
Tahun 2013-2015
No Tahun Jumlah
1 2013 76,90
2 2014 77,08
3 2015 80,92
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
31
4) Indeks Daya Beli
Tabel 2.31
Indeks Daya Beli Kota Malang
Tahun 2013-2015
No Tahun Jumlah
1 2013 69,65
2 2014 70,21
3 2015 83,37
Sumber : BPS (Malang Dalam Angka)
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016
dan
Realisasi RPJMD
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2016
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun
2016 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 40
Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota
Malang Nomor 13 Tahun 2016. Dalam RKPD tersebut telah
tercantum program dan kegiatan masing-masing Perangkat
Daerah
yang dimaksudkan untuk dianggarkan pada APBD Tahun 2016.
Namun demikian tidak seluruh program dan kegiatan tersebut
diakomodir dalam APBD 2016, dengan pertimbangan kemampuan
keuangan daerah dan skala prioritas. Berdasarkan hasil
evaluasi
dapat diuraikan sebagai tabel berikut :
2
Tabel 2.32
Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016
No Perangkat
Daerah
RKPD 2016 APBD 2016
Jumlah Indikator Sasaran
Jumlah Program
yang Diusulkan
Jumlah Kegiatan
yang Diusulkan
Pagu Anggaran yang Diusulkan
Jumlah Program yang Dianggarkan
Jumlah Kegiatan
yang Dianggarkan
Pagu Anggaran yang Dipenuhi
Realisasi Anggaran
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Dinas
Pendidikan 12 9 131 184,785,135,680.03 9 115 154,639,229,930,00
148,922,675,756.96
2. Dinas Kesehatan 43 17 226 78,138,578,103.00 16 224
85,747,504,185,00 71,936,314,495.48 3. Rumah Sakit
Umum Daerah 4 10 48 41,770,289,900.00 10 43 41,770,289,900,00
20,512,355,918.00
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan
15 17 658 366,851,242,825.00 17 325 203,724,279,000,00
118,223,833,118.51
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 10 97 15,114,551,000.00 12 89 15,689,551,000,00
13,830,383,788.00
6. Dinas Perhubungan
7 8 51 14,515,348,000.00 12 89 15,689,551,000,00
9,754,503,663.00
7. Badan Lingkungan Hidup
5 8 58 5,993,102,000.00 8 52 5,175,632,000,00
4,128,348,982.70
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8 11 129 109,971,146,212.00 11 116 92,259,882,512,00
85,736,995,042.00
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1 4 29 5,000,000,000.00 4 29 4,700,000,000,00
4,512,629,203.00
3
10. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat
10 10 90 11,415,890,000.00 11 89 11,415,890,000,00
10,455,785,556.00
11. Dinas Sosial 2 7 60 8,866,389,500.00 7 58 8,038,410,000,00
7,167,580,424.00 12. Dinas
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
1 7 46 5,760,500,000.00 6 43 5,250,000,000,00
4,372,969,545.00
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
4 6 45 6,402,000,000.00 11 49 10,220,000,000,00
6,089,159,272.00
14. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1 8 62 9,605,181,500.00 8 56 9,243,580,500,00
8,345,055,314.00
15. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
12 8 60 8,568,681,250.00 8 57 7,791,015,000,00
6,540,468,354.00
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 8 38 8,794,816,000.00 9 35 7,650,000,000,00
7,221,000,758.00
17. Satuan Polisi Pamong Praja
6 8 43 13,295,000,000.00 7 41 11,775,000,000,00
10,792,153,630.00
18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9 7 37 7,545,125,000.00 8 36 3,852,421,288,00
3,602,782,517.00
19. Bagian Pemerintahan
2 9 19 12,211,500,000.00 9 19 12,190,000,000,00
11,344,365,450.00
20. Bagian Hukum 2 4 18 5,091,880,000.00 5 17 5,112,260,000,00
3,262,900,610.00 21. Bagian
Organisasi 1 7 19 3,545,000,000.00 7 19 3,545,000,000,00
3,275,046,002.00
22. Bagian Pembangunan
2 2 11 3,000,000,000.00 2 10 3,050,000,000,00
2,625,282,055.00
23. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
2 4 12 1,347,500,000.00 4 12 1,347,500,000,00
1,323,273,325.00
4
24. Bagian Kesejahteraan Rakyat
1 2 19 15,343,134,000.00 2 19 15,187,211,712,00
14,912,380,850.00
25. Bagian Hubungan Masyarakat
1 4 9 13,025,000,000.00 4 9 14,025,000,000,00
13,585,226,590.00
26. Bagian Umum 1 7 65 30,961,291,500.00 7 60 26,500,000,000,00
22,646,203,852.00 27. Bagian
Kerjasama dan Penanaman Modal
1 8 28 2,260,000,000.00 6 16 1,520,000,000,00
1,221,411,450.00
28. Sekretariat DPRD
3 4 48 63,619,594,000.00 4 47 54,158,449,000,00
35,871,335,286.00
29. Inspektorat 15 6 31 3,640,189,322.00 6 30 3,640,189,322,00
2,916,279,129.00 30. Badan
Kepegawaian Daerah
7 8 62 7,039,997,000.00 8 56 6,396,682,953,00
6,064,624,584.00
31. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
10 8 57 7,120,000,000.00 8 52 7,100,000,000,00
6,611,283,272.00
32. Dinas Pendapatan Daerah
5 5 57 19,098,963,000.00 5 45 18.997,100,000,00
16,003,448,843.00
33. Kecamatan Klojen
4 10 36 950,000,000.00 10 36 970,000,000,00 931,831,018.00
34. Kecamatan Blimbing
4 9 35 950,000,000.00 8 34 950,000,000,00 911,282,644.00
35. Kecamatan Kedungkandang
4 9 42 1,180,000,000.00 10 39 1.180,000,000,00
880,938,115.00
36. Kecamatan Lowokwaru
5 10 37 1,005,738,000.00 10 37 970,000,000,00 949,695,112.00
37. Kecamatan Sukun
4 11 43 1,536,028,517.00 10 40 1.363,317,647,00
1,220,796,717.00
38. Kelurahan Klojen
- 8 30 800,000,000.00 8 30 800,000.000,00 783,162,403.00
39. Kelurahan Rampal Celaket
- 8 27 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 790,093,816.00
5
40. Kelurahan Samaan
- 8 29 800,000,000.00 8 29 800,000.000,00 744,879,108.00
41. Kelurahan Kidul Dalem
- 7 34 800,000,000.00 7 34 800,000.000,00 769,490,621.00
42. Kelurahan Sukoharjo
- 8 36 800,000,000.00 8 36 800,000.000,00 788,961,127.00
43. Kelurahan Kasin - 7 31 800,000,000.00 7 31 800,000.000,00
786,971,425.00 44. Kelurahan
Kauman - 8 36 800,000,000.00 8 33 800,000.000,00
793,073,267.00
45. Kelurahan Oro-oro Dowo
- 7 27 800,000,000.00 7 24 800,000.000,00 792,536,229.00
46. Kelurahan Bareng
- 8 27 800,000,000.00 7 27 800,000.000,00 789,982,894.00
47. Kelurahan Gading Kasri
- 8 37 800,000,000.00 8 37 800,000.000,00 761,156,116.00
48. Kelurahan Penanggungan
- 7 31 800,000,000.00 7 31 800,000.000,00 791,540,944.00
49. Kelurahan Blimbing
- 8 33 800,000,000.00 8 32 800,000.000,00 780,509,518.00
50. Kelurahan Polowijen
- 7 34 800,000,000.00 7 29 800,000.000,00 791,132,177.00
51. Kelurahan Arjosari
- 8 32 800,000,000.00 8 32 800,000.000,00 733,645,118.00
52. Kelurahan Purwodadi
- 7 29 800,000,000.00 7 29 800,000.000,00 768,532,900.00
53. Kelurahan Pandanwangi
- 7 29 800,000,000.00 7 28 800,000.000,00 780,115,287.00
54. Kelurahan Purwantoro
- 8 42 800,000,000.00 8 35 800,000.000,00 789,758,079.00
55. Kelurahan Bunulrejo
- 8 31 800,000,000.00 8 31 800,000.000,00 789,002,551.00
56. Kelurahan Kesatrian
- 8 34 800,000,000.00 8 34 800,000.000,00 758,719,166.00
57. Kelurahan Polehan
- 8 30 800,000,000.00 8 30 800,000.000,00 750,919,700.00
58. Kelurahan Jodipan
- 8 35 800,000,000.00 8 35 800,000.000,00 703,685,659.00
59. Kelurahan Balearjosari
- 6 37 800,000,000.00 6 27 800,000.000,00 773,876,157.00
6
60. Kelurahan Kedungkandang
- 6 29 800,000,000.00 6 27 800,000.000,00 761,452,200.00
61. Kelurahan Kotalama
- 6 28 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 752,975,949.00
62. Kelurahan Mergosono
- 8 26 800,000,000.00 8 26 800,000.000,00 787,674,044.00
63. Kelurahan Bumiayu
- 7 28 800,000,000.00 7 26 800,000.000,00 782,173,303.00
64. Kelurahan Wonokoyo
- 5 31 800,000,000.00 7 28 800,000.000,00 764,953,906.00
65. Kelurahan Buring
- 7 23 800,000,000.00 7 23 800,000.000,00 790,279,597.00
66. Kelurahan Lesanpuro
- 8 27 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 727,206,214.00
67. Kelurahan Sawojajar
- 6 28 800,000,000.00 6 28 800,000.000,00 794,037,300.00
68. Kelurahan Madyopuro
- 7 30 800,000,000.00 7 30 800,000.000,00 775,166,700.00
69. Kelurahan Cemorokandang
- 9 31 800,000,000.00 9 31 800,000.000,00 777,938,500.00
70. Kelurahan Arjowinangun
- 7 26 800,000,000.00 7 26 800,000.000,00 773,599,388.00
71. Kelurahan Tlogowaru
- 7 31 800,000,000.00 7 30 800,000.000,00 746,561,135.00
72. Kelurahan Lowokwaru
- 8 32 800,000,000.00 7 23 800,000.000,00 777,069,740.00
73. Kelurahan Dinoyo
- 8 27 800,000,000.00 8 25 800,000.000,00 784,635,111.00
74. Kelurahan Sumbersari
- 8 30 800,000,000.00 8 30 800,000.000,00 788,203,000.00
75. Kelurahan Ketawanggede
- 7 23 800,000,000.00 7 22 800,000.000,00 753,343,694.00
76. Kelurahan Jatimulyo
- 8 24 800,000,000.00 8 23 800,000.000,00 797,849,269.00
77. Kelurahan Tunjungsekar
- 8 24 800,000,000.00 8 24 800,000.000,00 796,552,134.00
78. Kelurahan Mojolangu
- 8 28 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 746,638,753.00
7
79. Kelurahan Tulusrejo
- 8 34 800,000,000.00 8 32 800,000.000,00 783,184,049.00
80. Kelurahan Tasikmadu
- 8 31 835,000,000.00 8 30 835,000.000,00 820,607,440.00
81. Kelurahan Tunggulwulung
- 8 34 800,000,000.00 8 34 800,000.000,00 721,519,847.00
82. Kelurahan Tlogomas
- 6 40 800,000,000.00 7 40 800,000.000,00 792,199,491.00
83. Kelurahan Merjosari
- 8 35 800,000,000.00 8 34 800,000.000,00 724,197,983.00
84. Kelurahan Sukun
- 8 33 800,000,000.00 8 33 800,000.000,00 765,478,705.00
85. Kelurahan Ciptomulyo
- 8 27 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 795,039,260.00
86. Kelurahan Gadang
- 6 28 800,000,000.00 6 28 800,000.000,00 750,971,888.00
87. Kelurahan Kebonsari
- 8 34 800,000,000.00 8 32 800,000.000,00 776,713,884.00
88. Kelurahan Bandungrejosari
- 7 31 800,000,000.00 7 31 800,000.000,00 782,053,434.00
89. Kelurahan Tanjung Rejo
- 7 32 800,000,000.00 7 29 800,000.000,00 739,274,575.00
90. Kelurahan Pisangcandi
- 7 25 800,000,000.00 8 25 800,000.000,00 783,156,915.00
91. Kelurahan Karang Besuki
- 8 24 800,000,000.00 8 21 800,000.000,00 747,266,808.00
92. Kelurahan Bandulan
- 8 30 800,000,000.00 8 29 800,000.000,00 778,418,000.00
93. Kelurahan Mulyorejo
- 8 27 800,000,000.00 8 27 800,000.000,00 747,290,693.00
94. Kelurahan Bakalankrajan
- 6 30 800,000,000.00 9 30 800,000.000,00 742,236,700.00
95. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
1 3 10 615,000,000.00 3 10 615,000,000,00 493,064,848.00
96. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9 11 76 14,043,421,500.00 11 73 14.043,421,500,00
12,950,754,048.25
8
97. Kantor Ketahanan Pangan
1 6 29 2,500,000,000.00 6 28 2.600,000,000,00
2,268,564,583.00
98. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
3 9 39 5,000,000,000.00 9 39 5.020,000,000,00
4,585,723,272.00
99. Dinas Komunikasi dan Informatika
12 11 49 11,689,300,000.00 11 49 10.220,000,000,00
9,787,374,884.86
100. Dinas Pertanian 8 19 63 8,395,547,000.00 17 55
7.082,060,000,00 6,138,913,371.00 101. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
15 15 103 13,008,884,550.00 11 94 11.796,196,000,00
10,827,335,073.00
102. Dinas Pasar 3 9 65 10,597,882,000.00 9 61 11.051,332,000,00
9,193,430,911.00 279 797 4.722 1,206,803,827,359.03 807 4.218
972,337,855,449,00 788,887,425,103.76
9
2.2.2 Realisasi RPJMD
Misi 1 : Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan
pelayanan pendidikan dan kesehatan
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas
dan
pemerataan pelayanan pendidikan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
kualitas,
aksesibilitas dan
pemerataan
pelayanan
pendidikan
1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
95,86% 99,63% 96,22%
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
82,79% 89,03% 92,99%
3. Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMP/MTs
85,13% 95,01% 89,61%
4. Angka Partisipasi
Murni (APM) SMP/MTs
62,99% 72% 87,49%
5. Angka Partisipasi
Kasar (APK) SMA/SMK/MA
84,67% 100% 84,67%
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA
58,66% 68,76% 85,32%
7. Angka Melek Huruf
99,91% 99,95% 99,96%
8. Angka Kelulusan
- SD 100% 99,25% 100,76%
- SMP 100% 99,68% 100,32%
- SMA 98,53% 100% 98,53%
9. Persentase anak usia sekolah dari keluarga pra sejahtera yang
sekolah lulus sampai dengan SMP/MTs
9,86% 16,00% 61,60%
10
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas, aksesibilitas
dan
pemerataan pelayanan kesehatan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
aksesibilitas,
kualitas dan
pemerataan
pelayanan
kesehatan
1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)
9,54 15
136,42%
2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
67,13 120
144,06%
3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk (per 1.000
penduduk)
1,85 1,12
164,73%
4. Rasio Posyandu per Satuan Balita
1:111 1:101
90,99%
5. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan fasilitas
pengobatan gratis
95% 78%
121,24%
6. Angka Usia Harapan Hidup (AHH)
72,60 71,10
102,11%
Misi 2 : Meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah
melalui
penguatan sektor koperasi dan usaha kecil menengah,
perindustrian dan perdagangan, serta pariwisata daerah
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
aktivitas ekonomi
dan kualitas
kelembagaan
koperasi, serta
etos kerja UKM
1. Persentase koperasi sehat
43,45% 62,34% 69,71%
2. Kontribusi UKM terhadap Total PDRB
55,48% 54,87% 101,11%
Meningkatnya
kontribusi sektor
industri,
1. Persentase sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap
total PDRB
35,45% 40,04% 88,55%
11
perdagangan dan
pariwisata 2. Persentase sektor
industri pengolahan terhadap total PDRB
24,46% 32,02% 76,39%
Tujuan 2 : Terwujudnya perluasan kesempatan kerja
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
kesempatan kerja
1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
4,45%* 6,59% 132,46%
2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
96% 85% 113,17%
Meningkatnya
kinerja
penanaman modal
dan investasi
daerah
Persentase
peningkatan nilai
penanaman modal
dan investasi daerah
20,45% 5% 409,05%
Tujuan 3 : Terwujudnya ketersediaan dan akses pangan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
ketersediaan
pangan (food
availibility)
Ketersediaan pangan
(food availability)
20,52 11,01 186,41%
Misi 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan
terhadap
masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta
kerukunan sosial
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan perlindungan terhadap
masyarakat
rentan dan pengentasan kemiskinan
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Menurunnya
persentase
penduduk miskin
Angka kemiskinan 4,10%* 3,10% 67,76%
12
Meningkatnya
perlindungan
terhadap
penyandang cacat
fisik dan mental
sert lanjut usia
tidak potensial
Persentase
penyandang cacat
fisik dan mental serta
lanjut usia tidak
potensial yang
mendapatkan
penanganan
37% 21% 216,70%
Meningkatnya
perlindungan
terhadap korban
bencana
Persentase korban
bencana yang
tertangani
100% 100% 100%
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan dan
peran
perempuan, serta terjaminnya pengarusutamaan gender
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
kualitas
kehidupan dan
peran perempuan
di semua bidang
dan terjaminnya
kesetaraan gender
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
57,83 76,49 75,60%
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
41,48 78,91 52,57%
Meningkatnya
layanan
kehidupan
beragama dan
kerukunan antar
umat beragama
1. Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama
yang ditindaklanjuti.
100% 100% 100%
2. Persentase penurunan kerusuhan bermotif SARA
66,67% 15% 444,44%
Tujuan 3 : Terwujudnya peningkatan kualitas kerukunan sosial
masyarakat
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatkan
kehidupan
masyarakat yang
aman dan tertib
1. Persentase penurunan angka kriminalitas
12,34% 10% 123,44%
2. Persentase penurunan kasus pelanggaran Perda
-17,74% 5% -154,87%
13
Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya
dukung
kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertib penataan ruang
serta berwawasan lingkungan
Tujuan 1 : Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur dan
daya
dukung kota
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
kualitas
infrastruktur,
prasarana dan
sarana
transportasi jalan,
serta daya dukung
kota dengan
berwawasan
lingkungan
1. Luasan kawasan kumuh
494.647 80,00 -418,31%
2. Persentase jalan kota dalam kondisi baik
84,88% 98% 86,62%
3. Persentase layanan air bersih
65,64% 95% 69,09%
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan tertib pemanfaatan ruang
kota
sesuai peruntukannya
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
tertib pemanfaatan
ruang kota sesuai
peruntukannya
1. Persentase luasan RTH
12,38% 15,97% 77,55%
2. Persentase pelanggaran tata ruang yang tertangani
100% 95% 105,26%
3. Persentase luasan wilayah yang telah sesuai dengan
peruntukannya
100% 100% 100%
14
Misi 5 : Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
kualitas
pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan
berorientasi
pada kepuasan masyarakat
Tujuan 1 : Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
Kinerja
Pemerintah Daerah
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabiltas
kinerja pemerintah
daerah
1. Jumlah PD yang ditetapkan sebagai WBK
0 6 0
2. Nilai SAKIP Kota Malang
70,95 68 104,34%
3. Opini BPK WTP WTP 100%
Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
yang
profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
REALISASI
TAHUN
2016
KONDISI
AKHIR
RPJMD
TAHUN
2018
CAPAIAN
TAHUN
2016
DENGAN
TARGET 5
TAHUNAN
Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik menuju
pelayanan yang
profesional dan
berorientasi pada
kepuasan
masyarakat
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
73,95 78,66 94,01%
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Beberapa permasalahan dalam pembangunan daerah, meliputi :
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.1 Pendidikan
a. Aksesibilitas sarana dan prasarana pendidikan pada
beberapa wilayah Kota Malang yang masih kurang,
khususnya wilayah pinggiran.
1.2 Kesehatan
15
a. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang belum
optimal.
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a. Kondisi berbagai ruas jalan yang mengalami kerusakan
sehingga perlu perbaikan dan pemeliharaan;
b. Kondisi berbagai saluran drainase yang fungsinya tidak
optimal sehingga perlu perbaikan dan pemeliharaan.
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
a. Luasan kawasan/permukiman kumuh yang perlu segera
mendapatkan penanganan.
1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a. Penegakan Perda yang masih perlu ditingkatkan;
b. Koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana yang perlu
ditingkatkan;
1.6 Sosial
a. Pertumbuhan dan persebaran jumlah PMKS yang perlu
mendapatkan penanganan;
b. Akselerasi penanganan kemiskinan yang membutuhkan
koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah terkait.
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
2.1 Tenaga Kerja
a. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang
yang cenderung tinggi dan meningkat setiap tahunnya;
b. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif tidak sebanding
dengan jumlah pencari kerja.
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Perlunya mendorong Pengarusutamaan Gender (PUG)
melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan;
b. Perlunya meningkatkan upaya perlindungan anak, termasuk
terhadap anak jalanan
2.3 Pangan