SALINAN - Home - JDIH · 2018. 5. 15. · lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan. (2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dipimpin oleh

1

BUPATI LIMA PULUH KOTAPROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTANOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah, maka perlu diatur Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta TataKerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyatdan Permukiman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan denganPeraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 TentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Sumatera Tengah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140);

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 5);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah dua kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 TentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5601);

SALINAN

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 TentangDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 TentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 TentangPedoman Nomenklatur Perangkat Daerah ProvinsiDan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan UrusanPemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan UrusanPemerintahan Bidang Kehutanan.

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tentang PedomanNomenklatur Perangkat Daerah Yang MelaksanakanUrusan Pemerintahan Bidang Perumahan danKawasan Permukiman.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten LimaPuluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGANHIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.4. Urusan yang menjadi Kewenangan Dinas adalah Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah BidangLingkungan Hidup, Bidang Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman dan Bidang Kehutanan.

5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat danPermukiman.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, PerumahanRakyat dan Permukiman.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, PerumahanRakyat dan Permukiman.

8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Rakyat dan Permukiman.

9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada DinasLingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.

3

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan Rakyat dan Permukiman.

11. Tugas adalah tanggung jawab terkait dengan fungsi kerja darijabatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkanperaturan perundang-undangan.

12. Fungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari tugas.13. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan

upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerjamenjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisitertentu.

14. Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatursebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.

BAB IIKEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukimanmerupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidanglingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dankehutanan.

(2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukimandipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawahdan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai mempunyaitugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dantugas pembantuan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyatdan permukiman, dan kehutanan.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup,

perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup,

perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup,

perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;d. pelaksanaan administrasi dinas; dane. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait

tugas dan fungsinya.

BAB IIISUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat

dan Permukiman terdiri dari :a. Kepala Dinas;b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;2. Sub Bagian Keuangan; dan3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari:1. Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan;2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan;

dan3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

4

d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari:1. Seksi Pengelolaan Sampah;2. Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3; dan3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganHidup, terdiri dari:1. Seksi Pencemaran Lingkungan;2. Seksi Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan; dan3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, terdiri dari:1. Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Permukiman;2. Seksi Pengendalian Perumahan Rakyat dan Permukiman;

dan3. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

g. Unit Pelaksana Teknis; danh. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, PerumahanRakyat dan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiransebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IVTUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian KesatuKepala Dinas

Pasal 4(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan

Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakanurusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan rakyatdan permukiman, dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerahdan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (1),Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat danPermukiman menyelenggarakan fungsi :a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana

strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunanjangka menengah daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan danevaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia(SDM) serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup,perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;

c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan danevaluasi serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup,perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;

d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuaidengan bidang tugasnya;

e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatanbidang teknis meliputi Bidang Penataan dan Penaatan PPLH,Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas, Bidang Pengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Perumahan Rakyat danPermukiman;

f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerjainstansi pemerintah (AKIP);

5

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusankesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaranDinas; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal (1)sebagai berikut :a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja

(RENJA) Dinas;b. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup,

perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;c. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan

sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup, perumahanrakyat dan permukiman, dan kehutanan;

d. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidanglingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dankehutanan;

e. merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidangtugasnya;

f. melaksanakan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup,perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;

g. melaksanakan pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup,perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan;

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidanglingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dankehutanan;

i. mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yangberkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalampelaksanaan tugas;

j. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitandengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaantugas;

k. melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansiterkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;

l. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupatimelalui Sekretaris Daerah;

m. melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja intansi dinas;n. melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah dinas;o. mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian

dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang-bidang;p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil

kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancarsesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai denganprogram dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

r. melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai denganprogram dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

6

Bagian KeduaSekretariat

Pasal 5(1) Sekretaris mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan

yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian danprogram dan pelaporan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Sekretaris menyelenggarakan fungsi :a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;b. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-

menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolanDinas;

c. pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;d. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut :a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang

kesekretariatan;b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat,

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;c. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas,

yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan, dalamrangka pengambilan keputusan/kebijakan;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaskepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas danfungsinya;

e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaantugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karierbawahan;

f. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilaipelaksanaan tugas bawahan;

g. mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalanganuntuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengantugas-tugas dinas;

h. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas, sebagaipedoman pelaksanaan tugas Dinas;

i. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan administrasikearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun keluar;

j. mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas

dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;l. mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan

kepada unit organisasi di lingkup Dinas;m. menyusun dan menelaah peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan Dinas;n. memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;o. mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga yang

menjadi kebutuhan Dinas;p. mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;q. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;s. mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

7

t. melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;u. melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu

bendahara;v. melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada

Bendahara;w. mengelola perencanaan dan program Dinas;x. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana

anggaran dan pelaksanaan anggaran lingkup Dinas;y. mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;z. memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan setiap kegiatan

Dinas kepada Kepala Dinas; danaa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Paragraf 1Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasiumum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian;b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian

dan informasi publik dinas;c. pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas; dand. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan

administrasi umum dan kepegawaian;b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan

perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidangadministrasi umum, administrasi kepegawaian;

d. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusanadministrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasipublik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;

e. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaianlingkup Dinas;

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan,penggandaan, dan kearsipan administrasi umum danadministrasi kepegawaian;

g. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinasyang akan ditandatangani pimpinan;

8

h. mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan suratkeluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan danpemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuaikewenangannya;

j. mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, danperlindungan ASN sesuai kewenangannya;

k. mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;l. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan

kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum sertaketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

m. merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan dinas;

n. melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapanDinas kepada pimpinan;

o. melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan assetDinas;

p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;q. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuanyang berlaku; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantuSekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuanganDinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan;b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas; dand. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan

administrasi keuangan;b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian

Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan

perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidangadministrasi keuangan;

d. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;e. mengusulkan nama calon bendahara di lingkup Dinas;f. membina dan mengawasi bendahara di lingkup Dinas;g. mengoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan

pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai denganketentuan yang berlaku;

h. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran UangPersediaan (SPP-UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat

9

Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat PerintahPembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa;

i. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) danmenyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

j. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas danverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

k. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);l. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yangberlaku; dan

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 9(1) Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas

membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunanperencanan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan program Sub Bagian Program danPelaporan Dinas;

b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan,evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. pelaksanaan tugas penyusunan program dan pelaporan Dinas; dand. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :a. membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas perencanaan

program, evaluasi dan pelaporan;b. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Sub

Bagian Program dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaantugas;

c. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturanperundang- undangan urusan kesekretariatan di bidang programdan pelaporan;

d. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedomanpelaksanaan tugas Dinas;

e. melaksanakan koordinasi/konsultasi program dan pelaporandinas dengan unit kerja lain yang terkait;

f. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang programkepada unit organisasi di lingkup Dinas;

g. menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan,standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimalbidang Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukimandan Kehutanan;

h. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;i. menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

10

j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan sesuaiketentuan yang berlaku;

k. menyusun laporan tahunan kegiatan Dinas;l. menyusun konsep pembuatan profil dinas;m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dano. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Bagian KetigaBidang Penataan dan Penaatan PPLH

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugasmembantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penataan dan Penaatan PPLH yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Kepala Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat(1) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH menyelenggarakanfungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Penataan dan PenaatanPPLH;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penataan dan Penaatan PPLH;

c. pelaksanaan NSPK dibidang Penataan dan Penaatan PPLH;d. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang Penataan

dan Penaatan PPLH;e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang Penataan dan

Penaatan PPLH;f. pelaksanaan proses izin lingkungan;g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan

maupun melalui pengadilan; danh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya .(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;b. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

(RENJA) Dinas;c. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang

Penataan dan Penaatan PPLH;d. mengelola rencana dan program kerja di bidang Penataan dan

Penaatan PPLH;e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas

kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;f. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan

tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karierbawahan;

g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilaipelaksanaan tugas bawahan;

h. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang bidang Penataandan Penaatan PPLH;

i. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangansumber daya manusia di bidang Penataan dan Penaatan PPLH;

11

j. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidangbidang Penataan dan Penaatan PPLH;

k. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakanpemerintah daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;

l. melaksanakan kebijakan daerah bidang penataan dan penaatanPPLH ;

m. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang PerencanaanKajian Dampak Lingkungan;

n. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Pengaduan danPenyelesaiaan Sengketa Lingkungan;

o. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang penegakanhukum lingkungan;

p. melaksanakan koordinasi penyusunan instrumen pencegahanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL,UKL-UPL, Izin Lingkungan, Audit LH, Analisis Resiko LH);

q. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatanyang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

r. melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luarpengadilan maupun melalui pengadilan;

s. melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan ataukegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungandan pengelolaan lingkungan;

t. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasilevaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan;

u. melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap PetugasPengawas Lingkungan Hidup Daerah;

v. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaranPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

w. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkunganhidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukumpidana secara terpadu;

x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dany. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Pasal 11

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari :a. Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan;b. Seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan; danc. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Paragraf 1Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan

Pasal 12

(1) Kepala Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan mempunyaitugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahandi sektor Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkunganmenyelenggarakan fungsi :

12

a. pelaksanaan kebijakan daerah bidang Perencanaan KajianDampak Lingkungan;

b. penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;c. penyusunan dokumen RPPLH;d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP

dan RPJM;e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;g. pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya

dukung dan daya tampung lingkungan hidup;h. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB

hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkunganhidup);

i. pelaksanaan Sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan danEkoregion;

j. penyusunan NSDA dan LH;k. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;l. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;m. pelaksanaan Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang

RPPLH;n. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;o. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;p. pelaksanaan Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

KLHS;q. pelaksanaan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;r. pemantauan dan evaluasi KLHS;s. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izinlingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

t. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);u. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);v. pelaksanaan proses izin lingkungan;w. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan

Kajian Dampak Lingkungan;x. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Kajian

Dampak Lingkungan; dany. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang

Perencanaan Kajian Dampak Lingkungan;b. melakukan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;c. menyusun dokumen RPPLH;d. melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH

dalam RPJP dan RPJM;e. melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;f. melaksanakan Penentuan daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup;g. melaksanakan Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;h. menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB

hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkunganhidup);

i. mensinkronisasikan RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan danEkoregion;

13

j. menyusun NSDA dan LH;k. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah;l. menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;m. mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;n. menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi;o. mengesahkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;p. menfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;q. menfasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;r. melakukan Pemantauan dan evaluasi KLHS;s. melakukan Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

t. melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);

u. menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan(komisi penilai, tim pakar dan konsultan);

v. melaksanakan proses izin lingkungan;w. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan

Kajian Dampak Lingkungan;x. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Kajian

Dampak Lingkungan; dany. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Paragraf 2Seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan

Pasal 13(1) Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusanpemerintahan di sektor Pengaduan dan Penyelesaiaan SengketaLingkungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkunganmenyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengaduan dan

Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan;b. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;c. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang

tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

d. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;e. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;f. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas

hasil tindak lanjut pengaduan;g. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun

melalui pengadilan;h. pensosialisasian tata cara pengaduan;i. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

j. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengaduan danPenyelesaiaan Sengketa Lingkungan;

k. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengaduan danPenyelesaiaan Sengketa Lingkungan; dan

14

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas seksi Pengaduan dan Penyelesaiaan SengketaLingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang

Pengaduan dan Penyelesaiaan Sengketa Lingkungan;b. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan

penyelesaian pengaduan masyarakat;c. menfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan

yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

d. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;e. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;f. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas

hasil tindak lanjut pengaduan;g. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan

maupun melalui pengadilan;h. mensosialisasikan tata cara pengaduan;i. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan

masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai denganizin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

j. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Pengaduan danPenyelesaiaan Sengketa Lingkungan;

k. melaksanakan koordinasi kegiatan Pengaduan dan PenyelesaiaanSengketa Lingkungan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 14

(1) Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Penegakan Hukum Lingkungan yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakanfungsi :a. pelaksanaan kebijakan daerah bidang Penegakan Hukum

Lingkungan;b. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan;

c. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasipenerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;

e. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas PengawasLingkungan Hidup Daerah;

f. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;g. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hokum;h. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;i. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

15

j. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secaraterpadu;

k. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang PenegakanHukum Lingkungan;

l. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Penegakan HukumLingkungan; dan

m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala seksi Penegakan Hukum Lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang

Penegakan Hukum Lingkungan;b. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau

kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan;

c. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan danizin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

d. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasilevaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan danpengelolaan lingkungan;

e. membina dan mengawasi terhadap Petugas Pengawas LingkunganHidup Daerah;

f. membentuk tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;g. membentuk tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;h. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;i. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;j. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara

terpadu;k. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Penegakan

Hukum Lingkungan;l. melaksanakan koordinasi kegiatan Penegakan Hukum

Lingkungan; danm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai


Bagian KeempatBidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan

Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 15

(1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugasmembantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakanfungsi :a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sampah,

Limbah Cair dan Limbah B3 dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

16

c. pelaksanaan NSPK dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair danLimbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

d. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang PengelolaanSampah, Limbah Cair dan Limbah B3 dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup;

e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang PengelolaanSampah, Limbah Cair dan Limbah B3 dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup;

f. perumusan kebijakan pengurangan sampah;g. perumusan kebijakan penanganan sampah;h. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;

i. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;j. perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah cair dan limbah B3 (pengajuan,perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;

k. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukumadat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifanlokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas danfungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair danLimbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidupsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja(RENJA) Dinas;

b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidangPengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

c. mengelola rencana dan program kerja di bidang PengelolaanSampah, Limbah Cair dan Limbah B3 dan PeningkatanKapasitas Lingkungan Hidup;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaantugas kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas danfungsinya;

e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangkapelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas danpengembangan karier bawahan;


g. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang PengelolaanSampah, Limbah Cair dan Limbah B3 dan PeningkatanKapasitas Lingkungan Hidup;

h. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengurangansampah dan penanganan sampah;

i. merumuskan bahan kebijakan perizinan penyimpanansementara limbah B3 (pengajuan,perpanjangan, perubahan danpencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

j. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;

17

k. melaksanakan kebijakan daerah bidang Pengelolaan Sampah,Limbah Cair dan Limbah B3 dan Peningkatan KapasitasLingkungan Hidup ;

l. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang PengelolaanSampah;

m. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang Penanganan danpengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3;

n. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang PeningkatanKapasitas Lingkungan Hidup;

o. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dankemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;

p. melaksanakan pengembangan investasi dalam usahapengelolaan sampah;

q. mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutandan pemrosesan akhir sampah

r. mengidentifikasi, memverifikasi dan memvalidasi sertamenetapkan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifanlokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

s. melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat HukumAdat (MHA);

t. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;

u. melaksanakan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;v. mengembangkan kelembagaan kelompok msyarakat peduli

Lingkungan Hidup;w. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan

Lingkungan Hidup;x. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi

dan nasional;y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; danz. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

Pasal 16Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Cair dan Limbah B3 danPeningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :a. Seksi Pengelolaan Sampah;b. Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3; danc. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Paragraf 1Seksi Pengelolaan Sampah

Pasal 17

(1) Kepala Seksi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantuKepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektorPengelolaan Sampah yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah

untuk setiap kurun waktu tertentu;

18

c. pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah;d. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industry;e. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang

mampu diurai oleh proses alam;f. pembinaan pendaur ulangan sampah;g. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;h. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan

kemasan produk;i. pelaksanaan kebijakan penanganan sampah;j. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan

pemrosesan akhir sampah;k. penyediaan sarpras penanganan sampah;l. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;m. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem

pembuangan open dumping;n. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan

sampah;o. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir

sampah;p. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan

kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;

q. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;r. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yangdiselenggarakan oleh swasta;

s. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampahdan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

t. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badanusaha);

u. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaansampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

v. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang PengelolaanSampah;

w. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan Sampah; danx. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas seksi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut :a. menyusun informasi pengelolaan sampah;b. menetapkan target pengurangan sampah dan prioritas jenis

sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;c. melaksanakan kebijakan pengurangan sampah;d. melaksanakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada

produsen/industry;e. melaksanakan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;f. melaksanakan pembinaan pendaur ulangan sampah;g. melaksanakan penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;h. melakukan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk

dan kemasan produk;i. merumuskan kebijakan penanganan sampah;j. melaksanakan Koordinasi pemilahan, pengumpulan,

pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;k. melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;

19

l. melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPAsampah;

m. melakukan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhirdengan sistem pembuangan open dumping;

n. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggapdarurat pengelolaan sampah;

o. melaksanakan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatanpemrosesan akhir sampah;

p. melaksanakan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dankemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;

q. melakukan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaansampah;

r. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahansampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;

s. melaksanakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutansampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan olehswasta;

t. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badanusaha);

u. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaansampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

v. menyusun rencana program dan kegiatan bidang PengelolaanSampah;

w. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan Sampah;dan

x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3

Pasal 18

(1) Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3 mempunyaitugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahandi sektor Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3 yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3menyelenggarakan fungsi:a. pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan danpencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

b. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalamsatu daerah Kabupaten;

c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanansementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

d. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutanlimbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan)dalam satu daerah Kabupaten;

e. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;f. pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan

alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;

20

g. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalamsatu daerah Kabupaten;

h. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;i. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan,

pengangkutan dan penimbunan limbah B3;j. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Pengelolaan

Limbah Cair dan Limbah B3;k. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan Limbah Cair

dan Limbah B3; danl. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala seksi Pengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan

sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan danpencabutan) dalamsatu daerah Kabupaten;

b. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalamsatu daerah Kabupaten;

c. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanansementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;

d. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan danpengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahandan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;

e. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah B3;f. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan

alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;g. melaksanakan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam

satu daerah Kabupaten;h. melaksanakan perizinan penguburan limbah B3 medis;i. melaksanakan Pemantauan dan pengawasan terhadap

pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbahB3;

j. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidangPengelolaan Limbah Cair dan Limbah B3;

k. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Pengelolaan LimbahCair dan Limbah B3; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 19

(1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyaitugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahandi sektor Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidupmenyelenggarakan fungsi :a. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum

adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifanlokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b. pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat,

21

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;e. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;f. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau

pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

g. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokalatau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan danpendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait PPLH;

i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;

k. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;

l. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;m. pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;n. pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;o. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;p. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;q. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;r. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;s. pengembangan jenis penghargaan LH;t. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;u. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;v. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;w. pemberian Dukungan program dengan penghargaan tingkat

provinsi dan nasional ;x. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup;y. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup; danz. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan

masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuantradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;

b. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokalatau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait denganPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

22

c. melaksanakan Penetapan tanah ulayat yang merupakankeberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHAterkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

d. melaksanakan komunikasi dialogis dengan MHA;e. melaksanakan pembentukan panitia pengakuan masyarakat

hukum adat;f. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil MHA,

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

g. melaksanakan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

h. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokalatau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

i. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA,kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

j. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;

k. menyiapkan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionalterkait PPLH;

l. melaksanakan pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;m. melaksanakan pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;n. melaksanakan diklat dan penyuluhan LH;o. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;p. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;q. melaksanakan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;r. melakukan penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;s. mengembangkan jenis penghargaan LH;t. melaksanakan penyusunan kebijakan tata cara pemberian

penghargaan LH;u. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;v. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;w. mendukung program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan

nasional;x. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Peningkatan

Kapasitas Lingkungan Hidup;y. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Peningkatan Kapasitas

Lingkungan Hidup; danz. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Bagian KelimaBidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 20

(1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganHidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakanurusan pemerintahan di bidang Pengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dantugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganHidup menyelenggarakan fungsi :

23

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Pencemarandan Kerusakan Lingkungan Hidup;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LingkunganHidup;

c. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dannon institusi;

f. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunanrencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasirencana pengelolaan kawasan TAHURA;

g. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan,pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;

h. penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakatdi dalam dan sekitar kawasan TAHURA;

i. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

j. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak danpemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakanlingkungan hidup kepada masyarakat;

k. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi danrestorasi) kerusakan lingkungan;

l. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;m. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragamanhayati; dan

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran danKerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagai berikut:


b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidangPengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. mengelola rencana dan program kerja di bidang PengendalianPencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaskepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;



g. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dannon institusi;

h. menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan

24

rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasirencana pengelolaan kawasan TAHURA;

i. menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan,pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;

j. menyiapkan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakatdi dalam dan sekitar kawasan TAHURA;

k. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

l. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensidampak dan pemberian peringatan akan pencemaran ataukerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

m. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasidan restorasi) kerusakan lingkungan;

n. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;o. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakankeanekaragaman hayati;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; danq. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup,terdiri dari :a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;b. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan; danc. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Paragraf 1Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pasal 22

(1) Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyaitugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahandi sektor Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkunganmenyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;c. penentuan baku mutu lingkungan;d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dannon institusi;

e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

f. penentuan baku mutu sumber pencemar;

25

g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak danpemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakanlingkungan hidup kepada masyarakat;

h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemarinstitusi dan non institusi;

i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dannon institusi;

j. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasisumber pencemar institusi dan non institusi;

k. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratoriumlingkungan);

l. penyusunan rencana program dan kegiatan PengendalianPencemaran Lingkungan;

m. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian PencemaranLingkungan; dan

n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non

institusi;b. melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanahc. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan;d. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dannon institusi;

e. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan noninstitusi;

f. melaksanakan penentuan baku mutu sumber pencemar;g. melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran ataukerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

h. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan terhadapsumber pencemar institusi dan non institusi;

i. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusidan non institusi;

j. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasisumber pencemar institusi dan non institusi;

k. meningkatkan penyediaan sarpras pemantauan lingkungan(laboratorium lingkungan);

l. menyusun rencana program dan kegiatan bidang PengendalianPencemaran Lingkungan;

m. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang PengendalianPencemaran Lingkungan; dan

n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan

Pasal 23

(1) Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kehutananmempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusanpemerintahan di sektor Kerusakan Lingkungan dan Kehutanan yangmenjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskankepada daerah.

26

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Kehutananmenyelenggarakan fungsi :a. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;b. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;c. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan

teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunanrencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasirencana pengelolaan kawasan TAHURA;

d. penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan,pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;

e. penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakatdi dalam dan sekitar kawasan TAHURA;

f. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasianserta penghentian) kerusakan lingkungan;

g. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi danrestorasi) kerusakan lingkungan;

h. penyusunan rencana program dan kegiatan KerusakanLingkungan dan Kehutanan;

i. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Kerusakan Lingkungandan Kehutanan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan danKehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;b. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;c. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi,

pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;d. menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan

teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunanrencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasirencana pengelolaan kawasan TAHURA;

e. menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbinganteknis perlindungan, pencengahan dan pengendalian kerusakan,pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dikawasan TAHURA;

f. menyiapkan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakatdi dalam dan sekitar kawasan TAHURA;

g. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penutupan kawasanTAHURA;

h. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan penangkaran gunapengembangbiakan satwa atau perbanyakan tumbuhan secarabuatan dan terkontrol;

i. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengembangan bina cintaalam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemTAHURA;

j. menyiapkan bahan dalam pelaksanaan pengelolaan daerahpenyangga TAHURA;

k. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasidan restorasi) kerusakan lingkungan;

l. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidangKerusakan Lingkungan dan Kehutanan;

m. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Kerusakan Lingkungandan Kehutanan; dan

27

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Pasal 24(1) Kepala Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangandaerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah .

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakanfungsi :a. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;b. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;c. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;d. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;f. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;g. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;h. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan

berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragamanhayati;

i. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasikeanekaragaman hayati;

j. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;k. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database

keanekaragaman hayati;l. penyusunan rencana program dan kegiatan Pemeliharaan

Lingkungan Hidup;m. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pemeliharaan Lingkungan

Hidup; dann. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan perlindungan sumber daya alam;b. melaksanakan pengawetan sumber daya alam;c. melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;d. melaksanakan pencadangan sumber daya alam;e. melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;f. melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi

GRK;g. melaksanakan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;h. melaksanakan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,

pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakankeanekaragaman hayati;

i. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaankonservasi keanekaragaman hayati;

j. melaksanakan penyelesaian konflik dalam pemanfaatankeanekaragaman hayati;

k. melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaandatabase keanekaragaman hayati;

l. menyusun rencana program dan kegiatan bidang PemeliharaanLingkungan Hidup;

28

m. melaksanakan koordinasi kegiatan Pemeliharaan LingkunganHidup; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Bagian KeempatBidang Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pasal 25

(1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman mempunyaitugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahandi bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukimanmenyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan daerah di bidang Perumahan Rakyat danPermukiman;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;

c. penyusunan rencana program dan kegiatan dibidang PerumahanRakyat dan Permukiman;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dibidang PerumahanRakyat dan Permukiman;

e. perumusan kebijakan perumahan;f. perumusan kebijakan kawasan permukiman;g. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan

sistem pembiayaan bidang perumahan (rumah umum, rumahkhusus, rumah negara, rumah komersil, dan rumah swadaya);

h. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;i. penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana

penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;j. pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan

pembiayaan bidang perumahan (rumah umum, serta rumahumum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan rumahswadaya);

k. pengendalian pemanfaatan dan pengendalian kawasanpermukiman;

l. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh danpermukiman kumuh;

m. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaanPSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;

n. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangpenyediaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengantugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :


b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidangPerumahan Rakyat dan Permukiman;

c. mengelola rencana dan program kerja di bidang Perumahan Rakyatdan Permukiman;

29

d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaskepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;



g. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyatdan Permukiman;

h. melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan danpengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan (rumahumum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, danrumah swadaya);

i. melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;j. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana

penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;k. melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyediaan

dan pembiayaan bidang perumahan (rumah umum, serta rumahumum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan rumahswadaya);

l. melakukan pengendalian pemanfaatan dan pengendalian kawasanpermukiman;

m. melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh;

n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaanPSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;

o. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; danq. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Pasal 26

Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, terdiri dari :a. Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Permukiman;b. Seksi Pengendalian Perumahan Rakyat dan Permukiman; danc. Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

Paragraf 1Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pasal 27(1) Kepala Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Permukiman

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusanpemerintahan di sektor Perencanaan Perumahan Rakyat danPermukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Permukimanmenyelenggarakan fungsi :a. pelaksanaan kebijakan perumahan;b. pelaksanaan kebijakan kawasan permukiman;c. pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan

sistem pembiayaan bidang perumahan (rumah umum, rumahkhusus, rumah negara, rumah komersil, dan rumah swadaya);

30

d. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;e. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan

Perumahan Rakyat dan Permukiman;f. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan Perumahan

Rakyat dan Permukiman; dang. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan

Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melaksanakan kebijakan perumahan;b. melaksanakan rehabilitasi rumah korban bencana dan penyediaan

perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi programpemerintah daerah;

c. melaksanakan kebijakan kawasan permukiman;d. menyusunan perencanaan teknis kawasan permukiman, renovasi,

rehabilitasi dan perawatan terhadap kawasan permukiman;e. melakukan pendataan dan perencanaan penyediaan dan

pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan (rumahumum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil, danrumah swadaya);

f. Melakukan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;g. Menetapkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan

yang ditetapkan dalam RTRW;h. Mengeluarkan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan

kawasan permukiman;i. Mengkoordinir penataan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha;j. Memproses persyaratan administrasi dan teknis setiap urusan

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas kawasan permukiman;k. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang Perencanaan

Perumahan Rakyat dan Permukiman;l. Melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Perencanaan

Perumahan Rakyat dan Permukiman; danm. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


Paragraf 2Seksi Pengendalian Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pasal 28

(1) Kepala Seksi Pengendalian Perumahan Rakyat dan Permukimanmempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusanpemerintahan di sektor Pengendalian Perumahan Rakyat danPermukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugaspembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Pengendalian Perumahan Rakyat dan Permukimanmenyelenggarakan fungsi :a. pegendalian, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan


b. pengendalian pemanfaatan dan pengendalian kawasanpermukiman;

c. pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh danpermukiman kumuh;

31

d. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang PengendalianPerumahan Rakyat dan Permukiman;

e. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Pengendalian PerumahanRakyat dan Permukiman; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuaidengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala seksi Pengendalian Perumahan Rakyat danPermukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. melakukan pegendalian, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan


b. melakukan pengendalian pemanfaatan dan pengendalian kawasanpermukiman;

c. memanfaatkan dan mengendalikan kawasan permukiman sesuaidengan yang ditetapkan dalam RTRW;

d. melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahankumuh dan permukiman kumuh;

e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan bidangPengendalian Perumahan Rakyat dan Permukiman;

f. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang PengendalianPerumahan Rakyat dan Permukiman; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

Pasal 29(1) Kepala Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahandi sektor Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang menjadikewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepadadaerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Kepala seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umummenyelenggarakan fungsi :a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan

PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang

penyediaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman;c. penyusunan rencana program dan kegiatan Prasarana, Sarana,

dan Utilitas Umum;d. pelaksanaan koordinasi kegiatan bidang Prasarana, Sarana, dan

Utilitas Umum; dane. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.(3) Uraian tugas Kepala seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan

PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;b. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di

bidang penyediaan PSU perumahan dan Kawasan Permukiman;c. melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan

hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaanprasarana, sarana, dan utilitas umum PSU tingkat kemampuankecil;

32

d. melaksanakan pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum(PSU) Perumahan dan untuk Peningkatan Kualitas KawasanPermukiman;

e. mengendalikan dan mengawasi penyediaan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal;

f. menyusun rekomendasi kesesuaian dan kelayakan huniankawasan permukiman serta keterpaduan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum (PSU);

g. menyusun dan memeriksa perletakan fasilitas sosial dan fasilitasumum pada kawasan perumahan untuk pemanfaatan danpengendalian kawasan permukiman;

h. menyusun dan memeriksa rancangan ruang terbuka, penghijauan(open space);

i. menyusun rencana program dan kegiatan bidang Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum;

j. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Bagian KetujuhUnit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 30

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTpada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut denganPeraturan Bupati tersendiri.

Bagian KedelapanKelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakansebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengankebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal31 peraturan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatanfungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai denganbidang keahlian dan keterampilan.

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatursesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

33

BAB VTATA KERJABagian Kesatu

UmumPasal 33

(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana urusan bidanglingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman danbidang kehutanan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan olehKepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.

(2) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratifberada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalammelaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, wajibmemimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugaskepada bawahan.

(5) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk,perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakantugas yang diberikan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya.

(6) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugasberkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bagian KeduaPelaporanPasal 34

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentangpelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktukepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepadaatasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat padawaktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi daribawahan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebihlanjut dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya,berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian KetigaHak Mewakili

Pasal 35Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili olehSekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinasberhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikanbidang tugas dan/atau senioritas kepangkatan.

BAB VIKEPEGAWAIAN

Pasal 36Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakanpembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

34

BAB VIIESELONERING

Pasal 37(1) Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara

eselon II.b.(2) Sekretaris adalah Jabatan Administrator setara eselon III.a.(3) Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator setara eselon III.b.(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas

setara eselon IV.a.

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 38(1) Peraturan Bupati ini berlaku efektif tahun 2017.(2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lima

Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan FungsiEselon III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Badan Lingkungan HidupKabupaten Lima Puluh Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenLima Puluh Kota.

Ditetapkan di SarilamakPada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBIDiundangkan di SarilamakPada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YENDRI TOMAS

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTADINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : 63 TAHUN 2016DAN PERMUKIMAN TENTANG :KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPALA

BIDANGPENATAAN DAN PENAATAN PPLH

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALSUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIANPROGRAM DAN PELAPORAN

SUB BAGIANKEUANGAN

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGASDAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINASLINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYATDAN PERMUKIMAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONALKELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

BIDANGPENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH

CAIR DAN LIMBAH B3 DANPENINGKATAN KAPASITAS LH

BIDANGPERUMAHAN RAKYAT DAN

PERMUKIMAN

BIDANGPENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN KERUSAKAN LH

Diundangkan di Sarilamak Ditetapkan di SarilamakPada Tanggal 14 Desember 2016 Pada Tanggal 14 Desember 2016

ttd.

SEKRETARIS DAERAH BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

BIDANGPENATAAN DAN PENAATAN PPLH

SEKSIPENGADUAN DAN PENYELESAIAN

SENGKETA LINGKUNGAN

SEKSIPENEGAKAN HUKUM

LINGKUNGAN

SEKSIPERENCANAAN KAJIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

UPTUPTUPT

BIDANGPENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH

CAIR DAN LIMBAH B3 DANPENINGKATAN KAPASITAS LH

SEKSIPENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN

LIMBAH B3

SEKSIPENINGKATAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

SEKSIPENGELOLAAN SAMPAH

BIDANGPERUMAHAN RAKYAT DAN

PERMUKIMAN

SEKSIPENGENDALIAN PERUMAHANRAKYAT DAN PERMUKIMAN

SEKSIPRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM

SEKSIPERENCANAAN PERUMAHANRAKYAT DAN PERMUKIMAN

BIDANGPENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN KERUSAKAN LH

SEKSIPENGENDALIAN KERUSAKAN

LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN

SEKSIPEMELIHARAAN LINGKUNGAN

HIDUP

SEKSIPENGENDALIAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN


KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERI FORTUNA, SH

UPTUPTUPTUPTUPTUPT



ERI FORTUNA, SH

UPTUPTUPTUPTUPTUPT


ttd.

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTATAHUN 2016 NOMOR 65

IRFENDI ARBI

ttd.

YENDRI TOMAS



ERI FORTUNA, SH



ERI FORTUNA, SH

(63) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman.pdf(63) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman(1).pdf

SALINAN - Home - JDIH · 2018. 5. 15. · lingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman, dan kehutanan. (2) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman dipimpin oleh

Documents