LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN … · cita-cita Bangsa dan Negera Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanTahun 2018 dimaksudkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

2019

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl.Lintas Kalimantan Km.88 Email. [email protected] Pulang Pisau 74811

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. DAFTAR ISI ........................................................................................................... i

I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ......................................................................................... 1

1.2 Maksud dan Tujuan .................................................................................. 1

1.3 Aspek Strategis ......................................................................................... 2

1.4 Kelembagaan ............................................................................................. 3

1.5 Struktur Organisasi .................................................................................... 3

1.6 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................... 5

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .......................................... 20

2.1 Pernyataan Visi dan Misi ......................................................................... 20

2.2 Tujuan dan Sasaran Stratejik ..................................................................... 21

2.3 Rencana Kinerja Tahun 2018 .................................................................... 25

2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2018 ................................................................. 26

III. AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 28

3.1 Hasil Pengukran Kinerja ............................................................................. 28

3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2018 .................................... 31

IV. PENUTUP .......................................................................................................... 38

4.1 Kesimpulan ................................................................................................ 38

4.2 Saran-saran ................................................................................................ 38

1

LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sitem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencpai sasarn dan tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahanmempunyai fungsi : a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dan Penataan Ruang. b. Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang c. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan.

1.2 Maksud dan Tujuan Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan (LKIP) merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah melalui Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita Bangsa dan Negera

Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanTahun 2018 dimaksudkan untuk menggambarkan Kinerja Dinas selaku Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2018.

LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanTahun 2018, disusun dengan dengan tujuan :

2


1. Sebagai pertanggung jawaban Kinerja Dinas dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

2. Menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatan kinerja Dinas DISPERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau dimasa yang akan datang.

1.3 Aspek Strategis

Sebagai instansi teknis, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Pulang Pisau didalam menjalankan tugas pembangunan, pembinaan, dan pemeliharaan sektor ke dinas an, maka dituntut untuk dapat menyusun program dan rencana statejik pembangunan yang menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan Kabupaten Pulang Pisau guna pencapaian visi :” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau “.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2013 – 2018 telah menetapkan prioritas bidang infrastruktur pada misi utama yaitu Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan terkondisinya jalan dan jembatan dalam kondisi baik, serta pemenuhan sarana dan prasarana bidang kebinamargaan untuk pengembangan wilayah, kelancaran transportasi barang/jasa dan manusia, Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, dan pembuatan infrastruktur sumber daya air untuk pertanian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulang Pisau

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau sangat mendukung pencapaian visi-misi Daerah Kabupaten Pulang Pisau ini melalui ”core business” dengan kewenangan dibidang Infrastruktur, Lingkungan Hidup, Permukiman dan Prasarana Wilayah. Dalam menyikapi visi-misi daerah, maka isu stratejik yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana Ke dinas an yang berkualitas sehingga dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perwujudan visi-misi Kabupaten Pulang Pisau.

3


Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Capaian Pembangunan Infrastruktur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018

1.4 Kelembagaan Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja

Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau. Kelembagaan menyangkut aspek

organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

1.5 Struktur Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04).

Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati Kabupaten Pulang Pisau dalam menentukan Kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau perlu dukungan secara komprehensif dari pejabat dan staf yang baik dan berkualitas serta tenaga profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan Pasal 2

No. Uraian Satuan Tahun 2018

1 2 3 4

1 Rumah Tidak Layak Huni Unit 10.132

2 Jumlah Backlog Perumahan Unit 22.690

3 Jumlah PSU Unit 1

4 Rumah Layak Huni Unit 12.315

5 Panjang Jalan Lingkungan Km 3,10

6 Panjang Drainase Km 0,118

7 Jumlah Pembangunan Jembatan Buah 6

4


Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 37 Tahun 2016 terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat Dinas, 3 (tiga) Bidang serta kelompok jabatan fungsional yaitu :

a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang-bidang d. Kelompok Jabatan Fungsional

a) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris membawahi : 1) Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program ; 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi : 1) Seksi Perencanaan Perumahan; 2) Seksi Perumahan Perkotaan; 3) Seksi Perumahan Perdesaan;

c) Bidang Kawasan Permukiman di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi : 1) Seksi Perencanaan Tata Kota; 2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; 3) Seksi Penataan Bangunan Dan Lingkungan;

d) Bidang Pertanahan di Pimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi : 1) Seksi Perencanaan Pertanahan; 2) Seksi Permasalahan Dan Inventarisasi Tanah; 3) Seksi Pengadaan Tanah;

Dalam menunjang pelaksaan tugas, wewenang dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah pegawai berdasarkan golongan : a. Golongan IV/b : 2 orang b. Golongan IV/a : 1 orang c. Golongan III/d : 4 orang d. Golongan III/c : 2 orang e. Golongan III/b : 1 Orang f. Golongan III/a : 2 Orang g. Golongan II/d : 1 Orang h. Golongan II/b : 1 Orang

2. Jumlah pegawai menduduki jabatan struktural : a. Eselon II.b : 1 orang b. Eselon III.a : 1 orang c. Eselon III.b : 2 orang

5


d. Eselon IV.a : 6 orang e. Staff : 4 orang f. Tenaga Kontrak : 15 orang

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan umum (formal) a. Pasca Sarjana (S2) : 5 orang b. Sarjana (S1) : 10 orang c. Sarjana Muda (D3) : 1 orang d. SLTA : 12 orang

Adapun Bagan/ Strukur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

1.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

2. Perumusan dan menyiapkan kebijakan di bidang administrasi dan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan penyusunan program dan pelaporan;

3. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

4. Perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

5. Perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

6. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

8. Penjabaran program kerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

6


9. Pelaksanaan koordinasi Pelayanan dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/satuan kerja terkait lainnya; 11. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang

Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; dan 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penetapan program kerja dan perencanaan kegiatan Dinas;

2. Perumusan perencanaan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

3. Perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

4. Pembinaan Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

5. Pengarahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.

7. Pengendalian urusan administrasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

8. Pembinaan, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

9. Pembinaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

7


10. Penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

11. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

12. Pelaporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan kepada atasan; dan

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanaan

sebagian fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di bidang kesekretariatan yang meliputi Urusan Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, Keuangan, dan Penyusunan Program. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Pengoordinasian kegiatan; 2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran; 3. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan; 4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

5. Penyelengaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program

Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai tugas membantu pimpinan dalam Penyusunan Program dan Pengolahan Data. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

8


3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Keuangan dan Penyusunan Program;

5. Menyusun dan mengolah hasil survey dan investigasi teknis dari masing-masing Bidang;

6. Melakukan perencanaan program untuk masing- masing Bidang;

7. Mengkoordinasikan standar teknis Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

8. Melakukan evaluasi dan pengendalian;

9. Menghimpun laporan dari masing-masing Bidang; 10. Membuat Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan;

11. Menyusun Program dan Data sesuai tugas dan kewenangannya;

12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Program dan Pelaporan kepada Sekretaris; dan

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi kepegawaian, surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, hubungan masyarakat, dokumentasi serta pengelolaan urusan perlengkapan, perawatan rumah tangga dan pemeliharaan barang- barang inventaris. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; 2. Membagi tugas kepada para bawahan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian; 3. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian; 4. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian; 5. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan Pengurus Barang; 6. Menyusun Rencana Kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan teknis serta melaksanakan administrasi perlengkapan;

7. Memeriksa dan menyeleksi naskah hasil kerja staf dilingkungannya untuk menghindari kekeliruan;

8. Menyusun DUK, Kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi dan cuti PNS;

9


9. Memprogramkan kesejahteraan pegawai dan penyiapan administrasi Diklat;

10. Menyiapkan pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan serta urusan kesekretariatan;

11. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, dokumentasi, kehumasan dan protokol;

12. Menyelenggarakan pemeliharaan peralatan; 13. Menyelenggarakan pengendalian tugas dinas; 14. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian; 15. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan

kepada Sekretaris; dan 16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

e. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan

melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Bidang Perumahan yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perumahan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Pengelolaan opini dan aspirasi publik skala daerah; 1. Penyusunan program dan kegiatan di Bidang Perumahan; 2. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan dan

pembiayaan perumahan; 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas penyediaan dan pembiayaan

rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pembiayaan perumahan;

6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

7. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Perumahan;

8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

10


9. Pelaksanaan rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan bangunan perumahan milik pemerintah;

10. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan 11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

f. Seksi Perencanaan Perumahan

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi Perencanaan Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Perencanaan Perumahan;

2. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;

3. Meneliti dan memproses persyaratan adaministarasi dan teknis setiap permohonan rencana pembangunan perumahan;

4. Meneliti perolehan tanah yang ditinjau dengan dasarhukum untuk pemilikan atau pemanfaatanya;

5. Meneliti rencana tata letak bangunan perumahan dengan memperhatikan tata lingkungan;

6. Meneliti rancangan bangunan untuk perumahan yang memperhitungkan fungsi bangunan kuat konstruksi, layak kesehatan, kebakaran tidak memberikan dampak negatif pada lingkungan;

7. Memberikan pertimbangan untuk menetapkan atau penolakan permohonan rencana perumahan;

8. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perencanaan Perumahan;

9. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Perumahan kepada Kepala Bidang; dan

10. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

g. Seksi Perumahan Perkotaan

Seksi Perumahan Perkotaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Perumahan Perkotaan.

11


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Perumahan Perkotaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Perumahan Perkotaan; b. Melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan prasarana

perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perkotaan; c. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis

dibidang prasarana perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perkotaan;

d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dibidang prasarana perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perkotaan;

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan serta pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di perkotaan;

f. Melaksanakan fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) bidang perumahan di tingkat kota;

g. Menyusun fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan terutama bagi MBR di perkotaan;

h. Melaksanakan fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa di perkotaan;

i. Melaksanakan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan penyiapan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Perumahan Perkotaan;

j. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perumahan Perkotaan

sesuai tugas dan kewenangannya; l. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perumahan Perkotaan kepada Kepala

Bidang; dan m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

h. Seksi Perumahan Perdesaan

Seksi Perumahan Perdesaan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Perumahan Perdesaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Perumahan Perdesaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Perumahan Perdesaan;

12


2. Melaksanakan kegiatan pengembangan pembangunan prasarana perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perdesaan;

3. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang prasarana perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perdesaan;

4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dibidang prasarana perumahan umum, komersial, swadaya dan khusus di perdesaan;

5. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan, kebijakan, strategi serta program di bidang perumahan serta pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan di perdesaan;

6. Menyusun fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam rangka penyediaan perumahan terutama bagi MBR di perdesaan;

7. Melaksanakan fasilitasi bantu an pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa di perdesaan;

8. Melaksanakan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan penyiapan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Perumahan perdesaan;

9. Melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 10. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perumahan

Perdesaan sesuai tugas dan kewenangannya; 11. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perumahan Perdesaan kepada Kepala

Bidang; dan 12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

i. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan dan

melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Bidang Permukiman yang meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1. Penyusunan rencana kerja di Bidang permukiman; 2. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran kerja bidang; 3. Penyusuan bahan petunjuk teknis dan pembinaan dalam penyusunan

perencanaan permukiman; 4. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan di Bidang Permukiman;

13


5. Pengkoordinasian dan mengawasi pelaksanaan tugas kepala seksi; 6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kepada Instansi terkait dalam

Bidang Permukiman; 7. Pelaksanaan kegiatan perencanaan untuk pembangunan, rehabilitasi

sarana di Bidang Permukiman; 8. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang

Permukiman; dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

j. Seksi Perencanaan Tata Kota Seksi Perencanaan Tata Kota mempunyai tugas membantu pimpinan

dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Perencanaan Tata Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Perencanaan Tata Kota mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Perencanaan Tata Kota;

2. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Permukiman;

3. Mengumpulkan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang permukiman;

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf

di seksi Perencanaan Tata Kota;

5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang permukiman;

6. Melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengawasan dan pengendalian pengembangan kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba) bidang permukiman di kota;

7. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

permukiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang permukiman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang permukiman;

10. Melaksanakan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan penyiapan

bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Kawasan Permukiman;

11. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perencanaan Tata Kota sesuai tugas dan kewenangannya;

14


12. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Tata Kota kepada Kepala Bidang; dan


k. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;

b. Melaksanakan urusan penyusunan pedoman umum dan pedoman teknis perencanaan pembangunan pengembangan permukiman sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan urusan survey, desain teknis, analisa, perhitungan rencana angaran biaya (RAB) untuk pengembangan Permukiman;

d. Melakukan urusan penertiban perumahan; e. Melaksanakan urusan pengembangan dan pemeliharaan bangunan

pemerintah swasta dan masyarakat; f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengembangan

Kawasan Permukiman sesuai tugas dan kewenangannya; g. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman

kepada Kepala Bidang; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

l. Penataan Bangunan dan Lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas membantu

pimpinan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kiiteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Penataan Bangunan dan

Lingkungan;

15


2. Mengumpulkan dan Mengolah data perencanaan teknis bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;

3. Melaksanakan monitoring, penyusunan bah an evaluasi dan penyiapan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

4. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;

5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan . tugas pokok dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;

6. Melaksanakan teknis pemeriksaan berkala bangunan serta pendataan dan bangunan yang menjadi aset dan kewenanangan daerah bekerjasama dengan SKPD yang membidangi aset daerah;

7. Melaksanakan tertib penyelenggaran bangunan yang menjamin kehandalan teknis dan konstruksi bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai dengan pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan;

8. Menyusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); 9. Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan dan

lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal; 10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang penataan

bangunan dan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungannya Menyusun konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penataan bangunan dan lingkungan;

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penataan bangunan dan lingkungan;

12. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan orang sesuai tugas dan kewenangannya;

13. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Kepala Bidang; dan


m. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Bidang Pertanahan yang meliputi penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

16


pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pertanahan; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas penyediaan dan pembiayaan

Pertanahan umum, Pertanahan khusus, dan Pertanahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;

3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan Pertanahan;

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pembiayaan Pertanahan;

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan Pertanahan;

6. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pertanahan;

7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan dan pembiayaan Pertanahan;

8. Pelaksanaan rehabilitasi pemeliharaan dan perawatan pertanahan milik pemerintah;

9. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pertanahan; dan

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

n. Seksi Perencanaan Pertanahan Seksi Perencanaan Pertanahan mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Perencanaan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Perencanaan Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Perencanaan Pertanahan; 2. Menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja di seksi pertanahan; 3. Menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kerja (RENJA) seksi pertanahan; 4. Menyusun pembentukan panitia pengadaan dan melaksanakan pengadaan

tanah serta melakukan sosialisasi untuk pembangunan kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

17


5. Melaksanakan inventarisasi tanah baik yang akan terkena maupun yang sudah terbangun pembangunan untuk umum;

6. Mengkaji dan merumuskan penyelesaian sengketa tanah garapan maupun aset pemerintah daerah;

7. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian hasil kegiatan urusan pelayanan pertanahan;

8. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan tanah milik daerah; 9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota

tentang pembangunan perumahan, bukan perumahan dan gedung sesuai dengan penataan pertanahan di kota;

10. Melaksanakan monitoring, penyusunan bahan evaluasi dan penyiapan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Seksi Pertanahan;

11. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Perencanaan Pertanahan sesuai tugas dan kewenangannya;

12. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Pertanahan kepada Kepala Bidang; dan


o. Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah

Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah mempunyai tugas membantu pimpinan melaksanakan kegiatan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1. Menyusun usulan rencana kegiatan pada Seksi Permasalahan dan

Inventarisasi Tanah; 2. Menginventarisir tanah aset Pemerintah Daerah; 3. Menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja untuk

kepentingan pembangunan; 4. Menginventarisir dan mengidentifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan

tanaman pangan semusim; 5. Mengkompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta

wilayah tanah usaha, peta persediaan tanah, RT, RW dan rencana pembangunan;

6. Menyusun draft final rencana kegiatan penggunaan tanah;

18


7. Melakukan Koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait;

8. Melakukan sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait;

9. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah sesuai tugas dan kewenangannya;

10. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Permasalahan dan Inventarisasi Tanah kepada Kepala Bidang; dan

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

p. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi Pengadaan Tanah mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Seksi Pengadaan Tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Seksi Pengadaan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut : 1. Menyusun usulan kegiatan pada Seksi Pengadaan Tanah; 2. Memproses kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk asset Daerah

sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan asset dengan berita acara; 3. Memproses pengadaan tanah untuk kepentingan/fasilitas umum; 4. Memproses sertifikasi tanah; 5. Memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retribusi tanah

serta ganti kerugian; 6. Melaksanakan tukar menukar asset Pemerintah Daerah; 7. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Seksi Pengadaan Tanah sesuai

tugas dan kewenangannya; 8. Melaporkan hasil kegiatan Seksi Pengadaan Tanah kepada Kepala Bidang;

dan 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan. 10. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-

undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan pertanahan pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim dan kepemilikan tanah.

19


STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KABUPATEN PULANG PISAU

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SEKSI PERUMAHAN PERKOTAAN

SEKSI PERUMAHAN PERDESAANSEKSI PENATAAN BANGUNAN DAN

LINGKUNGANSEKSI PENGADAAN TANAH

BIDANG PERUMAHAN BIDANG PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN

SEKSI PERENCANAAN PERUMAHAN SEKSI PERENCANAAN TATA KOTASEKSI PERENCANAAN

PERTANAHAN

UPTD BUPATI PULANG PISAU

SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI PERMASALAHAN DAN INVENTARISASI TANAH

20


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Pernyataan Visi dan Misi Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi-nya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau mempunyai Rencana Stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu 2019-2023. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis maka diharapkan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam rangka upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau. Dengan batasan tersebut, visi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dapat dijabarkan sebagai berikut : Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong alokasi Sumber daya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau sasaran yang ingin dicapainya. Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi menggambarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, dampak dan hasil yang diharapkan serta berbagai keunggulan yang ditawarkan.

“Terwujudnya perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau “

Visi : ” Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata

Ruang dan Permukiman untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau ”.

21


Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau melaksanakan misi yang jelas dan terintegrasi, yang dirumuskan sebagai berikut :

2.2 Tujuan Dan Sasaran Stratejik

2.2.1 Tujuan Strategik Mengacu kepada Visi dan Misi, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau telah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepannya, dan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi-misi yang telah ditetapkan, Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah: 1. Terwujudnya peningkatkan ketersediaan perumahan yang

terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

2. Terwujudnya peningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman.

3. Terwujudnya keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan.

4. Terbentuknya sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan.

Misi :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh menjadi lingkungan nyaman, sehat dan aman.

3. Membentuk keseimbangan antara perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan dengan di perdesaan.

4. Mengembangkan sistem kerjasama pembiayaan perumahan jangka panjang yang efisien akuntabel dan berkelanjutan.

22


2.2.2 Sasaran Strategik Sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau adalah merupakan penjabaran dari Fungsi Dinas secara keseluruhan, yang terinci, dapat dinilai dan terukur, yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka pendek (sasaran tahunan).

Sasaran tersebut meliputi sasaran dari masing-masing bidang yang terdiri dari : 1. Bidang Perumahan:

a. Tersusunnya rencana teknis bidang Perumahan b. Terlaksananya pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang

Perumahan. c. Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi/pemeliharaan berupa

penyiapan prasarana dan sarana Perumahan d. Terhimpunnya data di bidang Perumahan e. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Bidang Kawasan Permukiman a. Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan

dan jembatan Kabupaten dan Kecamatan b. Tersedianya pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis di bidang

ke-Kawasan Permukiman-an c. Terhimpunnya data dan Informasi Bidang ke Kawasan

Permukimanan d. Tersusunnya Rencana Program Pengelolaan Perkotaan e. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Perkotaan dan Kebersihan f. Terwujudnya Kota Pulang Pisau yang indah dan bersih

g. Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Pertanahan

a. Terbinanya pengaturan teknis dan pelaksanaan di Bidang Pertanahan

b. Terhimpunnya Data Bidang Pertanahan c. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka

pelaksanaan pekerjaan Pertanahan 4. Bidang Kesekretariatan

a. Terselenggaranya penataan administrasi surat menyurat dan ketatalaksanaan yang baik dan tertib

b. Terselenggarannya sistem administrasi di bidang kepegawaian c. Terselenggaranya penatausahaan keuangan yang meliputi

perencanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan

23


d. Terselenggaranya Sistem Pengelolaan dan Penatausahaan Barang/Inventaris dan peralatan

e. Tersusunnya data usulan program kegiatan Dinas yang merupakan kompilasi usulan dari masing-masing bidang

f. Terselenggaranya pelaporan fisik dan keuangan kegiatan dinas

2.2.3. Indikator Kinerja Indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 adalah Terlihat dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 1 2

1 Menurunkan luas Kawasan kumuh dan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni

Prosentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh dan bertambahnya jumlah rumah layak huni

2 Tertatanya kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tingkat Legalitas Kepemilikan Lahan dan Jumlah Penyelesaian Sengketa Lahan

3

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan pelaporan capaian kinerja

Prosentase administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, dan penatausahaan keuangan

2.2.4. Strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran)

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

a. Kebijakan Dalam rangka mewujudkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan PertanahanKabupaten Pulang Pisau yaitu Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan peningkatan persentase

24


legalitas kepemilikan lahan maka kebijakan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan perbaikan rumah layak huni 2. Penigkatan sarana prasarana perumahan 3. Sosialisasi tentang rumah sehat dan layak huni kepada masyarakat 4. Pemetaan kawasan berdasarakan sonasi tata ruang 5. Optimalisasi skema pembiayaan yang sudah ada 6. Penyusunan baseline dan deliniasi kawasan permukiman 7. Pembangunan sarana infrastruktur 8. Penyesuaian Permukiman dengan Pola Ruang Kabupaten 9. Pembangunan permukiman berwawasan lingkungan 10. Pendataan, inventarisasi dan identifikasi pertanahan 11. Sosialiasi peningkatan status hak atas tanah 12. Pengadaan tanah untuk fasum fasus

b. Program Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaan-nya, baik melalui APBD maupun APBN atau kerjasama dengan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pembangunan dibidang infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana, serta sinkronisasi tata ruang wilayah maka program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kab. Pulang Pisau 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6 Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong

25


2.3. Rencana Kinerja Tahun 2018 Untuk mengetahui keberhasilan dari implementasi rencana stratejik tahun

2018, seperti yang dijelaskan di atas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Pulang Pisau telah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Target tersebut dituangkan dalam dokumen rencana stratejik (Performance Plan) 2018.

Target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (Input, Output, dan Outcome) yang ada pada masing-masing kegiatan. Ikhtisar rencana Kinerja 2018 seperti terlihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Ikhtisar Rencana Kinerja Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

TARGET TAHUN 2018

KINERJA ANGGARAN (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) Menurunkan luas Kawasan kumuh dan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni

Pembangunan jalan dan jembatan

Panjang jalan lingkungan yang terbangun dan tingkat pelayanan jalan lingkungan yang meningkat

99,68% 6.831.310.000,00

Menurunkan luas Kawasan kumuh dan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni

Pembangunan Drainase/Gorong-gorong

��

99,62% 1.385.840.000,00

Terlaksananya komunikasi dan koordinasi pengelolaan data secara terpadu;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

99,34% 1.111.738.573,23

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%)

95,84% 204.725.900,00

26


Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dan kompeten

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)

99,84% 38.000.000,00

Tersedianya Pelaporan Data yang akuntabel dan akurat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Tercapainya kinerja SKPD Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau yang akuntabel (%)

100,00% 23.600.000,00

JUMLAH TOTAL 99,55% 9.595.214.473,23

2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dokumen penetapan kinerja Tahun 2018 memuat 6 program dengan 28 kegiatan. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah pencapain tujuan/sasaran. Uraian lebih lanjut mengenai dokumen penetapan kinerja yang berisi sasaran, target-target yang ingin dicapai dan alokasi anggaran yang disediakan pada Tahun 2018 terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas PERKIMTAN dapat dilihat pada Lampiran 1.

Selanjutnya terdapat 9 indikator kinerja utama (sesuai dokumen RPJMD tahun 2017-2018 ) yang dijadikan sebagai data utama pada LKIP Dinas PERKIMTAN terkait target kinerja pada tahun 2018. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2. 4 Indikator Kinerja Utama SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD

Target Capaian

Tahun 2017 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4)

1 Rumah Layak Huni (unit) - 12.315

2 Rumah Tidak Layak Huni (unit) - 10.132

27


Sumber : RPJMD Th. 2013-2018 dan Perbub No.02 Tahun 2014 tentang indikator kinerja utama Pemkab Pulang Pisau Th. 2013-2018

3 Jumlah Backlog Perumahan (unit) - 22.690

4 Jumlah PSU (unit) - -

5 Panjang Jalan Lingkungan (Km) - 3,10

6 Panjang Drainase (Km) - 0,118

7 Jumlah Pembangunan Jembatan (buah) - 6

8 Tingkat Legalitas Kepemilikan Lahan (%) - 10,28

9 Jumlah Penyelesaian Sengketa Lahan (kasus) - 2

28


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran pencapaian sasaran, masih terdapat beberapa sasaran yang indikatornya belum dapat terwujudkan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya indikator-indikator yang belum dapat terwujudkan secara optimal memberi pengaruh pada pencapaian sasaran yang kurang optimal pula. Sehingga secara langsung turut mempengaruhi pencapaian rencana kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahun 2018.

Untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, maka berikut ini kami sajikan tabel indikator setiap sasaran stratejik yang menjadi target kinerja dinas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Presentase Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)dan Kegiatan (Output)

Jumlah Indikator

Jumlah Indikator

yang Capaiannya sesuai

target

Prosen-tase

penca-paian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Menurunkan luas Kawasan kumuh dan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni

Pembangunan jalan dan jembatan

Panjang jalan lingkungan yang terbangun dan tingkat pelayanan jalan lingkungan yang meningkat

3 3 100.00%

Menurunkan luas Kawasan kumuh dan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni

Pembangunan Drainase/Gorong-gorong

Panjang drainase yang terbangun dan peningkatan panjang serta pembuangan aliran air tidak tersumbat

3 3 100.00%

Terlaksananya komunikasi dan koordinasi pengelolaan data secara terpadu;

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)

19 19 100.00%

Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;

Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur (%)

3 3 100.00%

29


Terciptanya sumber daya aparatur yang berkualitas dan kompeten

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya (%)

1 1 100.00%

Tersedianya Pelaporan Data yang akuntabel dan akurat

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan.

Tercapainya kinerja SKPD Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau yang akuntabel (%)

3 3 100.00%

Total

32

32 100.00%

Berdasarkan tingkat capaian sasaran tersebut di atas, tergambar bahwa kinerja

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjalan dengan sempurna. Tingkat capaian indikator sasaran adalah 32 indikator dari 32 indikator sasaran yang ada, dengan presentase pencapaian sebesar 100,00% sama dengan tahun sebelumnya dengan jumlah persentase yang sama mengingat pada awal pembentukan SKPD hanya terdapat kegiatan rutin yang di laksanakan.

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas DISPERKIMTAN Tahun

2018

Berdasarkan tingkat capaian sasaran Renstra tersebut diatas, tergambar bahwa

secara umum kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih sesuai harapan.

Prasarana infrastruktur yang telah dibangun melalui program tahunan Dinas DISPERKIMTAN Pulang Pisau tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan berfungsi bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Walaupun ada beberapa capaian

No. Indikator Target Realisasi

Tahun 2018 Tahun 2018 (1) (2) (3) (4)

1 Rumah Layak Huni (unit) 12.931 12.315

2 Rumah Tidak Layak Huni (unit) 10.740 10.132

3 Jumlah Backlog Perumahan (unit) 24.505 22.690

4 Jumlah PSU (unit) - -

5 Panjang Jalan Lingkungan (Km) 3,32 3,10

6 Panjang Drainase (Km) 0,123 0,118

7 Jumlah Pembangunan Jembatan (buah) 6 6

8 Tingkat Legalitas Kepemilikan Lahan (%) 10,42 10,28

9 Jumlah Penyelesaian Sengketa Lahan (kasus) 2 2

30


kinerja yang kurang dari target yang ditetapkan, karena keterbatasan anggaran dibanding luas cakupan wilayah.

Selanjutnya untuk realisasi dana program kegiatan yang dikelola Dinas

PERKIMTAN pada Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini: Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

dan PertanahanTahun 2018.

Berdasarkan 32 Program kegiatan yang dikelola, semuanya berjalan baik, namun

dari tingkat penyerapan dana sampai akhir tahun anggaran 2018 dari total alokasi dana sebesar Rp. 9.595.214.473,23,- terealisasi sebesar Rp. 9.552.389.990,00,- atau sebesar 99,55 % sehingga masih tersisa dana Rp. 42.824.483,23,-. Sisa dana tersebut sebagian besar berasal dari Program/ Kegiatan Bidang Kawasan Permukiman yaitu Program Pembangunan jalan dan Jembatan dan Pembangunan Drainase/Gorong-gorong. Sisa dana tersebut berasal dari sisa dana Pagu yang terjadi karena ada selisih dari Nilai Kontrak Paket Kegiatan dengan Nilai Pagu Anggaran yang sudah di tetapkan namun secara umum kegiatan fisik telah tercapai dengan baik.

No.

Jenis Pengeluaran

Pagu Dana (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Dana

(Rp)

Present Reals (%)

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.111.738.573,23 1.104.390.500,00 7.348.073,23 99,34%


204.725.900,00 196.218.490,00 8.507.410,00 95,84%

3

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

38.000.000,00 37.938.400,00 61.600,00 99,84%

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.600.000,00 23.600.000,00 21.708.400,00 100,00%

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 6.831.310.000,00 6.809.601.600,00 21.708.400,00 99,68%

6 Program Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong

1.385.840.000,00 1.380.641.000,00 5.199.000,00 99,62%

TOTAL 9.595.214.473,23 9.552.389.990,00 201.382.379,86 98,19%

31


3.2 Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja 2018 Secara umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Pulang Pisau telah melakukan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berdasarkan 4 sasaran stratejik yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan semuanya, namun keberhasilan dalam mewujudkan semua sasaran stratejik tersebut belumlah dapat terealisasi secara optimal.

Dari uraian kinerja kegiatan terlihat masih ada beberapa indikator kinerja yang belum terealisasi 100 %. Kondisi ini sebagian terlihat pada belanja modal yang melibatkan pihak ketiga didalam mewujudkan pencapain sasaran kegiatan tersebut, yang sampai saat penyusunan LKIP ini belum dapat diselesaikan. Sementara kegiatan yang bersifat pendukung kegiatan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja penunjang modal pada umumnya telah mencapai target yang ditentukan didalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pengendalian kegiatan fisik. Rincian analisis capaian masing-masing kegiatan stratejik dapat diuraikan sebagai berikut : A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari 15 kegiatan yang sasarannya adalah untuk mendukung operasionalisasi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau yang diemban. Untuk kegiatan ini membutuhkan pendanaan yang dimanfaatkan untuk keperluan operasional organisasi termasuk gaji/upah pegawai honorer/Tenaga kontrak.

Secara umum seluruh kegiatan yang ada dalam program ini terselenggara dengan baik dengan tingkat capaian fisik dan keuangan program ini adalah 99,34% dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 7.348.073,23 Adapun 14 kegiatan dalam program ini di alokasikan Dana sebesar Rp 1.111.738.573,23 dan yang terserap sebesar Rp 1.104.390.500,00 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan bahan logistik kantor 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14. Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah

32


Tabel 3.4. Realisasi dana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No

Program/Kegiatan Pagu DPA Realisasi

Jumlah Pengeluaran

Realisasi Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan

(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.111.738.573,23 1.104.390.500,00 1.104.390.500,00 99,34% 100,00% 7.348.073,23

1 Penyediaan jasa surat menyurat 304.494.800,00

304.494.800,00

304.494.800,00 100,00% 100,00% -

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 56.800.673,23

56.800.000,00

56.800.000,00 100,00% 100,00% 673,23

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 5.000.000,00

4.780.500,00

4.780.500,00 95,61% 100,00% 219.500,00

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan

19.140.000,00

18.520.000,00

18.520.000,00 96,76% 100,00% 620.000,00

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.250.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00 73,17% 100,00% 2.750.000,00

6 Penyediaan alat tulis kantor 21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00 100,00% 100,00% -

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30.000.000,00

29.905.000,00

29.905.000,00 99,68% 100,00% 95.000,00

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16.500.000,00

16.500.000,00

16.500.000,00 100,00% 100,00% -

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 68.821.100,00

68.821.100,00

68.821.100,00 100,00% 100,00% -

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6.200.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00 100,00% 100,00% -

11 Penyediaan bahan logistik kantor 90.532.000,00

89.966.600,00

89.966.600,00 99,38% 100,00% 565.400,00

12 Penyediaan makanan dan minuman 123.000.000,00

119.902.500,00

119.902.500,00 97,48% 100,00% 3.097.500,00

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 260.000.000,00

260.000.000,00

260.000.000,00 100,00% 100,00% -

14 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah 100.000.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00 100,00% 100,00% -

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan yakni : 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

Kegiatan yang berorientasi ke pembangunan sarana dan prasarana bangunan gedung untuk peningkatan pelayanan prima bagi masyarakat. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur ini mengelola dana keseluruhan sebesar Rp. 204.725.900,00 Realisasi sebesar Rp. 196.218.490,00 atau 95,84% dan Sisa Dana Rp. 8.507.410,00 Terlihat dalam tabel berikut :

33


Tabel 3.5. Realisasi dana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No

Program/Kegiatan

Pagu DPA Realisasi Jumlah

Pengeluaran Realisasi

Sisa Dana


(%) Fisik (%)

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8


204.725.900,00

196.218.490,00

196.218.490,00 95,84% 100,00%

8.507.410,00

1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

70.000.000,00

68.944.140,00

68.944.140,00 98,49% 100,00%

1.055.860,00

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

62.509.000,00

62.509.000,00

62.509.000,00 100,00% 100,00%

-

3 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

65.016.900,00

59.965.350,00

59.965.350,00 92,23% 100,00%

5.051.550,00

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program kegiatan ini terfokus pemberian tambahan pengetahuan kepada para aparat/staf SKPD untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional maupun untuk jenjang struktural berupa diklat struktural bagi para aparat SKPD Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau. Diharapkan dengan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)/kursus pengetahuan teknis dan fungsional akan meningkatkan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur SKPD, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan bidang tugas masing-masing.

Capaian kinerja fisik dan keuangan untuk kegiatan ini dinilai cukup berhasil karena penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk ini sebesar 99,84 % atau sebesar Rp. 37.938.400,00 dari total anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 Kegiatan ini sudah dilaksanakan dan diikuti oleh aparat SKPD berupa pelatihan, BIMTEK dan lain-lain. Resapan anggaran dari kegiatan pada program ini dinilai cukup berhasil karena hanya menyisakan dana sebesar Rp. 61.600,00

Alokasi dana dan tingkat capaian kinerja untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dapat dilihat pada tabel realisasi berikut :

Tabel 3.6. Realisasi dana Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No

Program/Kegiatan



Sisa Dana


(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

38.000.000,00

37.938.400,00

37.938.400,00 99,84% 100,00%

61.600,00

34


1

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

38.000.000,00 37.938.400,00 37.938.400,00 99,84% 100,00% 61.600,00

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan utama yang pada intinya adalah

kegiatan pelaporan dan penyusunan program kerja dari SKPD yakni : 1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3. Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja serta

laporan realisasi fisik dan keuangan ini sebagai gambaran kinerja SKPD terhadap realisasi program pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, dan sebagai data/informasi didalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bupati terhadap penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pembangunan infrastruktur yang dikelola SKPD Dinas PERKIMTAN Kabupaten Pulang Pisau.

Alokasi dana untuk ketiga kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 23.600.000,00 ketiga kegiatan tersebut sudah mencapai target, dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi keuangan mencapai nilai sebesar 100,00 %, sebagaimana tabel realisasi berikut :

Tabel 3.7. Realisasi dana Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

No

Program/Kegiatan



Sisa Dana


(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 100,00% 100,00% -

1 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 100,00% 100,00% -

2 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00% 100,00% -

3 Penyusunan Dokumen LAKIP/ RENJA

7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 100,00% 100,00% -

35


E. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ini terdiri dari 4

(empat) kegiatan yakni : 1. Pembangunan Jalan 2. Pembangunan Jembatan 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Peningkatan Jalan Lingkungan

Program ini teralokasi dana keseluruhan sebesar Rp. 6.831.310.000,00 Dari total dana yang dialokasikan, telah terserap dana sebesar Rp. 6.809.601.600,00 atau sebesar 99,68% dan sisa dana sebesar Rp. 21.708.400,00 secara umum kinerja program ini telah tercapai dengan baik dengan capaian kinerja 99,68% realisasi anggaran program pembangunan jalan dan jembatan untuk keempat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi dana Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

No

Program/Kegiatan Pagu DPA Realisasi

Jumlah Pengeluaran

Realisasi Sisa Dana

(Rp) (Rp) (Rp) Keuangan (%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

5 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6.831.310.000,00

6.809.601.600,00

6.809.601.600,00 99,68% 100,00%

21.708.400,00

1 Pembangunan Jalan

1.961.660.000,00

1.948.242.400,00

1.948.242.400,00 99,32% 100,00%

13.417.600,00

2 Pembangunan Jembatan

344.000.000,00

342.656.500,00

342.656.500,00 99,61% 100,00%

1.343.500,00

3 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

98.400.000,00

98.400.000,00

98.400.000,00 100,00% 100,00%

-

4 Peningkatan Jalan Kabupaten

4.427.250.000,00

4.420.302.700,00

4.420.302.700,00 99,84% 100,00%

6.947.300,00

F. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Program ini adalah kegiatan menyediakan prasarana saluran drainase atau

saluran pembuang untuk jalan dan limbah cair rumah tangga, untuk dialirkan ke saluran pembuang primer atau badan air (sungai), dan pemeliharaan rutin dan berkala oleh tenaga kontrak untuk optimalisasi fungsi saluran serta mencegahnya saluran tersumbat.

Secara umum tingkat capaian kinerja untuk kegiatan ini dinilai memuaskan dengan persentase sebesar 99,62% dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.380.641.000,00 dari total alokasi dana sebesar Rp. 1.385.840.000,00 dan sisa dana sebesar Rp. 5.199.000,00

36


Tabel 3.9. Realisasi dana Program Pembangunan Drainase/ Gorong-gorong adalah sebagai berikut :

No

Program/Kegiatan



Sisa Dana


(%) Fisik (%) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8

6

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

1.385.840.000,00 1.380.641.000,00 1.380.641.000,00 99,62% 100,00% 5.199.000,00

1

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.385.840.000,00 1.380.641.000,00 1.380.641.000,00 99,62% 100,00% 5.199.000,00

2 Pelaksanaan Pemeliharaan Saluran Drainase

- - - - - -

3.3 Evaluasi Kinerja Keuangan Tahun 2018

Sumber pendanaan untuk seluruh program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran stratejik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau berasal dari beberapa sumber antara lain, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terangkum dalam APBD Kabupaten Pulang Pisau. Uraian evaluasi dan analisis kinerja di atas, sudah tergambar tingkat capaian kinerja baik kegiatan fisik maupun gambaran terhadap capaian kinerja keuangan masing-masing kegiatan stratejik yang ada di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Pulang Pisau.

Dari uraian di atas, terlihat beberapa kegiatan belum mencapai kinerja keuangan yang maksimal dikarenakan beberapa kendala teknis dan non teknis.

Berdasarkan alokasi dana yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2018, yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 11.143.413.593,86,- yang terdistribusi pada pos belanja antara lain :

A. Belanja tidak langsung Rp. 1.548.199.120,63 Gaji dan Tunjangan Rp. 1.548.199.120,63

B. Belanja langsung Rp. 9.595.214.473,23 • Belanja Pegawai 1.548.199.120,63 • Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.378.064.473,23 • Belanja Modal Rp. 8.217.150.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 11.143.413.593,86,- Terbilang : ”Sebelas milyar seratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh enam”

37


Capaian kinerja keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari total anggaran yang tersedia, terealisasi sebesar 98,19%. Untuk alokasi dana Belanja Tidak Langsung yakni terealisasi sebesar 1.389.641.224,00 dari yang tersedia sebesar Rp. 1.548.199.120,63 dengan persentase 89,76%. Sedangkan untuk alokasi dana Belanja Langsung yakni terealisasi sebesar Rp. 9.595.214.473,23 dari yang tersedia sebesar Rp. 9.552.389.990,00 dengan persentase 99,55% . Realisasi ini belum mencapai 100 %, dikarenakan adanya sisa dana Pagu yang terjadi karena ada selisih dari Nilai Kontrak Paket Kegiatan dengan Nilai Pagu Anggaran yang sudah di tetapkan sehingga turut mempengaruhi tingkat capaian realisasi keuangan namun secara umum kegiatan fisik telah tercapai dengan baik.

38


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Secara umum berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dibebankan pada organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, fungsi utama yang diharapkan untuk dilaksanakan oleh lembaga sebagai fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis Administratif telah dapat dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Dari sudut pandang perhitungan kinerja, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau untuk Tahun Anggaran 2018 adalah cukup berhasil, pembangunan sarana dan prasarana serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada masih perlu terus ditingkatkan guna melayani kebutuhan masyarakat, untuk menunjang proses percepatan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Demikian pula dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat masih belum terlayani secara baik, disebabkan oleh kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan terlatih dibidangnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan masih ditemui hambatan yang mendasar yaitu terbatasnya dana yang ada, demikian pula Kinerja Penyedia Jasa dan Konsultan yang belum optimal sesuai dengan harapan. 4.2 Saran-saran Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai selama ini, sangatlah diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bentuk : 1. Dukungan dari pihak legislatif dalam hal penganggaran dan pengawasan terhadap

semua program dan kegiatan dinas sehingga terselenggaranya dengan baik dan terarah.

2. Koordinasi teknis dengan Instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung.

3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga dapat menghasilkan prioritas pembangunan untuk meningkatkan kualitas masyarakat pada masa mendatang.

4. Dalam rangka meningkatkan prestasi kerja diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau melalui berbagai pendidikan formal maupun Bimtek fungsional juga penambahan/pembangunan fasilitas kerja.

39


5. Mengangkat pegawai yang memiliki pendidikan sesuai dengan kebutuhan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang memiliki kompetensi di Bidang Teknis dan Perencanaan.

Akhirnya dengan disusun LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKIP ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau dapat memberikan kontribusi bagi Perkembangan Kabupaten Pulang Pisau.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) DINAS PERUMAHAN … · cita-cita Bangsa dan Negera Penyusunan LKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan PertanahanTahun 2018 dimaksudkan

Documents