Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 6626);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang

Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

10 tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa

Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait

Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 329);

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 1792/KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024;

6. Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor

01/KPTS/LPJK/I/2021 tentang Koordinator Bidang Pembagian

Tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-

2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah:

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan

Akreditasi Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi, serta sebagai panduan

pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi terhadap asosiasi terakreditasi.

2. Pedoman ini bertujuan untuk membantu peserta Akreditasi dalam

mengajukan permohonan serta menyiapkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Akreditasi, membantu Pokja dalam melakukan verifikasi dan validasi, serta mengevaluasi kesesuaian pemenuhan

standar Akreditasi, hak dan kewajiban serta kinerja asosiasi

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa

Konstruksi; 2. Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi; 3. Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa

Konstruksi; dan 4. Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Asosiasi Badan

Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Terakreditasi.

A. PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA

KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan

konstruksi;

2. Akreditasi : Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan;

3. Akreditasi Asosiasi

: Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu asosiasi untuk menentukan kelayakan asosiasi;

4. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

: Organisasi berbadan hukum yang mewadahi BUJK, yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha;

5. Ketua Asosiasi Badan Usaha

: Penanggungjawab Badan Usaha, Komisaris, Direktur, atau pemilik perusahaan yang tertera pada akta perusahaan dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha;

6. Pengarah : Tim yang ditetapkan untuk memberikan arahan dan evaluasi dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi;

7. Kelompok Kerja

(Pokja)

: Sekelompok penilai yang memiliki tugas membantu

Pengarah dalam melaksanakan proses Verifikasi dan Validasi;

8. Sekretariat : Unit yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan Akreditasi Asosiasi;

9. Aplikasi Akreditasi

: Aplikasi perangkat lunak sistem permohonan Akreditasi secara elektronik berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat diakses melalui website

https://akreditasijakon.pu.go.id

10. Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi;

11. Format Isian Elektronik Data Persyaratan Akreditasi

: Format isian elektronik pada aplikasi Akreditasi yang digunakan peserta pemohon Akreditasi untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan Akreditasi.

LAMPIRAN

01/SE/LPJK/2021

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI SERTA

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

ASOSIASI BADAN USAHA, ASOSIASI

PROFESI, DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI

PASOK JASA KONSTRUKSI TERAKREDITASI.

https://akreditasijakon.pu.go.id/

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman ini adalah:

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi

Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi.

2. Pedoman ini bertujuan untuk membantu peserta Akreditasi dalam

mengajukan permohonan serta menyiapkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha, serta membantu Pokja dalam melakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. Pengajuan permohonan dan persyaratan Akreditasi; 2. Verifikasi dan validasi; 3. Penilaian dan penetapan; 4. Penilaian; 5. Jadwal; dan 6. Penutup.

BAB II PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSYARATAN AKREDITASI

1. Pengumuman pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Badan Usaha tercantum pada

running text dan microsite situs WEB KEMENTERIAN PUPR (www.pu.go.id)

dan WEB LPJK (www.lpjk.pu.go.id) serta surat resmi dari Ketua LPJK kepada

seluruh pimpinan Asosiasi Badan Usaha yang disampaikan secara elektronik. 2. Pemohon menyampaikan permohonan Akreditasi asosiasi, dokumen

persyaratan Akreditasi, dan dokumen tambahan secara elektronik melalui

aplikasi Akreditasi dengan laman pendaftaran

https://akreditasijakon.pu.go.id. 3. Dalam hal aplikasi Akreditasi belum tersedia atau terdapat kendala mengakses

aplikasi, permohonan Akreditasi disampaikan kepada Pengarah melalui

Sekretariat dengan cara mengisi format registrasi sesuai format 1, format 2

dan format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XI Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 melalui email [email protected]. 4. Pemohon Akreditasi adalah:

a. Permohonan Akreditasi terbuka dan dapat diikuti oleh Asosiasi Badan

Usaha yang memiliki jenis usaha pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi

konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi;

b. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha pekerjaan konstruksi

terdiri atas kategori Asosiasi Badan Usaha Umum dan Asosiasi Badan

Usaha Khusus;

c. Asosiasi Badan Usaha Umum merupakan Asosiasi Badan Usaha yang

mewadahi Badan Usaha pada lebih dari 1(satu) klasifikasi usaha, baik

yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang;

d. Asosiasi Badan Usaha Khusus merupakan Asosiasi Badan Usaha yang

mewadahi Badan Usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha atau 1 (satu)

klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki

cabang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan Pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak merangkap sebagai pengurus pada

Asosiasi Badan Usaha lain yang mengikuti proses Akreditasi yang sama, dan

dibuktikan dengan surat pernyataan. 6. Satu Data Peserta

a. Setiap Asosiasi Badan Usaha hanya diperbolehkan untuk menyampaikan

satu data permohonan Akreditasi;

b. Data Asosiasi beserta seluruh cabang disampaikan oleh Asosiasi tingkat pusat;

c. Setiap Asosiasi cabang yang menjadi anggota dari satu Asosiasi Badan

Usaha dilarang menjadi pemohon Akreditasi Asosiasi Badan Usaha secara

sendiri. 7. Biaya Akreditasi

a. Peserta sepenuhnya menanggung biaya untuk mengikuti proses Akreditasi;

b. Tim Akreditasi tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang

ditanggung oleh peserta;

c. Setiap permohonan yang lengkap dikenakan biaya Akreditasi yang

besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penerimaan negara bukan pajak;

d. Tata cara pembayaran biaya Akreditasi mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;

e. Pembayaran biaya Akreditasi paling lambat 5 (lima) hari sejak bukti

tagihan diterbitkan.

http://www.lpjk.pu.go.id/

8. Dokumen Persyaratan Akreditasi terdiri dari:

a. Surat Permohonan Akreditasi ditandatangani Ketua Umum atau sebutan

lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi, sesuai

format 1 yang tercantum pada lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2021;

b. Data administrasi Asosiasi, sesuai format 2 yang tercantum pada lampiran

angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;

c. Salinan Akta Notaris atas pendirian Asosiasi;

d. Salinan Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia;

e. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-tata Kelola

organisasi;

f. Surat Keterangan Domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat

kantor asosiasi berada;

g. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama asosiasi;

h. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;

i. Data Jumlah dan sebaran anggota untuk asosiasi yang memiliki cabang

atau jumlah anggota untuk asosiasi yang tidak memiliki cabang dilengkapi

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Nomor Induk Berusaha (NIB) yang

masih berlaku efektif dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih

berlaku;

j. Bukti program pemberdayaan dilengkapi Salinan:

1) Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi

berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;

2) Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan

profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

k. Bukti pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:

1) Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi

dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan,

hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah

nasional atau sejenisnya;

2) Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang.

l. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang

berupa kantor dan sumber daya manusia dan perlengkapan kantor yang

dilampiri:

1) Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;

2) Foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat

papan nama asosiasi;

3) Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan asosiasi;

4) Foto dan daftar kepemilikan peralatan kantor.

m. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi yang

ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain, sesuai dengan format

4 yang tercantum dalam lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2021;

n. Surat pernyataan kebenaran isi dokumen, ditandatangani oleh ketua

umum atau sebutan lain, sesuai dengan format 5 yang tercantum dalam

Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;

o. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain

sesuai dengan Format 6 yang tercantum dalam lampiran angka XI,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;

p. Salinan Laporan Kinerja Tahunan Asosiasi atau Surat Kesanggupan

penyampaian laporan tahunan yang ditandatangani oleh ketua umum atau

sebutan lain, sesuai dengan Format 7 yang tercantum dalam Lampiran

angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;

q. Salinan dokumen kode etik, dokumen tata laku, dan keberadaan dewan

etik atau sebutan lain;

r. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;

s. Salinan laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan

permohonan Akreditasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang

memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

t. Surat Pernyataan Pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus

pada Asosiasi Badan Usaha lain yang ditandatangani oleh ketua umum

atau sebutan lain, sesuai dengan Format 9 yang tercantum dalam

lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021. 9. Dokumen tambahan persyaratan terdiri atas:

a. Salinan dokumen Sistem manajemen mutu atau dokumen mutu; b. Salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan

organisasi internasional;

c. Salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan

kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya; d. Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial; e. Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan; f. Situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.

10. Penyampaian Data Persyaratan Akreditasi

a. Pemohon mengirimkan data persyaratan Akreditasi dalam bentuk digital

melalui aplikasi Akreditasi kepada Pokja sesuai jadwal yang ditetapkan;

b. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan persyaratan Akreditasi yang

disampaikan. Kelalaian menyampaikan keterangan yang disyaratkan dalam

dokumen persyaratan Akreditasi sepenuhnya merupakan risiko peserta. c. Sekretariat memeriksa kelengkapan data persyaratan Akreditasi; d. Dalam persyaratan lengkap atau belum lengkap sekretariat akan

menyampaikan pemberitahuan kelengkapan atau ketidaklengkapan

dokumen secara tertulis melalui aplikasi https://akreditasijakon.pu.go.id

atau email asosiasi yang terdaftar pada aplikasi; e. Dalam hal persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus

melengkapi kekurangan persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak

pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen diterima;

f. Dalam hal pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam batas

waktu yang ditetapkan, permohonan dinyatakan gugur. 11. Surat permohonan dan surat pernyataan ditandatangani secara digital melalui

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang telah diakui oleh Kementerian

Komunikasi dan Informatika. Surat permohonan dan surat pernyataan yang

membutuhkan tanda tangan digital, meliputi: a. Surat permohonan Akreditasi; b. Surat pernyataan kebenaran isi dokumen; c. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi; d. Pakta integritas; e. Surat pernyataan pengurus Asosiasi tidak merangkap; f. Surat pernyataan dari Sekretaris/Sekretaris Umum atau sebutan lain sesuai

AD/ART dalam hal Ketua Umum berhalangan. 12. Dalam hal provider tanda tangan digital belum beroperasi, maka dilakukan

penandatangan di atas materai (cap basah). Seluruh surat permohonan dan

surat pernyataan asli beserta bukti bahwa tanda tangan digital belum

selesai diproses (dibuktikan dengan screenshoot bukti registrasi ke

seluruh PSrE yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

atau bukti belum diverifikasi) agar dipindai serta dikirimkan ke Sekretariat

Tim Akreditasi dengan alamat:

Sekretariat Tim Akreditasi Kantor LPJK

Jl. Wijaya I Nomor 68 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Dokumen diterima oleh Sekretariat Tim Akreditasi setiap hari kerja dan paling

lambat diterima tiap periode Akreditasi:

a. Periode 1 pada tanggal 20 Maret;


b. Periode 2 pada tanggal 20 Juli;

c. Periode 3 pada tanggal 20 November. 13. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka dokumen surat permohonan

Akreditasi ditandatangani oleh Sekretaris/Sekretaris Umum atau sebutan lain sesuai AD/ART dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Ketua Umum berhalangan.

14. Setelah batas waktu pemasukan data persyaratan Akreditasi tiap periode

berakhir, maka aplikasi Akreditasi akan menerima data kembali untuk periode

akreditasi selanjutnya 1 (satu) hari setelah tanggal penetapan periode tersebut

berakhir.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI

1. Pokja akan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data persyaratan

Akreditasi dan data tambahan Akreditasi.

2. Verifikasi dan Validasi oleh Pokja, dapat dilakukan melalui:

a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau

b. Peninjauan lapangan.

3. Klarifikasi dan Konfirmasi

a. Pokja dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang

tidak jelas dalam data persyaratan Akreditasi dan data tambahan kepada

pemohon. Pemohon harus memberikan tanggapan atas klarifikasi secara

tertulis; b. Pokja dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang


pihak- pihak/instansi terkait. 4. Peninjauan Lapangan

a. Peninjauan lapangan meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan prasarana;

b. Hasil peninjauan lapangan akan dituangkan dalam berita acara peninjauan

lapangan terkait ada dan tidak adanya syarat administrasi, sarana dan

prasarana; c. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan lapangan,

pemohon wajib mengirimkan bukti keberadaan administrasi, sarana, dan

prasarana yang dimilikinya berupa foto terutama untuk sarana dan

prasarana;

d. Hasil peninjauan lapangan dan hasil pemeriksaan persyaratan dan

dokumen lain dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi.

5. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan

validasi dengan menggunakan Format 8 yang tercantum dalam Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

6. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Tabel 1 lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, permohonan dinyatakan gugur.

7. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan benar, sah, dan memenuhi

persyaratan, dilanjutkan ke tahap penilaian. 8. Dalam hal asosiasi gugur pada tahap Verifikasi dan Validasi, Pokja akan

memberikan catatan penyebab asosiasi dinyatakan gugur. 9. Tatacara Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan Akreditasi

9.1 Jumlah dan Sebaran Asosiasi Badan Usaha a. Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi

Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Nomor

Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih

berlaku;

b. Pokja memeriksa Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)/Nomor Induk

Berusaha (NIB) dan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha (SBU)

dengan ketentuan: 1) Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang diakui adalah yang sudah

konversi dalam bentuk elektronik dan tertuang dalam Sistem

Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) (https://siki.lpjk.go.id)

berdasarkan baseline ketetapan cut off dari Pokja.

2) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diakui adalah yang tertuang

dalam Sistem Online Single Submission (https://oss.go.id) 3) Dalam hal Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang terbitnya

sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

dan masih berlaku, maka IUJK tetap dihitung dan sah.

c. Pokja memeriksa kesesuaian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan

Sertifikat Badan Usaha (SBU) anggota tiap cabang yang didapat dari

layanan daring (online) milik penerbit dokumen yang tersedia.

1) Jasa Konsultansi Konstruksi a) pengecekan keabsahan cabang paling sedikit 17 (tujuh belas)

cabang, dimana cabang yang dinilai sah adalah: - Memiliki kantor cabang; - memiliki prasarana kantor; - memiliki karyawan.

b) Cek keabsahan masing-masing cabang mempunyai paling

sedikit 15 (lima belas) anggota di setiap cabang. Ketentuan

anggota yang sah adalah yang terdaftar pada SIKI LPJK

(https://siki.lpjk.pu.go.id) dengan batas penetapan baseline

SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan

(bulan n-1)

2) Pekerjaan Konstruksi a) Keabsahan Kategori Umum Cabang

Pengecekan keabsahan cabang paling sedikit 10 (sepuluh)

cabang, dimana cabang yang dinilai sah adalah: - Memiliki kantor cabang - memiliki prasarana kantor - memiliki karyawan - masing-masing cabang memiliki paling sedikit 100 (seratus)

anggota disetiap cabang;

- telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id)

dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan

sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1)

b) Keabsahan Kategori Umum Tanpa Cabang: - pengecekan keabsahan memiliki anggota paling sedikit 40

(empat puluh) anggota - telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id)

dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1)

c) Keabsahan kategori Khusus Cabang: Pengecekan keabsahan cabang paling sedikit 10 (sepuluh)

cabang, dimana cabang yang dinilai sah adalah:

- Memiliki kantor cabang - memiliki prasarana kantor - memiliki karyawan - memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) anggota di setiap

cabang - telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id)

dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1)

d) Keabsahan Kategori Khusus Tanpa Cabang:

- pengecekan keabsahan memiliki anggota paling sedikit 30 (tiga puluh) anggota

- telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id) dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1)

3) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi: a) memiliki anggota paling sedikit 30 (tiga puluh) anggota

b) telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id) dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1)

9.2 Pemberdayaan Anggota

a. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk kegiatan pemberdayaan anggota adalah : 1) Focus Group Discussion, yang mengeksplorasi masalah/isu

strategis yang spesifik, yang relevan/berkaitan dengan Badan Usaha

Jasa Konstruksi. 2) Workshop baik skala nasional maupun internasional yang sifatnya

membahas mengenai permasalahan/isu strategis/sosialisasi

pengaturan yang selalu muncul terkait dengan Badan Usaha jasa

konstruksi serta ada perumusan penyelesaian masalah yang diambil

baik mengikat kepada peserta ataupun tidak mengikat kepada

peserta. 3) Seminar/Konferensi baik skala nasional maupun internasional

dengan topik/tema seminar relevan dengan Badan Usaha jasa

konstruksi 4) Pertemuan Ilmiah baik skala nasional maupun internasional

dengan topik/tema pertemuan ilmiah relevan dengan Badan Usaha

jasa konstruksi.

5) Pelatihan yang bersifat non formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan Badan Usaha jasa konstruksi. 6) Pendidikan yang bersifat formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan Badan Usaha jasa konstruksi. 7) Pendampingan Hukum baik itu berupa konsultasi hukum ataupun

penyuluhan hukum 8) Bimbingan Teknis Dan/Atau Pendampingan Insentif. 9) Pembelajaran Tekstual Dan/Atau Interaktif Berbasis Teknologi

Informasi Jarak Jauh.

b. Satu kegiatan Focus Group Discussion, Workshop,

Seminar/Konferensi, Pertemuan Ilmiah, Pelatihan atau Pendidikan

dinilai sah disertai bukti:

1) undangan 2) daftar hadir 3) Laporan 4) Foto Dokumentasi

c. Tidak seluruh jenis kegiatan Pemberdayaan Anggota harus

dilaksanakan, namun harus sudah dilaksanakan paling sedikit 10

(sepuluh) kegiatan per tahun sehingga selama periode 2 (dua) tahun

terakhir paling sedikit 20 (dua puluh) kegiatan; d. Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun

kedepan paling sedikit 10 (sepuluh) kegiatan per tahun.

9.3 Pemilihan Pengurus Secara Demokratis

a. Pengecekan nama kegiatan pemilihan pengurus yang tercantum dalam

AD/ART, seperti Munas, Musda dan lain-lain; b. Asosiasi membuat ringkasan mekanisme pemilihan pengurus secara

demokratis sesuai AD/ART;

c. Dalam hal ketentuan mengenai periode musyawarah nasional, kongres,

atau sejenisnya tidak tertuang dalam AD/ART, maka musyawarah atau

kongres dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; d. Pelaksanaan pemilhan pengurus melalui munas atau kongres

disertakan bukti berita acara serta dokumen pendukungnya yang

mencakup: 1) publikasi 2) surat Keputusan penyelenggaraan 3) surat undangan 4) hasil keputusan atau hasil musyawarah 5) dokumentasi foto 6) daftar hadir dan

7) laporan

9.4 Struktur kepengurusan organisasi asosiasi pusat dan/atau cabang

Struktur kepengurusan organisasi asosiasi baik pusat dan/atau cabang

dinyatakan sah apabila sesuai dengan AD/ART, untuk posisi Ketua,

Sekretaris, Sekjen, Bendahara dan Dewan Etik.

9.5 Sarana dan Prasarana Pusat dan Daerah

Pemohon Akreditasi dinyatakan gugur bila tidak memenuhi ketentuan 3

(tiga) kategori utama yaitu kepemilikan bangunan gedung kantor,

peralatan kantor, dan SDM. Kepemilikan website dan pangkalan data

sistem akan menambah skoring asosiasi. a. Bangunan Kantor (Wajib)

1) pengecekan alamat kantor apakah ada persamaan alamat kantor

dengan asosiasi lain; 2) pengecekan konsistensi alamat kantor dengan Surat Keterangan

Domisili; 3) pengecekan foto kantor asosiasi secara keseluruhan dengan tampak

depan yang memuat papan nama asosiasi;

4) dalam hal beberapa asosiasi berkantor pada satu alamat kantor

yang sama, maka peserta yang dinyatakan sah adalah yang

melakukan perjanjian sewa dengan pemilik bangunan kantor, yang

dibuktikan dengan salinan dokumen kontrak perjanjian sewa; 5) dalam hal asosiasi menyatakan melakukan penggunakan kantor

virtual, maka kepemilikan kantor dinyatakan tidak sah. b. Perlengkapan Kantor (Wajib)

1) pengecekan bahwa kantor minimal memiliki meja, kursi, telp/fax,

komputer, printer dan jaringan internet;

2) pengecekan kepemilikan cabang;

3) cabang yang diakui yang memiliki perlengkapan kantor minimal

sesuai poin (1) di atas. c. Sumber Daya Manusia (Wajib)

1) Cek daftar karyawan asosiasi; 2) Salinan keputusan atau perjanjian kerja karyawan asosiasi;

d. Website 1) Adanya Kepemilikan website akan menambah skoring asosiasi; 2) Dengan minimal konten website adalah kegiatan dan produk

asosiasi. 3) dapat dibuktikan dengan screen shoot dan/atau bukti lainnya

seperti menulis alamat website asosiasi. e. Pangkalan data sistem informasi

1) Cek adanya pangkalan data sistem informasi dalam website. 2) Adanya Kepemilikan pangkalan data sistem informasi dalam website

asosiasi akan menambah skoring asosiasi.

9.6 Pelaksanaan Kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan a. Akta notaris atas pendirian asosiasi:

1) memeriksa nama, tanggal pendirian asosiasi, kedudukan asosiasi

pada akta notaris dan notaris yang membuat; 2) memeriksa akta bila terjadi perubahan pengurus; 3) pengecekan kesesuaian data yang disampaikan dengan data dalam

https://ahu.go.id.

b. Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia:

1) keabsahan dokumen yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan

HAM, antara lain pejabat yang menandatangani Kepmen dan

stempel/barkode pengesahan.

2) apabila pengesahan badan hukum perkumpulan asosiasi disebut

sebagai “perkumpulan”, maka tetap dianggap sah;

3) Bila ada keraguan maka dilakukan pengecekan keaslian dokumen

yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.

c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dicek keabsahannya

bersamaan dengan akta pendirian asosiasi.

d. Surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan

tempat kantor asosiasi berada dengan pengecekan konsistensi Surat

Keterangan Domisili dengan alamat kantor sesuai butir 9.5 huruf a.

e. Nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi: 1) pengecekan NPWP dengan cara online Konfirmasi Status Wajib Pajak

(KSWP); 2) SPT tahun terakhir; 3) bila ditemukan dalam KSWP NPWP yang bersangkutan tidak valid

maka asosiasi harus menyerahkan surat pernyataan clear pajak dari

kementerian keuangan.

f. Seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif badan

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan badan

penyelenggara jaminan sosial kesehatan: 1) pengecekan daftar karyawan asosiasi di pusat dan daerah (cabang); 2) pengecekan ada atau tidaknya salinan Kartu badan penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan badan penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan seluruh karyawan asosiasi; 3) bila ada keraguan Pokja akan melakukan pengecekan ke instansi

yang mengeluarkan dokumen;

4) pengecekan ada atau tidaknya bukti pembayaran bulan terakhir

untuk BPJS.

g. Surat pernyataan bahwa tidak dalam sengketa kepengurusan asosiasi: 1) pengecekan keabsahan Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa; 2) apakah ada informasi bahwa Asosiasi yang diperiksa sedang ada

sengketa? Bila ada informasi tentang sengketa maka perlu

dilakukan klarifikasi baik kepada asosiasi yang bersangkutan

maupun kepada pihak yang bersengketa.

h. Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku, dan keberadaan dewan etik: 1) pengecekan dokumen kode etik atau tata laku; 2) pengecekan dokumen penunjukan dan nama-nama dewan etik; 3) dalam hal Dewan Etik bersifat ad hoc atau dirangkap oleh pengurus,

maka ketentuan tersebut harus sesuai dengan AD/ART; 4) apabila ditemukan ada keraguan terhadap keberadaan dewan etik

maka perlu dilakukan klarifikasi.

i. Dokumen program kerja masa bakti kepengurusan asosiasi: 1) pengecekan ada atau tidaknya program kerja masa bakti

kepengurusan asosiasi; 2) pengecekan rasionalitas program kerja masa bakti kepengurusan

asosiasi setiap tahunnya sesuai dengan bidangnya; 3) pengecekan program kerja asosiasi pada masa kepengurusan

berjalan. j. Laporan keuangan tahun terakhir asosiasi sebelum pengajuan


memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

1) pengecekan laporan keuangan asosiasi pusat dan cabang yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;

k. Surat pernyataan bahwa pengurus Asosiasi Badan Usaha tidak

merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi Badan Usaha lain: 1) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum atau

sebutan lain; 2) pengecekan apakah pengurus asosiasi merangkap sebagai pengurus

pada asosiasi lain bila ya maka perlu dilakukan klarifikasi; 3) pengecekan terhadap pengurus inti asosiasi pusat (ketua, sekretaris,

dan bendahara) terkait rangkap jabatan;

4) bila diduga merangkap akan diklarifikasi dan bila benar merangkap

maka akan digugurkan.

9.7 Dokumen tambahan lain Pengecekan ada atau tidaknya dokumen tambahan lain yang akan

menambah skoring asosiasi.

a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu; 1) pengecekan Salinan system manajemen mutu atau dokumen mutu

yang dimiliki Asosiasi.

b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa Konstruksi; 1) pengecekan bukti asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional

sejenis. c. Kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, atau instansi lainnya; 1) pengecekan bukti berupa dokumen kerjasama.

d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial; 1) pengecekan bukti berupa kegiatan Coorporate Social Responsibility

(CRS)-nya dalam bentuk dokumentasi dan laporan kegiatan.

e. partisipasi dalam perumusan Kebijakan pemerintah; 1) pengecekan bukti berupa keikutsertaan dalam forum perumusan

kebijakan pemerintah.

f. dokumen rapat pengurus terjadwal: 1) pengecekan jenis-jenis rapat yang ada dalam AD/ART; 2) pengecekan apakah jadwal rapat pengurus sesuai dengan jenis

rapat yang ada dalam AD/ART.

g. Ketua Asosiasi Badan Usaha merupakan penanggung jawab Badan Usaha, komisaris, direktur, atau pemilik perusahaan yang tertera pada akta perusahaan dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Badan Usaha: 1) pengecekan keabsahan Kartu tanda Anggota untuk Ketua Asosiasi,

Komisaris, direktur atau pemilik perusahaan;

2) pengecekan salinan sertifikat Badan Usaha atau bukti pendukung

lainnya.

10. Alur Tata Cara Akreditasi

BAB IV PENILAIAN

1. Penilaian terhadap Asosiasi Badan Usaha yang memenuhi persyaratan

diatas dilakukan penilaian lanjutan terhadap kriteria sebagai berikut: i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20% ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25% iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15% iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10% v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dengan bobot 30%.

2. Penilaian dari masing-masing kriteria tersebut diatas menggunakan

pembobotan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Sebaran Anggota

Kategori

Skor

2 3 4

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

per

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Total

(min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

per

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Total

(min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

per

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Total

(min.)

Jasa Konsultansi 17 15 - 18-20 16-50 - >20 >50 -

Pekerjaan

Konstruksi

Umum

Cabang 10 100 - 11-17 101-125 - >17 >125 -

Umum

Tanpa

Cabang

- - 40 - - 41-75 - - >75

Khusus

Cabang 10 10 - 11-15 11-30 - >15 >30 -

Khusus

Tanpa

Cabang

- - 30 - - 31-40 - - >40

Pekerjaan

Konstruksi

Terintegrasi

- - 30 - - 31-40 - - >40

a. Dalam hal Asosiasi Badan Usaha yang akan mengajukan

permohonan akreditasi tidak dapat memenuhi jumlah dan sebaran

anggota sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas, maka Asosiasi

Badan Usaha tersebut dapat melakukan penggabungan (merger)

bersama Asosiasi Badan Usaha lainnya dengan membentuk entitas

baru.

Tabel 2a. Pemberdayaan kepada Anggota

Kategori Skor

2 3 4

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan

Anggota (per tahun) 10 kegiatan 11-12 kegiatan >12 kegiatan

Tabel 2b. Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan 5 Tahun Kedepan

Kategori Skor

2 3 4

Program PUB 5 Tahun kedepan

(per tahun) 10 kegiatan 11-12 kegiatan >12 kegiatan

Tabel 3. Pemilihan Pengurus secara Demokratis

Penilaian Skor

2 3 4

Musyawarah Nasional/

sejenisnya

Musyawarah Nasional/ sejenisnya

sesuai Anggaran Dasar/Anggaran

Rumah Tangga

Susunan Pengurus Terdapat minimal Ketua,

Sekretaris/Sekjen, Sendahara, dan

Dewan Etik

Tabel 4. Sarana dan Prasarana di Tingkat Pusat dan Daerah

Kategori Skor

2 3 4

Gedung Kantor*

Memenuhi 3

Kategori wajib

Memenuhi 4

Kategori

Memenuhi 5

Kategori

Sumber Daya Manusia*

Perlengkapan Kantor*

Situs Web

Pangkalan Data

*wajib

Tabel 5. Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Penilaian

Skor

(Memenuhi)

2 3 4

11 persyaratan wajib dan

5 dokumen tambahan 11 kategori wajib 12-15 kategori 16 kategori

b. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil

penilaian kriteria tersebut diatas yang dengan menggunakan ketentuan

pada tabel diatas.

c. Asosiasi Badan Usaha yang dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi,

apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi passing grade 2.75.

3. Penilaian Akreditasi Asosiasi dibuat oleh Pokja dan dituangkan dalam laporan

penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi dan

Validasi dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi; 4. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi disampaikan kepada Pengarah; 5. Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada

Ketua LPJK, berdasarkan hasil kajian terhadap laporan penilaian Akreditasi

Asosiasi; 6. Ketua LPJK menetapkan status Akreditasi Asosiasi dalam Keputusan Ketua

LPJK; 7. Hasil setelah ditetapkan oleh Ketua LPJK diumumkan oleh Sekretariat melalui

aplikasi Akreditasi.

BAB V JADWAL

Jadwal Pelaksanaan Akreditasi 1. Periode Akreditasi :

a. Periode 1 pada Januari - April (Penetapan pada tanggal 20 April)

b. Periode 2 pada Mei - Agustus (Penetapan pada tanggal 20 Agustus)

c. Periode 3 pada September - Desember (Penetapan pada tanggal 20

Desember)

2. Batas Akhir Penerimaan Permohonan Tiap Periode :

a. Periode 1 paling lambat tanggal 20 Maret

b. Periode 2 paling lambat tanggal 20 Juli

c. Periode 3 paling lambat tanggal 20 November

B. PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan

konstruksi; 2. Akreditasi : Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk

menentukan kelayakan; 3. Akreditasi

Asosiasi : Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai

bagian dari sistem penjaminan mutu Asosiasi untuk menentukan kelayakan Asosiasi;

4. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi

: Organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadaan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut, yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi;

5. Ketua Asosiasi Profesi

: Penanggungjawab Asosiasi Profesi yang memiliki latar belakang bidang keilmuan terkait Jasa Konstruksi dan memiliki kartu tanda anggota Asosiasi Profesi;

6. Pengarah : Tim yang ditetapkan untuk memberikan arahan dan evaluasi dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi;

7. Kelompok Kerja (Pokja)

: Sekelompok penilai yang memiliki tugas membantu Pengarah dalam melaksanakan proses Verifikasi dan Validasi;

8. Sekretariat : Unit yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan Akreditasi Asosiasi;

9. Aplikasi Akreditasi

: Aplikasi perangkat lunak Sistem Permohonan Akreditasi secara elektronik berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat diakses melalui website https://akreditasijakon.pu.go.id;

10 Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi;

11. Format Isian Elektronik Data

Persyaratan Akreditasi

: Format isian elektronik pada aplikasi Akreditasi yang digunakan peserta pemohon Akreditasi untuk

memasukkan dan mengirimkan data persyaratan Akreditasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan


1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi.

2. Pedoman ini bertujuan untuk membantu peserta Akreditasi dalam mengajukan permohonan serta menyiapkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Akreditasi Asosiasi Profesi, serta membantu Pokja dalam melakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Pengajuan permohonan dan persyaratan Akreditasi; 2. Verifikasi dan validasi; 3. Penilaian dan penetapan;

4. Penilaian; 5. Jadwal; dan

6. Penutup.

BAB II PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSYARATAN AKREDITASI

1. Pengumuman pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Profesi tercantum pada running

text dan microsite situs WEB KEMENTERIAN PUPR (www.pu.go.id) dan WEB

LPJK (www.lpjk.pu.go.id) serta surat resmi dari Ketua LPJK kepada seluruh

pimpinan Asosiasi Profesi yang disampaikan secara elektronik.

2. Pemohon menyampaikan permohonan Akreditasi Asosiasi, dokumen

persyaratan Akreditasi Asosiasi Profesi, dan dokumen tambahan secara

elektronik melalui Aplikasi Akreditasi dengan laman pendaftaran

https://akreditasijakon.pu.go.id.

3. Dalam hal aplikasi Akreditasi belum tersedia atau terdapat kendala mengakses


Sekretariat dengan cara mengisi format registrasi sesuai Format 1, Format 2

dan Format 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XI Peraturan

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melalui email

[email protected].

4. Pemohon Akreditasi adalah:

a. Permohonan Akreditasi terbuka dan dapat diikuti oleh Asosiasi Profesi

berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi baik kategori

umum ataupun khusus;

b. Asosiasi Profesi umum merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi tenaga

kerja konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu)

klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun tidak

memiliki cabang;

c. Asosiasi Profesi khusus merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi tenaga

kerja konstruksi ahli pada 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi

bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki

cabang.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

Pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap sebagai pengurus pada Asosiasi

Profesi lain yang mengikuti proses Akreditasi yang sama, dan dibuktikan

dengan surat pernyataan.

6. Satu Data Peserta

a. Setiap Asosiasi Profesi hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu data

permohonan Akreditasi;

b. Data Asosiasi beserta seluruh cabang disampaikan oleh Asosiasi tingkat

pusat;

c. Setiap Asosiasi cabang yang menjadi anggota dari sebuah Asosiasi Profesi

dilarang menjadi pemohon Akreditasi Asosiasi Profesi secara sendiri.

7. Biaya Akreditasi:







d. Tata cara pembayaran biaya Akreditasi mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan Negara;

e. Pembayaran biaya Akreditasi paling lambat 5 (lima) hari sejak bukti

tagihan diterbitkan.

http://www.lpjk.net/


mailto:[email protected]


a. Surat Permohonan Akreditasi ditandatangani ketua umum atau sebutan

lain sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi, sesuai

Format 1 yang tercantum pada Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

b. Data administrasi Asosiasi, sesuai Format 2 yang tercantum pada

Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi;

c. Salinan Akta Notaris atas pendirian Asosiasi;

d. Salinan Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum


e. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-tata kelola

organisasi;

f. Surat Keterangan Domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat

kantor Asosiasi berada;

g. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Asosiasi;

h. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;

i. Data Jumlah dan sebaran anggota untuk Asosiasi yang memiliki cabang

atau jumlah anggota untuk Asosiasi yang tidak memiliki cabang

j. Bukti program pemberdayaan dilengkapi salinan:

1) Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi

berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun kedepan;

2) Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan

profesi berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

k. Bukti Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:

1) Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi

dengan publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan,

hasil keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah

nasional atau sejenisnya;

2) Struktur kepengurusan organisasi Asosiasi pusat dan/atau cabang.

l. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang


dilampiri:

1) Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak;

2) Foto kantor Asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan

memuat papan nama Asosiasi;

3) Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan Asosiasi;

4) Foto dan daftar kepemilikan peralatan kantor.

m. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Asosiasi yang

ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain, sesuai dengan format

4 yang tercantum dalam Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor

14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

n. Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen, ditandatangani oleh ketua

umum atau sebutan lain, sesuai dengan Format 5 yang tercantum dalam

Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi;

o. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain

sesuai dengan Format 6 yang tercantum dalam Lampiran angka XI,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan


Konstruksi;

p. Salinan Laporan Kinerja Tahunan Asosiasi atau Surat Kesanggupan

penyampaian laporan tahunan yang ditandatangani oleh ketua umum atau


angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan


Konstruksi;

q. Salinan dokumen kode etik, dokumen tata laku profesi, dan keberadaan

dewan etik atau sebutan lain;

r. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;

s. Salinan laporan keuangan tahun terakhir Asosiasi sebelum pengajuan



t. Surat Pernyataan Pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus

pada Asosiasi Profesi lain yang ditandatangani oleh ketua umum atau





Konstruksi;

u. Salinan pedoman praktik profesi milik Asosiasi Profesi.

9. Dokumen tambahan persyaratan terdiri atas:

a. Salinan dokumen Sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;

b. Salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan

organisasi internasional;


kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;

d. Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

e. Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;

f. Publikasi ilmiah;

g. Situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.






dokumen persyaratan Akreditasi sepenuhnya merupakan risiko peserta;

c. Sekretariat memeriksa kelengkapan data persyaratan Akreditasi;

d. Dalam persyaratan lengkap atau belum lengkap sekretariat akan

menyampaikan pemberitahuan kelengkapan atau ketidaklengkapan

dokumen secara tertulis melalui aplikasi https://akreditasijakon.pu.go.id

atau email Asosiasi yang terdaftar pada aplikasi;

e. Dalam hal persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus




waktu yang ditetapkan, permohonan dinyatakan gugur.

11. Surat permohonan dan surat pernyataan ditandatangani secara digital melalui



membutuhkan tanda tangan digital, meliputi:

a. Surat Permohonan Akreditasi;

b. Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen;


c. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Asosiasi;

d. Pakta Integritas;

e. Surat Pernyataan Pengurus Asosiasi tidak Merangkap;

f. Surat Pernyataan dari Sekretaris/Sekretaris Umum atau sebutan lain sesuai

AD/ART dalam hal Ketua Umum berhalangan.

12. Dalam hal provider tanda tangan digital belum beroperasi, maka dilakukan

penandatangan di atas materai (cap basah). Seluruh surat permohonan dan

surat pernyataan asli beserta bukti bahwa tanda tangan digital belum

selesai diproses (dibuktikan dengan screenshoot bukti registrasi ke

seluruh PSrE yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

atau bukti belum diverifikasi) agar dipindai serta dikirimkan ke Sekretariat

Tim Akreditasi dengan alamat:

Sekretariat Tim Akreditasi

Kantor LPJK

Jl. Wijaya I Nomor 68 Kebayoran Baru

JakartaSelatan





c. Periode 3 pada tanggal 20 November.

15. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka dokumen surat permohonan

Akreditasi ditandatangani oleh Sekretaris/Sekretaris Umum atau sebutan lain

sesuai AD/ART dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang menyatakan

bahwa Ketua Umum berhalangan.




berakhir.

BAB III


1. Pokja akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap data persyaratan


2. Verifikasi dan validasi oleh Pokja, dapat dilakukan melalui:

a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait;

dan/atau






tertulis;

b. Pokja dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang


pihak- pihak/instansi terkait.

4. Peninjauan Lapangan

a. Peninjauan lapangan meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan

prasarana;



prasarana;

c. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan lapangan,



prasarana;

d. Hasil peninjauan lapangan dan hasil pemeriksaan persyaratan dan

dokumen lain dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi.

5. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan

validasi dengan menggunakan Format 8 yang tercantum dalam Lampiran



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

6. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan tidak benar atau tidak sah

atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Tabel 1 Lampiran



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,

permohonan dinyatakan gugur.

7. Dalam hal hasil verifikasi dan validasi menyatakan benar, sah, dan memenuhi

persyaratan, dilanjutkan ke tahap penilaian.

8. Dalam hal Asosiasi gugur pada tahap Verifikasi dan Validasi, Kelompok Kerja

akan memberikan catatan penyebab Asosiasi dinyatakan gugur.

9. Tatacara Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan Akreditasi

9.1 Jumlah dan Sebaran Asosiasi Profesi

a. Jumlah dan sebaran anggota dinilai dari jumlah anggota tetap Asosiasi

Profesi yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) yang masih berlaku.

b. Pokja memeriksa masa berlaku masa berlaku SKA dengan ketentuan:

1) SKA masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis

pada dokumen SKA tersebut;

2) SKA yang dianggap sah adalah SKA yang telah konversi dalam

bentuk elektronik dan tertayang pada database Sistem Informasi

Konstruksi Indonesia (SIKI) (https://siki.lpjk.pu.go.id) berdasarkan

baseline ketetapan cut off dari Pokja.

c. Pokja memeriksa kesesuaian SKA dengan cabang dan anggota tiap

cabang yang didapat dari layanan daring (online) SIKI LPJK yang

tersedia. Ketentuan untuk Akreditasi adalah sebagai berikut.

1) Asosiasi Profesi Umum

a) Asosiasi Profesi wajib memiliki paling sedikit 17 (tujuh belas)

cabang, dimana cabang yang dinilai sah adalah:

- memiliki kantor

- memiliki prasarana kantor

- memiliki karyawan

b) Asosiasi Profesi wajib memiliki jumlah total anggota tetap paling

sedikit 750 (tujuh ratus lima puluh), kecuali Klasifikasi Sipil

paling sedikit 1000 (seribu). Anggota yang sah merupakan

anggota tetap yang telah memiliki SKA. Ketentuan pemegang

SKA yang sah adalah yang telah terdaftar pada SIKI LPJK

(https://siki.lpjk.pu.go.id) dengan batas penetapan baseline

SIKI adalah akhir bulan sebelum bulan surat permohonan

(bulan n-1) .

2) Asosiasi Profesi Khusus

Asosiasi Profesi wajib memiliki jumlah total anggota tetap paling

sedikit 100 (seratus) kecuali Klasifikasi Sipil paling sedikit 300

(tiga ratus). Anggota yang sah merupakan anggota tetap yang telah

memiliki SKA. Ketentuan pemegang SKA yang sah adalah yang

telah terdaftar pada SIKI LPJK (https://siki.lpjk.pu.go.id)

dengan batas penetapan baseline SIKI adalah akhir bulan

sebelum bulan surat permohonan (bulan n-1).


a. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk kegiatan pemberdayaan anggota

adalah :

1) Focus Group Discussion, yang mengeksplorasi masalah/ isu

strategis yang spesifik, yang relevan/berkaitan dengan keprofesian.

2) Workshop baik skala nasional maupun internasional yang sifatnya


pengaturan yang selalu muncul terkait dengan keprofesian serta ada

perumusan penyelesaian masalah yang diambil baik mengikat kepada

peserta ataupun tidak mengikat kepada peserta.

3) Seminar/Konferensi baik skala nasional maupun internasional

dengan topik/tema seminar relevan dengan keprofesian.

4) Pertemuan Ilmiah baik skala nasional maupun internasional dengan

topik/tema seminar relevan dengan keprofesian.

5) Pelatihan yang bersifat non formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan keprofesian.

6) Pendidikan yang bersifat non formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan keprofesian.

7) Pendampingan Hukum baik itu berupa konsultasi hukum ataupun

penyuluhan hukum.

b. Satu kegiatan Focus Group Discussion, Workshop, Seminar/Konferensi,

Pertemuan Ilmiah, Pelatihan atau Pendidikan dinilai sah disertai bukti :

1) undangan

2) daftar hadir

3) Laporan

4) Foto Dokumentasi


dilaksanakan, namun harus sudah dilaksanakan paling sedikit 12

https://siki.lpjk.net/

http://www.lpjk.net/

(dua belas) kegiatan per tahun untuk asosiasi profesi umum atau 6

(enam) kegiatan per tahun untuk asosiasi profesi khusus sehingga

selama periode 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit 24 (dua empat

belas) kegiatan per tahun untuk asosiasi profesi umum atau 12 (dua

belas) kegiatan per tahun untuk asosiasi profesi khusus;

d. Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang telah

dilaksanakan selama 2 (dua) tahun terakhir dinyatakan sah apabila

telah terdaftar dalam sistem PPKB Online LPJK

(https://ppkb.lpjk.pu.go.id);

e. Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun

kedepan paling sedikit 12 (dua belas) kegiatan per tahun untuk

Asosiasi Profesi umum dan paling sedikit 6 (enam) kegiatan per

tahun untuk Asosiasi Profesi khusus.



AD/ART, seperti Munas, Musda dan lain-lain;

b. Asosiasi membuat ringkasan mekanisme pemilihan pengurus secara


c. Dalam hal ketentuan mengenai periode musyawarah nasional, kongres,

atau sejenisnya tidak tertuang dalam AD/ART, maka musyawarah atau

kongres dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;

d. Pelaksanaan pemilhan pengurus melalui munas atau kongres

disertakan bukti berita acara serta dokumen pendukungnya yang

mencakup:

1) Publikasi;

2) surat Keputusan penyelenggaraan;

3) surat undangan;

4) hasil keputusan atau hasil musyawarah;

5) dokumentasi foto;

6) daftar hadir; dan

7) laporan.

9.4 Struktur kepengurusan organisasi Asosiasi pusat dan/atau cabang

Struktur kepengurusan organisasi Asosiasi baik pusat dan/atau cabang





(tiga) kategori utama yaitu kepemilikan bangunan gedung kantor,

peralatan kantor, dan SDM. Kepemilikan website dan pangkalan data

sistem akan menambah skoring Asosiasi.

a. Bangunan Kantor (Wajib)


dengan Asosiasi lain;

2) pengecekan konsistensi alamat kantor dengan Surat Keterangan

Domisili;

3) pengecekan foto kantor Asosiasi secara keseluruhan dengan tampak

depan yang memuat papan nama Asosiasi;

4) dalam hal beberapa Asosiasi berkantor pada satu alamat kantor yang

sama, maka peserta yang dinyatakan sah adalah yang melakukan

perjanjian sewa dengan pemilik bangunan kantor, yang dibuktikan

dengan salinan dokumen kontrak perjanjian sewa;

5) dalam hal Asosiasi menyatakan melakukan penggunakan kantor

virtual, maka kepemilikan kantor dinyatakan tidak sah.

b. Perlengkapan Kantor (Wajib)





sesuai poin (1) di atas.

c. Sumber Daya Manusia (Wajib)

1) cek daftar karyawan Asosiasi;

2) salinan keputusan atau perjanjian kerja karyawan Asosiasi;

d. Website

1) adanya Kepemilikan website akan menambah skoring Asosiasi;

2) dengan minimal konten website adalah kegiatan dan produk Asosiasi;

3) dapat dibuktikan dengan screen shoot dan/atau bukti lainnya seperti

menulis alamat website Asosiasi.

e. Pangkalan data sistem informasi

1) cek adanya pangkalan data sistem informasi dalam website;

2) adanya Kepemilikan pangkalan data sistem informasi dalam website

Asosiasi akan menambah skoring Asosiasi.

9.6 Pelaksanaan Kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Akta notaris atas pendirian Asosiasi:

1) memeriksa nama, tanggal pendirian Asosiasi, kedudukan Asosiasi

pada akta notaris dan notaris yang membuat;

2) memeriksa akta bila terjadi perubahan pengurus;

3) pengecekan kesesuaian data yang disampaikan dengan data dalam

https://ahu.go.id.


Hak Asasi Manusia:



stempel/barkode pengesahan.

2) apabila pengesahan badan hukum perkumpulan Asosiasi disebut

sebagai “perkumpulan”, maka tetap dianggap sah; 3) Bila ada keraguan maka dilakukan pengecekan keaslian dokumen

yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM;


bersamaan dengan akta pendirian Asosiasi.


tempat kantor Asosiasi berada dengan pengecekan konsistensi Surat


e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Asosiasi:

1) pengecekan NPWP dengan cara online Konfirmasi Status Wajib Pajak

(KSWP);

2) SPT tahun terakhir;

3) Bila ditemukan dalam KSWP NPWP yang bersangkutan tidak valid

maka Asosiasi harus menyerahkan surat pernyataan clear pajak dari


f. Seluruh karyawan Asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif badan

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan badan penyelenggara

jaminan sosial kesehatan:

1) pengecekan daftar karyawan Asosiasi di pusat dan daerah (cabang);

2) pengecekan ada atau tidaknya salinan Kartu badan penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan badan penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan seluruh karyawan Asosiasi;

3) bila ada keraguan Pokja akan melakukan pengecekan ke instansi



untuk BPJS.

g. Surat pernyataan bahwa tidak dalam sengketa kepengurusan Asosiasi:

1) pengecekan keabsahan Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa;

2) apakah ada informasi bahwa Asosiasi yang diperiksa sedang ada

sengketa? Bila ada informasi tentang sengketa maka perlu dilakukan

klarifikasi baik kepada Asosiasi yang bersangkutan maupun kepada

pihak yang bersengketa.

h. Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku, dan keberadaan dewan

etik:

1) pengecekan dokumen kode etik atau tata laku;

2) pengecekan dokumen penunjukan dan nama-nama dewan etik;

3) Dalam hal Dewan Etik bersifat ad hoc atau dirangkap oleh pengurus,

maka ketentuan tersebut harus sesuai dengan AD/ART;

4) apabila ditemukan ada keraguan terhadap keberadaan dewan etik

maka perlu dilakukan klarifikasi.

i. Dokumen program kerja masa bakti kepengurusan Asosiasi:

1) pengecekan ada atau tidaknya program kerja masa bakti

kepengurusan Asosiasi;

2) pengecekan rasionalitas program kerja masa bakti kepengurusan

Asosiasi setiap tahunnya sesuai dengan bidangnya;

3) Pengecekan program kerja Asosiasi pada masa kepengurusan

berjalan.

j. Laporan keuangan tahun terakhir Asosiasi sebelum pengajuan


memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengecekan laporan keuangan Asosiasi pusat dan cabang yang telah

diaudit oleh kantor akuntan publik;

k. Surat pernyataan bahwa pengurus Asosiasi Profesi tidak merangkap

sebagai pengurus pada Asosiasi Profesi lain:

1) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh ketua umum atau

sebutan lain;

2) pengecekan apakah pengurus Asosiasi merangkap sebagai pengurus

pada Asosiasi lain bila ya maka perlu dilakukan klarifikasi;

3) pengecekan terhadap pengurus inti Asosiasi pusat (ketua, sekretaris,

dan bendahara) terkait rangkap jabatan;

4) bila diduga merangkap akan diklarifikasi dan bila benar merangkap

maka akan digugurkan.

9.7 Dokumen tambahan lain

Pengecekan ada atau tidaknya dokumen tambahan lain yang akan

menambah skoring Asosiasi

a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;

1) pengecekan Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu


b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa

Konstruksi;

1) pengecekan bukti Asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional

sejenis.

c. kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, atau instansi lainnya;

1) pengecekan bukti berupa dokumen kerjasama.

d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

1) pengecekan bukti berupa kegiatan Coorporate Social Responsibility


e. Publikasi Ilmiah

1) pengecekan salinan publikasi ilmiah yang telah diterbitkan dan sitasi

publikasi tersebut.

f. partisipasi dalam perumusan Kebijakan pemerintah;

1) pengecekan bukti berupa keikutsertaan dalam forum perumusan

kebijakan pemerintah.

g. Dokumen rapat pengurus terjadwal:

1) pengecekan jenis-jenis rapat yang ada dalam AD/ART;

2) pengecekan apakah jadwal rapat pengurus sesuai dengan jenis rapat

yang ada dalam AD/ART

h. Ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki kartu tanda anggota:

1) pengecekan keabsahan Kartu Tanda Anggota Ketua Asosiasi Profesi.

10. Alur Tata Cara Akreditasi

BAB IV

PENILAIAN

1. Penilaian terhadap Asosiasi Profesi yang memenuhi persyaratan diatas

dilakukan penilaian lanjutan terhadap kriteria sebagai berikut:

i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%

ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%

iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%

iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%

v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan bobot 30%.

2. Kategori Asosiasi berdasarkan klasifikasi bidang keilmuan dibagi menjadi:

i. Arsitektur;

ii. Sipil;

iii. Mekanikal;

iv. Tata Lingkungan;

v. Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan desain interior;

vi. Perencanaan wilayah dan kota;

vii. Sains dan rekayasa teknik; atau

viii. Manajemen pelaksanaan.

3. Penyetaraan subklasifikasi untuk menghitung sebaran anggota dalam

keperluan akreditasi adalah sebagai berikut (penyetaraan ini digunakan

selama belum ada pengaturan lain yang mengatur terkait penyetaraan

subklasifikasi Tenaga Kerja):

Tabel 1. Konversi Subklasifikasi

KLASIFIKASI SUB KLASIFIKASI BARU SUB KLASIFIKASI LAMA

ARSITEKTUR Arsitektural Arsitek

SIPIL Gedung Ahli Teknik Bangunan Gedung

Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan

Material

Jalan Ahli Teknik Jalan

Ahli Keselamatan Jalan

Jembatan Ahli Teknik Jembatan

Landasan Udara Ahli Teknik Landasan Terbang

Terowongan Ahli Teknik Terowongan

Bendung Dan Bendungan Ahli Teknik Bendungan Besar

Irigasi Dan Rawa Ahli Teknik Sumber Daya Air

Sungai Dan Pantai Ahli Teknik Sumber Daya Air

Air Tanah Dan Air Baku Ahli Teknik Sumber Daya Air

Bangunan Air Minum

Bangunan Air Limbah

Bangunan Persampahan

Drainase Perkotaan Ahli Teknik Sumber Daya Air

Geoteknik Dan Pondasi Ahli Geoteknik

Geodesi Ahli Geodesi

Jalan Rel Ahli Teknik Jalan Rel

Bangunan Menara

Bangunan Pelabuhan Ahli Teknik Dermaga

Testing Dan Analisis Teknik

Bangunan Lepas Pantai Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai

Pembongkaran Bangunan Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan

MEKANIKAL Teknik Tata Udara Dan Refrigasi

Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi

KLASIFIKASI SUB KLASIFIKASI BARU SUB KLASIFIKASI LAMA

Plumbing Dan Pompa Mekanik

Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik

Proteksi Kebakaran Ahli Teknik Proteksi Kebakaran

Transportasi Dalam Gedung

Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung

Teknik Mekanikal Ahli Teknik Mekanikal

Alat Berat

Teknik Lifting

TATA LINGKUNGAN Teknik Air Minum Ahli Teknik Air Minum

Teknik Lingkungan Ahli Teknik Lingkungan

Teknik Air Limbah Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah

Teknik Perpipaan

Teknik Persampahan

MANAJEMEN

PELAKSANAAN Keselamatan Konstruksi Ahli K3 Konstruksi

Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek

Ahli Manajemen Konstruksi

Ahli Manajemen Proyek

Hukum Kontrak Konstruksi

Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi Ahli Sistem Manajemen Mutu

Estimasi Biaya Konstruksi

Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi

ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR

Arsitektur Lanskap Ahli Arsitekur Lansekap

Teknik Iluminasi Teknik Iluminasi

Desain Interior Ahli Desain Interior

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Perencanaan Wilayah Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Perencanaan Kota (Urban Planning)

Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota

Perancangan Kota (Urban

Design)

Ahli Perencanaan Wilayah dan

Kota

SAIN DAN REKAYASA TEKNIK

Investasi Infrastruktur

Komputasi Konstruksi

Peledakan

(sesuai dengan Tabel Klasifikasi dan Subklasifikasi TKK pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi)

4. Penilaian dari masing-masing kriteria tersebut di atas menggunakan



Kategori

Skor

2 3 4

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Arsitektur Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Sipil Umum 17 1000 18-20 1001-1250 >20 >1250

Khusus - 300 - 301-450 - >450

Mekanikal Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Tata Lingkungan Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Kategori

Skor

2 3 4

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Jumlah

Cabang

(min.)

Jumlah

Anggota

Ahli (min.)

Manajemen

Pelaksanaan

Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Arsitektur

Lanskap,

Iluminasi Dan

Desain Interior

Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Perencanaan

Wilayah Dan

Kota

Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

Sain Dan

Rekayasa Teknik

Umum 17 750 18-20 751-1000 >20 >1000

Khusus - 100 - 101-150 - >150

a. Dalam hal Asosiasi Profesi yang akan mengajukan permohonan

Akreditasi tidak dapat memenuhi jumlah dan sebaran anggota

sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 di atas, maka Asosiasi Profesi

tersebut dapat melakukan penggabungan (merger) bersama Asosiasi

Profesi lainnya dengan membentuk entitas baru.

Tabel 3. Pemberdayaan kepada Anggota

Tabel 3a. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Kategori Skor

2 3 4

Asosiasi Profesi Umum 12 kegiatan 13-15 kegiatan >15 kegiatan

Khusus 6 kegiatan 7-9 kegiatan >9 kegiatan

Tabel 3b. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 5 tahun ke depan

Kategori Skor

2 3 4

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan Asosiasi Profesi

Umum 12 kegiatan 13-15 kegiatan >15 kegiatan

Khusus 6 kegiatan 7-9 kegiatan >9 kegiatan


Penilaian Skor

2 3 4

Musyawarah Nasional/

sejenisnya



Rumah Tangga


Sekretaris/Sekjen, Sendahara,

dan Dewan Etik


Kategori Skor

2 3 4

Gedung Kantor*

Memenuhi 3

Kategori wajib

Memenuhi 4

Kategori

Memenuhi 5

Kategori



Situs Web

Pangkalan Data

*wajib

Tabel 6. Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Kategori Penilaian

Skor

(Memenuhi)

2 3 4

Asosiasi Profesi 12 persyaratan wajib dan

6 dokumen tambahan

12 kategori

wajib 13-17 kategori 18 kategori

a. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil

penilaian kriteria tersebut di atas yang dilakukan dengan menggunakan

ketentuan pada tabel di atas.

b. Asosiasi Profesi dinyatakan sebagai Asosiasi TerAkreditasi, apabila nilai

akhir Akreditasi memenuhi passing grade 2.75.

3. Penilaian Akreditasi Asosiasi dibuat oleh Pokja dan dituangkan dalam

laporan penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi

dan Validasi dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi.

4. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi disampaikan kepada Pengarah.

5. Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada


Asosiasi;

6. Ketua LPJK menetapkan status Akreditasi Asosiasi dalam Keputusan Ketua

LPJK;

7. Hasil setelah ditetapkan oleh Ketua LPJK diumumkan oleh Sekretariat

melalui aplikasi Akreditasi.

BAB V JADWAL




c. Periode 3 pada September - Desember (Penetapan pada tanggal 20 Desember)





C. PEDOMAN TEKNIS AKREDITASI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK JASA KONSTRUKSI.

BAB I UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konstruksi : Layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan

konstruksi; 2. Akreditasi : Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk

menentukan kelayakan; 3. Akreditasi

Asosiasi : Kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal sebagai

bagian dari sistem penjaminan mutu Asosiasi untuk menentukan kelayakan Asosiasi;

4. Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi

: Organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material konstruksi, peralatan konstruksi teknologi konstruksi dan sumber daya manusia

5. Ketua Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi

: Pimpinan tinggi Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi dan memiliki kartu tanda anggota

6. Pengarah : Tim yang ditetapkan untuk memberikan arahan dan

evaluasi dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi; 7. Kelompok Kerja

(Pokja) : Sekelompok penilai yang memiliki tugas membantu Pengarah

dalam melaksanakan proses Verifikasi dan Validasi; 8. Sekretariat : Unit yang bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan

Akreditasi Asosiasi; 9. Aplikasi

Akreditasi : Aplikasi perangkat lunak sistem permohonan Akreditasi

secara elektronik berbasis web yang terpasang di server PUPR yang dapat diakses melalui website https://akreditasijakon.pu.go.id

10 Isian elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diisi oleh pengguna aplikasi

11. Format Isian Elektronik Data Persyaratan Akreditasi

: Format isian elektronik pada aplikasi Akreditasi yang digunakan peserta pemohon Akreditasi untuk memasukkan dan mengirimkan data persyaratan Akreditasi.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan


1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi.

2. Pedoman ini bertujuan untuk membantu peserta Akreditasi dalam mengajukan permohonan serta menyiapkan data dan dokumen persyaratan pengajuan Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok, serta membantu Pokja dalam melakukan verifikasi dan validasi.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: 1. Pengajuan permohonan dan persyaratan Akreditasi; 2. Verifikasi dan validasi; 3. Penilaian dan penetapan; 4. Penilaian; 5. Jadwal; dan 6. Penutup.

BAB II PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERSYARATAN

1. Pengumuman pelaksanaan Akreditasi Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi

tercantum pada running text dan microsite situs WEB KEMENTERIAN PUPR

(www.pu.go.id) dan WEB LPJK (www.lpjk.pu.go.id) serta surat resmi dari Ketua

LPJK kepada seluruh pimpinan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang

disampaikan secara elektronik.

2. Pemohon menyampaikan permohonan Akreditasi Asosiasi, dokumen persyaratan

Akreditasi, dan dokumen tambahan secara elektronik melalui Aplikasi Akreditasi

dengan laman pendaftaran https://akreditasijakon.pu.go.id.

3. Dalam hal aplikasi Akreditasi belum tersedia atau terdapat kendala mengakses


Sekretariat dengan cara mengisi format registrasi sesuai Format 1, Format 2 dan

Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Angka XI Peraturan



Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi melalui email

[email protected].

4. Pemohon Akreditasi adalah:

a. Permohonan Akreditasi terbuka dan dapat diikuti oleh Asosiasi terkait

Rantai Pasok Konstruksi;

b. Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi meliputi:

1) Asosiasi material konstruksi;

2) Asosiasi peralatan konstruksi;

3) Asosiasi terkait teknologi konstruksi; dan

4) Asosiasi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

Pengurus Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi tidak merangkap sebagai

pengurus pada Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi lain yang mengikuti

proses Akreditasi yang sama, dan dibuktikan dengan surat pernyataan.

6. Satu Data Peserta

a. Setiap Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi hanya diperbolehkan untuk

menyampaikan satu data permohonan Akreditasi;

b. Data Asosiasi beserta seluruh cabang disampaikan oleh Asosiasi tingkat

pusat;

c. Setiap Asosiasi cabang yang menjadi anggota dari satu Asosiasi terkait Rantai

Pasok Konstruksi dilarang menjadi pemohon Akreditasi Asosiasi terkait

Rantai Pasok Konstruksi secara sendiri.

7. Biaya Akreditasi







d. Tata cara pembayaran biaya Akreditasi mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang keuangan negara;

e. Pembayaran biaya Akreditasi paling lambat 5 (lima) hari sejak bukti tagihan

diterbitkan.


a. Surat Permohonan Akreditasi ditandatangani ketua umum atau sebutan lain

sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi, sesuai Format

1 yang tercantum pada Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

tentang Jasa Konstruksi;

b. Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen, ditandatangani di atas materai

oleh ketua umum atau sebutan lain, sesuai dengan Format 5 yang tercantum

dalam Lampiran angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi;

c. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan Asosiasi, sesuai

dengan Format 4 yang tercantum dalam Lampiran angka XI, Peraturan



Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

d. Surat Pernyataan Pengurus Asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pada

Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi lain.

e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain

sesuai dengan Format 6 yang tercantum dalam Lampiran angka XI, Peraturan



Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

f. Salinan Akta Notaris atas pendirian Asosiasi;

g. Salinan Pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kementerian Hukum


h. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

i. Surat Keterangan Domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat

kantor Asosiasi berada;

j. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Asosiasi;

k. Salinan daftar pegawai beserta salinan kartu Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

karyawan serta bukti pembayaran bulan terakhir;

l. Salinan dokumen kode etik, dokumen tata laku, dan keberadaan dewan etik

atau sebutan lain;

m. Salinan dokumen program kerja masa bakti kepengurusan;

n. Salinan laporan keuangan tahun terakhir Asosiasi sebelum pengajuan



o. Laporan Kinerja Tahunan Asosiasi atau Surat Kesanggupan;

p. Jadwal rapat pengurus;

q. Data Jumlah dan sebaran anggota untuk Asosiasi yang memiliki cabang atau

jumlah anggota untuk Asosiasi yang tidak memiliki cabang;

r. Bukti Program Pemberdayaan dilengkapi Salinan:

1) Program pengembangan usaha atau pengembangan profesi berkelanjutan

untuk 5 (lima) tahun kedepan;

2) Laporan pelaksanaan pengembangan usaha atau pengembangan profesi

berkelanjutan dalam 2 (dua) tahun terakhir.

s. Bukti Pemilihan pengurus secara demokratis dilampiri salinan:

1) Berita acara musyawarah nasional atau sejenisnya yang dilengkapi dengan

publikasi, Surat Keputusan penyelenggaraan, surat undangan, hasil

keputusan, dokumentasi foto, dan daftar hadir musyawarah nasional atau

sejenisnya;

2) Struktur kepengurusan organisasi Asosiasi pusat dan/atau cabang.

t. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah yang memiliki cabang


dilampiri:

1) Salinan bukti status kepemilikan kantor atau perjanjian sewa/kontrak

atau perjanjian sejenisnya;

2) Foto kantor Asosiasi secara keseluruhan dengan tampak depan memuat

papan nama Asosiasi;

3) Salinan keputusan kepengurusan dan karyawan Asosiasi;

4) Bukti kepemilikan peralatan kantor.

9. Dokumen tambahan persyaratan terdiri dari:

a. Salinan dokumen Sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;

b. Salinan perjanjian kerjasama/nota kesepahaman bersama dengan organisasi

internasional;


kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi lainnya;

d. Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

e. Salinan dokumen partisipasi perumusan kebijakan;

f. Situs web dan/atau pangkalan data sistem informasi.






dokumen persyaratan Akreditasi sepenuhnya merupakan risiko peserta;

c. Sekretariat memeriksa kelengkapan data persyaratan Akreditasi;

d. Dalam persyaratan lengkap atau belum lengkap sekretariat akan

menyampaikan pemberitahuan kelengkapan atau ketidaklengkapan dokumen

secara tertulis melalui aplikasi https://akreditasijakon.pu.go.id atau email

Asosiasi yang terdaftar pada aplikasi;

e. Dalam hal persyaratan dinyatakan belum lengkap, pemohon harus




waktu yang ditetapkan, permohonan dinyatakan gugur.

11. Surat permohonan dan surat pernyataan ditandatangani secara digital melalui



membutuhkan tanda tangan digital, meliputi:

a. Surat Permohonan Akreditasi;

b. Surat Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen;

c. Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa Kepengurusan Asosiasi;

d. Pakta Integritas;

e. Surat Pernyataan Pengurus Asosiasi tidak Merangkap.

12. Dalam hal provider tanda tangan digital belum beroperasi, maka dilakukan

penandatangan di atas materai (cap basah) dan dipindai. Seluruh surat

permohonan dan surat pernyataan asli beserta bukti bahwa tanda tangan

digital belum selesai diproses (dibuktikan dengan screenshoot bukti

registrasi ke seluruh PSrE yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan

Informatika atau bukti belum diverifikasi) agar dipindai serta dikirimkan ke

Sekretariat Tim Akreditasi dengan alamat:

Sekretariat Tim Akreditasi

Kantor LPJK

Jl. Wijaya I Nomor 68 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan






c. Periode 3 pada tanggal 20 November.

13. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka dokumen surat permohonan

Akreditasi ditandatangani oleh Sekretaris/Sekretaris Umum atau sebutan lain

sesuai AD/ART dan dilengkapi dengan Surat Pernyataan yang menyatakan

bahwa Ketua Umum berhalangan.




berakhir.

BAB III


1. Pokja akan melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap data persyaratan


2. Verifikasi dan Validasi oleh Pokja, dapat dilakukan melalui:

a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada pemohon dan/atau pihak terkait; dan/atau






tertulis;

b. Pokja dapat melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap hal-hal yang


pihak- pihak/instansi terkait.

4. Hasil Verifikasi dan Validasi dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan

Validasi dengan menggunakan Format 8 yang tercantum dalam Lampiran angka

XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

5. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan tidak benar atau tidak sah

atau tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Tabel 1 Lampiran

angka XI, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, permohonan

dinyatakan gugur.

6. Dalam hal hasil Verifikasi dan Validasi menyatakan benar, sah, dan memenuhi

persyaratan, dilakukan ke tahap penilaian.

7. Dalam hal Asosiasi gugur pada tahap Verifikasi dan Validasi, Kelompok Kerja

akan memberikan catatan penyebab Asosiasi dinyatakan gugur.

8. Peninjauan Lapangan

a. Peninjauan lapangan meliputi peninjauan administrasi, sarana, dan

prasarana;



prasarana;

c. Dalam hal tidak dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan lapangan,



prasarana;

d. Hasil peninjauan lapangan dan hasil pemeriksaan persyaratan dan dokumen

lain dituangkan dalam berita acara hasil Verifikasi dan Validasi.

9. Tata cara Verifikasi dan Validasi Dokumen Persyaratan Akreditasi

9.1 Jumlah dan Sebaran Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi

a. Pengecekan kategorinya termasuk

1) Material;

2) Peralatan;

3) Tehknologi;

4) SDM.

b. Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi memiliki paling sedikit 10

anggota;

c. Jumlah anggota Asosasi terkait Rantai Pasok Konstruksi yang

diperhitungkan dalam penilaian terkait ketentuan angka (2) adalah

anggota yang berbentuk badan usaha;

d. Asosiasi harus melampirkan Kartu Tanda Anggota seluruh anggota

Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi dengan mengupload pada

aplikasi https//akreditasijakon.pu.go.id;

e. Sebaran anggota tidak dipertimbangkan di dalam penilaian, yang

dilakukan penilaian hanya jumlah anggota.


a. Jenis-jenis kegiatan yang termasuk kegiatan pemberdayaan anggota

adalah :

1) Focus Group Discussion, yang mengeksplorasi masalah/ isu

strategis yang spesifik, yang relevan/berkaitan dengan rantai pasok

(Material/Peralatan/Teknologi/SDM);

2) Workshop baik skala nasional maupun internasional yang sifatnya


pengaturan yang selalu muncul terkait dengan rantai pasok serta ada

perumusan penyelesaian masalah yang diambil baik mengikat kepada

peserta ataupun tidak mengikat kepada peserta;

3) Seminar/Konferensi baik skala nasional maupun internasional

dengan topik/tema seminar relevan dengan rantai pasok konstruksi


4) Pertemuan Ilmiah baik skala nasional maupun internasional dengan

topik/tema pertemuan ilmiah relevan dengan rantai pasok konstruksi


5) Pelatihan, yang bersifat non formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan badan usaha (Material/Peralatan/Teknologi/SDM);

6) Pendidikan, yang bersifat formal yang relevan dengan penunjang

kegiatan badan usaha (Material/Peralatan/Teknologi/SDM);

7) Pendampingan Hukum, baik itu berupa konsultasi hukum ataupun

penyuluhan hokum dan kegiatan pendampingan hokum lainnya.

b. Satu kegiatan Focus Group Discussion/Workshop/Seminar/

Konferensi/Pertemuan Ilmiah/ Pelatihan atau Pendidikan dinilai sah

disertai bukti :

1) Undangan;

2) daftar hadir;

3) laporan;

4) foto dokumentasi.


dilaksanakan, namun selama periode 2 (dua) tahun terakhir harus

sudah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan per tahun sehingga

selama periode 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit 2 (dua) kegiatan;

d. Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun

kedepan paling sedikit 1 (satu) kegiatan per tahun.






c. Dalam hal ketentuan mengenai periode musyawarah nasional atau

sejenisnya tidak tertuang dalam AD/ART, maka musyawarah atau


d. Pelaksanaan pemilhan pengurus melalui munas atau kongres disertakan

bukti berita acara serta dokumen pendukungnya yang mencakup:

1) Publikasi;


3) surat undangan;




7) laporan.


Struktur kepengurusan organisasi Asosiasi baik pusat dan/atau cabang





(tiga) kategori utama yaitu kepemilikan bangunan gedung kantor, peralatan

kantor, dan SDM. Kepemilikan website dan pangkalan data sistem akan

menambah skoring Asosiasi.

a. Bangunan Kantor (wajib)




Domisili;






dengan salinan dokumen kontrak perjanjian sewa;








sesuai poin (1) di atas.


1) pengecekan daftar karyawan Asosiasi;

d. Program Pengembangan Usaha Berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun

kedepan paling sedikit 1 (satu) kegiatan per tahun.






c. Dalam hal ketentuan mengenai periode musyawarah nasional atau

sejenisnya tidak tertuang dalam AD/ART, maka musyawarah atau


d. Pelaksanaan pemilhan pengurus melalui munas atau kongres disertakan

bukti berita acara serta dokumen pendukungnya yang mencakup:

1) Publikasi;


3) surat undangan;




7) laporan.


struktur kepengurusan organisasi Asosiasi baik pusat dan/atau cabang





(tiga) kategori utama yaitu kepemilikan bangunan gedung kantor, peralatan

kantor, dan SDM. Kepemilikan website dan pangkalan data sistem akan


a. Bangunan Kantor (wajib)




Domisili;






dengan salinan dokumen kontrak perjanjian sewa.





komputer, dan printer;


3) cabang yang diakui yang memiliki perlengkapan kantor minimal.


1) Pengecekan daftar karyawan Asosiasi;

2) Salinan keputusan atau perjanjian kerja karyawan Asosiasi.

d. Website

1) Adanya Kepemilikan website akan menambah skoring Asosiasi;

2) Dengan minimal konten website yaitu kegiatan Asosiasi dan produk

Asosiasi;

3) Dapat dibuktikan dengan screen shoot dan/atau bukti lainnya seperti

menulis alamat website Asosiasi.

e. Pangkalan data sistem informasi

1) Cek adanya pangkalan data sistem informasi dalam website;

2) Adanya Kepemilikan pangkalan data sistem informasi dalam website

Asosiasi akan menambah skoring Asosiasi.

9.9 Pelaksanaan Kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Akta notaris atas pendirian Asosiasi:

1) memeriksa nama, tanggal pendirian Asosiasi, kedudukan Asosiasi

pada akta notaris dan notaris yang membuat;

2) memeriksa akta bila terjadi perubahan pengurus;

3) pengecekan kesesuaian data yang disampaikan dengan data dalam

https://ahu.go.id.


Hak Asasi Manusia:



stempel/barkode pengesahan;

2) apabila pengesahan badan hukum perkumpulan Asosiasi disebut

sebagai “perkumpulan”, maka tetap dianggap sah; 3) Bila ada keraguan maka dilakukan pengecekan keaslian dokumen

yang disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM.


bersamaan dengan akta pendirian Asosiasi.


tempat kantor Asosiasi berada dengan pengecekan konsistensi Surat


e. Nomor pokok wajib pajak atas nama Asosiasi:

1) pengecekan NPWP dengan cara online Konfirmasi Status Wajib Pajak

(KSWP);

2) pengecekan ada atau tidaknya SPT tahun terakhir;

3) Bila ditemukan dalam KSWP NPWP yang bersangkutan tidak valid

maka Asosiasi harus menyerahkan surat pernyataan clear pajak dari


f. Seluruh karyawan Asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif badan

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dan badan

penyelenggara jaminan sosial kesehatan:

1) pengecekan daftar karyawan Asosiasi;

2) pengecekan ada dan tidaknya dokumen Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan;

3) bila ada keraguan Pokja akan melakukan pengecekan ke instansi



untuk BPJS.

g. Surat pernyataan bahwa tidak dalam sengketa kepengurusan Asosiasi:

1) pengecekan keabsahan Surat Pernyataan Tidak Ada Sengketa;

2) apakah ada informasi bahwa Asosiasi yang diperiksa sedang ada

sengketa? Bila ada informasi tentang sengketa maka perlu dilakukan

klarifikasi baik kepada Asosiasi yang bersangkutan maupun kepada

pihak yang bersengketa.

h. Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku dan keberadaan dewan

etik:

1) pengecekan dokumen kode etik atau tata laku;

2) pengecekan dokumen penunjukan dan nama-nama dewan etik;

3) apabila ditemukan ada keraguan terhadap keberadaan dewan etik

maka perlu dilakukan klarifikasi;

4) dalam hal Dewan Etik bersifat ad hoc atau dirangkap oleh pengurus,

maka dilihat kesesuaian dengan ketentuan dalam AD/ART.

i. Dokumen program kerja masa bakti kepengurusan Asosiasi:

1) pengecekan ada atau tidaknya program kerja masa bakti

kepengurusan Asosiasi;

2) pengecekan rasionalitas program kerja masa bakti kepengurusan

Asosiasi setiap tahunnya sesuai dengan bidangnya;

3) Pengecekan program kerja Asosiasi pada masa kepengurusan

berjalan.

j. Laporan keuangan tahun terakhir Asosiasi sebelum pengajuan


memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) pengecekan laporan keuangan Asosiasi yang telah diaudit oleh kantor

akuntan publik.

k. Dokumen rapat pengurus terjadwal:

1) pengecekan jenis-jenis rapat yang ada dalam AD/ART;

2) pengecekan apakah jadwal rapat pengurus sesuai dengan jenis rapat

yang ada dalam AD/ART.

9.10 Dokumen tambahan lain

Pengecekan ada atau tidak nya dokumen tambahan lain yang akan


a. sistem manajemen mutu atau dokumen mutu;

- pengecekan Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen mutu


b. afiliasi dengan organisasi internasional yang terkait dengan Jasa

Konstruksi;

- pengecekan bukti Asosiasi berafiliasi dengan organisasi internasional

sejenis minimal lingkup ASEAN.

c. kerjasama pemberdayaan anggota dengan kementerian, lembaga,

pemerintah daerah, atau instansi lainnya;

- pengecekan bukti berupa dokumen kerjasama.

d. pengabdian masyarakat atau tanggung jawab sosial;

- pengecekan bukti berupa kegiatan Coorporate Social Responsibility


e. partisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah;

- pengecekan bukti berupa keikutsertaan dalam forum perumusan

kebijakan pemerintah; atau

- pengecekan bukti berupa surat usulan kebijakan yang disampaikan

kepada pemerintah secara resmi.

10. Alur Akreditasi

BAB IV

PENILAIAN

1. Penilaian terhadap Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang memenuhi

persyaratan diatas dilakukan penilaian lanjutan terhadap kriteria sebagai

berikut:

i. Jumlah dan sebaran anggota dengan bobot 20%

ii. Pemberdayaan kepada anggota dengan bobot 25%

iii. Pemilihan pengurus secara demokratis dengan bobot 15%

iv. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah dengan bobot 10%

v. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan bobot 30%.

2. Penilaian dari masing-masing kriteria tersebut diatas menggunakan



Kategori

Skor

2 3 4

Jumlah

Anggota

Total (min.)

Jumlah

Anggota

Total (min.)

Jumlah

Anggota

Total (min.)

Material 10 11-23 >23

Peralatan 10 11-23 >23

Teknologi 10 11-23 >23

Sumber Daya Manusia 10 11-23 >23

Tabel 2a. Pemberdayaan kepada Anggota

Kategori Skor

2 3 4

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan

Anggota (per tahun) 1 kegiatan 2-3 kegiatan >3 kegiatan

Tabel 2b. Program Pengembangan Usaha 5 Tahun Kedepan

Kategori Skor

2 3 4

Pengembangan Usaha Berkelanjutan

Asosiasi terkait Rantai Pasok 1 kegiatan 2-3 kegiatan >3 kegiatan


Penilaian Skor

2 3 4

Musyawarah

Nasional/ sejenisnya



Rumah Tangga


Sekretaris/Sekjen, Sendahara,

dan Dewan Etik


Kategori Skor

2 3 4

Gedung Kantor*

Memenuhi 3

Kategori wajib

Memenuhi 4

Kategori

Memenuhi 5

Kategori



Situs Web

Pangkalan Data

*wajib

Tabel 5. Pelaksanaan Kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

Penilaian

Skor

(Memenuhi)

2 3 4

11 persyaratan wajib dan 5

dokumen tambahan 11 kategori wajib 12-15 kategori 16 kategori

a. Nilai akhir Akreditasi merupakan hasil penjumlahan dari seluruh hasil

penilaian kriteria tersebut diatas yang dengan menggunakan ketentuan

pada tabel diatas.

b. Asosiasi Badan Usaha yang dinyatakan sebagai asosiasi terakreditasi,

apabila nilai akhir Akreditasi memenuhi passing grade 2.75.

3. Penilaian Akreditasi Asosiasi dibuat oleh Pokja dan dituangkan dalam laporan

penilaian Akreditasi Asosiasi yang mencakup berita acara Verifikasi dan

Validasi dan hasil penilaian Akreditasi Asosiasi; 4. Laporan penilaian Akreditasi Asosiasi disampaikan kepada Pengarah; 5. Pengarah menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada


Asosiasi; 6. Ketua LPJK menetapkan status Akreditasi Asosiasi dalam Keputusan Ketua

LPJK; 7. Hasil setelah ditetapkan oleh Ketua LPJK diumumkan oleh Sekretariat melalui

aplikasi Akreditasi.

BAB V JADWAL




c. Periode 3 pada September - Desember (Penetapan pada tanggal 20

Desember)





D. PEDOMAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN ASOSIASI BADAN

USAHA, ASOSIASI PROFESI, DAN ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK

TERAKREDITASI.

I. PENDAHULUAN

Peran asosiasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah

mendukung dan menyelenggarakan pengembangan usaha berkelanjutan

atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang bertujuan untuk

meningkatkan tata kelola usaha yang baik dan memiliki tanggung jawab

profesional.

Pengakuan asosiasi dilaksanakan melalui akreditasi yang

dilaksanakan oleh LPJK dan ditetapkan oleh Menteri PUPR. Akrediatasi

dilaksanakan dengan menilai kelayakan asosiasi memenuhi persyaratan

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).

Peran asosiasi perlu dipantau dan dievaluasi berkala untuk

memastikan kelayakan asosiasi masih memenuhi persyaratan dan

melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, perlu disusun pedoman bagi LPJK

dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi atas pemenuhan

persyaratan dan status akreditasi asosiasi yang telah ditetapkan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan Pemantauan dan

Evaluasi terhadap asosiasi terakreditasi. Tujuan dari pemantauan dan evaluasi untuk mengevaluasi kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi, hak dan kewajiban serta kinerja asosiasi.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pedoman ini meliputi pembentukan tim pemantauan

dan evaluasi, tata cara Pemantauan dan evaluasi, substansi pemantauan

dan evaluasi, pelaporan dan Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi.

IV. TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1. LPJK berkewajiban menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pada

asosiasi yang telah terakreditasi. 2. Pemantauan dan Evaluasi pada asosiasi yang telah terakreditasi

dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan

keputusan Ketua LPJK dan beranggotakan: a. Unsur LPJK; dan b. Perwakilan unit organisasi PUPR.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pemantauan dan evaluasi setidak-tidaknya dilakukan setahun sekali.

VI. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Tim pemantauan dan evaluasi menginformasikan kepada Asosiasi, meliputi: a. Nama-nama tim; b. Format kuesioner yang harus diisi atau dilengkapi asosiasi; dan c. Jadwal pemantauan dan evaluasi.

2. Asosiasi mengisi dan mengembalikan kuesioner sesuai dengan batas

waktu yang ditentukan; 3. Apabila diperlukan tim akan melakukan interview dan melakukan

survey persepsi anggota asosiasi dan memastikan kebenaran data-data

yang disampaikan;

4. Tim membuat laporan dan menyampaikannya kepada Ketua Pengurus

LPJK tentang hasil pemantauan dan evaluasi asosiasi terakreditasi;

5. LPJK membuat rekomendasi mengenai hasil laporan angka 4 tersebut kepada Dirjen Bina Konstruksi;

6. Dirjen Bina Konstruksi menyampaikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi seluruh asosiasi kepada Menteri PUPR.

Secara diagramatis mekanisme Pemantauan dan Evaluasi dapat dilihat

pada Gambar-1: Pemantauan dan Eavaluasi terhadap Asosiasi

terakreditasi.

VII. SUBSTANSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Sumber Data

Data yang digunakan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

bersumber pada: a. Laporan Kinerja Asosiasi; b. Data kinerja Badan Usaha; c. Data Surveilan; d. Format Kuesioner; dan e. Pengaduan Masyarakat.

2. Persyaratan Akreditasi Ada 5 (lima) persyaratan akreditasi asosiasi, yang perlu dipantau dan

dievaluasi yaitu: a. Jumlah dan sebaran anggota; b. Pemberdayaan kepada anggota; c. Pemilihan pengurus secara demokratis; d. Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; e. Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

3. Kewajiban Asosiasi Kewajiban asosiasi yang terakreditasi meliputi: a. menyusun dan menegakkan kode etik serta kode tata laku profesi

bagi anggotanya; b. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota

Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi terkait Rantai Pasok

Konstruksi; c. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi

anggota asosiasi profesi; d. melakukan pemberdayaan kepada anggotanya;

e. menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember; f. menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit

kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember; dan g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

VIII. INDIKATOR PEMANTAUAN

1. Indikator Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Penilaian pemenuhan Persyaratan Akreditasi dilakukan berdasarkan Format- 1 sampai Format-5 Lampiran.

2. Indikator Pelaksanaan Kewajiban Asosiasi Penilaian pemenuhan Pelaksanaan Kewajiban Asosiasi dilakukan

berdasarkan Format-6 Lampiran

3. Indikator Kinerja Asosiasi Indikator pemantauan dan evaluasi kinerja asosiasi secara rinci

terdapat pada Lampiran yang mencakup: 1. Indikator Kinerja Manajemen dinilai dari 2 (dua) aspek, yaitu:

a. aspek keuangan; b. aspek kesehatan organisasi.

2. Indikator Pelaksanaan Program Asosiasi dinilai dari 4 (empat) aspek,

yaitu: a. Rencana Pengembangan; b. Akreditasi; c. Pelaksanaan Pemberdayaan; d. Kinerja Anggota Asosiasi.

3. Persepsi anggota asosiasi dinilai dari 5 (lima) aspek, yaitu:

a. Kepuasan Pelanggan;

b. Sumber Daya Manusia;

c. Kegiatan Organisasi;

d. Partisipasi;

e. Komunikasi. Agar dapat dilakukan perhitungan kinerja Asosiasi, ada sebagian

indikator yang perlu dilakukan konversi. Tatacara konversi indikator

sesuai Tabel-3 dan Tabel-4.

IX. EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA ASOSIASI

Pelaksanaan Evaluasi dan penilaian kinerja asosiasi, terdiri atas 3 (tiga)

tahap, yaitu: a. Pengumpulan data melalui kuesioner b. Verifikasi dan Validasi c. Evaluasi terhadap kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi, hak

dan kewajiban serta penilaian kinerja asosiasi.

Tatacara Verifikasi dan Validasi data untuk masing-masing Asosiasi Yang

telah terakreditasi pertama kali oleh Menteri adalah sebagai berikut: a. Asosiasi Badan Usaha sesuai dengan Buku I Surat Keputusan Ketua

LPJK ini; b. Asosiasi Profesi sesuai dengan Buku II Surat Keputusan Ketua LPJK

ini; dan

c. Asosiasi Rantai Pasok sesuai dengan Buku III Surat Keputusan Ketua LPJK ini.

Evaluasi kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi, hak dan kewajiban

Asosiasi dilakukan dengan menggunakan Format-E1 dan Format-E2.

Penilaian Kinerja Asosiasi dilakukan dengan skor dan bobot. Bobot

Indikator utama adalah sebagai berikut: a. Bobot Indikator kinerja manajemen asosiasi adalah 40%, b. Bobot Indikator pelaksanaan program asosiasi adalah 50%, c. Bobot Indikator persepsi anggota asosiasi adalah 10%.

Bobot untuk sub indikator tercantum pada Tabel-5, Tabel-6 dan Tabel-7. Hasil penilaian Kinerja Asosiasi dituangkan dalam Format-E3.

X. KUESIONER

Kuesioner terbagi dua, yaitu kuesioner untuk asosiasi dan kuesioner

untuk anggota asosiasi. Kuesioner untuk asosiasi, meliputi: 1. Format-1, Data administrasi Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi,

dan Asosiasi Rantai Pasok. 2. Format-2, Data sebaran cabang asosiasi. 3. Format-3, Program pemberdayaan kepada anggota. 4. Format-4, Pemilihan pengurus secara demokratis. 5. Format-5, Sarana dan Prasarana di pusat dan daerah. 6. Format-6, Pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan. 7. Format-7.1 Data Kinerja Manajemen. 8. Format-7.2 Data Kinerja Pelaksanaan Program.

Kuesioner tersebut disampaikan kepada Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi

Profesi, dan Asosiasi Rantai Pasok Terakreditasi segera mengisi kuesioner

tersebut dan menyampaikan kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi.

Dalam rangka survei persepsi Tim Pemantauan dan evaluasi, bila

diperlukan akan mengirim kuesioner kepada anggota asosiasi

sebagaimana tercantum dalam Format-8.

XI. REKOMENDASI

Rekomendasi dibuat sebagai bahan pertimbangan: 1. Pimpinan Kementerian PUPR dalam rangka pembinaan terhadap

asosiasi dan status akreditasi asosiasi. 2. Pimpinan Asosiasi dalam rangka peningkatan kinerja asosiasi.

XII. PELAPORAN

Tim pemantauan dan evaluasi menyusun laporan pemantauan dan

evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya jadwal

pemantauan dan evaluasi asosiasi. Laporan pemantauan dan evaluasi

sekurang – kurangnya memuat: 1. Nama Tim Pemantauan dan evaluasi; 2. Tempat & Tanggal Pelaksanaan;

3. Data Umum Asosiasi;

LAMPIRAN – 1 MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1

Gambar-1

ASOSIASI ANGGOTA ASOSIASITIM PEMANTAUAN

DAN EVALUASI (PE)LPJK DJBK MENTERI

MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KINERJA ASOSIASI ASOSIASI TERAKREDITASI

LPJK Menetapkan

Tim Pemantauan

Tim Pemantauan dan

Evaluasi Melakukan

Persiapan

Tim Pemantauan dan

Evaluasi

Menyampaikan nama-

nama tim PE, form

kuesioner yang harus

diisi, dan jadwal

pemantauan.

Asosiasi Mengisi form

kuesioner

pemantauan dan

evaluasi dan

mengembalikan

kepada Tim PE

(apabila diperlukan)

Tim PE melakukan

interview dan

mengirimkan survey

persepsi anggota

asosiasi

Anggota Asosiasi

Mengisi Form Survei

Persepsi dan

Menyampaikan ke

Tim Teknis

TIm PE memastikan

kebenaran data-data

yang didapatkan dari

anggota asosiasi

Tim PE mengolah data

kuesioner dan form

pemantauan

Tim PE Melakukan

Kunjungan ke Asosiasi

Tim PE melakukan

validasi Hasil

Pengolahan Data dan

Menghitung Kinerja

Asosiasi

Tim PE Menyusun

Laporan dan

Rekomendasi kepada

LPJK

LPJK Menyampaikan

rekomendasi hasil

laporan pemantauan

kepada menteri

melalui DJBK

Asosiasi menerima

rekomendasi dan

melakukan perbaikan

Menteri menerima

rekomendasi

Menteri Memberikan

arahan rekomendasi

berupa upaya

perbaikan atau dapat

berupa sanksi bila ada

Selesai

Mulai

DJBK Menyampaikan

rekomendasi hasil

laporan pemantauan

kepada menteri dan

asosiasi

Hasil Rekomendasi

dapat diolah sebagai

usulan pemberian

penghargaan kepada

asosiasi berkinerja

baik

2

LAMPIRAN – 2 CARA PERHITUNGAN INDIKATOR

DAN CARA KONVERSI NILAI

SERTA BOBOT INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR

3

Tabel-1 CARA PERHITUNGAN INDIKATOR MANAJEMEN ORGANISASI

Aspek Keuangan

No

Indikator

Unit

Cara Perhitungan

1 Persentase

Iuran Anggota % x 100%

2

Peningkatan Jumlah

Pengeluaran untuk Pemberdayaan

Anggota

% x 100%

3

Sumber-sumber

penghasilan lainnya

(dijelaskan sumbernya)

% x100%

Aspek Kesehatan Organisasi

No

Indikator

Unit

Cara Perhitungan

1 Perkembangan Organisasi

a

Penerapan prinsip

tata kelola yang baik Good

Governance (GG)

% x100

b Jumlah

Penghargaan Buah

jumlah penghargaan baik nasional dan internasional yang

diperoleh di tahun N

c

Keanggotaan Asosiasi di Forum Regional dan atau

internasional

nilai Nasional=1, Regional=2 dan Internasional=3

2 Manajemen Operasi

a

Penerapan Standar (ISO

9001, ISO 37001, ISO 247001, ISO 26000) dan

Sistem perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan

manajemen

buah Jumlah standar yang telah digunakan

3 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi

a

Kelengkapan

Informasi dalam Website %

Pembentukan standar informasi dalam website:

- Profil Asosiasi - Kegiatan dan Agenda Asosiasi

- Jumlah dan daftar anggota - Kontak Asosiasi

4

No

Indikator

Unit

Cara Perhitungan

b Aplikasi untuk data base anggota

Tahun lama penggunaan aplikasi untuk data base anggota

c

Inovasi

Buah

jumlah inovasi yang dimiliki yang akan diverifikasi Tim PE dengan kriteria: 1. sesuatu yang baru dan belum dilakukan oleh

asosiasi/instansi lain sebelumnya 2. desireablity – benar-benar dibutuhkan dan diinginkan

serta bermanfaat untuk anggota 3. memenuhi pelayanan prima

4. memberikan perbaikan pelayanan asosiasi 5. berkelanjutan

4 Sumber Daya

a Produktivitas sumber daya

manusia

Keg/

Org

b Efektivitas Sertifikasi

% x100%

c Pemberdayaan Karyawan

% x100%

d

Peningkatan Profil

anggota asosiasi - Perubahan

klasifikasi - Perubahan

dari umum ke spesialis

- Penambahan

jumlah diversifikasi

dan produksi

Badan Usaha

atau orang

Untuk Asosiasi Badan Usaha: Persentasi anggota yang naik level kualifikasinya,

ditambah Persentase anggota yang berubah dari umum ke spesialis, ditambah anggota melakukan diversifikasi usaha

Sedangkan untuk Asosiasi Profesi:

Persentase anggota yang naik kualifikasinya

Sedang untuk rantai pasok :

Persentase anggota yang melakukan diversifikasi produk

5

x100%

Tabel-2 CARA PERHITUNGAN INDIKATOR PENYELENGGARAAN

PROGRAM

No

Indikator

Unit

Cara Perhitungan

1 Rencana Pengembangan

a Rencana Pengembangan Kelembagaan

Tahun Berapa tahun asosiasi memiliki pengembangan

kelembagaan

b Rencana

Pengembangan Anggota

Tahun Berapa tahun asosiasi memiliki pengembangan

kelembagaan

2 Akreditasi

a Perkiraan Nilai

Akreditasi % x100%

3 Pelaksanaan Pemberdayaan

a Tingkat

Konversi Sertifikasi

(Kumulatif)

Buah

Jumlah anggota yang telah melakukan konversi sertifikasi

Jumlah anggota

b Efektivitas Pelaksanaan

Program Pemberdayaan

% x100%

c Tingkat Partisipasi

Anggota

%

4 Kinerja Anggota Asosiasi

a Tingkat Kepatuhan Anggota dalam

melaporkan pengalaman ke

Sistem Informasi Jasa

Konstruksi Terintegrasi (SIJKT

%

b Tingkat

Perolehan Pekerjaan

anggota

%

c Perkembangan Nilai Pekerjaan yang diperoleh

anggota

% x100%

6

TABEL – 3

Sangat

RendahRendah Cukup Tinggi

Sangat

Tinggi

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100

Satuan

I. MANAJEMEN ORGANISASI

A. ASPEK KEUANGAN

1 Persentase Iuran Anggota % Tidak ada transformasi

2 Peningkatan Jumlah Pengeluaran untuk Pemberdayaan

Anggota% 0 - 4 4.1 - 8 8.01 - 12 12.01 - 16 16.01 - 20

3 Persentase pendanaan dari sumber lainnya (sponsor dll) % Tidak ada transformasi

B. ASPEK KESEHATAN ORGANISASI

1. Perkembangan Organisasi

a. Penerapan tata kelola yang baik (CCG) % Tidak ada transformasi

b. Jumlah penghargaan Buah 1 2 3 4 5

c. Keanggotaan Asosiasi di Forum Regional dan Internasional Nilai 1 2 3 4 5

2. Manajemen Operasi

a. Penerapan Standar Mutu Buah 1 2 3 4 5

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi

a. Kelengkapan Informasi dalam Website % Tidak ada transformasi

b. Aplikasi untuk data base anggota Tahun 1 2 3 4 5

c. Inovasi Buah 1 2 3 4 5

4. Sumber daya

a. Produktifitas sumber daya manusia Keg / orang 1 2 3 4 5

b. Efektivitas Sertifikasi % Tidak ada Transformasi

c. Pemberdayaan Karyawan % Tidak ada Transformasi

d. Peningkatan profil Untuk BU 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10

Unt Profesi 0 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25

NILAI AMBANG BATAS INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR NILAI

KONVERSI UNIT KINERJA

RENTANG NILAI

MANAJEMEN ORGANISASI

7

TABEL – 4

Sangat

RendahRendah Cukup Tinggi

Sangat

Tinggi

0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100

Satuan

II. PELAKSANAAN PROGRAM ASOSIASI

1. Rencana Pengembangan

a. Rencana Pengembangan Kelembagaan Tahun 1 2 3 4 5

b. Rencana Pengembanggan Anggota Tahun 1 2 3 4 5

2. Akreditasi

a. Perkiraan Nilai Akreditasi %

3. Pelasanaan Pemberdayaan

a. Tingkat Konversi Sertifikasi (kumulatif) %

b. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan %

c. Tingkat Partisipasi Anggota % 1 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 25

4. Kinerja Anggota Asosiasi

a. Tingkat Kepatuhan anggota dalam melaporkan

pengalaman ke Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Terintegrasi (SIJKT)

%

b. Tingkat Perolehan Pekerjaan anggota %

c. Perkembangan Nilai Pekerjaan yang diperoleh anggota % 0 - 4 4.1 - 8.0 8.1 - 12.0 12.1 - 16.0 16.1 - 20.0

Tidak ada konversi

Tidak ada konversi

Tidak ada konversi

Tidak ada konversi

PELAKSANAAN PROGRAM ASOSIASI

KONVERSI UNIT KINERJA

RENTANG NILAI

INDIKATOR NILAI

Tidak ada konversi

NILAI AMBANG BATAS INDIKATOR KINERJA

8

TABEL – 5

NILAI BOBOT INDIKATOR KINERJA MANAJEMEN

INDIKATOR BOBOT (%)

I. MANAJEMEN ORGANISASI 40

A. ASPEK KEUANGAN 5

1 Persentase Iuran Anggota 1

2 Peningkatan Jumlah Pengeluaran untuk Pemberdayaan Anggota 2

3 Sumber-sumber penghasilan lainnya (dijelaskan sumbernya) 2

B. ASPEK KESEHATAN ORGANISASI 35

1. Perkembangan Organisasi 6

a.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik Good Governance (GG) 3

b.

Jumlah Penghargaan 2

c. Keanggotaan Asosiasi di tingkat Regional dan atau Internasional 1

2. Manajemen Operasi 4

a.

Penerapan Standar (ISO 9001, ISO 37001, ISO 247001, ISO 26000) dan 8ystem

perencanaan, pengendalian, dan pengawasan manajemen

4

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Inovasi 10

a. Kelengkapan Informasi dalam Website 5

b. Aplikasi untuk data base anggota dan data base anggpta 3

c. Inovasi 2

4. Sumber daya 15

a. Produktifitas sumber daya manusia 4

b. Efektifitas Sertifikasi 3

c. Pemberdayaan Karyawan 2

d. Peningkatan Profil 6

a) Perubahan kualifikasi (kecil ke menengah, menengah ke besar)

b) Perubahan dari umum ke spesialis

c) Penambahan jumlah diversifikasi dan produksi

9

TABEL – 6

NILAI BOBOT INDIKATOR PELAKSANAAN PROGRAM

INDIKATOR BOBOT (%)

II. PENYELENGGARAAN PROGRAM ASOSIASI 50

1. Rencana Pengembangan 10

a. Rencana Pengembangan Kelembagaan 5

b. Rencana Pengembangan Anggota 5

2. Akreditasi 10

a. Perkiraan Nilai Akreditasi 10

3. Pelaksanaan Pemberdayaan 15

a. Tingkat Konversi sertifikasi 5

b. Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan 5

c. Tingkat Partisipasi Anggota 5

4. Kinerja Anggota Asosiasi 15

a. Tingkat Kepatuhan anggota dalam melaporkan pengalaman ke

Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi (SIJKT) 5

b. Tingkat Perolehan Pekerjaan Anggota 5

c. Perkembangan Nilai Pekerjaan yang diperoleh anggota 5

10

TABEL – 7 NILAI BOBOT INDIKATOR PERSEPSI ANGGOTA ASOSIASI

INDIKATOR BOBOT (%)

III. PERSEPSI ANGGOTA ASOSIASI 10

1. Kepuasan Pelanggan 3

2. Sumberdaya Manusia 1

3. Kegiatan Organisasi 1

4. Partisipasi anggota 2

5. Komunikasi 3

11

LAMPIRAN-3 KUESIONER UNTUK ASOSIASI

12

KUESIONER

FORMAT-1

DATA ADMINISTRASI ASOSIASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI/ ASOSIASI PROFESI JASA KONSTRUKSI/

ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A. IDENTITAS

1. Nama Lengkap Asosiasi : ………………………………………………………..

2. Tahun Pendirian : ………………………………………………………..

3. Alamat Kantor : ……………………………………………………….. (lampirkan foto kantor tampak depan dan memuat papan nama

asosiasi)

4. Kepemilikan Kantor : Sewa / Kontrak / Hak Milik (lampirkan bukti status kepemilikan)

5. Telepon / Faksimile : ………………………………………………………..

6. Email : ………………………………………………………..

7. Situs Web : ………………………………………………………..

8. Pangkalan Data Sistem

Informasi

: ………………………………………………………..

(yang memuat daftar nama anggota, alamat, kontak yang dapat

dihubungi dan kualifikasi klasifikasi usaha/profesi)

9. Nama Ketua Umum/Direktur

Utama/Penanggung Jawab

: ……………………………………………………….. (lampirkan struktur organisasi)

10. Jumlah Pegawai Tetap : ……………………………………………………….. (lampirkan daftar nama pegawai tetap dan salinan kartu Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial)

11. Jumlah Cabang Provinsi dan

Sebarannya

: ……………………………………………………….. (lampirkan keterangan jumlah cabang dan sebaran Format 3

Lampiran II)

12. Jumlah Anggota Asosiasi : ………………………………………………………..

13. Status Asosiasi : Terakreditasi/Belum Terakreditasi

*Coret yang tidak perlu

FORMAT - 2

DATA SEBARAN CABANG ASOSIASI

DATA UMUM ASOSIASI BADAN USAHA/ ASOSIASI PROFESI/ ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI

A NAMA ASOSIASI :

B KATEGORI ASOSIASI BADAN USAHA (*)

:

KONSULTANSI KONSTRUKSI

PEKERJAAN KONSTRUKSI

PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI

UMUM KHUSUS

CABANG TANPA CABANG

KATEGORI ASOSIASI PROFESI (*)

:

ARSITEKTUR SIPIL MEKANIKAL TATA

LINGKUNGAN MANAJEMEN

PELAKSANAAN

CABANG TANPA CABANG

KATEGORI ASOSIASI TERKAIT RANTAI PASOK KONSTRUKSI (*)

: MATERIAL KONSTRUKSI

PERALATAN KONSTRUKSI TEKNOLOGI KONSTRUKSI

SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG JASA KONSTRUKSI

C ALAMAT :

D PENGURUS PUSAT :

1. Ketua Umum :

2. Sekretaris Jenderal/Umum

:

1

3. Bendahara Umum :

4. Dewan Etik/Penasehat :

E DAFTAR WILAYAH / CABANG

NO WILAYAH / CABANG ALAMAT KANTOR

(JALAN, NOMOR, RT/RW, KEL, KEC, KAB, KODEPOS)

PENGURUS INTI DAERAH JUMLAH ANGGOTA

TETAP (**) KETUA SEKRETARIS BENDAHARA

1 Aceh :

2 Sumatera Utara :

3 Sumatera Barat :

4 Riau :

5 Kepulauan Riau :

6 Jambi :

7 Sumatera Selatan :

8 Bangka Belitung :

9 Bengkulu :

10 Lampung :

11 Banten :

2

12 DKI :

13 Jawa Barat :

14 Jawa Tengah :

15 DI Yogyakarta :

16 Jawa Timur :

17 Bali :

18 Nusa Tenggara Barat :

19 Nusa Tenggara Timur :

20 Kalimatan Utara :

21 Kalimantan Barat :

22 Kalimantan Timur :

23 Kalimantan Tengah :

24 Kalimantan Selatan :

25 Sulawesi Utara :

26 Sulawesi Barat :

27 Sulawesi Tengah :

28 Sulawesi Tenggara :

3

29 Sulawesi Selatan :

30 Gorontalo :

31 Maluku :

32 Maluku Utara :

33 Papua Barat :

34 Papua :

FORMAT-3

B.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN KEPADA ANGGOTA

No. JENIS

KEGIATAN

NAMA

KEGIATAN

TANGGAL

PELAKSANAAN

JUMLAH

PESERTA BUKTI

1 FOCUS GROUP

DISCUSSION

Undangan

Daftar Hadir

Foto Kegiatan

2 WORKSHOP

3 SEMINAR/

KONFERENSI

4 PERTEMUAN

ILMIAH

5 PELATIHAN

6 PENDIDIKAN

B.2 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA BERKELANJUTAN 5 TAHUN KEDEPAN

No Jenis Kegiatan

Tahun.... Tahun.... Tahun.... Tahun.... Tahun....

Jml

Keg

Jml

Peserta

Jml

Keg

Jml

Peserta

Jml

Keg

Jml

Peserta

Jml

Keg

Jml

Peserta

Jml

Keg

Jml

Peserta

1 FOCUS GROUP

DISCUSSION

2 WORKSHOP

3 SEMINAR/

KONFERENSI

4 PERTEMUAN

ILMIAH

5 PELATIHAN

6 PENDIDIKAN

1

FORMAT - 4

PEMILIHAN PENGURUS SECARA DEMOKRATIS

No Nama Kegiatan

(Kongres/Munas/Musda/Lainnya)

Tanggal Pelaksanaan

Tempat Pengurus terpilih Bukti Dukung

1. Pusat ---------------- ----------

Ketua:--------------- Sekretaris:--------- Bendahara:-------- Ketua Dewan Etik:

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Keputusan d. Publikasi e. Foto

2. Daerah ---------------- ----------

Ketua:--------------- Sekretaris:--------- Bendahara:-------- Ketua Dewan Etik:---

a. Undangan b. Daftar Hadir c. Keputusan d. Publikasi e. Foto

2

FORMAT-5 SARANA DAN PRASARANA DI PUSAT DAN DAERAH

No. PRASARANA DAN

SARANA KEBERADAAN BUKTI

PUSAT

1 Website (ada / tidak)

alamat Website .....

Screen Shoot

2 Sumber Daya Manusia (ada / tidak)

SK Pengangkatan

Jumlah : ...... Orang

Perjanjian Kerja

Kartu BPJS Kesehatan

Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan

3 Database Sistem Informasi (ada / tidak)

Aplikasi off line

Aplikasi on line

4 Inventaris Perlengkapan Kator (ada / tidak)

Foto Inventaris Perlengkapan Kantor

Daftar Inventaris Perlengkapan Kantor

5 Gedung Kantor (ada / tidak)

SHM/Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai

Foto

Surat Keterangan Domisili

DAERAH

1 Website (ada / tidak)

alamat Website .....

Screen Shoot

2 Sumber Daya Manusia (ada / tidak)

SK Pengangkatan

Jumlah : ...... Orang Perjanjian Kerja

Kartu BPJS Kesehatan

Kartu BPJS Ketenaga Kerjaan

3 Database Sistem Informasi (ada / tidak)

Aplikasi off line

Aplikasi on line

4 Inventaris Perlengkapan Kator (ada / tidak)

Foto Inventaris Perlengkapan Kantor

Daftar Inventaris Perlengkapan Kantor

5 Gedung Kantor (ada / tidak)

SHM/Perjanjian Sewa/Pinjam Pakai

Foto

Surat Keterangan Domisili

3

Format 6.1

PELAKSANAAN KEWAJIBAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. PERSYARATAN KEBERADAAN *) BUKTI DUKUNG

1 Akta Notaris Atas Pendirian Asosiasi (ada/Tidak) Copy Akta Notaris

2

Pengesahan Badan Hukum

Perkumpulan (Bhp) Dari Kementerian

Hukum Dan Hak Asasi Manusia

(ada/Tidak) Copy Pengesahan BHP

3 Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah

Tangga (AD/ART) (ada/Tidak) Copy AD/ART dari awal sd terbaru

4

Surat Keterangan Domisili Atau

Keterangan Lain Yang Menunjukkan

Tempat Kantor Asosiasi Berada

(ada/Tidak) Copy Keterangan Domisili

5 Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp)

Atas Nama Asosiasi (ada/Tidak) Copy NPWP, SPT Tahun terakhir

6

Seluruh Karyawan Asosiasi Telah

Terdaftar Sebagai Anggota Aktif Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan

(ada/Tidak)

Copy Kartu BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenaga Kerjaan Seluruh Karyawan

Asosiasi

7

Surat Pernyataan Tidak Dalam

Sengketa Kepengurusan Asosiasi, Yang

Ditandatangani Oleh Ketua

Umum/Ketua Atau Sebutan Lain

(ada/Tidak) Surat Penyataan (asli)

8

Dokumen kode etik, dokumen kode

tata laku profesi, dan keberadaan

dewan etik atau sebutan lain

(ada/Tidak)

Copy Dokumen Kode Etik dan Dewan

Etik

Copy dokumen yang berisi penegakan

kode etik

9 Dokumen Program Kerja Asosiasi (ada/Tidak) Copy Dokumen Program Kerja

10

Laporan Keuangan Tahun Terakhir

Asosiasi Yang Telah Diaudit Kantor

Akuntan Publik Yang Memiliki Izin

Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

(ada/Tidak)

Copy Dokumen Lap Keuangan Audited

untuk pusat dan Laporan Keuangan

Konsolidated untuk daerah

11

Rapat pengurus terjadwal

sebagaimana tertuang dalam

anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga

(ada/Tidak)

Dok Jadwal Rapat dan Copy Dokumen

bukti rapat (undangan, daftar hadir,

foto dan Notulen)

12

Ketua Asosiasi Badan Usaha

Merupakan Penanggung Jawab Badan

Usaha (Pjbu) Dari Perusahaan Yang

Memiliki Kta Asosiasi Badan Usaha

Dan Sbu Sesuai Dengan Jenis Usaha

Jasa Konstruksi Berdasarkan

Ketentuan Peraturan Perundang-

(ada/Tidak) Copy Dokumen (SBU, KTA)

4

No. PERSYARATAN KEBERADAAN *) BUKTI DUKUNG

Undangan (khusus untuk asosiasi

Badan usaha)

13

Pengurus Asosiasi Tidak Merangkap

Sebagai Pengurus Pada Asosiasi Yang

Lain Yang Dibuktikan Dengan Surat

Pernyataan (untuk Asosiasi Profesi

dan Asosiasi Badan Usaha)

(ada/Tidak) Surat Penyataan (asli)

14

Laporan kinerja tahunan asosiasi

untuk periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember

(ada/Tidak) Copy Dokumen

15 Pedoman praktik profesi (Khusus bagi

Asosiasi Profesi) (ada/Tidak) Copy Dokumen

16

Ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki

kartu tanda anggota (khusus bagi

asosiasi profesi)

(ada/Tidak) Copy Dokumen

*) Coret yang tidak perlu

5

FORMAT-6.2 PEMENUHAN TERHADAP DOKUMEN TAMBAHAN

No. DOKUMEN TAMBAHAN KEBERADAAN *) BUKTI DUKUNG

1 Salinan sistem manajemen mutu atau dokumen lainnya (ada/Tidak)

2 Salinan perjanjian kerjasama / nota kesepahaman dengan

organisasi internasional (ada/Tidak)

3 Salinan perjanjian kerjasama / nota kesepahaman dengan

kementerian/lembaga/pemerintah daerah/ institusi lainnya (ada/Tidak)

4 Salinan laporan pengabdian masyarakat atau tanggung

jawab sosial (ada/Tidak)

5 Salinan dokumen partisipasi dalam perumusan kebijakan

pemerintah (ada/Tidak)

6 Salinan dokumen yang berisi inovasi pranata usaha dan

teknologi. (ada/Tidak)

7 Salinan publikasi ilmiah bagi asosiasi profesi (ada/Tidak)

8 Hak Paten yang dimiliki asosiasi (HAKI) (ada/Tidak)


6

FORMAT 7.1

DATA KINERJA MANAJEMEN

PERTANYAAN BUKTI PENDUKUNG


A. ASPEK KEUANGAN

1 . Jumlah anggota yang rutin memberikan iuran ........ anggota Daftar Iuran Anggota

2 . a. Jumlah Pengeluaran untuk Pemberdayaan Anggota tahun ini

Rp........................

Rekap Pengeluaran

b. Jumlah Pengeluaran untuk Pemberdayaan Anggota tahun sebelumnya

Rp........................

Laporan Keuangan

3 Perbandingan pendanaan dari sumber lain (sponsor, peserta, dll) terhadap kebutuhan dana

pemberdayaan anggota (......%)

Bukti Pengeluaran



a. Berapa prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) yang telah diterapkan

....................

Dokumen sebagai bukti

penerapan

b. Jumlah Penghargaan diterima tahun ini

-Internal......................buah

-Nasional.....................buah

-Internasional..............buah

Foto Penghargaan dan

Sertifikat

c. Keanggotaan Asosiasi di lingkup Regional dan/atau Internasional

Regional (Ya/Tidak) *..........................................

Internasional (Ya/Tidak) *..........................................

Dokumen keanggotaan


a. Standar apa saja yang telah diterapkan di ASOSIASI? (ISO 9001, ISO 37001, ISO 247001,

ISO 26000) dan sistem perencanaan, pengendalian, dan pengawasan manajemen *

Dokumen Standar


a. Berapa % kelengkapan Informasi dalam Website (..........) Website

b. Sudahkah anda memiliki Aplikasi untuk data base anggota? sejak tahun berapa?

................

Screenshot dan data base

anggota

c. Berapa Inovasi yang anda terapkan tahun ini .......... buah Dokumentasi

4. Sumber daya

a. Berapa kegiatan pemberdayaan tahun ini? (...............kegiatan) Daftar Kegiatan dan

Dokumentasi

b. Berapa jumlah anggota yang memiliki sertifikat? (...............anggota)

c. Berapa jumlah karyawan sertifikat sesuai dengan jabatannya? (..........karyawan) Dokumen

d. Peningkatan Profil

a) Berapa anggota yang naik jenjang/level kualifikasi tahun ini? .................... Sertifikasi

b) Berapa anggota yang berubah dari umum ke spesialis? ........... (hanya BUJK) Sertifikasi

c) Berapa anggota yang melakukan diversifikasi? ........... (hanya BUJK)


7

FORMAT 7.2 DATA KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM

PERTANYAAN BUKTI PENDUKUNG

II. PENYELENGGARAAN PROGRAM ASOSIASI


a. Apakah anda memiliki Program Pengembangan Kelembagaan (Ya/Tidak)* Dokumen

b. Apakah anda memiliki Program Pengembangan Anggota (Ya/Tidak)* Dokumen

c. Keanggotaan Asosiasi di lingkup Regional dan/atau Internasional

Regional (Ya/Tidak) *..........................................

Internasional (Ya/Tidak) *..........................................

Dokumen keanggotaan

2. Akreditasi

Tidak ditanyakan karena akan dihitung oleh TIM

3. Pelaksanaan Pemberdayaan

a. Berapa anggota yang telah mengkonversi sertifikat .......... Anggota Sertifikat

b. - Berapa Kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan tahun ini? ............ Kegiatan Daftar Kegiatan dan

Dokumentasi

- Berapa Kegiatan pemberdayaan yang telah rencanakan tahun ini? ........... Kegiatan Dokumen

c. Berapa persen tingkat partisipasi anggota yang ikut serta dalam program

pemberdayaan tahun ini, .......... %

Dokumen Kegiatan


a. Berapa jumlah anggota yang telah melaporkan pengalaman kerjanya ke Sistem

Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi? (SIJKT) ...............

Daftar Anggota yang

melaporkan pengalaman

b. Berapa jumlah anggota asosiasi yang memperoleh pekerjaan tahun ini? ............... Daftar Anggota yang

memperoleh pekerjaan

c. - Berapa Total Nilai Pekerjaan yang diperoleh anggota tahun ini? Rp.................... Tabel perolehan pekerjaan

- Berapa Total Nilai Pekerjaan yang diperoleh anggota tahun sebelumnya? Rp............. Tabel perolehan pekerjaan


8

Penjelasan Pengisian Kuesioner

1. Format-1

Cara Pengisian Format-1 ini sudah cukup jelas dimulai dari pengisian NAMA LENGKAP ASOSIASI sampai dengan Status Akreditasi

2. Format-2

Cara Pengisian Format-2 ini sudah cukup jelas, hanya saja yang perlu

perhatian untuk beberapa hal: - Untuk Asosiasi yang mempunyai cabang harus mengisi data secara

lengkap untuk seluruh cabangnya sedangkan untuk asosiasi yang tidak

memiliki cabang dilengkapi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang masih berlaku efektif dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku.

- Jumlah anggota yang dimasukkan ke Format-2 harus bersumber dari

data SIKI.

3. Format-3

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Format-3: Pengisian Format-3 B-1

- Kegiatan pemberdayaan yang harus dicantumkan adalah kegiatan

pemberdayaan yang dilakukan oleh asosiasi yang dilakukan selama 2 (dua)

tahun terakhir, baik yang dilakukan secara mandiri atau bekerjasama

dengan lembaga lain.

- Bila dilakukan secara bekerjasama harus dilampirkan perikatan kerjasama

baik berupa perjanjian, atau nota kesepahaman.

- Sebagai peserta, sebagai narasumber atau keikut sertaan kegiatan

pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga lain tidak akan dinilai.

- Pencantuman nama kegiatan tanpa disertai dengan bukti kegiatan yang

lengkap, tidak dinilai.

Pengisian Format-3 B-2

- Format ini diisi berdasarkan dokumen Rencana Kerja atau Program Kerja

Asosiasi;

- Format ini akan dipakai sebagai bagian dari penilaian kinerja asosiasi

tahun selanjutnya.

4. Format-4

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian Format-4:

- Kegiatan pemilihan pengurus mencakup kegiatan pemilihan pengurus

pusat maupun pengurus daerah (cabang) untuk asosiasi yang memiliki

cabang;

- Nama-nama kegiatan pemilihan pengurus sesuai dengan yang tercantum

dalam AD/ART Asosiasi, misal untuk pemilihan pengurus pusat adalah

Konggres atau Munas atau lainnya. Sedang untuk pengurus daerah

(cabang) bisa Musda atau lainnya.

9

5. Format-5

Cara Pengisian Format-5 ini sudah cukup jelas. Yang perlu diperhatikan

adalah kelengkapan bukti-bukti yang harus dilampirkan.

6. Format-6

Cara Pengisian Format-6 ini sudah cukup jelas. Yang perlu diperhatikan adalah kelengkapan bukti-bukti yang harus dilampirkan.

7. Format-7.1

Secara umum cara Pengisian Format-7.1 ini sudah cukup jelas, namun perlu diperhatikan untuk beberapa hal:

- Untuk aspek keuangan No.3 (A.3), diisi jumlah dana yang berasal dari dana

selain iuran anggota (misal peserta, sponsor dll) dibagi dengan jumlah

pengeluaran untuk kegiatan pemberdayaan dikali 100%

- No. B.1.c diisi nama forum Regional atau Internasional yang diikuti oleh

asosiasi (dalam hal ini asosiasi menjadi anggotanya sehingga perlu bukti

kartu keanggotaan)

8. Format-7.2

Secara umum cara Pengisian Format-7.2 ini sudah cukup jelas, namun perlu

diperhatikan untuk beberapa hal:

- No. 3.c diisi jumlah anggota asosiasi yang ikut serta kegiatan

pemberdayaan yang dilakukan asosiasi dibagi jumlah anggota asosiasi

dikali 100%

- Peserta yang berasal dari asosasi atau lembaga lain tidak dihitung.

10

LAMPIRAN-4 FORMAT SURVEI PERSEPSI ANGGOTA

ASOSIASI

11

Format 8 Format Survei Persepsi Anggota Asosiasi Kami/saya anggota asosiasi ..................................................... Memberikan penilaian secara jujur terhadap asosiasi yang kami/saya ikuti.

No Indikator Pernyataan Nilai

1 2 3 4

1. Kepuasan Pelanggan

Sarana dan Prasana yang dimiliki oleh Asosiasi (dari

segi kualitas dan kuantitas)

Pelayanan yang diberikan asosiasi dari segi ketepatan waktu

Kesesuaian Pelayanan yang

diberikan asosiasi dengan kebutuhan anggota

2.

Sumber

Daya Manusia

Kompetensi Sumber daya

manusia yang dimiliki oleh asosiasi

3. Kegiatan

Organisasi

Kesesuaian Kegiatan Pemberdayaan yang

diselenggarakan asosiasi dengan kebutuhan anggota

4. Partisipasi

Keikutsertaan Anggota

dalam menyusun rencana kerja asosiasi

Pelibatan Anggota dalam penyusunan kebijakan

asosiasi

5. Komunikasi

Kemudahan komunikasi antara Anggota dengan

asosiasi

Pemberian konsultansi oleh Asosiasi kepada anggota asosiasi

Kualitas dan kuantitas informasi yang diberikan oleh asosiasi kepada

anggota

Catatan Nilai 1 = sangat buruk Nilai 2 = buruk Nilai 3 = baik

Nilai 4 = Sangat baik

12

Penjelasan Pengisian Format Survei Persepsi Anggota Asosiasi 1. Penilaian bersifat kualitatif;

2. Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi atau Rantai Pasok, Format diisi oleh

pimpinan atau yang mewakili, sedangkan untuk asosiasi profesi, Format diisi

oleh individu anggota asosiasi;

3. Isi Format akan dirahasiakan, tidak akan disebarluaskan atau diberikan

kepada asosiasi.

4. Cara pengisian dilakukan dengan pemberian tanda v.

5. Untuk menentukan kategori penilaian dari survei persepsi, maka ditentukan

dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Indeks Minimum = 1 x jumlah soal x jumlah responden

Nilai Indeks Maksimum = 4 x jumlah soal x jumlah responden

Interval = nilai indeks maks – nilai indeks min

Jarak Interval = Interval = Interval

Jumlah Jenjang 4

Sangat buruk buruk baik Sangat baik

10-15 16-24 25-34 35-40

13

LAMPIRAN-5 FORMAT EVALUASI DAN PERHITUNGAN

KINERJA ASOSIASI

14

FORMAT EVALUASI

FORMAT-E1

EVALUASI TERHADAP PEMENUHAN PERSYARATAN AKREDITASI

No. Komponen DATA YANG DISAMPAIKAN HASIL EVALUASI KESIMPULAN

1 Jumlah Anggota dan Sebaran Jumlah Anggota : -------------------- Jumlah Anggota yang sah : --------------------- Memenuhi / Tidak Menenuhi

Jumlah Cabang : --------------------- Jumlah Cabang yang Sah : --------------------- Memenuhi / Tidak Menenuhi

2 Pemberdayaan Kepada Anggota

a. Pelaksanaan PUB Jumlah Kegiatan Pemberdayaan ............ Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Sah ............ Memenuhi / Tidak Menenuhi

b. Program PUB 5 Tahun Jumlah Kegiatan PUB 5 Tahun ................ Jumlah Kegiatan PUB 5 Tahun ................ Memenuhi / Tidak Menenuhi

3 Pemilihan Pengurus

a. Musyawarah/ Kongres Pusat (ada/tidak) Pusat (sah / tidak sah) Memenuhi / Tidak Menenuhi

Daerah : ----------- Cabang Daerah yang sah : ----------- Cabang Memenuhi / Tidak Menenuhi

b. Sususnan Pengurus Pusat (ada/tidak) Pusat (sah / tidak sah) Memenuhi / Tidak Menenuhi


4 Prasarana dan Sarana Pusat (ada/tidak) Pusat (sah / tidak sah) Memenuhi / Tidak Menenuhi


5 Kewajiban Sesuai Peraturan Perundangan Jumlah Dokumen Kewajiban : ----------------- Jml Dokumen Kewajiban yang sah : --------- Memenuhi / Tidak Menenuhi

6 Pemenuhan Dokumen Tambahan Jumlah Dokumen Tambahan : -------- Jumlah Dokumen Tambahan yang sah : -------- Memenuhi / Tidak Menenuhi

15

FORMAT-E2

EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN

SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.. PERSYARATAN KEBERADAAN *) KEABSAHAN KETERANGAN

1 Akta Notaris Atas Pendirian Asosiasi (ada/Tidak)

2Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan (Bhp) Dari

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia(ada/Tidak)

3Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

(AD/ART)(ada/Tidak)

4Surat Keterangan Domisili Atau Keterangan Lain

Yang Menunjukkan Tempat Kantor Asosiasi Berada(ada/Tidak)

5Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Atas Nama

Asosiasi(ada/Tidak)

6

Seluruh Karyawan Asosiasi Telah Terdaftar Sebagai

Anggota Aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan

(ada/Tidak)

7

Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa

Kepengurusan Asosiasi, Yang Ditandatangani Oleh

Ketua Umum/Ketua Atau Sebutan Lain

(ada/Tidak)

8Dokumen kode etik, dokumen kode tata laku profesi,

dan keberadaan dewan etik atau sebutan lain(ada/Tidak)

9 Dokumen Program Kerja Asosiasi (ada/Tidak)

10

Laporan Keuangan Tahun Terakhir Asosiasi Yang Telah

Diaudit Kantor Akuntan Publik Yang Memiliki Izin

Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

(ada/Tidak)

11Rapat pengurus terjadwal sebagaimana tertuang

dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga(ada/Tidak)

12

Ketua Asosiasi Badan Usaha Merupakan Penanggung

Jawab Badan Usaha (Pjbu) Dari Perusahaan Yang

Memiliki Kta Asosiasi Badan Usaha Dan Sbu Sesuai

Dengan Jenis Usaha Jasa Konstruksi Berdasarkan

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (khusus

asosiasi badan usaha)

(ada/Tidak)

13

Pengurus Asosiasi Badan Usaha Tidak Merangkap

Sebagai Pengurus Pada Asosiasi Badan Usaha Yang

Lain Yang Dibuktikan Dengan Surat Pernyataan

(ada/Tidak)

14Laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember(ada/Tidak)

15Pedoman praktik profesi (Khusus bagi Asosiasi

Profesi)(ada/Tidak)

16Ketua Asosiasi Profesi wajib memiliki kartu tanda

anggota (khusus bagi asosiasi profesi)(ada/Tidak)


16

FORMAT-E3

Perhitungan Kinerja Asosiasi

INDIKATOR Satuan NILAI

PERHITUNGAN / Data

NILAI KONVERSI

(NK) BOBOT

NK x Bobot /

100


A. ASPEK KEUANGAN

1 Persentase Iuran Anggota % --------------------- --------------- 1 ------------

2 Peningkatan Jumlah Pengeluaran untuk

Pemberdayaan Anggota

%

--------------------- -------------- 2 ------------

3

Sumber-sumber

penghasilan lainnya (dijelaskan sumbernya)

% --------------------- --------------- 2 ------------



a. Penerapan prinsip tata kelola yang baik Good

Governance (GG)

%

---------------

3

b. Jumlah Penghargaan

Buah

--------------------- --------------- 2 ------------

c.

Status Keanggotaan

Asosiasi dalam Forum Regional dan atau

Internasional

nilai

--------------------- --------------- 1 ------------


a.

Penerapan Standar (ISO 9001, ISO 37001, ISO

247001, ISO 26000) dan sistem perencanaan,

pengendalian, dan pengawasan manajemen

%

--------------------- --------------- 4 ------------


a.

Kelengkapan Informasi dalam Website

% --------------------- --------------- 5 -----------

b.

Aplikasi untuk data base anggota

Tahun --------------------- --------------- 3 ------------

c. Inovasi Buah --------------------- --------------- 2 ------------

4. Sumber daya

a.

Produktifitas sumber daya manusia

Keg / orang --------------------- --------------- 4 ------------

b. Efektivitas konversi % --------------------- --------------- 3 ------------

17

INDIKATOR Satuan NILAI

PERHITUNGAN / Data

NILAI KONVERSI

(NK) BOBOT

NK x Bobot /

100

Sertifikasi

c. Pemberdayaan Karyawan % --------------------- --------------- 2 ------------

d. Peningkatan Profil Anggota --------------------- --------------- 6 ------------

1) Perubahan klasifikasi

2) Perubahan dari umum ke spesialis

3) Penambahan jumlah diversifikasi dan produk

II. PELAKSANAAN PROGRAM ASOSIASI


a.

Rencana Pengembangan Kelembagaan

Tahun --------------------- --------------- 5 ------------

b.

Rencana Pengembangan Anggota

Tahun --------------------- --------------- 5 ------------

2. Akreditasi

a. Perkiraan Nilai Akreditasi % --------------------- --------------- 10 ------------

3. Pelaksanaan Pemberdayaan

a.

Tingkat konversi

sertifikasi (kumulatif) %

--------------------- --------------- 5 ------------

b.

Efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan

% --------------------- --------------- 5 ------------

c.

Tingkat Partisipasi

Anggota %

--------------------- --------------- 5 ------------


a.

Tingkat Kepatuhan Anggota dalam melaporkan pengalaman

ke Sistem Informasi Jasa Konstruksi Terintegrasi

(SIJKT)

%

5

b.

Tingkat Perolehan

Pekerjaan anggota %

--------------------- --------------- 5 ------------

c. Perkembangan nilai pekerjaan yang diperoleh

anggota

%

--------------------- -------------- 5 ------------

III. HASIL SURVEI PERSEPSI ANGGOTA ASOSIASI

% -------------- 10 -------------

TOTAL NILAI KINERJA ASOSIASI -------------

18

FORMAT-E4

PERKIRAAN NILAI AKREDITASI ASOSIASI

(Nama ASOSIASI)

Catatan

Data skor Nilai = Bobot x Skor

1 Jumlah Anggota dan Sebaran 20

a. Sebaran (jumlah cabang) 10

b. Jumlah Anggota Percabang 10

2 Pemberdayaan Kepada Anggota 25

a. Pelaksanaan Program Pemberdayaan 20

b. Program PUB 5 Tahun 5

3 Pemilihan Pengurus Yang Demokratis 15

a. Musyawarah/ Kongres 7,5

b. Sususnan Pengurus 7,5

4 Prasarana dan Sarana Pusat dan Daerah 10

5 Kewajiban Sesuai Peraturan Perundangan 30

No. Bobot (%)

NILAI KINERJA ASOSIASI PADA SAAT

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Total Nilai Saat Pemantauan

Komponen

19

Penjelasan Pengisian Format Evaluasi 1. Format evaluasi (Format-E1 dan Format-E2) diisi oleh Tim Pemantauan dan

Evaluasi berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap bukti-bukti yang

disampaikan oleh asosiasi.

2. Format-E3 kolom Hasil Perhitungan/data diisi oleh Tim Pemantauan dan

Evaluasi berdasarkan rumus-rumus yang tertera pada Tabel-1 dan Tabel-2

3. Format-E3 kolom Nilai Konversi (NK) diisi dengan nilai konversi kolom Hasil

Perhitungan/data melalui Tabel-3 dan Tabel-4.

4. Format-E4 Kolom Data diisi berdasarkan data yang telah divalidasi

5. Format-E4 Kolom Skor diisi nilai konversi Kolom Data sesuai:

a. Tabel 1 sampai Tabel 5 Buku I Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Badan

Usaha.

b. Tabel 1 sampai Tabel 5 Buku II Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Profesi.

c. Tabel 1 sampai Tabel 5 Buku II Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi terkait

Rantai Pasok

6. Format-E4 kolom terakhir merupakan perkalian Nilai Konversi kali Bobot dibagi

100.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Documents